Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong upaya pemulihan kerusakan lahan melalui pelibatan masyarakat setempat. Dengan begitu masyarakat akan mengawasi keberlanjutan pemulihan lahan.

Direktur Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Edi Nugroho mengatakan, tantangan pemulihan lahan hutan di Indonesia yaitu ketimpangan antara luas lahan yaitu sekitar 90 juta hektare (ha) dengan keterbatasan sumber daya manusia.

“Dengan luas 90an juta ha tentu saja aparat kita tidak mampu maka kita butuh peran berbagai pihak. Seperti masyarakat lokal atau setempat,” katanya dalam diskusi “Mengapa Kerusakan Lingkungan Terjadi?” di GBK Jakarta, Jumat (5/8).

Tak hanya itu, menurut Edi masyarakat setempat juga memiliki peran krusial untuk terhadap keberadaan tambang tak berizin. Sejatinya masyarakat dapat mengawasi aktivitas tambang tak berizin tersebut, tapi Edi justru mengkhawatirkan masyarakat terbawa aktivitas eksploitasi tersebut.

“Masyarakat dapat terbawa turut mengeksploitasi lahan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan,” imbuhnya.

Sektor berikutnya yaitu pertanian. Masyarakat setempat juga perlu terlibat. Menurut Edi saat ini pemahaman masyarakat masih belum optimal untuk melakukan pemulihan lahan.

“Kembali lagi kalau pemulihan tidak berdasarkan dengan masyarakat setempat keberlanjutannya tak berhasil juga,” ujarnya.

Pemangku Desa Kunci Penggerak Pemulihan Lahan

Saat ini KLHK tengah memfokuskan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan wilayah. Bentuk implementasinya yakni melalui pembentukan kelompok masyarakat, seperti Kelompok Masyarakat (Pokmas) hingga Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

“Kami mengajak masyarakat untuk merancang program pemulihannya dan penataan wilayah pemulihan,” ungkapnya.

Edi juga menekankan aspek percontohan dan keteladanan dari pemangku desa untuk bergerak aktif dalam pemulihan lahan. Sebab hal ini merupakan kunci keberhasilan pemulihan.

Sementara itu senior Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Universitas Indonesia Agam Napitupulu menilai, selama ini berbagai aturan terkait pemulihan lahan sudah sangat jelas. Bahkan aturannya hingga tingkat desa.

Hanya saja, sambung dia implementasi, berupa pengawasan masih belum optimal. “Pengawasan ini tidak bisa hanya setengah-setengah. Tetapi harus melekat dengan sanksi yang tegas,” katanya.

Wisata Petualangan Butuh Pengawasan

Dalam konteks wisata petualang, ia melihat masih minimnya pengawasan sehingga membuat para wisatawan mengotori hingga merusak lingkungan, seperti membuang sampah di gunung.

“Akan tetapi ini tak sekadar menyuruh masyarakat untuk mengawasi begitu saja. Tentu harus ada insentif yang cukup untuk mengawasi sekaligus memberdayakan mereka,” ungkapnya.

Ia mencontohkan para pendaki yang akan melakukan perjalanan ke Gunung Kinabalu di Malaysia wajib menyewa guide. Fungsi guide di sini bukan sekadar untuk memberi petunjuk pada pendaki, tapi juga mengawasi selama perjalanan ke lokasi.

“Meski kita sudah tahu jalannya, tapi ini guide harus ada. Mereka akan mengawasi apa saja yang boleh dan tak boleh pendaki lakukan, termasuk membuang sampah sembarangan,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengawali pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan merehabilitasi hutan yang ada.

Pernyataan tersebut, Presiden sampaikan usai meninjau Persemaian Mentawir yang terletak di di Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (14/3). Presiden yang tiba di lokasi sekitar pukul 17.15 WITA berkeliling untuk melihat sejumlah fasilitas dan bibit pohon yang ada di lokasi persemaian.

“Inilah yang sudah sering saya sampaikan bahwa pembangunan IKN akan kita awali dengan merehabilitasi hutan-hutan yang ada. Agar area-area di IKN dan sekitarnya kembali pada fungsi semula. Yaitu sebagai hutan tropis dan bukan hutan monokultur yang homogen,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis KLHK, Selasa (15/3).

Persemaian Mentawir dalam 6-7 bulan ke depan harapannya akan dapat memproduksi 15-20 juta bibit pohon. Jenisnya terdiri dari kayu nyatoh, meranti, kapur, gaharu, hingga jambu-jambuan. Dengan penanaman pohon-pohon tersebut, harapannya akan menarik satwa dan burung-burung untuk masuk ke habitatnya di IKN.

“Saya kira semangat awal kita adalah seperti ini. Kita harapkan dengan penanaman kembali habitat yang ada akan kembali seperti semula dan suasana di IKN Nusantara nanti betul-betul seperti konsep yang sudah kita rencanakan yaitu kota hutan,” jelasnya.

Jutaan Pohon akan Ditanam di Lahan Kritis IKN

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan, KLHK tengah membangun Persemaian Mentawir di dekat kawasan inti IKN seluas 120 hektare (ha). Luas area persemaian dan bangunan sendiri mencapai 32,5 ha.

Persemaian ini menggunakan konsep Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kerja sama ini gabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian PUPR dan swasta. Targetnya dapat memproduksi bibit 15-20 juta per tahun. Nantinya jutaan bibit yang Persemaian Mentawir hasilkan akan dibawa ke IKN untuk kemudian akan ditanam di lahan-lahan kritis.

“Bapak Presiden meminta dari 256.000 ha areal seluruh daerah otorita IKN, 70 % adalah tutupan alam dan pepohonan. Sekarang baru ada 42 % sehingga harus ditambahkan 28 % lagi untuk bisa hijau semuanya,” kata Menteri Siti.

Perkiraannya lanjut Siti, untuk tercapai 70 % atau sekitar 80.000 ha. Akan selesai tertanam dalam waktu 2-3 tahun dan akan kelihatan hasilnya dalam 4-5 tahun. Sehingga konsep IKN sebagai green city akan betul-betul terlihat.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau Persemaian Mentawir antara lain, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Lalu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Selain itu ada pula Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajo.

Penulis : Ari Rikin

Editor : Ari Rikin

Kita sering mendengar nama ‘Johar’ sebagai nama sebuah wilayah di Jakarta. Namun, tahukah kamu bahwa julukan itu juga mengacu pada suatu jenis pohon yang menghasilkan kayu keras?

Dalam buku Budidaya Johar (Cassia seamea) untuk Antisipasi Kondisi Kering (2014), johar termasuk ke dalam kelompok kayu keras. Kayunya bermanfaat untuk dijadikan arang karena memenuhi syarat komersial. Selain itu, motifnya yang indah sering digunakan untuk mebel dan panel dekoratif (Suharnantono, 2011).

Baca juga: Tanjung, Pohon Berdaun Rindang dan Berbunga Harum

Nama ilmiah johar adalah Cassia siamea Lamk yang merujuk pada tanah asalnya, yakni Siam atau Thailand. Flora ini merupakan jenis tumbuhan asli Asia Tenggara yang tersebar mulai dari Indonesia hingga Sri Lanka (Suharnantono, 2011).

Selain ke India Barat, tanaman ini juga telah diperkenalkan ke Amerika Tengah, Florida, Afrika Barat, Timur,  dan Selatan. Tahun 1910-1924 pernah dilakukan penanaman besar-besaran di Afrika (National Academy of Sciene, 1980 dalam Suharnantono, 2011).

Pohon Johar atau dikenal dengan nama Jati Wesi ini memiliki keunggulan karena kayunya yang keras. Foto: shutterstock

Meskipun tak dapat memperbaiki kandungan nitrogen di dalam tanah, johar dapat tumbuh pada lahan kritis atau tidak subur. Sistem perakarannya yang dangkal memudahkannya runtuh bila terdapat angin besar (Suharnantono, 2011).

Pohon tahunan yang tergolong cepat tumbuh ini memiliki tinggi sekitar 10-20 meter. Bila ditinjau secara morfologi, johar memiliki batang berbentuk bulat, berkayu, berdiri tegak, berkulit kasar, bercabang, dan berwarna putih kotor (Budidaya Johar (Cassia seamea) untuk Antisipasi Kondisi Kering, 2014).

Baca juga: Waru, Tumbuhan Peneduh yang Mengandung Zat Antiseptik

Daunnya majemuk dan berwarna hijau. Sementara pertulangan daunnya menyirip genap dengan anak daun berbentuk bulat panjang. Ujung dan pangkal daunnya membulat dengan panjang daun 3-7,5 cm dan lebar 1-2,5 cm, serta bertepi rata  (Badan POM RI, 2008).

Tanaman peneduh ini juga mempunyai bunga majemuk berwarna kuning yang terletak di ujung batang. Kelopak bunganya terbagi lima dengan hiasan warna hijau kekuningan. Benang sarinya berukuran kurang lebih 1 cm. Pada tangkai sari johar yang berona kuning terdapat kepala sari berwarna cokelat dan putik hijau kekuningan. Bunganya mempunyai daun pelindung berwarna kuning yang cepat rontok.

Khasiat Pohon Johar

Daun johar dapat dipakai untuk pupuk hijau dan makanan ternak seperti kambing dan domba. Pohon yang dikenal dengan nama Jati Wesi ini juga bermanfaat untuk mengendalikan erosi dan termasuk reklamasi pada bekas tambang. Selain berfungsi sebagai tempat bernaung dan berteduh, tanaman hias ini juga dimanfaatkan untuk tanaman inang bagi kayu cendana.

Dalam pengobatan tradisional, daunnya digunakan sebagai obat malaria, luka, gatal, kudis, kencing manis, dan demam. Karena mengandung flavonoid dan karotenoid yang cukup tinggi, daun johar juga dimanfaatkan sebagai tonik (Heyne,1987).

Penulis: Sarah R. Megumi

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pengelolaan lingkungan pasca kegiatan pertambangan. Demi terjaganya tata kelola lingkungan yang lebih baik, pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup dan sosial pasca tambang berakhir.

Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono mengatakan bahwa reklamasi hutan wajib dilaksanakan oleh pemegang IPPKH pada kawasan hutan yang terganggu (on-site), sedangkan kewajiban rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kegiatan penanaman pada lokasi lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan yang berada di luar areal IPPKH (off-site).

Berdasarkan data KLHK, Indonesia memiliki 17.076 DAS di lahan seluas 189.278.753 hektare (Ha), dimana 2.145 DAS atau lahan seluas 106.884.471 Ha tergolong rusak/perlu dipulihkan. Lahan kritis menjadi isu utama dalam pemulihan DAS, terdapat lebih dari 14.006.450 Ha lahan kritis di Indonesia.

“Salah satu penyebab terjadinya lahan kritis ialah kegiatan-kegiatan non-kehutanan, termasuk kegiatan pertambangan. Oleh sebab itu, kegiatan pertambangan wajib ikut berperan dalam upaya pemulihan melalui reklamasi hutan bekas tambang serta rehabilitasi DAS,” ujar Bambang pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS di Auditorium Manggala Wanabhkati, Jakarta, Selasa (23/04/2019).

BACA JUGA: Film Sexy Killer Dokumentasikan Cengkraman Industri Batu Bara di Indonesia 

Bambang mengatakan bahwa upaya pemulihan DAS melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tahun 2019 menjadi salah satu program prioritas nasional yang menuntut keberhasilan nyata di tingkat tapak.

“Sampai dengan periode Maret 2019 catatan kami menunjukkan bahwa pelaksanan reklamasi oleh pemegang IPPKH seluas 31.3512,67 Ha (37,75 %) dari total luas lahan yang telah dibuka seluas 83.467,74 Ha, pelaksanaan rehabilitasi DAS baru mencapai 50.827,65 Ha (18,19 %) dari total luas rehabilitasi DAS 527.984,32 Ha, pelaksanaan reboisasi lahan kompensasi baru mencapai 151,82 Ha ( 1,39 %) dari total luas lahan IPPKH wajib reboisasi kompensasi seluas 10.789,09 Ha,” ujarnya.

Diperlukan upaya percepatan guna mendorong pemegang IPPKH untuk melaksanakan kewajiban RHL DAS sesuai ketentuan dan tepat waktu. Bambanng mengatakan masalah lahan kritis tidak boleh lagi hanya dipandang sebagai satu masalah, perlu adanya pendekatan secara KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) lintas sektor dalam rangka pelaksanaan pemulihan DAS. KLHK dan KESDM melakukan penandatangan MOU ini untuk memaksimalkan penanganan lahan kritis ini.

BACA JUGA: WALHI: Tahun 2019 Eksploitasi SDA Makin Bertambah 

Pada acara yang sama, Sekretaris Jenderal KESDM, Ego Syahrial mengatakan penandatangan MoU ini merupakan upaya untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas antara KESDM bersama KLHK.

“Upaya reklamasi harus dilakukan secara serius. Selain bertujuan untuk mencegah erosi atau mengurangi kecepatan aliran air limpasan, reklamasi dilakukan untuk menjaga lahan agar tidak labil dan lebih produktif sehingga reklamasi diharapkan menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelum penambangan,” jelas Ego.

Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ego mengatakan, kegiatan pertambangan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional termasuk investasi, lapangan pekerjaan sekaligus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi negara sebesar Rp50 triliun atau 156% dari target tahun 2018 lalu.

“Kewajiban reklamasi dan pascatambang melekat pada pemegang IUP dan para pemegang IUP tersebut wajib menempatkan “Jaminan” dengan tidak menghilangkan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Kegiatan pascatambang bertujuan menyelesaikan kegiatan pemulihan lingkungan hidup dan sosial pada saat tambang berakhir dengan fokus utama keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat,” tutup Ego.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah mengklaim telah terjadi penurunan jumlah luas hutan dan lahan yang mengalami degradasi pada tahun 2016 yaitu seluas 24.303.294 hektar. Luas lahan kritis tersebut menurun dibandingkan tahun 2011, yang meliputi areal hutan dan lahan seluas 27.294.840 hektar.

Direktur Jendral Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung Hilman Nugroho mengatakan bahwa berkurangnya lahan kritis selama tahun 2011 hingga 2016 seluas 3 juta hektar tersebut adalah hasil dari serangkaian upaya konservasi tanah dan air yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat melalui rehabilitasi hutan dan lahan, penanaman pohon, agroforestry, pembangunan DAM atau bendungan penahan.

“Program Kebun Bibit Rakyat, Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi, dan Persemaian Permanen, serta kegiatan lainnya yang berbasis masyarakat juga sudah banyak dilakukan sebagai upaya mengurangi lahan kritis ini,” katanya, Jakarta, Kamis (08/12).

BACA JUGA: 108 DAS di Indonesia Dalam Kondisi Kritis

Sedangkan untuk kerawanan bencana terkait DAS di Jawa Barat, diakui Hilman, terjadi karena potensi hujan yang tinggi rata-rata 3.000 mm/tahun yang menyebabkan daerah rentan banjir diantaranya pesisir pantai utara yang meliputi Garut, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon (DAS Cimanuk dan Cipunagara), beberapa kecamatan di Cekungan Bandung seperti kecamatan Majalaya, Ciparay, Banjaran dan Deyeuh Kolot (DAS Citarum) serta kecamatan Padaherang di kabupaten Ciamis (DAS Citanduy).

Sebelumnya Hilman sempat mengatakan bahwa sebanyak 108 DAS di Indonesia berada dalam kondisi kritis dan perlu ditangani serius. Jika tidak dibenahi, kondisi kritis ini akan memicu bencana banjir bandang seperti yang terjadi di Sungai Cimanuk, Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Ke-108 DAS ini adalah DAS prioritas yang akan ditangani dari 17 ribu DAS di Indonesia. Sedangkan dari 108 DAS prioritas tersebut, terdapat 15 DAS yang masuk dalam rencana aksi strategis (Renstra) KLHK periode 2015-2019.

Penurunan lahan kritis tersebut cukup kontradiktif bila disandingkan dengan bencana banjir dan tanah longsor yang dianggap sebagai akibat berkurangnya kawasan serapan air di mayoritas daerah aliran sungai (DAS).

BACA JUGA: Menteri Siti Nurbaya Evaluasi Pengelolaan Hutan yang Dikelola BUMN

Peneliti utama hidrologi dan pengelolaan DAS di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan dosen Pascasarjana UI, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan bahwa saat ini kerusakan DAS di Indonesia sangat luar biasa. Dari 450 DAS di Indonesia, 118 DAS dalam kondisi kritis. Jika pada tahun 1984 hanya terdapat 22 DAS Kritis dan Super Kritis, maka tahun 2007 sekitar 80 DAS yang Super Kritis dan Kritis.

“Masih luasnya daerah aliran sungai yang kritis, kerusakan lingkungan, degradasi sungai, tingginya kerentanan dan masih terbatasnya mitigasi struktural dan non struktural di masyarakat juga menyebabkan bencana terus meningkat,” tambahnya.

Upaya pengelolaan DAS, menurut Sutopo, memang masih terus dilakukan. Namun ternyata hasilnya belum signifikan. Permasalahan dalam teknologi pengelolaan DAS pada umumnya adalah masalah pemeliharaan setelah proyek berakhir. Berbagai proyek konservasi tanah skala besar di Jawa seperti Proyek Citanduy II, Upland Agriculture and Conservation Project/UACP, dan Land Rehabilitation and Agroforestry Development mempunyai masalah yang sama yakni pemeliharaan teras merosot drastis setelah proyek selesai.

“Pemeliharaan terasering secara terus-menerus tanpa subsidi setelah proyek berakhir tidak dapat dilakukan oleh petani, khususnya petani lahan kering karena besarnya biaya yang diperlukan. Akibatnya, proyek tersebut tidak berkelanjutan dan akhirnya kurang efektif,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Malang (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, saat ini tengah mengevaluasi total pengelolaan hutan yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik dari sisi bisnis maupun pengelolaannya. Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Kongres Sungai Indonesia II, di Waduk Selorejo, Ngantang, Malang, Jawa Timur, Jumat (23/09/2016).

Menurut Siti, Direksi Perhutani yang baru telah diminta untuk mengevaluasi secara keseluruhan, bisnisnya juga sampai detail. Pernyataan Siti Nurbaya ini menanggapi pertanyaan salah satu peserta Kongres Sungai Indonesia II, Teguh Poe Jatmono dari Komunitas Gimbal Alas yang bermarkas di lereng Semeru.

BACA JUGA: Pengembangan Wisata Alam Optimalkan Aset Hutan dan Taman Nasional

Menurut Teguh, kondisi hutan penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang dikelola Perhutani banyak yang kritis dan beralih fungsi menjadi lahan budidaya, terutama jenis sayur-sayuran. Selain itu, di wilayah Tumpang, kata Teguh, ada sumber mata air yang disebut Sumber Pitu. Di sekitar sumber itu secara tiba-tiba dibangun semacam penampung air yang dialirkan ke kota. “Yang saya tahu tidak ada Amdalnya dan masyarakat di bawah mayoritas menggantungkan air dari aliran sumber ini,” kata Teguh menambahkan.

Ia berpendapat, lahan kritis bagaimanapun, terutama yang menjadi penyangga taman nasional, mestinya harus menjadi kawasan yang dilindungi dan bukan diperuntukkan untuk kawasan budidaya.

BACA JUGA: Akhirnya, KLHK Buka Dokumen Pengelolaan Hutan ke Publik

Dalam paparannya di acara Kongres Sungai II di Malang, Siti Nurbaya mengatakan bahwa luas lahan kritis di Indonesia mencapai 24,3 juta hektare. Dari jumlah itu, pemerintah melalui APBN hanya mampu merehabilitasi 500 ribu haktare per tahun.

Ia mengatakan, perlu keterlibatan semua pihak untuk merehabilitasi lahan kritis. Salah satunya dengan menanam pohon sejumlah 25 pohon selama hidup dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik kampus maupun sekolah-sekolah.

Menteri Siti menyatakan saat ini tengah mengevaluasi pengelolaan hutan yang dilakukan BUMN untuk mengetahui gambaran yang pas bagaimana kondisi sesungguhnya. “Saya sedang minta izin Presiden agar peraturan-peraturan pemerintahnya bisa diubah,” kata Siti Nurbaya.

Penulis: HI/G17

Cianjur (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDASPS) mengapresiasi semangat menanam pohon yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sarongge, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Direktur Jendral BPDASPS KLHK, Hilman Nugroho saat ditemui oleh Greeners di Sarongge mengatakan bahwa upaya pengembalian wilayah hutan (reforestasi) di desa yang menjadi penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini memang sangat dibutuhkan. Hal ini karena Desa Sarongge sempat mengalami degradasi lahan akibat kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat lokal.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh bagi siapapun yang ingin melakukan penanaman pohon di sini (Sarongge). Apalagi, sekarang ini ada 24 juta hektar lahan kritis dari 190 juta hektar hutan yang ada di Indonesia, makanya perlu ada partisipasi dari masyarakat setempat maupun pihak luar untuk kembali menghijaukan hutan,” ungkapnya, Cianjur, Rabu (29/04).

Direktur Jendral BPDASPS KLHK, Hilman Nugroho memberikan tumpeng kepada salah satu petani Desa Sarongge. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Kepala Divisi Regional Jawa barat dan Banten, Perum Perhutani, Ellan Barlian pun menyampaikan hal yang serupa. Menurutnya, kawasan yang baru-baru ini dijadikan sebagai model desa konservasi, dulunya sempat mengalami degradasi. Beberapa bagian areal yang mengalami perluasan oleh Perum Perhutani dijadikan lahan pertanian oleh warga lokal.

“Nah, yang jadi masalah juga, hutan di sekitar Desa Sarongge adalah habitat satwa yang hampir terancam punah dan akhirnya jadi ikut terkena imbasnya,” terangnya.

Maka dari itu, lanjut Ellan, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango KLHK bekerjasama dengan Green Radio berusaha melakukan pendekatan dan pemberdayaan kepada masyarakat setempat untuk menyadarkan akan pentingnya menanam dan merawat hutan yang ada.

“Pada awalnya visi ini mengalami benturan tersendiri dari masyarakat. Namun akhirnya program reforestasi ini berhasil mengajak 155 petani untuk bersedia turun gunung dan mulai mengelola Desa Sarongge sebagai Desa Ekowisata,” jelasnya.

Masih di tempat yang sama, Kepala Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Herry Subgiadi juga menuturkan bahwa setidaknya 155 Kepala Keluarga yang bercocok tanam di dalam taman nasional umumnya merambah areal yang berada di lereng gunung dengan kemiringan lebih dari 30 derajat. Wilayah tersebut, katanya lagi, sangat rawan terjadinya tanah longsor dan erosi.

“Sekarang, masyarakat berangsur-angsur sudah meninggalkan lahan taman nasional setelah dibina oleh Perum Perhutani dan melakukan kemitraan dengan berbagai pihak,” tukasnya.

Penulis: Danny Kosasih