Jakarta (Greeners) – Pemerintah Indonesia absen dalam konferensi internasional pertama untuk transisi melampaui bahan bakar fosil yang berlangsung di Santa Marta, Kolombia pada 24-29 April 2026 ini. Padahal, agenda ini menjadi ruang penting untuk mempercepat transisi energi yang adil dan teratur.

Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Kolombia dan Belanda. Lebih dari dari 50 negara berkumpul di konferensi ini. Mereka bersama-sama menyusun peta jalan nyata keluar dari ketergantungan batu bara, minyak, dan gas.

Diskusi berfokus pada tiga pilar utama, yakni mengakhiri ketergantungan ekonomi pada pendapatan fosil, mentransformasi pasokan dan permintaan energi melalui pengalihan investasi ke energi terbarukan. Konferensi ini juga memperkuat kerja sama internasional dan diplomasi iklim guna menghadapi ekspansi industri bahan bakar fosil.

Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai absennya Indonesia dalam forum strategis ini menegaskan jarak yang semakin lebar antara klaim komitmen iklim pemerintah dan arah kebijakan energi yang berjalan di dalam negeri.

“Ketika komunitas internasional mulai bergerak lebih serius untuk menghentikan ekspansi bahan bakar fosil, pemerintah Indonesia justru memilih tidak hadir. Ini mencerminkan tidak adanya kemauan politik untuk keluar dari ketergantungan batu bara, minyak, dan gas yang selama ini menjadi sumber utama krisis ekologis, krisis iklim, dan konflik sosial di Indonesia,” kata delegasi Walhi dalam Konferensi Santa Marta, Wahyu Eka Styawan.

Konferensi Santa Marta juga telah menghasilkan sejumlah agenda penting. Di antaranya terdapat laporan aksi nyata berisi langkah konkret dekarbonisasi ekonomi, serta dorongan pembentukan Zona Bebas Fosil di wilayah ekosistem sensitif dan masyarakat adat. Bahkan, terdapat penguatan dukungan terhadap Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty sebagai instrumen hukum internasional baru.

Seluruh hasil tersebut menegaskan bahwa transisi energi tidak dapat ditunda dan harus dilaksanakan secara adil. Implementasinya juga jangan membebankan biaya terbesar kepada negara-negara beremisi rendah dan masyarakat rentan.

Arah Kebijakan yang Berlawanan

Sementara itu, Walhi melihat bahwa saat ini arah kebijakan energi Indonesia justru bergerak berlawanan. Hal ini tercermin dari tidak ambisiusnya SNDC Indonesia.

Di balik komitmen mendorong pemensiunan energi fosil, pemerintah justru masih mempertahankan energi fosil. Wujud itu tercermin dari masih terbukanya ruang luas bagi ekspansi tambang batu bara, pengembangan minyak dan gas. Bahkan, menjadikan energi fosil sebagai tulang punggung pembangunan.

Menurut Walhi, klaim transisi energi di berbagai forum internasional tidak tercermin dalam kebijakan nyata. Kebijakan yang ada justru lebih banyak diwarnai solusi palsu seperti perdagangan karbon serta transisi semu yang tetap menopang industri fosil.

“Ketidakhadiran Indonesia di konferensi ini bukan sekadar soal diplomasi. Namun, mencerminkan paradigma pembangunan yang masih eksploitatif dan tidak berpihak pada keselamatan rakyat serta keberlanjutan lingkungan. Selama pemerintah tetap mempertahankan ketergantungan pada energi fosil, maka komitmen transisi energi hanya akan menjadi slogan kosong,” tegas Wahyu.

Walhi menilai bahwa sikap pasif dan tidak transparan ini berpotensi menempatkan Indonesia semakin terisolasi dari arah kebijakan global, menuju penghentian bahan bakar fosil. Padahal, dampak krisis iklim seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, dan kerusakan wilayah hidup, semakin nyata masyarakat rasakan di berbagai daerah. Terutama, komunitas adat dan kelompok rentan di wilayah ekstraksi energi.

Dengan demikian, Wahyu menegaskan bahwa Walhi mendesak pemerintah untuk berhenti menghindari tanggung jawab global dan segera mengambil langkah korektif. Pemerintah harus menghentikan ekspansi bahan bakar fosil, mencabut kebijakan yang melegalkan ketergantungan energi kotor, serta menyusun peta jalan transisi energi yang adil, terukur, dan berpihak pada rakyat. Tanpa perubahan mendasar, pemerintah secara aktif turut memperdalam krisis iklim dan ketidakadilan ekologis.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah membuat pasar energi global kian tidak stabil. Sistem energi nasional rentan karena masih didominasi bahan bakar fosil. Pemerintah didorong untuk mengikuti Konferensi Santa Marta dan menerjemahkan hasilnya ke dalam kebijakan energi yang konkret.

Konferensi Santa Marta merupakan konferensi dunia pertama tentang transisi dari bahan bakar fosil (transition away from fossil fuel/TAFF). Konferensi akan digelar pada 24-29 April di Santa Marta, Kolombia.

Pertemuan yang dipimpin Kolombia dan Belanda ini bertujuan menginisiasi proses nyata di mana koalisi negara-negara, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, dapat mengidentifikasi dan menciptakan jalur transisi progresif dari bahan bakar fosil. Pertemuan ini juga menjadi pelengkap konferensi global lain, seperti Conference of Parties (COP) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Direktur Kolaborasi Internasional Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Imaduddin Abdullah, Konferensi Santa Marta sangat krusial dan penting. Apalagi, Indonesia saat ini yang tengah menghadapi gejolak global yang akan berimplikasi terhadap pasokan energi nasional hingga fiskal ekonomi. Sebab, Indonesia masih bergantung pada bahan bakar fosil.

“Fluktuasi harga energi global menimbulkan lonjakan beban fiskal, lantaran subsidi energi kini nyaris sama besar dengan anggaran sektor prioritas, yakni mencapai 93% dari alokasi untuk kesehatan, 51% dari porsi infrastruktur, dan 28% anggaran pendidikan,” ujar Imaduddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/4).

Meski harga tinggi, penerimaan sektor energi fosil tidak cukup stabil untuk menutup lonjakan subsidi dan kompensasi energi dalam dua tahun terakhir. Bahkan, pengeluaran energi telah melampaui penerimaannya, dengan defisit Rp135 triliun pada 2022 dan tetap negatif pada 2024-2025. Data ini menunjukkan bahwa energi fosil menjadi beban bersih bagi APBN.

Akibatnya, lanjut dia, belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tergerus, defisit fiskal melebar, utang, dan ruang fiskal menyempit. Ketergantungan pada energi fosil ini juga menyebabkan daya saing nasional melemah dan investasi tertahan. Sebab, di level global semua sudah bergerak ke transisi hijau.

Terjebak Krisis Energi

Sementara itu, Direktur Fiscal Justice Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar menilai kondisi terkini menyiratkan bahwa perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran belum akan selesai. Di sisi lain, ketergantungan pada energi fosil akan menjebak Indonesia dalam krisis energi. Kondisi ini seharusnya menjadi cukup alasan bagi Indonesia untuk mendukung Konferensi Santa Marta.

Ia berharap peran Konferensi Santa Marta bisa mengganti dari shock menjadi kebijakan yang jelas. Sebab, menurutnya COP tidak menawarkan banyak hal, lambat dan konsensusnya tidak kunjung tercapai.

“Santa Marta harapannya bisa menjadi aksi cepat memecah kebutuhan global saat ini. Bisa mempercepat transisi energi dengan mengunci komitmen fossil fuel phase out, agar negara mempunyai komitmen yang lebih kuat untuk melakukan transisi energi,” ujar Media.

Momentum ini juga dapat menjadi katalis yang tepat bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan sebagai negara berkembang (Global South). Apalagi, Presiden Prabowo Subianto juga tengah menyatakan komitmen transisi energi.

Namun, menurut Program and Policy Manager CERAH Wicaksono Gitawan, komitmen-komitmen tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan konkret. Sebab, kebijakan yang berlaku saat ini masih berpihak pada energi fosil.

Menurutnya, Konferensi Santa Marta dan TAFF bisa menjadi external pressure untuk mendorong reformasi sistem energi domestik. Contohnya mengintegrasikan target 100 GW PLTS ke dalam RUPTL, mengkaji ulang kontrak take-or-pay dalam perjanjian jual beli listrik PLTU, serta mempercepat pensiun dini PLTU.

“Ini adalah momentum pembuktian keseriusan Indonesia dari komitmen Presiden Prabowo Subianto menuju aksi nyata di forum internasional, termasuk COP31 nanti,” kata Wicaksono.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia