Jakarta (Greeners) – Memasuki bulan Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) meminta kepada pemerintah untuk sigap melakukan pengendalian harga bahan pokok. Hal tersebut dikatakan Abdulllah merupakan pekerjaan wajib bagi pemerintah yang harus selalu diingatkan. Pasalnya, DPP IKAPPI menganggap bahwa permasalahan kenaikan harga pokok saat bulan Ramadhan selalu menjadi masalah yang tidak pernah bisa di selesaikan oleh pemerintah setiap tahunnya.

“Beredarnya isu beras plastik, masuknya bawang impor dari Vietnam, Thailand serta negara lain beberapa bulan terakhir dan merangkaknya harga daging, cabai dan sayur-mayur membuktikan bahwa perlu ada kebijakan khusus dan sentuhan lebih nyata dari pemerintah,” jelas Ketua Umum DPP IKAPPI, Abdullah Mansur saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Jumat (19/06) lalu.

Untuk mengatasi masalah tersebut, lanjut Abdullah, IKAPPI menyarankan agar segera di buatkan Perpres tentang pengendalian ketersediaan, harga kebutuhan barang pokok serta perlindungan yang nyata. Hal ini merujuk pada UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pasal 25 ayat 3 dan pasal 29 ayat 3 yang mengamanatkan pemerintah untuk menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kondisi tersebut.

Abdullah juga menyatakan bahwa IKAPPI mendorong agar peraturan tersebut nantinya menjadi jembatan dan dapat menyentuh dari hulu sampai hilir, dari petani sampai ke pedagang pasar, dan dari tanam sampai distribusi.

“Pemerintah harus memastikan pupuk sampai ke petani, modal sampai ke petani dan distribusi aman sampai ke pedagang pasar. Sehingga, jika ada kenaikan harga pedagang tidak menjadi kambing hitam terus-menerus,” jelasnya.

Selain itu, Abdullah juga meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan penggusuran pasar tradisional maupun pedagang kaki lima selama bulan Ramadhan. Menurutnya, pemerintah daerah yang melakukan langkah tersebut jelas tidak memiliki keberpihakan yang utuh terhadap nasib dan kondisi pasar tradisional maupun para pedagangnya, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang yang menggusur pedagang Pasar Peterongan beberapa hari lalu.

“IKAPPI sangat mengecam segala upaya relokasi paksa atau penggusuran pasar tradisional dengan dalih apapun itu. Terlebih bila langkah relokasi paksa tersebut dilakukan pada saat bulan suci Ramadhan,” tegasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menjelang dan selama bulan Ramadhan, permasalahan klasik yang selalu dihadapi oleh masyarakat adalah meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok yang terjadi secara merata di hampir semua kota besar di Indonesia.

Guna merespon keluhan masyarakat terhadap meningkatnya harga kebutuhan pokok tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) beserta mitra terkait membuka posko pengaduan kenaikan harga sembako di sepuluh kota besar di Indonesia.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi kepada Greeners mengatakan, dibukanya posko pengaduan ini disebabkan oleh keprihatinan YLKI dimana setiap kali menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, harga sembako selalu melambung di berbagai daerah.

“Bahkan persentase kenaikannya pun tidak wajar. Ironisnya, pemerintah nyaris tak bisa berbuat banyak untuk intervensi pasar, sedangkan masyarakat pun tak tahu harus mengadu ke mana,” terangnya, Jakarta, Kamis (18/06).

Dari sisi regulasi, lanjut Tulus, YLKI telah mendesak pemerintah dan Dewan perwakilan Rakyat (DPR) agar segera membuat regulasi yang kuat untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas pasokan. Karena, menurutnya, selama ini pemerintah dinilai masih gagal total dalam dua hal dasar tersebut.

Dengan dibukanya posko ini, kata Tulus lagi, diharapkan hak masyarakat atas bahan kebutuhan pokok yang meliputi ketersediaan, keandalan/sesuai standard, keterjangkauan harga bisa tersalurkan. Sedangkan untuk tindak lanjut pengaduan, YLKI akan meminta penjelasan dari pelaku usaha terkait alasan mengapa menaikkan harga.

“Bahkan tidak menutup kemungkinan melaporkan ke Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) apabila ada indikasi pelaku usaha atau produsen melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat atau eksesif margin,” tambahnya.

Sebagai informasi, untuk cara melakukan pengaduan, ia kembali menjelaskan, masyarakat dipersilakan untuk mencatat jenis komoditas yang harganya melonjak, lalu alamat dan nama tempat pembelian serta bukti transaksi jika memang ada. Selanjutnya kirim ke alamat YLKI di Jakarta dan atau beberapa mitra YLKI di daerah.

Adapun pengaduan wilayah Jabodetabek bisa dikirimkan ke YLKI, Jl. Pancoran Barat VII No. 1 Duren Tiga, Jaksel, telepon: 0217981858/59, Faks 0217981038, email: konsumen@rad.net.id.

Sedangkan untuk daerah lain, bisa menghubungi ke Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Medan (08126511471), YLK Bangka Belitung (081367487980), Pusat Studi Strategi dan Kebijakan Publik (PUSSBIK) Lampung (085768617984), Lembaga Pembinaan Dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang (08122802434), Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Yogyakarta (081227984092), YLK Surabaya (0811303545), LPK Bali (081805501479), YLKI Makassar (082188868107), dan YLK Kalimantan Selatan (082358974545).

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok diperkirakan akan masih terus berlangsung. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menjelaskan, hingga Rabu (11/03) kemarin, dari pasar induk Kramat Jati diinformasikan bahwa harga sejumlah bahan pokok sudah naik, seperti cabe merah keriting yang dijual seharga Rp 12.000 per kilogram, cabe rawit merah menjadi Rp 31.000 per kilogram, bawang putih Rp 14.000 per kilogram, dan bawang merah Rp 31.000 per kilogram.

Ketua Umum IKAPPI, Abdullah Mansuri mengatakan, DPP IKAPPI berupaya menghimpun informasi dari pengurus IKAPPI di beberapa daerah penghasil bawang. Di sana, lanjutnya, ditemukan kalau harga benih bawang daun atau polong sangat mahal sehingga petani enggan melakukan aktifitas pertanian.

“Mereka nyaris tidak mendapatkan keuntungan bila menanam bawang dengan harga benih yang begitu tinggi,” jelas Abdullah kepada Greeners, Jakarta, Rabu (11/03).

Karena kenaikan harga ini, Abdullah meminta kepada pemerintah untuk tidak abai. Menurutnya, Presiden Joko Widodo pernah berjanji saat kampanye lalu akan selalu hadir ketika masyarakat menghadapi situasi sulit. Namun, realita di lapangan seperti memperlihatkan bahwa pemerintah sepertinya tak berdaya menghadapi situasi kenaikan-kenaikan harga bahan pokok yang terjadi.

“Ini tentu akan menjadi masalah jika kenaikan harga sudah tidak terkendali hingga menyengsarakan kehidupan masyarakat dengan ekonomi tingkat bawah. Apalagi bila kenaikan tersebut mengakibatkan angka inflasi yang tinggi. Ini akan menurunkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Sebagai informasi, harga bahan kebutuhan pokok di pasar Kebayoran Lama diakui oleh pedagang telah melonjak cukup tinggi. Seperti harga cabai merah rawit yang naik dari Rp 35.000 per kilogram menjadi Rp 50.000 per kilogram. Kemudian, bawang merah naik dari Rp 24.000 per kilogram menjadi Rp 26.000 per kilogram.

Sulastri (55), pedagang di Pasar Kebayoran Lama, mengatakan, kenaikan harga ini telah terjadi selama sepekan dan bahan pokok yang mereka ambil di pasar induk memang sudah mahal.

“Sekarang untuk memasok cabai rawit merah harus bayar Rp 37 ribu per kilo dan bawang merah Rp 23 ribu per kilo,” tandasnya.

Berikut harga kebutuhan pokok yang terpantau di pasar Kebayoran Lama hingga Rabu (11/03) kemarin.

Seledri Rp 24.000 per kg
Sawi Rp 7.000 per kg
Kentang Rp 10.000 per kg
Wortel Rp 10.000 per kg
Terong Rp 7.000 per kg
Cabai merah rawit Rp 50.000 per kg
Cabai merah keriting Rp 25.000 per kg
Bawang merah Rp 26.000 per kg
Bawang putih Rp 24.000 per kg
Oyong Rp 8.000 per kg
Pare Rp 8.000 per kg
Kembang kol Rp 15.000 per kg
Brokoli Rp 15.000 per kg
Kacang panjang Rp 10.000 per kg
Tomat Rp 6.000 per kg
Kol Rp 7.000 per kg
Timun Rp 7.000 per kg
Daun bawang Rp 12.000 per kg

Penulis: Danny Kosasih