Jakarta (Greeners) – Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro, menyatakan bahwa master plan dan urban design (IKN) Ibu Kota Negara baru di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara Kaltim, mengusung konsep forest city dengan prinsip efisiensi energi berkelanjutan.

Namun, akademisi asal Institut Teknologi Kalimantan Farid Nurrahman menyatakan pengusungan konsep forest city ini harus didasari dengan indikator perkotaan yang jelas sehingga tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat.

“Konsep forest city, sustainable, itu kan hanya sebuah penamaan, yang paling penting indikator perkotaan. Karena indikator perkotaan itu merupakan kunci tercapainya atau tidak tujuan sebuah negara dibangun. Kalau indikatornya tidak jelas kan gak tau sesuai perencanaan atau tidak,” ujar Farid dalam diskusi media Ecofriendly Capital of Indonesia di Kantor Yayasan Masyarakat Madani, Jakarta, Senin (09/09/2019).

BACA JUGA : Dampak Sosial Pemindahan Ibu Kota Terhadap Masyarakat Adat

Farid mengatakan apapun konsep yang diusung oleh pemerintah untuk ibu kota negara baru membutuhkan indikator perkotaan artinya rencana jangka pendek, menengah, dan panjang harus jelas. Pembagian kawasan untuk pembangunan dan kawasan terbuka hijau dijelaskan. Keterbukaan ini harus diberikan oleh pemerintah.

“Indikator ini juga berbeda-beda, kemarin Pak Jokowi mengatakan kalau membutuhkan luasan 180 ribu ha untuk membangun IKN. Jadi dari seluruh itu, 70%nya untuk ruang terbuka hijau, dan 30%nya kawasan pembangunan. Karena di Malaysia ada kota berkonsep Forest City tapi full bangunan. Dari situ akhirnya kita lihat konsep forest city-nya blur, tidak sesuai dengan sesuai forest (hutan),” jelasnya.

Farid Nurrahman, Pengamat Tata Kota Institut Teknologi Kalimantan. Foto : www.greeners.co/Dewi Purningsih

Sebelumnya, Menteri Bappenas mengatakan konsep forest city ini memastikan kelestarian hutan, sehingga Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan dibangun minimal lima puluh persen dari total luas area kota.

Selain itu, prinsip Intelligent City dan City in a Garden membuat Ibu Kota Negara Baru akan mengintegrasikan sistem taman, aliran air, wetland, hutan, dan ruang terbuka menjadi satu kesatuan. IKN pun akan menjadi kota yang sarat dengan bangunan dan perumahan berprinsip hijau dengan efisiensi energi, air dan bahan yang tinggi, sirkulasi yang baik untuk menjamin kesehatan masyarakat serta sistem daur ulang yang terintegrasi.

Dengan rancangan zonasi, 2.000 ha untuk kawasan inti pusat pemerintahan berupa istana, kantor lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), taman budaya, dan kebun raya. Kawasan IKN 40.000 ha berupa perumahan ASN, Fasilitas Pendidikan dan kesehatan, Universitas, Sport Centre, dan Museum.

BACA JUGA : Pemda Kalteng Pastikan Pembangunan Ibukota Baru Tidak Berada di Kawasan Gambut

Serta bertahap pembangunan kawasan Perluasan IKN 1 20.000 ha berupa taman nasional, konservasi orang utan/kebun binatang, klaster permukiman Non-Asn, bandara dan pelabuhan. Kawasan Perluasan IKN tahap ke-2 lebih dari 200.000 ha berupa metropolitan dan wilayah pengembangan.

Mikhail Gorbachev, Juru Bicara DPP PSI Bidang Lingkungan Hidup dan Perkotaan mengatakan jika pemindahan IKN ini merupakan misi Presiden Jokowi untuk membuat Indonesia sentris, menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan sumber daya manusia.

“Pemindahan ini juga sebagai ajang DKI Jakarta untuk menata kembali kawasannya untuk memperbanyak atau mempertahankan ruang terbuka hijau,” ujar Mikhail.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Kepastian Kalimantan Tengah menjadi ibukota baru negara Indonesia semakin kuat. Pemerintah Daerah pastikan pembangunan infrastruktur dan fasilitas tidak berada di Kawasan Gambut.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, bahwa Kabupaten Gunung Mas yang digadang-gadang menjadi ibukota baru, sudah dipersiapkan secara matang baik dari infrastruktur maupun fasilitas dan tidak dibangun pada kawasan gambut.

“Kita mengusulkan kepada Presiden, pembangunannya dibagian Utara Kalteng yang berada di ketinggian 50-75 mdpl, sedangkan Gambut itu dibagian Selatan Kalteng jadi aman dan tidak menganggu lahan gambut,” ujar Rizal saat ditemui usai diskusi media di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (19/06/2019).

BACA JUGA : Tahun 2024 Indonesia Diperkirakan Siap Memindahkan Ibu Kota Negara

Rizal mengatakan dibandingkan dengan Jakarta, Kalimantan memiliki kualitas udara yang lebih bersih, vegetasi tanaman yang masih hijau dan penyediaan air 1.000 kubik per detik dari sungai-sungai yang ada di sekitar Kalteng, lebar sungai rata-rata 300-450 meter dengan kedalaman 3-4 meter.

“Jadi itu beberapa keunggulan kita, kalau permasalahan pembangunan infrastruktur memang terbatas dan banyak membutuhkan dana, tapi dengan keunggulan kami yang memiliki 300 ribu ha cukup sebagai ibukota baru negara Indonesia,” ujarnya.

Rizal juga mengatakan danau-danau, ekosistem, dan Taman Nasional Sebangau akan tetap dipertahankan dan dijaga.

“Pembangunan ibukota baru akan berkonsep green dan smart city dengan memusatkan kepada kota pemerintahan jadi bukan kota industri walaupun tidak menutup kemungkinan industri kecil akan tumbuh tapi saya pikir dengan pengalaman Jakarta menjadi dasar kita untuk mengelola kota kita lebih baik lagi, apalagi dari sisi lingkungan,” tambahnya.

BACA JUGA : LIPI: Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Memerhatikan Ancaman Bencana

Rizal mengatakan bahwa persiapan Kabupaten Gunung Mas menjadi Ibukota baru mencapi 80%. Hal itu ditunjukkannya dengan perencanaan pembangunan bandara baru yang sudah dipersiapkan di lahan sebesar 5.000 ha. Tentunya lahan tersebut juga tidak berada di lahan gambut.

“Kemungkinan bandara Tjilik Riwut akan dijadikan bandara militer atau dijadikan sebagai bandara pendukung. Intinya kami sedang mempersiapkan untuk pembagunan Ibukota baru ini,” tutupnya.

Penulis: Dewi Purningsih