Jakarta (Greeners) – Taman nasional adalah kawasan konservasi pelestarian alam dilindungi yang mempunyai ekosistem asli. Kawasan ini dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Potensi wisata alam pada kawasan konservasi di Indonesia pun berada pada 556 unit kawasan konservasi seluas sekitar 27 juta hektar, yang menurut fungsinya dikelola sebagai Taman Nasional sebanyak 52 unit, Taman Wisata Alam 118 unit, Taman Hutan Raya 28 unit, Taman Buru 11 unit, Cagar Alam 219 unit, Suaka Margasatwa 72 unit, serta Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam sebanyak 56 unit.

Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Wiratno menegaskan kembali mengenai pentingnya setiap Kepala Balai Taman Nasional untuk memberikan model pengelolaan maupun penyelesaian masalah di kawasan Taman Nasional.

BACA JUGA : Tahun Ini KLHK Akan Fokus Benahi Kawasan Taman Nasional

Di sela-sela rangkaian peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) di Taman Nasional Baluran, ia mengatakan bahwa model-model yang dilakukan tersebut, nantinya bisa menjadi rujukan atau contoh bagi Balai Taman Nasional lainnya yang memiliki masalah yang sama dengan pendekatan sesuai masalah di Taman Nasional masing-masing. Ia memberi contoh pembangunan Sanctuary Harimau Sumatera dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Barumun di Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Sanctuary ini mampu menjadi kawasan penting bagi penyelamatan satwa dan eko wisata. Ini bisa menjadi model pengelolaan yang baik di Taman Nasional yang bisa dicontoh oleh Kepala Balai lainnya,” jelasnya, Situbondo, Jawa Timur, Rabu (09/08).

Selain Sanctuary Barumun, ia juga mengingatkan seluruh kepala Balai seperti Taman Nasional Gunung Lesuer dan Taman Nasional Tesso Nilo yang hingga saat ini masih berurusan dengan para perambah. Sedangkan untuk kawasan Taman Nasional yang wilayahnya bermasalah dengan kebakaran hutan, ia mewajibkan untuk dilakukan koordinasi rutin antara Taman Nasional dengan Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kota maupun Kabupaten.

“Daerah yang provinsinya bermasalah dengan kebakaran lahan, kepala balainya harus bisa koordinasi untuk mengatasinya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tegah dan lainnya,” tambahnya.

Suasana Area Pameran Konservasi pada Hari Konservasi Alam Nasional di Taman Nasional Baluran Jawa Timur. Foto : Danny Kosasih

Sebagai informasi, untuk memasyarakatkan pengetahuan konservasi alam secara nasional sebagai sikap hidup dan budaya bangsa, Presiden RI pada tahun 2009 melalui Keputusan Presiden no. 22 Tahun 2009 menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Konservasi Alam Nasional. Tanggal tersebut merupakan tanggal ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pada tahun ini KLHK kembali menyelenggarakan peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) dengan tema “Konservasi Alam – Konservasi Kita”, yang puncaknya dilaksanakan di Taman Nasional (TN) Baluran di Kabupaten Situbondo – Jawa Timur. Makna dan pesan yang terkandung dalam tema tersebut adalah bahwa konservasi alam itu pada hakikatnya adalah untuk kehidupan kita umat manusia serta mahluk hidup lainnya.

Ketua Panitia Pelaksana Hari Konservasi Alam Nasional, Is Mugiono mengatakan, penentuan lokasi puncak HKAN tahun 2017 pada Taman Nasional Baluran disebabkan karena taman nasional ini merupakan milestone upaya konservasi alam, dan merupakan salah satu taman nasional yang ditetapkan pertama kali di Indonesia bersama 4 taman nasional lainnya.

BACA JUGA : Catatan Awal Tahun Menteri LHK, dari Taman Nasional hingga Sampah di Laut

Pameran kali ini diikuti 36 institusi, terdiri dari Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK (KSDAE) 24 institusi, Direktorat lingkup KSDAE 3 institusi, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Brantas Jawa Timur, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Timur 1 institusi, SKPD Kabupaten Situbondo 1 institusi, Perhutani 2 institusi, dan mitra lainnya 4 institusi.

“Selain itu, Taman Nasional Baluran memiliki tipe ekosistem savana yang khas perpaduan ekosisten lautan, pantai dan daratan yang menghasilkan keanekaragaman hayati luar biasa sehingga mendapat julukan “little africa van java” dengan jenis-jenis satwa liar besar seperti banteng, kerbau liar, rusa, dan banyak lainnya,” tutupnya.

Penulis : Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Peringatan Hari Konservasi Nasional diharapkan menjadi momen penting dalam membangun kesadaran kolektif (collective awareness) berbagai pihak. Hal ini dikarenakan upaya konservasi alam tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat saja.

BACA JUGA: Menteri LHK Resmikan Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera

Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno mengatakan bahwa kerja kolektif menyelamatkan alam tersisa, merehabilitasi hutan yang rusak agar mendapatkan manfaat bagi kepentingan global seperti tropical medicine yang diambil dari taman nasional maupun kawasan hutan merupakan inti utama yang ingin disampaikan dalam Hari Konservasi Nasional nanti.

“Tropical medicine itu 70 persen diambil dari hutan alam. Nanti 2050 bisa ada kelangkaan pangan karena populasi manusia dunia melonjak tinggi, jadi segala macam yang berhubungan dengan peran hutan pasti sangat dibutuhkan,” ujar Wiratno kepada Greeners, Jakarta, Jumat (04/08).

Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Jadi, lanjutnya, peran hutan itu bukan hanya hidrologis, mencegah banjir, mencegah longsor atau menjaga kesuburan tanah semata. Karena hampir 80 persen peran peran mikroba dan polinasi yang terjadi di lahan pertanian itu akibat serangga yang ada di dalam hutan.

“Jadi fungsi hutan bukan hanya soal tata air, tapi mikrobanya, jasad reniknya itu juga penting. Peranan hutan dijaga sebaik-baiknya. Bekerja dengan peneliti, masyarakat dan semua stake holder agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu yang ingin saya dorong di Hari Konservasi Nasional nanti. Jadi collective awareness itu penting,” tambahnya.

BACA JUGA: Revisi UU Konservasi Belum Mengakomodir Masyarakat Adat

Sebagai informasi, pada tahun ini puncak peringatan Hari Konservasi Nasional akan diselenggarakan di Taman Nasional Baluran di Kabupaten Situbondo, pada 10 Agustus 2017. Pada pelaksanaannya nanti, akan ada pameran konservasi alam, Jambore Nasional, Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Restorasi Gambut (BRG) mengaku tengah membangun bisnis model dalam menyiapkan paket ekonomi baru berisi paket-paket investasi yang khusus dikembangkan untuk mendukung percepatan restorasi lahan gambut yang sedang berjalan di Indonesia.

Kepala BRG Nazir Foead saat ditemui di sela pelaksanaan Simposium Lahan Gambut Internasional 2016 mengatakan bahwa pembuatan bisnis model ini sedang dibangun dengan bantuan Bank dunia, ahli ekonomi, universitas dan beberapa pihak yang cukup kompeten lainnya.

“Kita sekarang lagi bikin bisnis modelnya. Kita minta tolong sama teman- teman dari bank dunia, dari ahli ekonom, universitas untuk membangun bisnis model. Setelah bisnis modelnya ada, investor baru mulai melihat program ini sesuai dengan hasil Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York beberapa bulan lalu,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Jumat (16/12).

BACA JUGA: BRG Tetapkan Strategi Menuju Implementasi Restorasi Gambut

Secara politis, lanjut Nazir, para investor sudah percaya dengan melihat keseriusan pemerintah Indonesia dalam merestorasi lahan gambut. Dengan adanya badan khusus, keseriusan pemimpin negara dan kerja restorasi yang terus membaik, investor pun dikatakannya telah siap menginvestasikan dananya.

Hanya saja, secara ekonomi investor masih harus yakin apakah investasi yang mereka gelontorkan tersebut akan balik modal dalam jangka waktu yang telah direncanakan. Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, Nazir mengatakan dibutuhkan adanya bisnis model dalam paket kebijakan investasi.

Paket ekonomi ini bisa masuk ke dalam bentuk investasi hijau untuk menjaga hutan dan lahan gambut yang ada dengan teknik budidaya yang cocok dengan prinsip-prinsip perlindungan konservasi. Nazir menyatakan bahwa empat juta hektare area gambut budidaya dalam kondisi rusak dan harus diubah perlakuannya serta harus di supervisi untuk memperbaiki ketahanan hidrologinya.

BACA JUGA: PP 57/2016 Lindungi Upaya Restorasi Gambut

BRG sendiri telah menjalin komunikasi dengan sejumlah investor dari luar negeri. Menurut Nazir, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh investor jika mereka bersedia berinvestasi. Pertama, jika program restorasi yang dijalankan berhasil, maka keuntungan yang diperoleh dari hasil tanaman dapat dibagi sesuai presentase yang telah disepakati. Adapun tanaman yang nantinya akan ditanam seperti sagu untuk bahan baku produksi atau sorgum untuk makanan ternak.

“Lalu keuntungan kedua itu investor juga bisa mendapat keuntungan dari nilai tukar karbonnya,” katanya.

Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama BRG Budi Wardhana menambahkan, untuk bisnis model, saat ini ada beberapa opsional tipe restorasi yang bisa dilakukan. Pertama restorasi kawasan lindung dan kedua restorasi di kawasan konsesi. Selain itu, ada juga rencana restorasi untuk komoditias alternatif.

“Nantinya akan dicari tahu bentuk investasinya seperti apa, termasuk juga dengan investasi perbaikin pada infrastruktur dan pasar,” tambahnya.

Untuk kesiapan masyarakat, pemetaan yang telah dilakukan masih berbasis desa. Terdapat 1.280 desa di tujuh provinsi prioritas yang masuk dalam 2,4 juta hektar target restorasi dengan menggunakan berbagai model pendekatan seperti peningkatan indeks desa membangun, peningkatan taraf hidup, tata ruang desa, termasuk pendekatan pembangunan badan usaha milik desa atau antar desa.

“Insentif dan disinsentif juga harus kita perkuat di tiap upaya investasi yang masuk. Meskipun diserahkan ke konsesi, harus beri insentif juga ke masyarakat. Percuma kalau hanya makmur di konsesi tetapi konfliknya tidak diselesaikan. Jadi partisipasi itu muncul kalau masyarakat punya insentif untuk partisipasi,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pada tanggal 8 Agustus 2015 lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar membuka acara rangkaian peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2015 di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Peringatan HKAN yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus ini dikemas melalui Jambore Konservasi Alam Nasional yang berlangsung pada 8-10 Agustus 2015 dan mengusung tema “Keberlanjutan Konservasi Alam”. Sayangnya, prinsip konservasi yang ditunjukkan dalam agenda pembangunan pemerintah saat ini dinilai masih belum memiliki prinsip-prinsip pembangunan yang berpihak pada konservasi.

Pakar konservasi yang juga Ketua Pusat Riset untuk Perubahan Iklim Universitas Indonesia, Jatna Supriatna saat dihubungi oleh Greeners mengatakan, bahwa saat ini banyak diantara para pembuat kebijakan masih menganggap bahwa konservasi sebagai penghambat pembangunan. Menurutnya, seharusnya para pembuat kebijakan dapat mengembalikan dasar tujuan pembangunan, yaitu untuk menyejahterakan rakyat.

“Jadi, ya upaya konservasi juga harus berujung pada kesejahteraan masyarakat,” jelas Jatna, Jakarta, Selasa (11/08).

Saat ini, kata Jatna, permasalahan klasik terkait konservasi Sumber Daya Alam membutuhkan implementasi yang lebih meluas dibandingkan hanya bicara tentang harimau atau gajah saja. Karena, katanya lagi, ada begitu banyak keanekaragaman sumber daya alam yang juga harus dilindungi.

“Mereka (biodiversitas) itu aset yang sangat banyak dan penting bagi Indonesia. Sekarang, apa yang akan mereka (pemerintah) lakukan untuk menyelamatkan biodiversity ini jika pembangunan yang dilakukan tidak berpihak pada konservasi sumber daya alam? Karena, sering kali pembangunan di suatu lokasi yang tujuannya menyejahterakan masyarakat justru malah menyengsarakan masyarakat di lokasi lainnya,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting berpendapat bahwa jika dilihat secara visi dari nawacita Presiden Joko Widodo, terlihat ada beberapa arah pembangunan yang berpihak pada konservasi lingkungan. Namun untuk tahun ini, menurut Longgena, seharusnya masyarakat sudah bisa melihat beberapa implementasi yang cukup nyata terkait visi dari nawacita presiden tersebut.

“Saat ini yang masih jauh dari harapan bisa kita lihat di sektor energi, berkaca dari rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 watt yang 60 persennya itu masih menggunakan energi kotor atau batubara. Di sini kita melihat di sektor energi masih harus dibenahi lagi,” tambahnya.

Menurut Longgena, pembangunan energi sekarang banyak yang mengorbankan sektor pangan. Ia menyontohkan kasus Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Batang yang mengorbankan banyak lahan pangan untuk pembangunan energi.

“Ini tidak bisa seperti itu karena seharusnya kebijakan kedaulatan energi berjalan seiringan dengan kebijakan kedaulatan pangan. Apalagi kepentingan energi ini lebih banyak untuk kepentingan industri dan malah merugikan masyarakat,” tutupnya.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengaku akan mengevaluasi dan memeriksa semua izin yang terkait dengan hutan dengan membentuk Tim Evaluasi Perizinan Kehutanan pada Mei lalu. Hutan yang dibebani konsesi tetapi tidak produktif akan menerima konsekuensi berupa sanksi.

Penulis: Danny Kosasih

“Bagi para pembuat kebijakan, pusat atau daerah, agar tidak merubah fungsi kawasan konservasi yang saat ini kuantitasnya masih relatif kecil, yaitu 14,15 % dari total daratan di Indonesia,” paparnya.

Keberadaan lahan konservasi tentu menjadi lahan untuk mengembangkan dan melestarikan kembali fungsi lahan, serta jenis-jenis keanekaragaman hayati di Indonesia yang hampir punah. Zulkifli menginginkan instruksi presiden bahwa pada tahun 2020 penuruanan emisi Indonesia sebesar 26 %, dengan 14 % dari sektor kehutanan.

Namun, beberapa lahan konservasi yang sudah ada pun ternyata masih saja dilanggar keberadaannya. Diluar masih ada lahan konservasi yang dialihkan fungsinya, seperti di Lampung, dimana Jalur Lintas Barat Sumatera membelah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Akibatnya sering terjadi singgungan antara manusia dan hewan di lahan konservasi.

Zulkifli mengaku sering mendapat laporan banyak sumber daya alam hayati di Indonesia yang sudah mendekati kepunahan serta ekosistem yang rusak, “Saya betul-betul prihatin mendengarnya, oleh karena itu saya minta jajaran kehutanan di Indonesia benar-benar memerhatikan pengelolaan sumber daya dengan prinsip kehati-hatian agar dapat dimanfaatkan secara lestari,” ujarnya.

Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini pun menekankan pada pelaku usaha dan pemangku kawasan menerapkan sistem pemanfaatan berkelanjutan dengan menekankan perhatian pada ambang batas kegiatan suatu kawasan.***

“Bagi para pembuat kebijakan, pusat atau daerah, agar tidak merubah fungsi kawasan konservasi yang saat ini kuantitasnya masih relatif kecil, yaitu 14,15 % dari total daratan di Indonesia,” paparnya.

Keberadaan lahan konservasi tentu menjadi lahan untuk mengembangkan dan melestarikan kembali fungsi lahan, serta jenis-jenis keanekaragaman hayati di Indonesia yang hampir punah. Zulkifli menginginkan instruksi presiden bahwa pada tahun 2020 penuruanan emisi Indonesia sebesar 26 %, dengan 14 % dari sektor kehutanan.

Namun, beberapa lahan konservasi yang sudah ada pun ternyata masih saja dilanggar keberadaannya. Diluar masih ada lahan konservasi yang dialihkan fungsinya, seperti di Lampung, dimana Jalur Lintas Barat Sumatera membelah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Akibatnya sering terjadi singgungan antara manusia dan hewan di lahan konservasi.

Zulkifli mengaku sering mendapat laporan banyak sumber daya alam hayati di Indonesia yang sudah mendekati kepunahan serta ekosistem yang rusak, “Saya betul-betul prihatin mendengarnya, oleh karena itu saya minta jajaran kehutanan di Indonesia benar-benar memerhatikan pengelolaan sumber daya dengan prinsip kehati-hatian agar dapat dimanfaatkan secara lestari,” ujarnya.

Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini pun menekankan pada pelaku usaha dan pemangku kawasan menerapkan sistem pemanfaatan berkelanjutan dengan menekankan perhatian pada ambang batas kegiatan suatu kawasan.***