Jakarta (Greeners) – Pengelolaan kawasan konservasi berpotensi besar untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan negara. Namun, pengelolaan tersebut harus berkelanjutan dengan melibatkan peran masyarakat lokal. Hal itu untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi dari ancaman kerusakan.

Kepala Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi Kementerian Kehutanan, Dian Risdianto, mengungkapkan saat ini di Indonesia terdapat 564 kawasan konservasi dengan total luas 27,14 juta hektare. Kawasan konservasi ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa), kawasan pelestarian alam (taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya), serta taman buru.

Pada tahun 2024, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi tercatat mencapai 124 miliar rupiah. Sementara itu, total kunjungan wisatawan hingga akhir Agustus 2024 mencapai tiga juta orang.

BACA JUGA: KEHATI Rancang Skema Dana Abadi untuk Raja Ampat

Salah satu contoh pengelolaan kawasan konservasi yang melibatkan masyarakat dapat dilihat di Raja Ampat, Papua Barat. Keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat ini telah menginspirasi Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendeklarasikan wilayahnya sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal ini, Konservasi Indonesia sebagai yayasan turut serta dalam menganalisis dampak ekonomi dari pendekatan pembangunan berkelanjutan di Papua. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan, khususnya di lahan gambut dan mangrove, Provinsi Papua Barat berpotensi menghasilkan pendapatan sekitar 155 juta USD.

Vice President Program Konservasi Indonesia, Fitri Hasibuan menjelaskan bahwa pendapatan ini berasal dari berbagai kegiatan ekonomi berkelanjutan, seperti pariwisata dan agroforestri. Meskipun ada kerugian akibat pembatasan izin konsesi, seperti pembukaan lahan kelapa sawit, kegiatan ekonomi berkelanjutan dan nilai konservasi menghasilkan manfaat sebesar 155 juta USD.

“Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan berarti tidak ada pembangunan sama sekali. Pembangunan dikelola dengan hati-hati dan dirancang berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian,” kata Fitri dalam diskusi “Menakar Potensi Ekonomi Kawasan Konservasi” pada Sabtu (23/11).

Ilustrasi kawasan konservasi di Raja Ampat. Foto: Freepik

Raja Ampat, Keberhasilan Pengelolaan Kawasan Konvervasi

Konservasi Indonesia juga mencatat keberhasilan pengelolaan kawasan perairan di Raja Ampat yang melibatkan masyarakat lokal. Saat ini, lebih dari tiga juta hektare kawasan konservasi telah terbentuk di wilayah Kepala Burung. Raja Ampat mencakup sekitar satu juta hektare dari luas tersebut.

Fitri menjelaskan, salah satu dampak positif dari konservasi ini adalah munculnya sumber pendapatan baru. Salah satunya dari sektor pariwisata yang kini berkembang pesat.

Upaya konservasi di Raja Ampat berlangsung sejak awal 2000-an dan baru mulai terasa manfaatnya sekitar tahun 2013. Salah satu contoh keberhasilan ini terjadi di Kampung Friwen saat masyarakat pertama kali membangun homestay pada tahun 2013. Kemudian, pada tahun 2015, jumlah homestay di Kampung Friwen meningkat menjadi dua. Namun, data tentang perkembangan homestay baru dapat terpantau lebih jelas pada tahun 2019, ketika jumlahnya mencapai empat.

BACA JUGA: Terumbu Karang yang Rusak di Raja Ampat Mencapai 18.882 Meter Persegi

“Ketika kami mengunjungi Kampung Friwen pada tahun 2023, jumlah homestay sudah berkembang pesat. Dari sekitar 50 kepala keluarga (KK), 15 di antaranya memiliki homestay. Artinya, sekitar 30% masyarakat setempat terlibat dalam bisnis homestay,” tambah Fitri.

Mereka menyewakan satu kamar homestay dengan harga 550 ribu rupiah per malam tanpa fasilitas pendingin ruangan. Uniknya, bangunan homestay itu terbuat dari bambu dan jerami. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat tidak hanya berperan dalam melestarikan alam, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi diri mereka sendiri.

Lebih dari itu, masyarakat Kampung Friwen juga aktif menjaga alam mereka dengan melawan praktik pengeboman ikan. Menurut Fitri, ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menerima pesan konservasi. Bahkan, mereka menyadari bahwa keberlanjutan ekosistem adalah kunci untuk keberlangsungan sumber pendapatan mereka.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Ekowisata hiu paus di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, menjadi salah satu sumber ekonomi biru yang bernilai ekonomi tinggi. Ekonomi biru merupakan salah satu target nasional yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah bersama mitra konservasi mengembangkan ekowisata hiu paus berbasis masyarakat sejak tahun 2018. Hal ini telah menarik banyak perhatian dari para wisatawan secara global.

Hasil studi nilai ekonomi wisata hiu paus di Teluk Saleh, khususnya di Desa Labuhan Jambu, pada tahun 2019, menunjukkan estimasi nilai ekonomi yang berdampak kepada masyarakat lokal sebesar Rp327 juta. Saat ini, diperkirakan kunjungan ke Teluk Saleh untuk mendapatkan momen berenang bersama spesies karismatik ini meningkat secara signifikan.

“Potensi pendapatan ekonomi dapat meningkat yang dihasilkan dari wisata hiu paus di Sumbawa,” ujar Ketua Dewan Pengurus Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany.

BACA JUGA: Hiu Paus, Raksasa Lembut yang Rentan Punah

Meizani mengatakan, hiu paus di Teluk Saleh dapat ditemukan kehadirannya sepanjang tahun. Bahkan, 40% dari struktur populasinya didominasi hiu paus muda. 

“Tercatat juga kehadirannya di wilayah ini sampai lima tahun sehingga menjadi lokasi perlindungan bagi individu hiu paus muda,” ungkapnya.

Desa Labuhan Jambu menjadi lokasi pilot intervensi awal upaya konservasi berbasis masyarakat dan pengembangan ekowisata. Sebab, di desa ini para nelayan bagan merupakan garda terdepan yang melakukan interaksi dengan hiu paus setiap harinya. 

Mowilex Dukung Ekowisata Hiu Paus di Sumbawa

Ekowisata hiu paus di Sumbawa mendapatkan dukungan berbagai pihak, salah satunya dari produsen cat PT Mowilex Indonesia (Mowilex). Bersama Konservasi Indonesia, Mowilex melakukan pendekatan daratan dan lautan (ridge to reef).

Dukungan ini merupakan salah satu dari program Mowilex Sustainability Initiative yang berfokus pada lingkungan. Misalnya, dukungan terhadap pembangunan energi bersih dan penanaman mangrove serta seluruh upaya dalam rangka mengurangi persentase karbon. Upaya ini juga turut menjaga kelestarian lingkungan.

Mowilex mendukung ekowisata hiu paus. Foto: Mowilex

“Kami melakukannya bukan karena kami melihat peluang bisnis yang besar di daerah ini. Kami melihat bahwa kesehatan lingkungan dan ekonomi saling berkaitan. Ini juga sejalan dengan Mowilex Sustainability Initiative, program CSR (Corporate Social Responsibility) yang kami mulai sejak tahun 2019,” ujar CEO PT Mowilex Indonesia, Niko Safavi.

Menurut Niko, penting untuk melestarikan Teluk Saleh dan mendidik masyarakat lokal tentang mengoperasikan pariwisata ramah lingkungan.

BACA JUGA: Kawanan Hiu Paus Berkeliaran Bebas di Sekitar Pantai Wisata Probolinggo

Populasi Hiu Paus di Teluk Saleh Terbesar Kedua di Indonesia

Populasi hiu paus di Teluk Saleh telah teridentifikasi sebagai populasi terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah 110 individu per tahun 2022. Studi yang dilakukan Konservasi Indonesia tentang populasi hiu paus di daerah ini, mengungkapkan Teluk Saleh merupakan habitat penting untuk siklus hidup hiu paus.

Hal tersebut termasuk mencari makan, pengasuhan bagi hiu paus remaja, dan jalur migrasi.  Teluk Saleh juga menjadi lokasi agregasi sepanjang tahun dan sebagai salah satu hotspot penggunaan habitat secara global. Selain itu, Teluk Saleh memiliki interaksi dengan perikanan bagan yang memungkinkan adanya interaksi antara hiu paus dan manusia.

Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah mengatakan, kesuksesan ekowisata hiu paus dengan ekonomi biru bergantung pada pendekatan yang berkelanjutan, etika, dan tanggung jawab dalam mengelola pariwisata laut. Selain itu, lanjutnya, perlu kerja sama antara pemerintah, masyarakat lokal, peneliti, dan industri pariwisata. Hal itu untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan ekonomi.

”Kami bersyukur terhadap hadirnya para mitra konservasi, terutama Konservasi Indonesia maupun pihak perusahaan dari sektor privat yang melihat potensi melalui konservasi habitat hiu paus. Kami dari pemerintah siap mendukung untuk berkontribusi dalam perbaikan dan memperkuat ekonomi masyarakat,” ungkap Abdullah.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia