Berjalan kaki selama ini dikenal sebagai salah satu kegiatan fisik yang sederhana dan dapat memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa berjalan kaki dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan berat badan, mencegah osteoporosis, hingga dapat mengurangi stres. Maka dari itu, banyak orang memilih untuk berjalan kaki sebagai bentuk alternatif dari olahraga karena berjalan kaki dapat dilakukan kapanpun dan di manapun.

Namun baru-baru ini, sebuah penelitian yang baru saja diterbitkan dalam jurnal kesehatan The Lancet menunjukkan bahwa manfaat baik dari berjalan kaki dapat hilang begitu saja oleh satu hal, yakni oleh polusi udara. Penelitian yang dipimpin oleh dokter spesialis paru dari Imperial College London Kian Fan Chung tersebut menunjukkan bahwa berjalan kaki di lingkungan yang memiliki tingkat pencemaran udara tinggi dapat menurunkan kondisi kesehatan, khususnya kesehatan saluran pernafasan.

Dalam penelitian tersebut, para tim peneliti mengumpulkan sebanyak 119 orang berusia di atas 60 tahun dengan kondisi kesehatan yang beraneka ragam untuk berjalan kaki di dua lokasi yang berbeda selama delapan minggu. Tim peneliti menginstruksikan beberapa orang untuk berjalan kaki selama dua jam per hari di lokasi yang terbebas dari polusi udara, dan sisanya diharuskan untuk berjalan kaki di lokasi yang penuh dengan polusi udara dalam durasi yang sama. Pada minggu ketiga, mereka bertukar rute perjalanan.

Setelah eksperimen selesai dilakukan, peneliti menemukan bahwa orang-orang yang berpindah rute jalan kaki dari lokasi dengan minim polusi ke lokasi yang berpolusi tinggi mengalami penurunan kapasitas paru-paru dan kekakuan arteri. Selain itu, polusi udara juga telah meningkatkan intensitas batuk pada sekelompok orang yang menderita masalah kesehatan di paru-paru. Padahal sebelum berpindah rute, orang-orang tersebut diketahui memiliki kondisi kesehatan paru-paru dan jantung yang tidak begitu buruk.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa polusi udara dapat menghapus sebagian besar manfaat baik dari berjalan kaki. Dengan kata lain, berjalan kaki di lingkungan yang kaya akan polusi udara justru dapat meningkatkan risiko terkena infeksi saluran pernafasan dan kekakuan arteri. Alih-alih menjadi lebih sehat, tubuh kita justru bisa terserang penyakit baru.

Guna menghindari hal tersebut, dr. Kian menyarankan kita untuk berjalan kaki di area yang minim akan polusi udara. “Pada dasarnya, kita harus menghindari untuk melakukan jenis olahraga apapun di area yang penuh polusi, termasuk berjalan kaki. Usahakan untuk berjalan kaki di area terbuka hijau seperti di taman kota. Bila tidak ada ruang terbuka hijau, lebih baik berolah raga di dalam ruangan saja,” pungkas dr.Kian seperti dilansir dari Time.

Penulis: ARF/G42

Malang (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur mendatangi Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Malang untuk meminta langsung dokumen lingkungan berupa kajian UKL-UPL atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Dokumen ini sebelumnya tidak diberikan oleh BLH Malang, namun setelah melalui gugatan sengketa informasi ke KIP Jawa Timur sejak 2014 lalu, hingga MA memutuskan agar BLH Malang memberikan informasi itu ke penggugat.

“Kita menunggu lama dan belum juga diberikan, akhirnya kami datang langsung untuk meminta dokumen itu,” kata Direktur Walhi Jawa Timur, Rere Christanto, Jumat (16/12).

Walhi Jatim bersama Koalisi Advokasi Tambang Jatim memandang sumberdaya alam dan pertambangan merupakan sektor strategis yang dimiliki Indonesia. Selain itu, sumberdaya alam dan sektor pertambangan merupakan sektor yang paling rentan merusak hutan dan ekologis, tatkala eksplorasi pertambangan dilakukan dan diberikan tanpa memperhatikan prosedur dan perizinan yang menganut prinsip penyelamatan lingkungan.

BACA JUGA: Walhi Minta Informasi Pertambangan Pasir Besi Dibuka

Walhi mencatat, di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di areal pantai Wonogoro terdapat pertambangan pasir besi. Dan secara regulatif, sebagaimana tertuang di UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dan Perda No. 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, pantai Wonogoro berada dalam zona konservasi dan kawasan lindung dalam bentuk sempadan pantai dengan kriteria perlindungan terumbu karang.

“Keberadaan usaha pertambangan pasir besi yang dilakukan di pantai Wonogoro Kabupaten Malang dapat merusak lingkungan dan bencana ekologis yang membahayakan masyarakat Kabupaten Malang,” ujar Rere.

Rere melanjutkan, usai mengantongi dokumen UKL-UPL tambang pasir besi di Malang, pihaknya akan mengkajinya dan mendalami pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. “Apakah ada pelanggaran hukum seperti perizinan atau pidana lingkungan, bahkan bisa jadi melanggar keduanya,” ujar Rere.

BACA JUGA: Walhi Jatim Menangkan Sengketa Informasi Tambang Pasir Besi

Ia menyebut, kawasan yang menjadi lokasi tambang pasir besi merupakan kawasan lindung namun berubah cepat menjadi kawasan hutan produksi. Hal ini patut dicurigai ada pelanggaran dan upaya sistematis mengubah kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi. “Perubahan status dari hutan lindung ke hutan produksi akan kita lacak. Informasi awalnya penurunan status ini dilakukan dalam waktu singkat,” kata dia.

Sementara itu, Kepala BLH Malang Tridiyah Maistuti menyatakan pihaknya tetap mematuhi putusan MA dengan memberikan dokumen yang diminta Walhi Jawa Timur. “Sesuai putusan MA, dokumen sudah kita berikan,” ujarnya.

Penulis: HI/G17

LONDON, 23 November 2016 – Berdasarkan penelitian terbaru, keanekaragaman hayati bukan saja konsep ideal para konservasionis tetapi juga memiliki nilai yang tinggi, yaitu sebesar 500 miliar dolar per tahun atau dua kali biaya untuk semata-mata merawat hutan.

Dalam studi yang diterbitkan di jurnal Science, para ilmuwan dari 90 institusi seluruh dunia melihat data dari 777.126 plot hutan, yang merupakan rumah untuk 30 juta pohon dari 8.737 spesies, sepanjang 150 tahun belakangan. Tidak hanya menkonfirmasi hal yang sudah diketahui, para ilmuwan ini berhasil ‘menguangkan’ nilai keanekaragaman hayati tersebut.

Keuntungan Komersial

Para peneliti menemukan bahwa hilangnya sepuluh persen dari keanekaragaman hayati berakibat kepada menurunnya produktivitas, termasuk biomassa, kelembaban, nilai karbon, buah-buahan dan dedaunan, hingga tiga persen berdasarkan pada nilai kayu yang bisa ditebang.

Keragaman spesies pohon hingga 99 persen berarti produktivitas menurun antara 62 persen hingga 78 persen meskipun jumlah pohon tetap sama, dan penurunan yang paling besar akan terjadi di daerah-daerah tropis. Dengan kata lain, keuntungan komersial dari mempertahankan keanekaragaman hayati bisa menambah 166 miliar dolar dan 490 miliar dolar per tahunnya.

“Pesan ekonomi yang kuat dari studi ini adalah keuntungan ekonomi dari keragaman spesies di hutan jauh lebih menguntungkan daripada mempertahankannya, meskipun kita selalu beranggapan bahwa peran utama adalah produktivitas hutan tersebut secara global,” jelas Mo Zhou, salah satu penulis studi tersebut yang mempelajari ekonomi kehutanan di Davis College of Agriculture, West Virginia University, AS.

Penulis lainnya, Thomas Crowther, dari Netherlands Institute of Ecology, mengatakan bahwa “Ekonomi saat ini tidak memperhitungkan jasa ekosistem yang ditawarkan oleh hutan sehingga nilai dari keragaman hayati sebenarnya jauh lebih tinggi dari ini. Tidak hanya itu, keanekaragaman hayati bisa mempromosikan karbon yang bisa ditahan oleh pohon sehingga menjadi krusial dalam memerangi perubahan iklim global.”

Semua kehidupan di Bumi pada prinsipnya bergantung kepada proses fotosintesis yang mengubah energi matahari menjadi tempat berteduh, bahan kain, makanan hingga obat-obatan untuk tujuh miliar orang dan tujuh juta spesies lainnya. Keanekaragaman hayati kini menjadi istilah konservasi dimana para peneliti telah mendemontrasikan bahwa terumbu karang, hutan, padang rumput, dan lahan basah menjadi lebih produktif dan tahan menghadapi tekanan apabila memiliki kekayaan spesies yang cukup tinggi.

Pada beberapa tahun belakangan, para peneliti telah menunjukkan bahwa invasi dari manusia mengganggu keragaman hayati dan hilangnya spesies telah mengurangi nilai sumber daya.

Keanekaragaman Hayati Hutan

Hutan merupakan kekayaan alami yang bisa mengubah karbon di atmosfer menjadi bernilai, dan mengeluarkan oksigen bagi manusia untuk bernapas, juga merupakan penyimpan air alami. Salah satu penelitian terbaru mengkalkulasikan bahwa bumi merupakan rumah bagi lebih dari tiga triliun pohon, atau 422 pohon untuk satu orang, namun manusia mampu menghancurkan 15 miliar pohon setiap tahun.

Para penggiat konservasi berargumen bahwa aktivitas ini merupakan cara cepat menyia-nyiakan modal alam. Para peneliti dari Brasil telah mendorong adanya pembelajaran dari alam serta mendemonstrasikan nilai ke industri modern untuk justru mempertahankan keragaman hayati hutan. Sekaligus juga belajar dari banyaknya produk dan teknologi yang dihasilkan dari tiga miliar tahun evolusi.

Studi tersebut mencakup 13 ekosistem di 44 negara, termasuk hutan di Siberia dan Patagonia, daerah katulistiwa di Pasifik, hutan kayu di Mediterania, padang rumput, padang pasir, dan daerah tropis. Hubungan antara keanekaragaman hayati dan produktivitas terlihat di mana-mana, namun penurunan terbesar terjadi di hutan Amazon, Afrika Barat, Cina selatan, Nepal, Burma, dan katulistiwa. – Climate News Network

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menegaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat mengintervensi langsung proyek reklamasi pantai utara (Pantura) Jakarta yang masih menjadi polemik saat ini.

“Kita bisa intervensi, kan sudah ada SK (Surat Keputusan)-nya. Kita nangkep orang yang bersalah saja bisa, kenapa intervensi masalah lingkungan enggak bisa?” ujar Siti saat ditemui Greeners di Pulau Karya, Kamis (14/04) lalu.

Saat ini, lanjut Siti, yang menjadi masalah baru adalah ketika Pemerintah Daerah harus menyusun Peraturan Daerah tentang tata ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, draf terkait Peraturan Daerah tersebut tentunya harus dikonsultasikan terlebih dahulu secara nasional. Tidak boleh dibahas di DPRD sebelum dibahas di tingkat nasional.

Hal ini dikarenakan di dalam UU Pemerintahan Daerah, terdapat dua instrumen yang digunakan untuk mengontrol desentralisasi. Pertama, instrumen Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan kedua, instrumen rancangan Perda tata ruang. Instrumen inilah yang beberapa waktu lalu sempat membawa keributan karena membahas tentang zonasi dan renstra.

“Nah sekarang, kita sedang mempelajari prosedurnya, sudah benar atau belum yang di DPRD itu. Kalau dicek dari catatan KLHK, katanya pembahasan perdanya diberhentikan di DPRD DKI. Sekarang saya sedang minta ke Pemda DKI untuk bukti formalnya bahwa memang pembahasan itu benar diberhentikan. Kita sekarang sedang mengumpulkan data bagaimana kondisi lapangannya,” katanya menerangkan.

Terkait SK yang dimaksud Siti, sebelumnya KLHK melalui Keputusan Menteri (Kepmen) 301/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016, telah mengemukakan langkah-langkah penyelesaian reklamasi Pantai Utara Jakarta dari perspektif lingkungan. Mulai dari melakukan studi komprehensif hingga melakukan fasilitasi terhadap kajian lingkungan yang integratif.

Dalam SK tersebut, terdapat beberapa langkah yang akan diambil oleh KLHK untuk menyelesaikan polemik reklamasi Pantura Jakarta dari perspektif lingkungan. Berikut penggalan dari isi SK tersebut:

1. Melakukan studi komprehensif perkembangan reklamasi Pantai Utara Jakarta mencakup aspek legal dan fakta dampak lingkungan atas reklamasi

2. Melakukan telaahan tingkat tapak, dan dampak atas kegiatan reklamasi Pantai Utara Jakarta terhadap masyarakat/nelayan setempat melalui observasi lapangan

3. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya ditetapkan oleh pemerintah daerah, indikasi pencemaran, kerusakan lingkungan, dan keresahan sosial masyarakat, yang didahului dengan penegasan checklist dan coaching kepada pengawas lapangan

4. Melakukan fasilitasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang integratif kepada Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta, melibatkan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Bekasi

5. Melakukan review atas dokumen AMDAL yang telah ada, maupun yang sedang dalam proses penilaian bagi kegiatan reklamasi Pantai Utara Jakarta

6. Melakukan identifikasi dan analisis proses penyiapan Rancangan Peraturan Daerah menyangkut Tata Ruang/Zonasi Pantai Utara Jakarta, serta proses pembahasan di DPRD DKI berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai syarat izin lingkungan

7. Melakukan konsultasi dan menghimpun dari kementeri/lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat

8. Menyusun laporan secara lengkap sebagai bahan rapat kerja dengan DPR RI

9. Pelaksanaan langkah-langkah dimaksud Amar KESATU sampai dengan Amar idukung oleh Tim Kerja Langkah-Langkah Penyelesaian Reklamasi Pantai Utara Jakarta Dalam Perspektif Lingkungan, dengan susunan personil yang dianggap mampu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

10. Biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan kepada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016

11. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Greenpeace Indonesia meluncurkan laporan kerugian akibat pencemaran industri di wilayah Rancaekek, Bandung hingga memperparah kondisi lingkungan di daerah aliran sungai (DAS) Cikijing. Dalam laporan bertajuk “Konsekuensi Tersembunyi: Valuasi Kerugian Ekonomi Akibat Pencemaran Industri” Greenpeace mencatat bahwa beragam polutan ditemukan di dalam air sungai, sedimen, lahan persawahan, dan sumur warga.

Detox Campaigner Greenpeace Indonesia Ahmad Ashov Birry mengatakan bahwa konsentrasi logam berat di dalam badan air semakin meningkat setelah mendapat buangan limbah. Bahkan, menurut laporan bahan beracun lepas kendali dari Greenpeace Asia Tenggara dan Walhi Jawa Barat pada 2012, sempat tercatat air Sungai Cikijing terpapar logam beracun, seperti timbel (Pb) dan merkuri (Hg).

“Hasil investigasi menemukan logam berat beracun seperti merkuri, kadmium (Cd), kromium (Cr), dan timbel ada di dalam sedimen Sungai Cikijing,” katanya di Jakarta, Selasa (05/04).

Sungai Cikijing sendiri, katanya, bukanlah tipe sungai yang selalu dialiri air, sehingga bila musim kering datang yang tersisa hanya limbah. Laporan terbaru Greenpeace juga menunjukkan adanya permasalahan dalam pembuangan limbah cair industri di wilayah tersebut. Hal ini terlihat ketika terjadi masalah limbah di sungai, pemerintah masih sangat sulit untuk mengetahui pelakunya.

“Pemerintah hanya mendata outlet (pipa pembuangan pada industri) bukan outfall (tempat pipa bermuara). Ada banyak pipa-pipa siluman yang tidak diketahui milik siapa,” tambah Ashov.

Menurut Dhanur Santiko dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, akar masalah limbah cair di Rancaekek adalah ketidakseriusan dalam pengaturan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Padahal, untuk mendapatkan IPLC, seharusnya pihak industri wajib menyertakan bahan kimia yang dibuang, volumenya, serta hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

“Nantinya setelah dokumen diterima, seharusnya ada kajian ulang. Sedangkan selama ini tidak pernah dilakukan pengkajian ulang,” tuturnya.

Hasil studi Greenpeace Indonesia beserta tim peneliti Institut Ekologi dari Universitas Padjadjaran mengungkapkan, kerugian masyarakat akibat limbah tersebut mencapai Rp 11,385 triliun dalam 12 tahun terakhir. Itu pun belum termasuk biaya abai baku mutu. Sedangkan total lahan yang tercemar mencapai 934 hektare.

Laporan yang didasarkan atas studi pada empat desa di Rancaekek, Kabupaten Bandung, yakni Sukamulya, Linggar, Jelegong, dan Bojongloa itu menguak bahwa kerugian pada sektor pertanian selama 12 tahun terakhir mencapai Rp 841.741.893.000.

Padahal sebelumnya, empat desa itu mempunyai produktivitas gabah 7,5 ton per hektare dengan intensitas panen 2-3 kali per tahun. Namun, setelah ada pabrik di sekitarnya, produktivitas padi turun sebesar 97 persen. Sementara itu, intensitas panen juga turun menjadi hanya 1 sampai 2 kali per tahun.

“Akibat limbah ini, secara rinci total kerugian akibat penurunan kualitas udara mencapai Rp 1,37 triliun, sektor kesehatan sekitar Rp 815 miliar, pertanian Rp 841 miliar, dan perikanan Rp 10,5 miliar. Sedangkan kerugian pada sektor peternakan dan perkebunan mencapai Rp 2 miliar, kehilangan pendapatan akibat tidak bisa meladang atau sakit Rp 7,3 miliar, kehilangan jasa air Rp 288 miliar, dan estimasi remediasi Rp 8 triliun,” tutup Ashov.

Penulis: Danny Kosasih