Jakarta (Greeners) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, Selasa (16/12) melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terletak di gedung Mandala Wanabakti terkait pengembangan kasus tukar guling lahan hutan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menanggapi penggeledahan tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berharap penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dapat menekan laju deforestasi dan perkembangan mafia di sektor kehutanan dengan menggunakan kasus ini untuk menyasar pelaku dan modus operandi yang lebih besar.

Pengkampanye Walhi Nasional, Edo Rakhma, mengatakan bahwa sudah seharusnya pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK menjadi penting jika diiringi dengan penghentian kejahatan korupsi di lapangan. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa penegakan hukum yang segaris tersebut juga akan menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk segera memperbaiki kebijakan-kebijakan di sektor kehutanan.

“Harapan itu sekarang ada di bawah kepemimpinan Menteri Siti Nurbaya dengan melihat kembali ijin sektor kehutanan yang dikeluarkan oleh menteri-menteri sebelumnya,” terang Edo kepada Greeners, Jakarta, Rabu (17/12).

Edo juga mengatakan bahwa Walhi selalu mendukung upaya yang telah dilakukan oleh KPK agar mampu bekerja lebih memaksimal dalam mengungkap kejahatan-kejahatan lainnya di sektor kehutanan dan berharap hal tersebut bisa sampai lintas sektor juga.

“Misalnya ke pertambangan dan juga pulau-pulau kecil lainnya yang ada kaitannya,” pungkasnya

Sebagai informasi, KPK kemarin melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terletak di gedung Mandala Wanabakti terkait pengembangan kasus tukar guling lahan hutan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Pribowo ,dalam keterangannya mengatakan penggeledahan tersebut dilakukan sebagai pengembangan penyidikan dalam perkara yang menjerat tersangka Bos Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terletak di gedung Mandala Wanabakti, Jakarta, terkait pengembangan kasus tukar guling lahan hutan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Staf Humas Kementerian Kehutanan, Agusril, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan di lantai tujuh ruang Direktur Jendral (Dirjen) Planologi sejak pukul 11.00 WIB pada Selasa (16/12) kemarin. Sementara penggeledahan berlangsung, Agusril mengatakan bahwa karyawan tetap bekerja seperti biasa, hanya saja dipulangkan lebih cepat.

“Iya, untuk karyawan tadi sudah banyak yang pulang dari jam empat sore,” terang Agus kepada Greeners, Jakarta, Selasa (16/12).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Pribowo, dalam keterangannya mengatakan kalau penggeledahan tersebut dilakukan sebagai pengembangan penyidikan dalam perkara yang menjerat tersangka Bos Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala.

Johan juga menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto, juga pernah dimintai keterangan oleh KPK mengenai perizinan yang diajukan oleh PT Bukit Jonggol Asri (BJA) di lahan hutan lindung Kabupaten Bogor.

“Penggeledahan ini dilakukan sebagai pengembangan kasus tukar guling lahan hutan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat,” tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya KPK menetapkan Cahyadi sebagai tersangka pada kasus tukar guling hutan Bogor karena diduga menyuap bekas Bupati Bogor Rahmat Yasin untuk mempercepat terbitnya rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan atas nama PT BJA seluas 2.754 hektare.

Cahyadi pun kini mendekam di tahanan KPK karena disangka telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Cahyadi juga dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 karena diduga merintangi proses penyidikan.

(G09)