Jakarta (Greeners) – Pemerintah akan kembali meneruskan pemberian bantuan kepada para petani gagal panen akibat banjir. Bantuan itu senilai Rp8 juta per hektar kepada setiap petani yang terdampak.

Berdasarkan data BNPB, tercatat ada 331 bencana banjir. Sekitar 44% dari total kejadian bencana itu terjadi per Januari hingga Maret 2023. Bencana banjir yang melanda di Indonesia pada awal tahun 2023 telah mengakibatkan gagal panen. Perkiraan gagal panen mencapai 5.469 hektare di 20 provinsi.

BACA JUGA: BNPB Catat Ada 277 Kejadian Bencana Alam hingga Februari

“Pemerintah melalui BNPB akan menggunakan dana siap pakai sekitar Rp200 miliar lebih,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Jakarta, Senin (19/2).

Muhadjir menjelaskan bahwa untuk penanganan puso tahun 2024, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian akan bekerja sama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

“Adapun untuk mengantisipasi gagal panen pada 2024, pemerintah akan mengoptimalkan asuransi pertanian melalui PT. Jasindo dengan perluasan faktor risiko seperti kekeringan dan hama,” jelas Muhadjir.

Pemerintah memberikan bantuan kepada para petani gagal panen akibat banjir. Foto: Kemenko PMK

BNPB Berikan Bantuan untuk Para Petani Gagal Panen

Sementara itu, pemberian bantuan ini telah terlaksana sebanyak tiga kali melalui BNPB. Dua di antaranya diserahkan langsung secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo kepada warga terdampak.

“Pada perkembangannya, tepatnya tanggal 13 Desember 2023 bapak presiden menyerahkan bantuan stimulan pada petani yang gagal panen di Pekalongan untuk beberapa (warga), Kabupaten Grobogan, Jepara, Demak, Pati, Kudus, Kota Pekalongan, Brebes, dan Kendal,” ujar Kepala BNPB Suharyanto.

Kemudian, lanjut Suharyanto, pada 23 Januari 2024 bantuan tetap diserahkan kepada petani di Jawa Tengah. Sebab, dari seluruh petani puso, petani di Jawa Tengah paling banyak yang mengalami gagal panen.

BACA JUGA: BNPB Siapkan Simulasi Penanggulangan Bencana di 5 Provinsi

Selanjutnya, BNPB juga telah memberikan simbolis bantuan lanjutan pada 7 Februari 2024. Deputi Rehabilitasi Rekontruksi juga mengikutsertakan Komisi VIII DPR RI untuk menyerahkan bantuan tersebut di Kabupaten Kudus dan Jepara.

Tahun 2024 ini, pemerintah daerah terdampak banjir telah mengusulkan bantuan terhadap 26.998 hektare lahan pertanian. Total biaya bantuan itu mencapai  Rp233 miliar.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Bakteri Wolbachia menjadi temuan baru untuk memberantas nyamuk Aedes aygepti, penyebab kasus demam berdarah dangue (DBD). Pemerintah pun mengapresiasi dan mendorong pemanfaatan bakteri tersebut oleh tim peneliti.

Wolbachia merupakan bakteri alami yang ada pada berbagai jenis serangga. Melalui riset ilmiah oleh para peneliti World Mosquito Program (WMP), bakteri Wolbachia disuntikkan ke nyamuk Aedes aygepti. Bakteri tersebut mampu mencegah replikasi virus dengue yang menjadi sumber penyakit DBD.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengapresiasi seluruh jajaran tim peneliti pemanfaatan nyamuk yang memiliki bakteri Wolbachia. Sebab, mereka telah berupaya keras selama 12 tahun  melakukan uji coba saintifik hingga empat fase yang mengambil lokus di Yogyakarta.

BACA JUGA: BPPT Kembangkan Kit Diagnostik Demam Berdarah Dengue

“Saya kira, kita perlu terus menggencarkan informasi dari sisi keamanan dan melakukan filtering. Khususnya, terhadap isu-isu yang kontraproduktif terhadap upaya menangani masalah penyakit yang cukup memakan korban di Indonesia,” ujar Muhadjir dalam siaran pers.

Muhadjir juga mendukung penuh implementasi pemanfaatan bakteri baik ini. Selain itu, penyebarluasan informasi juga perlu dilakukan sehingga masyarakat dapat percaya dengan hasil kajian ilmiah.

Muhadjir meminta perwakilan dari berbagai provinsi yang hadir secara daring untuk dapat membantu mensosialisasikan informasi. Terutama mengenai manfaat baik bakteri Wolbachia kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan Kemenko PMK terbuka untuk menerima permohonan bantuan apabila pemerintah daerah memerlukan koordinasi teknis.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bakteri Wolbachia menjadi temuan baru untuk memberantas nyamuk Aedes aygepti. Foto: Kemenko PMK

Bakteri Wolbachia Terbukti Aman

Sementara itu, Guru Besar sekaligus Peneliti Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada Adi Utarini mengatakan, bakteri Wolbachia terbukti aman. Sebab, sudah ada penelitian selama 12 tahun di Yogyakarta. Bakteri tersebut aman untuk manusia. Selain itu, bakteri Wolbachia juga mampu mengurangi replikasi virus dangue di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti.

“Riset 12 tahun teknologi nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia di Yogyakarta menghasilkan penurunan 77 persen kejadian dengue dan 86 persen rawat inap di rumah sakit akibat dangue,” ucap Utarini.

Terdapat Risiko Pelepasan Nyamuk

Guru Besar IPB University Damayanti Buchori mengungkapkan hasil kajian analisis risiko terhadap pelepasan nyamuk Aedes aegypti yang mengandung Wolbachia. Menurut dia, kemungkinan terdapat dampak buruk pada ekologi.

BACA JUGA: Dinas Kesehatan DKI Jakarta Minta Warga Waspadai DBD

Selain itu, ada juga kemungkinan muncul dampak buruk bagi standar kesehatan, efektivitas kontrol populasi nyamuk, serta sosial ekonomi masyarakat dapat diabaikan. Namun demikian, menurut Damayanti, monitoring dan evaluasi dapat menghindari risiko yang akan muncul.

“Pengawasan ini penting sehingga dapat mendeteksi dan tanggap terhadap risiko apa pun yang muncul atau jika ada di kemudian hari. Memastikan regulasi lokal juga perlu dilakukan karena berkaitan dengan keamanan hayati di masing-masing wilayah,” ucap Damayanti.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyiapkan dua strategi penanganan longsor di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Tak hanya longsor, strategi itu juga untuk menangani kekurangan bahan makanan.

Hal tersebut Muhadjir sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Dampak Bencana Tanah Longsor dan Bencana Kelaparan di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada Rabu (25/10).

Dalam penanganan kekurangan bahan makanan, pemerintah akan membangun lumbung pangan. Ini akan menjadi gudang pasokan pangan di kala bencana hidrometeorologi. Sehingga, tidak akan terjadi kekurangan bahan makanan.

“Pemerintah melalui BNPB dan Kementerian Sosial akan membangun lumbung pangan dan gudang pangan di daerah rawan ini. Pada bulan sebelum prediksi akan terjadi kelangkaan bahan pangan, kami akan mengirimkan stok di tempat itu. Sehingga, korban terdampak tidak akan terjadi secara serius mana kala kejadian itu terjadi,” ujar Muhadjir.

BACA JUGA: Kejadian Bencana Bakal Berulang, Siaga dan Kurangi Dampaknya

Sementara, dalam jangka panjang, pemerintah mengupayakan ketahanan pangan. Itu melalui varietas pangan baru agar bisa lebih tahan cuaca ekstrem dan tidak terancam gagal panen.

Muhadjir menambahkan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan melakukan langkah-langkah konkret. Sehingga, peristiwa kekurangan bahan pangan setiap terjadinya bencana hidrometorologi di Papua Pegunungan dan Papua Tengah bisa teratasi dengan permanen.

“Sehingga, bahan pangan pokok mereka yang selama ini tergantung pada umbi-umbian bisa tercukupi. Jadi, tidak terus-terusan mengandalkan bantuan dari pihak luar. Kami upayakan masyarakat untuk bisa bergerak ke depan yang bisa memiliki ketahanan pangan yang baik,” kata Muhadjir.

Pemerintah menyiapkan dua strategi tangani longsor di Papua. Foto: Kemenko PMK

Bencana Longsor Dipicu Hujan Tinggi

Sementara itu, bencana longsor di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, dipicu oleh intensitas hujan tinggi sejak akhir Agustus 2023. Longsor terjadi di Distrik Anggruk dan Distrik Panggema, serta gagal panen di Distrik Amuma.

Longsor juga menyebabkan kekurangan bahan pangan dan kelaparan. Tercatat 22 penduduk meninggal dunia dalam periode Februari sampai dengan Oktober 2023. Pemerintah Kabupaten Yahukimo pun telah menyatakan status tanggap darurat bencana menghadapi bencana longsor ini.

BACA JUGA: Waspada Hujan Lebat dan Potensi Bencana Dampak Siklon Tropis Teratai

Upaya penanganan darurat bencana longsor telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Misalnya, seperti  pendistribusian bantuan pangan dan logistik oleh Kemensos dan BNPB. Selain itu, juga ada bantuan pesawat pengangkut untuk mengangkut bantuan ke daerah terdampak.

BNPB Salurkan Bantuan

Untuk penanganan lanjutan, BNPB akan memberikan bantuan untuk rumah warga terdampak yang mengalami rusak berat sebesar 60 juta dan rusak ringan 15 juta. Dukungan awal BNPB ini berupa logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Selain itu, akan ada rekontruksi atas kerusakan sarana prasarana dan pengembangan serta perbaikan jalur darat guna memperlancar transportasi antar distrik.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) gelar Aksi Nyata Revolusi Mental Bersih-bersih Gunung Gede Pangrango. Mereka melibatkan anak-anak muda di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

Aksi nyata Revolusi Mental Gerakan Bersih Gunung Gede Pangrango berkolaborasi dengan banyak pihak secara lintas sektor. Tujuan dari inisiasi ini untuk mewujudkan TNGGP lebih lestari.

“Selain itu, bisa membangun kesadaran bagi masyarakat sekitar, pendaki, wisatawan, dan mayarakat luas secara umum untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian alam TNGGP,” ujar Menko PMK Muhadjir Effendy saat sambutan Aksi Nyata Revolusi Mental Bersih Gunung Gede Pangrango, Selasa (19/09).

Menurut Muhadjir, pelibatan anak muda juga dapat menjadi instrumen amplifikasi yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Sehingga, dampak dari kegiatan bebersih ini dapat memberikan momentum yang kuat hingga bertahan di kemudian hari.

“Saya sangat kagum dengan geliat dan ketangkasan anak-anak muda yang tergabung di dalam berbagai komunitas yang sekarang ini ramai-ramai datang ke taman nasional untuk melakukan Aksi Nyata Revolusi Mental, yaitu bersih-bersih taman nasional ini,” ucapnya.

Kemenko PMK gelar Aksi Nyata Revolusi Mental Bersih-bersih Gunung Gede Pangrango. Foto: Kemenko PMK

Kegiatan pendakian dan bersih sampah berlangsung pada 17-19 September 2023 dengan tiga titik jalur pendakian. Jalur pertama berangkat 17 september dengan titik pusat pemungutan sampah di Surya Kencana.

Jalur kedua berangkat 18 September dengan titik pusat di Kandang Badak. Sementara, kegiatan bersih gunung di jalur ketiga bertempat di Air Terjun Cibereum. Jumlah sampah yang terkumpul di rute pertama Gunung Putri-Suryakencana sebanyak 220 kg. Berlanjut rute kedua Cibodas-Kandang Badak sebanyak 201,5 kg, dan rute ketiga Cibodas-Air Terjun sebanyak 61 kg.

Muhadjir juga mengimbau masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan sekitar. Kemudian, ia meminta pendaki maupun pengunjung tidak meninggalkan sampah di gunung.

“Bawalah sampah turun dan tinggalkan kenangan berkesan di tempat yang indah ini,” ujarnya.

Perlu Jalani Upaya Seimbang

Melansir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tercatat di tahun 2022, pendaki terdiri atas 5,1 juta wisatawan domestik dan 189 ribu wisatawan mancanegara. Tingginya angka kunjungan tersebut berdampak negatif, yakni banyaknya sampah yang ditinggalkan sembarangan.

Menurut Muhadjir, perlu upaya yang seimbang, misalnya pelestarian lingkungan, pengembangan olahraga petualangan mendaki gunung, dan pengembangan gunung sebagai destinasi wisata. Hal itu perlu dilakukan secara sinergis dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan.

“Oleh karena itu, manusianya harus disiapkan, generasi mudanya harus dibangun sedini mungkin, bahkan sejak dari kandungan, usia sekolah, hingga usia produktif,” imbuhnya.

Tanamkan Gerakan Nasional Revolusi Mental

Sementara itu, gerakan bersih gunung ini juga sebagai implementasi dari salah satu Gerakan Nasional Revolusi Mental, yaitu Gerakan Indonesia Bersih. Kegiatan bebersih gunung menjadi sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental. Di antaranya etos kerja, gotong royong, dan integritas.

”Banyaknya anak muda yang terlibat dari berbagai komunitas, Gerakan Nasional Revolusi Mental akan lebih mampu menggerakan masyarakat lebih luas untuk berubah menjadi lebih baik, dari pola pikir hingga tindakan sehari-hari,” pungkasnya.

Muhadjir berharap aksi kolaborasi ini akan berkelanjutan. Selain itu, memberikan dampak signifikan pada upaya pelestarian ekosistem taman nasional seperti gunung.

Lelang Jam Tangan untuk Lestarikan Lingkungan

Dalam kegiatan ini, Menko Muhadjir melelang jam tangan kesayangannya. Uang hasil lelang akan disumbangkan kepada pengelola TNGGP sebagai bentuk dukungannya dalam membantu melestarikan lingkungan di wilayah tersebut.

Sebab, di sana masih banyak sampah dari para pengunjung maupun pendaki. Pada saat kegiatan saja, ada banyak sampah yang terkumpul.

Jenis sampah tersebut terdiri dari kemasan botol plastik minuman, kemasan makanan ringan, kantong plastik sekali pakai, bungkus rokok, kemasan permen, dan tali pengikat kemasan. Aksi ini pun berhasil diikuti sebanyak 186 peserta. Sebagian besar dari mereka adalah para pendaki yang serius ingin berperan dalam menyelesaikan persoalan sampah.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) buat mitigasi El Nino untuk atasi kemiskinan ekstrem di Indonesia bagian timur. Fenomena El Nino ini akan berdampak pada kondisi pangan untuk masyarakat di sana.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono menyebut dari 3,3 juta jiwa yang saat ini mengalami kemiskinan ekstrem. Paling banyak berasal dari Indonesia bagian timur.

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya ketidakcukupan mendapatkan makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Fenomena El Nino berpengaruh besar terhadap sektor pertanian. Kekeringan yang lebih panjang dapat mengakibatkan ancaman bagi ketersediaan pangan.

Sekretaris Kemenko PMK, Andie Megantara mengatakan dalam menangani kemiskinan di wilayah Indonesia bagian timur, Kemenko PMK telah merancang sebuah strategi dan mitigasi yang berkaitan dengan kondisi El Nino.

“Kami di Kemenko PMK membuat semacam mitigasi berkaitan dengan kondisi El Nino. Sebab, kita tahu bahwa ketika harga pangan naik akan berpengaruh pada inflasi. Mau tidak mau hal itu akan menurunkan daya beli masyarakat,” kata Andie di acara Deputy Meet The Press, Rabu (23/8). 

Dalam mitigasi tersebut, Kemenko PMK sudah memiliki peta yang berisikan wilayah terdampak fenomena El Nino. Kemudian, pihaknya akan menyelaraskan dengan jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut.

Hal tersebut akan memberikan kepastian bagi Kementerian Negara atau Lembaga (K/L) untuk mengeksekusi. Kemudian, menyiapkan intervensi khusus apabila El Nino ini terjadi sampai 2024. Mitigasi seperti ini telah disiapkan khususnya di wilayah timur, lanjut Adi.

Kemiskinan Ekstrem Timbulkan Stunting

Permasalahan kemiskinan ekstrem juga beririsan dengan prevalensi angka stunting di Indonesia. Hal tersebut menjadi isu prioritas yang harus diselesaikan. Presiden telah menargetkan prevalensi angka stunting di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 14 %.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Y. B. Satya Sananugraha menegaskan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut.

“Salah satu cara yang kami lakukan dengan mengajak perusahaan tambang yang ada di Indonesia, paling tidak CSR-nya itu untuk percepatan penurunan stunting, minimal di sekitar wilayah perusahaannya,” jelas Satya.

Selain itu, penggalakan program Bapak Asuh Anak Stunting bagi ASN dan anggota Forkopimda untuk terlibat membantu pemenuhan gizi anak-anak stunting di wilayahnya masing-masing.

Tiga Strategi Pemerintah Hapus Kemiskinan

Sementara itu, Nunung menyebut ada beberapa strategi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024.

Pemerintah menyusun tiga strategi untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Pertama, melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat serta pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Konferensi pers penghapusan kemiskinan ekstrem di Kemenko PMK. Foto: Dini Jembar Wardani.

Strategi selanjutnya adalah mengimplementasikan berbagai kebijakan afirmatif, baik dari sisi refocusing anggaran, perbaikan data dan pensasaran, serta penguatan pelaksanaan program melalui pendekatan konvergensi.

“Dengan pendekatan konvergensi ini, dipastikan rumah tangga miskin tidak hanya menerima manfaat dari satu program saja, melainkan dari beberapa program. Sehingga, upaya penurunan akan menjadi lebih signifikan,” ungkap Nunung.

Putus Rantai Kemiskinan melalui Pendidikan

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Warsito, sejatinya antara kemiskinan dan pendidikan bagaikan ayam dan telur. Maka dari itu, pemerintah berusaha memotong rantai permasalahan angka kemiskinan melalui jenjang pendidikan.

“Melalui Perpres Revitalisasi Vokasi, presiden berusaha untuk memotong rantai kemiskinan melalui penanganan pengangguran dalam hal ini tidak ingin adanya lulus kejuruan yang nganggur,” ujar Warsito.

Hal tersebut sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri. Tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja bagi seluruh lulusan pendidikan di Indonesia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Seiring dengan masuknya musim kemarau yang melanda wilayah Indonesia mulai Juli hingga Oktober 2019, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam pengamatannya mencatat bahwa kemarau di tahun 2019 ini akan menyebabkan cuaca kering melebihi tahun-tahun sebelumnya.

Ancaman ini tentu akan berpengaruh kepada isu kekeringan dan Kebakaran Hutan serta Lahan (Karhutla).

Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Dody Usodo, mengatakan untuk bencana kekeringan, upaya yang telah dilakukan Kementerian dan Lembaga terkait dalam menghadapi darurat kekeringan yaitu pendistribusian air bersih sebanyak 7.045.400 liter, penambahan jumlah mobil tanki, hidran umum, pembuatan sumur bor, dan kampanye hemat air.

“Kekeringan tahun ini akan melebihi kekeringan pada tahun 2018. Itu risiko kita di daerah tropis. Satu daerah masih kena banjir, kena dampak karhutla, tapi ada juga dampak kekeringan di pesisir laut jawa,” ujar Dody pada konferensi pers mengenai Kesiapsiagaan Mengantisipasi Musim Kemarau dan Karhutla di Kemenko PMK, Selasa (30/07/2019).

BACA JUGA : Pemda Kalteng Pastikan Pembangunan Ibukota Baru Tidak Berada di Kawasan Gambut

Berdasarkan identifikasi BNPB, sebanyak 55 kepala daerah telah menetapkan Surat Keputusan Bupati dan Walikota Tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan yaitu di: Banten, Jawa Barat, DIYogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT.

Sementara itu, wilayah yang memiliki risiko sedang-tinggi terdampak cuaca kering teridentifikasi sebanyak 28 provinsi dengan luas wilayah 11.774.437 ha dan diperkirakan jiwa terpapar sebanyak 48.491.666 jiwa.

Sementara itu, menurut Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Dodo Gunawan, secara umum puncak musim kemarau akan terjadi di bulan Agustus. Hingga Juli 2019 menunjukkan 88% Zona Musim di Indonesia telah memasuki periode musim kemarau, sebagian besar Sumatera, Kalimanan Timur,Kalimantan Selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT sebagian Sulsel, Sulteng hingga Merauke.

Kiri ke Kanan : Tri Handoko Seto (BPPT), Dody Usodo (Kemenko PMK), Dodo Gunawan (BMKG). Foto: www.greeners.co/Dewi Purningsih.

“Puncak Musim Kemarau 2019 diprakirakan umumnya terjadi pada bulan Agustus 2019 sebanyak (67,5%) dan September sebanyak (14.6%). Hal ini mengakibatkan Hari Tanpa Hujan (HTH) Esktrem yang akan terjadi lebih dari 60 hari bahkan HTH terpanjang akan terjadi di wilayah Rambarangu NTT selama 126 hari,” ujar Dodo.

Hasil monitoring HTH ekstrem lebih dari 60 hari terjadi di Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur , Bali, NTB dan NTT. Bahkan di wilayah Jabar, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT ada beberapa wilayah terjadi HTH 90 – 120 hari.

Untuk masalah Karhutla, Kemenko PMK mencatat, terdapat beberapa provinsi rawan Karhutla mengalami kenaikan jumlah hotpsot pada periode yang sama tahun 2018 antara lain di: Riau, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara.

Sampai dengan 1 Juli 2019, sudah 5 Provinsi (Riau, Kalbar, Sumsel, Kalteng, Kalsel) dan 3 Kabupaten (Dumai. Sambas, Siak) telah menetapkan status siaga darurat Karhutla. Penetapan status siaga darurat ditindaklanjuti dengan pengaktifan Satgas Penanganan Bencana (PB) akibat Asap Karhutla di Sumsel, Riau dan Kalbar.

BACA JUGA : Musim Kemarau Datang, Penanganan Karhutla Diintensifkan

“Hotspot pada monitoring 28 Juli 2019 terdeteksi di Aceh, Jambi, Babel, Riau, Sumsel, Lampung, P. Jawa, NTT, NTB, P. Kalimantan, Sulsel, dan Sultra, secara umum hotspot 2019 masih dibawah tahun-tahun sebelumnya karena belum memasuki puncak kemarau,” ujar Dono.

Sejalan dengan hal diatas, BPPT juga menyiapkan pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), ini merupakan salah satu langkah paling efektif dalam rangka siaga darurat kebakaran hutan dan lahan maupun cuaca kering.

Tri Handoko Seto selaku Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT mengatakan bahwa hujan buatan dilakukan untuk mengoptimalkan potensi awan menjadi hujan untuk pembasahan lahan-lahan gambut dan pengisian embung-embung penampungan air untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas dan tidak terkendali.

“Sesuai dengan hasil rapat dari BMKG, BPPT, BNPB, disepakati bahwa dua posko di Halim dan Kupang akan dipakai. Namun sampai saat ini masih dalam persiapan jadi belum dilakukan penyemaian, mungkin akhir minggu ini akan dimulai. Karena masih menunggu pesawat milik TNI AU senggang,” ujar Seto.

Penulis: Dewi Purningsih