Ghana termasuk dalam salah satu negara yang sering mengalami kekurangan pasokan air bersih, minim kawasan hijau dan krisis sampah. Negara yang berada di kawasan Afrika Barat ini ternyata memiliki masalah yang serius dalam hal pengelolaan sampah plastik.

Menurut sebuah video yang diunggah oleh World Economic Forum (WEF), hanya dua persen dari sampah plastik di Ghana yang didaur ulang. Prihatin dengan jumlah limbah plastik yang mencapai 22.000 ton per tahunnya, seorang insinyur bernama Nelson Boateng tergerak untuk memanfaatkan sampah plastik yang melimpah tersebut.

Dilansir dari Inhabitat, Nelplast Ghana Limited, sebuah perusahaan yang berfokus pada pemrosesan industri yang mengubah kantong plastik menjadi material bangunan. Bukan hanya kantong plastik saja yang dapat dimanfaatkan, akan tetapi hampir semua jenis sampah plastik.

Melalui inovasinya, Boateng selaku insinyur dan pendiri Nelplast berhasil menciptakan paving block dari sampah plastik. Sampah plastik yang menjadi masalah lingkungan kini memiliki manfaat baru sebagai bagian dari bahan baku untuk pembuatan jalan dan infrastruktur di Ghana.

Foto: Nelplast Ghana Limited via Facebook

Untuk membuat paving block dari sampah plastik, Boateng menciptakan mesin daur ulang sendiri dengan menggunakan besi tua, logam bekas, kabel listrik dan motor yang berhasil ia rakit pada tahun 2017. Boateng melakukan tes pertama dengan menggunakan 2.000 kg sampah plastik yang dikumpulkan dari lingkungannya di Ashaiman, timur laut Accra, ibukota Ghana.

Menurut Boateng, paving block yang terbuat dari bahan baru ini dipastikan lebih kuat dari semen, tahan lama hingga berumur 500 tahun dan tidak membutuhkan banyak bahan baku. Paving block buatannya ini terdiri dari 60 persen plastik dan 40 persen pasir dan dapat digunakan sebagai alternatif pengganti aspal. Selain itu dari segi ekonomi, paving block daur ulang ini lebih murah daripada paving block konvensional karena Nelplast hanya menjualnya seharga US 1 $ per blok.

Foto: Nelplast Ghana Limited via Facebook

Nelplast bertujuan untuk mengutamakan kepentingan lingkungan dalam semua proses industrinya. Perusahaan ini juga menjual genteng plastik dan menawarkan konsultasi dalam meluncurkan perusahaan daur ulang. Dengan mendaur ulang sekitar 70 persen limbah plastik yang dihasilkan oleh negara setiap harinya, produk yang terjual akan bermanfaat dan dapat digunakan seumur hidup.

Melalui Nelplast, Boateng ingin membuat sebuah revolusi industri daur ulang. Dia berharap bisa mengolah sampah plastik sebanyak 50% di negaranya melalui proses daur ulang yang cepat.

Boateng telah menerima dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup Ghana dengan menggunakan paving block untuk membuat trotoar yang berada di sebuah distrik di ibukota. Selain membantu membersihkan lingkungan dari sampah plastik, secara tidak langsung perusahaannya telah menciptakan lapangan pekerjaan untuk 230 orang lebih.

Penulis: DS/G43

Di kota Fengjing, Shanghai, Tiongkok, terdapat halte bus pertama di dunia yang diproduksi menggunakan teknologi pencetakan tiga dimensi (3D). Bentuknya serupa balok-balok beton. Halte bus keluaran Winsun ini dicetak menggunakan material konstruksi bekas.

Foto: winsun via designboom.com

Winsun, perusahaan perakitan yang berpusat di Jinshanyuan, Zhangjiang National Innovation Park, telah lama dikenal mempromosikan penggunaan material daur ulang yang bersih untuk membangun rumah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Begitu pula untuk proyek halte ini. Winsun menggunakan material bekas seperti puing-puing bangunan, menghasilkan halte berbentuk kotak yang masih terjaga keasliannya; seperti bekas tanda perusahaan pada permukaan struktur dan warna abu-abu khas material tersebut.

Foto: winsun via designboom.com

Warna abu-abu tersebut sengaja dipertahankan agar dapat berbaur dengan lingkungan dan gaya kota tua di Fengjing secara alami.

Penulis: MFA/G41

LONDON, 25 November 2017 – Sebuah zaman planet yang baru, Antroposen, sudah dimulai. Salah satu indikatornya adalah program pembuatan jalan global. Bukti terbaru bahwa manusia memicu era geologis baru yang berusia dua ribu tahun lamanya, adalah jalanan.

Dalam 30 tahun terakhir, berdasarkan dua peneliti, butuh 25 juta kilometer jalan dari seluruh dunia — cukup untuk mengitari planet sebanyak 600 kali. Dan, sepersembilan dari infrastruktur baru terdapat di negara-negara berkembang, utamanya daerah tropis dan subtropis yang merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati.

William Laurance dari Universitas James Cook di Cairns, Australia, dan Irene Burgués Arrea dari Alliance of Leading Environmental Researchers and Thinkers (ALERT) di Kosta Rica mengatakan jalan-jalan baru tersebut mampu membuka ‘kotak Pandora’ dari keburukan lingkungan hidup seperti perambahan liar, perburuan satwa liar, fragmentasi hutan, invasi spesies eksotis, dan tambang ilegal.

Kerapuhan hutan

Jalan-jalan baru akan dibangun karena pada tahun 2030 akan ada dua miliar kendaraan di Bumi. Dari tahun 1993 hingga 2009, dua peneliti tersebut berargumen di jurnal Science, tingkat kelestarian alam global menurun hingga sekitar sepersepuluh. Sekarang, sekitar 70 persen dari hutan dunia mencakup satu kilometer dari batas hutan dan habitat vital sedang terancam.

Di Amazon, Brasil, 95 persen dari deforestasi ilegal kini mencakup 5,5 kilometer jalan ilegal atau legal. Dan, para peneliti berargumen, jalan-jalan tersebut mungkin tidak memiliki nilai bagi komunitas yang membuatnya. Beberapa memang dirancang dengan baik karena para pembuat jalan memotong bahan material dan semen sambil menyedot dana konstruksi.

Mereka mengutip penelitian Bank Dunia bahwa 15-30 persen (di beberapa kasus mencapai 60 persen) dari pendanaan jalan di negara-negara berkembang jatuh kepada kartel dan korupsi. Namun, dunia akan bertahan terhadap perubahan lingkungan bagaimana pun caranya, menurut studi terbaru di jurnal Anthropocene.

Sebuah tim riset yang dikenal sebagai Tim Kerja Antroposen percaya bahwa manusia telah mengubah alur sejarah Bumi. Para ahli geologi menyebut zaman kini — masa hangat setelah Zaman Es — sebagai Holosen. Bagi kebanyakan Holosen, sangat mungkin untuk menganggap manusia sebagai spesies lain.

Namun, sejak tahun 2009, para ahli geologi dan biologi berpendapat bahwa perubahan yang dilakukan manusia terhadap ekonomi bumi dan fungsi alam sangat luar biasa sehingga saatnya untuk mengubah label.

Tidak stabil

“Penemuan kami menyimpulkan bahwa Antroposen harus mengikuti Era Holosen yang membuat kondisi lingkungan stabil selama 11,7 ribu tahun lamanya, sejak Zaman Es yang terakhir, bersamaan dengan masuknya fase yang lebih tidak stabil dan berubah-ubah dari sejarah planet kita,” jelas Jan Zalasiewicz dari Universitas Leicester, UK, yang memimpin studi.

Rekannya, Mark Williams, seorang ahli paleobiologi, menyatakan: “Secara geologis, pertengahan abad 20 merepresentasikan tingkat yang paling masuk akal dari awal mula Antroposen — saat ia membawa perubahan global bagi siklus kimia dasar bumi, seperti karbon, nitrogen, dan fosfor, serta sejumlah besar material lainnya termasuk plastik, beton dan aluminium, yang akan membangun strata masa depan.”

Hal tersebut tidak berarti bahwa nama baru akan bertahan: keputusan final akan diambil oleh tingkat tertinggi dari birokrat palaeotologi, sebuah badan yang dinamakan sub komisi terkait dengan startigrafi kuartener, International Commission on Statigraphy. Namun, para peneliti dari Leicester merasa bahwa mereka sudah membuat kasus ini.

Professsor Colin Waters dari British Geological Survey mengatakan bahwa “Tidak ada jaminan kesuksesan dari proses tersebut — Skala Waktu Geologis dimaksudkan untuk menjadi stabil dan tidak mudah berubah. Apapun keputusan yang akhirnya dibuat, realitas geologis dari Antroposen menjadi lebih jelas.” – Climate News Network

Kereta di India saat ini mulai menghijau. Juli lalu, Indian Railways meluncurkan kereta pertama mereka yang menggunakan panel surya di atapnya. Kereta ini diluncurkan di daerah Delhi, sebuah tempat yang terkenal karena polusinya yang sangat tinggi. Panel surya ini akan memberikan energi listrik untuk kipas angin, lampu dan papan informasi di dalam kereta. Dengan cara ini, pemerintah India berharap bisa mengurangi pemakaian bahan bakar sebanyak 5.547 galon minyak disel per tahunnya.

Seperti dilansir Inhabitat, kereta yang dipakai adalah jenis DEMU 1600 HP, merupakan kereta yang pertama dari 24 kereta yang akan dipasang panel surya dalam 6 bulan ke depan. Di masa lalu, sebuah generator berbahan bakar disel akan menyuplai listrik untuk lampu dan kipas angin di kereta, namun dengan sistem baru ini maka energi bersih akan menjadi sumber energi utama bahkan di saat malam hari. Dengan cara ini, menurut Indian Railways, mereka akan mengurangi emisi karbon dioksida sebanyak 9 metrik ton per gerbong per tahunnya.

Deretan panel surya terpasang di atap kereta api. Foto: Inhabitat.com

16 panel surya yang dipasang di kereta akan menghasilkan 300 watt sehingga total daya yang dihasilkan adalah sebanyak 4,5 kilowatt untuk tiap gerbong. Sistem ini bisa menghasilkan sekitar 20 kWH energi bersih per harinya dan sebuah baterai berukuran 120 AH akan menyimpan energi yang berlebih untuk dipakai di lain waktu.

Menteri urusan perkeretaapian Shri Suresh Prabhakar Prabhu berkata bahwa mereka berkomitmen untuk melakukan upaya konservasi lingkungan dan menggunakan lebih banyak energi bersih. Pers rilis resmi dari pemerintah menyatakan bahwa mereka berusaha untuk menjadikan kereta lebih ramah lingkungan, diantaranya dengan menggunakan bio-toilet, biofuel dan energi angin.

Jakson Engineers, di bawah panduan Indian Railways Organization for Alternative Fuels (IROAF), telah mengembangkan panel surya untuk dipakai di kereta api. Sundeep Gupta, direktur utamanya, menceritakan bahwa tidak mudah memasang panel surya di kereta yang akan bergerak di kecepatan 80 km per jam.

Penulis: NW/G15

NASA melansir, temperatur global pada tahun 2016 lalu telah meningkat mencapai titik tertinggi yaitu 0,13 derajat Celcius, mengalahkan rekor sebelumnya yakni 2013 sebanyak 0,12 derajat Celsius. Meski pertambahan suhunya hanya 0,01 derajat, tapi tentu sobat Greeners bisa merasakan makin panasnya udara baru-baru ini.

Untuk menangkal panas yang kian menyengat, salah satunya kota Los Angeles di AS yang bisa mencapai suhu 38 derajat Celcius pada siang hari, para pekerja kontraktor menyiapkan siasat dengan mewarnai ulang aspal-aspal kota.

Ya, Los Angeles menjadi kota besar pertama yang mencoba teknologi aspal ‘dingin’ ini. Dilansir Seeker, aspal normal bewarna hitam mampu menyerap 80 sampai 95 persen panas matahari, sedangkan warna abu-abu dari aspal dingin mampu merefleksikan panas matahari dan secara dramatis menurunkan suhu permukaan dan mengurangi panas kota.

Foto: guardtop.com

Jeff Luzar dari GuardTop – perusahaan yang memasari produk cat ini menunjukkan jika pengaplikasian cat abu-abu ini bisa menurunkan temperatur jalanan hingga 12 derajat Fahrenheit setelah satu kali pelapisan.

Alan Barreca, profesor Ilmu Lingkungan University California mengatakan jika teknologi aspal dingin bisa menjadi solusi adil dibanding metode seperti air conditioner (AC) atau pendingin ruangan.

“Tidak semua orang memiliki sumber daya untuk menggunakan AC, jadi ini menjadi masalah para keluarga dengan penghasilan rendah. Ini mengkhawatirkan saya dari segi moral. Mungkin aspal ini bisa menguntungkan bagi semua kalangan,” ujar Alan.

“Menurunnya suhu karena aspal, berarti juga mengurangi ketergantungan terhadap AC. Tentu saja akan mengurangi gas rumah kaca,” tutupnya.

Penulis: MFA/G41

Jakarta (Greeners) – Rencana pembangunan proyek kereta gantung menuju Gunung Rinjani dianggap mampu menjadi salah satu cara untuk membangkitkan minat masyarakat awam untuk mencintai alam. Budayawan dan penikmat petualangan alam, Ridwan Armansjah Abdulrachman atau Iwan Abdulrachman mengatakan bahwa dengan adanya kereta gantung diharapkan mampu menjadikan wisata alam tidak lagi eksklusif bagi para petualang.

Pria yang akrab disapa Abah Iwan ini menyatakan dirinya mendukung adanya pembangunan kereta gantung ini. Menurutnya, masyarakat awam juga perlu diberikan kesempatan untuk takjub pada keindahan alam agar rasa takjub tersebut berubah menjadi cinta dan melekat pada dirinya hingga akhirnya terekspresikan rasa cinta tersebut pada kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya.

“Sebetulnya bagus ada semacam fasilitas bagi masyarakat awam yang bukan penggiat petualangan alam terbuka untuk menikmati dan menakjubi alam terutama Rinjani yang begitu hebat agar tersentuh rasa cinta dan ketakjubannya pada alam ciptaan Tuhan. Supaya juga ketakjuban itu bukan hanya dimiliki oleh para pecinta dan penggiat petualangan alam terbuka yang membutuhkan keberanian atau keterampilan,” tuturnya kepada Greeners, Jakarta, Jumat (21/07).

BACA JUGA: TNG Rinjani Belum Menerima Laporan Terkait Pembangunan Kereta Gantung

Meski mendukung, Abah Iwan mengimbau agar pembangunan kereta gantung tersebut tidak dibangun di atas jalur pendakian umum dan tidak dibangun hingga puncak Gunung Rinjani. Dengan adanya kereta gantung tersebut, maka keindahan alam Rinjani dapat dinikmati oleh siapapun yang mencintai alam sekalipun tidak memiliki keterampilan khusus tentang pendakian.

“Menurut saya tidak usah khawatir juga dengan jalur pendakian. Namun komprominya itu kereta gantung jangan dibangun di atas jalur pendakian yang umum dan tidak usah sampai ke puncak untuk menghormati para pendaki gunung dan petualang,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Agus Budi Santosa mengatakan bahwa jika pembangunan kereta gantung tidak memasuki wilayah Taman Nasional maka pembangunan kereta gantung tersebut tidak dipermasalahkan selama tidak melanggar lokasi-lokasi kawasan Taman Nasional yang memang dilarang.

BACA JUGA: KLHK Berharap Asosiasi Pariwisata Alam Indonesia Meningkatkan Kinerja

Pada prinsipnya, lanjut Agus, pembangunan sarana dan prasarana di kawasan Taman Nasional masih dibolehkan selama alokasi ruangnya sesuai dengan zonasi dan memenuhi persyaratan perundang-undangan. Ia memberi contoh seperti keberadaan hotel di dalam Taman Nasional Bali Barat. Semua perizinan itu, katanya sudah tertuang di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.

“Jadi boleh-boleh saja selama tidak melanggar aturan dan lagi pula kereta gantung itu tidak masuk ke dalam kawasan Taman Nasional. Memang di Rinjani tapi tidak sampai masuk ke Taman Nasional,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jambulingam Street di Chennai, India, terkenal karena ketahanannya. Sejak 2002, jalanan tersebut tidak pernah menunjukkan tanda-tanda keretakan; bahkan setelah diterpa banjir bandang, badai, gelombang panas hingga ribuan mobil. Usut punya usut, jalanan tersebut tidak menggunakan tar sebagai bahan baku, namun polimer berbahan plastik.

Seperti dilansir dari The Guardian, Jambulingam Street adalah jalan pertama di India yang berbahan dasar plastik. Pendekatan ini dilakukan pemerintah India sebagai respon atas meningkatnya sampah plastik. Ternyata jalan berbahan polimer ini terbukti lebih tahan lama dari jalan dengan aspal biasa.

Sekarang, sudah ada 21.000 mil lebih jalan di India yang berbahan dasar plastik. Kebanyakan jalan tersebut berada di desa, namun ada juga jalanan untuk daerah perkotaan seperti Chennai dan Mumbai.

Foto: wikimedia.org

Aspal modifikasi berbahan dasar karet atau plastik sebenarnya bukan barang baru lagi, namun pengaplikasiannya dianggap masih terlalu mahal. Oleh Dr R Vasudevan, ilmuwan Thiagarajar College of Engineering di Madurai, dia menggabungkan potongan limbah plastik dengan gravel panas dan melapisinya dengan batu didalam lapisan plastik tipis.

Lalu dia menambahkan batu berlapis plastik kedalam tar yang sudah mencair, atau aspal. Plastik dan tar menyatu dengan baik karena keduanya merupakan produk yang berbahan baku petroleum. Proses ini telah dipatenkan sejak 2006.

Jika menggunakan proses tersebut, setiap kilometer jalan akan setara dengan satu meter plastik, menghemat pemakaian satu ton aspal dan memangkas biaya 8% dari jalanan biasa. Sedangkan untuk jalan tol, biaya konstruksinya juga akan berkurang sebanyak 50%.

Penulis: MFA/G41

Di kota-kota besar termasuk Jakarta, kesadaran untuk buang air kecil di tempatnya memang masih minim, bahkan Paris – salah satu kota yang diklaim sudah modern, ternyata masih mengalami masalah serupa. Kebiasaan buang air kecil sembarangan tersebut ternyata mampu merugikan kota sampai berjuta-juta dolar hanya untuk membersihkan dan mengganti infrastruktur publik yang sudah “tercemar”, seperti dilansir New York Times.

Menurut perwakilan Paris, denda untuk para pelaku buang air kecil sembarangan memang sudah tinggi, yakni 75 dolar AS. Tetapi hal tersebut tidaklah sebanding dengan usaha petugas pembersih yang harus membersihkan 1.800 mil trotoar yang telah tercemar urin.

Uritrottoir menggunakan lapisan serabut kayu sebagai tempat penyimpanan urin. Serbuk kayu ini nantinya diubah menjadi kompos. Foto: Faltazi.com

Tapi pemerintah kota Paris tidak tinggal diam. Mereka menciptakan penangkal yang disebut dengan “les pipis sauvages” berbentuk urinoir simpel yang ramah lingkungan. Strateginya, urinoir yang menyerupai pot bunga itu akan ditempatkan di jalan-jalan Paris untuk menarik para “pelaku” yang berkeliaran.

Urinoir tersebut diberi nama Uritrottoir, gabungan dari dua kata: urinoir dan trotoar. Tidak hanya sebagai tempat ekskresi urin, Uritrottoir juga dijuluki sebagai “sahabat bunga-bunga” karena mampu memproduksi kompos yang bisa digunakan sebagai pupuk.

Siklus penggunaan Uritrottoir. Gambar: uritrottoir.com

Alih-alih menggunakan air, Uritrottoir menggunakan lapisan serabut kayu sebagai tempat penyimpanan urin. Dipantau dari jauh oleh “urine attendant” menggunakan komputer, urinoir yang telah penuh akan dibawa serabut beserta urinnya keluar Paris untuk diubah menjadi kompos yang akan digunakan untuk taman-taman kota.

Laurent Lebot, desainer Uritrottoir yang juga pernah menciptakan vacuum cleaner ramah lingkungan mengatakan jika tidak hanya Paris, Nantes, Cannes, Laussane, London, dan Saarbrucken telah meminta unit urinoir tersebut. Urittrotoir model besar mampu menampung 600 kali proses ekskresi, sedangkan yang kecil untuk 300 kali.

Penulis: MFA/G41

Jakarta (Greeners) – Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa penanaman bambu adalah langkah tepat untuk memperbaiki kondisi hulu dan sempadan sungai yang saat ini telah banyak mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor daripada melakukan betonisasi.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI Enny Sudarmonowati mengatakan, pembetonan di sempadan sungai hanya akan menstabilkan tanah secara kinetik dan tetap tidak akan membuat tanah sempadan tetap stabil. Akibatnya, kata Enny, ketika air datang, sempadan tidak mampu menahan erosi.

“Di sisi lain, betonisasi juga berdampak buruk pada sumber mata air di sekitar sungai. Mata air ini nantinya jelas akan hilang. Sedangkan bambu, memiliki sifat perakaran yang serabut, sehingga akarnya mampu menstabilkan tanah dan menanggulangi erosi,” terangnya, Jakarta, Rabu (23/11).

BACA JUGA: Banjir Bandang Bisa Dicegah dan Dihindari

Elizabeth A Widjaja, peneliti bambu dari Pusat Penelitian Biologi LIPI menambahkan, penanaman bambu di hulu dan sempadan sungai memiliki manfaat yang bisa diambil untuk jangka pendek maupun panjang dalam mencegah bahaya banjir dan tanah longsor. Di lain sisi, terusnya, bambu juga bernilai ekonomi untuk masyarakat setempat, terutama bila ada pemberdayaan industri.

Elizabeth menyebutkan, jenis bambu yang cocok ditanam di hulu dan sempadan sungai harus dipilah dan tidak sembarangan. Jenis-jenis ini biasanya adalah Bambusa vulgaris (bambu ampel, haur) atau Bambusa vulgaris var. striata (bambu ampel kuning, bambu kuning) untuk daerah yang terendam air hingga lima bulan. Kemudian, ada lagi Schizostachyum iraten (buluh suling, buluh tamiang), Schizostachyum silicatum (buluh suling), dan Schizostachyum lima (butuh toi).

“Jenis lain yang bisa ditanam adalah Neololeba atra (loleba) yang banyak digunakan di Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua,” tambahnya.

BACA JUGA: LIPI Kembangkan Kawasan Biovillage

Menurut Elizabeth, gerakan penanaman bambu di hulu dan sempadan sungai maupun area lain yang dianggap perlu akan berhasil dengan baik bila mendapat dukungan dari pemerintah dan para stakeholder terkait. Karena selama ini, katanya, langkah penanaman bambu belum mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah.

“Bahkan keberadaan bambu malah dianggap masyarakat kurang perlu sehingga banyak dari mereka cenderung menebangnya,” tutup Elizabeth.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pengelolaan Energi Terbarukan berbasis komunitas dan masyarakat memiliki manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di wilayah-wilayah yang belum teraliri listrik. Hanya saja, kurangnya persiapan matang pada pra pelaksanaan produksi teknologi masih menjadi tantangan besar dalam mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan di wilayah-wilayah terpencil Indonesia.

Project Development and Oversight Manager Green Prosperity Project, Millenium Challange Account (MCA)-Indonesia, Ichsan mengatakan, saat ini kebanyakan proyek energi terbarukan memiliki sifat anggaran yang single year atau anggaran pelaksanaannya hanya untuk satu tahun saja. Sementara, dana yang dibutuhkan untuk membangun proyek energi terbarukan bisa memakan waktu pekerjaan lebih dari satu tahun, itu pun masih ditambah dengan studi kelayakan yang ideal yang biasanya bukan hanya menyangkut hal teknis, tapi ada juga studi tentang sosial, gender dan lingkungan.

“Selain studi kelayakan, harus dibuat juga penjadwalan pelaksanaan proyek secara tepat,” katanya saat melakukan diskusi Pemanfaatan dan Pengelolaan Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/09).

BACA JUGA: ESDM Sarankan Tax Holiday untuk Menarik Investor Energi Baru Terbarukan

Lebih lanjut Ichsan menyatakan, kebanyakan konstruksi proyek energi terbarukan berbasis masyarakat tidak mengikuti standar teknis dan standar non-teknis. Hal ini, katanya, dikarenakan banyak proyek-proyek energi terbarukan berbasis masyarakat memiliki sifat “secepatnya” sehingga pembangunan konstruksi yang terburu-buru tersebut tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

“Kalau mau membangun rumah, itu kan ada gambar skemanya atau blue print-nya. Biasanya, proyek energi terbarukan berbasis komunitas, malah tidak punya gambar,” tambahnya.

Menurut Ichsan, tantangan pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat adalah tidak adanya kesiapan pengelolaan. Saat pelaksanaan proyek usai dan masyarakat diberikan fasilitas pembangkit listrik, banyak pelaksana proyek yang tidak memperhatikan ketersediaan koperasi atau lembaga setempat yang akan mengelola fasilitas tersebut. Kurangnya pelatihan tepat guna bagi masyarakat serta tidak tersedianya biaya operasional pun menjadi masalah tersendiri dalam mengelola energi terbarukan berbasis masyarakat.

“Oleh karenanya pula, di dalam MCA-Indonesia ini kami mencoba mempelajari model yang terbaik itu seperti apa. Karena secara umum, energi terbarukan berbasis komunitas ini sangat menarik bagi investor,” terusnya melanjutkan.

BACA JUGA: Pemerintah Diminta Segera Membuat Peta Sumber Daya Energi Baru Terbarukan

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meyakini, pengelolaan energi terbarukan berbasis masyarakat memiliki banyak manfaat. Pemerataan pembangunan seperti akses energi, pembangunan manusia hingga pengembangan potensi ekonomi lokal adalah beberapa contohnya.

Pengelolaan energi terbarukan berbasis masyarakat ini pun, dikatakannya akan mampu membuka kesempatan bagi partisipasi lokal dan pengembangan kapasistas di tingkat lokal. Selain itu, dapat menambah penghasilan dari hasil penjualan energi hingga menciptakan lapangan pekerjaan atas dampak dari ketersediaan listrik seperti munculnya banyak usaha produktif lokal yang terus memunculkan dan menumbuhkan semangat berwirausaha.

“Pembangkit energi terbarukan ini pun dapat menjadi identitas dan kebanggaan tersendiri bagi warga desanya,” tutur Fabby.

Terkait regulasi, Fabby mengingatkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan energi terbarukan sudah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Beberapa Permen dan Keputusan Menteri pun telah dibuat untuk mendukung pengelolaan energi terbarukan ini seperti Keputusan Menteri ESDM No. 1122K/30/MEM/2002 tentang Pedoman Pengusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil Tersebar, Permen ESDM No. 12/2014 – Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh PT PLN, Permen ESDM No. 27/2014 – Pembelian Tenaga Listrik dari PLTBiomassa dan PLTBiogas oleh PT PLN dan Permen ESDM No. 19/2016 – Pembelian Tenaga Listrik dari PLT Photovoltaic oleh PT PLN.

Penulis: Danny Kosasih

Kota Paris baru saja mengumumkan sebuah jalan tol khusus sepeda yang pertama di kotanya. Saat ini, jalan tol tersebut hanya berupa jalur sepanjang 750 m yang berada di sepanjang Bassin de l’Arsenal. Paris merencanakan tahun 2020, jalan tol tersebut mencakup jalur sepanjang 45 kilometer yang diberi nama Reseau express velo (REVe).

Berbeda dengan jalur sepeda lain yang biasanya berada di samping jalan yang memang sudah ramai, kota Paris memutuskan untuk membangun sebuah jaringan jalan yang hanya boleh dilalui oleh sepeda dan tidak boleh dilalui kendaraan bermotor. Hal ini merupakan sebuah langkah yang akan mendorong mereka yang tadinya takut mencoba untuk mau bersepeda di jalur jalan kota yang sibuk. Semakin banyak orang yang terdorong untuk memakai sepeda untuk pergi bekerja, diharapkan kota yang terkenal karena polusinya ini akan sedikit bernafas lega.

Foto: wikimedia commons

Di tahun 2015, pemerintah kota Paris mengalokasikan $164.5 juta untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur bersepedanya termasuk REVe. Kota ini menciptakan peraturan lalu lintas yang baru yang lebih ramah terhadap pesepeda, seperti membolehkan mereka untuk berbelok di beberapa persimpangan jalan tanpa harus menunggu lampu hijau. Kota ini juga berencana untuk membangun tempat parkir sepeda, jalur sepeda dua arah di beberapa jalan satu arah, dan lampu lalu lintas pintar yang memberikan prioritas terhadap pesepeda.

Kalau melihat angka-angkanya, tidak mengherankan bila pemerintah kota mendorong pemakaian sepeda di kota Paris. Sebuah studi di tahun 2014 menunjukkan bahwa sepeda mengisi sebanyak 5% dari seluruh perjalanan di kota Paris, berarti sebanyak 225.000 perjalanan setiap hari. Walaupun terlihat banyak, namun belum seberapa dibandingkan dengan 15,5 juta perjalanan yang dilakukan dengan mobil tiap harinya di kota tersebut.

Angka tersebut bahkan terbilang kecil dibandingkan kota Eropa lain seperti Kopenhagen (55% perjalanan dilakukan dengan sepeda) atau Amsterdam (43% perjalanan).

Gambar: Mayor of Paris

Ada satu faktor yang utama bagi angka-angka tersebut: pesepeda di Paris menyatakan mereka tidak merasa aman saat harus berpacu di jalan bersama kendaraan bermotor. Walaupun banyak jalan di kota tersebut ada jalur pesepeda, namun para pesepeda itu melaporkan bahwa mereka sering dipepet sampai keluar jalur oleh kendaraan bermotor. Dengan jalur sepeda yang baru ini, diharapkan permasalahan tersebut diatasi dan harapan kota Paris agar perjalanan dengan sepeda meningkat menjadi 15% di tahun 2020 bisa menjadi kenyataan.

Penulis: NW/G15

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Lingkungan (Walhi) Aceh menolak dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) rencana pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol di Provinsi Aceh. Direktur Eksekutif Walhi Aceh Muhammad Nur menyatakan bahwa saat ini kehadiran jalan tol berdasarkan analisis dokumen, belum mampu menjawab persoalan mendasar rakyat Aceh.

Menurut Muhammad Nur, pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol justru mengganggu keberlangsungan lingkungan hidup dan mengancam keberadaan kawasan kelola rakyat (lahan pertanian), dan mengganggu pemukiman penduduk. Walhi Aceh meminta pada Gubernur Aceh untuk tidak menerbitkan izin lingkungan sebelum Amdal tersebut disempurnakan.

“Dilihat dari kualitas dokumen analisis lingkungan, Walhi Aceh mencurigai adanya pelanggaran administrasi dalam tahapan dan proses penyusunannya. Meskipun pembangunan jalan tersebut merupakan program nasional, jika tidak sesuai dengan tata ruang daerah maka tidak dapat dipaksakan pembangunnya. Kecuali kabupaten/kota tidak bersikap dan menerima secara mentah kebijakan tersebut,” jelasnya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Kamis (30/06).

BACA JUGA: Walhi Tolak Kehadiran PT Tripa Semen Aceh di Tamiang

Di dalam dokumen Amdal pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol provinsi Aceh yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Aceh ini, jelasnya, terdapat banyak kejanggalan dan tidak sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota, selain tidak sesuai dengan tata ruang pula.

Selain itu, peta lokasi proyek belum mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten/Kota dan belum di stempel serta tanda tangan pejabat berwenang. Amdal tersebut, terangnya, tidak menjelaskan lokasi pengambilan material seperti batu dan seterusnya.

Muhammad Nur menjelaskan sebagian besar isi dari dokumen Amdal tersebut terlalu teoritis dan banyak hal lain yang belum diperinci oleh penyusun bersama Pemrakarsa Proyek untuk dikerjakan oleh PT Pratama Karya sebagai kontraktor proyek dalam dokumen Amdal yang dibahas di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Aceh.

BACA JUGA: Elemen Masyarakat Sipil Desak Gubernur Aceh Evaluasi Moratorium Logging

Pembahasan dokumen yang dilakukan pada Rabu, 29 Juni 2016 juga telah menghasilkan beberapa poin untuk menolak pembangunan tersebut. Kehadiran infrastruktur pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol setidaknya akan menyebabkan 40.000 hektar lahan sawah beralih fungsi, sementara agenda Gubernur Aceh kedepannya menargetkan Aceh menjadi lumbung pangan serta mempertahankan wilayah produksi pangan terluas di Indonesia.

“Jika dilihat lebih detail, penyediaan lahan untuk pembangunan tersebut lebih diutamakan daripada menanggulangi keadaan-keadaan lingkungan yang faktanya sangat sulit untuk diperbaharui. Padahal prinsipnya suatu pembangunan harus memperhatikan persoalan ekosistem, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup untuk menciptakan keadaan yang baik,” katanya.

Sebagai informasi, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum berencana membangun jalan bebas hambatan dan jalan Tol di Provinsi Aceh dengan panjang jalan sekitar 412,77 kilometer yang akan melewati 8 kabupaten/kota mencakup Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, dan Aceh Besar.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – PT Kereta Cepat Indonesia Cina menyatakan tidak pernah memberikan perintah pelaksanaan kegiatan pengeboran di wilayah Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma terkait pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Klarifikasi ini disampaikan pasca terjadinya penangkapan lima orang pekerja berkewarganegaraan Cina di dekat jalan Tol Jakarta-Cikampek,Cipinang Melayu, Jakarta Timur, persis di belakang Batalyon 461 Paskhas.

Corporate Communications KCIC Febrianto Arif Wibowo dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa Manajemen PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tidak pernah memberikan izin perintah pelaksanaan kegiatan apapun di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

“PT KCIC dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) juga tidak pernah menandatangani kontrak dengan PT Geo Central Mining (GCM) di wilayah Halim yang mempekerjakan karyawan berkewarganegaraan Cina yang dikatakan melakukan survei dan pengeboran untuk mengambil sampel tanah dalam rangka pembangunan kereta cepat di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta itu,” kata Febrianto, Jakarta, Rabu (27/04).

Surat keterangan dari kantor imigrasi terkait penahanan lima pekerja warga negara China yang diduga melakukan pengeboran di wilayah Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma terkait proyek kereta cepat. Sumber: Humas Dirjen Imigrasi

Menurut Febrianto, PT KCIC telah melakukan komitmen kontrak dengan PT HEBEI dan tidak memerintahkan PT HEBEI untuk melakukan kegiatan apapun di wilayah Halim. PT KCIC sendiri telah bekerjasama dengan The Third Railway Survey and Design Institute Group Corporation (TSDI) yang akan mengontrol seluruh kegiatan yang terkait dengan penyiapan design engineering Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Sebagai informasi, sebelumnya, lima orang warga negara China yang diduga sedang melakukan pengeboran terkait proyek kereta cepat ditangkap oleh anggota Seksi Pertahanan Pangkalan Lanud Halim Perdanakusuma yang melakukan patroli batas wilayah lapangan udara.

Dari hasil wawancara, diketahui lima warga negara Cina tersebut merupakan karyawan PT Geo Central Mining (PT GCM) yang beralamat di Pantai Indah Kapuk, Bukit Golf, Jakarta Utara. PT GCM merupakan counterpart dari PT Wika (Wijaya Karya) selaku pelaksana proyek KCIC (Kereta Cepat Indonesia China).

Diketahui, aktivitas pengeboran tanah tersebut telah berlangung sejak tanggal 22 April 2016 dengan tujuan untuk mendapatkan sampel komposisi tanah yang akan digunakan dalam pembangunan beton penyangga rel kereta.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk terus memperluas infrastruktur gas bumi nasional. Saat ini PGN sedang menyelesaikan pembangunan pipa gas Muara Karang hingga Muara Bekasi. Direktur PGN Dilo Seno Widagdo mengungkapkan, pembangunan pipa gas bumi Muara Karang hingga Muara Bekasi ini akan semakin meningkatkan pemanfaatan atau penggunaan gas bumi nasional, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, hotel, restoran, industri hingga pembangkit listrik.

“Panjang pipa gas bumi Muara Karang hingga Muara Bekasi ini sekitar 45 km,” ujar Dilo, saat dihubungi oleh Greeners melalui sambungan telepon, Jakarta, Selasa (26/04).

Jaringan pipa gas bumi ini, katanya, akan melalui daerah sekitar Muara Karang, Penjaringan, Koja, Kali Baru di Jakarta, hingga masuk ke wilayah Babelan dan Muara Bekasi di Bekasi. Jaringan pipa ini di desain dapat mengalirkan gas hingga 200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Menurut Dilo, PGN semakin agresif dalam membangun infrastruktur gas bumi untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan penyerapan produksi gas bumi nasional untuk kepentingan domestik. Hingga saat ini PGN telah membangun dan mengoperasikan lebih dari 7.000 km pipa gas bumi. Panjang pipa gas bumi PGN ini setara dengan 76% kebutuhan pipa gas bumi nasional.

Dilo mengungkapkan dengan pipa gas bumi yang telah dibangun tersebut, PGN dapat menyalurkan gas bumi mencapai 1.591 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Dari penyaluran gas bumi PGN kepada pelanggan tersebut, menciptakan penghematan nasional sebesar Rp 88,03 triliun per tahun.

Pipa gas PGN sepanjang lebih dari 7.000 km ini dapat memasok gas bumi yang hemat dan ramah lingkungan ke lebih dari 107.690 rumah tangga, 1.857 usaha kecil, mal, restoran, hotel, rumah sakit, serta 1.529 industri skala besar dan pembangkit listrik. Pelanggan PGN tersebar di berbagai wilayah mulai dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sorong Papua.

Mulai tahun ini hingga 2019, PGN menargetkan akan menambah infrastruktur pipa gas bumi sepanjang lebih 1.680 km. Proyek pipa tersebut tersebar di berbagai daerah, di antaranya adalah proyek pipa transmisi open access Duri-Dumai-Medan, pipa transmisi open access Muara Bekasi-Semarang, pipa distribusi Batam (Nagoya) WNTS-Pemping, dan pipa distribusi gas bumi di wilayah eksisting dan daerah baru lainnya.

“Tambahan pipa gas bumi lebih dari 1.680 km tersebut dibangun dengan investasi PGN sendiri tanpa mengandalkan APBN,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Jakarta di bawah pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama cukup banyak menunjukkan perubahan. Mulai dari infrastruktur, penanganan masalah kebersihan hinga penanggulangan banjir. Muhammad Ihsan Aldrian (37), seorang pekerja di salah satu bank swasta di Jakarta mengatakan bahwa perlahan Ahok, sapaan akrab Gubernur DKI Jakarta, mulai memperlihatkan pembenahannya.

“Kita lihat banyak bangunan di wilayah kumuh yang mulai dikembalikan fungsinya. Ahok juga mulai membangun Taman Terpadu Ramah Anak. Terus juga ada petugas-petugas kebersihan yang hampir setiap hari tuh kerjaannya bersihin gorong-gorong jalan,” katanya ketika dijumpai oleh Greeners di bilangan Sudirman, Jakarta, Rabu (06/04).

Namun, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat lain. Menurutnya, saat ini pembangunan di Jakarta masih merujuk pada pembangunan untuk masyarakat kelas menengah dan condong membela para pengembang. Penataan lingkungan seperti Kampung Pulo, Kalijodo dan Kampung Luar Batang adalah contoh tegas Ahok dalam menertibkan pemukiman masyarakat kelas bawah.

“Sayangnya untuk penataan pemukiman masyarakat kelas atas yang jelas-jelas telah melanggar tata ruang Jakarta masih belum tersentuh (hukum). Ini karena banyak biaya pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sehingga Gubernur DKI jadi tidak bisa tegas pada mereka,” katanya kepada Greeners.

Selain itu, pendekataan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir juga dinilainya masih belum maksimal. Ia mencontohkan proyek revitalisasi waduk Pluit dan Ria Rio yang terhenti hingga saat ini. Rehabilitasi saluran air pun masih jauh dari bagus.

“Normalisasi/betonisasi sungai yang justru akan menghancurkan ekosistem sungai masih terus berjalan. Harusnya yang dilakukan itu naturalisasi,” tambahnya.

Menurut Nirwono, 80 persen penggunaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sudah beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lahan itu bergeser peruntukkannya. Pertama, lahan RTH tidak terpelihara dengan baik sehingga muncul satu atau dua bangunan, kemudian puluhan tahun berkembang biak.

Ada pula yang disebabkan permainan oknum pemerintah dengan perusahaan properti. Biasanya perubahan RTH terjadi dalam skala besar. ia memberi contoh kasus hutan bakau yang berubah menjadi pemukiman mewah di Jakarta Utara, kemudian hutan kota yang juga berubah jadi mall.

“Permainan oknum aparat pemerintahan memang sangat disesalkan. Bangunan milik swasta tidak mungkin bisa berdiri tanpa surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah. Karena itu ada permainan oknum. Kenapa bisa terjadi perubahan fungsi? Karena (swasta) mengajukan IMB,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, mulai tahun ini hingga 2019 mendatang menargetkan penambahan 110.000 sambungan gas bumi untuk rumah tangga di berbagai daerah. Pembangunan infrastruktur gas bumi ini juga akan murni didanai oleh dana perusahaan tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso, saat dihubungi oleh Greeners mengatakan, dengan rencana tambahan 110.000 sambungan gas bumi rumah tangga ini, diharapkan akan menambah jumlah pelanggan PGN pada sektor rumah tangga yang saat ini berjumlah 107.000 sambungan rumah menjadi 217.000 pelanggan rumah tangga PGN yang dibangun dengan biaya PGN sendiri.

“Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menyebarluaskan manfaat energi baik gas bumi yang efisien, bersih dan ramah lingkungan,” ujar Hendi, Jakarta, Rabu (16/03).

Selain rumah tangga, kata Hendi, PGN juga menyalurkan gas bumi ke industri besar dan pembangkit listrik yang saat ini jumlahnya mencapai 1.529 pelanggan. Untuk usaha kecil dan menengah, PGN juga telah menyalurkan gas bumi bersama dengan sektor komersial seperti hotel, rumah sakit hingga mall yang jumlahnya saat ini lebih dari 1.850 pelanggan.

PGN, lanjutnya, juga akan menambah panjang pipa gas bumi mulai tahun 2016 hingga 2019 sepanjang lebih dari 1.680 kilometer. Saat ini panjang pipa PGN lebih dari 6.980 kilometer. Jumlah ini setara dengan 76 persen pipa gas bumi hilir di Indonesia.

Hendi juga mengatakan bahwa PGN akan mengembangkan sistem mini liquefied natural gas (LNG) untuk Indonesia bagian tengah dan timur, serta memperbanyak jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) untuk transportasi darat. Ia menyatakan bahwa PGN akan membangun 60 unit SPBG mulai tahun ini hingga 2019.

“Dengan penambahan berbagai infrastruktur tersebut, mulai dari panjang pipa gas, pengembangan sistem mini LNG, penambahan jumlah pelanggan rumah tangga hingga SPBG akan meningkatkan kemampuan pemanfaatan gas bumi nasional sebanyak 1.902 juta kaki kubik per hari (MMSCFD),” tambahnya.

Pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada PGN untuk mengelola jaringan gas bumi yang dibangun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). PGN ditugaskan untuk mengelola 43.337 sambungan rumah tangga di 11 kota/kabupaten. Selain itu, pemerintah juga menugaskan PGN untuk membangun 49.000 jaringan gas rumah tangga dan meningkatkan pelanggan gas rumah tangga PGN menjadi lebih dari 309.300 pelanggan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang mengatakan bahwa dalam Peraturan Daerah Jawa Barat tahun 2011 telah dinyatakan kalau pemerintah provinsi akan membangun kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya. Semua, katanya, telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga telah mengeluarkan izin trase walau belum tercantum di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di masing-masing trase yang dilalui oleh Kereta cepat ini. Trase sendiri adalah sumbu jalan berupa garis-garis lurus saling berhubungan yang terdapat pada peta topografi suatu muka tanah dalam perencanaan jalan baru.

“Ketika Gubernur sudah bilang ada trasenya, lalu didukung oleh menteri perhubungan, sebetulnya menurut saya itu tidak melanggar aturan. Pernyataan sudah ada, yang mengurus trase adalah mereka yang berkompetensi. Masalahnya tinggal mengkomunikasikannya ke daerah. Nah, itu bukan wewenang saya sebagai komisi amdal,” ujarnya, Jakarta, Rabu (20/01).

Oleh sebab itu, San Afri berharap kepada jajaran Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai Kepala Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang telah mendapatkan perintah presiden sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 107/2015, untuk mengoordinasikan dan menyingkronkan tata ruang ini ke daerah-daaerah.

“Surat edaran dari Menko sebagai Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang sudah keluar. Dia mengimbau atas dasar Perpres nomor 107 tahun 2015 supaya per kabupaten segera menyesuaikan. Kalau sudah begitu, masa berita itu enggak sampai? Ini masalah persoalan akselerasi masing-masing orang yang merespon,” katanya.

Sebelumnya, dalam sidang Komisi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Jakarta pada Selasa (19/01) kemarin, sejumlah perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengatakan bahwa trase kereta api cepat masih belum masuk ke dalam rencana tata ruang wilayah daerah mereka masing-masing.

Padahal, trase kereta cepat ini melewati Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kabupaten bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Masalah RTRW ini sudah coba diatasi dengan keluarnya Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan telah mendapat respon serta rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Bupati dan para Walikota terkait masalah perubahan RTRW di wilayah mereka.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greners) – Menghadapi musim penghujan tahun 2016 ini, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan menyatakan akan mulai merealisasikan pembangunan 19 waduk baru. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan fokus pada lahan-lahan yang telah dibebaskan sejak tahun 2015.

“Pembangunan waduk di 19 bidang lahan yang sudah dibebaskan itu belum dieksekusi pada tahun lalu. Padahal 19 bidang lahan yang dibebaskan itu telah dibayarkan. Makanya, tahun ini kita ingin fokus terhadap lahan yang dibebaskan ini,” ujarnya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Jumat (08/01).

Dari 19 bidang lahan tersebut, nantinya akan dibangun waduk baru yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Menurut Teguh, waduk baru tersebut dibangun sebagai tampungan air dan resapan menjelang puncak musim penghujan yang diprediksi akan datang pada bulan Februari hingga Maret mendatang.

“Selain membangun waduk baru, kami juga akan melanjutkan pembangunan waduk yang pada tahun 2015 terbengkalai pengerjaannya seperti Waduk Brigif di Jakarta Selatan,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Keberadaan ruang publik di setiap kota menjadi sebuah ornamen yang sangat penting bagi kebutuhan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, tidak heran jika pelaksanaan Hari Habitat Dunia 2015 yang jatuh pada Senin, 5 Oktober 2015 mengambil tema “Public Spaces for All” atau “Ruang Publik untuk Semua.”

Dwityo A.Soeranto, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kota diwajibkan memiliki ruang terbuka hijau (RTH) paling tidak 30 persen dari jumlah luasan kota tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri berusaha memaksimalkan dan menambah jumlah RTH untuk publik di Indonesia yang saat ini jumlahnya belum sesuai standar guna menjalankan program kota hijau.

“Salah satu cara memenuhi porsi ruang terbuka publik adalah dengan membuat lebih banyak ruang terbuka di wilayah perkotaan. Bentuknya pun tidak melulu taman bermain tetapi meliputi jalan, jalur pedestrian, pasar, dan fasilitas publik lainnya,” jelasnya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Senin (05/10).

Dwityo mengakui bahwa pembebasan lahan masih menjadi masalah utama dalam mewujudkan ruang publik maupun ruang terbuka hijau. Seperti yang terjadi pada DKI Jakarta. Dwityo mengatakan jika Pemerintah Provinsi Jakarta tidak bisa menyediakan lahan, maka program kota hijau tidak bisa berjalan.

“Jakarta sendiri hingga saat ini memang masih kesulitan dalam membuka lahan untuk kebutuhan ruang publik maupun ruang terbuka hijau, khususnya masalah sertifikat kepemilikan,” katanya.

Terkait masalah pembebasan lahan, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diah Kurniati pun menyatakan hal senada. Diah mengatakan bahwa masalah pembebasan lahan selalu menjadi masalah klasik yang cukup sulit dihadapi mengingat banyaknya bangunan yang tidak memiliki sertifikat resmi atau bahkan bersertifikat ganda.

“Masalah pembebasan lahan ini juga sedang kita urus. Untuk ruang terbuka hijau sendiri kita tengah kejar 10 persen ini di tahun 2015,” tuturnya.

Pengamat Tata Kota Hijau dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyatakan, biasanya ada dua hal yang selalu menjadi masalah terkait pembebasan lahan. Pertama, lahan yang ingin dibebaskan memiliki sertifikat ganda. Menurutnya, seperti sudah menjadi kebiasaan di Jakarta bahwa satu tanah bisa dimiliki oleh lebih dari satu anggota keluarga.

“Kedua, ada juga tanah-tanah yang tidak bersertifikat atau bersengketa. Nah, inilah yang biasanya menjadi perkara saat akan dilakukannya pembebasan lahan,” jelas Joga.

Sebagai solusinya, Joga menyatakan harus ada reformasi dari Kementerian Agraria agar lahan-lahan yang memiliki sertifikat ganda menjadi hanya satu sertifikat. Kemudian untuk lahan-lahan bersengketa agar segera diputuskan karena ada aturannya bila tanah tersebut bersengketa puluhan tahun, maka negara berhak mengambil alih untuk kepentingan negara. “Di sini saya rasa perlu ada intervensi yang nyata dari pemerintah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan peringatan Hari Habitat Dunia 2015 yang akan diselenggarakan di dua kota, yakni di Jakarta pada tanggal 5-6 Oktober 2015 dan di Denpasar pada tanggal 8-11 Oktober 2015.

Bali dipilih sebagai pusat penyelenggaraan Hari Habitat Dunia 2015 karena provinsi ini dinilai bisa menjadi contoh penerapan ruang publik yang baik. Kemen PUPR sedang mengembangkan percontohan ruang publik di Werdhapura, Sanur. Di sana terdapat Balai Informasi Penataan Ruang Kemen PUPR.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Walikota Surabaya, Tri Rismaharini ternyata gemar bermain permainan digital “SimCity”. Menurutnya, dari permainan tersebut ia bisa belajar bagaimana membangun sebuah kota yang komprehensif dan memberinya inspirasi dalam membangun sebuah kota idaman.

Seperti misalnya, contoh Risma, saat akan membangun infrastruktur tertentu, pemerintah harus berpikir tentang pendanaan, fungsi dan dampaknya pada masyarakat. Semuanya harus dipikirkan. Apakah masyarakat akan senang atau tidak, dananya juga ada atau tidak.

“Game tata kota ini sedikit banyak mempengaruhi saya dalam membangun Kota Surabaya,” tuturnya saat ditemui oleh Greeners usai menjadi pembicara pada diskusi bertema Accelerating The Future Surabaya as a Creative Hub dalam rangkaian acara Popcon Asia 2015 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (08/07).

Saat ditanya terkait tingkat pelaku industri kreatif di “Kota Pahlawan” yang dipimpinnya, Risma mengatakan bahwa saat ini tingkat kepekaan masyarakat khususnya anak muda sudah sangat baik dan diprediksi akan terus berkembang. Bahkan, lanjutnya, hal tersebut dibuktikan dari dideklarasikannya Kota Surabaya sebagai kota kreatif Indonesia pada festival industri kreatif Popcon Asia 2015.

Tri Rismaharini. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Risma juga menyatakan akan terus mengembangkan industri kreatif dengan cara mempertemukan langsung anak-anak muda para pelaku industri dengan investor.

“Pemerintah kota pasti akan terus berkomitmen untuk membantu anak muda Surabaya agar lebih mudah dalam mengeksplorasi karya-karyanya,” ujarnya.

Dalam festival ini, Risma juga memamerkan beberapa produk kreatif dari Surabaya dalam Tata Rupa, yaitu workshop bersama desainer grafis muda Surabaya dengan UKM Binaan Pemkot Surabaya. Tata Rupa mengemas produk-produk UKM agar bergaya lebih pop.

Selain itu, Risma juga memamerkan sejumlah karya anak muda yang mencoba mendesain ulang maskot kota Surabaya, yaitu buaya dan ikan sura, agar lebih bernuansa pop.

Penulis: Danny Kosasih