Jakarta (Greeners) – Peneliti Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Prof. Jatna Supriatna, menjabarkan pandemi Covid-19 yang sedang kita alami saat ini ternyata tak terpisahkan dari peran lingkungan. Virus Covid-19 yang masuk sebagai salah satu virus zoonosis, virus yang dapat bertransmisi dari hewan ke manusia, memiliki keterkaitan dengan rusaknya hutan dan biodiversitas di dalamnya.

“Jadi biodiversity, keragaman hayati, menurunkan risiko penyakit menular pada ekologi komunitas. Karena dengan keragaman yang tinggi, maka kutu, bakteri, dan sebagainya itu stabil. Tapi begitu hutan hilang, maka tidak stabil. Keutuhan biodiversitas menjadi penghalang transmisi spillover zoonosis,” ujar Prof. Jatna dalam diskusi Pandemi Itu Nyata, Begitu Pula Krisis Iklim, Senin (09/11/2020).

Dia menjelaskan, kerusakan hutan yang terjadi, pun juga dengan kepunahan hewan yang ada di hutan berakibat pada kemudahan terjadinya loncatan virus, bakteri dari hewan ke manusia. Lompatan ini, lanjutnya, berpotensi terjadi di pasar gelap yang mengumpulkan berbagai satwa liar dalam satu tempat.

“Pada waktu ditumpuk dalam satu market atau pasar, burung, mamalia, reptil, semua mikrobanya akan saling lompat dari satu ke tempat lain. Ini yang menyebabkan mengapa terjadi loncatan dari virus. Seperti Sars-Cov yang diperkirakan dari kelelawar, kemudian berpindah ke semacam mamalia, lalu mamalia kepada manusia. Itu akan terjadi terus. Sama dengan Ebola, misalnya, yang juga dari kelelawar,” tutur Prof. Jatna.

Baca juga: Hari Ciliwung, Aktivis Usung Ciliwung sebagai Parameter Sungai Tanah Air

Deforestasi Mudahkan Perburuan Satwa 

Prof. Jatna pun menambahkan soal kerusakan hutan yang ikut andil dalam memudahkan satwa liar terlepas dari habitat aslinya. Satwa yang kehilangan hutan sebagai rumah membawa mikroba yang ada di dalam tubuh mereka. Secara bersamaan, deforestasi memudahkan pemburu satwa untuk menangkap satwa liar. Satwa ini pun akan berakhir sebagai objek jual-beli pemburu, penjual, dan konsumen.

Mendukung pendapat Prof. Jatna, peneliti AIPI Sofia Mubarika mengutip data World Health Organization (WHO) terkait Covid-19. Data WHO mengungkapkan virus Covid-19, selain adalah zoonosis, pun juga hadir karena masalah lingkungan yang rusak.

“Kalau kita melihat gambaran dari zoonosis di dua puluh tahun terakhir, kita lihat frekuensinya begitu tinggi. Mulai dari 2003, ada H5N1, kemudian ada H57, terus berlanjut ada Zika, Ebola, ada MERS Covid. Ini menunjukkan bahwa ternyata, mulai dari kerusakan lingkungan, kemudian dengan climate change, dengan biodiversity, itu ternyata memang bahwa itu semua memang saling kait-mengait,” tutur Rika dalam acara yang sama.

Kelestarian Biodiversitas Berkelindan dengan Kesehatan Manusia

Menteri Riset dan Teknologi Indonesia Bambang Brodjonegoro berpendapat, pandemi sendiri merupakan salah satu dari tiga ancaman utama manusia, yakni perubahan iklim, perang, dan krisis ekonomi. Selain itu, Bambang juga menyoroti kemungkinan virus yang tertular kembali ke manusia, walaupun telah ditemukan vaksin dan herd immunity.

“Saya selama mengurus pandemi ini juga diberitahu bahwa kalau herd immunity bisa tercapai secara global, dengan vaksin tentunya, maka bukan berarti virusnya akan hilang. Virusnya memang akan kehilangan host manusia, yaitu kita sendiri. Dia tidak punya rumah lagi di manusia, karena semuanya sudah divaksin. Tapi rupanya virus kalau cari rumah di orang tidak ketemu, maka berikutnya dia cari rumahnya di hewan,” tutur Bambang.

Dalam menanggulangi hal ini, pakar menawarkan sebuah prakarsa berjudul One Health.

“One Health adalah kolaborasi yang bersifat multisektoral dan transdisiplin. Baik itu bersifat lokal, regional, nasional, dan juga global. Tujuannya mendapatkan outcome kesehatan yang optimal, dengan mengingat hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Tadi sudah ada buktinya, bahwa antara hewan, manusia, dan lingkungan itu merupakan satu kesatuan yang saling interlink, sangat terkait satu sama lain,” jelas Rika.

Penulis: Ida Ayu Putu Wiena Vedasari

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Hari Menanam Pohon yang diperingati setiap tanggal 28 November seharusnya tidak hanya seremonial belaka mengingat begitu besar dan pentingnya peran pohon dan keberadaannya dalam menunjang kehidupan manusia.

Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga, menyatakan, saat ini pemahaman akan keberadaan pohon masih belum disamakan dengan makhluk hidup lainnya. Banyak yang menganggap bahwa menebang satu pohon tidak sama dengan menghilangkan satu nyawa yang dimiliki oleh pohon tersebut, sehingga banyak orang menganggap biasa apabila menebang hingga ribuan pohon. Pemahaman ini, menurutnya harus diubah agar masyarakat lebih peduli pada keberadaan pohon.

Menurut Nirwono, program penanaman pohon yang banyak dilakukan oleh pemerintah maupun swasta hanya dilakukan sebatas seremonial. Program penanaman pohon tersebut seringkali tidak dibarengi oleh proses pemantauan dan perawatan yang teratur.

“Makanya saya tidak percaya kalau ada program penanaman pohon hingga 10 ribu pohon. Banyak kasus yang saya temukan setelah penanaman itu banyak pohon yang hilang atau mati karena tidak disertai dengan biaya pemeliharaan dan perawatan, hanya biaya penanaman saja,” jelasnya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Rabu (25/11).

Hampir di seluruh kota besar termasuk Jakarta, terangnya, tidak mempunyai rencana induk penanaman pohon. Pohon-pohon yang ada tidak direncanakan dengan matang, sehingga saat musim transisi dan pancaroba banyak pohon-pohon yang tumbang.

“Hal ini juga membuat tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat yang seringkali menebang pohon padahal pohon tersebut hanya tinggal dirapihkan saja. Jadi semuanya tidak tumbuh kesadarannya untuk merawat pohon,” ujarnya.

Nirwono menyatakan Hari Menanam Pohon ini harusnya tidak hanya dilakukan secara seremonial saja. Ia menyarankan tiga hal untuk mewujudnyatakan kepedulian terhadap pohon.

“Pertama, pemerintah harus segera menyusun rencana induk penanaman pohon. Hal ini diperlukan untuk menentukan jenis pohon yang akan ditanam di jalur hijau, di taman atau di hutan kota. Kedua, pemerintah juga harus menyiapkan pohon yang berasal dari biji bukan stek atau cangkok dalam jumlah besar agar memiliki perakaran yang kuat. Terakhir, harus ada dukungan juga dari Peraturan daerah (Perda) tentang pohon,” lanjutnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Perubahan Iklim Universitas Indonesia DR. Jatna Supriatna,Phd mengatakan bahwa keberadaan pohon adalah satu hal yang vital untuk manusia. Selain mempunyai kemampuan untuk memberikan layanan ekosistem seperti oksigen, pohon juga penyaring alami polusi udara khususnya di kota-kota besar.

“Jadi kalau satu pohon dikorbankan untuk infrastruktur, harus ada 10 pohon yang harus ditanam lagi. Lihat Singapura, jalan bagus-bagus tapi pohonnya banyak. Pohon ini tulang punggung kita,” katanya.

Sebagai informasi, peringatan Hari Menanam Pohon Nasional pada tanggal 28 November yang akan diadakan di Kalimantan Selatan merupakan rangkaian puncak dari acara Hari Cinta Puspa Satwa Nasional (HCPSN), Bulan Menanam Nasional (BMN) dan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI).

Menurut Laksmi Dewanti, Ketua Penyelenggara HCPSN 2015, Kalimantan Selatan dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Hari Menanam Pohon Nasional sebagai program rehabilitasi bekas kebakaran hutan.

Mengenai rangkaian acara, Laksmi menyatakan bahwa acara telah dimulai dengan penerimaan kembali badak sumatera dari Cincinnati, Amerika, beberapa waktu lalu. Badak jantan bernama Harapan ini diterima kembali di Taman Nasional Way Kambas, Lampung. Kemudian, peresmian rumah sakit gajah di Way Kambas dan repatriasi orangutan atau pengembalian orangutan yang diselundupkan ke Thailand. Orangutan ini telah dikembalikan oleh pemerintah Thailand.

“Ada juga rembuk nasional yang melibatkan para pelaku konservasi satwa dan puspa, konser musik, lomba foto di Taman Safari dan kegiatan kepramukaan Saka Kalpataru. Setelah selesai akan dilanjutkan dengan bulan menanam untuk peringatan Hari Menanam Nasional-nya,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pada awal bulan November lalu, Greeners sempat melakukan wawancara dengan salah seorang peneliti keanekaragaman hayati kawakan di Indonesia, yaitu Jatna Supriatna. Ditemui di kantor Yayasan Upaya Indonesia Damai, Jatna tampak seperti orang kebanyakan, santai dan luwes. Tidak terkesan seperti ilmuwan atau ahli biologi yang telah menemukan beberapa spesies baru dan telah menuliskan lebih dari 100 jurnal ilmiah internasional.

Selayaknya satwa yang hidup di alam liar, Jatna mengaku dirinya enggan terkekang dan tertekan oleh pekerjaan. Sejak remaja, ia tidak ingin bergelut pada pekerjaan yang menetap dan statis. Suasana kerja yang dekat dengan alam menjadi impiannya saat itu.

“Awalnya ada dua pekerjaan yang ingin saya tekuni. Yang pertama itu jadi dokter hewan, kedua jadi peneliti hewan,” ujar Jatna membuka cerita.

Menjadi anggota organisasi pecinta alam di bangku SMA dan kuliah membuat Jatna tidak dapat melepas alam dari kehidupannya. Ia bahkan mengaku telah berkemah di hutan sedari SMP. Pekerjaan sebagai peneliti pun dapat membuatnya sering berpergian sekaligus membuatnya selalu dekat dengan alam.

Bagi Jatna, bekerja sebagai peneliti hewan merupakan hal yang sangat menyenangkan. Ia bahkan tidak keberatan untuk mengikuti ritme obyek penelitiannya. Ia menyontohkan saat dirinya meneliti hewan malam. Mau tidak mau, ia harus mengikuti “jadwal” kehidupan hewan tersebut. Pada akhirnya, Jatna pun harus melakukan pekerjaan malam hari dan menggunakan waktu siang hari untuk beristirahat.

“Jadi memang peneliti tidak dikejar waktu dan tidak di pressure karena dia bisa menentukan waktunya kapan untuk meneliti,” ujarnya.

Meneliti hewan di hutan telah digelutinya sejak tahun 1974, dua tahun sebelum ia meraih gelar Sarjana Muda di Universitas Nasional. Sejak saat itu hingga kini, Jatna telah mendatangi hutan di lebih dari 70 negara.

Pengalaman meneliti di hutan membuat Jatna merasakan penyakit malaria berulang kali saat meneliti hutan-hutan Indonesia, seperti di hutan Tanjung Puting, Mentawai, Sulawesi Selatan dan Papua.

Ia pun bercerita pernah harus mendayung sampai berjam-jam saat sedang diserang malaria. Pengalaman ini ia dapat saat sedang meneliti hutan di Mentawai, Sumatera Barat. “Waktu itu saya harus mendayung perahu sampai 4-5 jam untuk ke rumah sakit,” kenangnya sambil tertawa.

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menjamin kalau isu pelegalan hutan konservasi sebagai lokasi tambang yang sedang dibahas untuk dimasukkan ke dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Tachrir Fathoni, mengatakan, pembahasan isu tersebut masih merupakan usulan yang datang dari komunitas industri yang meminta agar posisi minyak dan gas bumi bisa sama dengan panas bumi atau geotermal yang diperbolehkan diambil dari kawasan konservasi.

“Itu masih permintaan dan masukan informal dari komunitas mereka (industri) supaya mereka bisa seperti panas bumi dan sekarang baru jadi bahan perdebatan di internal penyusun draf ini. Jadi enggak ada yang bisa jamin masuk atau tidak masuk,” jelasnya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta Selasa (11/08).

Saat ini, kata Tachrir, Menteri LHK, Siti Nurbaya telah membentuk tim ahli untuk menyiapkan rancangan akademis (academic draft) yang persiapannya masih berjalan. Target perampungannya sendiri diharapkan akan selesai dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan Desember tahun 2015.

“Sekali lagi kita menunggu hasil perdebatan ahli dan internal KLHK yang sedang dipersiapkan untuk disampaikan kepada Bu Menteri. Dan, apapun keputusan yang diambi oleh tim penyusun revisi UU ini, kami berharap draf yang telah diserahkan agar segera disetujui oleh DPR,” jelasnya.

Di lain pihak, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abetnego Tarigan mengungkapkan bahwa praktek-praktek lobi seperti yang dilakukan oleh pihak industri tersebut justru mengancam keberlanjutan hutan. Apalagi saat ini harga minyak dunia tengah turun. Banyak perusahaan minyak yang saat ini malah memberhentikan para pekerjanya.

“Jika usulan tersebut diterima, maka akan membuat kondisi wilayah-wilayah konservasi menjadi semakin beresiko. Tidak dibolehkannya wilayah konservasi untuk dimasuki sebagai lahan eksploitasi ini kan ada banyak alasanya. Sebaiknya KLHK menolak usulan tersebut,” katanya.

Senada dengan Abetnego, Pakar Konservasi yang juga Ketua Pusat Riset untuk Perubahan Iklim Universitas Indonesia, Jatna Supriatna menyatakan mendukung bila revisi UU tersebut dilakukan untuk geotermal dengan alasan geotermal hanya memiliki sedikit jejak pencemaran.

“Namun kalau buat minyak itu pasti harus butuh teknologi yang sangat besar. Lihat di Amerika Selatan, itu kan dibornya di luar kawasan konservasi dan jauhnya bisa puluhan kilometer. Konsekuensinya ada banyak yang harus dibayar dari rusaknya kawasan konservasi, apalagi batubara yang jelas-jelas merusak. Jadi, jangan semuanya dikorbankan,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pada tanggal 8 Agustus 2015 lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar membuka acara rangkaian peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2015 di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Peringatan HKAN yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus ini dikemas melalui Jambore Konservasi Alam Nasional yang berlangsung pada 8-10 Agustus 2015 dan mengusung tema “Keberlanjutan Konservasi Alam”. Sayangnya, prinsip konservasi yang ditunjukkan dalam agenda pembangunan pemerintah saat ini dinilai masih belum memiliki prinsip-prinsip pembangunan yang berpihak pada konservasi.

Pakar konservasi yang juga Ketua Pusat Riset untuk Perubahan Iklim Universitas Indonesia, Jatna Supriatna saat dihubungi oleh Greeners mengatakan, bahwa saat ini banyak diantara para pembuat kebijakan masih menganggap bahwa konservasi sebagai penghambat pembangunan. Menurutnya, seharusnya para pembuat kebijakan dapat mengembalikan dasar tujuan pembangunan, yaitu untuk menyejahterakan rakyat.

“Jadi, ya upaya konservasi juga harus berujung pada kesejahteraan masyarakat,” jelas Jatna, Jakarta, Selasa (11/08).

Saat ini, kata Jatna, permasalahan klasik terkait konservasi Sumber Daya Alam membutuhkan implementasi yang lebih meluas dibandingkan hanya bicara tentang harimau atau gajah saja. Karena, katanya lagi, ada begitu banyak keanekaragaman sumber daya alam yang juga harus dilindungi.

“Mereka (biodiversitas) itu aset yang sangat banyak dan penting bagi Indonesia. Sekarang, apa yang akan mereka (pemerintah) lakukan untuk menyelamatkan biodiversity ini jika pembangunan yang dilakukan tidak berpihak pada konservasi sumber daya alam? Karena, sering kali pembangunan di suatu lokasi yang tujuannya menyejahterakan masyarakat justru malah menyengsarakan masyarakat di lokasi lainnya,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting berpendapat bahwa jika dilihat secara visi dari nawacita Presiden Joko Widodo, terlihat ada beberapa arah pembangunan yang berpihak pada konservasi lingkungan. Namun untuk tahun ini, menurut Longgena, seharusnya masyarakat sudah bisa melihat beberapa implementasi yang cukup nyata terkait visi dari nawacita presiden tersebut.

“Saat ini yang masih jauh dari harapan bisa kita lihat di sektor energi, berkaca dari rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 watt yang 60 persennya itu masih menggunakan energi kotor atau batubara. Di sini kita melihat di sektor energi masih harus dibenahi lagi,” tambahnya.

Menurut Longgena, pembangunan energi sekarang banyak yang mengorbankan sektor pangan. Ia menyontohkan kasus Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Batang yang mengorbankan banyak lahan pangan untuk pembangunan energi.

“Ini tidak bisa seperti itu karena seharusnya kebijakan kedaulatan energi berjalan seiringan dengan kebijakan kedaulatan pangan. Apalagi kepentingan energi ini lebih banyak untuk kepentingan industri dan malah merugikan masyarakat,” tutupnya.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengaku akan mengevaluasi dan memeriksa semua izin yang terkait dengan hutan dengan membentuk Tim Evaluasi Perizinan Kehutanan pada Mei lalu. Hutan yang dibebani konsesi tetapi tidak produktif akan menerima konsekuensi berupa sanksi.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Calon Presiden semakin mengerucut pada dua nama, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Keduanya pun sama-sama melakukan deklarasi kesiapan maju sebagai Calon Presiden (Capres) bersama dengan Calon Wakil Presiden (Cawapres) masing-masing pada Senin siang (19/05).

Capres Joko Widodo atau Jokowi, resmi menunjuk Jusuf Kalla sebagai cawapres untuk mendampinginya pada Pemilihan Presiden pada tanggal 09 Juli 2014 mendatang. Pasangan ini mendapat dukungan dari empat partai politik, yaitu PDI-P, NasDem, PKB, dan Hanura. Sedangkan, Prabowo yang memilih Hatta Rajasa sebagai cawapres, mendapat dukungan dari partai Gerindra, PAN, PPP, PBB, PKS, dan Golkar.

Chief Executive Officer dari United In Diversity sekaligus pemerhati lingkungan, Jatna Supriatna Ph.D, menyatakan dukungannya pada kedua pasangan capres dan cawapres tersebut namun dengan catatan. “Baik Jusuf Kalla maupun Hatta Rajasa pernah duduk dalam pemerintahan pusat selama 5 sampai 10 tahun, jadi mereka juga punya kontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Kalau bisa, mereka tidak lagi berbuat seperti yang kemarin. Mudah-mudahan mereka lebih wise lagi,” katanya saat dihubungi Greeners via telepon.

Hingga saat ini, banyak isu-isu lingkungan yang diabaikan oleh pemerintah. Masalah lingkungan seperti polusi udara akibat kebakaran hutan di Riau, deforetasi di Kalimantan, dan konsersi lahan menjadi perkebunan Kelapa Sawit menjadi isu mendesak yang harus diselesaikan.

Diberlakukannya Inpres nomor 6 tahun 2013 atau lebih dikenal dengan Inpres Moratorium Hutan yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Jatna, harus dilanjutkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih nantinya. “Jangan sampai mengorbankan hutan demi kepentingan ekonomi,” katanya mengingatkan.

Jatna yang juga Kepala Pusat Penelitian Perubahan Iklim (RCCC) di Universitas Indonesia, menyarankan capres dan cawapres harus mempunyai program rencana kerja mengenai lingkungan yang bisa dipertanggung jawabkan jika pasangan tersebut terpilih nantinya. “Pemimpin Indonesia ke depan harus punya platform yang mengutamakan lingkungan dan bisa diukur. Bukan platform yang mengambang,” tegas Jatna.

(G08)

Jakarta (Greeners) – Sayang tidak harus memiliki, setidaknya topik tersebut cukup panjang dibahas pada talkshow peluncuran buku “Panduan Visual dan Identifikasi Lapangan 107+ Ular Indonesia” karya fotografer senior Riza Marlon. Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati  membuatnya memiliki berbagai jenis spesies satwa dengan ragam bentuk dan warna yang memukau banyak orang. Bahkan beberapa diantaranya masih memelihara satwa liar tersebut terlepas dari statusnya yang dilindungi atau tidak.

Peluncuran buku ular ini sudah digelar beberapa kali sebelumnya, yaitu di Yogyakarta dan Bandung. Kali ini dengan dukungan dari Bodyshop, buku ini diluncurkan di Jakarta tepatnya di sebuah ruang seni Dia.Lo.Gue di daerah Kemang hari Sabtu (3/5) lalu.

Pada acara tersebut juga digelar talkshow yang mengundang beberapa pembicara yaitu seorang ahli biologi Jatna Supriatna Ph.D, sang fotografer Riza Marlon, artis dan pemain sinetron, Dinda Kanya Dewi,  serta dipandu oleh seorang moderator yang juga penulis senior, Eka Budianta.

Acara bincang-bincang yang berlangsung kurang lebih satu jam ini membahas seputar perjalanan Riza Marlon menyelesaikan bukunya dan bagaimana proses pengambilan gambar, produksi buku, dan suka duka Riza yang telah mengumpulkan foto ular sejak tahun 90-an.

Riza menjelaskan bahwa dirinya tidak hanya fokus pada pengambilan foto ular, pekerjaannya lebih banyak menuntut untuk mengambil jenis satwa liar lain. Akan tetapi apabila dalam perjalanannya ia menemukan ular, pasti ular tersebut akan ia foto. “Karena sejak muda saya pribadi memang sangat suka sama satwa ular ini” terang Riza.

Beda halnya dengan Dinda Kanya Dewi. Artis sinetron ini memiliki minat khusus terhadap beberapa jenis ular. “Saya memelihara beberapa jenis ular dirumah, awalnya ibu saya menentang hobi ini tapi lama-lama menjadi terbiasa juga,” papar Dinda.

Buku setebal 256 halaman ini adalah karya kedua Riza marlon yang sebelumnya menerbitkan buku bertajuk “Living Treasure Of Indonesia“.  Memang buku ini belum mendokumentasikan seluruh jenis ular di Indonesia tapi Riza berharap generasi muda penerusnya bisa melanjutkan buku ular selanjutnya. “Saya berharap buku ini bisa memberikan inspirasi bagi fotografer muda untuk melanjutkan buku saya, dan harus bikin yang lebih bagus dari saya,” pungkas Riza.

Bagi pembaca Greeners yang ingin memiliki buku ini bisa memesan melalui situs berikut http://bit.ly/1j2wxeD

(G03)