Jakarta (Greeners) – Masyarakat mulai menggandrungi olahraga bersepeda. Tak hanya sekadar alat berolahraga, potensi sepeda menjadi alat transportasi sangat terbuka jika didukung sarana, prasarana dan kepastian hak para pesepeda di jalan raya.

Di tengah pesatnya penggunaan kendaraan bermotor yang meningkatkan polusi udara, sepeda menjadi salah satu kendaraan yang bebas emisi.

Dalam sejarahnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya menetapkan Hari Sepeda Sedunia setiap 3 Juni. 

Ketua Bike to Work Indonesia, Fahmi Saimima mengatakan, sepeda masih dianggap sebagai alat olahraga dan rekreasi, bukan sebagai alat transportasi. Akhirnya hak pesepeda sering diabaikan ketika di jalan raya.

“Permasalahan yang paling fundamental di masyarakat yaitu sepeda masih dianggap alat olahraga dan rekreasi, bukan sebagai alat mobilitas transportasi. Akhirnya haknya pesepeda sering diabaikan ketika di jalan raya,” kata Fahmi kepada Greeners, baru-baru ini.

Sepeda sebagai transportasi yang tidak menyumbang emisi ini seringkali masih dianggap sepele. Hingga permasalahan yang dirasakan oleh pegiat sepeda pun meningkat.

Beragam Fasilitas Pendukung

Ketua Bike to Work Bandung, Wildan Fachdiansyah juga berpandangan senada. Sebagai pegiat sepeda merasa perlu adanya fasilitas pendukung, seperti bersepeda tanpa parkir dan perbanyakan jalur sepeda.

“Tak cukup fasilitas, hal yang utama saat ini yaitu kesadaran untuk saling menghormati antara pengguna kendaraan agar bisa menciptakan kondisi yang lebih humanis,” ucapnya.

Sementara itu, fasilitas ini juga memiliki pengaruh besar untuk mendorong tumbuhnya pengguna sepeda. Oleh karena itu, harapannya pengelola di tempat publik seperti mal, stasiun, hingga pasar sudah bisa menyediakan area parkir khusus untuk para pengguna sepeda.

Pengampanye Walhi DKI Jakarta, Muhammad Aminullah pun menilai, pentingnya memfasilitasi pesepeda di Jakarta.

“Di Jakarta fasilitas sepeda juga harus ditunjang lagi. Tidak hanya jalur sepeda tapi juga integritas dengan kendaraan umum lain. Misalnya di stasiun disediakan parkir sepeda yang aman,” imbuh Aminullah.

Bersepeda pun menjadi salah satu olahraga yang menyehatkan. Foto: Greeners

Bersepeda Baik untuk Kesehatan 

Sementara itu dari sisi kesehatan, berolahraga salah satunya bersepeda mampu menurunkan risiko penyakit jantung.

“Apabila dilakukan secara rutin (bersepeda) akan menurunkan risiko penyakit jantung hingga 50 %,” kata Dokter Spesialis Jantung Reza Pramayudha seperti diberitakan sebelumnya. 

Kasus penyakit kardiovaskular, seperti jantung terus meningkat, bahkan menyebabkan kematian usia produktif di Indonesia. Aktivitas fisik seperti bersepeda bisa menekan risiko penyakit ini hingga 50 %.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi penyakit kardiovaskular di Indonesia 15 dari 1.000 orang penduduk. Artinya, atau saat ini terdapat 4,2 juta orang yang menderita penyakit kardiovaskular.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Sepeda dan transportasi publik menjadi garda terdepan moda transportasi ramah lingkungan. Namun, Komunitas Bike To Work (B2W) mengungkap masih tingginya potensi kehilangan sepeda di area parkir transportasi publik, termasuk stasiun. Oleh sebab itu perlu jaminan keamanan parkir sepeda di Jakarta.

Ketua Umum B2W Fahmi Saimima mengatakan, aksi kriminal pencurian sepeda sangat tinggi dua tahun belakangan seiring maraknya pesepeda.

“Tempat yang paling sering dicuri adalah yang tak terpantau, jauh dari pengawasan karena tak terlindungi keamanannya meski di fasilitas publik seperti stasiun. Di sinilah B2W menyuarakan agar fasilitas publik itu harus ramah sepeda,” katanya di sela-sela diskusi bertajuk “Menuju Stasiun Ramah Sepeda” di Jakarta, akhir pekan lalu.

Fahmi menyebut, momentum penyesuaian tarif bahan bakar bersubsidi (BBM) saat ini berdampak signifikan terhadap kembali maraknya pengguna sepeda. Oleh karena itu, pemerintah harus mendukung pertumbuhan ekosistem pesepeda dengan fasilitas yang layak.

“Penyediaan fasilitas adalah kewajiban dari pengelola. Digunakan atau tidak, ramai atau tidak, adalah kewajiban pengelola untuk menjaga agar konsumen bisa menggunakan dengan aman dan nyaman,” ucapnya.

Laporan Pencurian Sepeda

Berdasarkan temuan B2W, sejak April 2021 sudah ada sebanyak 27 sepeda yang pesepeda laporkan hilang di area parkir stasiun Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Pihak pengelola stasiun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kehilangan tersebut. Puncaknya, yakni ada salah satu stasiun yang justru menutup area parkir di stasiun sehingga membuat komunitas pesepeda geram.

Saat ini, kurang lebih terdapat lima kapasitas area sepeda yang ada di setiap stasiun di Jabodetabek. Fahmi menilai, jumlah kapasitas tersebut bisa ditambah seiring dengan maraknya para pengguna sepeda. Ia juga tak mempermasalahkan jika memang para pesepeda dibebankan tarif parkir seperti halnya sepeda motor atau mobil jika memang menjamin keamanan dan kenyamanan mereka.

“Ini bukan soal uang, tapi soal jaminan keamanan dan kenyamanan para pesepeda agar mendapat hak yang sama dengan pengguna kendaraan bermotor,” imbuhnya.

Pengguna transportasi publik commuter line berjalan di peron stasiun. Foto: Shutterstock

KCI Siap Bangun Area Parkir Sepeda

Sementara itu, Vice President PT KAI Commuter Indonesia (KCI) Teguh mohon maaf atas kurang optimalnya layanan penyediaan area parkir sepeda selama ini.

Teguh mengungkapkan, dalam seminggu ke depan pihak KCI akan menutup parkir sepeda di 10 stasiun commuter line untuk mereka relokasi. Penutupan area parkir tersebut bertujuan agar KAI Commuter dan KAI Daop 1 Jakarta memberikan pelayanan dan pengamanan yang lebih baik lagi.

Sepuluh stasiun itu antara lain Manggarai, Lenteng Agung, Pondok Ranji, Tanah Abang, Palmerah, Sudirman, Jurangmangu, Bekasi, Tangerang, dan Serang. Pihak PT KCI juga akan membangun bike shelter pada area parkir yang mudah petugas keamanan awasi.

Dalam pembangunan tersebut akan ada dua tipe ukuran parkiran sepeda, yakni 8 meter dengan kapasitas 10 sepeda, 8 sepeda lipat, terdapat locker dan cabin shower.

Sedangkan untuk tipe kedua, berukuran 6 meter yang dapat menampung kapasitas 15 sepeda, pada tipe ukuran ini tidak terdapat loker dan cabin shower. “Ini sudah semangat kami untuk memberikan layanan yang terbaik, apapun itu bentuknya sekecil apapun kami berikan yang terbaik. Jadi fasilitas parkir sepeda adalah salah satu wujud dari kami untuk memberikan layanan pada pelanggan,” tuturnya.

Terkait rencana tersebut, KCI akan menerapkan sejumlah aturan baru parkir sepeda di stasiun. Pesepeda wajib membawa kunci sepeda, jika tidak KCI melarang sepeda mereka parkir di stasiun. Pengguna (pesepeda) wajib meminta kunci tambahan ke petugas stasiun. Hal ini sekaligus menginformasikan identitas diri si pesepeda.

Setelah penguncian ganda sepeda, kunci tambahan harus pesepeda serahkan kembali ke petugas untuk ditukar dengan kartu parkir. Saat pengambilan sepeda akan ada verifikasi identitas atau nomor identitas lainnya. Kunci tambahan pesepeda serahkan kembali ke petugas sesaat setelah pengambilan sepeda.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Perkembangan dunia sepeda semakin pesat, termasuk dengan kehadiran banyak komunitas pesepeda perempuan. Misinya sama, mereka menginginkan kesetaraan dan ruang pada para pesepeda perempuan. Salah satunya Komunitas Velo Girls Bandung (VGB).

Tak sekadar komunitas yang berisi para perempuan, komunitas yang didirikan tahun 2019 ini memiliki kemampuan yang tak kalah dibanding pesepeda laki-laki. Beragam track dan jarak tempuh bersepeda jarak jauh telah menjadi budaya mereka.

VGB sendiri merupakan bagian dari Velo Girls Indonesia yang berpusat di Lombok dan berdiri sejak 11 tahun lalu. Selain Bandung, beberapa cabang lainnya yaitu Bali, Jakarta, Kalimantan serta Surabaya.

Ketua Velo Girls Bandung Elly Qodariah Muhdiat mengatakan, komunitas ini beranggotakan para perempuan berasal dari beragam profesi. Profesi tersebut yakni ibu rumah tangga, pengusaha, PNS hingga pedagang. Ia juga menegaskan, tak ada batasan usia bagi para perempuan untuk bergabung dalam komunitas ini.

Elly menyatakan, para perempuan yang tergabung dalam komunitas VGB ini memiliki misi yang sama, yakni menginginkan kesetaraan dalam keamanan dan kenyamanan bersepeda. Seperti halnya para lelaki.

Ia melihat, banyak para pesepeda perempuan yang hingga kini masih bingung melaporkan kepada siapa saat mengalami pelecehan maupun kekerasan saat bersepeda di jalan. Dengan adanya komunitas pesepeda perempuan ini, sambung dia setidaknya para perempuan bisa bersatu untuk menekan pelecehan.

VGB menyuarakan kesetaraan bersepeda di jalan raya. Foto: Velo Girls Bandung

Velo Girls Bandung Perjuangkan Hak Pesepeda Perempuan di Jalan Raya

“Mau lapor aparat pun belum tentu ditindak secara langsung maka kita bersama-sama nih bersepeda. Harapannya agar kita semakin kuat, karena sangat rentan bagi perempuan untuk bersepeda seorang diri di jalan,” katanya kepada Greeners baru-baru ini.

Kendati demikian, bukan berarti para perempuan yang tergabung dalam komunitas ini tak pernah mengalami kekerasan di jalan. Elly menceritakan pengalaman komunitas Velo Girls Bandung saat bersepeda di jalur sepeda, tiba-tiba ada pengendara ojek online yang menyalip belok tak memperhatikan jalan. Otomatis pesepeda di belakangnya harus mengerem mendadak dan akhirnya terjadi tabrakan beruntun.

“Lebih parahnya lagi pengendara ojek ini tak mau kalah dan malah marah-marah ke kita. Saat itu kita langsung memfoto plat nomor mereka dan melaporkan ke polisi, tapi hingga saat ini tak ada respon,” ujarnya.

Ia berharap dengan akan lahirnya Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung tentang keselamatan dalam mengendarai sepeda dan pembuatan jalur khusus sepeda akan dapat memastikan nasib para pesepeda perempuan di jalan raya.

Komunitas yang bermarkas di Jalan Suryalaya Tengah Bandung ini juga mempunyai agenda rutin kegiatan bersepeda setiap hari minggu ke berbagai trek atau jalur bersepeda. Menariknya pula mereka lebih menyukai trek sepeda yang berat dan menantang, seperti jalan menanjak.

Selain itu, mereka juga kerap kali bersepeda di jalan-jalan pedesaan. Elly menyebut, jalanan menuju pedesaan menghadirkan pemandangan alam indah yang sayang untuk mereka lewatkan.

Beberapa agenda yang pernah mereka lakukan bersama dengan Velo Girls Indonesia, di antaranya bersepeda jarak jauh ke Bali. Agenda ini merupakan bagian dari gathering bersama dengan semua cabang Velo Girls di Indonesia.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan melakukan pembangunan lajur sepeda sepanjang 195,6 kilometer pada tahun 2022. Sebanyak 20 titik ruas penambahan itu bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk pengguna sepeda.

Saat ini DKI Jakarta telah memiliki lajur sepeda sepanjang 97,7 kilometer. Jika pembangunan lajur baru tahun ini lancar maka Jakarta akan memiliki 293,37 kilometer lajur sepeda.

Perwakilan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Ciptaghani Antasaputra menyatakan, penambahan jumlah lajur sepeda hendaknya diikuti dengan pengawasan keberlanjutan, baik lajur dan para pengguna sepeda.

Para pesepeda, sambung dia merupakan kelompok rentan yang sama dengan pejalan kaki. Sebanyak 90 persen pembagian ruang jalan didominasi kendaraan bermotor. Sedangkan 10 persennya untuk trotoar.

“Sudah selayaknya perlakuan kelompok pesepeda dan pejalan kaki ini dibuat secara khusus agar memiliki ruang yang adil bersama kelompok kendaraan bermotor di jalan raya,” katanya dalam Forum Group Discussion Perencanaan Lajur Sepeda Tahun Anggaran 2022 DKI Jakarta, Kamis (23/6).

Lajur Sepeda Perlu Mendapat Perhatian Khusus

Menurut Ghani, pengguna sepeda bukan sekadar kelompok yang secara profesional melakukan kegiatan sepeda. Akan tetapi, juga kelompok yang menggunakan sepeda sebagai bagian menunjang segala aktivitas dan pekerjaan. Oleh karenanya, pengguna sepeda perlu mendapat pelayanan inklusif.

Misalnya, dengan memastikan lajur ini terkoneksi dan tak terputus, aman dan terproteksi. Termasuk di lajur persimpangan jalan. Begitu pula sebaiknya ada penyebrangan dan fase khusus untuk pesepeda.

“Fase khususnya pun harus diatur ulang. Seperti fase belok kiri langsung yang membuat pesepeda dan pejalan kaki tak bisa menyeberang. Ini bisa memicu konflik yang membahayakan,” ucapnya.

Ia juga menekankan agar Pemprov DKI Jakarta mencermati jalan-jalan yang rawan konflik dengan lajur sepeda. Misalnya, Jl Yos Sudarso, terdapat jalan tol yang melintasi persimpangan. Begitu pula dengan rute-rute memutar yang kerap kali membuat para pengguna sepeda harus memutar lebih jauh.

“Inilah momen yang tepat agar Pemprov tak sekadar membuat lajur sepeda saja. Tapi juga memperhatikan konflik-konflik antara lajur sepeda di jalan raya yang harus menjadi perhatian lebih,” paparnya.

Ghani menyebut, dengan adanya jalan yang sempit maka trafic kendaraan akan menjadi tinggi. Namun, mengacu pada Litman (2001), sejatinya penambahan ruas jalan akan turut menambah peningkatan jumlah pengguna kendaraan bermotor.

Penutupan Ruas Jalan Turunkan Volume Kendaraan

Artinya, tambahnya akan ada titik keseimbangan antara kapasitas dan volume kendaraan. Hal sebaliknya, bila ada penutupan ruas jalan maka berkontribusi menurunkan volume kendaraan.

Kondisi ini secara jangka pendek memang membuat kemacetan terjadi di mana-mana. Namun, Ghani optimis hal ini akan memacu masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda.

“Misalnya di London, 17 persen ruas jalan pemukiman ditutup untuk kendaraan bermotor maka terjadi 40 persen penurunan volume kendaraan bermotor. Demikian terjadi di Paris penutupan ruas jalan berkontribusi 5 persen penurunan volume kendaraan bermotor,” paparnya.

Sementara itu Ketua Bike To Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima mengungkapkan, paradigma jalan raya sebagai ruang demokrasi bagi siapa saja perlu digabungkan kembali agar tak menjadi monopoli bagi kendaraan bermotor.

“Sebab paradigma jalan raya sebagai ruang paling demokrasi sebagai bagian peradaban kita di masa lampau,” katanya.

Konsultan perencana PT Panca Pilar Utama Nugraha menyatakan pembangunan ruas lajur sepeda akan mempertimbangkan volume dan kecepatan kendaraan. Hal ini untuk antisipasi kemacetan.

“Berdasarkan analisis kami sebagian besar lajur kendaraan masuk dalam tipe A, lajur sepeda terproteksi,” imbuhnya.

Nugraha memastikan akan ada perlengkapan keselamatan lajur khusus pesepeda ini. Seperti penyediaan stick cone, marka menerus untuk ruas jalan yang terproteksi. Selain itu juga rambu khusus, serta marka putus-putus (untuk ruas jalan yang memiliki label berbagi).

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor: Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen mewujudkan pemahaman dan keselamatan bersepeda. Mereka pun melahirkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Tentang Keselamatan dan Fasilitas Pendukung Pesepeda.

Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyatakan, masyarakat Kota Bandung memiliki kesadaran tinggi bersepeda. Perwal tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Bersepeda di Jalan.

“Dengan adanya Perwal ini maka akan turut memberikan jaminan keselamatan pada pengguna sepeda di Kota Bandung yang sekarang ini kian marak,” katanya kepada Greeners, Jumat (17/6).

Perwal tersebut di antaranya berisi tentang keselamatan, budaya serta pengembangan infrastrukturnya. Selain itu regulasi ini dibentuk sebagai panduan warga Bandung untuk membentuk kebiasaan bersepeda yang tak hanya aman tapi juga sehat.

“Antusiasme bersepeda di masa pandemi ini menjadi kegiatan yang tak sekadar rekreatif tapi juga menyehatkan. Saya berharap regulasi ini bisa menjadi sebuah motivasi pada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Bandung,” ungkapnya.

Berbagi Ruang di Jalan Raya

Ia juga menegaskan, permasalahan yang kerap timbul di jalan raya terkait dengan pembagian ruang jalan antara pesepeda dan kendaraan bermotor. Dengan adanya regulasi ini, harapannya akan turut menjawab permasalahan tersebut.

Ia juga berharap pada masyarakat Bandung agar terus meningkatkan ekosistem penggunaan alat transportasi ramah lingkungan ini. Salah satunya melalui komunitas pesepeda di Bandung yang sangat masif dibanding wilayah-wilayah lain di Indonesia.

“Akan terus menerus kita imbau kepada semua pesepeda untuk saling menjaga keselamatan dan kenyamanan. Dalam bersepeda, kita juga harus cerdas khususnya untuk menganggap bahwa bersepeda bukan sekadar hobi, tapi sebagai rutinitas untuk memperhatikan pengguna kendaraan lainnya,” tuturnya.

Ia juga menyebut Perwal tersebut harus mengatasi berbagai persoalan pengguna sepeda di Kota Bandung. Ia menekankan agar para komunitas dan pakar untuk terlibat dalam memberikan masukan-masukan dalam regulasi ini.

B2W Apresiasi Hadirnya Perwal Keselamatan Bersepeda

Sementara Ketua Bike To Work (B2W) Bandung Wildan Fachdiansyah mengapresiasi Pemkot Bandung yang aware terhadap keselamatan dan budaya bersepeda. Sebagai salah satu komunitas yang aktif dalam kegiatan bersepeda, B2W senantiasa mengawal regulasi Perwal ini.

“Sudah kita bahas sejak 2021 lalu dan terus kita kawal saja nantinya akan seperti apa. Karena Perwal ini sebagai dasar hukum, khususnya untuk bergerak dan bertindak mengimplementasikannya di lapangan,” katanya.

Lebih jauh, Wildan juga menyatakan bahwa dasar hukum menjadi hal yang prioritas, diikuti dengan kesadaran untuk berbagi ruang antara pengguna sepeda dan kendaraan bermotor. “Justru kalau infrastruktur itu nomor dua. Yang utama adalah dasar hukum dan kesadaran ini sangat penting,” imbuhnya.

Ia melihat untuk saat ini sangat banyak aturan di jalan raya yang tidak masyarakat jalankan sepenuhnya. Ia menyebut, karena tidak adanya pembagian ruang jalan antara pengguna sepeda dan kendaraan bermotor.

Misalnya di perempatan itu sebenarnya kendaraan tak boleh berhenti di zebra cross. Tapi posisi sepeda selalu terpinggirkan dan motor belakang pada klakson makanya pesepeda maju ke zebra cross.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Bandung (Greeners) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya membangun pemahaman terkait keselamatan bersepeda. Saat ini antusiasme kegiatan bersepeda masyarakat Kota Bandung meningkat.

Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak positif terhadap gaya hidup masyarakat Kota Bandung. Menurutnya, masyarakat lebih aware terhadap kesehatan, misalnya euforia kegiatan bersepeda.

“Dengan adanya euforia bersepeda ini sekaligus bisa kita dorong agar mereka bersepeda dengan baik dan benar. Juga mengikuti regulasi dan memperhatikan kesehatan,” katanya dalam Seminar Membangun Gerakan Budaya Bersepeda di Hotel Grandia, Bandung, belum lama ini.

Selama ini, ia masih melihat ada beberapa pesepeda belum memperhatikan aturan keselamatan baku di jalan. Misalnya, masih ada pesepeda yang menerobos lampu merah di persimpangan. “Padahal demi keselamatan, harus mengikuti aturan yang ada. Kita harus ingatkan agar teman-teman pesepeda untuk mematuhinya,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga memastikan pihak Pemkot Bandung akan berkomitmen dalam regulasi, penyiapan infrastruktur dan fasilitas untuk membangun iklim kegiatan bersepeda yang baik dan benar.

Bersepeda Berkontribusi Terhadap Pengurangan Emisi

Ketua DPRD Tedy Rusmawan menyatakan kegiatan bersepeda kini merupakan gerakan strategis yang menjadi concern Pemkot Bandung. Kegiatan ini berkontribusi selain menyehatkan juga mengurangi emisi.

Dalam mewujudkan komitmennya tersebut, saat ini Pemkot Bandung tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur tentang keselamatan dalam mengendarai sepeda dan pembuatan jalur khusus sepeda. Perwal tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Bersepeda di Jalan.

Ia berharap, Perwal tersebut tak sekadar menjadi payung hukum terkait jalur pesepeda, tapi juga memberikan jaminan komprehensif. Hal itu mencakup unsur budaya dan keselamatan bersepeda, serta pembangunan infrastrukturnya.

Lebih jauh Tedy menyebut Perwal ini juga membutuhkan masukan dari beragam pihak, termasuk komunitas dan pakar agar lebih menguatkan secara komprehensif. “Saya berpesan, ada ruang pendapat dari masyarakat lewat uji publik, didiskusikan dengan komunitas dan boleh jadi forum ini akan lebih menguatkan lagi,” paparnya.

Menurutnya, edukasi ini akan mengarah menjadi budaya bersepeda tidak hanya soal jalurnya saja, budayanya, keselamatan, lebih jauh termasuk infrastrukturnya, mungkin nanti lewat peraturan daerah.

Pesepeda Bandung berharap adanya jaminan keselamatan berkendara di jalan raya. Foto: Ramadani Wahyu/Greeners

Aturan Pesepeda Juga Harus Pengguna Jalan lain Hormati

Kepala Bidang Keselamatan dan Ketertiban Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Asep Kuswara menyatakan, saat ini ada sekitar 17 jalur sepeda dengan keseluruhan panjang 10 hingga 15 kilometer yang tersedia.

Selain itu pihak Pemkot Bandung juga telah membangun fasilitas parkir, di antaranya di terminal-terminal, gedung dewan, hingga sekolah. “Kita juga lakukan edukasi terutama di hari Minggu bersama komunitas dan pegiat sepeda untuk membangun rasa aman dan disiplin dalam mematuhi aturan bersepeda,” ujar dia.

Sementara itu Ketua Komunitas Bike To Work (B2W) Bandung Wildan Fachdiansyah menegaskan, pembangunan keselamatan berkendara juga harus pemkot sosialisasikan ke semua pengguna jalan. Termasuk para pengendara kendaraan bermotor. Pasalnya, para pesepeda justru kerap kali terdesak untuk melanggar peraturan.

“Misalnya, para pengguna jalan sebenarnya dilarang berhenti di zebra cross, tapi begitu pesepeda posisinya di pinggir dan para pengendara mobil dan motor klakson-klakson makanya terpaksa pengguna sepeda harus maju,” ungkap Wildan,

Pengamat transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono Wibowo menilai, komitmen Pemkot Bandung harus tegas, apakah ingin menjadikan kegiatan bersepeda di Kota Bandung sekadar sebagai rekreasi atau menjadikan salah satu transportasi utama.

“Kalau dijadikan sebagai transportasi utama maka komitmen harus diwujudkan. Tapi jika sekadar rekreasi ya cukup di jalur sepeda saja. Jangan berharap banyak untuk mengubah perilaku bersepeda,” imbuhnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Perjuangan para komunitas sepeda untuk mendapatkan hak yang sama dalam menggunakan fasilitas jalan raya masih terus berlanjut. Setelah deklarasi Satu Sepeda Satu Indonesia dikumandangkan dua tahun lalu, berbagai kebijakan yang pro akan pesepeda hingga saat ini dirasa masih belum signifikan.

Ketua umum Bike2Work Indonesia Toto Sugito mengatakan, sebelum deklarasi tersebut dibuat, Bike2Work Indonesia telah berjuang untuk tersedianya fasilitas bagi pesepeda hingga akhirnya terbit Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya membahas tentang hak pesepeda, yaitu fasilitas di jalan raya berupa jalur khusus bagi pesepeda di jalan utama.

“Master plan jalur sepeda kita sudah buat di tahun 2009 bersama dengan Dinas Perhubungan DKI saat itu,” ujarnya saat disambangi oleh Greeners usai pelaksanaan upacara bendera perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, di Pintu Selatan Senayan, Jakarta, Rabu (17/08) pagi.

BACA JUGA: Tak Henti Kampanyekan Hak Pesepeda di 10 Tahun Bike2Work Indonesia

Toto menyatakan, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), telah berjanji bahwa saat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) rampung, maka pembangunan jalur sepeda juga akan tersedia. Hal ini dikarenakan jalur sepeda yang disediakan nantinya akan menjadi fasilitas yang terintegrasi antara sarana transportasi massal, pesepeda dan pejalan kaki.

“Begitupun dengan fasilitas pesepeda di commuterline, kita masih perjuangkan terus. Apapun yang berkaitan dengan fasilitas umum jalan raya, baik itu pesepeda maupun pejalan kaki, kita akan perjuangkan terus,” tambahnya.

Ratusan pesepeda mengikuti upacara bendera dan pembacaan deklarasi Satu Sepeda Satu Indonesia di depan Pintu Selatan Senayan, Jakarta, Rabu (17/08) pagi. Hingga saat ini, hak pesepeda di jalan raya dirasa masih belum terpenuhi. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Menurut Toto, prioritas pembangunan transportasi massal yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini akan memiliki dampak terhadap para pengguna sepeda. Jika transportasi massal sudah layak dan baik bagi penumpang, maka sepeda harus difasilitasi untuk menjadi feeder (transportasi penyambung) agar fasilitas transportasi massal yang ada bisa terintegrasi.

Sebagai informasi, ratusan pesepeda yang tergabung dari beberapa komunitas seperti Bike to Work (B2W) Indonesia, Komunitas Sepeda Tua Indonesia (Kosti) & Komunitas Onthel Batavia (Koba), Asosiasi BMX Indonesia (ABI), Komunitas MTB Indonesia, Komunitas MTB Federal, Komunitas Fixie Jakarta (Fixietas), Komunitas IPDN (Ikatan Penikmat Djalan Nandjak), Komunitas Id-Folding, Komunitas Kompas Gramedia Cycling, Komunitas Low Rider, Komunitas Bike Pe’A, IPSJ, Koskas, JGS, Low Rider, ITB Lintang serta Komunitas Polygon Xtrada Riders Indonesia (PXR) melakukan upacara dan pengibaran bendera di Pintu Selatan Senayan, Jakarta.

BACA JUGA: Dubes Denmark Dukung Kampanye Bersepeda B2W Indonesia

Dalam upacara yang dipimpin oleh Letjend Purn. Soeyono (Ketua Dewan Penasihat KOSTI) sebagai Inspektur Upacara tersebut, turut dilakukan pula pembacaan Deklarasi Satu Sepeda Satu Indonesia yang dibawakan oleh Risa Suseanty, atlet sepeda Indonesia yang telah mendapatkan penghargaan atas prestasinya di dalam dan luar negeri.

Dengan tema “Bersatu Berkarya Nyata”, kegiatan yang masuk tahun ke 3 ini bertujuan untuk memperingati jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan menumbuhkan semangat nasionalisme untuk dapat mempersatukan seluruh komunitas sepeda dan melakukan karya nyata bagi bangsa.

“Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi antar pesepeda dan mensosialisasikan misi “Satu Sepeda Satu Indonesia” untuk mempererat tali persaudaraan antar pesepeda,” kata Toto menutup perbincangan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pelarangan penumpang membawa sepeda ke dalam moda transportasi seperti kereta api dianggap mempersulit para pesepeda dalam melakukan perjalanan sambil membawa sepeda baik jarak jauh maupun hanya antar kota. Berdasarkan keresahan ini, seorang pengguna sepeda dengan nama akun Syaiful Amin, membuat sebuah petisi di laman Change.org. Petisi ini ditujukan kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

“Banyak pesepeda yang ingin menikmati kota-kota lain di Jawa seperti Bandung…Surabaya dan Jogya. Tujuannya rekreasi sambil olahraga. Masalahnya kita terkadang terkendala regulasi yang memperketat pelarangan orang membawa sepeda kedalam kabin/gerbong kereta sehingga kita sulit melakukan perjalanan sambil membawa sepeda dalam menggunakan kereta api,” tulis petisi yang telah mencapai 2.270 pendukung hingga Rabu (13/07) pukul 16.54 WIB.

Ketua Umum Bike To Work (B2W) Indonesia, Toto Sugito mengatakan bahwa sejak pelarangan orang membawa sepeda ke dalam kereta api berlaku, para pekerja yang menggunakan sepeda dalam mobilitasnya merasa mulai kesulitan dan akhirnya beralih kembali ke kendaraan bermotor. Khususnya bagi pesepeda yang tinggal di kota-kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Tanggerang dan sekitarnya.

“Yang paling prioritas sih pengadaan gerbong khusus pesepeda untuk Commuterline dulu ya, supaya bisa mewadahi para pesepeda dari kota-kota penyanggah Jakarta ini karena sejak ada pelarangan itu, mereka banyak yang kembali menggunakan kendaraan bermotor. Setelah itu untuk gerbong yang ke luar kota seperti Surabaya, Bandung atau sekitarnya bisa menyusul,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (13/07).

Selain itu, terkait teknis pengadaan gerbong, Toto memberikan dua saran kepada PT Kereta Api Indonesia. Bisa dengan menyediakan gerbong khusus pesepeda yang di satu sisinya tempat menyimpan sepeda dan di sisi lain diletakkan tempat duduk untuk para pesepedanya. Atau menyediakan satu gerbong khusus untuk menyimpan sepeda dan pesepedanya bisa duduk di gerbong penumpang umum.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero Edi Sukmoro menyatakan dirinya menyambut baik saran dan masukan tentang pengadaan gerbong khusus pesepeda tersebut. Hanya saja, ia perlu mempelajari teknis pelaksanaannya terlebih dahulu karena Commuterline menggunakan tarif dari public service obligation (PSO).

“Mungkin saja untuk diadakan gerbong itu. Nanti saya pelajari karena memang pada dasarnya keberadaan Commuterline untuk membantu pemerintah mengurangi kepadatan di pusat kota. Nanti kita lihat dan kita pelajari dahulu,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Penerapan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ternyata masih belum bisa dirasakan secara penuh oleh pengguna jalan raya, termasuk pejalan kaki dan pesepeda. Dalam UU tersebut tercantum bahwa pejalan kaki dan pengendara sepeda memiliki hak yang sama di jalan raya. Hak yang dimaksud adalah mendapatkan jalur pejalan kaki dan jalur pesepeda.

Ketua Umum Bike2Work Indonesia, Toto Sugito saat ditemui pada perayaan 10 tahun Bike2Work Indonesia menyatakan bahwa saat ini UU tersebut masih belum kuat dan tidak memiliki kekuatan hukum pasti. Oleh karena itu, menurutnya, UU tersebut seharusnya diikuti oleh UU turunan seperti peraturan daerah agar mampu mengawal fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang telah dibuat.

“Tentu harus ada peraturan turunan dari UU No. 22 tahun 2009 ini. Bisa dilihat banyak sekali trotoar atau jalur sepeda yang dipakai untuk tempat parkir dan lainnya,” jelasnya, Jakarta, Minggu (30/08).

Pada kesempatan yang sama, ia juga menceritakan bahwa selama 10 tahun perjalanan Bike2Work Indonesia, tantangan terbesar banyak datang dari situasi lalu lintas yang masih membahayakan para pengguna jalan raya. Situasi lalu lintas yang membahayakan ini, katanya datang dari kebijakan pemerintah yang tidak mau mengurangi jumlah kendaraan pribadi.

Ketua Umum Bike2Work Indonesia, Toto Sugito. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain itu, lanjutnya, disiplin lalu lintas yang teramat parah khususnya di Jakarta membuat para pengendara sepeda motor maupun mobil bertindak semau-maunya.

“Seharusnya ada orang seperti Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Red.) di kepolisian. Jadi tegas, yang salah itu dihukum. Selain itu penyakit ‘buta warna’ pun semakin mudah menular. Tidak bisa membedakan lagi mana lampu hijau dan merah,” tambahnya.

Toto juga mengingatkan bahwa keamanan di jalan raya adalah kesadaran yang utama dan harus dimiliki oleh pengguna jalan raya, termasuk mengendarai kendaraan di jalur yang telah ditentukan. Namun karena pesepda belum memiliki jalur yang memadai, ia mengimbau agar pesepeda menggunakan jalur paling kiri agar semuanya tertib berlalu lintas.
“Intinya semua harus tahu tanggung jawabnya. Semua harus tertib lalu lintas,” ujarnya tegas.

Sebagai informasi, tanggal 28 Agustus 2015 lalu, komunitas Bike2Work Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-10 di Golf Driving Range, Senayan, dan dihadiri oleh ratusan pesepeda dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya.

Setelah mendeklarasikan diri di Balai Kota DKI Jakarta satu tahun setelah kampanye pertama, kini di hari ulang tahun yang ke – 10, B2W Indonesia masih akan terus berkampanye dan memperjuangkan hak-hak pesepeda.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kampanye untuk menggunakan sepeda sebagai moda transportasi alternatif yang telah dilakukan oleh komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia sejak tahun 2004 lalu mulai mendapat perhatian dari banyak pihak. Salah satunya seperti gerakan Viking Biking Indonesia yang digagas oleh Kedutaan Besar Denmark dan Norwegia bersama dengan B2W Indonesia yang mulai dilakukan pada awal Februari 2015 mendatang.

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik, mengatakan bahwa gerakan bersepeda yang dilakukan oleh B2W Indonesia merupakan gerakan yang terbilang cukup besar dengan jumlah anggota yang cukup banyak dan tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, dirinya merasa perlu ikut menyebarkan semangat bersepeda seperti yang dilakukan oleh B2W Indonesia.

Dengan mengusung semangat kegigihan dan pantang menyerah layaknya para pejuang dan pasukan Viking, terang Stig, maka dirinya bersama dengan Duta Besar Denmark untuk Indonesia yang baru, Casper Klynge, akan bersama-sama memperjuangkan dan mengkampanyekan hak-hak pesepeda melalui gerakan Viking Biking Indonesia.

“Saya sangat tahu pola lalu lintas di Jakarta dan hanya orang gila yang mau bersepeda di lalu lintas seperti ini karena begitu padatnya jalan raya. Padahal, mereka bisa saja menggunakan sepeda untuk bekerja. Oleh karena itu, kami ingin membantu pergerakan ini agar bisa dilihat oleh masyarakat,” terang Stig di Jakarta, Jumat (30/01).

Stig juga mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah mengajak masyarakat Jakarta untuk lebih sering bersepeda saat bekerja. “Jika mereka mau melakukannya, bayangkan berapa banyak masalah lalu lintas yang dapat dikurangi,” katanya di Senayan Driving Range, Jakarta, Jumat siang.

Duta Besar Denmark untuk Indonesia yang baru, Casper Klynge juga merasakan hal yang sama. Menurutnya, jika saja para pekerja mau menggunakan sepeda sebagai moda transportasi, maka akan sangat membantu dalam mengatasi permasalahan kemacetan di kota ini.

Bahkan, satu-satunya duta besar yang menggunakan sepeda menuju Istana Negara saat menyerahkan credential document (surat kepercayaan) sebagai Duta Besar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun lalu ini, menargetkan kalau setiap bulan akan bertambah sepuluh orang pesepeda ke kantor di seluruh Jakarta melalui gerakan yang sudah ia lakukan bersama dengan B2W Indonesia.

“Kalau saja para pekerja, mahasiswa atau siswa sekolah mau menggunakan sepeda, itu pasti mampu mengurangi kemacetan di Jakarta,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Ketua B2W Indonesia, Toto Sugito juga menjelaskan bahwa gerakan Viking Biking Indonesia ini murni gerakan moral yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Ia mengakui kalau minimnya ketersediaan fasilitas bagi pesepeda baik di jalan raya, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya menjadi satu faktor penyebab masyarakat malas bersepeda.

“Kalau saja di perkantoran atau pusat perbelanjaan disediakan tempat parkir yang layak untuk sepeda, kan sama saja mengundang mereka untuk datang. Nah, itu yang masih kurang diperhatikan,” jelasnya.

Lebih lanjut Toto ingin agar pemerintah pusat dan daerah mulai serius mengenai aturan dan regulasi tentang jalur dan fasilitas bagi pesepeda. Karena, tambahnya, cukup sulit bagi para pesepeda saat harus berebut jalan dengan sepeda motor, mobil, dan bahkan kendaraan umum.

“Melalui Viking Biking Indonesia ini kita juga mau bilang jangan selalu mengeluh dengan kemacetan tapi ayo bergabunglah menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi kemacetan ini,” imbaunya.

Menurut Toto, gerakan ini akan dimulai pada hari Jumat (06/02) minggu depan, yang dibuka dengan kegiatan bersepeda bersama dengan Presiden Joko Widodo, para artis, masyarakat, dan juga politisi. Namun, untuk rute yang akan dilalui, Toto mengaku belum bisa menentukan karena masih menunggu pemberitahuan dari Presiden mengenai keikutsertaannya dalam kegiatan bersepeda ini.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge, Kamis (25/09) pagi ini, bersepeda santai menerjang ratusan kendaraan bermotor di Ibukota. Untuk pertama kalinya, pengganti Martin Bille Hermann, Duta besar Denmark untuk Indonesia sebelumnya, berangkat ke kantor kedutaan dengan menggunakan sepeda.

Ketua Umum Bike To Work (B2W) Indonesia, Totot Sugito mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Casper ini merupakan salah satu bentuk kampanye dan kerjasama antara B2W Indonesia dengan kedutaan Denmark.

“Nah, untuk Casper sebagai duta besar, baru ini kami baru pertama kali sepedaan bareng,” katanya.

Toto juga menjelaskan bahwa rencananya kegiatan bersepeda bersama dengan kedutaan ini akan dilakukan lebih rutin karena Casper sebelumnya memang sudah terbiasa bersepeda di negara asalnya.

Ia juga mengharapkan kepada para pejabat negara ini untuk lebih mendukung program bersepeda sebagai transportasi, karena menurutnya, jika negara lain saja bersedia mendukung kampanye ini maka pejabat kita pun pasti bisa.

“Seharusnya pejabat kita lebih mau mendukung kampanye bersepeda sebagai transportasi,” katanya.

Sebelumnya, saat ulang tahun B2W Indonesia yang ke sembilan tahun, Toto Sugito pernah mengatakan, bahwa para pesepeda juga merupakan bagian dari pengguna jalan raya. Oleh karena itu, B2W Indonesia masih akan terus berkampanye untuk mendapatkan hak-hak pesepeda sebagai pengguna jalan raya.

“Kami masih terus mengawal penerapan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan transportasi publik agar hak-hak kita sebagai pesepeda bisa dirasakan,” ujar Toto saat berbincang dengan Greeners pada acara ulang tahun Bike To Work di Taman Menteng, Jakarta.

Toto menjelaskan, bahwa Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo juga serius mendukung apa yang telah dikampanyekan oleh B2W Indonesia. Dia juga menyatakan bahwa saat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) selesai, maka peremajaan jalan untuk mengadakan jalur khusus sepeda akan dikerjakan.

(G09)