Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai krisis iklim kini tidak hanya mengancam lingkungan, melainkan juga masa depan generasi mendatang. Krisis iklim tersebut tercermin dari banjir rob terus menggerus kawasan pesisir dan membuat masyarakat kehilangan ruang hidupnya sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, cuaca ekstrem semakin sering terjadi dan memukul petani serta nelayan yang menggantungkan hidup pada pola musim yang kini semakin tidak menentu.

Sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia berpotensi tenggelam pada 2050 akibat krisis iklim. Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), kondisi tersebut mengancam kehidupan sekitar 42 juta penduduk yang tinggal di wilayah pesisir rendah.

Pengkampanye Iklim dan Isu Global Walhi, Patria Rizky Ananda, mengatakan bahwa krisis yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari cara manusia mengelola lingkungan. Menurutnya, model pembangunan yang masih bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam telah melemahkan daya dukung ekosistem dan memperbesar risiko bencana lingkungan.

“Hutan dibuka, pesisir direklamasi, dan ruang hidup dikonversi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Dampaknya bukan hanya terasa hari ini, tetapi terakumulasi menjadi beban ekologis yang diwariskan. Inilah inti persoalan hak antargenerasi, generasi sekarang mengonsumsi sumber daya secara berlebihan. Sementara, generasi mendatang dipaksa menanggung kerusakannya,” kata Patria dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/6).

Ketidakadilan Lintas Generasi

Sementara itu, di sektor pangan, perubahan iklim berpotensi menurunkan produksi beras sebesar 6% dan jagung hingga 14%. Hal itu mengancam ketahanan pangan nasional. Lebih dari 34% populasi Indonesia terancam mengalami kelangkaan air pada tahun yang sama.

Risiko kesehatan pun meningkat, dengan ancaman malnutrisi serta penyakit seperti diare dan malaria akibat perubahan ekosistem dan cuaca ekstrem. Semua ini akan paling dirasakan oleh generasi muda dan anak-anak yang hidup lebih lama di tengah krisis.

Menurut Patria, situasi ini mencerminkan ketidakadilan lintas generasi yang nyata. Ia menegaskan bahwa generasi hari ini masih memiliki kesempatan mengakses sumber daya. Sementara, generasi mendatang menghadapi degradasi yang jauh lebih parah.

“Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi semakin sulit dipenuhi. Bukan hanya soal kualitas udara atau air, tetapi juga hak atas masa depan yang layak: pekerjaan, pangan, kesehatan, dan keamanan dari bencana,” tambahnya.

Memperdalam Krisis

Di sisi lain, Walhi menilai sejumlah pendekatan yang diklaim sebagai solusi lingkungan justru berpotensi memperdalam krisis. Berbagai proyek berskala besar yang mengusung label hijau masih menyebabkan kerusakan hutan, perubahan bentang alam, hingga konflik ruang hidup masyarakat.

Salah satu contohnya adalah proyek hilirisasi nikel yang didorong untuk mendukung transisi energi. Menurut Patria, pendekatan tersebut pada dasarnya masih mempertahankan pola pembangunan lama dengan kemasan yang berbeda.

Ia mengatakan bahwa transisi yang tidak adil hanya akan mempercepat penumpukan utang ekologis yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Karena itu, Patria menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari hak antargenerasi. Setiap keputusan hari ini harus dilihat dampaknya terhadap mereka yang belum lahir. Generasi muda bukan hanya penerus, tetapi pemilik hak atas bumi yang sama.

Menurutnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia seharusnya menjadi titik refleksi sekaligus peringatan keras. Krisis yang terjadi saat ini adalah warisan yang sedang dibentuk. Jika kebijakan tidak segera berubah, kita akan terus menimbun utang ekologis yang akan diwariskan secara tidak adil.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Saat ini Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim (RUU PPI). Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai bahwa draf RUU tersebut belum mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi krisis iklim.

RUU PPI telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026. Kehadirannya penting untuk menahan laju dampak perubahan iklim yang semakin nyata di Indonesia. Contohnya bencana yang terjadi di wilayah Sumatra. Meski demikian, proses perancangannya justru menuai berbagai kritik dari Walhi.

Menurut Walhi, RUU ini berpotensi memperkuat pendekatan pro-pasar dan lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi penghasil emisi, alih-alih mewujudkan keadilan iklim. Seharunya, regulasi ini menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan bagi jutaan korban krisis iklim dan mencegah dampak yang lebih besar melalui upaya mitigasi dan adaptasi yang menyeluruh.

“Pemerintah dan DPR sepertinya tidak belajar dari bencana ekologis Sumatra yang telah menghilangkan ribuan nyawa, kerusakan dahsyat, dan kerugian yang sangat besar. Kita tahu, selain rusaknya ekosistem, bencana Sumatra juga dampak dari kondisi krisis iklim. Harusnya substansi dalam RUU dapat menjawab persoalan iklim dan mencegah bencana yang sama tidak lagi berulang,” kata Manajer Kampanye Iklim dan Isu Global Walhi, Patria Rizky dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/1).

Menurut Patria, RUU PPI versi pemerintah saat ini belum layak menjadi landasan hukum penanganan krisis iklim. Sebab, secara substansi masih jauh dari agenda keadilan iklim.

Ia menegaskan bahwa perlu partisipasi publik yang bermakna agar terjadi perubahan mendasar. “Sehingga, RUU ini benar-benar berorientasi pada keselamatan rakyat, keadilan iklim, perlindungan kelompok rentan, serta penurunan emisi yang nyata dan segera,” ucapnya.

Catatan Kritis Walhi

Walhi menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap draf RUU tersebut. Pertama, RUU ini menunjukkan absennya paradigma krisis dan kegagalan negara dalam mengakui bahwa perubahan iklim telah menciptakan ketidakadilan struktural.

Kedua, istilah “pengelolaan” tidak dimaknai dalam konteks dampak nyata krisis iklim yang telah terjadi. RUU ini juga sama sekali tidak mengatur mekanisme loss and damage. Hal itu baik itu dalam konteks ekonomi, maupun non-ekonomi, seperti hilangnya kebudayaan, situs bersejarah, dan keanekaragaman hayati.

Ketiga, RUU PPI tidak bertujuan untuk penurunan emisi secara drastis. Keempat, pengendalian iklim direduksi menjadi pencapaian Kontribusi Target Nasional (NDC) dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). NEK dipraktikkan melalui perdagangan karbon, pungutan atas karbon, dan pembayaran berbasis kinerja.

Kelima, RUU PPI tidak mendorong pertanggungjawaban korporasi penghasil emisi besar atas emisi historis maupun emisi yang terus mereka hasilkan hingga saat ini. RUU PPI juga tidak memuat kewajiban korporasi untuk mempertanggungjawabkan emisi historis, membayar ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan, melakukan pemulihan lingkungan dan sosial secara langsung, dan menanggung biaya adaptasi masyarakat terdampak. Selain itu, sanksi dalam Bab Penegakan Hukum hanya bersifat administratif dan diserahkan pada pengaturan turunan, tanpa jaminan efek jera.

Keenam, RUU PPI masih bias darat dan mengabaikan pesisir serta pulau-pulau kecil. Meskipun pemerintah mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan dalam bagian “Menimbang”, RUU ini tidak memiliki pendekatan khusus untuk pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di garis depan krisis iklim, termasuk ancaman kenaikan muka air laut dan abrasi.

Catatan ketujuh, RUU PPI belum memberikan jaminan kepada publik untuk dapat mengakses informasi dan berpartisipasi secara bermakna. Terutama dalam berbagai upaya penanganan krisis iklim terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Laporan terbaru Yale Program on Climate Change Communication berjudul “Climate Change and Energy in the Indonesia Mind” menunjukkan tingginya kekhawatiran publik terhadap krisis iklim. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 80% warga Indonesia merasa cemas terhadap dampak perubahan iklim.

Survei nasional tatap muka tersebut melibatkan 2.000 responden Indonesia berusia 18 tahun ke atas pada 15 Juni–17 Juli 2025. Laporan tersebut juga mengungkap bahwa dukungan publik terhadap transisi menuju energi bersih di Indonesia sangat kuat. Berdasarkan hasil survei, 89% masyarakat mendukung pemanfaatan energi terbarukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan listrik nasional pada tahun 2040.

Selain itu, 79% mendukung pelarangan pembangunan PLTU batu bara baru oleh pemerintah, penutupan PLTU yang ada, serta penggantiannya dengan energi surya dan angin. Sebanyak 83% juga mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon Indonesia hingga mendekati nol pada tahun 2060.

Anthony Leiserowitz, salah satu penulis laporan tersebut, mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia menunjukkan dukungan yang kuat terhadap upaya penurunan emisi karbon. Selain itu, publik juga mendukung percepatan pemanfaatan energi terbarukan secara nasional.

“Meskipun banyak yang masih memiliki pengetahuan terbatas tentang perubahan iklim, mayoritas masyarakat yakin bahwa perubahan iklim sedang terjadi dan merasa cemas terhadap dampaknya,” kata Anthony dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/12).

Studi ini juga menemukan bahwa 73% warga Indonesia mengatakan mereka hanya mengetahui “sedikit” tentang perubahan iklim (53%). Kemudian, terdapat 21% yang belum pernah mendengarnya sama sekali. Sementara itu, hanya 2% yang merasa mengetahui “banyak.”

Namun, setelah mendapatkan penjelasan singkat tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap pola cuaca, mayoritas masyarakat (86%) mengatakan bahwa mereka yakin perubahan iklim sedang terjadi. Kemudian, 83% merasa cemas terhadap dampaknya (termasuk 33% yang “sangat cemas”).

Dukung Kebijakan Energi

Laporan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mendukung berbagai kebijakan energi lainnya. Sebanyak 94 persen responden, mendukung program nasional untuk pelatihan kerja di industri baru energi terbarukan seperti angin dan surya.

Kemudian, sebanyak 94 persen mendukung pembangunan jaringan transmisi listrik baru untuk menjangkau seluruh Indonesia. Sebanyak 78 persen responden mendukung kewajiban penggunaan bahan bakar kendaraan dengan campuran biodiesel 60 persen. Penggunaan biodiesel ini untuk mobil, truk, dan kendaraan lainnya. Sementara itu, 74 persen responden menyatakan dukungan terhadap pemberian subsidi pajak bagi kendaraan listrik.

Selanjutnya, sebanyak 56% masyarakat menilai bahwa langkah terbaik untuk mewujudkan masa depan yang sehat, aman, dan sejahtera bagi Indonesia adalah dengan membiarkan sebagian besar batu bara Indonesia tetap berada di dalam tanah.

Studi ini juga menemukan bahwa mayoritas umat Muslim di Indonesia (79%) mendukung pemanfaatan dana zakat dan sedekah untuk mendukung transisi nasional menuju energi terbarukan.

Direktur Negara Indonesia di Purpose, Longgena Ginting mengungkapkan bahwa temuan ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia siap bergerak menuju energi bersih. Baginya, dukungan publik yang sangat kuat dapat memberikan dasar yang kokoh bagi percepatan transisi energi nasional.

“Yang juga penting, survei ini menyoroti besarnya potensi filantropi Islam sebagai kekuatan untuk mendorong perubahan. Ini sejalan dengan nilai-nilai kebaikan dan keberlanjutan yang diyakini oleh masyarakat,” ungkap Longgena.

Menurutnya, temuan dari survei ini menjadi momentum bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama memperluas solusi energi bersih yang adil dan dapat diakses semua orang.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Greenpeace Indonesia mengingatkan bahwa banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat harus menjadi peringatan terakhir bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah harus membenahi kebijakan pengelolaan hutan, lingkungan hidup, serta komitmen iklim secara total.

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengungkapkan bahwa banjir besar tersebut menandakan dua hal. Pertama, dampak krisis iklim yang kini tidak lagi bisa dihindari, dan kedua adalah kerusakan lingkungan hidup yang telah berlangsung menahun.

“Pemerintah harus mengakui bahwa mereka telah salah dalam tata kelola hutan dan lahan. Akibatnya, hutan Sumatra hampir habis, terjadi degradasi lingkungan parah. Kini, masyarakat Sumatra harus menanggung harga yang amat mahal dari bencana ekologis ini,” ungkap Arie.

Ia menambahkan bahwa Prabowo dan beberapa menterinya sudah menyingggung soal deforestasi. Namun, mereka seolah mengesankan bahwa kerusakan hutan di Sumatra terjadi karena penebangan liar. Padahal, selain penebangan liar, deforestasi masif terjadi karena dilegalkan oleh negara dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya.

Selain mengevaluasi izin-izin di Sumatra, pemerintah juga harus menghentikan perusakan hutan di wilayah lain seperti Papua. Kerusakan hutan di Raja Ampat dan pulau-pulau kecil yang dibebani tambang nikel, serta deforestasi di Merauke untuk proyek swasembada energi dan pangan yang keliru arah, harus segera dihentikan.

“Pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen yang Prabowo cita-citakan tak akan tercapai jika lingkungan rusak dan bencana iklim terus mengintai kita,” tambah Arie.

Kerusakan Ekologis Perparah Banjir

Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini telah menelan lebih dari 600 korban jiwa. Bahkan, ratusan orang masih hilang dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi. Peristiwa ini menunjukkan semakin nyata dampak krisis iklim. Terutama, melalui cuaca ekstrem dan hujan lebat yang kian parah akibat kehadiran Siklon Tropis Senyar pada 25–27 November 2025 di Selat Malaka.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lewatnya siklon tropis hingga mencapai daratan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merupakan fenomena yang tidak lazim. Sebab, Indonesia berada dekat garis ekuator. Kondisi ini membuat intensitas hujan meningkat drastis dan memperbesar risiko bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.

Selain faktor meteorologis, kerusakan ekologis juga turut memperparah dampak banjir di Sumatra. Deforestasi dan alih fungsi lahan, terutama di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) menjadi penyebab utama berkurangnya daya dukung lingkungan.

Analisis Greenpeace yang merujuk data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa selama 1990–2024, hutan alam di Sumatra Utara banyak beralih fungsi menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman. Pola serupa juga terjadi di Aceh dan Sumatra Barat.

Peneliti senior Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, mengungkapkan bahwa mayoritas DAS di Pulau Sumatra kini berada dalam kondisi kritis. Tutupan hutan alam tersisa kurang dari 25 persen. Secara keseluruhan, hanya sekitar 10–14 juta hektare hutan alam yang masih bertahan. Angka tersebut kurang dari 30 persen dari total luas Pulau Sumatra yang mencapai 47 juta hektare.

Salah satu DAS yang mengalami kerusakan paling parah adalah DAS Batang Toru. Kawasan tersebut meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Padahal kawasan ini merupakan salah satu bentang hutan tropis terakhir di Sumatra Utara. Namun, kini terfragmentasi akibat berbagai perizinan industri yang rakus lahan, termasuk pembangunan PLTA Batang Toru. Selain menyebabkan hilangnya hutan, aktivitas tersebut juga mengancam habitat orang utan Tapanuli.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyayangkan hasil Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30) yang berlangsung di Belém, Brasil. Hasil dari perundingan tersebut masih belum menjawab rencana konkret yang memadai untuk mengatasi krisis iklim.

Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan Nadia Hadad menilai target pengurangan emisi masih terlalu lemah. Bahkan, mekanisme pendanaan belum jelas, dan komitmen sejumlah negara besar pun tidak menunjukkan kemajuan berarti. Meskipun ada klaim pendanaan adaptasi akan meningkat hingga tiga kali lipat, detail implementasinya belum transparan.

“Belum ada rencana konkret siapa yang akan membayar juga belum jelas, sehingga seharusnya ada roadmap sesudah itu,” kata Nadia di Jakarta, Selasa (25/11).

Selain itu, ia menilai delegasi Indonesia di COP30 tampil pasif. Indonesia tidak menunjukkan peran diplomasi yang kuat, serta gagal mendorong komitmen ambisius untuk keluar dari energi fosil dan menghentikan deforestasi. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan salah satu hutan hujan tropis terbesar di Indonesia dan memiliki prosisi strategis anggota G20.

BACA JUGA: MADANI: Hindari Perdagangan Karbon Jadi Praktik Greenwashing

Country Director Greenpeace untuk Indonesia, Leonard Simanjuntak juga menyinggung COP30 yang tidak menghasilkan komitmen konkret untuk mencapai ambisi menekan pemanasan global tak lebih dari 1,5 derajat Celcius dibandingkan periode pra-industri. Laporan Greenpeace terakhir justru menunjukan ada peningkatan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut menjadi sumber pemanasan global di beberapa negara, termasuk di Indonesia akibat deforestasi.

“COP30 tak membuahkan hasil yang diharapkan,” katanya.

Menurut Leonard, COP30 tidak menghasilkan peta jalan yang nyata untuk mengakhiri penggunaan energi fosil (transitioning away from fossil fuel roadmap) dan menghentikan deforestasi (halting and reverse deforestation roadmap), serta peningkatan pendanaan untuk aksi iklim. Padahal, COP30 terselenggara di Brasil, negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia.

“Hasil tersebut lebih buruk dari COP28 yang berlangsung di Dubai, negara penghasil minyak, paling tidak ada kalimat transition in away untuk mengakhiri penggunaan energi fosil,” tambah Leonard.

COP30 Akomodasi Hak Kolektif Masyarakat Adat

Berlangsungnya COP30 selama 12 hari juga telah menghasilkan keputusan penting yang mengakomodasi hak kolektif masyarakat adat. Keputusan itu tercantum dalam dokumen Program Transisi yang Adil (Just Transition Work Programme).

Dokumen resmi tersebut menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Keputusan tersebut termasuk penerapan Free Prior and Informed Consent (FPIC), hak atas penentuan nasib sendiri dan perlindungan terhadap masyarakat adat yang hidup mengisolasi diri secara sukarela atau sadar (voluntary isolation).

BACA JUGA: Kualitas Udara Jakarta, Sektor Energi Penyumbang Utama Emisi GRK

Deputi I Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Urusan Organisasi, Eustobio Rero Renggi mengatakan keputusan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Apalagi, pemerintah telah berkomitmen pada COP30 untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat. Namun, angka tersebut merupakan langkah awal yang perlu diperluas dan diperkuat. Sebab, 33,6 juta hektare peta wilayah adat telah diserahkan kepada pemerintah. Terutama ada komitmen tenure secara luas di internasional seluas 160 juta hektare.

“Kalau Indonesia mau memimpin, percepat pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Terpenting adalah sahkan RUU Masyarakat Adat, sehingga apa yang pemerintah sampaikan di COP30 tidak sekedar janji politik di panggung global. Apalagi, pemerintah terlibat dalam kesepakatan global untuk memastikan komitmen tenurial seluas 160 juta hektare,” tuturnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30) yang berlangsung di Belém, Brasil, telah berakhir. Greenpeace menilai bahwa pertemuan ini usai tanpa menghasilkan peta jalan yang jelas untuk mengatasi krisis iklim.

Dalam perundingan antarnegara tersebut, tidak tercipta kerangka yang kuat untuk mengakhiri penggunaan energi fosil (transitioning away from fossil fuel roadmap), menghentikan deforestasi (halting and reverse deforestation roadmap), maupun meningkatkan pendanaan bagi aksi iklim. Alhasil, COP30 tidak membuahkan hasil karena posisi negara-negara yang terbelah di meja perundingan.

Sejak awal COP30, Greenpeace telah mendorong tercapainya kesepakatan mengenai rencana aksi untuk menghentikan deforestasi selambat-lambatnya pada 2030 (Forest Action Plan). Selain itu, juga rencana respons global (Global Response Plan) untuk menjembatani kesenjangan ambisi 1,5°C. Greenpeace juga menekankan pentingnya pendanaan iklim, termasuk melalui mekanisme pencemar membayar (Make Polluters Pay).

BACA JUGA: Jangan Anggap Biasa Cuaca Ekstrem, Ini Alarm Krisis Iklim

Desakan tersebut juga banyak publik suarakan, termasuk masyarakat adat dan berbagai kelompok lain yang turun ke jalan-jalan di Belém dalam Climate March dan Indigenous Peoples’ March. Namun, konferensi iklim pertama di hutan Amazon ini gagal menghasilkan tiga hal tersebut. Teks kesepakatan yang lemah diketok pada Sabtu siang waktu Belém. Rapat pleno tersebut diwarnai penolakan dari Kolombia dan sejumlah negara Amerika Latin terhadap minimnya progres mitigasi iklim.

Serukan Peta Jalan COP30

Direktur Eksekutif Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali, mengatakan bahwa Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva telah memasang standar tinggi dengan menyerukan pentingnya peta jalan untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan deforestasi. Namun, lanskap multilateral yang terbelah justru merintangi upaya tersebut.

“Kita berada di persimpangan jalan, di antara menahan laju kenaikan suhu Bumi di bawah 1,5°C dan jalan tol menuju bencana iklim yang katastrofik. Kendati banyak negara yang mau mengambil aksi nyata. Ada segelintir negara dengan kekuatan besar yang menghambat,” kata Carolina dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/11).

BACA JUGA: Pengaruh Krisis Iklim bagi Kesehatan

Menurut Carolina, hasil yang lemah ini tidak adil mengingat apa yang sudah terjadi di Belém dalam dua pekan terakhir. COP30 berlangsung dengan partisipasi yang signifikan dari masyarakat adat. Perjuangan tersebut bahkan berbuah kebijakan demarkasi yang mengamankan 2,4 juta hektare tanah masyarakat adat di Brasil.

“Lahirnya peta jalan untuk menghentikan energi fosil dan deforestasi, serta dukungan pendanaan, sebenarnya akan menjadi hasil yang bersejarah. Namun, perjuangan ini akan terus berlanjut,” ujarnya.

Buruknya Komitmen Iklim Indonesia

Sementara itu, bagi publik di Indonesia, COP30 menjadi momen yang menunjukkan betapa buruknya komitmen iklim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain ambisi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang dinilai tidak memadai, pemerintah juga tidak menunjukkan langkah progresif dalam proses negosiasi. Padahal, lebih dari 80 negara telah mendesak adanya peta jalan untuk meninggalkan energi fosil.

Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, mengungkapkan bahwa sebagai negara besar, Indonesia seharusnya tampil dengan komitmen iklim yang ambisius. Komitmen tersebut perlu disertai diplomasi untuk mendapatkan dukungan pendanaan iklim yang nyata dari negara maju serta memastikan transisi yang berkeadilan. Namun, menurutnya, Indonesia justru lebih fokus menjual karbon di paviliun yang kehadirannya mendapat sponsor dari berbagai perusahaan pencemar.

“Ini seperti membuang muka dari penderitaan masyarakat di tanah air yang menanggung dampak krisis iklim dan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas industri pencemar tersebut,” kata Leonard.

Selain itu, reputasi Indonesia juga mendapat sorotan setelah Climate Action Network (CAN) menobatkannya sebagai “Fossil of the Day” pada 15 November lalu. CAN merupakan jejaring yang beranggotakan 1.900 organisasi masyarakat sipil sedunia.

Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik mengatakan bahwa pemerintah semestinya tidak menganggap penyematan tersebut sebagai angin lalu. Namun, mereka perlu bebenah dan bergerak untuk keluar dari jebakan industri fosil. Salah satunya dengan mengakhiri penggunaan batu bara, sebab tanpa itu komitmen transisi energi Indonesia akan sia-sia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Indonesia mencatat produksi batu bara sebesar 836 juta ton (Mt) di tengah penurunan pendapatan dan peningkatan emisi metana yang mencapai 722 ribu ton (kt). Kenaikan produksi batu bara di situasi seperti ini dapat mengancam target iklim sekaligus menekan stabilitas ekonomi nasional.

Temuan tersebut tercantum dalam laporan Ember berjudul “Chasing Volume, Losing Value: The Cost of Coal Over Expansion in Indonesia.” Laporan itu menyoroti bahwa rekor produksi batu bara Indonesia yang baru justru menunjukkan tren ekspansi yang tidak berkelanjutan.

Meskipun produksi batu bara mencapai 836 juta ton pada 2024, kelebihan pasokan di pasar global terus menekan harga, mengurangi laba perusahaan, dan mengikis pendapatan negara. Pada saat yang sama, emisi metana dari kegiatan penambangan meningkat drastis, jauh melampaui perkiraan resmi pemerintah.

Ironisnya, di tengah meningkatnya produksi, permintaan batu bara justru menurun pada 2025. Produksi bahkan turun sekitar 33 juta ton pada paruh pertama tahun ini, seiring melemahnya pasar ekspor dan domestik.

Ekspor ke Tiongkok dan India, yang bersama-sama menyumbang sekitar 60% dari perdagangan batu bara Indonesia menurun. Hal itu seiring kedua negara meningkatkan kapasitas pembangkit energi terbarukan dan memperkuat pasokan batu bara domestik. Pergeseran ini dapat menyebabkan penurunan permintaan batu bara Indonesia, sekitar 10% pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Laporan terkait produksi batu bara di Indonesia. Foto: Ember

Laba Perusahaan Tertekan

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa laba perusahaan tertekan karena harga batu bara turun dan biaya produksi naik. Meskipun krisis energi tahun 2022 sempat mengangkat harga batu bara hingga di atas $400 per ton dan meningkatkan pendapatan negara, momentum ini telah memudar.

Pada tahun 2024, laba bersih perusahaan batu bara telah turun di bawah level tahun 2021. Ini menunjukkan penurunan sebesar 67% dibandingkan dengan puncaknya di tahun 2022. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari batu bara juga turun sebesar 18,6% pada tahun 2024. Sekalipun target pemerintah tercapai tahun ini, penerimaannya akan tetap di bawah tahun-tahun sebelumnya.

Wakil Kepala Unit Riset Transisi Energi Internasional, Wuppertal Institut mengungkapkan bahwa wilayah-wilayah penghasil batu bara di Indonesia perlu segera bersiap untuk menghadapi penurunan pendapatan dari sektor batu bara.

“Begitu anggaran publik berkurang, upaya untuk  mendiversifikasi perekonomian daerah akan semakin sulit,” ujar Timon dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/11).

Dampak Signifikan Batu Bara

Sementara itu, dampak lingkungan dari ekspansi batu bara juga signifikan. Ember memperkirakan emisi metana tambang batu bara (CMM) pada tahun 2024 mencapai 722 kiloton (kt) metana. Jumlah tersebut lebih dari empat kali lipat angka resmi pemerintah. Penyebab perbedaan ini adalah penggunaan faktor emisi yang tidak tepat dan juga tidak memperhitungkan emisi dari tambang bawah tanah.

Masalah ini akan memburuk dengan cepat. Emisi CMM diproyeksikan melonjak 25% pada tahun 2030, bahkan dalam skenario penurunan produksi batu bara. Peningkatan emisi CMM akan didorong oleh ekspansi tambang bawah tanah yang besar di Kalimantan Selatan, yang diperkirakan mencapai produksi 20 juta ton per tahun.

Tambang tersebut dapat menyumbang 332 kt CH4 pada tahun 2030. Ini belum termasuk ancaman jangka panjang yang timbul akibat kebocoran Metana Tambang Terbengkalai (AMM) setelah penutupan tambang.

Laporan tersebut menyarankan perlunya perubahan mendasar, dari ekspansi ke pengelolaan. Pemerintah perlu mengendalikan produksi dengan menerapkan moratorium terhadap semua izin pertambangan batu bara baru. Selain itu, pemerintah juga perlu mengintegrasikan pembatasan produksi jangka panjang yang ketat ke dalam proses persetujuan rencana produksi tahunan (RKAB).

Analis Senior Iklim dan Energi Indonesia di Ember, Dody Setiawan mengatakan bahwa strategi pengelolaan batu bara yang berfokus pada transisi diperlukan. Hal itu untuk mengarahkan industri dan mendukung daerah penghasil batu bara dalam beradaptasi dengan lanskap energi yang terus berkembang.

“Untuk mengatasi krisis iklim, pemerintah harus mewajibkan pelaporan emisi di tingkat fasilitas bagi semua pemegang izin dan mengembangkan faktor emisi spesifik Indonesia untuk menggantikan metodologi yang sudah usang,” ujar Dody.

Ia menambahkan bahwa dokumen Nationally Determined Contribution Kedua (SNDC) Indonesia yang baru terbit mencakup komitmen untuk mitigasi metana tambang batu bara. Ini menjadi landasan kebijakan penting untuk implementasi ke depannya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Sekelompok orang muda di Indonesia menuntut keadilan iklim. Mereka menyampaikan deklarasi berisi permintaan mereka kepada pemerintah untuk segera bergerak mengatasi krisis iklim. Melalui deklarasi tersebut, mereka juga membawa mandat yang jelas untuk mereka suarakan dalam forum Conference of the Parties (COP) yang ke-30 di Brasil pada November mendatang, maupun dalam perumusan kebijakan nasional.

Deklarasi tersebut merupakan hasil dari kegiatan Local Conference of Children and Youth Indonesia 2025 pada bulan Agustus. Perwakilan orang muda dan anak dari seluruh Indonesia, termasuk Gispa Ferdinanda (Research Manager Sa Perempuan Papua) dan Lungli Rewardny Supit (Ketua Forum Anak Sulawesi Utara) hadir dalam deklarasi tersebut.

Lalu, apa saja permintaan yang mereka sampaikan kepada pemerintah?

1. Dengarlah Suara Orang Muda

Koordinator Climate Rangers (CR), Ginanjar Ariyasuta menilai bahwa partisipasi orang muda yang bermakna berarti mempertimbangkan suara orang muda. Hal itu mulai dari penyusunan rencana, konsultasi, hingga evaluasi.

Ia memaparkan, data survei menunjukkan bahwa partisipasi orang muda masih sebatas simbolis. Orang muda hanya menjadi penonton. “Yang berbicara di panggung masih tetap generasi sebelumnya. Orang muda tidak mendapatkan porsi apa-apa, selain materi untuk post di media sosial. Memang ada perwakilan yang menjadi duta ini atau itu, tapi suaranya tetap tidak didengarkan,” katanya.

Lungli, sosok siswa SMA berusia 16 tahun ini bercerita bahwa ia sebagai orang muda kerap diundang dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU). Namun, Lungli merasa bahwa suara orang muda tidak pernah didengar dan direalisasikan.

“Tanda tangan kami ada pada berkas, tapi suara dan cita-cita kami tidak pernah masuk di dalam berkas itu. Harapan kami ada di ruangan itu, tapi harapan itu tidak pernah menjadi nyata,” tuturnya.

Ia menyadari bahwa sekecil apa pun suara dan tindakan yang ia bawa tidak dapat diabaikan begitu saja dan semestinya perlu dipertimbangkan. Sebab, suara yang ia bawa juga merupakan suara warga kota.

2. Ciptakan Kebijakan Berkeadilan Iklim

Desakan yang kedua dari orang muda untuk pemerintah adalah menciptakan kebijakan berkeadilan iklim. Artinya, aturan atau langkah untuk menghadapi krisis iklim harus adil bagi semua pihak. Dengan demikian, aturan bukan hanya fokus pada masalah lingkungan saja, melainkan juga memikirkan dampaknya terhadap masyarakat, terutama kelompok paling rentan.

Saat ini, pemerintah juga sudah mulai menjalankan aksi mitigasi untuk menangani krisis iklim. Namun, kata Ginanjar, banyak proses yang hanya mementingkan penurunan emisi. Padahal, itu belum cukup sebab keadilan harus ada di dalam setiap proses mitigasi tersebut.

“Ada sejumlah kelompok yang lebih terdampak oleh krisis iklim, sehingga mereka perlu terlibat dalam berbagai aksi mitigasi. Misalnya, kelompok disabilitas yang belum mempunyai infrastruktur yang akomodatif untuk evakuasi bencana. Ada pula kelompok nelayan yang terdampak oleh kenaikan permukaan air laut,” kata Ginanjar.

Sementara itu, menurut Gispa, untuk mewujudkan kebijakan berkeadilan iklim, penting untuk segera mengesahkan RUU Keadilan Iklim dan RUU Masyarakat adat. Baginya, pengesahan itu sangat berarti, contohnya masyarakat Papua, nantinya akan bisa memiliki legalitas untuk menjaga tanah, laut, dan hutannya.

Ia menekankan bahwa perjuangan keadilan iklim itu tidak bisa hanya bicara soal aksi, namun juga harus menekankan pada soal kebijakan yang memiliki daya ikat kuat.

Orang muda menuntut keadilan iklim. Foto: Climate Rangers

3. Berpindah ke Energi Terbarukan

Berpindah ke energi terbarukan merupakan hal yang sangat penting bagi orang muda. Menyadari betul bahwa transisi dari energi fosil ke energi terbarukan membutuhkan proses, maka Ginanjar menegaskan bahwa sebaiknya pemerintah tidak menunda-nunda lagi.

“Pembangunan infrastruktur energi terbarukan harus mulai sekarang. Bukan saatnya lagi membangun PLTU baru, yang membuat sumber energi jadi lebih mahal. Jika dibandingkan dengan Vietnam yang lebih miskin daripada Indonesia, negara kita tertinggal jauh. Tingkat ketercapaian energi terbarukan di sana bisa melebihi kita. Kalau mereka bisa, seharusnya kita juga bisa,” kata Ginanjar.

Ginanjar mengatakan bahwa proses transisi energi di Indonesia saat ini memang sudah dimulai, tapi hasilnya masih sangat jauh dari harapan. Padahal, menurutnya, semakin cepat diterapkan emisi karbon akan semakin menurun, pencemaran menurun, udara pun akan semakin bersih.

Ia menegaskan bahwa dunia juga sudah menyepakati bahwa kita memerlukan energi terbarukan. Itulah mengapa saat ini pembangunan instalasi energi terbarukan menjadi sangat penting.

4. Stop Danai Proyek Palsu

Dana pemerintah selama ini masih mengalir proyek yang menggunakan energi dari batu bara. Ginanjar menyebutkan nilainya bisa mencapai miliaran dolar. Namun, ironisnya, pemerintah justru bertanya-tanya ketika diminta untuk membangun instalasi PLTS.

Menurut Gispa, PLTS justru bisa menjadi jalan keluar untuk beralih dari fosil ke energi terbarukan. Contohnya di Papua yang saat ini menggunakan sinar matahari untuk energi.

Selain itu, orang muda juga mendorong pemerintah untuk memberi bantuan berupa pembangkit listrik dan generatornya untuk masyarakat prasejahtera. Sebab, mereka sangat membutuhkan bantuan. “Ketika membayar listrik saja tidak mampu, PLTS akan sangat memudahkan mereka dari segi finansial,” kata Gispa.

Ginanjar mengharapkan sebuah solusi yang berbasis komunitas, sehingga masyarakat sekitar bisa menguasai sumber energi. Artinya, mereka memproduksi listrik, mengelola, dan mendistribusikan energi tersebut. Dengan begitu, secara energi mereka terbilang mandiri.

5. Jangan Abaikan Solusi dari Orang Muda

Lungli bercerita, masalah lingkungan paling parah yang terjadi di daerahnya adalah pembangunan perumahan dan gedung, yang menurutnya izin membangun terlalu mudah didapatkan.

Pembangunan sampai saat ini terus terjadi di pinggir pesisir pantai. Bahkan, jadi tempat wisata dan tempat hang out, tapi dampak dari pembangunan itu menyebabkan ikan-ikan semakin menjauh.

Maka dari itu, ia mendorong agar orang muda turut bersuara untuk menjami kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga alam. Ia juga meminta pemerintah tidak mengabaikan solusi dari orang muda.

Selain itu, edukasi tentang iklim dari inisiatif komunitas orang muda juga perlu dipertimbangkan, salah satunya soal edukasi iklim. Sebab, saat ini pendidikan soal iklim belum masuk dalam kurikulum.

Materi ini penting untuk membentuk generasi yang lebih siap dan lebih tahan iklim, agar mereka bisa terbentuk menjadi pemimpin yang mampu memikirkan solusi iklim.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Koalisi Draw The Line: Reset Indonesia menggelar long march dari Terowongan Kendal menuju Istana Negara, Jakarta. Mereka menuntut pemerintah mengambil langkah perubahan untuk mengatasi krisis iklim dan demokrasi. Aksi ini didasari oleh dampak krisis iklim yang semakin nyata. Hal ini tercermin dari terjadinya 3.472 bencana sepanjang 2024 menurut BNPB, biaya hidup masyarakat yang terus naik, dan ruang demokrasi makin menyempit.

Peserta hadir di aksi ini dengan kostum kreatif sebagai simbol ekspresi publik. Melalui orasi, pertunjukan seni, dan partisipasi publik yang luas, aksi ini menjadi simbol solidaritas untuk mendorong sistem energi dan pembangunan yang lebih bersih, adil, dan berkelanjutan.

Peserta Draw The Line menyampaikan sejumlah tuntutan penting. Pertama, mereka mendesak adanya keputusan yang berbasis aspirasi masyarakat melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim dan RUU Masyarakat Adat.

Mereka juga meminta adanya penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perlindungan bagi pembela lingkungan, serta desentralisasi dan demokratisasi energi. Hal ini lantaran banyak beban ekonomi yang ujungnya menjadi tanggungan masyarakat dan buruh.

Field Organizer 350.org Indonesia, Suriadi Darmoko mengatakan bahwa aksi ini adalah seruan untuk menarik batas yang tegas dan menagih perubahan yang nyata. Menurutnya, harus ada perubahan arah kebijakan dengan berangkat dari kebutuhan dan partisipasi masyarakat terdampak.

“Kegiatan ini bukan sekadar formalitas yang menyalin keputusan elitis. Hal ini karena keadilan iklim bukan hanya soal menurunkan emisi, tetapi juga memutus siklus ketimpangan yang membuat rakyat menanggung biaya paling besar,” ujar Suriadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/9).

Selain itu, para peserta juga menuntut pemerintah untuk melindungi masyarakat, menyusul banyaknya peserta aksi protes dalam beberapa waktu terakhir yang ditangkap, mengalami luka-luka, bahkan meninggal dunia. Mereka mendesak pemerintah untuk membebaskan seluruh demonstran yang dikriminalisasi, mengembalikan TNI ke barak, dan menghentikan kriminalisasi aktivis lingkungan dan HAM. Sebab, ruang sipil yang aman adalah prasyarat untuk keadilan iklim.

Terapkan Pajak untuk Si Super Kaya

Dalam aksi ini, permasalahan ketimpangan ekonomi juga menjadi sorotan. Mereka mendesak pemerintah untuk menerapkan pajak khusus si super kaya, mencabut insentif untuk industri batu bara, menarik pajak windfall profit pada sektor ekstraktif, dan memberikan subsidi bagi pembangunan energi terbarukan yang terdesentralisasi.

Direktur Eksekutif CELIOS mengingatkan bahwa saat ini banyak dari kelompok super kaya yang merupakan bagian dari perusak. Kekayaan yang berasal dari industri ekstraktif, seperti pertambangan dan kelapa sawit telah mencekik ruang hidup rakyat dan lingkungan.

“Riset CELIOS menunjukkan potensi pajak kekayaan dari 50 orang super kaya mencapai sekitar Rp81,56 triliun per tahun dengan hanya tarif dua persen dari aset,” kata Bhima.

Bima menambahkan, total penerimaan pajak dari berbagai instrumen pajak yang menargetkan orang superkaya dan perusak dapat mencapai Rp524 trilliun. Menurutnya, skema ini yang seharusnya didorong pemerintah, dibandingkan terus membebankan ke rakyat.

Tak hanya itu, peserta aksi juga mendesak realisasi sistem energi yang bersih dan berkeadilan. Mereka meminta pemerintah untuk mewujudkan komitmen energi terbarukan 100 persen. Kemudian, melakukan penutupan dini PLTU, dan mendorong emisi nol bersih pada 2050.

Dengan demikian, menurut peserta aksi pemerintah harus menutup celah bagi solusi palsu yang memperpanjang umur fosil. Kemudian, penting untuk memperkuat akses listrik hijau yang adil, dan membuka keran pembiayaan untuk proyek energi bersih milik komunitas. Dalam hal ini, khususnya komitmen iklim (nationally determined contribution/NDC) harus menetapkan penurunan emisi yang sejalan dengan Perjanjian Paris untuk menekan pemanasan global di bawah 1,5°C.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pemimpin agama di Indonesia perlu berperan dalam mendorong percepatan aksi mitigasi krisis iklim dan transisi energi. Dengan 87% populasi dunia diproyeksikan akan menjadi pemeluk agama pada 2050, kampanye perubahan iklim bersama komunitas iman bisa jadi salah satu tuas terkuat untuk mempercepat aksi iklim.

Terdapat laporan terbaru dari GreenFaith dan Laudato Si Movement berjudul “Telling the Climate and Faith Story: Strategies for Media Engagement”. Laporan tersebut mengungkapkan, sejak 2010 hingga 2024, liputan media dan pembicaraan dalam media sosial menunjukkan peningkatan konsisten penyebutan isu iklim oleh aktor-aktor keagamaan. Bahkan, pemberitaan mengenai hubungan antara kepercayaan dan iklim selalu memuncak pada momen-momen besar, terutama Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP).

Hal ini menunjukkan adanya jendela peluang khusus untuk mengangkat cerita tentang kepercayaan dan iklim di ruang publik. Peluang ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas dampaknya terhadap kebijakan dan kesadaran masyarakat. Para pemimpin agama yang ditahbiskan memegang peran sentral, karena kehadiran dan profil mereka mampu menarik perhatian lebih besar terhadap krisis iklim dan urgensi aksinya.

Eksekutif Direktur GreenFaith, Fletcher Harper mengatakan bahwa seruan dari para pemuka agama sangat penting. Media massa juga senang mengutip pendapat mereka untuk berbagai isu.

“Ada peluang untuk menunjukkan kepemimpinan dan aksi keagamaan di akar rumput dalam menghadapi perubahan iklim. Hal itu akan mendefinisikan iklim dari perspektif keagamaan sebagai isu keagamaan yang luas dan melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemimpin agama,” kata Fletcher dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/9).

Laporan juga mengungkapkan bahwa hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Akun-akun tokoh publik muslim yang memiliki posisi politik nasional maupun regional terbukti efektif dalam menyampaikan pesan yang memadukan warisan budaya, nilai agama, dan tanggung jawab ekologis.

Banyak Cara Pemimpin Agama Ikut Aksi Iklim

Saat ini, tokoh agama juga penting untuk berperan aktif dalam melestarikan lingkungan. Menurut Pemimpin Proyek Ummah for Earth Greenpeace Indonesia, Rahma Shofiana, sebagai pemimpin agama mereka dapat memimpin komunitas mereka dengan memberi contoh dan mengadvokasi aksi lingkungan.

Rahma menambahkan bahwa ada banyak cara untuk tokoh agama terlibat dalam aksi iklim. Hal ini bisa memotivasi komunitas mereka untuk bekerja menerapkan perubahan sederhana guna mencapai gaya hidup ramah lingkungan. Selain itu, mereka juga bisa mempererat hubungan antarumat beragama melalui aksi iklim.

“Apalagi, di Indonesia, tokoh agama kerap memiliki hubungan yang erat dengan pembuat kebijakan. Peran mereka dapat mendorong dan mengadvokasi kebijakan iklim,” jelas Rahma.

Temuan ini menegaskan bahwa menghubungkan pesan iklim dengan nilai-nilai agama bukan hanya relevan, tetapi juga strategis. Untuk memperluas dampaknya, penting menyoroti kepemimpinan agama di tingkat akar rumput dan memamerkan aksi-aksi lingkungan dari komunitas muda keagamaan. Selain itu, perlu juga untuk memperbanyak tokoh agama yang menyuarakan isu iklim serta merespons cepat kejadian terkait krisis iklim.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Di tengah semakin nyatanya dampak krisis iklim, perbankan nasional tercatat telah mengucurkan pinjaman hingga US$ 7,2 miliar ke perusahaan batu bara pada 2021-2024. Fakta ini terungkap melalui laporan Koalisi #BersihkanBankmu. Laporan tersebut berjudul “Mendanai Krisis Iklim: Bagaimana Perbankan di Indonesia Mendukung Pembiayaan Batu Bara”. Dari total US$ 7,2 miliar, lima bank besar nasional melakukan pendanaan batu bara yang mencapai US$ 5,6 miliar.

Bank Mandiri menjadi penyumbang terbesar dengan total pembiayaan sebesar US$ 3,2 Miliar. Kemudian, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) US$ 809,5 juta dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) US$ 719,6 juta. Lalu, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) US$ 451 juta dan PT Bank Permata Tbk (BNLI) US$ 424 juta.

Berdasarkan laporan, hal ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengelompokkan pertambangan batu bara dan PLTU tanpa teknologi pengurangan emisi (unabated coal). Hal ini sebagai aktivitas yang telah merusak lingkungan dan iklim.

BACA JUGA: Perbankan Indonesia Berkontribusi pada 12% Pendanaan Batu Bara Asia Tenggara

Di sisi lain, pemerintah juga masih mendorong penambahan kapasitas PLTU hingga 6,3 gigawatt (GW) sepanjang 2025-2034. Rencana ini tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN terbaru.

Penulis laporan dan peneliti Koalisi #BersihkanBankmu, Nabilla Gunawan mengungkapkan tidak adanya komitmen tegas meninggalkan batu bara juga mendorong rencana tambahan 11 gigawatt (GW) PLTU captive—pembangkit listrik berbasis batu bara yang terhubung langsung ke fasilitas industri—hingga 2026.

“Inkonsistensi kebijakan ini membuat kelima bank besar tersebut belum memiliki kebijakan tegas untuk melarang pendanaan ke sektor-sektor ini. Akibatnya, mereka tetap secara aktif memfasilitasi investasi pada proyek yang membahayakan keberlanjutan lingkungan,” ungkap Nabilla dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut kontras dengan pernyataan Presiden Prabowo di Brasil pada Juli lalu. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia berencana untuk mencapai 100% penggunaan energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan. Bahkan, lebih cepat dari target awal 2040.

Pembiayaan Sektor Batu Bara Berisiko

Nabilla menambahkan bahwa pembiayaan sektor batu bara berisiko bagi bisnis perbankan ke depannya. Bank yang terhubung dengan proyek bereputasi buruk, termasuk terkait iklim dan lingkungan berpotensi kehilangan kepercayaan investor dan mitra bisnis.

Selain itu, permintaan batu bara global terus turun. Bahkan, ekspor batu bara Indonesia mencapai rekor terendah pada kuartal I-2025 ini. Sebab, adanya penurunan permintaan dari China dan India yang mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap batu bara.

Bank Dunia juga memproyeksikan harga batu bara akan terus menurun hingga 2026. Sementara itu, proyek hilirisasi batu bara yang pemerintah gencarkan juga belum menunjukkan hasil signifikan akibat lemahnya kelayakan ekonomi. Padahal, sektor ini telah pemerintah tetapkan sebagai prioritas dalam program Danantara dengan dukungan insentif keuangan.

Menurut Nabilla, Indonesia perlu mengadopsi kebijakan finansial berbasis sains dalam upaya mengikuti target Net Zero 2050. “Perbankan Indonesia perlu menerapkan kebijakan coal exclusion untuk tidak mendanai proyek batu bara baru maupun ekspansi, termasuk pembangkit captive, sebagai bentuk mitigasi risiko keuangan terkait iklim. Selain itu, perlu target penurunan eksposur portofolio terhadap batu bara secara bertahap dan sejalan dengan jalur ilmiah menuju dekarbonisasi,” ungkapnya.

Senada dengan Nabilla, Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna mengungkapkan, pemerintah perlu menciptakan kondisi agar perbankan nasional mengucurkan pembiayaan ke sektor energi terbarukan. Salah satunya adalah dengan memperbaiki perencanaan pengembangan energi hijau, bukan hanya melalui rilis rencana jangka panjang seperti RUPTL. Pemerintah juga perlu memastikan adanya proyek-proyek energi terbarukan yang ditawarkan dalam jangka pendek.

“Asia Tenggara, termasuk Indonesia ini masih tertinggal investasinya (untuk energi terbarukan) dengan negara-negara lain. Indonesia perlu mulai membangun jembatan menuju masa depan seiring dunia berubah. Menciptakan peluang dan memanfaatkan kekayaan yang ada sangatlah penting, bukan hanya menunggu bantuan,” kata Putra.

Integrasikan Standar ESG

Hal lain yang penting yakni peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara selaku super holding bank-bank BUMN, seperti Bank Mandiri, BNI, BRI. Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, Danantara seharusnya melakukan uji kelayakan yang mengintegrasikan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) untuk proyek-proyek yang akan mereka danai. Sebab, masih ada proyek fosil yang masuk daftar rencana investasinya.

“Apalagi, Danantara bergabung dalam International Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSWF) yang menerapkan Santiago Principles,” ucapnya.

Prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa SWF dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip tata kelola yang baik, dengan tujuan untuk menjaga dan memaksimalkan nilai aset negara untuk jangka panjang.

“Dengan telah bergabung dengan IFSWF dan dana kelolaan yang besar seharusnya ada taksonomi berkelanjutan dan mempunyai tekanan yang tepat kepada BUMN untuk investasi dan pendanaan kepada energi terbarukan,” tegas Bhima.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Harga beras di Indonesia melonjak hingga 16% pada Februari 2024 akibat kekeringan parah yang terjadi pada tahun sebelumnya. Kejadian ini hanyalah satu dari banyak kasus lonjakan harga pangan global yang dipicu oleh cuaca ekstrem akibat krisis iklim. Tanpa aksi mitigasi yang lebih agresif, masyarakat akan terus tertekan oleh lonjakan-lonjakan dari harga bahan-bahan pangan.

Data tersebut terungkap dalam laporan “Climate extremes, food price spikes, and their wider societal risks”. Laporan yang meneliti 16 kejadian di 18 negara sepanjang 2022–2024, di mana gelombang panas, kekeringan, dan  curah hujan ekstrem memicu lonjakan harga pangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah, dengan suhu global melampaui 1.5°C di atas level pra industri. Tak hanya di Indonesia, gelombang panas ini juga menaikkan harga pangan di Asia Timur. Misalnya, harga kubis yang naik 70% di Korea Selatan pada September 2024, harga beras melejit hingga 48% di Jepang, dan harga sayuran meningkat 30% di China.

BACA JUGA: Pemerintah Harus Miliki Sistem Pemantauan Harga Beras Nasional

Sementara itu, di Amerika Serikat, kekeringan parah di California dan Arizona berkontribusi pada kenaikan harga sayuran hingga mencapai 80% secara tahunan sampai November 2022. Kondisi-kondisi seperti ini menggarisbawahi risiko sistemik yang timbul akibat krisis iklim terhadap rantai pasok pangan global, termasuk Indonesia.

“Selama kita belum mencapai nol emisi, cuaca ekstrem akan terus memburuk dan berdampak pada hasil panen serta harga pangan di seluruh dunia,” ujar peneliti pascadoktoral di Barcelona Supercomputing Centre dan penulis utama
laporan, Maximillian Kotz.

Dampak Meluas

Maximilian menambahkan, saat ini orang-orang sudah mulai menyadari kenaikan harga pangan menempati peringkat kedua dalam daftar dampak iklim yang mereka rasakan. Sementara, dampak iklim pertama adalah panas ekstrem itu sendiri.

Ia mengungkapkan ketika harga pangan naik, keluarga berpendapatan rendah—termasuk di Indonesia—lebih rentan mengurangi konsumsi buah dan sayur yang bergizi. Hal inimeningkatkan risiko malnutrisi serta penyakit kronis seperti diabetes, jantung, dan kanker. Dampaknya juga meluas ke kesehatan mental akibat tekanan pangan dan ekonomi.

“Ketika harga pangan melonjak, keluarga berpenghasilan rendah seringkali terpaksa beralih ke makanan yang kurang bergizi dan lebih murah,” ucapnya.

Krisis Iklim Semakin Berat bagi Indonesia

Kepala Program Iklim dan Ekosistem MADANI Berkelanjutan, Yosi Amelia menambahkan bahwa dampak krisis iklim terhadap ketersediaan pangan semakin berat bagi Indonesia dengan sistem yang sangat bergantung pada satu komoditas, yakni beras. Pasalnya, krisis iklim berpotensi menyebabkan gagal panel hingga melonjaknya harga pangan pokok.

“Sistem pangan kita, terutama yang sangat bergantung pada satu komoditas seperti beras, kini berada di ambang kehancuran. Tanpa perubahan arah kebijakan yang segera, adil, dan fundamental, kita tidak hanya menghadapi krisis iklim, tetapi juga krisis pangan yang berkepanjangan dan kronis,” ujar Yosi.

BACA JUGA: Paparan Panas Ekstrem Ancam Kesehatan Ibu Hamil

Yosi menilai kebijakan lumbung pangan yang pemerintah gagas bukan merupakan solusi yang tepat. Program pembukaan lahan 20 juta hektare untuk pertanian skala besar ini justru mengulang kesalahan masa lalu. Di antaranya sentralisasi, pembukaan lahan dan hutan secara besar-besaran, serta kurangnya keberlanjutan atau integrasi pengetahuan lokal dan praktik adaptif.

“Alih-alih menyelesaikan krisis yang kita hadapi, pendekatan lumbung pangan justru berisiko memperburuknya. Ini bukanlah solusi jangka panjang. Yang benar-benar Indonesia butuhkan adalah transformasi fundamental sistem pertaniannya yang berbasis pada diversifikasi pangan dan penguatan komoditas pangan lokal,” kata Yosi.

Prakiraan Iklim untuk Peringatan Dini

Studi merekomendasikan prakiraan iklim yang dapat memberikan peringatan dini tentang cuaca ekstrem dan dampaknya terhadap tanaman pangan. Dengan demikian, hal itu akan dapat membantu produsen menyesuaikan praktik pertanian. Selain itu, juga bisa mendorong pemerintah serta lembaga keuangan mengelola risiko harga pangan.

Apalagi, kenaikan suhu rata-rata global saat ini tercatat 1,3°C dari level pra-industri. Bahkan, analisis PBB memproyeksikan akan mencapai 3°C. Sejak 2023, dari tahun ke tahun rekor suhu tertinggi terus terlampaui, dan Met Office memperkirakan 2025 akan menjadi tahun terpanas.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Hujan deras masih melanda sejumlah wilayah Indonesia pada bulan Juli ini. Padahal, periode tersebut seharusnya merupakan puncak musim kemarau. Perubahan pola cuaca ini bukan hal yang wajar, melainkan alarm krisis iklim semakin nyata.

Banjir melanda beberapa daerah di Indonesia, seperti Jabodetabek, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi karena musim kemarau belum sepenuhnya mendominasi.

Menurut BMKG, kondisi cuaca yang tidak stabil merupakan imbas dari dinamika atmosfer yang tidak biasa. Di antaranya, lemahnya monsun Australia dan suhu muka laut yang tetap hangat. Kemudian, dipicu aktifnya gangguan atmosfer tropis seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang Kelvin, dan Rossby. Faktor-faktor ini memicu curah hujan tinggi di waktu yang seharusnya kering.

Greenpeace Indonesia menegaskan bahwa cuaca ekstrem ini bukan sekadar anomali musiman, melainkan dampak nyata krisis iklim yang selama ini diabaikan oleh pemegang kebijakan. Krisis iklim dipicu oleh emisi gas rumah kaca dari energi fosil, deforestasi, dan industri ekstraktif. Hal tersebut telah mengacaukan sistem iklim dan meningkatkan risiko bencana di berbagai wilayah Indonesia.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu mengatakan bahwa cuaca esktrem dan musim yang tidak teratur ini tidak bisa lagi dinormalisasi. Fenomena hujan deras di periode Juli adalah peringatan serius bahwa krisis iklim sudah mengubah wajah musim di Indonesia.

“Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas untuk mengurangi emisi dan melindungi rakyat dari dampak krisis iklim yang makin parah,” tegas Bondan dalam keterangan tertulisnya.

BACA JUGA: Musisi Indonesia Kembali Suarakan Krisis Iklim Lewat Album Sonic/Panic

Greenpeace menyerukan kepada pemerintah untuk segera memperkuat kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim yang konkret dan berkeadilan. Krisis iklim harus diintegrasikan dalam seluruh proses perencanaan pembangunan, termasuk dalam sektor energi, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam.

Cuaca Ekstrem Mengintai

BMKG juga melaporkan hingga akhir Juni 2025, baru sekitar 30 persen zona musim di Indonesia yang benar-benar memasuki musim kemarau. Sebaliknya, sebagian besar wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua masih berisiko tinggi mengalami hujan sedang hingga lebat serta petir dan angin kencang dalam sepekan ke depan.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa dinamika atmosfer yang kompleks masih memicu terbentuknya awan-awan konvektif penyebab hujan deras. Fenomena seperti gelombang ekuatorial Rossby dan Kelvin, zona konvergensi dan pertemuan angin, serta potensi sirkulasi siklonik di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik, terus mendorong pembentukan awan hujan dalam skala luas.

“Meskipun kita sudah memasuki pertengahan musim kemarau, berbagai faktor atmosfer global dan regional masih mendukung terjadinya hujan lebat dan cuaca ekstrem di banyak wilayah,” ujarnya di Jakarta, Jumat (11/7).

BMKG juga memprakirakan bahwa potensi cuaca ekstrem masih tinggi dalam periode 12–18 Juli 2025. Hujan lebat berisiko terjadi di berbagai wilayah. Di antaranya Aceh, Sumatra Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, dengan status siaga yang telah dikeluarkan.

Atasi Krisis Iklim, Hentikan Energi Fosil

Dalam mengatasi krisis iklim ini juga perlu upaya serius. Menurut Greenpeace Indonesia, pemerintah perlu menghentikan ekspansi energi fosil dan segera beralih ke energi bersih terbarukan. Sayangnya, dalam kondisi krisis iklim yang semakin parah, Indonesia masih besar untuk produksi batu bara.

Hingga 2024, Indonesia mencatat rekor produksi batu bara tertinggi dalam sejarah, yakni 836 juta ton. Jumlah ini melampaui target awal 710 juta ton dan peningkatan 7 % dari tahun sebelumnya (775 juta ton).

“Tanpa komitmen nyata untuk menurunkan emisi, masyarakat akan terus menghadapi musim yang tidak menentu, gagal panen, banjir bandang, hingga krisis air bersih,” kata Bondan.

BACA JUGA: Jazz Gunung 2014; Sedekah Bumi Lewat Berbunyi

Sementara itu, kebijakan energi yang pemerintah keluarkan melalui RPP KEN dan penyediaan tenaga listrik melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) semakin jauh dari komitmen transisi energi. Bahkan, masih akan bergantung pada energi fosil hingga 2060.

Dalam sosialisasi RUPTL, masih terdapat rencana penambahan pembangkit listrik tenaga uap batu bara (PLTU Batu Bara) sebesar 6.3 Gigawatt. Kemudian, pembangkit listrik tenaga gas fosil (PLTG) sebesar 10.3 Gigawatt.

Bondan menegaskan bahwa pemerintah harus keluar dari zona nyaman dan berhenti melanjutkan ketergantungan pada energi fosil. Menurutnya, warga yang akan terus menjadi korban terdampak dari krisis ini.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Sejumlah organisasi masyarakat sipil kembali menggelar aksi protes di depan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Mereka mendesak pemerintah Jepang untuk menghentikan pendanaan besar terhadap proyek bahan bakar fosil dan teknologi yang dinilai sebagai solusi palsu terhadap krisis iklim.

Aksi ini merupakan inisiasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Solidaritas Perempuan, dan Aksi! for Gender, Social, and Ecological Justice. Salah satu sorotan utama mereka adalah inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC) yang dipimpin Jepang dan mulai dijalankan di Indonesia.

Kelompok masyarakat sipil menilai AZEC justru memperpanjang ketergantungan terhadap energi fosil. Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menyatakan bahwa proyek ini berjalan tanpa transparansi dan partisipasi masyarakat yang bermakna, terutama perempuan yang sangat bergantung pada alam.

“Ketiadaan informasi yang memadai, transparansi, maupun partisipasi bermakna dari masyarakat terutama perempuan yang selama ini dekat dengan alamnya membuktikan pemerintah Jepang dan Indonesia gagal mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, serta hak asasi manusia yang dapat berpengaruh pada masyarakat luas,” kata Armayanti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/6).

BACA JUGA: Dominasi Energi Fosil di RUPTL Menjauhkan Komitmen Transisi Energi di Indonesia

Pada Agustus 2024, Indonesia resmi menandatangani kerja sama dengan Jepang dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). Inisiatif ini diklaim sebagai bagian dari upaya transisi menuju energi terbarukan. Namun, dari total 68 nota kesepahaman (MoU), hanya 15 yang benar-benar berkaitan dengan teknologi energi terbarukan.

Sisanya, 27 MoU justru berkaitan dengan bahan bakar fosil seperti gas alam cair (LNG) serta teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS/CCUS). Sementara itu, 9 MoU berkaitan dengan biomassa, 2 MoU membahas pasar karbon, dan 15 lainnya belum jelas peruntukannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Jepang telah mengalokasikan dana khusus sebesar USD 500 juta untuk mendukung proyek AZEC. Pendanaan itu resmi mereka luncurkan pada 5 Mei 2025.

Dana Energi Fosil dari Jepang

Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur  Walhi, Sawung, mengatakan bahwa Jepang masih mendanai energi fosil secara masif di Indonesia. Di masa lalu, Jepang banyak membiayai pembangkit batu bara. Saat ini, hanya tersisa pembiayaan di pertambangan batu bara melalui pinjaman dari bank-bank jepang, terutama membiayai gas, baik di hulu atau pun hilir.

“Di hulu seperti Masela, Tangguh, dan Donggi Senoro. Di hilir banyak membiayai pembangkit listrik tenaga gas. Pilihan masih membiayai dan mengembangkan energi fosil ini akan menambah parah krisis iklim yang saat ini terjadi,” ujar Sawung.

BACA JUGA: Koalisi Masyarakat Sipil Tolak AZEC, Apa Dampak Sebenarnya dari Inisiatif Ini?

Sawung menambahkan, investasi Jepang dapat mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk memberikan insentif pajak. Sebab, investasi tersebut masuk ke dalam investasi energi terbarukan dan teknologi bersih. Hal ini tentunya akan mempengaruhi sistem perpajakan di Indonesia yang akan berdampak pada banyak sektor.

Selain itu, investasi Jepang dalam proyek-proyek bahan bakar fosil tentunya tidak bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama kelompok rentan dan perempuan. Proyek tersebut tidak hanya menimbulkan risiko kesehatan, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat, terutama dengan kerusakan ekosistem dan lingkungan yang terjadi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Ketika lembaga keuangan internasional mulai mengurangi pembiayaan proyek-proyek batu bara di Asia Tenggara, pendanaan dari perbankan Indonesia ke sektor tersebut justru meningkat. Institusi keuangan Indonesia bertanggung jawab atas 12% dari total pembiayaan proyek batu bara di Asia Tenggara pada 2016-2024 atau setara US$3,96 miliar. Pembiayaan itu untuk proyek-proyek pembangkit listrik di Jakarta dan sekitarnya.

Temuan ini terungkap dalam laporan terbaru Center for Energy, Ecology, and Development (CEED) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara “Southeast Asia Fossil Fuel Divestment Scorecard 2025”. Mengacu laporan ini, total pembiayaan batu bara mencapai US$32,48 miliar pada 2016-2024. Indonesia, Filipina, dan Vietnam tercatat sebagai penerima terbesar.

BACA JUGA: Apa yang Terjadi pada Bumi Jika Penyerap Karbon Menurun?

Bank-bank internasional masih menjadi penyokong utama pembiayaan batu bara, meski jumlahnya terus turun seiring peningkatan alokasi dana ke sektor gas. Sebaliknya, kontribusi bank-bank di kawasan, termasuk dari Indonesia, terus naik yang membuat mereka semakin terbuka terhadap risiko kebijakan iklim dan tekanan pasar global.

Di Indonesia, tiga bank BUMN masuk jajaran 10 perbankan terbesar yang mengucurkan pembiayaan untuk proyek batu bara dan gas. Bank Mandiri menduduki peringkat pertama lantaran menjadi bank domestik terbesar yang membiayai PLTU. Kemudian, terbesar kedua di antara bank regional Asia Tenggara dan internasional.

Remehkan Dampak Iklim

Terbaru, pada September 2024, Bank Mandiri menyalurkan kredit refinancing senilai US$1,27 miliar untuk PLTU Sumsel-8 di Sumatra Selatan. Selain itu, Bank Mandiri belum memiliki kebijakan eksplisit terkait penghentian pembiayaan batu bara. Padahal, mereka menyatakan akan mengikuti target pemerintah yang menetapkan penghentian batu bara pada 2040.

Dua bank BUMN lainnya, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), menduduki peringkat ke-7 dan ke-8. Kedua bank memperoleh skor keberlanjutan rendah akibat ketiadaan kebijakan divestasi serta komitmen terbatas terhadap pembiayaan energi bersih.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa bank masih membiayai krisis iklim sambil meremehkan dampaknya terhadap risiko keuangan. Bahkan, mengancam kualitas hidup masyarakat.

“Scorecard ini merupakan bentuk penilaian praktik buruk lembaga keuangan, dan kami akan terus memantau serta melaporkannya kepada publik. Mereka perlu berubah sebelum terlambat,” ujar Bhima dalam keterangan tertulisnya.

Hentikan Pendanaan Batu Bara

Untuk itu, laporan ini mendesak bank-bank di Asia Tenggara, termasuk Bank Mandiri dan bank domestik Indonesia lainnya. Para penulis menuntut bank menetapkan target terukur dan tenggat waktu jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menghentikan seluruh pendanaan terhadap batu bara, minyak, dan gas fosil.

Mereka juga wajib menutup celah dalam kebijakan pembiayaan, seperti penjaminan atau penjualan sekuritas yang mendukung proyek atau perusahaan batu bara. Kemudian, yang lebih penting adalah memastikan anak perusahaan juga mematuhi kebijakan ini.

BACA JUGA: Walhi Dorong Generasi Muda Lakukan Gugatan Iklim

Bank yang terlibat dalam mekanisme pensiun dini PLTU, juga harus mengadopsi 10 Prinsip Panduan Pembiayaan untuk memastikan prioritas pada energi terbarukan. Mereka perlu menghindari solusi palsu seperti co-firing amonia atau penangkapan karbon. Bank domestik di Indonesia dan Asia Tenggara juga harus menyelaraskan kebijakan pembiayaan, untuk mendukung transisi energi yang adil dan cepat sesuai target Paris 1,5°C.

Direktur Eksekutif Center for Energy, Ecology and Development (CEED) dan Konvenor Energy Shift Southeast Asia, Gerry Arances mengatakan bahwa lembaga-lembaga keuangan, baik internasional maupun domestik, harus menghentikan investasi bahan bakar fosil baru. Mereka harus mengalihkan pendanaan ke energi terbarukan pada skala yang dituntut oleh krisis iklim.

“Jika tidak, kawasan ini akan terjebak dalam siklus bencana yang terus meningkat. Janji-janji yang diingkari, dan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan. Ambisi ASEAN sekarang harus diimbangi dengan tindakan nyata, dan waktu untuk bertindak adalah sekarang,” kata Gerry.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Risiko paparan panas ekstrem bagi ibu hamil di Indonesia meningkat drastis akibat krisis iklim. Pada periode 2020–2024, rata-rata terdapat 44 hari dengan panas ekstrem yang berbahaya bagi kehamilan setiap tahunnya. Hal itu berdasarkan analisis terbaru dari Climate Central.

Dari jumlah tersebut, 41 hari atau sekitar 93% merupakan dampak krisis iklim. Paparan suhu tinggi selama kehamilan berkaitan dengan komplikasi seperti hipertensi, diabetes gestasional, morbiditas ibu, rawat inap, hingga kelahiran mati dan prematur.

Temuan ini terungkap dalam laporan terbaru Climate Central “Climate Change Increasing Pregnancy Risks Around The World Due to Extreme Heat”. Laporan tersebut menyebut bahwa seluruh negara yang dianalisis, termasuk Indonesia, mengalami peningkatan jumlah hari dengan panas ekstrem yang berisiko bagi kehamilan. Penyebabnya adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Hari dengan panas ekstrem ini ketika suhu maksimum melebihi ambang 95% dari suhu historis lokal—ambang yang terkait dengan peningkatan risiko kelahiran prematur.

BACA JUGA: Polusi Udara Ancam Ibu Hamil dan Tumbuh Kembang Anak

Dokter spesialis kesehatan perempuan, Bruce Bekkar, mengatakan cuaca panas ekstrem kini menjadi ancaman paling mendesak bagi ibu hamil di seluruh dunia. Khususnya, di daerah dengan akses terbatas ke layanan kesehatan.

“Mengurangi emisi bahan bakar fosil bukan hanya penting bagi lingkungan. Namun, juga penting untuk melindungi ibu dan bayi yang rentan,” ujar pakar dampak perubahan iklim terhadap kesehatan tersebut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/5).

Padahal, selain kenaikan suhu, ibu hamil selama ini telah berhadapan dengan kualitas udara yang buruk. Partikulat halus (PM2,5), yang berasal dari asap kendaraan, kebakaran hutan, dan pembakaran bahan bakar fosil, juga berbahaya bagi ibu hamil. PM 2,5 telah dikaitkan dengan peningkatan stres mental, hipertensi kehamilan, dan komplikasi lain pada ibu hamil. Panas ekstrem turut memperparah kualitas udara yang buruk ini.

Risiko Komplikasi Kehamilan

Sementara itu, menurut Wakil Presiden Bidang Sains Climate Central, Kristina Dahl dalam satu hari dengan suhu panas ekstrem dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan secara signifikan.

“Perubahan iklim memperbanyak hari dengan panas ekstrem dan mempersempit peluang kehamilan sehat. Terutama, di wilayah dengan akses layanan kesehatan yang terbatas. Jika kita tidak menghentikan pembakaran bahan bakar fosil, dampaknya terhadap ibu dan bayi akan terus memburuk,” ujarnya.

Dalam lima tahun terakhir, perubahan iklim telah menyebabkan hari-hari bersuhu sangat panas menjadi dua kali lebih sering. Kondisi ini berisiko bagi kesehatan ibu hamil dan terjadi di hampir 90% negara serta 63% kota di dunia, dibandingkan kondisi tanpa krisis iklim.

BACA JUGA: Ilmuwan Temukan Partikel Polusi Udara pada Organ Janin

Selama lima tahun terakhir, peningkatan terbesar jumlah hari dengan panas ekstrem ini banyak terjadi di wilayah berkembang. Akses layanan kesehatan di negara-negara tersebut masih terbatas. Terutama di Karibia, dan sebagian Amerika Tengah dan Selatan, Kepulauan Pasifik, Asia Tenggara, dan Afrika sub-Sahara. Wilayah-wilayah tersebut juga termasuk daerah paling rentan terdampak krisis iklim.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritisi pidato Kepala Delegasi Republik Indonesia (Delri), Hashim Djojohadikusumo pada Konferensi Perubahan Iklim atau Conference of Parties (COP) ke-29. Menurut Walhi, pidato Hashim lebih mengutamakan kepentingan bisnis korporasi daripada kepentingan lingkungan dan keselamatan rakyat yang terdampak krisis iklim.

Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi, Uli Arta Siagian, Hashim tidak menyampaikan situasi krisis iklim, komitmen pemerintah, dan aksi konkret untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris. Hashim justru lebih banyak membicarakan skema dagang untuk mengatasi krisis iklim, seperti potensi kredit karbon, teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS), dan urgensi pendanaan untuk proyek reforestasi.

“Dalam pidato di hadapan pemimpin dunia tersebut, hampir tak ada pernyataan terkait upaya serius-ambisius pemerintah dalam penurunan emisi dan perlindungan rakyat dari dampak krisis iklim,” kata Uli di Jakarta, Rabu (13/11).

BACA JUGA: COP29: Perlindungan Wilayah Adat Harus Jadi Prioritas

Menurutnya, terdapat konflik kepentingan dalam upaya pemerintah yang tampaknya memperdagangkan krisis iklim untuk menutupi kerusakan ekologis oleh korporasi besar. Alih-alih fokus mengurangi emisi dari sektor ekstraktif seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, pemerintah justru lebih memprioritaskan bisnis karbon. Pada akhirnya, hal itu hanya menguntungkan perusahaan besar.

Perusahaan-perusahaan tersebut telah merusak hutan untuk perkebunan monokultur, ekstraksi batu bara, gas alam, dan pembangkitan listrik berbahan bakar fosil. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi akar masalah krisis iklim.

Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi, Uli Arta Siagian. Foto: Istimewa

Komitmen Iklim Kontradiktif

Walhi juga menilai pidato Hashim, yang juga adik Presiden Prabowo Subianto, penuh kontradiksi. Dalam pidatonya, Hashim menjelaskan upaya Indonesia dalam mengurangi emisi karbon ke depan. Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki target-target investasi hijau yang akan dibawa ke Indonesia.

Kemudian, terdapat juga proyek-proyek hijau yang mungkin akan dipromosikan. Salah satunya adalah program investasi besar yang telah pemerintah tetapkan. Investasi itu mencapai 235 miliar dolar selama 15 tahun ke depan, hingga 2040, untuk membangun tambahan daya listrik lebih dari 100 gigawatt.

BACA JUGA: Tersisa 17,7 Juta Ha, Wilayah Masyarakat Adat Butuh Pengakuan

Dalam pidatonya, Hashim menutup dengan kebutuhan tiga pendorong untuk menjalankan komitmen mengatasi krisis iklim. Di antaranya kerangka kebijakan pertumbuhan hijau yang komprehensif, investasi sebesar 2035 miliar USD, dan kolaborasi internasional.

“Pernyataan penutup dalam proposal penjualan krisis ini, semakin memperkuat tujuan pemerintah Indonesia untuk dapat menemukan jalan berkongsi dengan para pebisnis iklim lainnya secara global,” ucap Uli.

Walhi Desak Pemerintah

Atas kondisi krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan, Walhi menilai pemerintah Indonesia telah gagal memastikan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup. Dalam situasi ini, Walhi mendesak pemerintah untuk segera menurunkan emisi karbon secara signifikan. Terutama, dari sektor industri ekstraktif dengan cara menghentikan penerbitan izin baru.

Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi dan mencabut izin perusahaan yang bermasalah. Terutama yang beroperasi di wilayah ekosistem esensial seperti hutan, gambut, pesisir, pulau kecil, dan karst.

Walhi juga meminta pemerintah untuk mempercepat penghentian operasi PLTU batubara. Kemudian, menghentikan proyek solusi palsu di sektor energi seperti biomassa, serta menghentikan proyek food estate yang merusak ekosistem esensial seperti gambut.

Selain itu, Walhi meminta pemerintah mempercepat dan memperluas pengakuan serta perlindungan hak rakyat atas wilayah kelola dan ruang hidup mereka. Kemudian, pemulihan atas fungsi ekologis yang rusak harus dilakukan dengan meletakkan tanggung jawab pada pengurus negara dan korporasi yang selama ini merusak lingkungan.

Terakhir, Walhi menekankan pentingnya peningkatan kemampuan adaptif masyarakat dengan cara melindungi wilayah-wilayah penting yang menjadi penyanggah kehidupan. Pemerintah juga diharapkan untuk mengakui pengetahuan dan cara-cara tradisional masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, adaptasi, dan mitigasi iklim.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Studi internasional terbaru menunjukkan penurunan drastis penyerapan karbon oleh ekosistem daratan pada tahun 2023, yang juga tercatat sebagai tahun terpanas. Penurunan penyerap karbon ini dapat memperburuk dampak pemanasan global dan mengingatkan dunia untuk mempercepat upaya pengurangan emisi karbon di semua sektor.

Lautan, hutan, tanah, dan penyerap karbon alami lainnya menyerap sekitar setengah dari semua emisi yang manusia hasilkan. Namun, dengan meningkatnya suhu Bumi, para ilmuwan khawatir kemampuan ekosistem ini untuk menyerap karbon semakin terganggu. Selain itu, beberapa lokasi penyerap karbon bahkan hampir tidak berfungsi.

Pakar Tumbuhan dari Forum Pohon Langka Indonesia (FPLI), Arief Hamidi, menyatakan bahwa penurunan penyerapan karbon ini sangat berdampak bagi kondisi Bumi. Saat ini, banyaknya pembukaan lahan dan pengembangan industri juga turut berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca.

“Aktivitas ini harus segera dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi saat ini untuk memangkas emisi secara signifikan dan mencegah kerusakan pada Bumi yang semakin kritis. Pembukaan lahan untuk pembangunan juga perlu diimbangi dengan aksi restorasi atau rehabilitasi hutan,” kata Arief kepada Greeners, Jumat (1/11).

Pentingnya Restorasi Lahan

Meskipun di Indonesia belum ada studi spesifik mengenai penurunan fungsi penyerap karbon, temuan ini tetap perlu mendapat perhatian. Pada target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030-2045, Arief menekankan pentingnya proyek restorasi dan regulasi pengelolaan lahan oleh pemerintah.

BACA JUGA: Perhutanan Sosial di Lahan Gambut Belum Maksimal

“Walaupun temuan terbaru menunjukkan bahwa penyerap karbon, seperti pohon, menurun akibat berbagai faktor, restorasi lahan dengan penanaman pohon secara signifikan tetap harus dilakukan untuk mengoptimalkan penyerapan emisi karbon,” ungkapnya.

Temuan ini juga mengingatkan semua bahwa dampak krisis iklim semakin terasa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat tahun 2023 merupakan tahun terpanas, baik di Indonesia maupun di banyak tempat di seluruh dunia. Jika kondisi ini dibiarkan, dampak krisis iklim akan semakin parah, dan pencapaian target iklim global akan semakin sulit.

“Dengan berkurangnya fungsi penyerapan karbon, pemanasan global tentu akan semakin parah,” tambah Arief.

Pakar Tumbuhan dari Forum Pohon Langka Indonesia (FPLI), Arief Hamidi. Foto: Istimewa

Galakkan Penanaman Pohon

Arief menjelaskan, penanaman pohon bisa menjadi solusi untuk membantu mengurangi emisi. Melalui proses fotosintesis, pohon menyerap karbon dioksida (CO2) dan uap air, kemudian mengubahnya menjadi energi bagi tumbuhan serta menghasilkan oksigen dan air sebagai produk sampingan. Karbon yang diserap disimpan sebagai stok karbon dalam bentuk biomassa pohon.

“Semakin banyak pohon yang ada, semakin besar penyerapan karbon dari atmosfer. Ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, penanaman pohon harus terus kita galakkan,” kata Arief.

Arief juga menekankan pentingnya menanam spesies pohon yang sesuai. Beberapa spesies lebih mudah diproduksi, sementara yang lain lebih sulit berkembang biak atau memiliki pola berbuah yang tidak teratur. Oleh karena itu, studi khusus tentang propagasi dan produksi bibit sangat penting, terutama untuk spesies langka atau terancam.

Prioritaskan Rehabilitasi Ekosistem

Arief menekankan bahwa dalam menghadapi krisis iklim, rehabilitasi ekosistem yang rusak harus menjadi prioritas. Tanggung jawab untuk melakukan ini tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai elemen, termasuk komunitas masyarakat, lembaga pendidikan, dan para pakar.

“Kolaborasi ini penting untuk menemukan metode restorasi yang efektif di setiap daerah. Masyarakat dapat berperan dalam penyediaan bibit, penjagaan area, serta perawatan dan pemantauan tanaman,” ujarnya.

Selain itu, penanaman pohon harus seimbang dengan perawatan dan pemantauan yang berkesinambungan. Strategi ini harus melibatkan semua pihak untuk memastikan keberhasilan restorasi habitat.

BACA JUGA: Celour, Cat Dinding dengan Kemampuan Menyerap Karbon

Namun, Arief juga menekankan perlunya penelitian mendalam untuk memahami penyebab penurunan fungsi penyerapan karbon. Penelitian ini penting untuk menentukan apakah faktor yang berkontribusi berasal dari internal pohon atau dari eksternal, seperti perubahan iklim.

“Laporan mengenai gelombang panas, serangan serangga, dan kebakaran menunjukkan bahwa banyak hal dapat menghambat kemampuan pohon dalam menyerap karbon,” kata Arief.

Menurutnya, di Indonesia, sangat penting untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mungkin menghambat penyerapan karbon. Penting juga untuk melakukan aksi di wilayah yang memiliki potensi untuk memulihkan ekosistem.

“Saat ini, masih banyak yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut,” ujarnya.

Laut sebagai Penyerap Karbon Melemah

Sementara itu, dengan menurunnya ketahanan Amazon dan kekeringan di beberapa wilayah tropis, kondisi panas di hutan utara turut menyebabkan penurunan penyerapan lahan pada tahun 2023. Fenomena ini berkontribusi pada lonjakan karbon di atmosfer.

“Pada tahun 2023, akumulasi CO2 di atmosfer sangat tinggi. Ini menunjukkan penyerapan yang sangat rendah oleh biosfer terestrial,” kata peneliti di The French Laboratory of Climate and Environmental Sciences, Philippe Ciais.

Ia menambahkan bahwa di belahan bumi utara yang tempat penyerapan CO2 lebih dari setengahnya, para peneliti telah mencatat tren penurunan selama delapan tahun.

Sementara itu, lautan—penyerap CO2 terbesar di alam—telah menyerap 90% pemanasan akibat bahan bakar fosil dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu laut. Penelitian juga menemukan tanda-tanda bahwa kemampuan lautan sebagai penyerap karbon mulai melemah.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak studi telah membahas bagaimana dunia bisa meningkatkan penyerapan karbon oleh hutan dan ekosistem alami. Namun, para peneliti menegaskan bahwa tantangan utama adalah melindungi tempat-tempat yang sudah menyimpan karbon. Ini berarti kita perlu menghentikan penggundulan hutan, mengurangi emisi, dan menjaga kesehatan ekosistem yang ada.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Setelah sukses meluncurkan album sonic/panic tahun lalu yang melibatkan 13 musisi Indonesia, tahun ini The Indonesian Climate Communications, Arts, and Music Lab) (IKLIM) kembali merilis sonic/panic Vol. 2. Album kompilasi yang menyuarakan krisis iklim ini melibatkan 15 musisi dari berbagai genre. Karya mereka  dirilis oleh Alarm Records, label rekaman sadar lingkungan pertama di tanah air.

Sonic/panic Vol.2 menghadirkan 15 trek. Masing-masing mencerminkan kepedulian mendalam terhadap krisis iklim dan mengajak pendengar untuk berpartisipasi dalam aksi nyata.

Album sonic/panic Vol. 2 menjadi salah satu yang pertama menggunakan musik sebagai medium utama untuk menyebarkan pesan kesadaran lingkungan secara menyeluruh.

Musisi yang terlibat antara lain Efek Rumah Kaca, Petra Sihombing, Voice of Baceprot, Asteriska, Matter Mos, dan banyak lagi. Mereka berasal dari sembilan kota di Indonesia. Di antaranya Jakarta, Makassar, Pontianak, Madiun, Malang, Bandung, Solo, Fakfak, dan Denpasar.

BACA JUGA: 13 Musisi Indonesia Suarakan Krisis Iklim Lewat Album Sonic/Panic

Para musisi yang terlibat percaya bahwa musik memiliki kekuatan untuk menjangkau berbagai kalangan, menyentuh emosi, menciptakan ruang untuk refleksi, dan mendorong aksi nyata. Mereka dipersatukan oleh kepedulian terhadap masa depan bumi.

Tahun ini, IKLIM membuka panggilan terbuka untuk merangkul musisi dari berbagai genre dan latar belakang, memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, dari komunitas lokal hingga nasional. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat gerakan kolektif dalam menyuarakan isu krisis iklim.

Musisi Indonesia menyuarakan krisis iklim lewat album Sonic/Panic. Foto: Alarm Records

Musisi Indonesia Ikut Lokakarya

Pada bulan Juli lalu, para musisi ini berpartisipasi dalam lokakarya bersama organisasi lingkungan dan pakar iklim. Mereka juga berdiskusi dengan musisi yang terlibat dalam inisiatif IKLIM tahun lalu. Sebagian besar dari mereka merasa tersentak oleh kenyataan tentang dampak krisis iklim yang mereka pelajari. Hal itu mendorong mereka untuk mengekspresikan kegelisahannya melalui musik.

Salah satu penyanyi perempuan Indonesia, Asteriska membagikan pengalamannya selama mengikuti lokakarya. Pada awal workshop, Ateriska merasa cukup dengan informasi dan data yang ia terima. Namun, menjelang akhir, rasa semangat itu mulai tumbuh.

BACA JUGA: Jazz Gunung 2014; Sedekah Bumi Lewat Berbunyi

“Kami, sebagai musisi, bisa berjuang bersama-sama dan harus terus belajar dan tidak berhenti hanya di lima hari ini. Semoga apa yang kami pelajari selama workshop dapat pendengar terima, agar kita bisa belajar bersama sambil tetap menikmati musik yang akan kami ciptakan nantinya,” ucapnya.

Setelah lokakarya, para musisi memiliki waktu dua bulan untuk menciptakan karya musik yang mengangkat pesan kesadaran akan lingkungan dan krisis iklim. Lagu-lagu yang mereka hasilkan nantinya akan dirangkum dalam album sonic/panic Vol. 2.

Bagi mereka, kegiatan ini bukan hanya tentang menciptakan musik, melainkan juga bentuk nyata kontribusi terhadap isu yang sangat mereka pedulikan, yaitu krisis iklim dan lingkungan.

Peluncuran album ini akan berlangsung di IKLIM Fest pada 9 November 2024 di Biji World, Ubud, Bali. IKLIM Fest tidak hanya menjadi perayaan musik, melainkan menjadi langkah nyata untuk menyebarkan kesadaran perlunya praktik-praktik yang lebih hijau dalam industri hiburan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengajak generasi muda di Indonesia untuk melakukan gugatan iklim. Hal itu disebabkan dampak krisis iklim di dunia, termasuk Indonesia semakin memburuk.

Manajer Kampanye Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil, Eksekutif Nasional Walhi, Parid Ridwanuddin menyampaikan bahwa krisis iklim secara global telah memaksa temperatur planet bumi melebihi 1,5 derajat celcius dibandingkan dengan era pra revolusi Industri.

“Di Indonesia, krisis iklim telah memperburuk kehidupan masyarakat pesisir, di mana ratusan nelayan meninggal di tengah laut. Ratusan desa pesisir juga diterjang banjir rob, puluhan pulau kecil telah tenggelam, sekaligus mengancam air serta pangan yang menghidupi masyarakat selama ini,” ungkap Parid di hadapan ratusan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah.

Dalam situasi ini, tambah Parid, seluruh masyarakat penting untuk meminta pihak yang bertanggung jawab atas krisis iklim. Sebab, krisis iklim telah mengancam kehidupan masyarakat luas, khususnya nasib generasi muda yang akan hidup pada masa yang akan datang.

“Krisis iklim ini telah merampas hak generasi muda untuk hidup layak pada masa depan. Kita harus menuntut pertanggungjawaban dari negara dan korporasi skala besar yang telah mengeruk keuntungan ekonomi tetapi mengorbankan nasib planet bumi,” jelasnya.

BACA JUGA: Film Climate Witness, Tampilkan Aksi Mitigasi Krisis Iklim di NTT

Maka dari itu, generasi muda harus terlibat aktif menghentikan krisis iklim dengan cara menjadi penggugat iklim. Generasi muda harus menuntut pertanggungjawaban negara yang memproduksi beragam kebijakan yang memperburuk krisis iklim. Kemudian, tuntutan juga perlu mereka sampaikan kepada korporasi multinasional yang telah memproduksi emisi dalam jumlah yang sangat besar dalam satu dekade terakhir.

“Pada titik ini, Walhi Nasional siap untuk mendampingi siapa pun. Terutama, generasi muda yang hendak menempuh gugatan iklim pada masa yang akan datang,” tegas Parid.

Walhi mendorong generasi muda melakukan gugatan iklim. Foto: Walhi

Generasi Muda Berhasil Menempuh Gugatan Iklim

Menurut Parid, pengalaman generasi muda yang berhasil menempuh gugatan iklim telah dibuktikan oleh Sophie Backsen. Ia merupakan seorang remaja dari Pulau Pellworm, sebuah pulau kecil di Utara Jerman yang terdampak krisis iklim.

Sophie berhasil menempuh gugatan iklim kepada Mahkamah Konstitusi Jerman. Ia mendesak pemerintah Jerman untuk untuk menetapkan penurunan emisi sampai nol persen pada tahun 2050.

“Saya pernah bertemu dan berbincang dengan Sophie Backsen secara pribadi di rumahnya di Pulau Pellworm. Dia menggunakan argumen keadilan antargenerasi (intergenerational justice) untuk mempertahankan pulaunya yang berusia lebih dari 300 tahun lamanya,” terang Parid.

BACA JUGA: Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya untuk Cegah Krisis Iklim

Atas dasar hal itu, Parid menyebut hal serupa dapat genarasi muda Indonesia lakukan yang merasa masa depannya terancam oleh krisis iklim. Salah satu gugatan iklim yang saat ini masyarakat Indonesia tempuh adalah gugatan iklim oleh empat orang Pulau Pari melawan Holcim, perusahaan semen terbesar di dunia yang telah memproduksi emisi Co2 lebih dari 7 miliar ton sejak tahun 1950 sampai 2021.

“Kami mengajak kawan-kawan generasi muda untuk mendukung gugatan iklim pertama di Indonesia ini. Ini merupakan gerakan penting untuk mewujudkan keadilan iklim,” imbuhnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia