Jakarta (Greeners) – Ketergantungan industri hilirisasi nikel Indonesia pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan pasar baja tahan karat, membuat Indonesia berisiko kehilangan momentum kendaraan listrik global. Reformasi menuju energi dan teknologi rendah karbon menjadi kunci mewujudkan nilai ekonomi hijau nikel.

Laporan terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) berjudul Indonesia’s Nickel: Aimed at EVs, but Still Parked in Stainless Steel mengungkapkan bahwa 83% produksi nikel Indonesia pada 2025, masih diserap sektor baja tahan karat. Hanya 17% yang masuk ke rantai pasok baterai kendaraan listrik.

Di sisi lain, kendaraan berbasis mesin pembakaran internal ((Internal Combustion Engine/ICE) masih mendominasi pasar global. Akibatnya, sebagian besar nikel Indonesia tetap terikat pada industri kendaraan berbahan bakar fosil. Hal ini menyebabkan narasi “nikel hijau” menjadi tidak sejalan dengan arah transisi kendaraan listrik dunia.

Tantangan lain muncul dari meningkatnya penggunaan baterai lithium iron phosphate (LFP) yang lebih murah dan tahan lama. Di China, pangsa LFP telah melampaui 80% dan mulai diadopsi di Eropa. Ini menandakan potensi permintaan nikel ke depan tidak sebesar yang diperkirakan. Tren ini juga berpeluang terjadi di Indonesia, seiring ekspansi produsen kendaraan listrik asal China.

Analis CREA, Syahdiva Moezbar, menilai ambisi Indonesia dalam pengembangan nikel untuk kendaraan listrik belum imbang dengan kesiapan teknologi dan rantai pasok domestik. Ia menekankan pentingnya pengembangan teknologi pemurnian canggih seperti High-Pressure Acid Leaching (HPAL). Teknologi ini untuk menghasilkan produk bernilai tinggi dan mengurangi ketergantungan pada baja tahan karat.

“Dengan memperkuat transfer teknologi, Indonesia dapat mengubah risiko sistemik dari paradoks ‘nikel kotor’ menjadi ketahanan industri dan keberlanjutan sektor nikel dalam jangka panjang,” kata Syahdiva dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4).

Perencanaan Lebih Matang

Sementara itu, industri nikel nasional saat ini masih didominasi teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang menyumbang sekitar 80% produksi. Metode ini lebih boros energi dan masih bergantung pada PLTU captive, yang kapasitasnya diproyeksikan mencapai 31 gigawatt (GW).

Ketergantungan pada energi berbasis batu bara, ditambah minimnya perencanaan lokasi industri yang dekat dengan sumber energi terbarukan, membuat jejak karbon sektor ini tetap tinggi. Kondisi ini berpotensi menghambat akses produk nikel Indonesia ke pasar kendaraan listrik premium. Terutama dengan adanya regulasi lingkungan yang semakin ketat, termasuk kebijakan baterai di Uni Eropa yang mewajibkan transparansi jejak karbon.

Analis CREA lainnya, Katherine, menegaskan bahwa pengurangan ketergantungan pada PLTU captive bukan sekadar agenda lingkungan. Namun, hal ini juga strategi industri jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, transformasi menuju industri nikel rendah karbon harus dibarengi dengan perencanaan tata ruang yang lebih matang. Ini termasuk penempatan fasilitas industri di dekat sumber energi terbarukan. Tanpa itu, pembangunan aset beremisi tinggi justru akan mengunci ketergantungan karbon dalam jangka panjang.

“Hanya ketika Indonesia berhenti membangun aset karbon tinggi baru, barulah ‘nikel hijau’ dapat bertransformasi dari sekadar label menjadi realitas yang memiliki nilai insentif dari sisi finansial maupun operasional,” ujar Katherine.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Harga minyak berfluktuasi tajam akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto merespons situasi ini dengan kembali mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) secara masif. Untuk mewujudkan target tersebut, pelaku industri otomotif punya peluang untuk memperluas kendaraan listrik.

Krisis energi kini terjadi akibat penutupan Selat Hormuz. Hal ini menjadi alarm akan rentannya ketahanan energi nasional ketika terjadi fluktuasi harga dan pasokan minyak global. Transisi ke kendaraan listrik berpotensi menjadi strategi kunci bagi Indonesia. Solusi ini bisa mengatasi masalah dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Namun, percepatan transisi menuju kendaraan listrik akan sulit terealisasi tanpa kontribusi pelaku industri otomotif yang telah puluhan tahun beroperasi di Indonesia. Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan mengatakan bahwa produsen otomotif seharusnya membaca momentum krisis BBM sebagai peluang untuk memperbesar pasar kendaraan listrik di Indonesia.

Menurut Dwi, peran automaker akan menjadi sangat krusial dalam membantu percepatan pengembangan pasar EV di Indonesia. Hal ini perlu dukungan dari pemerintah untuk menciptakan permintaan EV.

“Dengan respons cepat peralihan ke EV saat ini, kita akan terus akan melepas ketergantungan energi dan membangun ketahanan energi lebih kuat.” ujar Dwi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/4).

Imbangi Percepatan Elektrifikasi

Selama ini, pemerintah dan perusahaan otomotif dinilai cenderung hanya berfokus pada hilirisasi di sektor hulu. Terutama melalui produksi nikel dan baterai, tanpa diimbangi percepatan elektrifikasi kendaraan di sisi hilir. Padahal, ekspansi tambang nikel yang masif telah memicu deforestasi, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial di berbagai wilayah. Salah satunya di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.

Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien mengatakan bahwa agresivitas di sektor hulu tanpa pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak transisi energi, tanpa benar-benar menghadirkan manfaatnya.

“Hingga kini, mereka belum merasakan keuntungan dari kendaraan listrik, salah satunya karena perusahaan otomotif masih pasif dalam mendistribusikan kendaraan listrik di Indonesia,” ujar Andi.

Dwi juga mengungkap bahwa kendaraan listrik menciptakan efisiensi biaya yang signifikan. Biayanya 2-3 kali lebih murah per kilometernya daripada kendaraan BBM konvensional. Hal ini utamanya karena harga listrik lebih stabil dibandingkan harga minyak global.

Dalam jangka panjang, pengurangan proporsi impor BBM juga berpotensi memperbaiki neraca perdagangan. Bahkan, bisa mengurangi biaya subsidi energi yang selama ini mencapai 20% dari APBN.

Perbaiki Sektor Hulu

Sementara itu, elektrifikasi juga penting untuk transportasi publik. Dwi menegaskan bahwa investasi yang sangat besar pada sektor ini akan menghindarkan Indonesia dari risiko pergeseran ketergantungan energi.

Pengembangan transportasi publik berbasis listrik seperti bus, kereta, dan angkuta massal lainnya, menurut Dwi, menjadi kunci untuk memastikan transisi energi tidak hanya rendah karbon, tetapi juga efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Akselerasi untuk beralih pada kendaraan listrik di Indonesia pun harus memerhatikan perbaikan di sektor hulu. Meminjam prinsip pada dunia otomotif “fast but not reckless”. Hal ini berarti percepatan produksi kendaraan listrik juga harus disertai komitmen dan upaya nyata perbaikan tata kelola sumber daya alam yang ketat, agar tidak menimbulkan masalah.

Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral kritis seperti nikel, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Pemerintah juga perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kawasan industri dan proyek hilirisasi.

Dwi menambahkan, perusahaan otomotif juga perlu memiliki komitmen tata kelola. “Produsen dan investor wajib menerapkan praktik due diligence pada rantai pasok bahan baku kendaraan, lalu memastikan perlindungan hak masyarakat adat, dan tentunya melaporkan dampak lingkungan secara terbuka,” tegasnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Studi dari Clean Air Asia mengungkap bahwa transisi ke kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) hingga 100% berpotensi mencegah 36% kematian dini atau setara 700 ribu jiwa pada 2060. Namun, perlu penguatan kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk mempertahankan pertumbuhan adopsi tinggi, mengingat keterbatasan daya beli masyarakat.

Direktur Clean Air Asia, Ririn Radiawati Kusuma mengungkapkan bahwa dampak Indonesia mempertahankan pasar kendaraan berbahan bakar fosil, cukup signifikan bagi masyarakat. Tanpa perubahan kebijakan transportasi, pertumbuhan kendaraan bermotor akan meningkatkan emisi mencapai lebih dari 160 ribu metrik ton dan konsentrasi PM2,5 mencapai 85 µg/m³ pada 2060.

Pada tahun yang sama, paparan PM2,5 dapat menyebabkan sekitar 1,8 juta kematian dini per tahun serta peningkatan kasus penyakit pernapasan. Kematian dini tersebut juga berdampak pada hilangnya sumber utama penghasilan keluarga dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat secara nasional luas.

Hasil riset Clean Air Asia menunjukkan, transisi ke kendaraan listrik dapat secara signifikan memangkas emisi dan konsentrasi PM2,5. Bahkan, semakin tinggi tingkat adopsi kendaraan listrik, semakin banyak kematian dini akibat polusi udara yang dapat dicegah.

“Dengan adanya adopsi EV yang ambisius dan agresif hingga 100%, 36% kematian dini dapat kita cegah, setara dengan 700 ribu jiwa pada 2060. Proyeksi ini masih menghitung bahwa sumber listriknya masih menggunakan batu bara. Bayangkan, jika ada transisi energi bersih, maka manfaatnya akan lebih besar,” kata Ririn dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/12).

Tren Kendaraan Listrik Belum Cukup Signifikan

Meski demikian, tren adopsi kendaraan listrik saat ini belum cukup signifikan mengubah struktur transportasi nasional. Head Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho mengungkapkan bahwa struktur daya beli mobil nasional terkunci dalam segmen yang sangat rendah.

Mayoritas rumah tangga hanya mampu membeli mobil dengan harga di bawah Rp200 juta. Hal ini masih didominasi oleh mobil berbahan bakar fosil. Artinya, kesenjangan daya beli menjadi salah satu penghambat penetrasi kendaraan listrik.

“Oleh sebab itu, jika pemerintah ingin mendorong transisi ke kendaraan listrik yang lebih cepat, seharusnya ada dukungan kepada masyarakat Indonesia secara finansial. Salah satunya dengan melanjutkan insentif,” kata Andry.

Andry menambahkan, salah satu sumber pembiayaan untuk insentif tersebut adalah cukai emisi. Pengenaan cukai emisi, dapat meningkatkan harga relatif kendaraan beremisi tinggi sehingga mempersempit kesenjangan harga dengan kendaraan listrik. Selain itu, kebijakan ini dapat digunakan untuk membiayai insentif kendaraan listrik tanpa menambah beban fiskal negara.

Simulasi INDEF menunjukkan, negara berpotensi memperoleh minimal Rp37,7 triliun per tahun dari cukai emisi. Pengenaan cukai ini berdasarkan intensitas emisi kendaraan dengan asumsi cukai emisi mulai dari 10% hingga 30% terhadap harga jual kendaraan.

Dengan demikian, pemerintah perlu mereformasi undang-undang barang kena cukai dengan memasukkan aspek lingkungan. Khususnya emisi dari kendaraan bermotor. Kemudian pemerintah juga perlu menetapkan definisi dan metodologi pengukuran emisi yang baku dalam satu standar yang resmi.

Terakhir, pemerintah  perlu mengunci earmarking atau pengalokasian khusus dari penerimaan cukai tersebut. Hal tersebut penting agar masyarakat tidak mempertanyakan penggunaan penerimaan dari cukai ini.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Sebuah perusahaan rintisan asal Jerman, Voltfang, menemukan cara inovatif untuk memanfaatkan baterai kendaraan listrik (EV) yang sudah tak terpakai. Baterai-baterai ini mereka uji, perbaiki, dan susun kembali ke dalam unit seukuran lemari es besar. Hasilnya, sistem penyimpanan energi yang dapat digunakan oleh rumah tangga dan bisnis untuk menyimpan kelebihan energi dari sumber matahari dan angin.

Phys melansir bahwa pada Agustus ini, Voltfang resmi membuka fasilitas industri pertamanya di Aachen, dekat perbatasan Belgia dan Belanda. Lokasi ini kini menjadi fasilitas terbesar di Eropa yang fokus pada perbaikan dan penggunaan kembali baterai lithium-ion bekas.

Menurut CEO Voltfang, David Oudsandji, fasilitas ini bisa membantu Jerman sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Eropa. Selain itu, dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mempercepat transisi ke energi ramah lingkungan.

BACA JUGA: Recycle Experience Hidupkan Kembali Mainan Bekas Lewat Karya Seni

Walaupun ada banyak panel surya dan turbin angin di Jerman, kapasitas penyimpanan energi masih belum memadai. “Kami ingin memastikan kedaulatan Eropa dalam penyediaan energi dengan memungkinkan produksi energi terbarukan melalui penyimpanan,” ujar Oudsandji.

Energi dari matahari dan angin ini memang bisa dihasilkan dalam jumlah besar, tetapi tantangannya adalah menyimpannya secara merata dan mendistribusikannya ketika dibutuhkan. Terutama pada musim dingin, saat sinar matahari dan angin sangat minim. Dalam kondisi seperti ini, Jerman kadang terpaksa mengimpor listrik dari reaktor nuklir Prancis atau pembangkit batu bara Polandia.

Untuk menjaga keamanan pasokan, pemerintah Jerman berencana membangun sekitar 20 pembangkit listrik berbahan bakar gas pada 2030. Namun, rencana ini mendapat kritik dari aktivis lingkungan karena bertolak belakang dengan target Jerman mencapai netral karbon pada 2045

Baterai Bekas Terbatas

Di balik inovasinya, Voltfang berdiri pada tahun 2020 oleh tiga mahasiswa teknik. Target mereka adalah mampu memproduksi sistem penyimpanan energi sebesar 1 gigawatt-jam (GWh) per tahun pada 2030, cukup untuk memenuhi kebutuhan energi sekitar 300 rumah.

Di fasilitas Voltfang, teknisi menerima baterai EV bekas dan mengujinya untuk melihat apakah masih layak pakai. Baterai yang lolos uji akan ditempatkan dalam kotak besar yang bisa menyimpan listrik. Inovasi ini mirip power bank raksasa untuk rumah tangga atau usaha kecil.

Di sisi lain, pasar penyimpanan energi stasioner di Jerman sedang tumbuh pesat. Kapasitasnya meningkat dari 2,5 GWh pada 2022 menjadi sekitar 6 GWh di akhir 2024, menurut konsultan bisnis Roland Berger, Marc Sauthoff. Ini menunjukkan bahwa permintaan akan sistem penyimpanan energi terus meningkat.

BACA JUGA: Lampu Farolito, Perpaduan Tradisi dan Bioplastik Ramah Lingkungan

Namun, tantangan tetap ada. Jumlah baterai bekas yang tersedia masih terbatas karena sebagian besar kendaraan listrik masih tergolong baru. Selain itu, baterai baru buatan China kini lebih efisien dan murah, membuat persaingan semakin ketat. Oudsandji mengakui bahwa memperbaiki baterai lama lebih rumit dibanding membeli yang baru, tapi menurutnya, keuntungan lingkungan dan sosial jauh lebih besar.

“Namun. keuntungan besarnya adalah lebih berkelanjutan. Lebih murah dan memungkinkan kita menciptakan ekonomi sirkular, sehingga menjamin kemandirian Eropa dalam penyediaan sumber daya,” ungkapnya. 

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan mendorong transportasi publik hijau berbasis listrik. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa tidak semua pemerintah daerah (pemda) siap mengimplementasikan inisiatif ini. Sebab, pemda tidak terbiasa mengelola biaya investasi yang diperlukan.

“Mereka hanya terbiasa menyiapkan biaya operasional, bukan biaya investasi. Padahal, dalam transportasi hijau ini perlu investasi sementara. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan insentif untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan investasi di sektor hijau,” ujar Airlangga dalam acara kumparan Green Initiative Conference 2024 di Jakarta, Selasa (24/9).

Saat ini, Indonesia berkomitmen dalam Enhanced Nationally Determined Contribution. Hal itu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari lima sektor. Di antaranya energi (termasuk transportasi), proses industri, limbah, pertanian, dan kehutanan.

BACA JUGA: RI-Jepang Kerja Sama untuk Kurangi Emisi dari Industri Otomotif

Pada tahun 2022, inventarisasi emisi dari sektor energi mencapai 727,33 juta ton karbon dioksida (CO2). Sebesar 21,85 persen berasal dari transportasi. Pada tahun 2023, konsumsi energi sektor transportasi mencapai 448,5 juta Barrel of Oil Equivalent (BOE), atau 36,74 persen dari total konsumsi energi di Indonesia.

Pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan berbasis listrik dan baterai untuk menekan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan proyeksi, jumlah kendaraan listrik dan berbasis baterai akan meningkat signifikan pada tahun 2035.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur untuk kendaraan bermotor listrik dan menerapkan digitalisasi dalam transportasi. Penerapan transportasi hijau, terutama untuk transportasi publik, semakin menjadi prioritas.

Belum Ada Pasar Sekunder Kendaraan Listrik

Per April 2024, jumlah kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia mencapai 133.225 unit. Kendaraan listrik itu terdiri dari 109.576 kendaraan roda dua, 320 roda tiga, 23.238 roda empat, 10 kendaraan komersial, dan 81 bus listrik. Jumlah ini meningkat daripada tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023 hanya mencapai 116.438 unit.

Namun, Airlangga menegaskan bahwa masih ada tantangan lain dalam mendorong transportasi listrik di Indonesia. Salah satunya adalah belum adanya pasar sekunder atau pasar barang bekas untuk kendaraan berbasis listrik.

Selain mendorong kendaraan umum berbasis listrik, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah juga perlu memberikan insentif untuk kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor. Insentif ini dapat berupa subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang ditanggung oleh pemerintah.

Dorong Biodiesel

Sebagian besar penggunaan energi di sektor transportasi masih bergantung pada bahan bakar minyak (BBM), baik bensin maupun solar. Dalam upaya mendekarbonisasi sektor ini, pemerintah tidak hanya mendorong transportasi listrik, melainkan juga memanfaatkan biodiesel.

Biodiesel merupakan bahan bakar minyak yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Salah satu jenis biodiesel yang digunakan adalah B35, yang merupakan campuran bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit dan solar dengan perbandingan 35:65.

BACA JUGA: Charging Station Kendaraan Listrik Kini Hadir di Kantor KLHK

Hingga tahun 2023, pemanfaatan biodiesel dalam negeri telah mencapai 54,52 juta kiloliter. Pemanfaatan ini berhasil menurunkan impor solar dan menghemat devisa sebesar Rp404,32 triliun. Selama periode 2018 hingga 2024, volume biodiesel yang tersalurkan mencapai 63,04 juta kiloliter.

Program biodiesel ini merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 358 juta ton CO2 dari sektor energi. Jumlah tersebut sebesar 12,5% dari skenario Business as Usual (BAU) pada tahun 2030.

“Kami juga merencanakan BBM dengan jenis B40 bakal digunakan pada tahun 2025 sebagai pengganti B35,” ungkap Airlangga.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat kerja sama dengan Jepang dalam bidang elektrifikasi kendaraan dan bahan bakar Carbon Neutrality (CN), termasuk bio-fuel. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk menekan emisi karbon dan netralitas karbon pada industri otomotif.

Netralitas karbon merujuk pada kondisi di mana jumlah karbon dioksida (CO2) yang dilepaskan ke atmosfer, setara dengan jumlah karbon dioksida yang diserap dari atmosfer.

BACA JUGA: Tanaman Jarak, Biofuel yang Gagal Berkembang

Netralitas karbon juga bisa berarti mencapai keseimbangan antara emisi gas rumah kaca dengan kemampuan alam atau teknologi untuk menyerap gas-gas tersebut. Hal ini penting sebagai upaya mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Sebab, CO2 merupakan gas utama penyebab efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global.

Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Putu Juli Ardika mengatakan bahwa Kemenperin dan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Jepang telah menjadi partner strategis dalam kerja sama yang berkelanjutan.

“Sebagai salah satu leader dalam industri otomotif di dunia, Jepang merupakan mitra utama dalam komitmen Indonesia terhadap pengembangan sektor otomotif. Terutama dalam mencapai netralitas karbon,” ungkap Putu pada acara The 5^th Automotive Dialogue Indonesia-Japan di Jakarta, Jumat (28/6).

Putu juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi karbon. Indonesia berkomitmen pada multiple pathways approach dalam mengurangi emisi.

Komitmen itu mencakup promosi kendaraan elektrifikasi (xEV) termasuk Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan Battery Electric Vehicle (BEV) serta Fuel-Cell, dan pengembangan kendaraan flexible-fuel yang adaptif menggunakaan bahan bakar nabati atau BBN (biofuel) ataupun gas, serta peningkatan efisiensi bahan bakar.

Sementara itu, saat ini Indonesia juga memiliki strategi dan kebijakan pengembangan Electric Vehicle (EV). Strategi tersebut mencakup peta jalan pengembangan EV, ekosistem EV, dan investasi untuk industri EV baru di Indonesia.

Jepang Jalin Kerja Sama dengan Negara ASEAN

Sementara itu, Direktur Jenderal Sekretariat Menteri Kebijakan Perdagangan (Biro Industri Manufaktur), METI Jepang, Tanaka Kazushige menyampaikan bahwa saat ini telah terjalin kerja sama antara Jepang dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.

“Kerja sama ini dalam penurunan emisi dan penguatan ekspor otomotif. Kunci dari hal tersebut adalah adanya co-creation,” ujarnya.

BACA JUGA: LIPI Kembangkan Bioetanol dari Limbah Kelapa Sawit

Tanaka juga mengatakan, untuk mencapai penurunan emisi diperlukan multi-pathways, antara lain melalui penerapan bahan bakar bio-fuel.

“Bio-fuel juga menjadi perhatian yang besar bagi Jepang, dan beberapa perusahaan di Jepang juga mempunyai teknologi ini,” terangnya.

Potensi Bioetanol

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa Bioetanol merupakan salah satu bahan bakar kekuatan besar di Indonesia. Sebab, Indonesia memiliki resource yang cukup melimpah.

Eniya juga menyebutkan bahwa dalam upaya penurunan emisi sektor transportasi, tidak ada single solution untuk mengatasinya. Tetapi perlu multipath-ways termasuk biofuel, bioetanol, bio-aftur dan free-bio-fuel yang lainnya, termasuk hidrogen.

Dalam pengembangan biofuel, Kementerian ESDM telah mengembangankan penelitian terkait bio-aftur. Bio aftur di sektor industri pesawat terbang kini telah berhasil dalam uji coba, 2,4 persen.

“Sekarang sedang dikaji tahun berapa dapat diterapkan. Kemudian, saat ini sedang didiskusikan terkait roadmap-nya dengan Kemenko Marves dan Kemenperin,” ujar Eniya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menteri LHK Siti Nurbaya meresmikan dua unit charging station kendaraan listrik atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di areal Gedung Manggala Wanabakti, Kantor Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta, Minggu (9/6). Peresmian itu sekaligus menjadi momen dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Dengan adanya charging station atau SPKLU, pengguna kendaraan listrik kini memiliki akses yang lebih mudah dan nyaman untuk mengisi daya baterai kendaraan mereka. Kehadiran SPKLU juga menunjukkan keseriusan pemerintah dan pihak terkait dalam membangun infrastruktur yang memadai. Hal itu demi mendorong adopsi kendaraan listrik di masyarakat.

“Pemasangan dua unit SPKLU di lingkungan KLHK ini merupakan langkah penting dalam mendukung perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” ujar Siti.

BACA JUGA: Nafas Indonesia: Polusi Udara pada Maret 2023 Meningkat 200 %

SPKLU di Manggala Wanabakti ini dilengkapi dengan 2 tipe, yaitu fast dan medium charging. Waktu pengisian untuk kendaraan hanya 30 menit dan biaya Rp2.466,78/kWh.

“Saya mengarahkan seluruh Eselon I KLHK untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Hal ini agar menjadi contoh dan dapat diterapkan oleh unit-unit lainnya,” tambah Siti.

Selain itu, saat ini juga konversi kendaraan sepeda motor konvensional yang pegawai KLHK miliki sudah mulai untuk beralih ke kendaraan listrik, bersama komunitas elders. 

Sebelum peresmian SPKLU, KLHK melakukan kampanye penggunaan kendaraan listrik berupa Fun Riding atau konvoi motor listrik. Konvoi itu mereka lakukan dari Kantor Pusat KLHK Kebon Nanas ke Kantor Pusat KLHK Manggala Wanabakti. Para pengendara motor tersebut telah menempuh jarak sekitar 12,3 kilometer (km).

KLHK berharap kampanye penggunaan kendaraan ramah lingkungan ini bisa menginspirasi banyak orang. Khususnya, untuk mengambil langkah nyata dalam menjaga lingkungan.

“Mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal dari perubahan besar menuju lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan,” ucap Siti.

Charging Station kendaraan listrik kini hadir di KLHK. Foto: KLHK

PLN Bantu Membangun SPKLU

Siti mengapresiasi partisipasi aktif para pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Misalnya, komunitas motor listrik dan para sponsor yang telah mendukung acara ini. Siti pun mengapresiasi PT. PLN (Persero) yang sudah membantu membangun SPKLU.

Pemerintah juga telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik. Hal itu sebagai bagian dari strategi untuk mengendalikan pencemaran udara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Salah satu langkah konkret yang pemerintah ambil yakni dengan meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong produksi dan penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri.

BACA JUGA: Subsidi Motor Listrik Dinilai Bakal Bebani Negara

“Kebijakan juga bertujuan untuk membangun infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya listrik yang tersebar di berbagai wilayah,” tambah Siti.

Berdasarkan data Si-Umi (Sistem Uji Emisi Nasional KLHK) hingga 2 Juni 2024, total kendaraan yang KLHK uji bersama pemda sebanyak 20.119 kendaraan bermotor dengan persentase ketaatan yaitu 88%.

Persentase ketidaktaatan terbesar dilakukan roda 4 solar dengan 29% melampaui Baku Mutu Emisi, dan roda 4 bensin hanya 6% melampaui Baku Mutu Emisi. Kemudian sepeda motor dengan 22% melampaui Baku Mutu Emisi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pemberian subsidi pembelian kendaraan listrik harus diikuti dengan upaya edukasi dan sosialisasi untuk menyuburkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Salah satunya melalui pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 oleh PERIKLINDO dan Dyandra Promosindo.

Setelah berhasil pada pameran perdananya tahun 2022 lalu, PEVS kembali hadir pada 17 hingga 21 Mei 2023 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

President Director Dyandra Promosindo Daswar Marpaung mengatakan, masyarakat Indonesia tak sekadar membutuhkan subsidi pembelian kendaraan listrik. Tapi juga pentingnya edukasi dan sosialisasi kendaraan listrik menuju net zero emission tahun 2060.

“Karena saat ini yang masih menjadi masalah dalam masyarakat adalah kekhawatiran penggunaan baterainya seperti apa, lalu tempat charge bagaimana. Ini yang PEVS lakukan sebagai sarana edukasi dari para ahli untuk masyarakat luas,” katanya dalam media gathering PEVS 2023, di Jakarta, baru-baru ini.

Ia menambahkan, keberadaan wadah atau sarana edukasi sangat penting. Sebab, dari sinilah memunculkan pengetahuan dan minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik. “Kalau masyarakat tahu keuntungannya, mereka pasti minat. Dan subsidi bisa dimanfaatkan,” imbuhnya.

Daswar menilai, pertumbuhan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik mulai meningkat. Ini terlihat dari pameran IIMS 2023 lalu, masyarakat lebih menyukai electic vehicle (EV) daripada kendaraan konvensional.

Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan subsidi motor listrik selama dua tahun, yakni tahun 2023 dan 2024 untuk satu juta motor listrik. Adapun rinciannya untuk 200.000 motor listrik baru serta 50.000 motor listrik konversi selama tahun 2023.

Sementara untuk mobil listrik hanya untuk dua produsen, yakni Hyundai dan Wuling, dengan produk Ioniq 5 dan Air EV.

Kendaraan listrik bebas emisi karbon dan polusi. Foto: Shutterstock

Kendaraan Listrik Selamatkan Generasi Masa Depan

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO), Moeldoko menyatakan kendaraan listrik dapat menyelamatkan generasi mendatang. Pasalnya, dengan semakin menguatnya ekosistem kendaraan listrik maka akan berdampak sedikit terhadap polusi udara.

“Dengan demikian tingkat kesehatan masyarakat Indonesia semakin terjamin karena kualitas udara lebih baik,” jelas dia.

Membaiknya kualitas udara juga berdampak positif terhadap berbagai sektor. Misalnya, beban jaminan sosial negara untuk masyarakat akan berkurang hingga menumbuhkan sektor lain.

“Jika karbon berkurang, pasti usia akan meningkat, beban BPJS akan berkurang, beban jaminan sosial negara kepada rakyat juga akan berkurang. Jadi, nanti bisa kita alihkan untuk membangun sektor yang lain yang juga bermanfaat untuk masyarakat,” papar Moeldoko.

Selain itu, pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik berdampak positif pada pengurangan bahan bakar fosil.

Ia mendorong keterlibatan berbagai pihak, seperti para stakeholders dan masyarakat untuk menyemarakkan kendaraan listrik. Moeldoko juga berharap, PEVS 2023  mampu menjadi pembangkit kesadaran akan dampak positif kendaraan listrik. “Apalagi sekarang pemerintah telah memberikan insentif yang besarannya cukup baik,” ucapnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Nafas Indonesia menampilkan data terbaru polusi udara selama bulan Maret 2023. Terungkap polusi udara hampir meningkat 200 %. Lima kota besar menunjukkan kualitas udara yang tidak sehat.

Pantauan sensor Nafas Indonesia menunjukkan lima kota besar itu yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bandung, Surabaya dan Medan. Adapun rata-rata mingguan PM2.5 tertinggi oleh Kota Bandung sebesar 47 ug/m3. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan batas aman paparan polusi udara maksimal 5 ug/m3.

Co Founder Nafas Piotr Jakubowski menyatakan, tren kenaikan polusi PM2.5 terlihat sejak minggu ke tiga hingga minggu ke empat bulan Maret. Rekor tertinggi tingkat polusi udara bulan Maret bukan di DKI Jakarta, tapi di Kota Bandung.

Kemudian Surabaya menyusul dengan nilai 44ug/m3 minggu ke empat, lalu Yogyakarta sebesar 41 ug/m3, dan DKI Jakarta sebesar 37 ug/m3.

“Di Kota Bandung pada minggu pertama hanya 15ug/m3, tapi meningkat minggu ke dua 39ug/m3 dan minggu ketiga 47ug/m3,” katanya dalam webinar bertajuk “Buka Data Nafas”, di Jakarta, Kamis (6/4).

DKI Jakarta kerap kali disebut-sebut sebagai penyumbang pencemaran udara terbesar. Namun, sepanjang bulan Maret ini peringkat tertinggi pencemaran PM2.5 tertinggi bulan sepanjang bulan Maret justru di Kota Medan sebesar 42ug/m3.

Kemudian Tangerang Selatan 41ug/m3 dan Depok sebesar 39 ug/m3. Sementara DKI Jakarta justru berada di peringkat 10 dengan nilai 32 ug/m3.

Polusi Udara di Tangerang Selatan

Selain karena oleh faktor atmosfer dan angin, sumber dan jumlah konsentrasi udara berpengaruh signifikan terhadap polusi udara. Tangerang Selatan misalnya, yang hampir secara konsisten masuk ke dalam tiga besar dengan tingkat PM2.5 terbesar sejak tahun 2022 hingga Maret 2023 ini.

Ada beberapa sumber pencemaran udara di Tangerang Selatan. Mulai dari pembakaran sampah, jumlah kuantitas konstruksi, serta pencemaran bawaan dari wilayah selatan Tangerang Selatan yang mempunyai pabrik besar.

Imbasnya, angin membawa polusi tersebut ke wilayah ini. “Tergantung kecepatan dan arah angin pencemaran itu lalu terbawa ke Tangsel,” imbuhnya.

Kendaraan listrik jadi kendaraan masa depan karena rendah atau bahkan nol emisi. Foto: Shutterstock

Percepatan Penanganan 

Ia mendorong adanya percepatan menangani permasalahan pencemaran udara. Misalnya melalui transisi pada sektor energi, transportasi, serta pengelolaan sampah yang berkontribusi besar terhadap emisi karbon.

“Untuk jangka panjang kita harus mempercepat permasalahan ini yakni dengan menangani di sumber. Bukan sekadar “manipulasi” faktor alam,” tandasnya.

Piotr juga mendukung transisi yang kini digaungkan agar beralih menggunakan kendaraan listrik. Ia menilai, langkah ini merupakan terobosan mengurangi dampak buruk pencemaran udara, baik bagi lingkungan dan kesehatan.

Bersama dengan salah satu merek mobil ternama, yakni Mercedes, ia telah menemukan bahwa emisi karbon yang dihasilkan mobil bertenaga listrik lebih rendah 20 hingga 30 % daripada kendaraan konvensional. “Meski listrik juga dari batu bara, tapi untuk jangka panjang ini lebih bagus daripada kendaraan konvensional,” ungkapnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Tarif KRL bakal naik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menyebut, wacana tersebut justru berpotensi mendorong kenaikan beban polusi udara di Jakarta. 

Aktivis Walhi DKI Jakarta Muhammad Aminullah melihat peluang beralihnya masyarakat pengguna KRL ke kendaraan pribadi sangat tinggi. 

“Ketika kendaraan umum tidak lagi murah, bukan tidak mungkin masyarakat pindah ke kendaraan pribadi,” kata dia kepada Greeners, Selasa (3/1).

Dengan kenaikan tarif KRL ini masyarakat akan berpikir ulang untuk menggunakan kendaraan umum. Padahal, kendaraan umum berperan menekan angka kecelakaan, polusi udara dan emisi gas rumah kaca.

“Sebaliknya, kendaraan pribadi justru menjadi salah satu sumber polusi terbesar di Jakarta,” kata dia.

Dampak kenaikan tarif KRL juga memicu keengganan masyarakat untuk menggunakan KRL sebagai transportasi publik.

Isu kenaikan tarif KRL ramai menjadi perbincangan di media sosial. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut akan ada penyesuaian tarif KRL bagi masyarakat berpenghasilan tinggi pada tahun 2023.

Pemerintah mengungkapkan ada dua skema pembayaran, bagi penumpang mampu dan kurang mampu. Tiketnya pun nanti akan berbeda. Tujuannya agar subsidi pada PT KCI tepat sasaran.

Namun menurut pria yang akrab disapa Anca ini, subsidi tiket KRL bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu dan tidak. Tapi peran transportasi publik yang terus mendapat dukungan melalui subsidi pengguna kendaraan umum.

“Jakarta sedang bertarung dengan kemacetan dan polusi udara. Sudah sepatutnya pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan mendukungnya, bukan mencabut subsidinya,” ungkapnya.

Alihkan Subsidi Motor Listrik ke Transportasi Massal

Daripada mencabut subsidi KRL bagi kalangan berpenghasilan tinggi, sambung Anca pemerintah sebaiknya mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi. 

“Menurut data BPS, angka sepeda motor dan mobil penumpang di Jakarta sudah mencapai 20,66 juta unit,” imbuhnya.

Senada dengannya, pengamat transportasi Universitas Indonesia Alviansyah menyatakan, dalam konteks tarif angkutan umun, ada perbedaan antara tarif teknis dan tarif publik. Tarif teknis dihitung berdasarkan biaya operasional yang faktual.

Sedangkan, tarif publik yang dikenakan kepada publik dan biasanya lebih rendah dibanding tarif teknis karena berdasarkan daya beli masyarakat dan selisihnya merupakan kewajiban pemerintah (subsidi).

“Subsidi di sini adalah kewajiban pemerintah dalam memberikan layanan publik sesuai amanah konstitusi,” kata dia.

Kondisi kemacetan di ibu kota. Kendaraan pribadi mendominasi. Foto: Shutterstock.

Beban Ongkos Cost per Miles 

Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno dari Unika Soegijapranata Semarang menyatakan, pemerintah seharusnya tak hanya berfokus pada KRL. Akan tetapi juga pada kendaraan penunjang untuk menuju ke stasiun atau cost per miles yang justru memberatkan masyarakat.

Terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Misalnya beban ongkos ojek online, hingga ongkos parkir sepeda motor yang hitungannya per jam. “Meski subsidi sampai katakanlah gratis, jika tarif parkir naik atau biaya cost per miles mahal akan sama saja,” kata dia.

Pemerintah akan memberi insentif pembelian mobil hibrid sebesar Rp 40 juta, pembelian motor listrik Rp 8 juta dan konversi motor sebesar Rp 5 juta.

“Kebijakan pemerintah saat ini masih kurang tepat, karena bisa menimbulkan masalah baru seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas,” kata dia.

Insentif kendaraan listrik semestinya untuk pembelian bus listrik untuk angkutan umum. “Hal ini akan mendorong penggunaan angkutan umum yang nyaman dan ramah lingkungan, dominasi kendaraan pribadi sekaligus berkurang,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Rencana pemerintah yang akan menggelontorkan subsidi Rp 7,8 triliun untuk subsidi 1,2 juta unit sepeda motor listrik pada tahun 2023 dinilai hanya membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) menyebut pentingnya pemberian insentif dan disinsentif yang adil dan efektif. Caranya berdasarkan emisi karbon yang masing-masing kendaraan hasilkan.

Saat ini pemerintah mewacanakan akan memberikan subsidi untuk pembelian motor listrik Rp 6,5 juta per unit. Jika pemerintah ada target kepemilikan 1,2 juta unit motor listrik hingga tahun 2024 maka total subsidinya mencapai Rp 7,8 triliun.

Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safruddin mengatakan, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang semakin meningkat berbanding lurus dengan jumlah emisi karbon yang kendaraan hasilkan. Total beban karbon kendaraan ini pada tahun 2019 sudah mencapai 0,255 GtonCO2e.

Sepeda motor merupakan jenis transportasi terbesar di Indonesia. Tak ayal jika kendaraan ini berkontribusi besar sebagai penyumbang emisi terbesar, yakni sebesar 44,53 %.

“Selain membebani emisi, motor juga membebani pasokan BBM,” katanya kepada Greeners, Kamis (15/12).

Pajak Karbon Bentuk Disintensif

Lelaki yang akrab disapa Puput ini menilai jika transisi menuju kendaraan listrik ini berjalan, pemerintah boleh saja bernapas lega karena motor tak lagi bergantung lagi dengan pasokan BBM. Akan tetapi, pemberian subsidi pada motor listrik akan menjadi beban tersendiri APBN.

Untuk itu perlu mekanisme insentif, disintensif dengan pajak karbon. Besaran nilai pajak karbon bergantung pada jumlah cemaran emisi yang masing-masing kendaraan hasilkan.

“Selain adil dan efektif, juga berdasarkan prinsip polluter pays principle. Pihak penghasil pencemaran harus bisa membayar atas dampak yang ia timbulkan,” ucap Puput.

KPBB juga mendorong pemerintah segera menetapkan standar karbon sebagai acuan penerapan pajak karbon. “Semakin tinggi level karbon grCO2/km dari standar semakin tinggi pula cukai yang harus masyarakat bayarkan,” imbuhnya.

Langkah ini secara otomatis membuat masyarakat beralih ke kendaraan listrik yang emisinya tak sebesar kendaraan konvensional.

Kendaraan bermotor dengan BBM kotor memperburuk polusi udara. Foto: Shutterstock

Subsidi Motor Listrik Bakal Salah Sasaran

Senada dengannya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pemberian insentif salah sasaran.

Pasalnya, insentif harusnya prioritas dan tertuju pada masyarakat kecil. “Subsidi ini justru hanya buang-buang uang karena malah belum menyasar akar persoalan transisi energi bersih di Indonesia,” kata dia.

Dalam proses produksi kendaraan listrik tak lepas dari penggunaan energi baterai yang bersumber dari nikel, sebagai salah satu penyimpanan energi kotor.

Bhima mengungkapkan, pertambangan nikel di Indonesia masih kerap merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan. 

Selain itu, operasional smelter juga masih banyak bergantung pada PLTU dengan sumber energi batu bara penyumbang emisi karbon.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pemerintah berencana gelontorkan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp 6,5 juta per unit. Tujuannya mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Penggunaan masif kendaraan listrik akan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Hingga saat ini asap kendaraan bermotor salah satu penyumbang emisi karbon dan pencemaran udara.

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Tjahja mengatakan, selama ini pemerintah Indonesia mengemban beban berat karena masih ketergantungan bahan bakar impor. Selain itu juga masih adanya pemberian subsidi BBM.

“Jika kita pindah ke listrik maka pertama listrik kita yang melimpah ini bisa diakses. Kedua, kita mengurangi emisi CO2,” katanya di sela-sela diskusi nasional Evaluasi dan Audit Teknologi & Kinerja Energi untuk Mendukung Transisi Energi Menuju Net Zero Emission 2060, Rabu (14/12).

Motor Listrik Kurangi Emisi

Sektor penyumbang emisi Indonesia tahun 2010 berdasarkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yaitu dari sektor energi sebesar 453,2 MTon CO2e atau 33,96 %. Perkiraannya pada tahun 2030 nanti emisi yang sektor ini hasilkan akan naik sangat tinggi yakni sekitar 1.669 MTon CO2e atau 58,19 %.

Menurutnya pemberian insentif atau subsidi kendaraan listrik ini bisa saja pemerintah berikan ke produsen. Selain juga bisa kepada pengguna atau masyarakat agar beralih ke motor listrik.

Agus menjelaskan, produksi pembuatan motor listrik jauh lebih mudah dibanding dengan mobil listrik. Akan tetapi, beberapa komponen seperti baterai masih menjadi tantangan bagi Indonesia. “Ini masih berat, tapi kita kembangkan terus,” imbuh dia.

Indonesia menargetkan penggunaan kendaraan listrik sebanyak 15 juta unit pada tahun 2030 nanti. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari mobil listrik sebanyak 2,19 juta unit dan motor listrik 13,4 juta unit.

Presiden Joko Widodo pun telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 yang menginstruksikan agar semua instansi pemerintah mengganti mobil dinas menjadi berbasis listrik.

Indonesia berkomitmen menekan emisi karbon dari berbagai sumber. Foto: ilustrasi Greeners

Mengejar Target NZE

Menanggapi rencana itu, Ketua Umum Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) Hammam Riza menyatakan, sejumlah langkah strategis termasuk percepatan kendaraan listrik merupakan bagian dari pemenuhan target Net Zero Emission (NZE) selambatnya tahun 2060 atau lebih cepat yang termuat dalam dokumen Paris Agreement.

Hammam menyatakan, pada saatnya nanti, persaingan untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia akan terkendala dengan ketersediaan pembangkit listrik bersih yang ada di Indonesia.

“Banyak industri yang mempersyaratkan ketersediaan pembangkit yang ramah lingkungan ini dalam proses produksinya. Ini komitmen mereka terhadap dunia untuk memenuhi pengurangan emisi karbon di udara,” kata Hammam.

Hal ini bahkan sudah menjadi syarat mutlak bagi produksi yang akan masuk ke Eropa. Negara- negara maju mulai mewajibkan setiap produksi memiliki sertifikat bebas karbon atau carbon footprint dalam setiap produksi yang dipasarkan di negara mereka.

IATI bersama dengan Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI) dan Institut Evaluasi Energi Indonesia (IEEI) siap mendukung hadirnya sumber daya manusia dan audit teknologi. Salah satunya dalam pemenuhan standar pencapaian pengurangan emisi karbon maupun carbon footprint khususnya di sektor industri.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Geliat kendaraan listrik mengaspal di jalan raya menjadi salah satu upaya menekan emisi yang kendaraan bermotor berbahan bakar minyak hasilkan. Bahkan jika masyarakat mulai masif menggunakannya, penghematan BBM bisa mencapai Rp 677 triliun.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safruddin mengatakan, adopsi kendaraan listrik merupakan solusi paling efektif untuk mengurangi emisi dan menghemat bahan bakar fosil BBM.

Selama ini kendaraan bermotor, terutama sepeda motor merupakan penyumbang emisi dan penyedot emisi BBM yakni 74 % dari stok bensin nasional.

Ia menilai, melalui adopsi kendaraan listrik sekaligus dapat menghemat bensin sebanyak 59,86 Mio KL p.a dan 56 Mio KL solar p.a pada tahun 2030 nanti atau setara dengan Rp 677 triliun.

“Itu artinya adopsi kendaraan listrik ini tak perlu diragukan lagi,” katanya kepada Greeners, di Jakarta, Jumat (12/8).

Tak hanya itu, penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi emisi gas buang hampir 100 %. Selain itu juga mengurangi sampai 280 Mton CO2e atau 59 % business as usual (BAU) gas rumah kaca (GRK) 470 Mton CO2e pada tahun 2030.

Sebelumnya dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29 % dengan upaya sendiri. Lalu 41 % melalui kerja sama internasional pada tahun 2030 nanti.

Namun kehadiran electric vehicle ini juga perlu pemerintah barengi dengan penyiapan infrastruktur pendukung. Misalnya, pembangunan station charger di titik-titik strategis sehingga pengguna tak khawatir atau cemas dengan daya baterai kendaraannya.

“Kebangkitan electric vihecle, perlu dipastikan juga dengan pembangunan infrastruktur penunjangnya agar berjalan beriringan,” imbuhnya.

Harga ALVA ONE produsen banderol mencapai Rp 34,9 juta. Foto: Greeners/Ramadani Wahyu

ALVA One Kendaraan Motor Listrik Meluncur di Ajang GIIAS 2022

Sebelumnya, Ilectra Motor Group (IMG) secara resmi memperkenalkan merek motor listrik ALVA. Pengenalan ALVA ONE kepada publik ini IMG lakukan dalam acara GIIAS 2022 di Hall 3A ICE BSD, Tangerang, Kamis (11/8).

Pendatang baru di industri listrik itu harapannya akan mampu menumbuhkan penggunaan motor listrik guna pengurangan emisi karbon di tanah air.

Managing Director Ilectra Motor Group Rainer Haryanto menyatakan, kendaraan motor merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar. Ia menyebut, seiring mulai menggeliatnya ekosistem kendaraan listrik, peluncuran ALVA ONE dapat berkontribusi pada pengurangan emisi.

“Memang tahap pertama ini kita luncurkan kendaraan listrik roda dua. Harapannya nanti semua mobil dan motor yang ada di Indonesia menggunakan listrik semua,” katanya.

ALVA ONE memiliki tiga mode berkendara, yakni Eco, Cruise dan e Sport. Setiap modenya dapat memberikan performa yang efektif sesuai dengan tingkat kecepatan masing-masing. Eco yaitu dengan kecepatan maksimum 43 km/jam, Cruise memiliki kecepatan 70 krn/jam dan mode e-Sport berkecepatan hingga 90 km/jam.

Rainer menyebut, motor listrik ini juga mereka lengkapi dengan informasi saving carbon sehingga menyadarkan masyarakat untuk lebih dekat dengan lingkungan. Beberapa komponen teknologi terkini juga makin melengkapi performa kendaraan listrik seharga Rp 34,9 juta ini.

Mengusung tagline “Change the Game”, Presiden Direktur PT Ilectra Motor Group (IMG) Purba Pantja menyatakan, perkembangan potensi kendaraan listrik di tanah air merupakan momentum yang tepat untuk meluncurkan ALVA ONE.

Ia menyebut, kehadiran ALVA di industri kendaraan roda dua berbasis listrik bukan hanya sekadar menghadirkan produk motor listriknya saja. “Melainkan untuk menghadirkan lifestyle mobility solution dengan menghadirkan aplikasi yang terhubung dengan motornya,” imbuhnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Organisasi Riset Elektronika dan Informatika kini mengembangkan kendaraan listrik otonom yang ramah lingkungan. Pengembangan kendaraan listrik ini mereka lakukan untuk memenuhi Prioritas Riset Nasional (PRN) kendaraan listrik 2020-2024.

Dalam keterangannya, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, dalam beberapa tahun ke depan, kendaraan otonom atau tanpa pengemudi akan menjadi standar kendaraan di banyak negara, termasuk Indonesia.

“Potensi implementasi kendaraan otonom untuk satu atau dua penumpang itu dapat digunakan di area terbatas atau kawasan khusus. Kawasan itu seperti kebun raya, objek wisata, kawasan perumahan, industri dan perkantoran. Kendaraan otonom itu, juga dapat sebagai pengangkut untuk transportasi massal di kawasan khusus tersebut,” katanya.

Konsep sistem transportasi yang lebih baru ini, yakni autonomous vehicle (AV), nantinya dapat beroperasi di bandara, kampus dan sektor publik lainnya. Autonomus vehicle mewakili konsep Micro Electric Vehicle Teleoperated Driving System (MEViTDS) yang dikemudikan dari jarak jauh.

Pengembangan kendaraan listrik BRIN lakukan untuk memenuhi PRN kendaraan listrik 2020-2024 yang berfokus pada penguasaan teknologi kunci kendaraan otonom. Teknologi itu mulai dari sistem deteksi objek/sensor, sistem telekomunikasi, human to vehicle interaction dan computer vision.

Sementara pada era sebelumnya, pengembangan kendaraan listrik fokus pada penguasaan teknologi komponen kunci, seperti motor listrik, baterai, control system/power electronics, platform dan charging system.

BRIN Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik

Pernyataan Tri Handoko menyusul penyelenggaraan Indonesia Electric Motor Show (IEMS 2022). Mengusung tema ‘Strengthening Autonomous Ecosystem’, IEMS 2022 akan berlangsung pada 8-10 September 2022 di Jakarta Convention Center (JCC). Handoko menyatakan, kegiatan ini berpeluang menciptakan ekosistem kendaraan listrik.

“BRIN ingin mendorong berbagai pihak untuk menjadi bagian dari ekosistem yang akan mendorong inovasi dan pertumbuhan di bidang AV. Hal ini akan membantu menciptakan proposisi nilai baru yang terbentuk melalui kolaborasi,” paparnya.

BRIN juga mengajak seluruh stakeholder, termasuk industri, agar mau berinvestasi guna memperkuat ekosistem yang sudah ada. Menurut Handoko, solusi end-to-end, yang berbasis pada teknologi, membutuhkan hubungan internal yang kuat antara sektor hulu dengan berbagai pemangku kepentingan yang relevan.

Menurutnya, IEMS 2022 merupakan kegiatan yang sangat penting sebagai ajang untuk mensosialisasikan tentang ekosistem kendaraan listrik. Khususnya peran riset dan inovasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

“Ini merupakan salah satu bentukan dukungan BRIN bersama para stakeholders serta produsen kendaraan listrik untuk memacu perkembangan kendaraan listrik di Indonesia dan berbagai inovasi terbaru,” ungkapnya.

IEMS mendapat dukungan berbagai steakholder yaitu Kemenkomarvest, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Dewan Energi Nasional, Industri BUMN PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT LEN Industri (Persero) serta industri lainnya. Ada pula universitas dan politeknik yang banyak melakukan kegiatan dalam pengembangan kendaraan listrik di tanah air.

“Semoga event ini akan dapat memperkuat ekosistem otonom yang telah ada. Sehingga ke depan, aktivitas riset dan inovasi dapat terus berkembang untuk menjawab tantangan bangsa di masa mendatang,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) bersama Dyandra Promosindo akan menggelar pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 22-31 Juli 2022.

Harapannya pameran ini sebagai lompatan penguatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia menuju pencapaian target net zero emission pada tahun 2060.

Ketua Umum Periklindo Jendral TNI (Purn) Moeldoko mengatakan pameran ini sebagai momentum lompatan memasuki ekosistem mobil listrik di Indonesia.

“Kalau kita masih bermain di industri konvensional ya akan jauh ketinggalan,” katanya dalam press conference Periklindo Electric Vehicle Show, di Jakarta, Senin (11/7).

Moeldoko menyatakan, selama ini masih banyak industri dan pendukung kendaraan listrik yang belum memiliki tempat untuk mengaktualisasikan diri. Ia berharap, pameran ini dapat memberi ruang bagi produsen pendukung kendaraan listrik.

Moeldoko menegaskan, penguatan ekosistem mobil listrik di Indonesia merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pencapaian target net zero emission (netralitas karbon) pada tahun 2060 nanti.

Hal ini juga termuat dalam slogan atau tagline Periklindo, “BBM Naik, Siapa Takut”. “Tagline ini artinya kalau tidak mau boros beli BBM ya gunakan mobil listrik, gunakan sepeda motor listrik. lingkungan bersih dan semua long life,” paparnya.

Mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, Periklindo berkomitmen sebagai partner strategis pemerintah.

Kendaraan Listrik Hal Baru di Indonesia

Saat ini kendaraan listrik merupakan hal yang baru di Indonesia. Selain industri dan pasar belum terbentuk, konsumen juga masih berpikir bahwa beralih ke kendaraan listrik membutuhkan dana yang tak sedikit.

Moeldoko berpendapat, pembangunan ekosistem kendaraan listrik, termasuk di dalamnya memastikan komponen-komponen terpentingnya mulai dari baterai, kendaraan listrik dan controller.

Jika salah satu komponen terpentingnya, seperti baterai bisa diproduksi di dalam negeri maka ia meyakini harga mobil listrik akan sangat terjangkau. “Prediksi saya sendiri ke depan justru mobil listrik akan murah karena baterai memegang peranan penting 35-40 persen dari konstruksi kendaraan listrik itu sendiri,” ungkapnya.

Melalui Perpres Nomor 55 Tahun 2019 ini pula pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mewajibkan penggunaan mobil listrik di lingkungan pemerintah dan TNI/Polri. Moeldoko menyebut, percepatan ini perlu secara bertahap dan merata, termasuk pemerintah daerah.

Sejumlah narasumber berfoto bersama usai konferensi pers PEVS 2022. Foto: Ramadani Wahyu/Greeners

Kenalkan Kendaraan Masa Depan ke Masyarakat

Sementara itu Project Manager PEVS Rudi MF menyebut, pameran ini bertujuan untuk mendorong akselerasi ekosistem kendaraan listrik (EV) di Indonesia mulai dari hulu hingga hilir. Misalnya, industri pendukung kendaraan listrik seperti industri baterai dan pelaku-pelaku komponen kendaraan listrik lainnya.

“Karena pasti semua industri baik hulu maupun hilir perlu etalase untuk lebih dekat dengan konsumen atau dengan partner bisnisnya. Kita di sini berperan aktif menggagas pameran ini yang ujungnya pertumbuhan ekosistem EV di Indonesia,” katanya.

Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo Daswar Marpaung mengungkapkan di PEVS 2022 masyarakat juga dapat menikmati kesempatan melakukan test drive dan test ride secara bebas. Pihaknya memastikan telah menyediakan arena khusus untuk uji coba kendaraan listrik ini.

PEVS 2022 akan digelar secara offline di JIExpo Kemayoran. Saat ini sebanyak 50 merek industri EV ikut serta dalam pameran perdana Periklindo ini, di antaranya Wuling, Nozomi, Rakata, Selis, Aerobus Skytrain, serta Fuso.

Masyarakat bisa memesan tiket secara online. Harga tiket weekday Rp 30.000 dan Rp 50.000 untuk weekend. Khusus untuk tiket premium pada hari pertama pameran yaitu 22 Juli 2022 (17.00-21.00 WIB) seharga Rp 100.000.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Menjelang perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Indonesia, pemerintah didorong lebih serius mengampanyekan penggunaan moda transportasi ramah lingkungan. Penggunaan kendaraan bermotor yang dominan tidak sejalan dengan misi menekan dampak perubahan iklim yang Indonesia inginkan di G20.

Ketua Bike To Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima mengatakan, perhatian dunia saat ini tengah berada di Indonesia. Sebagai simbol negara, sudah sepatutnya ketika Presiden Joko Widodo memakai jaket bertuliskan G20 maka citra misi agenda tersebutlah yang ia bawa. Adapun tiga esensi besar yang ada dalam agenda Presidensi G20, yakni keberlanjutan penanganan pandemi, keberlanjutan ekonomi dan energi yang lestari.

“Tentunya tidak pas seorang simbol negara melakukan branding G20 dengan memakai sepeda motor. Padahal di esensi ketiga ada keberlanjutan energi yang lestari dan motor bukan solusi,” katanya kepada Greeners, di Jakarta, Selasa (15/2).

Sebagai tuan rumah, Indonesia harus melihat esensi agenda G20 secara nyata. “Bukan sekadar menampilkan Presidensi G20 dengan ngawur. Kita kritisi sebagai ornamen masyarakat,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan jauh sebelum peristiwa ini, dirinya bersama B2W telah berkomunikasi dengan pihak Kepresidenan guna meminta agar agenda G20 tak sekadar menjadi ajang seremoni tanpa esensi.

“Melalui proposal yang kita ajukan, kita tawarkan untuk memenuhi esensi G20 yang ketiga yakni energi yang lestari tak perlu bertransisi, bersepeda saja,” ungkapnya.

Ia menilai kritikan dari B2W sebagai masukan bagian elemen masyarakat di media sosial merupakan hal wajar. Terlebih sebagai komunitas yang concern dan ingin memastikan substansi acara G20 terlaksana sebagaimana mestinya.

“Kalau ruang di sana belum dibuka ya wajar saja kita mengkritik melalui media sosial. Kita ingin Indonesia sebagai Presidensi G20 tak sekadar asal seremoni saja. Tapi ada substansi di dalamnya,” paparnya.

Menanti Pemerintah Wujudkan Transportasi Lingkungan

Sependapat dengan itu, Ketua Bike To Work (B2W) Bandung Wildan Fachdiansyah mendorong agar pemerintah bertanggungjawab atas komitmen membawa misi transformasi energi dan pelestarian lingkungan. Perlu ada kesesuaian antara janji lisan dan perbuatan.

Pernyataan keduanya merespon beberapa aksi Presiden RI Joko Widodo yang kerap menampilkan aksi bermotor dalam beragam helatan. Terakhir, Joko Widodo terlihat mengendarai motor custom di Kabupaten Toba menuju Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dalam rangka meresmikan Jalan Bypass (lingkar luar) Balige, Kabupaten Toba, awal Februari 2022. Dengan memakai jaket bertuliskan G20, Joko Widodo terlihat bangga dan gagah berkendara motor.

Wildan menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang lebih berpihak pada kendaraan bermotor. “Sikap ini justru bersebrangan dengan misi sebagai Presidensi G20 menuju transportasi yang ramah lingkungan,” katanya.

Padahal sambung Wildan, Presiden Joko Widodo saat tahun 2019 kerap terlihat memakai sepeda. Bahkan, teman-teman di komunitas B2W Bandung juga dilibatkan, seperti bersepeda bersama hingga bagi-bagi sepeda. Hal yang berseberangan justru presiden lakukan menjelang momentum Presidensi G20.

“Sama dengan G20 taglinenya “Recover Together, Recover Stronger”, bagaimana mau recover kalau presidennya bilang “udara di sini enak, sayang kalau enggak pakai motor ya,” imbuhnya.

Menurut lelaki berhobi sepeda ini, potensi sepeda di Indonesia sangat besar. Kesadaran dan budaya bersepeda saat ini telah marak di kota-kota besar. Beberapa pemerintah daerah maupun provinsi di kota-kota besar juga sangat concern untuk memperkuat infrastruktur melalui berbagai jalur khusus sepeda.

Demikian pula sepeda lokal yang telah mampu bersaing di kancah internasional. “Kenapa tidak bisa bersaing ke arah situ, kalau pemerintahnya punya will power yang besar,” papar dia.

Ia berharap momentum G20 sebaiknya pemerintah gunakan untuk lebih concern dan melek dengan teknologi dan transportasi ramah lingkungan.

Kendaraan listrik merupakan salah satu moda transportasi ramah lingkungan. Foto : Shutterstock

Bukan Cerminan Mitigas dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sementara itu menurut Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, sikap Presiden Joko Widodo tersebut kurang mencerminkan komitmennya baik itu di Glasgow soal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan dalam G20.

“Jika berkomitmen mengatasi krisis iklim, sebagai Presidensi G20 harus berkomitmen green economy. Presiden harus berani sekali waktu dalam bermobilitas dengan angkutan umum massal atau non-motorized transport (NMT) yaitu berjalan kaki dan bersepeda,” imbuhnya.

Hal yang sama pula harus diterapkan dalam beragam agenda kunjungan kerja, Presiden harus memamerkan mobilitas yang terkait dengan angkutan massal dan NMT. Hal ini, sambung Ahmad tidak saja memperbaiki citra Indonesia di mata negara-negara yang tergabung dalam G20, tapi juga menginspirasi masyarakat.

Menurut Ahmad, sumber emisi tertinggi pencemaran udara nasional tahun 2019, berasal dari sepeda motor, yakni 39,754.51 ton/hari (68,80 %) kemudian diikuti truk, bus serta kendaraan diesel. Demikian juga beban emisi CO2 nasional tahun 2019 yang mencapai 699,674.31 ton/hari.

“Lagi-lagi sepeda motor menjadi sumber emisi tertinggi dengan porsi 40,83 % atau sekitar 285.663 ton/hari,” ungkapnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Bio-Hybrid mewakili sarana transportasi pribadi baru dalam mobilitas perkotaan. Schaeffler, sang inovator, menciptakan istilah tersebut pada 2016 sebagai visi masa depan. Kendaraan listrik beroda empat yang ringan ini dijadwalkan berproduksi pada akhir 2020.

InovasI ini tersedia dalam dua versi, yakni penumpang dan kargo. Bio-Hybrid menggabungkan kebebasan dan kelincahan sepeda dengan kargo. Kendaraan listrik ini juga dilengkapi dengan atap dan kaca depan yang dapat terbuka dari samping. Versi penumpang memiliki bentuk kotak dengan kapasitas 1.500 liter sedangkan varian pickup memiliki area kargo terbuka.

Baca juga: Sistem Manajemen Limbah Organik Tanpa Bahan Kimia

Melansir startupselfie.net, menurut informasi yang didapat dari pabrik, desain kargo dapat ditambah dengan peralatan khusus seperti bar kopi atau truk dengan pendingin. Terlepas dari peralatan khusus tersebut, Bio-Hybrid bermanfaat sebagai transportasi penumpang, armada pabrik, kampus, dan layanan kurir serta parsel.

Foto: www.biohybrid.com

Pada fiturnya, motor listrik ini memiliki sistem keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sepeda. Bio-Hybrid juga diklaim ramah lingkungan karena menghasilkan kebisingan rendah dan nol emisi. Inovasi ini menghemat ruang di jalan karena dapat menggunakan jalur sepeda. Namun, hal ini tergantung pada hukum dan peraturan di masing-masing daerah. Keunggulan lainnya, angkutan ini hanya membutuhkan ruang parkir minimal.

Bio-Hybrid hadir sebagai inovasi gaya hidup baru di bidang transportasi modern di perkotaan. Modularnya, dapat diganti dengan cepat beserta opsi yang serbaguna. Kendaraan ini juga dapat terhubung dengan WIFI, GPS, Bluetooth, 4G, dan berbagai aplikasi.

Baca juga: Menanam Hidroponik di Dalam Dapur

Terdapat dua spesifikasi motor 250 W dalam Bio-Hybrid yang mampu melaju hingga 25 km per jam ini. Dengan baterai 48 volt dan kapasitas 1,2 kWh, jarak yang dapat ditempuh hingga 50 km. Kedua, baterai serupa bersifat opsional untuk memperpanjang jangkauan hingga 100 km. Kendaraan beremisi rendah (Low Emission Vehicle) ini memiliki berat 100 kilogram dan lebar 794mm.

Penulis: Mega Anisa

Jakarta (Greeners) – Perusahaan aplikasi transportasi Grab Indonesia akan meluncurkan kendaraan listrik daring pada 2020. Rencana ini disusun dalam peta jalan ekosistem kendaran listrik atau EV Ecosystem Roadmap. Tujuannya mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik dan mewujudkan transportasi ramah lingkungan di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin peluncuran peta jalan tersebut di kantornya, Jumat, (13/12/2019). Ia menilai langkah awal ini menjadi era baru sekaligus menandakan komitmen dalam mengurangi polusi udara.

“Menurut saya ini satu langkah baik. Kami pemerintah tentu mendukung. Seperti juga Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi (Kemenristekdikti) serta Kementerian Perhubungan, melihat ini peluang bagus,” kata Luhut.

Dengan diluncurkannya peta jalan tersebut, menurutnya perkembangan Indonesia tahun depan menuju era baru bisa lebih cepat. “Pemerintah berharap tahun depan, sekitar bulan April-Mei sudah ada groundbreaking membawa Indonesia ke satu era baru,” ujar Luhut.

Baca juga: Kendaraan Listrik Masih Sulit Dikembangkan di Indonesia

Luhut mengatakan, Indonesia menjadi super power karena memiliki 75-80 persen kredit karbon dunia, mulai dari lahan gambut, bakau, rumput laut, dan sebagainya. Ditambah mobil listrik ini merupakan nilai tambah bagi Indonesia. Sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

”Peran Kemenristek sangat penting. Kita harus bisa menjual mobil listrik. Saya berharap kita betul-betul bekerja lebih keras lagi. Kalian bikin untung, publik juga untung. Semua harus untung. Indonesia juga harus untung. Bagusnya, Grab ini tetap on the track dan pemerintah akan membantu,” kata dia.

Adapun Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Bambang Brodjonegoro mengucapkan, peluncuran ini merupakan hal yang sangat membanggakan dan menyangkut komitmen swasta terhadap masyarakat global. Sebab, program ini dikeluarkan untuk mengurangi polusi dan meningkatkan teknologi di Indonesia.

“Kita berjanji mengurangi emisi di Indonesia. Salah satunya dengan mengurangi polusi udara. Kita harus berupaya mengurangi polusi transportasi dan kendaraan listrik adalah langkah yang harus dipersiapkan dengan baik,” ujar Bambang.

Baca juga: Suspensi Kendaraan Penghasil Energi Listrik

Bambang mengatakan hal ini dapat menjadi pemicu bagi perusahaan swasta lain dalam menentukan inovasi bagi masa depan bangsa. Menurutnya dukungan dan komitmen masyarakat harus ditunjukkan melalui pemakaian kendaraan daring (online) berbasis listrik ini.

Grab bekerja sama dengan produsen mobil Hyundai, Astra Honda Motor (AHM), dan Gesits untuk menguji coba mobil dan motor listrik di wilayah Jabodetabek mulai 2020. Kendaraan tersebut berkapasitas baterai 38 kilowatt hour dan mampu menempuh perjalanan sejauh 380 kilometer. Selain mobil listrik, Grab juga akan menguji coba 20 unit motor listrik.

Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengungkapkan bahwa ini merupakan kerjasama yang luar biasa dengan Pemerintah. “Hari ini sangat membanggakan karena ini suatu langkah maju Grab dan Indonesia untuk menjadi ekosistem yang dicita-citakan oleh bangsa yaitu ekosistem berkendara baru berbasis listrik,” ucap Ridzki.

Ridzki mengklaim kendaraan listrik ini bebas polusi karena 100 persen berenergi listrik sehingga dapat mengurangi pencemaran udara di Indonesia dan memajukan teknologi transportasi.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia. Diperkirakan emisi yang dihasilkan dari mobil berbahan bakar fosil adalah 1,5 juta ton per tahunnya. Salah satu solusi untuk mengurangi emisi di bidang transportasi adalah penggunaan Low-Carbon Emission Vehicle (LCEV) di mana hingga saat ini masih mengalami beberapa tantangan untuk percepatan implementasinya.

Berdasarkan laporan dari UNEP tahun 2017, komitmen penurunan emisi karbon agregat dari negara-negara di dunia saat ini hanya mencapai sepertiga penurunan emisi yang dibutuhkan. Komitmen penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sendiri masih berada di tingkat 14% dari target 26% pada tahun 2020. Hal ini membutuhkan penanganan serius oleh berbagai pihak melalui langkah-langkah distruptif untuk melakukan transisi dari paradigma ekonomi yang tinggi karbon menuju ekonomi yang rendah karbon.

Saat ini pengembangan kendaraan listrik di Indonesia masih mengalami hambatan, seperti belum adanya kebijakan untuk kendaraan listrik, belum tersedianya fasilitas dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik, dan adanya tekanan dari beberapa industri jika kendaraan listrik ini diterapkan.

BACA JUGA: Dinas LH DKI Ciptakan Aplikasi Uji Emisi untuk Bengkel Bersertifikasi 

Ketua Program Percepatan dan Pengembangan Kendaraan Listrik Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan bahwa kendaraan listrik sangat potensial untuk mengurangi emisi di Indonesia karena benar-benar nol emisi (zero emission). Namun ia mengakui kalau kendaraan listrik di Indonesia masih terkendala belum adanya izin dari Menteri Perhubungan.

“Kendalanya saat ini pemerintah belum mempunyai kebijakan yang tegas, negara harus membuat kebijakan seperti Perpres untuk tidak boleh lagi ada kendaraan bahan bakar bensin, itu tujuan akhirnya. Sebagai awal saat ini untuk mempercepat gagasan kendaraan listrik diberikan insentif. Jadi misalnya beli mobil listrik dikasih diskon 50% untuk membeli alat pengisi dayanya,” ujar Satryo, Jakarta, Sabtu (29/09/2018).

Selain itu, Satryo mengatakan bahwa Kementerian Perindustrian belum mau mendorong kendaraan listrik salah satunya dikarenakan tekanan dari industri mobil yang memiliki pasar di Indonesia. “Mereka masih mengulur waktu, menahan terus jadi sulit berkembangnya. Padahal komponen untuk mobil listrik ini tidak sulit kalau Kemenperin membantu industri kita menyediakan komponennya, kalau dari teknologi tidak masalah dan sudah menguasai. Intinya harus Pak (Presiden) Jokowi yang turun tangan langsung dan memberikan keputusan untuk kendaraan listrik ini,” katanya.

BACA JUGA: Pemerintah Rancang Roadmap Otomotif untuk Kendaraan Ramah Lingkungan 

Terkait hal ini, Kasubdit Kalaikan dan Keselamatan Ketenagalistrikan, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Wanhar Abdurrahim mengatakan bahwa Kementerian ESDM masih menunggu hasil studi terkait penerapan mobil listrik yang dilakukan oleh Kemenperin.

Wanhar juga mengatakan bahwa masih banyak tantangan pengembangan kendaraan jenis ini di Indonesia, diantaranya kendaraan listrik lebih mahal sekitar 20-30% daripada kendaraan konvensional, lama pengisian baterai, teknologi baterai yang cukup mahal, infrastruktur stasiun pengisian listrik umum yang belum siap, industri otomotif di Indonesia sebagian besar masih fokus pada penjualan mobil konvensional, dan teknologi pengolahan limbah baterai masih belum memadai.

Penulis: Dewi Purningsih

LONDON, 30 Oktober 2017 – Bus listrik mampu membuat para penduduk London menikmati udara bersih pada abad 20, menyelamatkan jutaan manusia dari masalah pernapasan dan kematian dini, namun untuk ketidakjujuran dan transaksi ganda yang mempromosikan mesin pembakaran internal sebagai gantinya.

Dunia baru-baru ini saja menyadari skala masalah yang dihadapi. Polusi udara disebabkan oleh ratusan ribu kendaraan di jalanan kita merupakan salah satu pembunuh di masa modern ini, terutama di kota-kota dan bersamaan dengan perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi masa depan planet Bumi.

Tidak hanya kota dengan pertumbuhan yang sangat pesat seperti Beijing atau Delhi yang menghadapi masalah dari polusi kendaraan. Setidaknya 40.000 kematian di London setiap tahunnya akibat polusi udara di ruang terbuka, sebagian besar akibat dari asap berbahaya dari pembakaran internal dari mobil, truk dan bis, terutama yang berbahan bakar diesel.

Meski demikian, jurnalis investigatif Mick Hamer menuliskan di bukunya, A Most Deliberate Swindle, polusi ini sebenarnya dapat dihindarkan.

Lebih dari seabad lalu teknologi untuk kendaraan listrik sudah ada, yang mana teknologi tersebut kini diusung sebagai salah satu cara untuk menangani krisis polusi di urban. Pengadopsian kendaraan revolusioner yang disebut sebagai Electrobus seharusnya bisa menggiring ke masa transportasi dan udara yang bersih.

Hamer menceritakan sebuah kisah tentang penipuan masif dari para pemegang saham dan aktivitas “keji” lainnya yang bertindak sebagai penahan untuk pengembangan transportasi listrik.

“Satu hal yang sangat jelas,” tulis Hamer. “Kendaraan listrik tidak akan mungkin terjebak pada kelesuan selama seabad dan listrik yang dibangkitkan kembali tidak mungkin dimulai dari nol.”

Masa bensin

“Kota-kota dapat saja menjadi lebih bersih, sehat dan tenang. Para penipu bus listrik tidak hanya diuntungkan dari para pemegang saham masa Edwardian di Inggris. Kita telah dirampok.”

Memutar waktu ke tahun 1906, saat masa transportasi publik di Inggris bergantung kepada kuda sedang mengalami kemunduran. Beberapa bus yang menggunakan bahan bakar bensin sudah berada di jalanan London. Mereka sangat berisik dan berbau, beberapa bahkan terbakar. Mereka sangat rentan.

Electrobus, yang digerakkan oleh baterai, tidak berisik, tidak mengeluarkan asap dan lebih bisa diandalkan. Para pendukungnya mengatakan bahwa kendaraan tersebut lebih murah ketimbang kendaraan dengan bahan bakar bensin.

Ini merupakan masa para investor pengusaha, sebuah masa di mana banyak orang berburu menjadi para pemegang saham di skema yang menguntungkan secara cepat, mulai dari tambang emas di Amazon hingga perkebunan karet di Malaya.

Permintaan saham

Publik akhirnya membeli saham London Electrobus Company dan dianggap sebagai “kaum aristokrat di antara alat angkut umum.”

Masalah saat itu adalah ide dasar bus tersebut sangatlah aman, namun orang di belakangnya tidak. Hamer memberikan daftar orang yang memiliki karakter licik, dipimpin oleh seorang pengacara kelahiran Jerman, termasuk keponakan dari perdana menteri Yunani dan ahli perbintangan, seorang musisi, seorang hakim, dan penyelundup senjata api.

Para pemegang saham secara sistematis ditipu oleh “pengacara dan akuntan yang tidak dapat dipercaya untuk menambahkan uang tabungan di celengan.”

“Selain dari penipuan, penyuapan dan pemerasan, ada sampanye, seks, kasus perceraian, perkelahian dan kesembronoan. Ini tidak lagi cerita sederhana tentang bus listrik.”

Beberapa Electrobus tidak beroperasi di jalanan London. Harrods, sebuah pusat perbelanjaan, menggunakan van pengantaran listrik hingga 1918.

Pada tahun 1911, armada 17 bus listrik dan hybrid beroperasi di Brighton, selatan Inggris, namun pada saat itu London Electrobus Company sudah dirusak oleh kasus di pengadilan dan ekspos publik terkait dengan penipuan, sehingga terpaksa dilikuidasi.

Naiknya minyak

Dengan adanya mobil model Henry Ford, bus dengan pembakaran internal mulai diproduksi secara massal dan biaya menurun. Konsumsi minyak meningkat secara dramatis.

Mungkin udara di kota dan kesehatan kita akan menjadi lebih baik saat ini tapi juntuk para penipu lebih dari 100 tahun yang lalu.

“Apabila tenaga batere bekerja untuk bus, maka kendaraan lainnya dapat mengikuti jejaknya,” jelas Hamer.

“Pada skema lebih besar, kegagalan bus listrik mungkin terlihat sepele namun ia menghantarkan kepada kegagalan kendaraan listrik untuk jasa pengantar.

“Hasilnya kemenangan untuk pembakaran internal yang sebagai gantinya berubah menjadi level suara dan polusi yang bisa diterima. Kami masih mendengar dan bernapas konsekuensi tersebut hingga hari ini.” – Climate News Network