Jakarta (Greeners) – Pada tahun 2014, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya terjadi 1.559 bencana di Indonesia yang menyebabkan 490 jiwa menjadi korban dan mempengaruhi kehidupan dua juta orang lainnya. Saat bencana datang, bantuan utama yang sangat dibutuhkan selain kesehatan adalah pangan.

Namun, kebanyakan bantuan pangan yang diterima oleh masyarakat yang menjadi korban bencana alam berwujud mi instan maupun beras. Padahal, bantuan tersebut justru beresiko menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap terigu dan beras. Dalam jangka panjang, solusi ini tentu tidak menyelesaikan masalah lantaran di kawasan tertentu, bencana selalu datang tahunan.

Melalui keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Program Officer untuk Ekosistem Pertanian, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), Puji Sumedi mengutarakan, jika menilik peta rawan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, lebih dari separuh wilayah di Nusa Tenggara Timur berwarna merah. Ini artinya risiko bencana tinggi, termasuk di dalamnya adalah kekeringan. Musim kering di Nusa Tenggara, berimplikasi langsung ke dalam ketersediaan pangan.

Kasus terakhir adalah bencana kelaparan di lima desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Juni 2015. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bantuan datang berupa beras 24 ton dan 800 kardus mi instan dari Menteri Sosial serta 50 ton dari pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut tentu tidak menyelesaikan masalah karena kelaparan terjadi karena sawah dan kebun milik warga tidak bisa ditanami akibat kekeringan yang panjang.

“Oleh karena itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menyiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga mampu mengurangi risikonya (mitigasi) untuk beradaptasi. KEHATI sendiri mendorong pelestarian sumber pangan lokal sesuai dengan potensi setempat atau diversifikasi pangan,” jelas Puji, Jakarta, Sabtu (11/07).

Model pelestarian sumber pangan lokal itu sendiri, lanjut Puji, bisa dilakukan dengan memanfaatkan kembali lumbung pangan lokal. Baik yang ada di keluarga maupun di tingkat desa. Namun yang terpenting adalah mengubah pola pikir masyarakat untuk kembali mengonsumsi pangan lokal itu sendiri.

“Sejak 2013 itu KEHATI telah menggandeng mitra-mitra lokal di NTT untuk membangun kedaulatan pangan berbasis sumber pangan lokal,” tambahnya.

Mulai dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Timur dan Pulau Flores, warga diajak untuk membudidayakan kembali jagung lokal, ragam sorgum, umbi-umbian dan jewawut. Selain itu KEHATI juga mendampingi masyarakat untuk dapat mengelola paska panen yang benar, mengolah sorgum menjadi makanan enak dan sehat untuk keluarga, terutama untuk anak-anak.

Keanekaragaman pangan di tiap daerah dapat menjadi cadangan pangan, termasuk saat bencana terjadi. Menurut Puji, pada dasarnya model diversifikasi pangan yang dilakukan KEHATI sejalan dengan mandat UU Pangan no. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

“Tinggal pemerintah dan masyarakat yang berkomitmen agar pangan lokal terintegrasi dengan kebijakan daerah. Karena yang sulit adalah mengubah pola pikir beras sebagai makanan pokok dan menaikkan derajat pangan lokal sebagai sumber pangan kaya gizi, aman serta menggugah selera. Dan lewat kebijakan daerah, kebiasaan bisa perlahan diubah,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) -Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan akan mempercepat proses relokasi korban erupsi Gunung Sinabung. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, saat ini sudah terbangun 112 unit rumah dan pada akhir Agustus 2015 akan diselesaikan sisanya. Total akan ada 370 unit rumah pengungsi yang dibangun di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang juga berstatus sebagai kawasan hutan lindung.

Untuk saat ini, kata Sutopo, jumlah pengungsi erupsi Sinabung berjumlah 10.184 jiwa atau 3.030 Kepala Keluarga. Para pengungsi ini tersebar di 10 pos pengungsian. Namun ada juga yang sebagian menginap di kediaman sanak saudara atau warga yang berada di dekat pos pengungsian.

“Jumlah pengungsi ini masih dinamis, bisa berubah-ubah karena sebagian pengungsi, khususnya laki-laki dewasa, sering kembali ke rumahnya untuk memelihara kebun atau tanaman pertanian,” jelasnya saat dihubungi oleh Greeners melalui sambungan telepon, Jakarta, Rabu (24/06).

Untuk aktivitas erupsi Gunung Sinabung sendiri hingga saat ini masih tinggi dengan status Awas. Namun meski begitu, status erupsi Gunung Sinabung belum perlu dijadikan bencana nasional sebab Pemda Kabupaten Karo dan Pemda Provinsi Sumut masih bisa beraktivitas dengan normal. “Kecuali jika seperti tsunami Aceh 2004 silam yang kondisi pemda dan masyarakat sudah lumpuh total,” tambahnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abetnego Tarigan membenarkan bahwa mayoritas wilayah kabupaten karo adalah kawasan hutan. Jadi, relokasi para pengungsi pasti akan masuk ke kawasan hutan. Meski demikian, menurutnya, pemerintah harus memperhatikan tentang wilayah-wilayah yang akan dijadikan tempat relokasi tersebut dan tentunya tidak mempengaruhi kemampuan kawasan hutan tersebut dalam memberikan layanan alam.

“Itu sangat penting agar bisa dipastikan tidak menciptakan bencana lingkungan di jangka menengah dan panjang,” tuturnya.

Selain itu, Abetnego menambahkan, relokasi yang dilakukan harus jelas ketentuan-ketentuannya, termasuk status hak dan kewajiban, luasan dan jangka waktu. Apabila tidak jelas maka akan berpotensi menimbulkan konflik di masa depan.

Sebagai informasi, jumlah pengungsi korban erupsi Sinabung yang akan direlokasi sebanyak 370 Kepala Keluarga. Terdiri dari 103 KK warga Desa Bekerah, 136 KK warga Desa Sukameriah, dan 131 KK warga Desa Simacem yang selama ini tinggal di posko pengungsian atau rumah yang uang sewanya mendapat bantuan dari pemerintah.

Pemerintah akan membangun rumah relokasi untuk pengungsi Sinabung yang asing-masing rumah sederhana itu dibangun di lahan seluas 100 meter persegi dengan fasilitas satu ruang tidur, satu ruang utama, dan kamar mandi. Akses listrik, air, dan jalan sudah tersedia.

Kompleks relokasi sendiri menempati lahan seluas 458 hektar. Pemerintah menganggarkan dana pembangunan tiap rumah sebesar Rp 59,4 juta. Total biaya pembangunan jalan dan rumah tersebut sebesar Rp 44,98 miliar, belum termasuk pembangunan fasilitas umum dan lahan pertanian. Selain itu, rumah itu juga disediakan untuk warga yang tinggal di luar radius tiga kilometer dari kawah gunung dan berada di depan bukaan kawah yang terancam guguran lava dan luncuran awan panas.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa berdasarkan pendataan sementara, telah ditemukan 39 jenazah korban longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, JawaTengah. Selain itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, melalui pesan singkatnya menyatakan ada belasan orang yang mengalami luka berat dan 69 orang masih dalam pencarian.

“39 orang ditemukan tewas, 11 orang luka berat, 4 orang luka ringan dan 69 orang masih dicari. Lalu untuk yang mengungsi ada 577 jiwa yang terdapat di 10 titik pengungsian,” jelas Sutopo, Jakarta, Senin (15/12).

Sutopo juga menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan penelitian kondisi tanah oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk mencari tempat yang aman yang akan digunakan sebagai tempat relokasi.

Saat ini, lanjutnya, lebih dari 2.000 personil dari tim gabungan melakukan pencarian korban di bagian atas dan bawah lokasi longsor. Kementerian Pekerjaan Umum, tambahnya, mengerahkan 10 alat berat dan 7 dump truck untuk membantu melakukan evakuasi. Sedangkan Polri mengerahkan anjing pelacak untuk pencarian korban.

“Untuk kerusakan akibat longsor di Karangkobar, data sementara rumah yang rusak berat/hilang tertimbun longsor sebanyak 35 unit, lalu 1 unit masjid hilang, sungai tertutup longsoran sepanjang 1 km, sawah rusak seluas 8 ha, juga kebun palawija 5 ha dan sejumlah hewan ternak ikut jadi korban,” tambahnya.

Sebagai informasi, pada Jumat (12/12) lalu, bencana tanah longsor melanda Dusun Jemblung, Banjarnegara sekitar pukul 17.30 WIB. Berdasarkan data yang dihimpun, ada 40 rumah yang dihuni oleh 300 jiwa dari 53 kepala keluarga tertimbun longsor. Warga Dusun Jemblung RT 05 RW 01 yang tertimpa longsor diperkirakan sekitar 100 orang, sedangkan warga lainnya berhasil menyelamatkan diri.

Selain Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Kepala BNPB Syamsul Maarif, Presiden Joko Widodo bersama Ny Iriana Widodo juga telah meninjau lokasi bencana dan korban yang berada di pos pengungsian di Desa Ambal kemarin, Minggu (14/12).

Menurut data terbaru dari BNPB, hingga pagi ini (15/12), sudah 39 korban meninggal yang ditemukan dan 69 orang masih dinyatakan hilang. Atas musibah ini, Kecamatan Karangkobar diberi status tanggap darurat hingga tanggal 19 Desember 2014 mendatang.

(G09)