Jakarta (Greeners) – Ketergantungan industri hilirisasi nikel Indonesia pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan pasar baja tahan karat, membuat Indonesia berisiko kehilangan momentum kendaraan listrik global. Reformasi menuju energi dan teknologi rendah karbon menjadi kunci mewujudkan nilai ekonomi hijau nikel.

Laporan terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) berjudul Indonesia’s Nickel: Aimed at EVs, but Still Parked in Stainless Steel mengungkapkan bahwa 83% produksi nikel Indonesia pada 2025, masih diserap sektor baja tahan karat. Hanya 17% yang masuk ke rantai pasok baterai kendaraan listrik.

Di sisi lain, kendaraan berbasis mesin pembakaran internal ((Internal Combustion Engine/ICE) masih mendominasi pasar global. Akibatnya, sebagian besar nikel Indonesia tetap terikat pada industri kendaraan berbahan bakar fosil. Hal ini menyebabkan narasi “nikel hijau” menjadi tidak sejalan dengan arah transisi kendaraan listrik dunia.

Tantangan lain muncul dari meningkatnya penggunaan baterai lithium iron phosphate (LFP) yang lebih murah dan tahan lama. Di China, pangsa LFP telah melampaui 80% dan mulai diadopsi di Eropa. Ini menandakan potensi permintaan nikel ke depan tidak sebesar yang diperkirakan. Tren ini juga berpeluang terjadi di Indonesia, seiring ekspansi produsen kendaraan listrik asal China.

Analis CREA, Syahdiva Moezbar, menilai ambisi Indonesia dalam pengembangan nikel untuk kendaraan listrik belum imbang dengan kesiapan teknologi dan rantai pasok domestik. Ia menekankan pentingnya pengembangan teknologi pemurnian canggih seperti High-Pressure Acid Leaching (HPAL). Teknologi ini untuk menghasilkan produk bernilai tinggi dan mengurangi ketergantungan pada baja tahan karat.

“Dengan memperkuat transfer teknologi, Indonesia dapat mengubah risiko sistemik dari paradoks ‘nikel kotor’ menjadi ketahanan industri dan keberlanjutan sektor nikel dalam jangka panjang,” kata Syahdiva dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4).

Perencanaan Lebih Matang

Sementara itu, industri nikel nasional saat ini masih didominasi teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang menyumbang sekitar 80% produksi. Metode ini lebih boros energi dan masih bergantung pada PLTU captive, yang kapasitasnya diproyeksikan mencapai 31 gigawatt (GW).

Ketergantungan pada energi berbasis batu bara, ditambah minimnya perencanaan lokasi industri yang dekat dengan sumber energi terbarukan, membuat jejak karbon sektor ini tetap tinggi. Kondisi ini berpotensi menghambat akses produk nikel Indonesia ke pasar kendaraan listrik premium. Terutama dengan adanya regulasi lingkungan yang semakin ketat, termasuk kebijakan baterai di Uni Eropa yang mewajibkan transparansi jejak karbon.

Analis CREA lainnya, Katherine, menegaskan bahwa pengurangan ketergantungan pada PLTU captive bukan sekadar agenda lingkungan. Namun, hal ini juga strategi industri jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, transformasi menuju industri nikel rendah karbon harus dibarengi dengan perencanaan tata ruang yang lebih matang. Ini termasuk penempatan fasilitas industri di dekat sumber energi terbarukan. Tanpa itu, pembangunan aset beremisi tinggi justru akan mengunci ketergantungan karbon dalam jangka panjang.

“Hanya ketika Indonesia berhenti membangun aset karbon tinggi baru, barulah ‘nikel hijau’ dapat bertransformasi dari sekadar label menjadi realitas yang memiliki nilai insentif dari sisi finansial maupun operasional,” ujar Katherine.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia