Jakarta (Greeners) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan akan menjadikan perhitungan data pangan nasional sebagai prioritas, khususnya dalam mencapai target ketahanan pangan nasional. Saat ini upaya menghitung data pangan masih terus dimatangkan, terutama dalam mengukur luasan panen padi.

Kepala BPS Suhariyanto dalam keterangan resminya mengatakan, nantinya, BPS akan mulai membenahi metodologi pendataan luas lahan pertanian di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk menghasilkan angka ramalan panen padi dengan tepat.

BACA JUGA: KLHK Klaim Pulihkan 4 Juta Hektar Hutan Indonesia

“Hingga saat ini kita memang masih berkutat pada persoalan bagaimana mengukur luas panen. Jadi sekarang targetnya bagaimana mengubah metodologinya menjadi metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ke depan kita akan menggunakan pendekatan kerangka sampel area,” terang Suhariyanto,” Jakarta, Rabu (28/12).

Pendekatan kerangka sampel area ini, lanjutnya, dilakukan dengan menggunakan peta lahan baku karya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), peta dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan peta Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional.

BACA JUGA: Puluhan Insinyur Pertanian Palestina Belajar Pertanian Hidroponik di Malang

Namun yang menjadi tantangan pendekatan kerangka sampel area tersebut, menurut Suhariyanto, adalah luas lahan pertanian di Indonesia yang berukuran kecil dan di beberapa daerah lahan pertaniannya berada di perbukitan serta pegunungan.

Suhariyanto menambahkan, pendekatan yang dilakukan Indonesia selama ini masih berfokus menghitung data-data statistik dasar. Seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan ekspor/impor yang semuanya mengacu pada standar yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Padahal ada permasalahan data produksi pertanian yang butuh perhatian serius,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparringa, menyatakan, peningkatan kesadaran akan keamanan pangan kepada masyarakat perlu dilakukan secara intensif sehingga memunculkan berbagai bentuk perubahan perilaku yang signifikan.

Keamanan pangan selama ini cenderung menjadi hal yang terabaikan karena masyarakat luas hanya menyadari bahwa keamanan pangan pada intinya adalah selama pangan tidak menimbulkan keracunan.

Oleh karena itu, Badan POM melalui seluruh Balai Besar/Balai POM sebagai competent authority di bidang keamanan pangan perlu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Diharapkan sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan melalui moto “ Ayo Sadar Pangan Aman” yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Bulan Keamanan Pangan Nasional.

“Melalui panduan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan, dengan mengajak dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam program keamanan pangan hingga terwujudnya keamanan pangan di seluruh Indonesia,” terang Roy kepada Greeners, Jakarta, Senin (16/11).

Senada dengan Roy, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM, Drs. Suratmono, MP menerangkan bahwa ancaman baru masih akan terus berkembang seiring dengan adanya perubahan dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi pangan (seperti globalisasi perdagangan, transportasi, produksi pangan secara massal), perubahan lingkungan, munculnya patogen serta resistensi antimikroba.

Peningkatan distribusi dan perdagangan pangan ke berbagai daerah juga akan meningkatkan kemungkinan penyebaran kontaminasi pangan. Semua hal tersebut dapat meningkatkan risiko terhadap masalah keamanan pangan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keamanan pangan hendaknya menjadi budaya atau praktek yang baik (good practice), sehingga masyarakat memahami secara mendalam tentang keamanan pangan serta mengimplementasikannya dalam keseharian.

“Dengan diluncurkannya Bulan Keamanan Pangan Nasional, hendaknya dapat dijadikan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran (awareness) pemerintah, produsen, peritel, dan masyarakat akan pentingnya keamanan pangan serta memastikan bahwa pangan yang kita konsumsi telah aman, bermutu dan bergizi,” tambahnya.

Untuk itu, ia mengaku menyambut baik dan mengapresiasi upaya penyusunan Panduan Pelaksanaan Bulan Keamanan Pangan Nasional sebagai petunjuk teknis untuk penyelenggaraan Bulan Keamanan Pangan Nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam menjaga keamanan pangan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Salah satu kebutuhan dasar utama yang harus dipenuhi untuk hidup adalah pangan. Dari segi potensi ketersediaan, seharusnya Indonesia patut berbangga karena negara ini diberkahi dengan sumber daya pangan yang seakan tidak terbatas.

Namun sayangnya, saat ini, dari begitu banyaknya sumber daya pangan yang dimiliki oleh Indonesia, masyarakat masih sangat tergantung pada beras sebagai pangan utama. Padahal, menurut Murdjiati Gardjito dari Pusat Kajian Pangan Tradisional Universitas Gajah Mada (UGM), jika melihat kembali pada masa lampau sebelum pulau-pulau utama Indonesia terhubung secara baik, pangan masyarakat di beberapa kawasan di Indonesia bukanlah beras.

Seperti sumber pangan utama di Maluku dan Papua yang mengonsumsi Sagu, jagung di Nusa Tenggara Timur dan Madura, ubi jalar di sebagian kawasan Papua, dan sorgum yang menjadi pangan utama di beberapa tempat di Nusa Tenggara Timur. Kemudahan perhubungan antar pulau memicu perubahan kekhasan daerah terhadap sumber pangan non beras ke arah beras. Dari segi rasa, beras lebih mudah diterima oleh pemakan non beras.

“Di sini kita harus bisa melihat bahwa beberapa ancaman masa depan yang memengaruhi ketersediaan pangan khususnya beras di Indonesia merupakan hal yang nyata yang bisa terjadi kapanpun,” ujarnya pada keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Senin (08/06/2015).

Selain itu, lanjutnya, pertumbuhan penduduk yang besar, perubahan iklim, dan kondisi geografis yang ekosistemnya tidak selalu sesuai untuk budidaya padi akan menimbulkan kerentanan di masa yang akan datang. Sedikit saja terjadi gagal panen padi, maka ketersediaan pasokan akan terganggu dan kekurangan pangan dapat berujung pada bahaya kelaparan akan muncul di depan mata.

Menurut laporan Bappenas tahun 2013, terangnya, jumlah penduduk Indonesia akan meningkat dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta pada tahun 2035. Melihat proyeksi tersebut, maka sudah seharusnya pemerintah mulai melakukan rencana jangka panjang yang strategis untuk mendorong masyarakat menghidupkan kembali sumber pangan asli non beras yang secara alami tumbuh di wilayahnya.

Kembalinya pola makan masyarakat pada sumber pangan alami ini, ia melanjutkan, akan mendukung terjadinya ketahanan pangan sekaligus kedaulatan pangan di masa yang akan datang. Selain itu juga dapat menekan transportasi pangan untuk mengurangi emisi karbon. Kearifan lokal ini seharusnya menjadi dasar dari strategi makro ketahanan pangan Indonesia.

“Yang menjadi masalah adalah, selama ini Badan Pusat Statistik hampir tidak pernah membuat data tentang sumber pangan non beras. Data-data terkait besaran produksi atau konsumsinya sangat sulit di temukan. Karenanya upaya untuk menggali potensi dari sumber pangan non beras masih sulit berkembang,” tambahnya lagi.

Senada dengan Murdjiati , Koordinator Nasional Aliansi Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko juga mengamini bahwa ada banyak sumber pangan yang sebenarnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat selain beras. Menurut Tejo, Indonesia memiliki lebih dari 77 sumber karbohidrat yang baik dan mampu menggantikan beras.

“Kenapa harus beras kalau sumber karbohidrat lainnya masih banyak untuk dikonsumsi?” tukasnya.

Sebagai informasi, jika ditilik dari data dari Kementerian Pertanian, pada tahun 1954 silam, pola makan masyarakat Indonesia masih bisa dikatakan bervariasi. Kala itu, beras sudah menguasai separuh sumber bahan makanan pokok. Namun, ubi kayu dan jagung masih bisa bersaing.

Pergeseran pola makanan masyarakat Indonesia yang menjurus hanya pada beras mulai terjadi pada tahun 1984 yang saat itu sudah mencapai lebih dari 80 persen. Dan pada tahun 2010, sumber pangan non beras bisa dikatakan mulai menghilang. Masyarakat Indonesia sangat tergantung pada beras yang ketersediaannya terjaga karena ditunjang oleh impor beras yang semakin tinggi.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Pertanian mengaku bahwa Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mencapai swasembada kedelai dalam tiga tahun ke depan. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Hasil Sembiring, mengatakan, kesulitan tersebut dikarenakan Indonesia memiliki iklim yang kurang sesuai untuk menanam kedelai. Sedangkan untuk produksi kedelai saat ini, menurutnya, masih sangat minim yaitu sekitar 900.000 ton dari 2,5 juta ton yang dibutuhkan.

Hasil menyatakan bahwa untuk mendorong para petani tetap menanam kedelai, Kementerian Pertanian telah meminta pada Kementerian Perdagangan agar menaikkan Harga Beli Petani (HBP) kedelai yang merupakan jaminan harga untuk petani. Sebab, katanya, berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), rasio antara ongkos produksi dibanding output tanaman kedelai adalah sebesar 101,11% atau dengan kata lain petani pasti akan mengalami kerugian.

“Menurut perhitungan, idealnya HBP kedelai yang sekarang itu Rp 7.500/kg naik sampai Rp 11.000/kg. Makanya, Pak Menteri (Amran Sulaiman) sudah minta HBP-nya dinaikan karena memang usaha taninya kurang menguntungkan,” ujarnya, Jakarta, Jumat (29/05).

Sedangkan untuk tujuan penanaman kedelai ini sendiri, lanjut Hasil, adalah agar padi dan jagung yang ditanam oleh petani tidak rentan terhadap serangan hama. “Menanam kedelai ini adalah bagian dari pola tanam yang baik yang perlu kita terapkan,” imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa kepada Greeners menyampaikan bahwa asumsi yang dikatakan oleh Kementerian Pertanian terkait iklim Indonesia yang sulit untuk menanam kedelai merupakan pernyataan yang keliru. Menurutnya, tidak ada masalah dengan dengan iklim di Indonesia, bahkan potensi produksi kedelai milik petani bisa mencapai tiga ton per hektarare yang artinya itu sama dengan negara beriklim sedang.

“Sebenarnya persoalan terbesar itu karena pemerintah tidak pernah memberikan perlindungan kepada petani kedelai,” jelasnya saat dihubungi melalui pesan singkat oleh Greeners.

Terkait target tiga tahun swasembada kedelai, Dwi yang juga Guru Besar Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pun mengamini bahwa akan sangat sulit mencapai target tersebut jika melihat kondisi nyata di lapangan saat ini. Namun, jika targetnya diperpanjang hingga lima tahun ke depan, masih akan ada kemungkinan swasembada kedelai yang direncanakan oleh pemerintah tercapai.

“Ya, itu pun kalau ada upaya keras ke arah swasembada itu dan tentunya ada upaya perlindungan terhadap petani kedelai,” tukasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian sendiri telah mencanangkan target swasembada 3 bahan pangan, yaitu padi, jagung dan kedelai dalam 3 tahun ke depan atau hingga 2017 mendatang. Untuk tahun 2015 ini, Kementerian Pertanian telah menargetkan produksi padi sebesar 73,4 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung sebanyak 20,33 juta ton, dan kedelai 1,27 juta ton.

Kesemua target tersebut naik dibandingkan produksi pada tahun 2014. Sedangkan, berdasarkan Angka Ramalan II yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2014 lalu, produksi padi Indonesia adalah 70,6 juta ton GKG, jagung 19,13 juta ton, dan kedelai 920 ribu ton.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Setelah hasil tes laboratorium terhadap beras plastik di Bekasi dinyatakan negatif oleh Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kini muncul isu baru. Kementerian Pertanian mengaku mendapat laporan dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) terkait adanya kedelai oplosan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementan, Hasil Sembiring menyatakan bahwa berdasarkan dugaan dari KTNA, kedelai oplosan yang ditemukan tersebut merupakan bagian dari program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) kedelai yang sedang berjalan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Setelah mendapat laporan tersebut, Hasil pun langsung meneruskannya ke Kepala Dinas (Kadis) Provinsi Aceh. Kementerian Pertanian juga telah menurunkan tim khusus untuk meninjau langsung dugaan adanya kedelai oplosan di Aceh Tamiang tersebut.

“Kami sudah merespon laporan itu dengan menurunkan tiga orang tim khusus ke Aceh Tamiang. Saat ini, aparat kepolisian Aceh Tamiang juga sudah diturunkan ke lapangan untuk menyelidiki dugaan kedelai oplosan itu,” jelasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh Greeners, Jakarta, Rabu (27/05).

Sebagai informasi, KTNA Aceh Tamiang melaporkan kronologi kejadian dugaan adanya kedelai oplosan yang merupakan bagian dari program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) kedelai di Kabupaten Aceh Tamiang.

Benih kedelai oplosan tersebut menurut KTNA ada yang tercampur dengan jagung dan ditemukan di Ingin Jaya, Jamur Jelatang, dan Alur Selalas. Selain itu ada juga benih kedelai berwarna hitam dan peot, serta ada juga yang tercampur dengan tanah. Ini terjadi di kampung Ingin Jaya dan Sungai Kuruk Satu.

Program GP-PTT kedelai sendiri merupakan salah satu upaya khusus yang dilakukan pemerintah dalam rangka percepatan swasembada kedelai. Dalam program tersebut, pemerintah memberi bantuan berupa sarana produksi, biaya pertemuan kelompok, dan pendampingan peserta penyuluh. Adapun bentuk bantuan sarana produksinya berupa benih kedelai dan pupuk.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa stok beras nasional aman hingga bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan Juni hingga Juli 2015 mendatang. Tercatat, perkiraan stok beras nasional selama 3 bulan terakhir yaitu sebanyak 6.877.889 ton pada Maret, 5.270.827 ton pada April, dan 3.606.356 ton pada Mei 2015.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Hasil Sembiring kepada Greeners mengatakan bahwa optimisme tersebut juga diperkuat dengan keyakinan adanya optimalisasi pembukaan lahan sawah baru. Pembukaan lahan ini diperkirakan akan bertambah 700 ribu hektare sawah, termasuk adanya perbaikan lahan irigasi.

“Artinya jika melihat produksi beras dan stok nasional saat ini, kita rasa akan cukup lah. Apalagi surplus beras dalam empat bulan pertama tahun ini mencapai 7 juta ton dengan menggunakan asumsi konsumsi sebesar 2,67 juta ton per bulannya,” jelasnya, Jakarta, Selasa (26/05).

Sementara, lanjut Hasil, berdasarkan luas tanam dan sejumlah upaya swasembada pangan yang dilakukan, Kementan juga optimis bahwa produksi gabah nasional pun akan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan hingga akhir 2015, yakni produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 73,5 juta ton.

Berdasarkan catatan Kementan, lanjutnya lagi, produksi GKG pada Januari 2015 sebesar 3.190.494 ton, Februari 2015 sebesar 6.703.402 ton, Maret 2015 sebesar 12.233.883 ton, April 2015 sebesar 9.375.360 ton, dan untuk prediksi produksi pada Mei 2015, Kementan mencatat hasilnya akan mencapai 6.414.720 ton GKG.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Wacana pembubaran Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dilontarkan oleh Menteri Dalam Negri beberapa waktu lalu kembali mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). HKTI menyatakan bahwa seharusnya keberadaan Bulog lebih diperkuat dan bukan malah dibubarkan.

Sekretaris Jendral HKTI, Benny Pasaribu kepada Greeners mengungkapkan, keberadaan Bulog saat ini masih sangat dibutuhkan khususnya untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan utama seperti beras, gula, terigu, kedelai, jagung maupun daging.

“Bulog harus diberdayakan dengan jaringan pemasaran bersama-sama dengan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang menjadi ujung tombak di tengah-tengah petani Indonesia,” ujarnya, Jakarta, Rabu (13/05).

Senada dengan Benny, Koordinator Nasional Aliansi Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko menyayangkan adanya wacana pembubaran perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Menurutnya, tugas dan fungsi Bulog dalam mengelola cadangan pangan dan stabilitas harga masih sangat dibutuhkan mengingat angka kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi.

Tejo berpendapat bahwa seharusnya harga pembelian pemerintah yang menjadi patokan Bulog dalam menyerap beras dari pasar dalam negeri menjadi perhatian utama. Selain itu, pembenahan tata kelola dan penguatan payung hukum terhadap perusahaan BUMN tersebut juga sudah seharusnya diperkuat.

“Wacana ini kan logika yang salah, kalau polisi tidak bisa menyelesaikan kasus korupsi apa mau dibubarkan juga?” tandasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan pembubaran Bulog. Hal ini karena Bulog dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan beras.

Tjahjo sendiri mengaku banyak menerima laporan dan melihat pemberitaan di media mengenai kinerja Bulog yang tidak maksimal dalam melayani masyarakat di sektor pangan. Menurut dia, wacana pembubaran lembaga milik pemerintah ini merupakan opsi terakhir karena sebelumnya ada hal yang masih bisa dilakukan, yaitu reformasi di jajaran Bulog.

Penulis: Danny Kosasih