Jakarta (Greeners) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, Indonesia berkomitmen menjadi negara terdepan dalam isu perubahan iklim. Salah satunya melalui proteksi ekosistem, konservasi laut dan produksi perikanan yang terintegrasi.

Oleh karena itu, melalui melalui dukungan Green Climate Fund, Conservation International dan Konservasi Indonesia, meluncurkan model baru dari konservasi laut dan pengelolaan perikanan di Indonesia.

“Inisiasi Blue Halo S mendukung ekonomi kelautan yang tangguh di Indonesia. Caranya melalui penyelarasan secara insentif dari sisi ekologi dan ekonomi secara lebih baik,” ungkap Luhut dalam keterangannya.

Blue Halo S, adalah inisiasi pertama yang mengintegrasikan pendekatan perlindungan laut dan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Rancangan Blue Halo S ini harapannya ke depan bisa mendanai kegiatannya sendiri secara berkelanjutan.

Inisiasi Blue Halo S tim perkenalkan pada Tri Hita Karana Forum, site event dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan Konferensi Ocean 20 di Bali.

Blue Halo S mengintegrasikan dua elemen pengelolaan kelautan yang sering bertentangan yakni perlindungan lingkungan dan produksi ekonomi. Melalui inisiasi Blue Halo S, manfaat ekonomi dari pengembangan sumber daya kelautan yang berkelanjutan diinvestasikan kembali dalam perlindungan lingkungan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, kawasan konservasi perairan, sebagai kawasan konservasi terbatas, memberikan layanan lingkungan dan ekologi yang penting.

“Kawasan konservasi yang terkelola dengan baik akan meningkatkan kesehatan laut dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal,” kata dia.

Nelayan dari Mataram NTB Tengah Memanen Hasil Laut di Pantai Gerupuk, Lombok. Foto : Shutterstock

Kebutuhan Konservasi Laut

Chief Executive Officer Conservation International M. Sanjayan menyatakan, adanya kebutuhan kritis untuk melestarikan ekosistem dan keanekaragaman hayati laut. “Blue Halo S berfungsi sebagai cetak biru yang memungkinkan hal ini berkembang bersama,” imbuhnya.

Blue Halo S dapat dukungan dari pendekatan blended finance. Pendekatan ini berupaya untuk memobilisasi pendanaan publik dan filantropi secara strategis guna mendorong investasi swasta dalam konservasi laut dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Green Climate Fund (GCF) telah mengumumkan persetujuan Project Preparation Facility (PPF). Nilainya hingga US$ 1,5 juta, untuk memulai Blue Halo S di Indonesia.

Pendekatan pengelolaan Blue Halo S akan tim ujicobakan di wilayah pengelolaan perikanan 572 yang terletak di bagian barat Sumatra. Kegiatan percontohan mencakup investasi dalam perlindungan dan rehabilitasi ekosistem karbon biru.

Kemudian dukungan untuk perluasan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan pembangunan ekonomi biru yang inklusif.

Semua hal itu harapnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan mitigasi, adaptasi, dan ketahanan iklim di Indonesia.

“Kami optimis ke depannya model ini juga dapat diadaptasi untuk ekosistem laut di wilayah lain di dunia,”

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kekhawatiran akan parahnya ancaman kerusakan di Kepulauan Seribu membuat Smilling Coral Indonesia (SCI) banting setir. Awalnya sebagai eco tourism menjadi sebuah wadah yang lebih besar untuk masyarakat. Tujuannya tak lain untuk menjaga kehidupan ekosistem laut yang memiliki peranan penting melawan perubahan iklim.

SCI merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kaum milenial peduli kelestarian lingkungan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu DKI Jakarta gagas. Berdiri tepat dengan Hari Konservasi Alam Nasional, 10 Agustus 2010. SCI merupakan wadah dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ilmu kelautan, aktivitas konservasi kelautan, riset dan pengembangan ekowisata.

Ketua SCI Hermansyah mengatakan, demi menjangkau tujuan konservasi yang lebih luas pada masyarakat maka sejak tahun 2021 SCI telah berubah menjadi LSM.

“Sehingga kalau sudah menjadi LSM maka bisa dengan leluasa bergerak di bidang manapun, bisa menerobos dan merangkul bidang-bidang yang lebih luas jangkauannya, tidak hanya eco tourism. Dan dampak kemanfaatannya tak hanya untuk kepentingan sendiri tapi masyarakat luas,” katanya dalam Kupas Komunitas bersama Greeners, Rabu (15/9).

Lebih jauh Hermansyah mengungkap, sejatinya sejak tahun 2019 program dan aktivitas SCI tak hanya terlalu fokus pada eco tourism, tapi juga bekerja sama dengan berbagai sektor lembaga. Misalnya, bersama dengan pemerintah memulihkan terumbu karang seluas delapan hektare (ha) tahun 2019.

Kegiatan ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Kepulauan Seribu. Selain itu SCI juga mengembangkan wisata adopsi coral sejak tahun 2020, yang saat ini telah mencapai 150 meter. Program kegiatan lain yaitu memastikan pengurangan sampah di laut melalui sosialisasi dan edukasi aktif hingga mengembangkan produk-produk UMKM untuk memberdayakan masyarakat.

Konservasi Kepulauan Seribu Dongkrak Kunjungan Wisata

Hermansyah menyatakan, antusiasme aktivitas konservasi berbanding lurus dengan tingkat kunjungan wisata Kepulauan Seribu. Itu artinya, seiring membaiknya konservasi dan rehabilitasi ekosistem maka akan berdampak positif terhadap kunjungan wisata.

“Terlebih aktivitas eco tourism yang juga menyadarkan para wisatawan untuk mengeksplor berbagai kegiatan konservasi. Mulai dari penanaman mangrove, atraksi pelepasan penyu, hingga bersih-bersih sampah,” tuturnya.

Menurutnya, sampah-sampah yang dibuang sembarangan ke 13 sungai bermuara di Teluk Jakarta dan mengalir ke Kepulauan Seribu. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu sampah yang masyarakat hasilkan mencapai 32 ton sampah per hari.

“Ini masih menjadi permasalahan besar yang kami hadapi. Kami minta agar teman-teman tak membuang sampah sembarangan karena juga memicu krisis iklim,” imbuhnya.

Permasalahan lain yang menjadi tantangan SCI yaitu perdagangan karang yang marak di masyarakat. Maraknya antusiasme industri akuarium laut memicu masyarakat untuk mengambil karang-karang dari lautan. Hermansyah mengkhawatirkan rusaknya terumbu karang saat pengambilan karang. “Mereka belum tentu benar saat mengambilnya. Bisa jadi malah merusak karena karang sangat sensitif dan lambat pertumbuhannya,” ungkapnya.

Salah satu aktivitas Smilling Coral bersama komponen masyarakat. Foto: IG Smilling Coral Indonesia

Peran Penting Terumbu Karang

Ia menilai, kontribusi terumbu karang bagi bumi sangat penting seperti halnya hutan hujan tropis di daratan. Fungsinya sangat beragam, yaitu penahan pasir agar tak ada abrasi, penahan ombak dan arus hingga menjadi ekosistem penyerap karbon.

“Dalam satu koloni terumbu karang terdapat jutaan hewan karang dan jutaan alga. Alga inilah yang menyerap karbon untuk fotosintesis. Ini merupakan ekosistem penyeimbang alam,” tegasnya.

Hingga saat ini, SCI sudah memiliki banyak pencapaian. Beberapa di antaranya adalah pemulihan ekosistem terumbu karang seluas 100 meter persegi. Selain itu juga pembuatan coral garden melalui kegiatan penanaman transplantasi karang di Pulau Kaliage Besar, TN Kepulauan Seribu.

Mereka juga sudah memulihkan ekosistem terumbu karang seluas 4 ha. Caranya melalui kegiatan penanaman transplantasi karang sebanyak 3.500 modul beton kubus bekerja sama dengan Dinas KPKP DKI Jakarta.

Tak hanya itu, SCI juga berhasil menerbitkan hasil riset jurnal ilmiah kelautan untuk membantu pendataan dalam pengembangan kebijakan strategi pengelolaan kawasan taman nasional. Program atraksi wisata adopsi karang SCI juga jadi contoh dan telah komunitas lain adaptasi.

Kelompok Sadar Wisata Bintang Harapan Pulau Harapan Kepulauan Seribu dan Komunitas Komparasi Kepulauan Seribu (komunitas penggiat wisata, budaya dan konservasi) sudah mengadaptasikannya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperluas kawasan konservasi laut yang sebelumnya hanya 20.875.134,08 ha pada tahun 2018 menjadi 22.694.806,69 ha pada 2019 ini.

Jumlah tersebut diatas, masih kurang 9,81 juta ha atau 3,02% dari ‘Aichi Target’ atau Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) pada tahun 2030 yang berjumlah 32,5 juta hektar.

Kawasan konservasi laut ini merupakan instrumen penting dalam pengelolaan sumberdaya perikanan karena dapat melindungi habitat, struktur ekosistem, fungsi ekosistem dan menjaga keanekaragaman spesies.

Kawasan ini bisa melindungi 20 – 40 % laut dari penangkapan ikan akan meningkatkan hasil penangkapan jangka panjang dan mengurangi tekanan penangkapan berlebih.

Brahmantya Satyamurti Poerwadi, selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, mengatakan bahwa sesuai dengan ‘Aichi Target’ atau Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) pada tahun 2030, Indonesia harus mengkonservasi kawasan seluas 32,5 juta hektar, saat ini KKP telah mencapai target sebesar 22,69 juta hektar yang berada di 195 kawasan.

BACA JUGA : 37 Ribu Benih Lobster Hasil Penyelundupan Senilai Rp 5,4 Miliar Dilepasliarkan

“Pada OOC tahun lalu, Indonesia berkomitmen untuk menyuplai 20,88 juta kawasan konservasi, target tahun ini menjadi total 22,69 juta kawasan konservasi yang terbagi di 195 kawasan. Karena tahun kemarin kita sudah bisa Pada tahun 2018 pun kami sudah mencapai target 20,88 di 177 kawasan jadi tahun 2019 ini kita tambah lagi untuk mencapai target Aichi,” ujar Brahmantya pada acara konferensi pers di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Kamis (04/07/2019).

Sebagaimana diketahui, sampai dengan tahun 2018, sekitar 1.034.524,16 ha (41.09% luasan terumbu karang di Indonesia) telah dilindungi di dalam kawasan konservasi laut.

UU Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Pasal 35 memuat larangan penambangan terumbu karang di dalam kawasan konservasi.

Brahmantya menyampaikan, kawasan konservasi ini juga mendukung konservasi terumbu karang. Tahun ini untuk mendorong konservasi terumbu karang Indonesia bekerjasama dengan Australia dan Monako untuk membuat ‘bank coral’.

BACA JUGA : KKP Dorong Circular Economy untuk Menaikkan Nilai Produk Perikanan

“Kita sedang berkolaborasi untuk membuat bank coral, merupakan bank plasfma nutfah coral, yang nantinya akan ditempatkan di beberapa daerah dan di tempat konservasi di seluruh dunia, supaya budidaya coral semakin baik dan bisa dikembalikan ke alam,” jelas Brahmantya.

Berdasarkan data LIPI pada tahun 2017 status terumbu karang di Indonesia dalam kategori sangat baik 6,39%, baik 23,40%, sedang 35,06% dan rusak 35,15%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa 70,21 terumbu karang di Indonesia mempunyai tutupan kurang dari 50%.

Sementara itu, Sjarief Widjaja Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) mengatakan ‘bank coral’ ini nantinya akan mampu menyediakan plasma nutfah untuk 593 jenis terumbu karang di nusantara.

“Bank Coral ini akan memberikan plasma nutfah yang baik untuk jenis terumbu karang di Indonesia, kerjasama ini pun akan kami lakukan bulan depan di Manado,” ujar Sjarief.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Pentingnya membangun Kawasan Perlindungan Laut (Marine Protected Area/MPA) menjadi solusi yang dapat mengurangi permasalahan laut yang sedang dihadapi dunia. Hal tersebut disampaikan Todd Capson, science and policy advisor untuk Global Oceans Health Program, dalam presentasinya pada seminar bertajuk Manajemen Konservasi dan Tantangan Global dalam Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat, Jakarta, pada Selasa (7/11) lalu.

“Untuk keberhasilan dalam menanggulangi ancaman terhadap laut dibutuhkan sebuah niat baik, transparansi, kerjasama dan keberanian yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Salah satu alat yang telah terbukti melindungi keanekaragaman hayati laut adalah MPA, dimana memiliki kapasitas untuk memproduksi ukuran dan jumlah ikan yang lebih besar, baik itu di dalam dan di luar MPA,” papar Capson.

Untuk berhasil membangun kawasan perlindungan laut ini diperlukan strategi. Menurut Capson, strategi yang paling efektif adalah melakukan pendekatan mulai dari tingkat pemerintahan, pebisnis, hingga masyarakat lokal, yang tujuannya untuk mengubah persepsi serta meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya MPA.

BACA JUGA: KKP Ingin Ambil Alih Kawasan Konservasi Laut secara Penuh

Senada dengan Capson, Project director Sustainable Ecosystem Advanced (SEA), USAID, Dr. Tiene Gunawan, mengatakan, MPA merupakan alat pengelolaan perikanan dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Sumber Daya Ikan. Menurut Tiene, kawasan perlindungan laut di Indonesia sudah hampir mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 20 juta hektar pada tahun 2020.

“Tujuh belas juta dari dua puluh juta itu kan besar, tapi isunya bukan area atau daerahnya melainkan bagaimana MPA itu dikelola dengan baik. Menurut saya hal tersebut masih jauh, kita harus berjuang lebih banyak sehingga itu bisa tercapai. Jadi intinya 20 juta bukan hanya dinyatakan saja tapi harus bisa dikelola dengan baik, karena tanpa pengelolaan percuma kita punya MPA,” ujar Tiene saat ditemui dalam acara yang sama yang dilangsungkan di Institut Pertanian Bogor, Bogor, Rabu (8/11).

Di sisi lain, Tiene menyatakan bahwa pendekatan konservasi di masing-masing wilayah atau daerah tidak selalu tepat dan sama. Namun, bukan berarti keberhasilan konservasi di suatu wilayah tertentu tidak bisa diadopsi di wilayah lain.

“Misalnya di Panama. Bukan berarti keberhasilan taman laut di sana tidak bisa kita contohkan di Indonesia. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Namun kembali lagi, setiap daerah dan wilayah Indonesia itu besar sekali dan pendekatan tidak bisa disama-ratakan,” katanya.

BACA JUGA: Blue Carbon Berpotensi Mempercepat Target Penurunan Emisi

Tiene mengibaratkan bahwa MPA yang ada sekarang seperti “low hanging fruit”, dimana semua dilihat dari biodiversitasnya. Padahal untuk membangun sebuah MPA idealnya harus melihat dari potensi ekosistem atau keanekaragaman hayatinya.

Selain itu, perencanaan MPA harus direncanakan berdasarkan sains, baik itu ditingkat lokal hingga yang besar. Pendekatan sains diperlukan untuk menjelaskan mengapa suatu kawasan dilindungi atau kenapa harus dilindungi jika tidak memiliki manfaat secara ekologis dari segi perikanan dan keanekaragaman hayati.

Sebagai informasi, tahun depan Indonesia akan menjadi tuan rumah Our Ocean Conference (OOC). Konferensi yang tahun ini baru saja dilaksanakan di Malta, mengangkat isu-isu seputar kelautan seperti kawasan perlindungan laut (MPA), perikanan yang berkelanjutan, pencemaran laut, dan dampak terkait cuaca pada laut. OOC juga mengedepankan komitmen terhadap aksi yang diharapkan muncul dari para peserta dan pemangku kepentingan di seluruh dunia.

Untuk mendukung OOC dan upaya pemerintah Indonesia terkait permasalahan kelautan, Kedubes AS mendatangkan ilmuwan kelautan Amerika Serikat Todd Capson. Selama 12 hari (30 Okt- 10 Nov), Capson berkunjung ke Banda Aceh, Pariaman, Jakarta, dan Ambon. Selama kunjungannya ke Indonesia, ia melakukan diskusi dan berbagi pengalaman mengenai keberhasilannya dalam membangun kawasan perlindungan laut, contoh kasus di Panama dan Senegal. Dialog terbuka ini dihadiri oleh perwakilan lembaga dan instansi dalam negeri, LSM, penggiat lingkungan hidup, institusi perguruan tinggi, mahasiswa dan pelajar sekolah.

Penulis: Sarah R. Megumi

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginginkan agar pengelolaan kawasan konservasi laut diserahkan pada kementerian pimpinan Susi Pudjiastuti tersebut. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengambil alih Taman Nasional Laut yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta dengan seluruh organisasinya.

“Kita siap menerima Taman Nasional (Laut) yang sekarang dikelola oleh KLHK bersama dengan organisasinya dan orang-orangnya. Ini biar tegas saja, biar tidak ada tumpang tindih anggaran. Di aquatic itu mau yang di laut atau di danau kita mau pegang. Kita harapkan kalau pembagiannya aquatic dan terestrial, kita mau kelola semua Taman Nasional (Laut) yang ada di KLHK,” terangnya kepada Greeners, Jakarta, Kamis (12/10).

BACA JUGA: KKP Libatkan Nelayan Capai Target Kawasan Konservasi Laut 2020

Brahmantya menambahkan, untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan sebenarnya sudah ada Berita Acara Serah Terima 8 KSA/KPA No. BA. 01/Menhut-IV/2009 dan No. BA, 108/MEN.KP/III/2009 tentang serah terima delapan kawasan dari Kemenhut kepada KKP untuk dikelola, yaitu Cagar Alam Laut Banda; Kep. Aru Tenggara; Suaka Margasatwa Laut Raja Ampat; Taman Wisata Laut Gili Air, Meno & Terawangan; Taman Wisata Alam Kep. Kapoposang; Taman Wisata Alam Kep. Padaido; Suaka Margasatwa Kep. Panjang; dan Taman Wisata Alam Pieh.

“Dengan demikian sebenarnya sudah terdapat kesepakatan bahwa pengelolaan akan diserahkan kepada KKP, akan tetapi dalam realisasi di lapangan banyak terdapat regulasi yang tumpang tindih dan perlu dicermati sebagai pertimbangan mengenai kewenangan pengelolaan konservasi agar berjalan secara harmonis antara KKP dan KLHK,” tambahnya.

BACA JUGA: Daerah Konservasi Laut Memberikan Perlindungan terhadap Perubahan Iklim

Sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa kawasan konservasi perairan merupakan bagian dari pengelolaan sumberdaya ikan, sehingga tidak dapat dipisahkan dan menjadi bagian utuh dalam pengelolaan sumberdaya ikan secara terpadu. Pengelolaan kawasan laut sebagai bagian dari konservasi perairan adalah mutlak berada pada bagian teknis yang menangani kelautan dan perikanan, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Begitu pula dalam pengelolaaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pengaturannya terdapat dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juga menjadi bagian dari kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2007 Pasal 53 pun telah disebutkan bahwa KKP ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (Management Authority) Konservasi Sumberdaya Ikan.

“Ini biar tegas saja, menurut kami pengelolaannya harus jelas. Kalau dikelola bersama-sama kan jadi susah ya, jadi tidak jelas soal penganggarannya juga. Nah untuk pengelolaannya, harus juga bersama dengan organisasinya. Kalau mau ngambil kewajibannya, tugasnya juga harus diambil, timnya harus diambil semua,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

“Kalau menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 200 Tahun 2004, tutupan padang lamun yang hanya 40 persen itu artinya kondisi padang lamun Indonesia kurang sehat. Dari keseluruhan lokasi yang divalidasi itu, hanya 5 persen yang kondisinya sehat seperti di Biak, Papua. Bahkan padang lamun yang ada di kawasan konservasi seperti Wakatobi dan Lombok juga kondisinya kurang sehat,” jelas Dirhamsyah, Jakarta, Jumat (14/07).

Lamun adalah satu-satunya tumbuhan berbunga yang secara penuh mampu beradaptasi pada lingkungan laut. Tumbuhan ini tumbuh pada berbagai macam substrat membentuk hamparan luas yang disebut padang lamun.

BACA JUGA: Daerah Konservasi Laut Memberikan Perlindungan terhadap Perubahan Iklim

Menurut Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi, Nurul Dhewani, untuk memantau kondisi padang lamun Indonesia, Tim Walidata Lamun melakukan perhitungan dan validasi padang lamun yang tersebar di 423 lokasi di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia setidaknya memiliki padang lamun seluas 150 ribu hektar.

Nurul mengatakan bahwa informasi luasan padang lamun yang jelas dapat memberikan indikasi kondisi dan potensi lamun secara menyeluruh. Jika terjadi penurunan, ini menunjukkan adanya tekanan atau ancaman pada ekosistem tersebut. Sebaliknya, jika luasannya stabil atau naik berarti menunjukkan peluang padang lamun untuk lestari semakin tinggi.

“Indonesia ini memiliki luasan padang lamun yang tertinggi di antara negara anggota ASEAN lainnya,”tambahnya.

Penurunan kondisi padang lamun di Indonesia, terangnya, secara umumnya disebabkan oleh tekanan aktivitas manusia. Reklamasi pantai untuk lahan pembangunan pelabuhan, kawasan industri, dan pemukiman berdampak langsung pada hilangnya habitat lamun. Tekanan lingkungan akibat pencemaran (rumah tangga, pertanian, dan limbah industri) dan sedimentasi menurunkan kualitas habitat yang berdampak pada penurunan kondisi padang lamun. Aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan juga dapat merusak padang lamun.

Padahal, keberadaan padang lamun memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Ekosistem ini menunjang keberlangsungan sumber daya perikanan di Indonesia. Sebagai contoh, berbagai jenis komoditas perikanan, seperti ikan baronang (samandar), kepiting rajungan, dan kerang-kerangan banyak ditemukan hidup di padang lamun.

BACA JUGA: Blue Carbon Indonesia, Potensi Besar yang Belum Tergarap

Selain bermanfaat bagi perikanan, padang lamun juga membantu mengurangi laju perubahan iklim dengan menyerap emisi karbondioksida. Padang lamun juga dapat menahan gelombang, serta menangkap dan menyetabilkan sedimen, sehingga air menjadi lebih jernih.

“Agar padang lamun tetap mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan, upaya konservasi padang lamun harus mampu mencegah terjadinya aktivitas yang mengancam kelestarian lamun tersebut. Selain itu, kegiatan transplantasi lamun juga dapat dilakukan untuk memulihkan padang lamun yang telah hilang/rusak dan menciptakan areal padang lamun yang baru,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

LONDON, 7 Juni 2017 – Melindungi kawasan laut global memberikan keuntungan ganda, jelas para ahli. Kawasan perlindungan laut melindungi ikan dan makhluk laut lainnya dari eksploitasi dan polusi. Mereka juga dapat membantu kehidupan laut dan darat untuk bertahan terhadap meningkatnya dampak iklim.

Matt Rand, direktur Pew Bertarelli Ocean Legacy, yang mendukung sebagian dari penelitian mengatakan, “Kawasan perlindungan laut adalah perlindungan iklim.”

Sebuah studi internasional telah menemukan bahwa kawasan yang dilindungi membantu ekosistem laut dan manusia beradaptasi dengan lima konsekuensi berbahaya dari perubahan iklim, asidifikasi laut, kenaikan suhu laut, peningkatan intensitas badai, perubahan pada distribusi spesies dan menurunnya produktivitas dan ketersediaan oksigen.

Kawasan perlindungan juga mendukung peningkatan penyerapan karbon berasal dari emisi gas rumah kaca untuk jangka panjang, terutama kawasan pantai yang membantu menurunkan laju perubahan iklim, lanjut studi tersebut.

Studi yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences, mengevaluasi penelitian peer-review terkait dengan dampak kawasan perlindungan laut dari seluruh dunia.

Lensa Iklim

Penulis utama, Professor Callum Roberts dari Universitas York, UK, mengatakan bahwa banyak penelitian menunjukkan kawasan perlindungan laut yang dikelola dengan baik dapat melindungi biodiversitas dan mendukung produktivitas perikanan, namun kami ingin lebih lanjut meneliti ini dari lensa iklim untuk melihat apakah keuntungan tersebut dapat memperbaiki atau memperlambat dampaknya.”

“Hal tersebut menjadi cukup jelas saat mereka menawarkan keuntungan bagi ekosistem laut dan manusia yang rentan dari perubahan iklim yang sangat cepat.”

Hanya 3,5 persen dari wilayah laut di dunia yang diperuntukkan bagi perlindungan, dengan hanya 1,6 persen mendapatkan perlindungan penuh dari eksploitasi. Grup internasional sedang bekerja agar angka tersebut meningkat hingga 10 persen pada tahun 2020.

Pada Kongres Biodiversitas Dunia 2016, para delegasi dari International Union for the Conservation of Nature menyetujui bahwa setidaknya 30 persen dari wilayah laut di dunia harus dilindungi pada tahun 2030.

Pemulihan Cadangan

Para ahli mengatakan bahwa kawasan perlindungan laut (marine reserves) dan wilayah laut dilindungi (marine protected areas/MPAs) melindungi daerah pantai dari kenaikan permukaan air laut dan bisa mempertahankan wilayah lahan basah, lumpur dan terumbu karang hingga bisa berperan dalam menyerap dampak badai dan cuaca ekstrim.

Mereka juga menolong untuk menanggulangi penurunan dalam produktivitas laut dan perikanan yang disebabkan oleh perubahan iklim, contohnya melalui asidifikasi air laut dan penurunan plankton.

Kawasan tersebut akan melindungi sistem penting wilayah pesisir, — bakau dan padang lamun — menciptakan penurunan terpusat atas konsentrasi karbon dioksida dan keasaman air. Selanjutnya, mereka dapat menyediakan area ‘mengungsi’ bagi ikan sementara harus beradapatasi terhadap kondisi yang berubah.

Dalam penelitian yang sudah diterbitkan sebelumnya bahwa kawasan perlindungan laut dapat mempromosikan pemulihan dari spesies yang tereksploitasi dan habitat rusak sambil menjaga ekosistem secara keseluruhan. Dengan perikanan dan aktivitas manusia lainnya yang dibatasi, mereka dapat menciptakan area produktivitas yang memberikan ruang bagi stok yang tereksploitasi dan habitat terdegradasi memulihkan diri.

Keuntungan ini akan berdampak besar pada kawasan perlindungan laut yang besar, sudah lama, dan dikelola dengan baik bahwa mendapatkan perlindungan seutuhnya dari perikanan dan minyak dan ekstraksi mineral. Isolasi dari kegiatan manusia yang merusak akan memberikan nilai tambah bagi upaya konservasi.

Penelitian menunjukkan bahwa melindungi laut juga akan meningkatkan daya pemulihan lingkungan setelah emisi gas rumah kaca dapat dikendalikan.

Hal ini memperkuat argumen IUCN bahwa target perlindungan laut dari PBB seharusnya dinaikkan dari 10 hingga 30 persen yang akan membutuhkan banyak wilayah laut dilindungi pada skala besar dan melampaui yuridiksi nasional.

Beth O’Leary, penulis dan peneliti dari Universitas of York mengatakan, “Kami sangat senang mengetahui bahwa kawasan perlindungan laut dapat meningkatkan ketersediaan spesies dan membantu mengatasi keterlangkaan makanan namun evaluasi kami menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang low-tech dan menerapkan strategi biaya adaptasi yang efektif.”

Matt Rand of Ocean Legacy mengatakan, “Studi ini menjadi bukti positif bagi para pembuat kebijakan bahwa menciptakan kawasan perlindungan laut yang dikelola dengan baik akan dapat menguntungkan.” – Climate News Network

Jakarta (Greeners) – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menargetkan 27 juta hektare kawasan konservasi perairan pada tahun 2020. Kawasan konservasi tersebut nantinya akan di dorong untuk menjadi destinasi wisata bahari.

Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaya mengatakan bahwa untuk memenuhi target itu, berbagai upaya akan dilakukan termasuk menggandeng stakeholder. Salah satunya, kata Sjarief, melalui penandatangan kesepakatan bersama dengan Wildlife Conservation Society–Indonesia Program (WCS-IP) tentang pengelolaan kawasan konservasi, jenis ikan yang dilindungi, dan sumber daya ikan di Indonesia.

“Kerja sama ini merupakan langkah awal KKP dan WCS untuk secara bersama-sama menyusun suatu rencana dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan serta mewariskannya kepada generasi mendatang,” terangnya, Jakarta, Kamis (27/10).

BACA JUGA: Perilaku Wisatawan dalam Pariwisata Bahari Pengaruhi Satwa Laut

Menurut Sjarief, Indonesia saat ini secara serius tengah mengembangkan potensi pariwisata. Salah satu yang menjadi keunggulan Indonesia sendiri, katanya, adalah wisata bahari. Bagi Indonesia, ini sebuah kebahagiaan dan kebanggaan karena Indonesia sudah mulai menoleh ke laut.

Kawasan konservasi yang ditargetkan menjadi tujuan wisata, lanjut Sjarief, akan mengedepankan keberlangsungan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Nantinya, KKP juga akan bekerja sama dengan stakeholder terkait persyaratan kawasan konservasi yang akan menjadi destinasi wisata di Indonesia.

BACA JUGA: Kembangkan Pariwisata Alam, Pemerintah Siapkan Empat Strategi

Country Director WCS-IP Noviar Andayani menambahkan bahwa WCS siap membantu Pemerintah Indonesia dalam penanganan kawasan konservasi serta investasi di sektor kelautan dan perikanan. Ia menyatakan bahwa WCS memang berkomitmen untuk melakukan investasi di bidang konservasi perikanan.

Tujuan penandatanganan kerja sama ini, diakui Noviar adalah untuk mengelola sektor kelautan dan perikanan dengan mengedepankan keberlangsungan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kerja sama ini dapat terus berlangsung sehingga tujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia juga dapat tercapai.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Privatisasi dan komodifikasi sumber daya laut untuk kepentingan komersial diakui telah menggusur keberadaan masyarakat pesisir dan menghilangkan akses para nelayan terhadap sumber-sumber penghidupannya.

Privatisasi dan komodifikasi ini adalah praktek pelanggaran hak asasi manusia yang ditengarai dilegalisasi oleh pemerintah di banyak negara dengan label kawasan konservasi laut (marine protected areas), investasi pulau-pulau kecil, dan pembangunan hunian tepi laut (water front city).

Dalam Diskusi Terbatas tentang “Pengelolaan Sumber Daya Alam” yang diselenggarakan di Cape Town, Afrika Selatan, pada tanggal 13 hingga 19 September 2015 lalu, Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan bahwa target luasan kawasan konservasi laut seluas 20 juta hektare merupakan praktek pelanggaran HAM bagi masyarakat pesisir.

Pusat Data dan Informasi Kiara pada September 2015 mencatat sedikitnya 30 kabupaten/kota/provinsi di Indonesia menjalankan proyek reklamasi pantai untuk pembangunan hunian tepi laut. Di saat yang sama, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan malah mendorong hadirnya investasi asing di 40 pulau-pulau kecil selama tahun 2015-2016.

“Di sini, pemerintah menjadi aktor utama pelanggaran terhadap hak asasi masyarakat pesisir lintas profesi. Ironisnya, program privatisasi dan komersialisasi ini didukung oleh Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara Tahun 2015 dan 2016,” tegasnya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Senin (21/09).

Praktek privatisasi dan komersialisasi sumber daya laut ini dikatakan Halim juga dialami oleh masyarakat nelayan skala kecil di Afrika Selatan. Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut Langebaan dan diubah namanya menjadi West Coast National Park pada tahun 1973 melalui Sea Fisheries Act yang diperbarui pada tahun 1985 oleh Pemerintah Afrika Selatan, kawasan konservasi laut seluas 40.000 hektar ini dibagi ke dalam 3 zona, yaitu A, B, dan C.

Akibatnya, nelayan kehilangan akses dan kontrolnya terhadap sumber daya laut. Alih-alih dapat menjalankan profesinya, ancaman kriminalisasi justru kerap terjadi. Sedikitnya tiga nelayan Langebaan tengah ditahan oleh aparat setempat.

Lebih parah lagi, perairan di Zona B hanya bisa diakses oleh tiga orang saja dengan ketersediaan sumber daya ikan melimpah. Sementara sedikitnya 100-an keluarga nelayan yang tinggal di sekitar Teluk Saldanha ini tidak bisa memasuki perairan tersebut.

Atas kondisi ini, masyarakat nelayan Langebaan tidak tinggal diam. Saat ini mereka tengah menggugat Pemerintah Afrika Selatan untuk membebaskan 3 nelayan dan mencabut Sea Fisheries Act 1985 yang melegalisasi praktek privatisasi dan komersialisasi sumber daya laut, termasuk penetapan kawasan konservasi laut tanpa partisipasi masyarakat pesisir Langebaan.

“Saatnya pemerintah mengakhiri praktek privatisasi dan komersialisasi sumber daya laut dan kembali ke jalan konstitusi, yaitu mengelola sumber daya laut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” pungkas Halim.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Indahnya kekayaan alam bawah laut Wakatobi yang terletak di Sulawesi Tenggara, Indonesia menjadikan Taman Nasional ini sebagai salah satu destinasi wisata bahari utama dan ternama di Nusantara. Sayangnya, begitu masif dan maraknya kunjungan wisatawan tidak berbanding lurus dengan pelestarian lingkungan dan terumbu karangnya.

Bahkan, Bupati Wakatobi, Hugua kepada Greeners menyatakan bahwa saat ini terumbu karang yang ada di sana cenderung berada dalam kondisi yang kritis. Oleh sebab itu, Hugua beserta masyarakat Wakatobi memutuskan untuk menerima wilayahnya menjadi tuan rumah dalam puncak peringatan Coral Day 2015.

“Orang berpikir tidak ada masalah di Wakatobi. Padahal terumbu karangnya sedang dalam kondisi kritis. Oleh karena itu, kami sangat antusias menjadi tuan rumah. Gerakan melestarikan terumbuh karang memang sudah harus dimulai, khususnya dari warga Wakatobi sendiri dan kemudian juga wisatawan yang berkunjung ke Wakatobi,” tegasnya saat di jumpai di Jakarta, Jumat (14/08) lalu.

Bupati Wakatobi, Hugua. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Bahkan, pria yang pada bulan April lalu terpilih menjadi Ketua Jaringan Pemerintah Daerah Maritim Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheris and Food Securuty Maritim Local Government Network (CTI-LGN) ini berani menantang siapapun yang berani menghidupkan kembali terumbu karang di Wakatobi.

“Kita sangat membutuhkan bantuan, kerjasama dan kepedulian dari banyak pihak untuk menyelamatkan dan memulai gerakan save laut kita, save karang kita, demi kelanjutan generasi nanti,” tegasnya.

Ditemui di tempat yang sama, Koordinator Coral Day Indonesia Ery Damayanti pun menyatakan berharap Coral Day bisa menjadi pengingat, bahwa selain menikmati keindahan bawah laut muncul kesadaran masyakat untuk melestarikan terumbu karang Indonesia yang sedang dalam keadaan 70 persen kritis.

Puncak peringatan Coral Day 2015 di Wakatobi sendiri, lanjut Ery, akan diselenggarakan pada 5 September 2015, bertepatan dengan konferensi internasional pertemuan kepala bupati Local Government Voices toward HABITAT III on a New Urban Agenda.

“Salah satu kegiatan Coral Day yaitu transplantasi karang dengan menenggelamkan ‘rumah ikan raksasa’, berupa instalasi karya seni terbuat dari besi berukuran 6 x 8 x 5 meter karya seniman Teguh Ostenrik dari Yayayasan Terumbu Rupa,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

SEMARANG (Greeners) –Greenpeace mengajukan keberatan kepada investor PLTU Batang. Organisasi yang peduli masalah lingkungan ini menunjukkan bukti-bukti bahaya dan pelanggaran pembangunan PLTU Batang di wilayah Jawa Tengah.

Team Leader Climate and Energy Campaign, Greenpeace Southeast Asia-Indonesia, Arif Fiyanto, menyatakan, upaya lain yang kini tengah berjalan yakni menggugat ijin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang kini sedang berjalan.

“Penguatan dan advokasi masyarakat lokal yang menolak tanahnya dijual tetap dilakukan,” kata Arif, dalam seminar nasional bertajuk Dilema Energi untuk Negeri, Dibalik Rencana Pembangunan PLTU Batang, Senin (10/6/2014) di Hotel Grasia, Semarang.

Dalam seminar yang juga dihadiri puluhan warga yang berkonflik, yang berasal dari lima desa ini juga kian menguatkan keyakinan warga akan bahaya keselamatan yang bakal ditimbulkan jika pembangunan PLTU Batang tetap dilanjutkan.

Arif meminta pemerintah mengikuti proses yang terjadi di Batang secara bijak dan tidak otoriter. “Jika warga menolak menjual lahan, tidak boleh ada intimidasi,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, adanya dua warga yang kini ditahan pihak berwenang membuktikan adanya upaya kriminalisasi dan politik pecah belah di antara warga. Ia bersama lembaga lingkungan lainnya tetap membela warga dan menunjukkan jika warga tidak bersalah.

Dalam penjelasannya, Arif mengatakan jika proyek raksasa tersebut akan dibangun di lahan seluas 226 hektare di atas lahan pertanian produktif, sawah beririgasi teknis seluas 124,5 hektar, dan perkebunan melati seluas 20 hektar, serta sawah tadah hujan.

PLTU ini, lanjut Arif, juga akan dibangun di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban, Kabupaten Batang. Salah satu perairan paling kaya ikan di pantai utara Jawa.

Salah satu warga Desa Roban, Nyoto, yang merupakan satu dari lima desa yang saat ini menolak pembangunan PLTU Batang menyatakan mata pencaharian warga berupa nelayan dan bertani dipastikan akan terancam dengan pembangunan ini dan akan menanggung dampaknya berpuluh-puluh tahun lamanya.

Nyoto menjelaskan bahwa penghasilan nelayan juga tergantung dari cuaca dan musim, sehingga ketika musim bagus, maka uang hasil menjual ikan ditabung untuk menyiapkan biaya hidup menghadapi musim buruk dan jarang ikan.“Kami khawatir pembangunan PLTU Batang merusak mata pencaharian kami,” ujar Nyoto.

(G17)