Jakarta (Greeners) – Dunia akhirnya sepakat berkomitmen untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi hingga berada di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya menekannya hingga 1,5 Celcius. Pelaksanaan kesepakatan hasil Pertemuan Para Pihak ke-21 (COP 21) Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) ini berarti kerja keras bagi semua negara, tidak terkecuali Indonesia yang sedang menggenjot pembangunan.

Indonesia yang termasuk dalam kelompok negara berkembang, memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menguatkan dan memastikan pelaksanaan kebijakan dari Kesepakatan Paris (Paris Agreement) bisa berjalan secara konsekuen di lapangan, baik dari sisi pemerintah maupun swasta dan masyarakat luas.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin kepada Greeners menyatakan bahwa pekerjaan rumah yang dimiliki Indonesia seperti mitigasi pengurangan emisi di sektor kehutanan, energi, industri dan transportasi harus diselesaikan.

“Dalam beberapa hari ke depan, kita akan melakukan rapat evaluasi antara delegasi dan menyusun langkah untuk implementasi dan menyiapkan untuk sesi pertemuan tengah tahun berikutnya pada bulan Mei 2016 karena banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan,” ujarnya, Jakarta Rabu (16/12).

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Terkait dengan Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) Indonesia, lanjutnya, pemerintah masih harus membagi tiap sektor. Dari target 29 persen pengurangan emisi karbon, pemerintah harus mulai membagi dari sektor mana saja pengurangan emisi tersebut akan dilakukan. Di dalam perjanjian tersebut juga, ada sistem REDD+ dan keterlibatan masyarakat adat yang harus ditindak lanjuti.

“Kepentingan nasional yang masuk dalam Paris Agreement itu ada isu kelautan, pusat konservasi keanekaragaman hayati dan penegasan tentang REDD. Tentang pendanaan juga disebutkan bahwa negara maju seharusnya menyediakan dukungan finansial, walau nilai bantuan USD 100 Miliar per tahun tidak masuk pasal perjanjian melainkan dalam keputusan COP 21. Dari gambaran keputusan yang sangat rinci tersebut, Indonesia akan siap,” jelas Nur.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam jumpa persnya beberapa waktu lalu memaparkan kalau komitmen Indonesia seperti yang tertera di dalam INDCs pada pelaksanaan COP 21 UNFCCC di Paris Perancis, masih sangat kontradiktif jika melihat rencana pembangunan nasional yang masih berisiko tinggi.

Kepala Bidang Kajian dan Pengembangan Walhi Khalisah Khalid menyatakankan bahwa sejak awal, Walhi telah mengkritik INDC Indonesia, yang dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, tidak menghitung emisi dari kebakaran hutan dan lahan. Padahal sudah diketahui kalau sumber emisi Indonesia sebagian besar dari Land use, Land Use Change and Forestry (LULUCF).

Pemerintah Indonesia, menurut dia, seharusnya mengukur ulang baseline emisi dari kejadian kebakaran hutan dan gambut, sehingga perlu menjadikan kebakaran hutan dan lahan dan juga tata kelola gambut sebagai salah satu hal yang paling mendasar.

Sedangkan Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Kurniawan Sabar juga mengatakan, jika dihubungkan dengan rencana pembangunan Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, antara lain di sektor energi ada program pembangunan pembangkit listrik mencapai 35.000 Megawatt, sebagian besar masih mengandalkan batubara. Sementara batubara adalah energi kotor yang justru akan semakin menaikkan emisi Indonesia.

Pemerintah pusat dan daerah juga memiliki rencana untuk melakukan reklamasi pantai. Setidaknya, ada 14 kota sedang dan akan melakukan reklamasi. Dalam konteks komitmen untuk memperkuat ketahanan pesisir dan pulau kecil sebagaimana tertuang dalam RPJMN, kondisi ini jelas sangat bertolak belakang dalam komitmen Indonesia pada INDCs.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – The twenty first session of Conference of Parties (COP 21) of UNFCCC has officially closed with countries agreed to adopt Paris Agreement.

International NGO, World Wildlife Fund (WWF), stated that Paris Agreement would be the foundation for long term effort in tackling climate change.

Furthermore, WWF said that the agreement reflected countries’ attitude in setting aside their own personal interests. The strong message of Paris Agreement is the awareness and new act to cooperate in dealing with impacts of climate change, to ac progressively, and to reach the common goal of protecting vulnerable groups around the world.

Nevertheless, WWF said that Paris Agreement still need to be strengthened and supports from each country to reach the target of reducing emissions and keep global warming below 2 degrees Celsius or even 1.5 degrees Celsius.

Currently, all INDCs were only covering half of required emission reduction with remaining 12 – 16 Giga tonnes.

Dr. Efransjah, CEO of WWF Indonesia. said that WWF welcomed Paris Agreement for including crucial elements in saving the world from worst impacts of climate change. The agreement also described attentions on proteting vulnerable groups and Indonesia’s interests.

“Paris Agreement has included global goals in climate change adaptation followed by mentioning lost and damages over climate change impacts,” he said in a press release to Greeners, in Jakarta, on Sunday (13/12).

In addition, Paris Agreement also explained that all countries must act to reduce deforestation rate, land degradation, and sustainable land management. The agreement had also included baseline to measure carbon emissions in Indonesia, which was already launched its Indonesia National Carbon Accounting System (INCAS) during COP 21.

Besides reducing deforestation and land degradation, Efransjah said that other effort need to be taken was global transition on clean and renewable energy.

“It is also important that how countries, including Indonesia. to implement commitment in their INDCs systematically and responsibly. The involvement of civil societies in the delegation under Minister of Environment and Forests is step moving forward to achieve better forest management,” he said.

Director of Communication and Advocacy, WWF Indonesia, Nyoman Iswarayoga, added that low carbon development should be implemented through cooperation between non government agencies and business people, city administrations and wider public. The result in Paris is a good example. The process is creating public awareness on the importance of global scale collaboration to deal with climate change issues.

“Paris Agreement target all countries to report their achievements on agreed outcomes of COP21 by 2018 comprise of reducing emissions, adaptation and funding,” said Nyoman.

Reports by Danny Kosasih