Jakarta (Greeners) – Sesosok patung Dewi Sri memakai rok dari sampah kemasan (sachet) yang membungkus tubuhnya tampak menjulang menarik perhatian di depan Kantor Wings Surabaya, Jumat (25/11). Patung tersebut merupakan simbol dari aksi teatrikal para pegiat lingkungan dari berbagai universitas di Jawa Timur yang tergabung dalam Asosiasi Komunitas Sungai Indonesia (AKSI).

Mereka berasal dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas 17 Agustus Surabaya, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Negeri Malang dan Universitas Hang Tuah Surabaya.

Mengusung tajuk “Sachet Wings Bencana untuk Masa Depan”, AKSI meminta agar Wings bertanggung jawab atas sampah sachet yang tercecer di lingkungan perairan Indonesia. Sebab sampah kemasan ini tidak dapat terurai bahkan sampai ribuan tahun.

Koordinator AKSI Rikat L. Sofyan mengatakan, aksi teatrikal berangkat dari rasa keprihatinan atas hasil brand audit yang AKSI lakukan selama tahun 2022.

Brand audit AKSI lakukan di delapan kota/kabupaten di Jawa Timur. Daerah tersebut antara lain Bangkalan, Magetan, Tulungagung, Gresik, Jember, Malang, Kediri dan Sidoarjo. Hasilnya 5 top polluters di Jawa Timur yaitu Wings (523 piece sampah), Unilever (330 piece sampah), Indofood (307 piece sampah), Mayora (209 piece sampah) dan Ajinomoto (183 piece sampah).

“Dari data tersebut menjadikan Wings Group menjadi top polluters sampah plastik dan sachet di Jawa Timur,” kata Rikat dalam keterangannya.

Hasil brand audit tersebut sekaligus menunjukkan banyaknya sampah jenis sachet (multilayer) yang sulit untuk didaur ulang. Kemasan sachet menyumbang 16 % sampah plastik yang tercecer di perairan Indonesia.

Jika sampah kemasan (sachet) tidak ditangani dan terus tersebar di sungai-sungai Indonesia akan memberikan dampak aspek lingkungan dan kesehatan. Salah satu dampaknya yaitu sachet terpecah menjadi mikroplastik.

Bahaya Mikroplastik dari Sampah Kemasan

Melansir penelitian Faujiah dan Wahyuni dalam Seminar Nasional Kimia 2021 UIN Sunan Gunung Djati, mikroplastik dari sachet dapat berdampak buruk ke kesehatan manusia. Transformasi kandungan kimia plastik ke dalam tubuh manusia memicu penyumbatan saluran usus. Hal ini mengakibatkan kenyang semu, stres fisiologis, perubahan pola makan, penghambatan pertumbuhan, dan penurunan kesuburan.

Penelitian lain dari Universitas Hull dan Laporan The Guardian menjelaskan bahwa telah ditemukan mikroplastik di jaringan paru-paru darah dan feses manusia.

Mahasiswa Sejarah Universitas Negeri Malang Wahyu Pradana menyatakan, dari beberapa penelitian tentang bahaya plastik, Wings sebagai perusahaan fast moving consumer good (FMCG) di Indonesia perlu memelopori inisiatif pengurangan sampah secara masif dan progresif.

“Selain sebagai produsen penghasil sachet yang membanjiri Indonesia, Wings dapat menghentikan tsunami sampah dan sachet di Indonesia. Caranya dengan meredesain ulang kemasan plastik dan menyediakan sistem refill,” ungkapnya.

Pasal 15 UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebut adanya kewajiban setiap produsen atas sampahnya melalui upaya extended producer responsibility (EPR).

EPR ini juga tercantum dalam peraturan Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Produsen harus mengurangi sebanyak 30 % sampah yang mereka hasilkan. Berdasarkan temuan 523 pieces sampah membuktikan bahwa Wings masih belum maksimal melakukan upaya EPR.

Membentangkan spanduk seruan bahaya sampah sachet. Foto: Komunitas Sungai Indonesia

Dorong Wings Bertanggung Jawab

AKSI pun mendorong produsen Wings Group meningkatkan investasi pada solusi penanggulangan krisis plastik. Seperti misalnya mengembangkan material, teknologi dan sistem distribusi yang aman dan berkelanjutan.

Selanjutnya, mendesak produsen Wings Group melakukan pembersihan dan pengumpulan sampah sachet. Hal ini jadi bagian pencegahan kontaminasi bahan kimia beracun dan partikel mikroplastik.

Wings Group juga harus membangun dan mereplikasi kawasan pengelolaan sampah mandiri sesuai prinsip zero waste di desa-desa. Di samping itu juga mengedukasi konsumen untuk beralih pada sistem distribusi reuse dan refill produk.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Komunitas Seangel bersama Relawan Ekspedisi Sungai Nusantara (ESN) menggelar kegiatan brand audit di Teluk Palu. Mereka mengumpulkan 200 spesimen sampah plastik dan sachet. Kegiatan ini untuk mengetahui brand mana saja yang sampahnya berakhir di Teluk Palu.

“Kami memungut sampah plastik yang ada di Teluk Palu. Kemudian mengumpulkan sampah di sepanjang Teluk Palu,” jelas Koordinator Komunitas Seangel Abizar Ghiffary dalam keterangan resminya baru-baru ini.

Brand audit ini berlangsung pada 16 Oktober 2022 lalu di sejumlah kawasan yaitu Pantai Dupa Layana Indah dan Pantai Talise di Kota Palu serta, Kawasan Wisata Mangrove Kabonga dan Pantai Tanjung Karang di Donggala.

Peneliti ESN Prigi Arisandi menuturkan, sampah-sampah yang menumpuk di pantai Teluk Palu berupa sachet packaging makanan minuman, produk personal care dan botol air minum.

Prigi menyebut dari kegiatan ini berhasil mengumpulkan sebanyak 200 spesimen sampah plastik yang berasal dari sampling sampah berbagai kawasan tersebut. Dengan lebih dari 70 % sampah yang mereka kumpulkan merupakan sampah sachet.

“Kami memungut sampling sampah di ke empat pantai dan mengumpulkan sebanyak 200 spesimen sampah plastik. Dan yang paling banyak kami temukan adalah jenis sampah sachet sekitar 72 % dari total sampah yang berhasil kami pungut,” ungkap Prigi.

Foto: ESN

Lima Produk Hasilkan Sampah Sachet Terbanyak

Hasil temuan dari kegiatan ini yaitu terdapat lima produsen yang sampahnya banyak tim temukan di Teluk Palu. Pertama adalah produk-produk PT Wings seperti Soklin, Mie Sedap, dan beberapa bungkus snack.

“Jenis sachet yang paling banyak ditemukan berasal dari produk-produk PT Wings seperti Soklin, Mie Sedap, dan beberapa bungkus snack.” terangnya.

Produsen kedua yaitu Unilever dengan sampah produk seperti Rinso, Pepsodent, hingga Sunsilk. Kemudian diikuti produsen lainnya seperti Indofood, Mayora dan Garudafood.

“Sedangkan peringkat kedua penyumbang sampah yang mencemari Teluk Palu adalah bungkus personal care dari PT Unilever seperti Rinso, Pepsodent, Rexona dan Sunsilk,” tandasnya.

Kegiatan ini mereka laksanakan dalam rangka melakukan pembersihan pantai dan terumbu karang dari sampah plastik.

”Selama ini komunitas Seangel rutin melakukan kegiatan bersih-bersih pantai dan terumbu karang dari sampah plastik,” tutur Penggiat Seangle Palu Abrar Mujahiddin.

Foto: ESN

Bisa Ancam Mangrove dan Terumbu Karang 

Abrar menyebut apabila sampah plastik yang mencemari pantai terus terjadi maka dapat berdampak pada matinya mangrove dan terumbu karang yang sedang dikembangkan.

“Kami terpanggil untuk menyelamatkan terumbu karang dan mangrove. Oleh karena itu kami rutin setiap minggu membersihkan terumbu karang dan mangrove dari jeratan sampah plastik” kata Abrar.

Sampah-sampah plastik akan menjerat dahan-dahan mangrove yang akan tumbuh. Sampah plastik yang semakin bertambah jumlahnya akan berdampak pada matinya terumbu karang.

Sebab sampah-sampah plastik seperti sachet, styrofoam dan tas kresek menutupi terumbu karang dan menyebabkan kematian.

Penulis : Fitri Annisa

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pakar Teknologi Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Enri Damanhuri mendorong produsen kemasan beralih membuat kemasan ramah lingkungan.

Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen harus mencakup semua kelompok produsen untuk berkontribusi terhadap sampah plastik kemasan. Termasuk kelompok pembuat kemasan plastik yang belum memiliki desain dan bahan kemasan ramah lingkungan.

“Kalau dilihat dari desain kemasan (yang kelompok pembuat kemasan plastik hasilkan), mereka ini paling bermasalah,” katanya kepada Greeners, Jumat (11/3).

Kelompok yang Enri maksud tersebut mengarah pada sektor manufaktur dan ritel skala menengah ke bawah yang turut berkontribusi terhadap sampah kemasan. “Kebijakan ini sulit menyasar pedagang kaki lima, warteg hingga warung-warung kelontong. Meski kontribusi mereka besar, kelompok ini sulit disasar,” ungkapnya.

Misalnya, kelompok tersebut masih kerap menggunakan single use plastic. “Berbeda hanya dengan manufaktur besar yang sudah pasti memperhatikan nama besarnya, termasuk dalam desain kemasan,” ujarnya.

Enri mengingatkan, agar produsen memperhatikan desain kemasan plastik sebelum akhirnya memproduksinya. Ia mendorong agar produsen plastik kemasan, terutama produsen skala menengah ke bawah untuk memastikan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan.

Produsen yang Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 maksud merupakan pembuat, pendistribusi dan pengimpor plastik kemasan.

Kewajiban Pengurangan Sampah Sebesar 30 % dengan Kemasan Ramah Lingkungan

Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ujang Solihin Sidik menyatakan, produsen harus melakukan kewajibannya, dalam pengurangan sampah sebesar 30 %. Periode pengurangan sampah tersebut dari tahun 2020-2029 dan ada evaluasi rutin kinerja masing-masing perusahaan.

Ujang meminta produsen memikirkan desain plastik kemasan yang mereka hasilkan. Salah satunya dengan memastikan desain kemasan berkelanjutan (sustainability design).

“Maka sudah memikirkan kemasannya agar tak jadi sampah. Harus berdesain agar bahannya bisa terurai alami, tidak hanya sekadar hancur saja di lingkungan,” imbuhnya.

Selain itu, produsen juga harus memastikan bahannya layak terdaur ulang dan menggunakan bahan baku produksi hasil berulang. Misalnya, ketika memproduksi satu kemasan produk, produk tersebut mengandung hasil-hasil daur ulang.

Upaya tersebut merupakan salah satu dari kewajiban produsen untuk mengurangi plastik dengan menerapkan prinsip 3R. R1 yaitu pembatasan timbulan sampah, R2 pendauran ulang sampah dan R3 pemanfaatan kembali sampah.

Ujang menegaskan, prinsip paling penting yang harus produsen pastikan yaitu kewajiban menarik kembali kemasan pascakonsumsi untuk mereka daur ulang. Nantinya bahan terdaur ulang ini menjadi bahan baku produk yang mereka gunakan.

“Ini menjadi sangat penting, karena di sinilah ujian sesungguhnya untuk post consumer packaging untuk mereka daur ulang,” ucapnya.

Sanksi Berupa Disintensif dan Administratif

Sebelumnya, inti dari Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 yaitu lebih menekankan pada dorongan KLHK agar para produsen berkomitmen dan bertanggungjawab atas sampah kemasan yang mereka hasilkan.

KLHK belum memberi sanksi pidana bagi produsen yang lalai terhadap sampah plastiknya. Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 secara bertahap menerapkan sanksi disintensif dan administratif.

“Kami belum melakukan punishment karena kami ingin mendorong mereka membangunkan komitmen, mengaktifkan komitmen mereka dulu untuk bertanggungjawab atas sampahnya,” tegasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Konsumsi makanan dan minuman kemasan meningkat seiring bertambahnya daya beli masyarakat. Laporan Greenpeace dalam Throwing Away The Future: How Companies Still Have It Wrong on Plastic Pollution Solutions mencatat, sebanyak 855 miliar kemasan terjual di pasar global. Di Asia Tenggara, jumlahnya mencapai sekitar 50 persen. Pada 2027, produk kemasan diprediksi mencapai 1,3 triliun.

Dampak kemasan makanan tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga kesehatan. Di dalamnya mengandung senyawa kimia beracun yang berbahaya bagi tubuh. Beberapa risiko jangka pendek dan panjang antara lain obesitas, kanker, penyakit kardiovaskular, dan masalah kesehatan lain.

Melansir theguardian.com, Dokter Anak dan Penulis Sicker, Fatter, Poorer Leonardo Trasande mengatakan bahan kimia dapat mengganggu hormon dan kesehatan di masa depan. Menurut Trasande, menghindari menggunakan kemasan adalah langkah besar untuk terpapar bahan kimia.

Baca juga: Studi Terbaru Temukan Plastik Berbahaya pada Tubuh Anak-anak

Lembaga riset Nielsen mengkaji seberapa besar daya konsumsi masyarakat melalui aplikasi pengiriman makanan daring (online). Hasilnya, sekita 58 persen masyarakat Indonesia membeli makanan siap santap (fast food) melalui telepon seluler pintar. Sementara rata-rata pembelian makanan per minggu diketahui sebanyak 2,6 kali.

Makanan panas yang ditempatkan di wadah berbahan kimia secara tidak langsung dapat larut dan bercampur dengan makanan. Bahkan jika masuk ke dalam tubuh dan dikonsumsi jangka panjang dapat berdampak terhadap kesehatan manusia.

Foto: shutterstock.com

Sebuah studi yang dirilis pada 2018 oleh sebuah kelompok advokasi konsumen menemukan hampir dua per tiga wadah dari lima toko bahan makanan terbesar di Amerika mengandung kadar fluorin yang tinggi.

Umumnya, minuman kemasan seperti kaleng atau aluminium dilapisi dengan Bisphenol A (BPA). Bahan kimia tersebut merupakan zat aditif plastic. Oleh lembaga Administrasi Obat dan Makanan, BPA dianggap aman jika kontak dengan makanan. Namun, menurut Badan Perlindungan Lingkungan, penggunaan BPA dalam kemasan kaleng atau aluminum dapat menyebabkan gangguan endokrin. Bahaya lainnya antara lain kanker payudara dan prostat, maupun ketidaksuburan serta gangguan metabolisme.

Beberapa perusahaan telah berhenti menggunakan BPA dalam kemasan susu formula dan botol bayi, tetapi zat tersebut tetap ada di dalam botol air dan kemasan makanan.

Baca juga: Kreasi Menarik dari Sampah Kemasan Plastik

Leonardo Trasande merekomendasikan untuk mengurangi konsumsi makanan dan minum kaleng beraluminium. Bahkan jika labelnya mengklaim bebas BPA sekalipun. Karena produk-produk tersebut juga dapat menimbulkan masalah kesehatan. Ia menyarankan minuman dan makanan yang dikemas dalam gelas. Konsumsi buah-buahan dan sayuran juga sebaiknya tidak di dalam kaleng. “Satu-satunya pengecualian produk bebas BPA adalah yang dibuat dengan minyak dan resin,” ucap Trasande.

Ia menuturkan banyak wadah penyimpanan plastik untuk makanan beku diklaim sebagai microwave safe. Namun, kenyataannya tidak ada yang namanya plastik anti-microwave. “Memanaskan plastik apa pun dalam microwave dapat menyebabkan bahan kimia meresap ke dalam makanan,” kata dia.

Penulis: Ridho Pambudi

Tren mengurangi penggunaan kemasan plastik belakangan ini sedang meningkat di toko-toko kelontong atau supermarket di seluruh dunia. Banyak toko dan produsen makanan yang berupaya mencari ide dan cara baru untuk memerangi penggunaan kemasan plastik ini. Seperti yang dilakukan oleh Rimping, salah satu toko bahan pangan yang berlokasi di Chiang Mai, Thailand. Toko ini mulai menggunakan daun pisang untuk membungkus buah dan sayur sebagai pengganti kemasan plastik.

Dilansir dari Greenmatters, toko bahan pangan Rimping ini menjadi viral ketika perusahaan real estate yang berbasis di Chiang Mai, Perfect Homes, membagikan foto mentimun, selada, kacang hijau, cabai dan bahan makanan lainnya yang dibungkus dengan kemasan daun pisang di Facebook. Cara toko bahan pangan ini dalam membungkus buah dan sayur cukup unik, selain menggunakan kemasan dari daun pisang, Rimping juga menggunakan tali pengikat dari bambu agar ketika tidak digunakan tali pengikat tersebut tetap dapat dibiodegradasi.

Foto: Perfect Homes Chiangmai via Facebook

Menurut The Epoch Times, pisang tumbuh sepanjang tahun di Thailand akan tetapi daunnya sering dibuang begitu saja karena tidak ada permintaan yang besar untuk memanfaatkannya. Namun untuk menggunakan daun pisang sebagai kemasan produk tetap memerlukan biaya untuk mengumpulkannya.

Penggunaan daun pisang untuk membungkus makanan sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam budaya Asia. Hidangan tradisional dari Thailand, India, Cina, Vietnam, dan Malaysia semuanya menggunakan daun pisang sebagai pengganti piring dan membungkus berbagai makanan.

Foto: Perfect Homes Chiangmai via Facebook

Upaya Rimping untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik ini memang belum sempurna. Pasalnya, potongan bungkus plastik bening masih terlihat pada beberapa item dan label plastik menempel di setiap kemasan buah dan sayur. Namun, kemasan daun pisang ini bisa sangat berguna untuk membungkus barang-barang kecil yang hampir selalu dikemas dengan boks plastik, seperti buah beri, jamur, dan tomat ceri.

Rimping, supermarket yang pertama kali didirikan pada tahun 1932 ini bukanlah Stop & Shop biasa. Menurut situs resminya, Rimping adalah “toko hijau” yang mengoperasikan enam supermarket dan dua toko kecil yang menjual bahan pangan di seluruh Thailand. Selain menggunakan kemasan daun pisang untuk buah dan sayur, Rimping juga menawarkan banyak pilihan kemasan berkelanjutan lainnya.

Dalam melayani pelanggannya Rimping tetap mengedepankan upaya keberlanjutan. Rimping menawarkan kantong bioplastik yang dapat dibiodegradasi serta kotak kardus yang digunakan kembali untuk mengemas makanan. Sedangkan untuk pelanggan yang lupa membawa tas jinjing, mereka dapat meminjam tas kain Rimping untuk disimpan dengan membayar biaya donasi sebesar 50 Baht Thailand ($ 1,57 USD).

Penulis: DS/G43

Sebentar lagi umat muslim di seluruh dunia akan menyambut Idul Adha atau Hari Raya Lebaran Haji. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) juga telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1439 H jatuh pada Rabu, 22 Agustus 2018. Pada hari raya ini, ada tradisi memotong hewan kurban seperti sapi dan kambing dan membagikannya kepada yang membutuhkan.

Biasanya, saat pembagian daging kurban, masyarakat kerap menggunakan kantong plastik dan ini menyebabkan timbulan sampah plastik yang sangat banyak. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan kantong plastik tidak berdampak baik pada lingkungan, terlebih jika kita membungkus daging dengan kantong plastik berwarna hitam. Pasalnya, kantong plastik hitam umumnya merupakan produk daur ulang yang tidak diketahui riwayat penggunaan sebelumnya.

Namun jangan khawatir, ada alternatif lain yang lebih ramah lingkungan untuk mengemas daging kurban. Bagikan dan terima daging kurban dengan empat jenis kemasan berikut ini:

Ilustrasi. Foto: Ist.

1. Wadah makanan berulang kali pakai

Membungkus daging dengan plastik memang sangat efisien dan murah. Namun demikian, demi alasan kesehatan dan lingkungan, kebiasaan ini sebaiknya diubah. Sediakan wadah makanan yang bisa digunakan berulang untuk membawa daging, misalnya rantang stainless, wadah kaca, dan kotak makan tahan lama (durable) yang aman untuk makanan.

(Selanjutnya…)

Bandung (Greeners) – Dunia maya digemparkan dengan pernyataan Walikota Bandung, Ridwan Kamil, tentang pelarangan penggunaan kemasan makanan berbahan styrofoam per 1 November 2016 di Kota Bandung. Pernyataan ini sejalan dengan surat edaran Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan no SE.12/PSLB3/PS/PLB.0/8/2016 tentang Langkah-Langkah Pengurangan Sampah Sisa Makanan dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman yang diterbitkan pada 3 Agustus 2016 lalu.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bandung, Hikmat Ginanjar, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung mendukung segala upaya baik dalam pengurangan potensi pencemaran pada lingkungan. “Kami sedang menyiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait pelarangan styrofoam ini,” tambah Hikmat.

Ketika diminta keterangan lebih detail, Hikmat menerangkan bahwa mekanismenya masih dipersiapkan dan rencana akan dipublikasikan pada hari Selasa, 18 Oktober 2016 di acara Bandung Menjawab yang akan dilangsungkan di Balai Kota Bandung.

BACA JUGA: Pembuangan Limbah B3 Akan Dipantau dengan Sistem GPS

Diwawancarai di tempat yang berbeda, Program Director Cleanaction Network, Hendro Talenta, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandung untuk melarang penggunaan kemasan makanan berbahan styrofoam ini. Namun Hendro sedikit menyayangkan pelarangan ini baru muncul meskipun kampanye pelarangan penggunaan styrofoam sudah dilakukan sejak tahun 2014.

“Penting sosialisasi yang baik dan sepakat bahwa styrofoam ini tidak baik untuk lingkungan,” ujar Hendro. Beberapa alasan kuat menghentikan penggunaan kemasan makanan dan minuman berbahan styrofoam, menurut Hendro, adalah karena waktu penguraian oleh alam yang sangat panjang serta nilai ekonomi dari limbahnya kecil sehingga sulit untuk didaur ulang.

Styrofoam dibuat dari campuran 90-95% polistirena dan 5-10% gas dengan menggunakan blowing agent seperti CFC (freon) yang merusak lapisan ozon. EPA dan WHO bahkan mengkategorikan proses pembuatan styrofoam sebagai penghasil limbah berbahaya ke-5 terbesar di dunia.

BACA JUGA: Pasar Tradisional, Hotel dan Mall Akan Dikenakan Aturan Pengelolaan Sampah

Hendro melihat bahwa tantangan terbesar dalam pelaksanaan larangan ini adalah polemik payung hukum kebijakan dan opini masyarakat yang sudah lebih dahulu antipati terhadap berjalannya larangan ini. “Perlu sosialisasi yang terus menerus ke masyarakat sehingga bisa memiliki persepsi yang sama,” tambahnya.

Walaupun begitu, dia tetap optimis bahwa larangan ini dapat berjalan dengan baik di Kota Bandung, dengan catatan bahwa mekanisme larangan diatur sedemikian rupa menjadi bertahap di beberapa wilayah kecil yang bisa menjadi percontohan setelah itu baru diatur mekanisme untuk mencakup wilayah yang lebih luas.

Penulis: Gede Surya Marteda

Jakarta (Greeners) – Menurut data Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Indonesia ini memiliki 77 jenis karbohidrat yang berpotensi sebagai sumber pangan. Diantaranya, seperti serealia (padi, jagung, sorghum, hotong, jali, jawawut, dll), ubi-ubian (singkong, ubi jalar, talas, sagu, ganyong, garut, gembili, gadung, dll), dan buah (sukun, pisang, labu kuning, buah bakau, dll)

Bayangkan jika petani-petani pangan lokal Indonesia tersebut mampu memasarkan produk penganannya dan bersaing dengan pasar panganan impor yang beredar di masyarakat. Tentu akan sangat membantu meningkatkan harkat hidup para petani Indonesia.

Nah, salah satu aspek penting dalam memasarkan sebuah produk yang perlu diperhatikan para petani kita selain kualitas olahan penganannya adalah kemasan atau biasa disebut packaging.

Kemasan atau packaging sendiri sangatlah berkaitan erat dengan branding sebuah produk yang ingin disajikan. Karena kemasan sebuah produk merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi banyaknya penjualan atau minatnya konsumen terhadap produk tersebut.

“Pentingnya sebuah kemasan tentu akan mempengaruhi si pembeli dalam menentukan pilihan produk yang ingin konsumen cari,” ungkap salah satu crafter (pengrajin tangan), Ukke Kosasih saat berbincang ringan dengan Greeners pada Festival Desa yang berlangsung di Bumi Perkemahan Ragunan Jakarta, Sabtu (25/10).

Beberapa produk pangan lokal yang dipamerkan di Festival Desa 2014, diantaranya kopi, beras merah dan beras sorgum. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Ukke yang membuka pameran, bazzar dan workshop kerajinan tangan dengan menggunakan berbagai macam bahan dasar bersama dengan tujuh orang crafter asal Jabotabek di Festival Desa 2014 ini pun menjelaskan kalau isu ketahanan pangan di Indonesia memang sudah seharusnya menjadi sorotan.

Oleh karena itu, Ukke beserta teman-teman crafternya sendiri ingin membagikan ilmunya dalam hal membuat kemasan produk yang unik serta menarik dengan harapan agar para petani mampu mampu bersiap dalam memasarkan produknya saat perdagangan pasar bebas atau Asean Free Trade Area (AFTA) 2015.

Sebagai informasi, Festival Desa 2014 ini sendiri merupakan festival yang ketiga yang diadakan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan komunitas dalam rangka memperkenalkan dan mempertemukan produsen panganan dan kerajinan lokal Indonesia kepada para konsumen.

Beberapa program di Festival Desa yang berlangsung di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan, selama tiga hari (24-26) ini diantaranya adalah festival tempe, festival padi nusantara, festival sagu, masak bersama, lomba mewarnai, permainan tradisional, musik dan tari.

Selain program yang berhubungan dengan pangan, festival yang mengusung tema merayakan keberagaman pangan ini juga mengadakan beberapa workshop, seperti workshop membuat gift bag, merajut, membuat tas jahit tangan, dan daur ulang kertas.

Tejo Wahyu Jatmiko, koordinator dari penyelenggara Festival Desa 2014, menjelaskan ajang ini digelar untuk mengisi liburan keluarga sekaligus mengajak anak-anak hingga orangtua untuk bisa mengenali kembali suasana desa serta beragam kearifan lokal yang ada di negeri ini.

“Kami berharap akan muncul kesadaran dari konsumen terhadap keanekaragaman pangan lokal yang ada di negeri ini. Sedangkan kepada pihak pemerintah, kami juga berharap, munculnya sokongan lebih kuat lagi untuk mendorong para petani negeri ini untuk menanam pangan lokal yang begitu banyak dan variatif.”

(G09)

Jakarta (Greeners) –  Ketika memilih sebuah produk makanan atau minuman dalam kemasan, jenis dan metode pengemasan sangat menentukan kualitas kesegaran dan keamanan atas produk tersebut.

Semakin bersih dan terjamin pengelolaannya maka akan semakin yakin konsumen memilih produk tersebut. Bahkan sebuah kemasan seharusnya bisa memberikan manfaat lebih dari biayanya.

Hal tersebut disampaikan Managing Director PT Tetra Pak Indonesia Ulf Backlund dalam sebuah diskusi yang digelar pada hari Kamis (29/8) di sebuah cafe di Jakarta.

Dalam diskusi tersebut Ulf menekankan pentingnya sebuah perusahaan penyedia kemasan minuman untuk selalu memperhatikan bahan mentah yang digunakan dalam kegiatannya.

“Material kertas yang digunakan harus berasal dari industri kayu yang berkelanjutan dan bisa dipertanggungjawabkan secara lingkungan” jelas Ulf.

Itulah mengapa Tetra Pak memastikan seluruh rangkaian material kertas yang digunakan mendapatkan sertifikasi dari lembaga FSC.

FSC atau Forest Stewardship Council adalah sebuah lembaga non profit yang didirikan untuk mempromosikan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab.

FSC memiliki misi mempromosikan pengelolaan hutan lestari di seluruh penjuru dunia, dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, sosial dan ekonomi.

Produk-produk yang memiliki label Forest Stewardship Council (FSC) merupakan produk yang sudah disertifikasi oleh pihak independen untuk memastikan kepada konsumen bahwa produk-produk tersebut berasal dari hutan yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi dan ekologi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Hartono Prabowo yang merupakan perwakilan FSC di Indonesia meyampaikan bahwa salah satu strategi FSC adalah bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hutan sehingga hutan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Selain itu kami pun akan melakukan public awareness meengenai pentingnya sebuah produk hasil hutan yang bertanggung jawab serta ada kemungkinan market linkage dimana bisa mempertemukan antara produsen dan konsumen yang membutuhkan industri yang bersertifikasi” jelas Hartono.

Hadir dalam diskusi tersebut Direktur PT Ultrajaya Milk Industry Samudera Prawirawidjaja yang merupakan pionir dalam produk susu siap minum sejak tahun 1958.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung sertifikasi ini dan siap turut serta menjaga pentingnya industri untuk turut serta menjaga lingkungan atas dampak kegiatannya.

“Terutama ketika kami bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen ketika mereka mengetahui bahwa produk yang dibeli telah terjamin dan bertanggungjawab secara lingkungan hidup” jelas Samudera.

Sampai 2010, ada 9 perusahaan denganluas lahan sekitar sejuta hektare hutan yang telah bersertifikasi FSC di Indonesia (600,000 hektar diantaranya ada di Borneo) akan dikembangkan menjadi 3,3 juta hektar di 2013 dan 5 juta di 2015.

Ada dua lembaga yang mengeluarkan sertifikat FSC yaitu Sertifikasi internasional yang dikeluarkan oleh FSC dan sertifikasi nasional yang diusung oleh  Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Sertifikasi hutan adalah salah satu upaya untuk mendorong produsen dan buyers yang berkomitmen tinggi dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Perusahaan-perusahaan itu akan melalui tahapan-tahapan assesment dan audit sebelum memeroleh sertifikasi.

Sedangkan pada kesempatan sebelumnya, Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan sertifikat FSC tidak diperlukan apabila produk berbasis kayu Indonesia telah memiliki sertifikasi berbasis Sistem Verfikasi Legalitas Kayu (SVLK). Hadi mengatakan SVLK memiliki standar yang lebih tinggi sebab diterapkan secara wajib bagi seluruh produk kayu dari hulu hingga hilir.  (G03)

Surabaya (Greeners) – Pilar 11 yang terdiri dari Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON), Komunitas Nol Sampah, dan sejumlah kelompok mahasiswa mengajak warga Surabaya untuk melakukan diet air minum kemasan. Prigi Arisandi, Direktur ECOTON mendorong warga untuk menggunakan botol minum yang bisa dipakai lagi. Ini disampaikan Pilar 11 ke sejumlah jurnalis dan media. “Solusinya mudah.” kata Prigi Arisandi. “Gunakan saja botol minum dari bahan stainless steel. Memang harganya agak mahal, tapi aman untuk kesehatan.” lanjut Prigi.

Menurut para aktivis lingkungan ini, penggunaan plastik sebagai kemasan air minum bisa berakibat buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Plastik sangat sulit diuraikan oleh alam. Bahkan mustahil karena membutuhkan ratusan tahun.

Botol plastik yang dipakai berulang-ulang juga bisa membahayakan kesehatan. Sheryl Crow, penyanyi asal Amerika Serikat, terkena kanker payudara akibat minum dari air kemasan yang terpapar matahari. Dia selalu menyimpan air minum kemasan di dalam mobilnya. Sejumlah riset di luar negeri menyatakan, penggunaan plastik sebagai kemasan bisa memicu kanker dan gangguan sistem reproduksi. Untuk perempuan juga bisa menyebabkan gangguan menstruasi.

Sementara Komunitas Nol Sampah meminta masyarakat untuk berhenti menggunakan tas plastik yang biasa digunakan untuk belanja atau membawa barang bawaan. Wawan Some, koordinator Komunitas Nol Sampah, menganjurkan warga untuk menggunakan tas yang terbuat dari kain.

Selain bisa digunakan berkali-kali, dan kain tidak merusak lingkungan. Jika kotor bisa dicuci dan kembali bersih untuk digunakan kembali. ”Tiap minggu Komunitas Nol Sampah rutin membagikan tas kain ke masyarakat. Tempatnya berpindah-pindah supaya penyebaran merata.” tegas Wawan Some.

Pilar 11 meminta masyarakat juga mewaspadai kode angka yang tertera di bawah kemasan makanan. Tanda angka ini biasanya tercetak timbul dan terbingkai dengan tiga anak panah membentuk segi tiga. Di bawah segitiga juga tertera nama jenis plastik yang digunakan sebagai bahan kemasan tersebut.

Pilar 11 menegaskan, pemenuhan air minum bukan tanggung jawab pabrik air minum kemasan. ”Negara sebagai satu-satunya lembaga yang menguasai air untuk kemakmuran rakyat harus bertanggung jawab.” tulis Nirmala. ”Maka kami mendesak Pemerintah Kota Surabaya dan PDAM untuk menyediakan fasilitas air minum di tempat-tempat umum dan membuat aturan tentang pembatasan penggunaan plastik.” tutup Nirmala.(G13)