Jakarta (Greeners) – Sebanyak 50 rumah tangga di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu tengah menjalankan program Zero Waste Cities. Program ini menekankan pada pemilahan sampah sejak dari sumber. Program tersebut melibatkan berbagai pihak. Di antaranya TPS3R Jalibar Berseri, Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo dan DLH Kota Batu bersama Ecological Observation and Wetland Conservations (Ecoton).

Koordinator program Titik Setyowati menjelaskan bahwa sebelum implementasi program yang lebih jauh, ada Analisis Sampah (AKSA) di skala RW. Tujuan dari AKSA untuk mengetahui timbulan sampah di kawasan RW 05 Desa Oro-Oro Ombo.

“Untuk itu kami melibatkan 50 rumah tangga sebagai relawan untuk memberikan sampah harian mereka dalam keadaan terpilah menjadi tiga jenis, yaitu organik, daur ulang, dan residu kemudian kita timbang perjenis,” terangnya.

Titik menambahkan bahwa AKSA telah menjadi ajang belajar memilah sampah rumah tangga dengan benar. Apabila sampah sudah terpilah dari sumber, maka nantinya akan lebih mudah diproses di TPS3R.

“Juga sebagai ruang mengedukasi pilah sampah rumah ke rumah Door to Door Education (DTDE),” tambah Titik.

Sampah yang sudah terpilah sejak dari sumber akan petugas angkut secara terpilah juga di dalam kendaraan roda tiga. AKSA akan berlangsung selama delapan hari berturut-turut, hingga diperoleh sebuah data timbulan dan komposisi sampah yang berguna. Nantinya data tersebut akan digunakan untuk rencana induk pengelolaan sampah.

Selain itu, Project Manager Zero Waste Cities Ecoton Tonis Afrianto mengatakan, AKSA berguna untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan sampah di masa mendatang.

“Dalam membangun sistem pengelolaan sampah tidak boleh ngawur, harus tahu dulu jenis sampah yang mendominasi di kawasan tersebut. Jika terbukti sampah jenis organik mendominasi, perlu untuk membangun sistem pengelolaannya, misalnya rumah kompos, komposter di kawasan RT/RW, biogas dan lain sebagainya, sehingga sampah organik bisa tertangani di sumber tanpa pindah ke TPA,” tegasnya.

Rumah Kompos Kota Batu

Sementara itu, Fungsional Bidang Persampahan DLH Kota Batu, Eni Maulidiyah mengungkapkan bahwa DLH Kota Batu sudah menyiapkan rumah kompos untuk mengatasi timbulan sampah organik skala kota.

“Sepanjang tahun 2025 kami sudah membangun 16 titik Rumah Kompos (RuKom) di Kota Batu. Ini juga menjadi kebijakan kota untuk menuntaskan permasalahan pengelolaan sampah, salah satunya jenis organik. Kami mengimbau masyarakat Kota Batu agar selalu memilah sampah dari sumber sehingga sampah organik dapat terkelolah dengan mudah,” ujarnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terjadi silih berganti di sejumlah daerah Indonesia. Kali ini, TPA Tlekung di Kota Batu, Jawa Timur terbakar pada Jumat (20/10). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur (Jatim) menilai kejadian ini merupakan tanda belum seriusnya pengelolaan sampah.

Berdasarkan keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu, penyebab peristiwa kebakaran ini adalah api yang berasal dari bawah lereng merembet ke sisi atas. Hingga saat ini, petugas juga masih mendata luasan lahan terbakar di TPA Tlekung.

Manajer Pembelaan Hukum dan Kebijakan Publik Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra Ariono mengatakan, beban sampah yang harus dikelola TPA Tlekung sangat besar. Apalagi, pengelolaan sampah ini juga masih menggunakan sistem open dumping. Semua jenis sampah di lahan yang tersedia tanpa ada pemilahan terlebih dahulu.

BACA JUGA: Kebakaran TPA Tanda Pola Pengelolaan Sampah Belum Berubah

“Sistem pengelolaan open dumping sudah dilarang sejak tahun 2008. Ini ada di pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” ungkap Pradipta pada keterangan rilisnya.

Sejak tahun 2009, TPA Tlekung merupakan satu-satunya TPA di Kota Batu. Terhitung hingga saat ini luas TPA sekitar 6 hektar dengan beban berbagai jenis sampah.

Sampah yang terkumpul mulai dari organik, anorganik dan B3. Sampah itu berasal dari 19 desa dan 5 kelurahan dengan produksi sampah mencapai angka 120-130 ton per hari.

“Bahkan, pada akhir pekan atau musim libur bisa mencapai 160 ton per hari,” tambah Pradipta.

Kebakaran TPA Tlekung di Kota Batu, Jawa Timur. Foto: BNPB

Tumpukan Sampah Berpotensi Timbulkan Longsor

Menurut Pradipta, buruknya pengelolaan sampah tanpa pemilahan ini berakibat pada munculnya gunungan sampah setinggi 20 meter. Tumpukan sampah itu juga berpotensi menimbulkan longsor.

Selain itu, dampak negatif dari penggunaan sistem open dumping adalah tercemarnya air dan tanah yang akibat tercampurnya air lindi, gas metana, dan karbon dioksida. Amoniak, hidrogen sulfida, dan zat lainnya juga menimbulkan reaksi biokimia hingga terjadi ledakan dan kebakaran.

BACA JUGA: Kebakaran TPA Sarimukti Potret Buruk dari Praktik Open Dumping

“Peristiwa tersebut makin memburuk akibat kondisi cuaca ekstrem yang terjadi di tahun 2023. Prediksi kenaikan suhu terjadi di Pulau Jawa. Sehingga, butuh mitigasi terhadap potensi bencana yang akan terjadi,” kata Pradipta.

Tak sekadar itu, pencemaran akibat TPA yang belum terkelola secara maksimal juga telah dirasakan masyarakat sekitar TPA. Sejak tahun 2016, luapan air lindi dan bau yang tidak sedap kerap kali warga rasakan.

“Hal itu tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Keluhan warga sejak 2016 akibat tidak maksimalnya pengelolaan sampah di TPA Tlekung belum bisa dituntaskan oleh Pemerintah Kota Batu. Ini berujung pada penutupan TPA Tlekung pada 30 Agustus 2023 tanpa menyiapkan solusi pengelolaan sampah ketika TPA tutup,” kata Pradipta.

Masih Ada Titik Api

Warga mengetahui munculnya api pada pukul 12.45 WIB. Lokasi kebakaran tersebut berada di area sebelah selatan. Satu hari pascakebakaran api belum berhasil tim padamkan. Hal tersebut berdasarkan keterangan resmi dari BPBD Kota Batu.

Informasi per Sabtu, (21/10) pukul 12.00 WIB yang dihimpun dari BPBD Kota Batu, tim gabungan masih berusaha melakukan pemadaman api. Relawan dan warga ikut bantu kerahkan empat unit mobil pemadam kebakaran.

Selain upaya pemadaman dan pembasahan oleh Dinas Kebakaran, tim gabungan juga membuat sekat bakar agar api tidak merembet ke lahan warga. Cuaca di lokasi kebakaran terpantau cerah dan berangin. Hal ini menjadi kendala tim dalam melaksanakan pemadaman.

Sampai saat ini tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran TPA Tlekung. Lokasi TPA Tlekung jauh dari pemukiman warga dan pihak terkait sudah melakukan sterilisasi wilayah.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Puluhan warga dari Desa Bulukerto dan Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, serta Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu mendatangi Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya untuk mendesak agar proses banding yang diajukan oleh hotel The Rayja dihentikan. Aksi penolakan warga yang dilakukan pada 19 Januari lalu tersebut dikarenakan hotel The Rayja dibangun di atas sumber mata air Umbul Gemulo yang selama ini dipakai untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi warga.

Kepada Greeners, Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Ony Mahardika, mengatakan bahwa tuntutan yang dilakukan oleh warga dari ketiga desa tersebut adalah bentuk partisipasi warga bagi kelestarian lingkungan hidup. Ia juga mengingatkan bahwa dalam Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan tegas telah menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

“Bila Pengadilan Tinggi tetap memaksakan proses banding gugatan hotel The Rayja pada warga ini, maka dikhawatirkan akan menjadi potensi kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup,” terang Ony, Jakarta, Sabtu (24/01).

Selain itu, tambahnya, jika Pengadilan Tinggi Jawa Timur tetap membiarkan proses banding gugatan Hotel The Rayja terhadap warga terus berjalan, itu berarti pengadilan belum memiliki kepekaan terhadap kondisi lingkungan yang ada.

Menurutnya, dengan membiarkan masyarakat yang sedang berjuang untuk melestarikan sumber mata air di Kota Batu yang terus menurun kualitas dan kuantitasnya digugat oleh pihak hotel, maka itu sama saja dengan mempertaruhkan keselamatan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Proses di Pengadilan Tinggi ini akan menjadi bukti apakah pengadilan punya sense of environmental protection,” ujarnya.

Aris Faudzin, warga Bulukerto yang turut serta dalam penolakan ini, menyatakan bila nantinya sumber mata air Umbul Gemulo rusak karena pembangunan hotel The Rayja, maka warga masyarakatlah yang pertama akan merasakan akibatnya. Oleh karena itu, Aris dan warga masyarakat lainnya mempertanyakan keberpihakan pengadilan dalam kasus ini. Ia meminta jangan sampai pengadilan dijadikan tameng oleh investor hitam untuk mengkriminalisasi warga.

“Kami tidak akan membiarkan lingkungan kami dihancurkan dengan dalih pembangunan dan investasi,” pungkas pria yang juga anggota dari Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA).

Sebagai informasi, data dari Walhi menunjukkan bahwa konfigurasi titik mata air dan kebutuhan mata air di Kota Batu menunjukkan kecenderungan angka yang kritis. Dari 57 titik sumber air yang berada di Kecamatan Bumiaji, saat ini tinggal 28 titik. Sedangkan di Kecamatan Batu, dari 32 sumber air, kini tinggal 15 titik. Sementara itu sumber air di Kecamatan Junrejo, dari 22 titik sumber mata air, kini tersisa 15 titik.

(G09)

Malang (Greeners) – Organisasi Perlindungan Hutan dan Satwa, ProFauna Indonesia memprotes program Inbox SCTV yang melibatkan Orangutan dan Kakaktua. Program ini disiarkan langsung dari Jatim Park 2, Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu, 8 November 2014. Dalam acara ini, Orangutan diajak berjoget di atas panggung.

Ketua ProFauna Indonesia, Rosek Nursahid, mengatakan, program televisi seharusnya memberikan pendidikan konservasi bukan malah mengeksploitasi satwa. Tayangan program mengenai konservasi satwa hidup di alam liar misalnya, seperti yang disajikan National Geographic atau Planet Animal bisa menjadi contohnya.

“Dalam tayangan Inbox, mereka memaksa Orangutan berperilaku tidak seperti di habitat aslinya atau perilaku alami hewan seperti di alam liar,” ujar Rosek, Kamis (13/11/2014).

Menurutnya, televisi yang menggunakan frekuensi publik seharusnya berisi program yang menyangkut kepentingan publik dan melaksanakan fungsi edukasi, informasi dan hiburan. Keterlibatan satwa dalam program Inbox, kata Rosek, bukan mendidik maupun memberikan informasi, apalagi menghibur dan melanggar kaidah kesejahteraan satwa. “Kami telah melaporkan ke KPI,” kata Rosek.

Selain melaporkan ke Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, ProFauna juga memprotes Jatim Park yang menghadirkan satwa untuk pertunjukan. Rosek khawatir, timbul pemahaman di masyarakat jika satwa dilindungi boleh dipelihara dan bisa meningkatkan angka perdagangan satwa dan juga perburuan liar.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia daerah Jawa Timur, Arief Maulana akan mengecek laporan dari Profauna karena dirinya belum mengetahui laporan itu. Ia juga berjanji akan memediasi dan mencarikan solusi atas laporan ProFauna. “Laporan itu akan kita teruskan ke KPI pusat karena yang menyiarkan televisi nasional,“ kata Arief.

Menurutnya, penggunaan satwa dalam pertunjukan di televisi tidak melanggar aturan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (SP3SPS). Kendati begitu, pihaknya akan melakukan mediasi jika ada laporan dari masyarakat dengan memanggil para pihak.

Manajemen Jatim Park Group belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Juru bicara Jatim Park Group, Titik S Ariyanto, mengaku tidak berwenang memberikan keterangan mengenai acara Inbox SCTV. “Silahkan konfirmasi ke Pak Agus, (GM Jatim Park Agus Mulyanto,Red),” kata Titik.

Status Orangutan saat ini terancam punah karena menyusutnya habitat asli akibat industri perkebunan sawit, pembukaan lahan, serta perburuan liar. Perdagangan di pasar gelap juga menambah ancaman kepunahan satwa endemik Indonesia ini.

(G17)

Batu (Greeners) – Sebuah lesung berkepala naga meliuk-liuk di jalanan. Di bawah kepalanya terdapat sebuah gentong kecil berisi air dari tujuh sumber mata air keramat di Jawa Timur yang dinamakan “banyu tuwuh”. Di kiri dan kanan lesung yang panjangnya sekitar empat meter, berjejer tumpeng dari hasil bumi warga tiga dusun di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Tumpeng terdiri dari tumpeng jajanan pasar, tumpeng polo pendem, dan tumpeng gunungan nasi kuning dan nasi putih. Aneka kudapan dan lauk juga menghiasi tumpeng tersebut.

Tumpeng dan air tuwuh dari tujuh sumber mata air yang dijaga Naga ini diarak keliling dusun mengelilingi sumber mata air Umbul Gemulo yang selama ini menjadi sumber penghidupan pertanian warga dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Sumber air Umbul Gemulo saat ini debit airnya mencapai 179 liter/detik. Sumber ini pula yang menjadi tumpuan sekitar enam ribu warga Desa Bulukerto dan enam desa lainnya, seperti Desa Sidomulyo, Bumiaji, Pandanrejo, Sisir, Mojorejo, dan Pendem. PDAM Kota Batu yang airnya disuplai ke masyarakat Kota Batu juga mengambil air dari sumber Umbul Gemulo ini.

Lesung kepala naga diarak keliling tiga dusun yang juga mengelilingi sumber mata air Umbul Gemulo. Di belakangnya, berbagai grup kesenian jaranan, bantengan, serta tari-tarian turut mengarak lesung kepala naga. Setelah mengelilingi sumber mata air Umbul Gemulo, sesepuh desa dan masyarakat menggelar kenduri di sekitar sumber mata air dan makanannya dimakan bersama-sama sebagai ucapan rasa syukur.

Saat kenduri, tiga macam tumpeng juga dibagikan di perempatan tiga dusun yang dilewati. Sisanya dimakan bersama di Balai Desa Bulukerto untuk masyarakat yang tidak kebagian tumpeng di perjalanan.

Selain itu, ada juga pembagian banyu tuwuh atau air bertuah yang berasal dari tujuh sumber mata air yang dipercaya bisa memberi keberkahan di Jawa Timur. Di antaranya berasal dari Pacitan, Ponorogo, dan Madiun. Air ini dibagikan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan berkahnya. Secara bergantian, mereka meminta air yang sejak awal acara ditempatkan di bawah kepala naga.

Batu (Greeners) – Sumber mata air bagi masyarakat Jawa Kuno menjadi lokasi yang selalu disakralkan dan dihormati keberadaannya. Tak heran, bertebaran lokasi pemujaan maupun petirtaan atau petirtan yang lokasinya berada di dekat sumber mata air. Di Kota Batu misalnya, tersebar puluhan petirtan yang menunjukkan bahwa di kota ini terdapat puluhan bahkan ratusan sumber mata air.

Sejarawan Malang, Dwi Cahyono, sempat melakukan penelusuran desa-desa kuno di Kota Batu. Dari nama-nama desa itu, banyak yang erat kaitannya dengan sumber mata air atau berhubungan dengan air. Di mana lokasi desa itu biasanya ada petirtannya atau nama desa tersebut berhubungan dengan air.

Ia menyontohkan, Candi Songgoriti yang berada di tengah areal wisata Songgoriti merupakan salah satu candi tertua di Indonesia. Di kawasan candi itu petirtannya sudah hilang dan air yang mengalir ke candi dialirkan ke hotel di sekitarnya. “Namun, bentuk aliran air yang ada di candi itu masih bisa dilihat dan airnya berasal dari kawah Gunung Welirang purba,” katanya, Jumat (7/11) lalu.

Selain itu, kata Dwi Cahyono, dalam sarasehan di acara Festival Mata Air 2014 di Desa Bulukerto, Kota Batu, Jawa Timur, juga disampaikan beberapa nama desa, seperti Desa Jading yang petirtannya juga hampir hilang. Lalu ada Desa Sumber Brantas, yang menunjukkan daerah sumber Sungai Brantas yang menghidupi belasan daerah di Jawa Timur.

Prasasti di Torongrejo yang berada di titik pertemuan Kali Brantas Lanang dan Kali Brantas Wadon berupa arca Ganesha. Lalu prasasti di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan yang berada di bawah lereng Gunung Panderman. Kemudian ada Dusun Banyuning. “Lokasi-lokasi itu menunjukkan ke kita bahwa dahulu ada sumber mata airnya,” ungkapnya.

Menurutnya, Kota batu yang berada di kaki Gunung Anjasmoro, Kawi, Welirang, dan Arjuna, menyimpan banyak sekali mata air sejak jaman Jawa Kuno. Semestinya masyarakat lokal yang ada di sekitar prasasti maupun petirtan mempunyai pengetahuan secara turun-temurun bagaimana pengelolaan sumber mata air waktu itu. Sayangnya, pemerintah setempat juga kurang menggali bagaimana seharusnya menyelamatkan dan melindungi sumber mata air yang sudah ada sejak jaman Jawa Kuno.

Beberapa sodetan untuk mengendalikan luapan Sungai brantas juga dilakukan pada masa itu dengan membuat Kali Brangkal dan Kali Porong. “Masyarakat jaman dahulu juga sudah bisa membuat kolam untuk menampung luberan air, ini bisa dilihat dari kolam segaran di pusat Kerajaan Majapahit di Trowulan,” kata Dwi.

Pengelolaan manajemen sumber mata air juga diterangkan Komang Armada, pegiat lingkungan dari Bali Utara. Komang juga aktif di komunitas Catur Desa. Sebuah komunitas yang terdiri dari empat desa di Bali Utara yang gigih memegang teguh perlindungan sumber mata air di sana dengan sebuah prasasti sejak ratusan tahun lalu.

Empat desa itu adalah Desa Munduk, Gobleg, Gesing, dan Ume Jero. Keempatnya berada di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Menurutnya, musuh utama mereka adalah pariwisata.

Namun, proteksi utama berupa prasasti yang ada sejak nenek moyang mereka dan diperbarui dengan aturan-aturan tambahan membuat para investor sulit untuk masuk ke kawasan empat desa ini, dimana terdapat danau terindah yang bernama Danau Tamblingan. “Kami proteksi sekali terhadap sumber air dengan regulasi dan tradisi yang kuat oleh masyarakat sana,” kata Komang Armada di sela-sela Festival Air 2014 di Kota Batu.

(G17)

Batu (Greeners) – Hampir semua sumber mata air di Indonesia mengalami krisis, mulai pulau terkecil hingga terbesar. Air yang menjadi infrastruktur ekologis agar kehidupan tetap berlangsung saat ini menjadi barang jualan.

Demikian dikatakan Hendro Sangkoyo dari Sekolah Ekonomika Demokratik Jakarta, dalam Sarasehan Pelestarian Lingkungan yang digelar Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) di Pendopo Dusun Cangar, Desa Bulukerto, sebagai salah satu rangkaian acara Festival Mata Air 2014, Jumat (7/11/2014).

Parahnya lagi, kata Hendro, kompetisi perebutan sumber mata air kian sengit untuk saling memperebutkan siapa yang paling berhak atasnya. Hingga kini, katanya, belum ada proteksi secara makro atau mencakup antar pulau. Ia meminta pemerintah harus mampu menekan krisis air yang semakin parah di beberapa wilayah di Indonesia.

“Kalau pemerintah cerdas, tidak perlu ada konflik sumber mata air seperti di Batu,” kata Yoyok, sapaan akrab Hendro Sangkoyo.

Yoyok juga mengingatkan Pemerintah Kota Batu yang saat ini tengah gencar mempromosikan sebagai Kota Wisata. Menjadikan Kota Batu sebagai Kota Wisata tentu bisa menjadi ancaman bagi kelestarian sumber mata air yang berada di kota ini. Sebab, tumbuhnya perhotelan, tempat-tempat wisata, serta bangunan-bangunan villa tentu membutuhkan air yang tidak sedikit.

Menurut Yoyok, pemerintah harus cerdas dan mampu memberikan keadilan kepada masyarakat terhadap penggunaan sumber mata air. “Meningkatnya industri pariwisata pasti diiringi menurunnya sumber mata air,” kata Yoyok.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, Budi Santoso, dalam kesempatan tersebut menambahkan, pihaknya saat ini tengah menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda) yang menurutnya akan dikoreksi sendiri nanti setelah draftnya selesai. Ia ingin ada konsep optimal dalam pengembangan pariwisata di Kota Batu. “Harus ada target berapa maksimal per tahun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu,” ujarnya.

Dari sini, bisa diketahui, kebutuhan hotel, villa, infrastruktur jalan dan fasilaitas lain untuk menunjang jumlah wisatawan yang berkunjung. Kalau sudah ketemu jumlahnya berapa, katanya, penambahan hotel, villa, dan bangunan lainnya terkait pariwisata harus di hentikan kalau sudah optimal.

Budi juga meminta warga mengusulkan peraturan daerah yang melindungi perubahan lahan pertanian terutama yang berada di dekat sumber mata air menjadi perumahan atau hotel dan villa. “Ini juga untuk melindungi sumber mata air yang tersisa saat ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Nurhidayati, menyampaikan, selama ini tidak ada pembicaraan secara serius antara pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan di wilayah DAS Brantas, misalnya.

Sebab, jika data 10 tahun terakhir jumlah sumber mata air menurun 50 persen, maka kalau tidak ada upaya penyelamatan maka 10 tahun kedepan akan habis.“Harus ada kerjasama dari semua pihak di lingkup aliran DAS Brantas mulai dari hulu hingga hilir,” katanya.

(G17)

Batu (Greeners) – Warga Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, menggelar Festival Mata Air pada tanggal 7 hingga 8 November 2014. Kegiatan ini merupakan inisiatif warga terhadap kondisi mata air di wilayahnya yang terus berkurang. Yang tersisa pun mengalami penyusutan debit air sehingga mengancam pertanian dan kebutuhan akan air bersih.

Ari Prayitno, Panitia Festival Mata Air 2014 mengatakan, festival ini terdiri dari berbagai kegiatan. Di antaranya, selamatan di Sumber Gemulo yang mata airnya digunakan warga di Bulukerto dan desa lainnya untuk berbagai kebutuhan sehari-hari dan pertanian. Selain itu, ada juga Sarasehan Pelestarian Lingkungan yang mengangkat tema “Mari Kita Jaga Kelestarian Sumber Mata Air dari Ancaman Krisis”.

Menurut Ari, krisis mata air sudah sedemikian rumit. Sudah saling kait-mengait antara satu sebab dengan penyebab lainnya. Meski sudah ada yang berhasil melakukan penyelamatan mata air, namun sangat tidak sebanding dengan penurunan debit dan berkurangnya mata air.

Kegiatan semacam ini, menurutnya, adalah salah satu bentuk kampanye kepada masyarakat luas untuk saling mengingatkan, menjaga dan melestarikan mata air yang tersisa. “Salah satunya dengan mewujudkan dalam bentuk aksi-aksi budaya berupa Ruwat Mata Air atau bentuk-bentuk acara yang mendorong masyarakat memosisikan mata air dalam dimensi sakralitas,” katanya, Jumat (7/11/2014) malam usai acara sarasehan.

Dengan memosisikan mata air dalam dimensi sakralitas, kata Ari, keberadaan mata air bukan hanya perlu dirawat secara fisik, namun juga perlu di“ruwat” sebagai bentuk perawatan nonfisik.

“Kearifan budaya mengajarkan, bahwa alam semesta ini, termasuk mata air harus dihormati, tidak boleh diperlakukan semena-mena, karena alam semesta telah banyak memberikan jasa kepada umat manusia,” tutur Aris lebih lanjut.

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur, Ony Mahardika yang juga hadir dalam acara ini, mengapresiasi kegiatan warga semacam ini. “Kepedulian penyelamatan lingkungan seperti ini harus terus dikembangkan,” katanya.

Ony meminta pemerintah tegas terhadap keselamatan ekologis wilayah dan tidak membiarkan ketidaktaatan terhadap tata ruang, pengalihfungsian wilayah-wilayah serapan, serta penghancuran sumber mata air dan kerusakan keseluruhan ekosistem terus berlarut-larut.

Menurutnya, keberadaan mata air di Jawa timur semakin tahun terus berkurang. Ia menyontohkan, data Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur menyebutkan, tahun 2010, Jawa Timur mempunyai mata air sebanyak 4.389 yang tersebar di 30 kabupaten. Sedangkan data Perum Jasatirta I, menyebutkan jumlah mata air di wilayah DAS Brantas sebanyak 1.597 buah yang tersebar 10 kabupaten.

“Di Kabupaten/Kota Malang terdapat 358 sumber mata air dan di kota Batu sebanyak 109 sumber mata air,” ujarnya.

Namun saat ini, lanjut Ony, sumber mata air yang berada di Batu telah mengalami kekeringan di 52 mata air dan 30 % berada di Kecamatan Bumiaji. Sumber mata air yang mengalami kekeringan tersebut 20 titik berada di lahan milik Perhutani dan 32 sumber mata air di lahan rakyat.

Dari data di atas, ujar Ony, di Kota Batu saat ini hanya tersisa 6 mata air yang tergolong baik dengan debit air yang cukup besar, lima diantaranya berada di Kecamatan Bumiaji dan satu di Kecamatan Batu. Salah satunya, yaitu Sumber Umbul Gemulo yang berada di Dusun Cangar, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, yang memiliki debit 179 liter/detik.

Sumber Umbul Gemulo menjadi tumpuan hidup tidak hanya bagi enam ribu warga Desa Bulukerto, tapi juga bagi ribuan warga di enam desa lainnya dan PDAM Kota Batu yang menyuplai kebutuhan air bersih bagi warga Kota Batu. Enam desa tersebut diantaranya, adalah Desa Sidomulyo, Bumiaji, Pandanrejo, Sisir, Mojorejo, dan Pendem.

(G17)

Malang (Greeners) – Tingkat kemacetan di beberapa titik di Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang kian parah. Titik-titik kemacetan memang terjadi di titik tertentu terutama di akhir pekan atau libur panjang. Hal ini bisa dilihat di pertigaan Karanglo, Singosari, maupun di jalur provinsi, mulai pintu masuk Malang di Kecamatan Lawang hingga memasuki Kota Malang.

Beberapa ruas jalan menuju Kota Wisata Batu juga demikian, baik dari arah Kota Malang maupun dari arah Karanglo, Singosari. Hampir setiap akhir pekan selalui dipadati kendaraan dari dalam maupun luar kota. Di pusat Kota Malang juga demikian, terutama di jalan yang melintasi pusat-pusat perbelanjaan dan di kawasan sekitar kampus.

Kondisi ini membuat tiga pemerintah daerah berkumpul membahas solusinya guna mengurai kemacetan. Di antara solusi yang dihasilkan dalam pertemuan tiga pemerintah daerah adalah pengadaan transportasi massal terpadu dan pelebaran infrastruktur jalan atau penambahan jalan. Selain itu, solusi lain yang ditawarkan, antara lain penyediaan bus sekolah, bus untuk pegawai, transportasi bus trans di Malang Raya.

Pakar planologi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Ibnu Sasongko, mengatakan, perlu ada tindakan guna mengurai kemacetan yang dipicu pesatnya pembangunan seperti kampus, pusat perbelanjaan, serta kawasan industri di kota ini.

Menurutnya, perlu ada angkutan massal cepat guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. “Transportasi massal harus terintegrasi antara tiga wilayah, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu,” katanya, Rabu (1/10/2014).

Bentuk transportasi massal ini, kata Ibnu, bisa berupa bus metro atau komuter yang menghubungkan tiga wilayah. Selain itu, perlu ada penyetaraan pusat kegiatan sehingga tidak terpusat di tengah kota.

Ia menyontohkan, kegiatan pendidikan misalnya, untuk pelajar SD dan SMP bisa jalan kaki, siswa SMA naik motor atau angkutan umum, dan mahasiswa dibangun asrama yang dekat dengan kampus sehingga bisa mudah ditempuh dengan jalan kaki. “Bus sekolah serta bus pegawai juga bisa dilakukan,” katanya.

Walikota Malang, M Anton, menawarkan sistem transportasi umum terpadu kereta gantung untuk mengatasi kemacetan di Malang Raya. Selain lebih murah, transportasi ini, kata Anton, tidak membutuhkan lahan banyak dan bisa disinergikan di tiga daerah.

Ia berharap, Kota Malang bisa menjadi pilot project pembangunan transportasi umum kereta gantung di Indonesia. Menurut Anton, tranportasi ini bisa dikembangkan hingga wilayah Malang Kabupaten serta Kota Batu.

Pakar transportasi Universitas Brawijaya, Achmad Wicaksono mengaku tidak mempermasalahkan usulan Walikota Malang membangun transportasi massal terpadu kereta gantung. Namun, ia berharap kebijakan ini harus pro rakyat miskin.

Menurutnya, kapasitas kereta gantung bisa mencapai 3 ribu penumpang per jam dengan kecepatan 4-6 meter per detik. Jenis kabin kereta gantung yang sering digunakan adalah gondola dengan kapasitas 4 sampai 12 orang. “Ada juga kabin yang lebih besar dengan kapasitas 25 penumpang,” ujarnya.

Kendati demikian, rencana ini harus dipersiapkan dengan matang terutama di titik naik dan turunnya penumpang yang harus diintegrasikan dengan tiga daerah. Selain itu, apapun keputusan transportasi massal yang akan digunakan harus memerhatikan aspek kenyamanan dan dengan tarif murah.

(G17)

Batu (Greeners) – Ratusan ilmuwan dari 15 negara di ASEAN mengadakan konferensi bertajuk “International Conference on Natural Sciences” (ICONS) 2014. Pertemuan dilakukan di Universitas Ma Chung, Kota Malang dan di Hotel Jambuluwuk, Kota Batu, JawaTimur, tanggal 25 September sampai 28 September 2014.

Ketua Panitia penyelenggara ICONS 2014, Leenawaty Limantara, penyelenggaraan kali ini mengusung tiga tema yaitu The Voice of Asean Research, Natural Sciences: From Laboratory to Industrial Application, serta Regional Networking Meeting of Asian Alumni of The International Climate Protection Fellowship Programme.

Para ilmuwan ini, kata Leenawaty, akan saling memperkuat jaringan di antara para peneliti dan ilmuwan untuk berkontribusi bagi pemecahan permasalahan manusia. Mereka berasal dari Indonesia, Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Cina, Polandia, Serbia, Srilanka, Mesir, Vietnam, Singapura, Malaysia, Laos, dan Filipina.

Dalam konferensi kali ini, juga akan dibahas tindak lanjut Malang Humboldt Resolution yang dicanangkan tahun 2011 dan dilanjutkan pembentukan konsorsium dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar peneliti Humboldt Fellows di Asia.

Pembahasan yang difokuskan dalam konferensi ini juga menyangkut teknologi pengembangan bahan pangan yang aman serta sumbernya, penemuan dan pengembangan obat-obatan yang berasal dari bahan alami, konservasi dan penyimpanan energi kimia, aplikasi skala nano dari mikroskopi dan spektroskopi, serta perlindungan lingkungan dan iklim.

Dalam konferensi, selain presentasi di dalam ruangan yang dihadiri ratusan ilmuwan, para peneliti juga menampilkan poster-poster yang merupakan ringkasan dari riset-riset mereka.

Salah satu peserta konferensi ICONS 2014, Anu Kumari Lama telah melakukan riset mengenai berbagai potensi dampak perubahan iklim di bidang pariwisata. Foto: greeners.co

Salah satu peserta konferensi, Anu Kumari Lama, yang mendapatkan fellowship di bidang International Climate Protection (ICP) mengatakan, dampak perubahan iklim kebanyakan terjadi di Negara-negara berkembang meski mayoritas negara yang menyumbang emisi gas buang adalah negara-negara maju.

“ICP Fellowship ini merupakan kumpulan orang dari berbagai latar belakang, peneliti maupun praktisi dari negara-negara berkembang untuk melakukan penelitian mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di negara masing-masing,” kata Anu Kumari Lama di sela-sela konferensi, Jumat (26/9/2014).

Ia menyebutkan, riset yang dilakukannya di Annapurna Conservation Area (ACA), Nepal, menyoroti berbagai potensi dampak perubahan iklim di bidang pariwisata. Sebab, dari hasil penelitian, pengurangan salju di kawasan gunung akibat dari pemanasan global.

“Salju tidak ada, resapan air juga tidak ada, akibatnya wisatawan yang berkemah kesulitan, dan berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan yang otomatis berdampak pada soal ekonomi,” katanya.

Dengan adanya riset ini, ia berharap masyarakat lokal dan pemangku kepentingan di sana bisa memahami adaptasi perubahan iklim dan penanggulangannya seperti apa. Sebab, hasil pengamatannya, di kawasan ACA sering terlihat kondisi ekstrim. Misalnya saja, pada tahun 2006, salju di sana sangat tebal dan dua tahun terakhir tidak ada salju sama sekali.

“Perubahan iklim bisa berdampak pada semua aspek, ekonomi, sosial, dan lain-lain,” ujarnya.

Ketua pelaksana sekaligus Rektor Universitas Ma Chung, Leenawaty Limantara, berharap, konferensi ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia dan dunia. Banyak presentasi-presentasi yang merupakan penemuan baru yang diharapkan bisa langsung diaplikasikan kepada masyarakat.

(G17)

Batu (Greeners) – Terik menyengat dan hawa panas begitu terasa saat berada di kawasan Hutan Kota Bondas di Jalan Sultan Agung, Kota Batu, Jawa Timur. Hutan kota yang terletak di depan stadion ini luasnya sekitar satu hektare dan dibangun dengan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar pada rentang waktu tahun 2012 dan 2013.

Sayangnya, pembangunan yang menelan biaya miliaran ini tidak diikuti dengan perawatan sehingga banyak pohon seharga jutaan rupiah meranggas dan mati. Bahkan, kini terlihat gersang karena tanaman bunga tidak disiram air berbulan-bulan. Suhu di Kota Batu yang dikenal dingin pun tidak mampu mendinginkan kawasan hutan kota Bondas.

Salah satu warga setempat, Eko Rudi, menyesalkan pemerintah Kota Batu tidak merawat hutan kota ini. Beberapa pohon Polle yang harganya minimal Rp 1,5 juta mati, dimakan rayap. Menurutnya, kalau hutan kota ini dirawat pasti bisa dimanfaatkan warga. “Sepertinya tidak pernah diberi pupuk dan disiram,” kata Eko, Rabu (10/9/2014).

Banyak pohon yang ditanam di Hutan Kota Bondas ditanam dengan cara yang salah dan tidak disiram serta dirawat sehingga mati. Foto: greeners.co

Warga lainnya, Yanto, juga menyayangkan gersangnya Hutan Kota Bondas. Padahal, pemerintah saat ini tengah menggalakkan pertanian organik dan pembuatan pupuk organik bagi para petani di Kota Batu.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, saat meninjau lokasi hutan kota mengaku heran dengan cara menanam pohon-pohon besar sehingga mati. Punjul menjelaskan, seharusnya menanam pohon besar disisakan daunnya dan ujungnya batang bagian atas ditutup pelepah pisang.

Ia sempat bertanya kepada salah satu pekerja di sana dan diketahui jika sudah berbulan-bulan tanaman dan pohon di hutan kota ini tidak disiram.

Selain banyak pohon yang mati, fasilitas toilet juga lebih mengenaskan. Bau pesing dan tidak adanya air di toilet juga menambah kesan tidak terawatnya hutan kota ini.

Pembangunan hutan kota Bondas dalam konsepnya dilengkapi dengan jogging track, area untuk beristirahat, area edukasi, dan area hot spot. Kawasan ini juga difungsikan sebagai lahan hijau untuk daerah resapan air dan rekreasi masyarakat.

Tidak hanya itu, Hutan Kota Bondas juga dibangun untuk lahan konservasi sejumlah tanaman, seperti kayu garu, cendana, pinus, mahoni, dan bisa digunakan sebagai area edukasi dengan dilengkapi jaringan internet nirkabel. Sayangnya, keberadaan hutan kota yang menghabiskan anggaran Rp 2,4 miliar ini tidak dirawat dan difungsikan dengan baik.

(G17)

Batu, Malang (Greeners) – Separuh dari total 12 anak Sungai Brantas di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, tak layak konsumsi akibat pencemaran limbah rumah tangga dan limbah dari perhotelan. Separuh sungai yang tak layak konsumsi tersebut berada di kawasan pusat Kota Batu. Sementara separuh lainnya yang berada di dataran lebih tinggi masih layak konsumsi.

Staf laboratorium pengujian kualitas air Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu, Imelda Muba Tribana, mengatakan, wilayah yang sungainya masih layak konsumsi memang berada di bagian yang lebih tinggi dari pusat Kota Batu.

“Di bagian atas, masih bagus kualitas airnya. Masih standar dua baku atau masih layak konsumsi rumah tangga , tapi harus dimasak dulu,” ujar Imelda usai melakukan uji kualitas air di sumber air, Selasa (22/5/2012).

Ia mencontohkan, Sungai Metro yang membelah Jalan Brantas yang keberadaanya di pusat Kota Batu ini sudah tercemar limbah rumah tangga dan limbah perhotelan seperti deterjen pencuci pakaian.

Pengujian kualitas air anak Sungai Brantas ini memang dilakukan setiap tahun untuk mengetahui apakah kualitas air mengalami penurunan atau tidak. Dari hasil pengujian, untuk tahun ini memang separuh anak Sungai Brantas memang airnya sudah tidak layak konsumsi karena tercemar.

Pengujian tersebut dilakukan oleh KLH Kota Batu dengan Perum Jasa Tirta I, selaku pengelola DAS Brantas. DAS Brantas sendiri memiliki 1.555 anak sungai dengan panjang sungai utama 320 kilometer.

Selain menguji 12 anak sungai Brantas, KLH juga melakukan pengujian kualitas air di 16 sumber mata air yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Di antaranya yaitu 10 sumber mata air di Desa Tulungrejo, sumber air Ngesong I dan II di Desa Punten, sumber air Gemulo di Desa Bulukerto, sumber air Gondong di Desa Songgokerto, sumber Precet di Desa Bumiaji dan sumber Andong di Desa Oro – Oro Ombo.

Uji kualitas sumber mata air tersebut, kata Imelda, merupakan yang pertama kali dilakukan oleh KLH. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas air yang digunakan langsung oleh masyarakat yang dikelola Himpunan Masyarakat Pengguna Air Minum (Hipam) atau kelompok masyarakat yang langsung menggunakan air dari sumber untuk kebutuhan sehari-hari. “Untuk hasilnya baru bisa diketahui dua minggu lagi,” kata Imelda.

Pengujian 16 sumber mata air ini dilakukan sejak Selasa (22/5) sampai dengan hari Kamis (24/5) yang hasilnya nanti akan dilaporkan kepada Walikota Batu, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Timur dan Perum Jasa Tirta I.

Sementara itu, menurut peneliti dari Universitas Brawijaya Malang, Sri Sudaryanti, mengatakan, mayoritas sungai di wilayah Malang Raya saat ini sudah tercemar mulai dari berat, ringan, hingga sedang.

Penelitian yang dilakukan dengan indicator biologis tersebut bisa diketahui tingkat pencemaran sungai dengan petunjuk hewan air yang disebut benthos. Meski demikian, Sri Sudaryanti yang akrab disapa Bu Goci ini mengaku masih ada beberapa anak sungai yang masih bagus seperti di Coban Rondo. “Tapi mulai ada beberapa hewan sebagai indikator sungai itu tercemar, jadi harus mulai diperhatikan,” katanya, yang mengaku melakukan penelitian di awal tahun 2012.

Karena itu, Sri menghimbau kepada tiga kepala daerah di wilayah Malang Raya, yakni Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang tidak membiarkan pencemaran sungai terus terjadi karena akan berdampak pada rusaknya ekosistem dan kelangsungan hidup. (G17)

Batu (Greeners) – Warga Dusun Sabrang Bendo, Desa Giripurno, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur memprotes proyek pembangunan Hotel Bambu Resort yang mengakibatkan dua sumber mata air, yakni Sumber Air Dawuhan dan Sumber Samin yang teruruk tanah pembangunan proyek hotel tersebut.

Warga sempat marah dan mendatangi kantor marketing Hotel Bambu Resort untuk meminta penjelasan dan Jum’at (13/04) kemarin warga berencana berunjuk rasa namun urung dilakukan tapi memilih untuk gotong royong memperbaiki sumber mata air yang terlanjur tertimbun karena dua sumber mata air ini dipergunakan untuk air minum ratusan warga dusun dan mengairi sawah mereka.

Menurut salah satu warga Dusun Sabrang Bendo, Darsono Bagong, warga meminta proyek pembangunan tidak sampai membuat sumber mata air rusak apalagi mati. ”Kami tak ingin warga dirugikan,” kata Bagong di sela-sela kerja bakti memperbaiki sumber mata air yang tertimbun tanah, Jum’at (13/04/2012).

Menurutnya, warga menyesalkan pihak PT Gumilang selaku pelaksana proyek pembangunan hotel yang hanya melakukan sosialisasi pada golongan tertentu saja. Bukan warga di daerah terdampak tidak diajak sosialisasi.

Darsono menjelaskan, dari pembicaraan dengan PT Gumilang, pihak hotel bersedia memperbaiki kerusakan dan membangun dua sumber mata air hingga terlindungi. Rencananya, Di atas sumber mata air ini akan dibangun hotel seluas kurang lebih 15 hektar.

Sementara itu, menurut Kepala Dusun Durek, Desa Giripurno, Sukirno, mengatakan, berdasarkan keterangan dari pihak PT Gumilang, proses pengajuan izin pembangunan sudah dilakukan sejak 3 tahun yang lalu. ”Tapi kita selaku perangkat desa tidak diberitahu oleh kepala desa, termasuk apa saja kompensasi pembangunan yang diberikan kepada desa,” kata Sukirno.

Diwawancarai terpisah, Kepala Desa Giripurno, Sudarmadji mengatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara pihak hotel dengan warga. Menurutnya, pihak hotel mau bertanggungjawab atas tertimbunnya dua sumber mata air tersebut. Sementara itu, pihak pengelola hotel maupun PT Gumilang selaku pelaksana proyek belum bersedia diwawancarai terkait proyek pembangunan ini.

Sebelumnya, penolakan warga terhadap pembangunan hotel di Kota Batu juga dilakukan warga Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu yang menuntut pembangunan Hotel D’Raja dihentikan karena berdekatan dengan sumber mata air Umbulan Gemulo.

Bahkan warga berulang kali mengadukan hal ini ke DPRD Kota Batu dan menggalang pengumpulan koin untuk membeli lahan seluas 9000 meter persegi yang akan digunakan membangun hotel sebagai upaya menyelamatkan sumber mata air Umbulan Gemulo.

Menurut koordinator warga yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Penyelamat Sumber Mata Air (SMPSMA), Supi’i, setelah lahan terbeli, nanti akan digunakan sebagai lahan terbuka hijau. ‘’Kami berharap koin yang terkumpul cukup untuk membeli lahan itu,” katanya

Menurutnya, pembelian lahan tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar sekira Rp 2 Miliar. Karenanya, warga berharap semua masyarakat memberikan dukungan karena penyelamatan sumber air itu juga untuk menyelamatkan masa depan anak cucu.

Selain warga setempat, sejumlah aktivis lingkungan juga terlibat dalam pengumpulan koin tersebut. Mereka antara lain pengurus himpunan pengguna air minum, paguyuban pedagang pasar ikan hias serta beberapa elemen lain di Kota Batu. (G17)