Jakarta (Greeners) – Universitas Gadjah Mada (UGM) berencana akan mengembangkan sistem Smart Forest Village (Hutan Konservasi) dalam menanggulangi permasalahan krisis pengelolaan hutan di Jawa. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Budiadi, S.Hut., M.Agr. Sc mengatakan, selain sistem Hutan Konservasi, akan dilakukan juga revitalisasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) melalui pengembangan teknik silvikultur intensif (SILIN), rezonasi/bloking kawasan konservasi, reformasi pengelolaan gambut, serta hutan untuk pangan dan energi.

Rencana tersebut disampaikan oleh Budiadi saat melakukan pertemuan bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Jakarta. Budiadi mengatakan, pada periode 2016-2021, pihaknya akan melakukan beberapa program seperti melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi kehutanan yang berbasis penelitian hutan tropika, pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian, peningkatan reputasi fakultas melalui penelitian yang berkualitas untuk kemajuan pengetahuan, teknologi.

“Kami juga akan melakukan pengelolaan ekosistem sumber daya hutan tropika,” katanya, Jakarta, Senin (06/02).

BACA JUGA: LIPI Kembangkan Kawasan Biovillage

Menteri Siti Nurbaya sendiri memberikan masukan tentang perlunya pengenalan pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), tentang permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan secara global, pemahaman tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, politik kehutanan serta mengaktifkan kembali Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tingkat Tinggi (FOReTIKA).

“Ada tiga hal yang perlu direncanakan secara bersama-sama dalam mengembangkan pendidikan bidang kehutanan ini,” kata Siti.

BACA JUGA: Belum Ada Desain Kota Rendah Emisi Tingkat Daerah

Pertama, idealisme politik kehutanan. Dalam hal ini terkait dengan adanya rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Kedua, menjadikan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) menjadi laboratorium lapangan dan pusat observasi bagi mahasiswa dimana hutan menjadi intinya. Ketiga, pengembangan program studi pasca sarjana yang antara lain mendalami ilmu politik kehutanan, resolusi konflik, analisis stake holders, daya dukung dan daya tampung, land use planning dan pengetahuan tentang perkembangan lingkungan secara global.

Penulis: Danny Kosasih

Selama bertahun-tahun, Cina terkenal karena penggundulan hutannya demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang terjadi, namun sumber mata air mereka jadi tercemar, udara di sana penuh dengan polusi dan habitat hewan habis dibabat. Beberapa tahun lalu, hanya tinggal 2% dari hutan di Cina yang tidak terganggu. Sementara itu penghancuran hutan di Cina telah menyumbang seperlima dari emisi gas buang yang menyebabkan perubahan iklim.

Banjir besar di tahun 1998 yang disebabkan oleh hilangnya pohon telah menekan pemerintah di sana untuk akhirnya membuat sebuah gerakan. Mereka mencanangkan Program Konservasi Hutan Nasional dan studi terbaru menyatakan bahwa program ini mulai memberikan hasil.

Jadi bagaimana cara pemerintah Cina merestorasi hutan mereka? Dimulai dengan pelarangan penebangan di banyak tempat dan kemudian membayar petani, yang biasa dituduh melakukan penebangan liar, untuk melakukan penanaman kembali hutan-hutan tersebut. Beberapa penduduk lokal bahkan dibayar untuk mengawasi hutan dan melaporkan penebangan liar.

Ilustrasi: commons.wikimedia.org

Setelah beberapa tahun program ini berjalan, Pemerintah Cina menyatakan bahwa proyek konservasi hutan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan, klaim yang kemudian dikonfirmasi oleh analisis independen.

Peneliti dari Universitas Michigan mengevaluasi program ini dengan menggunakan citra dari Nasa yang bernama Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Mereka mempelajari data antara tahun 2000 dan 2010 dan menemukan bahwa tutupan hutan telah berkembang sebanyak 1,6 persen di Cina. Mungkin tidak terdengar banyak, namun itu berarti lahan seluas 158.000 kilometer persegi. Sebanyak 0.38 % hutan telah mengalami deforestasi, itu berarti sekitar 37.300 kilometer persegi.

Jadi riset ini tidak hanya berarti lampu hijau untuk Cina dengan kebijakan restorasinya. Sekarang Cina mengimpor lebih banyak kayu, dari negara-negara seperti Vietnam, Madagaskar dan Russia, yang diingatkan oleh peneliti karena bisa terjadi penggundulan hutan di negara-negara tersebut. Kita semua adalah bagian dari masalah dengan satu cara ataupun yang lain. Kita semua membeli produk dari Cina dan negara tersebut belum mengubah ekspor dan impor kayu mereka, kata pemimpin penelitian Andres Vina. Yang berubah saat ini adalah asal dari kayunya.

Bagaimanapun juga, studi ini masih menawarkan beberapa harapan bahwa penggundulan hutan itu tidak permanen. Banyak lokasi di Cina yang mulai mendapatkan manfaat dari program ini padahal sebelumnya mereka termasuk wilayah yang mengalami penggundulan yang masif. Usaha konservasi di negara ini bisa jadi cetak biru untuk negara lain yang sedang mencari cara untuk mengurangi efek dari penggundulan hutan. Cina menargetkan untuk menghijaukan kembali 256 juta kilometer persegi lahan di tahun 2020.

Penulis: NW/G15

Jakarta (Greeners) – Bulan Februari tahun ini, telah terjadi dua kali pembunuhan terhadap gajah di Sumatera. Tepatnya pada 25 Februari 2016, ditemukan bangkai gajah dengan kondisi kepala terpisah dari badan dan gigi serta gadingnya hilang di Rawabundar, area Seksi II Way Kanan Taman Nasional Way Kambas, Lampung. Sepekan sebelumnya, pada 19 Februari, seekor gajah berusia 10 tahun tewas di Gampong Bergang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh dengan dugaan keracunan.

Hingga saat ini, perburuan satwa liar ilegal masih menjadi salah satu ancaman yang paling besar bagi keberlanjutan kehidupan satwa ini di alam. Selain itu, faktor lain penyebab semakin hilangnya populasi hewan bertubuh besar ini adalah laju deforestrasi yang merenggut habitat hidup satwa liar. Selama kurun waktu dua dekade saja (1990-2010), Pulau Sumatra kehilangan 7,54 juta hektar hutan primer dan 2,31 juta hektar dalam kondisi terdegradasi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, saat dihubungi oleh Greeners mengatakan bahwa permasalahan terkait satwa liar atau wildlife merupakan salah satu masalah yang paling berat dari akumulasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia.

Menurutnya, ada banyak faktor kenapa permasalahan satwa liar ini tidak kunjung usai. Seperti masalah alokasi lahan, tata hutan, illegal logging, tambang ilegal, hingga perburuan liar.

“Yang paling menonjol dalam urusan wildlife adalah pencurian dan perdagangan ilegal. Kita sudah ikuti dari media, betapa intensifnya kasus-kasus perdagangan satwa liar dilindungi ini. Kebanyakan kasus kematian gajah juga karena faktor perdagangan ilegal yang diambil gadingnya,” kata Siti saat dimintai keterangan terkait peringtan Hari Satwa Liar Internasional, Jakarta, Kamis (03/03) kemarin.

Dalam hal perdagangan ilegal, menurut data yang dimiliki oleh KLHK, kasus ini bahkan menjadi kasus paling krusial dengan nilai perdagangan nomor dua tertinggi setelah narkotika. Oleh karena itu, di Indonesia, pemerintah terus melakukan upaya-upaya penyelamatan dan konservasi bagi satwa-satwa liar dilindungi.

“Kita terus melakukan upaya untuk meningkatkan sampai dengan rata-rata lima persen per tahun dari jenis-jenis satwa yang dilindungi. Sebagai informasi bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2016, ditemukan dalam catatan kami itu delapan ekor badak yang berhasil melahirkan. Nah, kalau gajah, rasanya angka itu lebih besar lagi,” jelasnya.

Mengutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, M. Jeri Imansyah dari Conservation Specialist of TFCA fo Sumatera memaparkan, permasalahan umum yang banyak terjadi pada gajah liar antara lain hilangnya habitat akibat konversi hutan alam untuk hutan tanaman industri, perburuan liar, perambahan, pembakaran hutan, dan penebangan liar.

Habitat alami gajah terdesak akibat konsesi perambahan hutan untuk perusahaan yang berujung meningkatkan konflik gajah dengan manusia yang tinggal di sekitar hutan. Sejak awal 2014 hingga Maret 2015, tercatat korban sebanyak dua orang meninggal dan satu luka-luka dari konflik yang terjadi di Tebo, Jambi tersebut.

“Dari sisi gajah, tingkat kematian gajah di Tebo, tercatat 12 ekor gajah Sumatera yang mati dengan indikasi utama akibat konflik dan juga perburuan,” tutur Jeri.

Sebagai informasi, tepat tanggal 3 Maret 2016, dunia memperingati Hari Satwa Liar. Untuk tema tahun ini adalah “Masa Depan Satwa Liar Ada di Tangan Kita, Masa Depan Gajah Ada di Tangan Kita”. Tema ini merujuk pada nasib gajah yang dibunuh hanya karena gading atau gigi saja. Catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama 2010-2012, sekitar 100 ribu gajah dibunuh di seluruh dunia hanya demi gading. Maka tahun ini, seperti yang tertera jelas dalam laman www.wildlifeday.org adalah seruan untuk menyuarakan nasib satwa liar, khususnya gajah.

Di dunia internasional, The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) memasukkan gajah sumatra dalam daftar merah yang berarti Critically Endangered atau kritis pada tahun 2015. Status ini muncul lantaran populasi mamalia bergading hanya tersisa 680 individu (Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 2007).

Saat ini, gajah liar sumatra masih bisa ditemukan di wilayah Seulawah-Ulu Masen, bagian utara Ekosistem Leuser, Taman Nasional Tesso Nilo, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, bagian selatan Kerinci Seblat, Taman Nasional Way Kambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Tapi, keberadaan mereka bisa jadi hanya cerita jika tidak ada langkah cepat untuk penyelamatan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Gambut adalah salah satu lahan basah yang penting bagi dunia. Menurut laman Wetlands International-Program Indonesia, luas lahan gambut di seluruh Indonesia berjumlah 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan. Adapun catatan dari Rencana Aksi Lahan Basah tahun 2004, luas lahan basah di seluruh penjuru Indonesia sekitar 54 juta hektar.

Lahan basah, mengacu pada Konvensi Ramsar tahun 1971, diklasifikasikan menjadi rawa, gambut, danau, sungai, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang serta lingkungan laut dengan kedalaman maksimum enam meter pada surut terendah. Kawasan ini penting karena menjadi ekosistem yang paling produktif di dunia serta merupakan habitat bagi ribuan keanekaragaman hayati.

“Lahan basah menyediakan banyak penghidupan bagi manusia. Mulai dari pertanian, perikanan, pariwisata, transportasi, dan penyedia air,” ujar Direktur Program Tropical Forest Conservation Actio-Sumatera (TFCA-Sumatera) Samedi seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Senin (01/02).

Rawa Tripa, kata Samedi, merupakan sebuah kawasan gambut di Aceh yang menjadi bukti bahwa konservasi gambut mampu memberi manfaat bagi warga sekitar. TFCA-Sumatera, sebuah program yang dikelola oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) untuk konservasi hutan Sumatera, telah berhasil meredakan kebakaran berulang di hutan yang sudah dibuka untuk perkebunan kelapa sawit dengan teknik cannal blocking (membendung saluran drainase untuk menaikkan muka air).

Sebagai contoh, lanjutnya, dalam waktu kurang dari satu tahun, permukaan air lahan gambut telah naik, dan pada saat kawasan lain terjadi kebakaran, kawasan Rawa Tripa yang biasanya mengalami kebakaran, pada tahun ini tidak terjadi.

Menurut Samedi, hingga saat ini, belum ada pembaruan data terkini tentang status lahan basah di Indonesia. Sedangkan berdasarkan Gaps Analysis (on ecological representativeness and management of protected areas) tahun 2010, terangnya, dari sekitar 750 ribu hektar mangrove di Sumatera, sekitar 28 persen ekosistem mangrove telah terbuka (rusak).

“Perlu diketahui bahwa Indonesia menduduki tempat pertama di dunia untuk luas ekosistem mangrove. Ekosistem lahan basah lainnya, yaitu gambut, dari luas total gambut di Sumatra yaitu 7,2 juta hektar, sebesar 23 persen telah mengalami kerusakan. Untuk hutan rawa, sekitar 52 persen telah mengalami kerusakan. Data tersebut baru di Sumatera, belum di Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Papua,” tutur Samedi.

Samedi menyatakan bahwa dengan merestorasi lahan basah yang terabaikan bisa memberi peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Di Rawa Tripa dengan menggunakan teknik cannal blocking, kini beberapa areal gambut sudah bisa dikembangkan menjadi perikanan rawa gambut. Model koeksistensi antara konservasi dan pemanfaatan ekonomi diharapkan bisa menjaga harmonisasi hubungan yang menguntungkan antara ekosistem lahan basah dan manusia yang tinggal di sekitarnya.

Inisiatif di tingkat masyarakat tersebut, menurut Samedi perlu diperkuat dari level yang lebih tinggi. Contohnya adalah dengan penetapan rencana tata ruang wilayah yang menempatkan mangrove dan gambut sebagai kawasan lindung. Pada Maret 2015 lalu, sebagian wilayah di Rawa Tripa, sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung gambut oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

Gambut, dalam kondisi alami adalah penyimpan karbon. Tetapi jika diganggu seperti kebakaran, lahan gambut justru menjadi sumber emisi karbon yang beracun dan gas rumah kaca lainnya. Adapun mangrove sangat signifikan untuk menahan abrasi, intrusi air laut, dan sumber pendapatan masyarakat dari perikanan.

Sebagai informasi, setiap tanggal 2 Februari, dunia memperingati apa yang dinamakan Hari Lahan Basah Dunia sesuai dengan tanggal lahirnya Konvensi Ramsar di Iran. Tahun ini tema yang diambil adalah Wetlands for our Future: Sustainable livelihoods. Tema ini merujuk pada pentingnya peran lahan basah bagi manusia, khususnya dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menjamin kalau isu pelegalan hutan konservasi sebagai lokasi tambang yang sedang dibahas untuk dimasukkan ke dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Tachrir Fathoni, mengatakan, pembahasan isu tersebut masih merupakan usulan yang datang dari komunitas industri yang meminta agar posisi minyak dan gas bumi bisa sama dengan panas bumi atau geotermal yang diperbolehkan diambil dari kawasan konservasi.

“Itu masih permintaan dan masukan informal dari komunitas mereka (industri) supaya mereka bisa seperti panas bumi dan sekarang baru jadi bahan perdebatan di internal penyusun draf ini. Jadi enggak ada yang bisa jamin masuk atau tidak masuk,” jelasnya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta Selasa (11/08).

Saat ini, kata Tachrir, Menteri LHK, Siti Nurbaya telah membentuk tim ahli untuk menyiapkan rancangan akademis (academic draft) yang persiapannya masih berjalan. Target perampungannya sendiri diharapkan akan selesai dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan Desember tahun 2015.

“Sekali lagi kita menunggu hasil perdebatan ahli dan internal KLHK yang sedang dipersiapkan untuk disampaikan kepada Bu Menteri. Dan, apapun keputusan yang diambi oleh tim penyusun revisi UU ini, kami berharap draf yang telah diserahkan agar segera disetujui oleh DPR,” jelasnya.

Di lain pihak, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abetnego Tarigan mengungkapkan bahwa praktek-praktek lobi seperti yang dilakukan oleh pihak industri tersebut justru mengancam keberlanjutan hutan. Apalagi saat ini harga minyak dunia tengah turun. Banyak perusahaan minyak yang saat ini malah memberhentikan para pekerjanya.

“Jika usulan tersebut diterima, maka akan membuat kondisi wilayah-wilayah konservasi menjadi semakin beresiko. Tidak dibolehkannya wilayah konservasi untuk dimasuki sebagai lahan eksploitasi ini kan ada banyak alasanya. Sebaiknya KLHK menolak usulan tersebut,” katanya.

Senada dengan Abetnego, Pakar Konservasi yang juga Ketua Pusat Riset untuk Perubahan Iklim Universitas Indonesia, Jatna Supriatna menyatakan mendukung bila revisi UU tersebut dilakukan untuk geotermal dengan alasan geotermal hanya memiliki sedikit jejak pencemaran.

“Namun kalau buat minyak itu pasti harus butuh teknologi yang sangat besar. Lihat di Amerika Selatan, itu kan dibornya di luar kawasan konservasi dan jauhnya bisa puluhan kilometer. Konsekuensinya ada banyak yang harus dibayar dari rusaknya kawasan konservasi, apalagi batubara yang jelas-jelas merusak. Jadi, jangan semuanya dikorbankan,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Aktor “Indiana Jones” Harrison Ford mengunjungi Istana Negara untuk bertemu dan mewawancarai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (10/9).  Harrison mewawancarai SBY mengenai konservasi hutan dan penanganan perubahan iklim di Indonesia, dalam rangka shooting film serial dokumenter berjudul  “Years of Living Dangerously”.

Ditemui setelah mengikuti wawancara tersebut, Juru Bicara Kepresidenan, Julian Pasha mengatakan Harrison Ford menanyakan kepada Presiden SBY tentang kebijakan kehutanan terkait perubahan iklim.

“Tentu Indonesia mempunyai kontribusi besar terhadap lingkungan global, terutama perubahan iklim dan konservasi hutan. Dia datang untuk mengetahui persis kebijakan Indonesia di sektor kehutanan. Dan dalam situasi perubahan iklim global, Indonesia diharapkan bisa memberi kontribusi positif seperti yang disampaikan Presiden dalam wawancara itu,” kata Julian.

Dalam wawancara tertutup yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, Presiden menjelaskan keseriusan pemerintah  di sektor kehutanan, pemberantasan pembalakan liar dan pelestarian hutan.  SBY menegaskan hutan merupakan masa depan perekonomian, lingkungan hidup dan masyarakat.

“Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk terus mengurangi emisi karbon, memelihara hutan, memerangi ilegal loging, mencegah kebakaran hutan, melakukan moratorium pada hutan primer dan lahan gambut serta menanam satu miliar pohon setiap tahun,” jelas Julian.

“Presiden menegaskan secara serius tentang apa yang bisa dilakukan pemerintah. Tetapi Indonesia tidak ingin bekerja sendirian dalam penanganan perubahan iklim, dan mengharapkan kerjasama internasional termasuk dari private sektor,” lanjut Julian.

Wawancara sendiri,  lanjutnya, berlangsung mengalir dan menyenangkan, termasuk pertanyaan Harrison Ford soal Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, sebelumnya ditanyakan kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Harrison Ford berada di Indonesia dalam rangka pembuatan film dokumenter tentang perubahan iklim dan konservasi hutan yang berjudul  “Years of Living Dangerously”  yang disutradarai bersama James Cameron dan Arnold Schwarzenegger  dengan produser  perusahaan “Showtime”.  Selain Harrison Ford,  pembuatan film dokumenter ini juga melibatkan artis Matt Damon, Don Cheadle, dan Alec Baldwin sebagai narator.

Film ini yang bakal tayang perdana pada April 2014 bercerita mengenai penanganan dampak perubahan iklim global, dengan mengambil contoh dua negara berkembang yang dianggap paling maju dalam penanganan perubahan iklim dari sektor kehutanan yaitu Indonesia dan Brazil.

Sebelum mewawancarai Presiden,  Ford yang datang ke Jakarta pada 1 September, telah mewawancarai Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.  Dia juga mengunjungi  Pusat Rehabilitasi Orang Utan Nyaru Menteng di Kalimantan Tengah dan Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. (G02)