Jakarta (Greeners) – Jakarta sebagai Ibukota berpopulasi penduduk yang tinggi tengah berada dalam kondisi yang dikatakan sebagai “bunuh diri” ekologis. Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat dan Pakar Tata Kota Hijau dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Bunuh diri ekologis yang dimaksud oleh Joga adalah keadaan di mana begitu banyak permasalahan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap jumlah penduduk Jakarta yang terbilang tinggi.

Daya dukung lingkungan yang tidak sebanding dengan tingginya jumlah penduduk di Jakarta ini menurut Joga bisa dilihat dari beberapa faktor, seperti kebutuhan lahan untuk tempat tinggal, kebutuhan akan air bersih, serta kebutuhan udara yang segar.

Tata kelola lahan yang tidak bagus dan banyaknya pembangunan yang masih menggunakan sistem tapak (horizontal), menurut Joga, mengakibatkan timbulnya pemborosan lahan yang memakan banyak ruang-ruang kosong di Jakarta.

Joga juga menyatakan belum melihat terobosan-terobosan dari Pemerintah Provinsi dalam mengoptimalkan sumber-sumber air yang ada. Menurutnya, waduk atau sungai bisa saja dijadikan tempat untuk memenuhi kebutuhan air baku di Jakarta.

“Apalagi kalau sudah masuk ke terobosan yang lebih modern seperti mengolah air laut menjadi air bersih, jelas hal tersebut lebih bermanfaat ketimbang membuat tanggul raksasa,” ujar Joga kepada Greeners, Jakarta, Rabu (14/10).

Ia juga tidak mempermasalahkan pernyataan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLH) Jakarta yang menyatakan bahwa bulan September 2015, kualitas udara di Jakarta masih tergolong sedang dan tidak berbahaya bagi manusia. Namun, Joga mengingatkan bahwa apa yang dirasakan oleh masyarakat perlu diperhatikan.

Secara kasat mata, masalah kemacetan di Jakarta masih menjadi penyumbang polusi udara terbesar. Ruang terbuka hijau pun semakin hari semakin menyusut keberadaannya. Ditambah Jakarta masih minim akan keberadaan pohon-pohon besar. Ini artinya, Jakarta tidak memiliki mekanisme penyaring udara alami yang dilakukan oleh pohon-pohon besar.

“Ini yang saya maksud dengan bunuh diri ekologis yang perlahan sedang terjadi di Jakarta. Dari daya dukung lingkungan terhadap tingginya populasi penduduk di Jakarta, tiga hal tadi itu bisa dilihat sebagai ancaman yang sedang terjadi di depan mata. Apalagi ini masih belum bicara tentang kebutuhan yang lain seperti kebutuhan akan energi dan transportasi,” ungkapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Kepala BPLHD DKI Jakarta, Andi Baso Mappapoleonro menyatakan bahwa berdasarkan hasil pantauan kualitas udara DKI Jakarta selama bulan September 2015 yang diambil dari lima titik lokasi pemantauan, secara umum bisa disimpulkan kualitas udara Jakarta masih cukup baik bagi manusia. Ke lima titik pemantauan tersebut dikatakan Andi terletak di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Perumahan Walikota Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya dan Perumahan Kebun Jeruk.

“Untuk laporan ini kita ambil total kualitas udara paling ekstrim pada bulan September dan itu yang kita munculkan sebagai wakil dari kualitas udara pada bulan itu. Tapi secara umum kualitas udaranya memang masih cukup baik bagi manusia,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta menyatakan akan mulai membuka data hasil pemantauan kualitas udara di DKI Jakarta kepada publik. Rencananya, antara hari ini, Kamis (08/10) atau besok, Jumat (09/10) minggu ini, laporan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta.

Sebelum menyerahkan hasil laporan tersebut, Kepala BPLHD DKI Jakarta, Andi Baso Mappapoleonro kepada Greeners memaparkan hasil pantauan kualitas udara DKI Jakarta selama bulan September 2015 yang diambil dari lima titik lokasi pemantauan. Ke lima titik tersebut, yaitu Bundaran Hotel Indonesia (HI), Perumahan Walikota Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya dan Perumahan Kebun Jeruk.

“Untuk DKI 1 pemantauan di HI itu kualitas udaranya sedang selama 30 hari. Artinya udara di sana masih baik bagi manusia namun cukup buruk bagi tumbuhan dan nilai estetika,” jelas Andi saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh Greneers, Jakarta, Rabu (08/10).

Kemudian untuk di kawasan Kelapa Gading, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta tersebut, dari 30 hari pemantauan, terdapat satu hari yang kualitas udaranya tidak sehat. Tidak sehat tersebut dalam artian merugikan manusia dan hewan serta menimbulkan kerusakan pada tumbuhan serta nilai estetika.

Alat pengukur polusi udara. Ilustrasi: Ist.

Di stasiun pemantauan yang ketiga yaitu di Jagakarsa, dari 30 hari pemantauan, terdapat 28 hari dengan kualitas udara sedang dan dua hari tidak sehat. Sementara di stasiun pemantauan keempat di Lubang Buaya, dari 30 hari pemantauan, terdapat 25 hari yang kualitas udaranya sedang dan lima hari sisanya tidak sehat.

“Terakhir yang kelima di perumahan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dari 30 hari pemantauan, itu status sedangnya 26 hari, status baiknya itu ada enam hari,” ujarnya.

Untuk parameter penilaiannya sendiri, terang Andi, ada variabel penilaian antara lain PM 10 (satuan partikel untuk debu), SO 2 (Sulfur Dioksida), CO (Karbon Monoksida), NO2 (Nitrogen Dioksida), kemudian ozon dan Total Hidrokarbon. Sepanjang catatan BPLHD DKI Jakarta polutan seperti nitrogen dioksida (NO2), karbon monoksida (CO), dan hidrokarbon non-metana (NHMC) semua berada di bawah ambang baku mutu.

NO2 tertinggi yang pernah tercatat adalah sekitar 2,5 mikron permeter kubik dengan ambang batas 9 mikron, CO tertinggi sekitar 8 mikron per meter kubik dengan ambang batas 9, dan NHMC tertinggi sekitar 0,2 per meter kubik dengan ambang batas 0,24.

“Untuk laporan ini kita ambil total kualitas udara paling ekstrim pada bulan September dan itu yang kita munculkan sebagai wakil dari kualitas udara pada bulan itu. Tapi secara umum kualitas udaranya memang masih cukup baik bagi manusia,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih