Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuka keran investasi saat bertemu dengan para pengusaha asal Negeri Tiongkok saat penyelenggaraan KTT APEC di Beijing beberapa minggu yang lalu.

Merespon sikap dari Presiden tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto, menyatakan, dengan bergabungnya Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, maka nantinya pengurusan proses analisis dampak lingkungan (Amdal) bisa berjalan lebih cepat dan efisien guna menyambut baik keran investasi yang sudah dibuka oleh Presiden Jokowi.

Senada dengan Hadi, salah satu pendiri dan mantan direktur eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Erna Witoelar membenarkan hal tersebut. Menurutnya, percepatan proses Amdal merupakan salah satu bentuk sinergi kerja yang seharusnya dihasilkan dengan digabungkannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Menurut Erna, jika Kementerian yang digabung ini bisa sama-sama membangun satu sinergi kerja yang baik, maka bisa dipastikan akan ada satu Kementerian yang lebih ramah terhadap dunia usaha.

Namun, ia menambahkan, hal itu bukan berarti membiarkan perusahaan tidak memiliki Amdal. Akan tetapi lebih pada memfasilitasi perusahaan agar melakukan proses Amdal secara benar dan mampu merujuk pada tingkat 70 persen atau mungkin 80 persen.

“Orang-orang di Kementerian Kehutanan itu kan lebih ‘gaul’ terhadap dunia usaha, sedangkan orang di Kementerian Lingkungan Hidup cenderung kaku sehingga terkesan sok galak gitu ya,” jelas Erna kepada Greeners, Jakarta, Rabu (26/11).

Terkait lamanya waktu yang diperlukan untuk memroses Amdal bagi perusahaan, Erna juga menyatakan kalau hal tersebut juga harus bisa dipersingkat. Karena, terangnya, sudah banyak pihak yang berharap proses Amdal tersebut harus lebih ramah terhadap investor dan dunia usaha namun tetap ramah terhadap lingkungan.

“Tentunya juga harus ramah terhadap masyarakat karena Amdal itu kan juga ada analisis dampak sosialnya, bukan hanya dampak lingkungan saja dan ini seharusnya bisa berjalan kalau kementerian ini didasari kesamaan visi dan bukan perbedaannya,” tambah Erna.

Di lain sisi, salah seorang pengacara senior Indonesia, Todung Mulya Lubis, juga sempat mempertanyakan ikhwal konsep penggabungan kedua kementerian tersebut. Ia beranggapan akan terjadi konflik potensial antara kepentingan-kepentingan yang terjadi antara izin pengelolaan hutan dan dampak kerusakan yang akan dialami oleh hutan itu sendiri.

“Itu kan sangat sulit untuk dipahami,” pungkasnya.

(G09)

Jakarta ( Greeners) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuka keran investasi saat bertemu dengan para pengusaha asal Negeri Tiongkok saat penyelenggaraan KTT APEC di Beijing, hari Minggu (09/11) kemarin.

Dalam pertemuan bertema Indonesia-China, Trade, Investment, and Economic itu, Jokowi mengundang para investor Tiongkok untuk datang ke Indonesia dan menanamkan modalnya di Tanah Air. Presiden menawarkan sejumlah peluang dan kemudahan investasi mulai dari infrastruktur transportasi darat, laut, udara, pembangunan pembangkit listrik (power plant), waduk, hingga kerjasama perdagangan.

Merespon sikap dari presiden tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto, mengatakan, kini dengan bergabungnya Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, maka nantinya untuk pengurusan proses analisis dampak lingkungan (Amdal) bisa berjalan lebih cepat dan efisien guna menyambut baik keran investasi yang sudah dibuka oleh Presiden Jokowi.

“Saya sudah bicara dengan Ibu Menteri bahwa Pak Presiden sudah membuka keran investasi dengan deras dan bagaimana jika proses Amdal-nya dipercepat sebelum para investor nanti malah lari,” terang Hadi kepada wartawan pada acara peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia 2014 di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (12/11).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abetnego Tarigan, mengungkapkan bahwa prosedur untuk proses penyelesaian Amdal pada sektor industri bukanlah perkara yang mudah. Ada beberapa faktor yang mungkin harus diselesaikan sehingga membuat proses Amdal tersebut terkesan lama.

Meski Presiden Joko Widodo telah mengundang para investor untuk berinvestasi di Indonesia, namun lama atau tidaknya proses penyelesaian Amdal bukanlah tolak ukur untuk mempermudah investasi masuk. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Walhi, Abetnego Tarigan, Rabu (12/11). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Abetnego juga menjelaskan, lama atau tidaknya proses penyelesaian Amdal bukanlah tolak ukur untuk mempermudah investasi masuk. Karena, tambahnya, jika proses Amdal yang dijadikan permasalahan, maka dikhawatirkan akan ada konflik kepentingan antara industri kehutanan dan pengeluaran izin Amdal oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

“Harus dilihat konteksnya, Amdal itu lama karena apa. Apa mungkin karena penelitiannya mendalam atau juga harus ada ketelitian sehingga menghindarkan dari pencemaran lingkungan nantinya. Tidak bisa main dipersingkat begitu saja,” ujar Abetnego.

Terkait derasnya arus investasi yang dibawa oleh Presiden Jokowi, Abetnego menyatakan bahwa Walhi akan terus berkomitmen terhadap izin Amdal yang baik kepada investasi apapun yang akan datang ke Indonesia. Karena, menurutnya, seluruh pemimpin dunia manapun pasti akan mengundang banyak investor untuk berinvestasi di negara mereka.

“Itu tidak apa-apa, hanya saja itu tadi, kami mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan yang akan terjadi terkait izin usaha industri kehutanan dengan proses perizinan Amdalnya, terlebih dua Kementerian tersebut telah dilebur jadi satu,” tutupnya.

Sebagai informasi, pameran Hari Menanam Pohon Indonesia 2014 kali ini diadakan mulai tanggal 12 hingga 14 November 2014 di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Pameran ini merupakan salah satu cara kampanye publik untuk menyampaikan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik terkait hasil-hasil pembangunan lingkungan dan kehutanan agar diketahui, dimengerti, dan dipahami secara luas.

(G09)