Sintang (Greeners) – Komitmen moratorium perizinan kelapa sawit akhirnya direalisasikan dalam bentuk regulasi berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018. Sebelum tercapainya regulasi ini, sejumlah kelompok peduli lingkungan dan beberapa negara melakukan berbagai kampanye penolakan terhadap minyak kelapa sawit, termasuk melakukan aksi boikot.

Puteri Indonesia 2010, Nadine Alexandra Dewi Ames mengatakan bahwa dirinya mendukung moratorium kelapa sawit namun ia tidak setuju dengan tindakan memboikot komoditas minyak kelapa sawit.

“Sekarang yang bisa dilakukan adalah pengendalian kerusakan agar tidak menjadi (lebih) buruk daripada situasi sekarang. Salah satunya menjamin bahwa minyak kelapa sawit di Indonesia itu certified sustainable palm oil (CSPO),” ujar Nadine saat ditemui Greeners usai kegiatan kunjungan ke Desa Telaga 1, proyek Kelapa Sawit Berkelanjutan WWF Indonesia di Sintang, Kalimantan Barat, akhir November lalu.

Lebih lanjut Nadine mengatakan bahwa untuk mengurangi deforestasi sekaligus mendorong adanya industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, saat ini WWF Indonesia tengah menjalankan program minyak kelapa sawit berkelanjutan. Meski demikian ia berharap masyarakat juga menyadari bahwa konsumen memiliki kekuatan untuk mengubah kebiasaan untuk tidak lagi mengonsumsi produk dari minyak kelapa sawit yang tidak tersertifikasi.

“Karena yang bisa memilih adalah kita, yang bisa membeli adalah kita. Itu adalah cara untuk mengatakan kepada pemerintah dan kepada korporasi bahwa kita sadar, kita tahu, dan kita tidak setuju karena ada pilihan lain (produk dari minyak sawit bersertifikat lingkungan, Red.),” ujar Nadine.

Oleh karena itu, ia menegaskan agar konsumen tidak perlu takut menolak membeli produk dari perusahaan kelapa sawit yang belum memiliki sertifikat kelapa sawit berkelanjutan. Sosialisasi dari pemerintah juga sangat diperlukan untuk mempengaruhi masyarakat agar menjadi konsumen yang pintar memilih produk minyak sawit yang berkelanjutan.

“Be a smart consumer (jadilah konsumen yang cerdas) dan pilihlah produk yang ada CSPO,” kata Nadine.

Menurut Nadine sudah saatnya pemerintah memprioritaskan permasalahan sawit bukan hanya dari segi ekonomi saja. “We rely on you (pemerintah) karena hanya pemerintah kita yang bisa membuat regulasi, undang-undang dan kebijakan yang bisa merawat serta melestarikan flora dan fauna di Indonesia,” kata perempuan kelahiran Winchester, Inggris ini.

“We” yang dimaksud Nadine bukan hanya manusia, namun termasuk hutan dan satwa liar yang ada di Indonesia. Duta Orangutan dari WWF Indonesia ini berpendapat isu deforestasi kelapa sawit dan konservasi rehabilitasi orangutan merupakan isu yang saling terkait.

“Ngomongin orangutan itu tidak bisa dipisahkan dari ngomongin kelapa sawit dan deforestasi. Saat ini ada deforestasi yang kelewatan dan industri kelapa sawit yang sepertinya tidak terkontrol atau tidak diawasi benar-benar,” ujarnya.

Nadine menyarankan kepada pelaku bisnis untuk tidak takut mencoba model bisnis baru yaitu bisnis yang berorientasi lingkungan. Menurutnya, di berbagai belahan dunia model bisnis yang mengutamakan keberlanjutan juga bisa menghasilkan keuntungan.

“Cepat atau lambat, mayoritas konsumen akan memilih produk dari apakah produk itu berkelanjutan atau tidak. Jadi dari pada nanti ketinggalan zaman, kenapa enggak diadopsi dari sekarang cara pemikiran yang seperti itu?” pungkas Nadine.

Penulis: Thorvy Qalbi

Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo pada 14 April 2016 lalu menyatakan akan menghentikan sementara (moratorium) perizinan kelapa sawit. Komitmen ini akhirnya terealisasi dalam sebuah kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang telah ditandatangani di Jakarta pada 19 September 2018.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017, potensi luas lahan minimal yang dapat dijadikan obyek moratorium sawit sekitar 948.418,79 hektare. Inpres moratorium sawit ini setidaknya menghentikan izin pembukaan lahan sawit baru untuk tiga tahun ke depan. Dengan demikian diharapkan produktivitas perkebunan sawit meningkat dan keseimbangan baru di pasar minyak sawit dapat terbentuk.

BACA JUGA: Sertifikasi ISPO dan RSPO untuk Industri Sawit Berkelanjutan 

Peneliti Sawit Watch Indonesia Achmad Surambo mengatakan, dalam satu dekade terakhir maraknya izin pembukaan lahan telah menyebabkan produksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) meningkat. Kenaikan ini sayangnya tidak diimbangi dengan permintaan sehingga terjadi kelebihan produksi hingga 4,8 juta ton, akibatnya harga jual CPO jatuh.

Menurut Achmad, dari jumlah hutan yang dikonversi ke lahan sawit, Indonesia saat ini telah kelebihan lahan sekitar 960 ribu hingga 1 juta hektare. “Inpres moratorium ini dilatarbelakangi karena produktivitas kebun kelapa sawit kita kecil, rata-rata hanya 12 ton TBS (Tandan Buah Segar) per hektar per tahun, sedangkan target pemerintah hampir 36 ton. Itu gapnya tinggi sekali. Jadi bagaimana lahan yang ada ini harus dibuat meningkat produktivitasnya,” ujar Achmad kepada Greeners, Rabu (26/09/2018).

Menurut Achmad, Inpres moratorium perkebunan sawit juga merespon kondisi CPO yang saat ini melebihi pasokan. Ia menilai, diluncurkannya bahan bakar B20 merupakan upaya pemerintah untuk menyerap CPO yang melimpah dan untuk memunculkan pasar baru.

“Diharapkan rumus Inpres moratorium sawit dengan B20 ini bisa membuat CPO yang diproduksi berlebih bisa turun dan harga CPO menjadi baik,” kata Achmad.

BACA JUGA: Menko Luhut: Deforestasi Sektor Sawit Terkecil Dibandingkan Peternakan Sapi 

Sebelumnya, pada 31 Agustus 2018, Menteri Koordinator bidang Perekonomian telah meluncurkan perluasan mandatori penggunaan biodiesel 20 persen (B20) dengan tujuan untuk mengurangi produksi dari CPO yang melimpah serta untuk menaikan devisa negara dari perkebunan kelapa sawit.

“B20 akan mengurangi penumpukan stok CPO. Saya perkirakan tahun depan penumpukan tersebut bisa turun dan devisa ekspor kelapa sawit meningkat,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat acara peluncuran B20.

Penulis: Dewi Purningsih