Jakarta (Greeners) – Baru-baru ini muncul temuan Wash Specialist United Nations Children’s Fund (UNICEF) Indonesia, 70 % sumber air minum rumah tangga di perkotaan di Indonesia tercemar limbah tinja. Belum terbangunnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara menyeluruh jadi penyebab meningkatnya beban pencemaran.

Direktur Pengendalian Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nety Widayati mengatakan, KLHK terus mendorong pemerintah daerah memastikan peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA).

“Jadi kondisi kualitas air sungai dicerminkan dengan IKA dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, kemudian nasional. Perbaikan kualitas air ini tentunya harus melakukan aksi-aksi salah satunya penurunan beban pencemar dari domestik,” katanya kepada Greeners, Senin (31/10).

Ia menyebut, untuk meningkatkan IKA, KLHK merevitalisasi Program Kali Bersih (Prokasih). Program ini mendorong pemda melakukan perbaikan kualitas air.

Hasil perhitungan IKA nasional tahun 2021 di 34 provinsi menunjukkan capaian 52,82. Angka ini menurun 0,71 poin dari tahun 2020 sebesar 53,53. Penurunan ini karena penambahan beban pencemaran yang lebih tinggi daripada upaya penurunan beban pencemaran.

Hanya Beberapa Kota Miliki IPAL Domestik

Sementara itu, berdasarkan hasil inventarisasi sumber pencemar KLHK lakukan pada 15 daerah aliran sungai (DAS) prioritas, menunjukan limbah domestik menjadi kontributor terbesar sumber pencemar yang masuk ke perairan.

“Hal ini karena sistem pengelolaan air limbah domestik rumah tangga belum dilakukan secara menyeluruh,” ungkapnya.

Hanya beberapa kota yang memiliki IPAL domestik skala perkotaan. Beberapa wilayah lainnya memiliki IPAL domestik skala komunal. KLHK memiliki kewenangan terkait kebijakan dalam pengaturan baku mutu dan persetujuan teknis pembuangan air limbah.

Sementara penyediaan sarana atau prasarana pengolahan air limbah domestik menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Memang belum semua masyarakat terlayani oleh sarana pengolahan air limbah domestik,” imbuhnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016, ada tujuh parameter yang harus terpenuhi sebelum limbah dapat dibuang.

Parameter tersebut yakni kadar COD, BOD, pH, amonia, minyak dan lemak, total padatan terlarut, dan total coliform. “Tapi pengaturan baku mutu air limbah pada persetujuan teknis pembuangan air limbah tidak langsung dari Permen tersebut. Akan tetapi mesti mempertimbangkan daya tampung beban pencemar badan air penerima,” tutur Nety.

Limbah domestik masih tinggi. Foto: wikimedia.org

Tetapkan Baku Mutu Limbah Domestik

Terkait hal itu, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro menyatakan, KLHK telah menerapkan baku mutu air limbah domestik.

Cakupan baku mutunya meliputi blackwater (kakus/ tinja) maupun greywater (nonkakus: mandi dan cuci). Kemudian pengaturan pengolahan air limbah untuk blackwater maupun grey water kedap air.

Selain itu, KLHK juga telah mengatur izin pengangkutan air limbah berbahaya dan tak berbahaya (KBLI 37011 dan 37012). Selain itu juga treatment dan pembuangan air limbah tak berbahaya dan pembuangan air limbah berbahaya (KBLI 37021 dan 37022).

Sebelumnya ada temuan 70 % sumber air minum rumah tangga di perkotaan di Indonesia tercemar limbah tinja. Temuan ini dari studi pengukuran kualitas air minum pada sekitar 25.000 rumah tangga di 34 provinsi. Hampir 80 % rumah tangga di Indonesia yang telah memiliki toilet. Namun hanya 7 % yang limbah tinjanya yang terolah dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan.

Tercemarnya sumber air ini karena sanitasi yang buruk. Dampaknya, penyakit akan mudah masuk ke tubuh manusia.

Sigit mengingatkan, agar masyarakat mengkonsumsi air minum setelah dilakukan pemanasan. Produsen air minum juga harus memastikan proses air minumnya secara higienis.

“Selain itu kami mendorong upaya kesadaran masyarakat membuat septic tank sesuai persyaratan dan percepatan pembangunan IPAL domestik skala perkotaan,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Tim Ekspedisi Sungai Nusantara (ESN) kembali menemukan kandungan mikroplastik di Sungai Kapuas. Tepatnya pada parit putat sebesar 54 partikel mikroplastik (PM) dalam 100 liter air yang bermuara ke sungai tersebut.

Sebelumnya pada studi awal tahun Januari 2022 tim ESN telah menemukan cemaran mikroplastik sebesar 57,55 PM dalam 100 liter air.

“Kadar mikroplastik tertinggi ditemukan di Sungai Landak Ambawang di Jl Kemuning 129 partikel mikroplastik dalam 100 liter air. Sedangkan kandungan mikroplastik paling sedikit sebesar 27 partikel mikroplastik di Batu Ampar,” ungkap peneliti mikroplastik, Eka Chlara Budiarti dalam keterangannya, baru-baru ini.

Mikroplastik adalah serpihan atau pecahan plastik dengan ukuran di bawah 0,5 cm atau setengah mm. Chlara juga menjelaskan, keberadaan mikroplastik di Sungai Kapuas berasal dari lima sumber, yaitu limbah domestik (air cucian, air kamar mandi dan air dapur) warga Pontianak yang mereka buang ke dalam parit tanpa pengelohan.

Sumber lainnya yaitu sampah plastik (tas kresek, styrofoam, sachet, botol plastik, popok dan pembungkus makanan minuman dan produk rumah tangga). Selanjutnya, industri manufaktur berupa limbah cair industri yang tak terolah.

Udara panas seperti ban roda mobil atau motor, pembakaran sampah plastik juga menghasilkan serpihan mikroplastik. Terakhir, sektor pertanian atau perkebunan yang menggunakan campuran senyawa sintetis dan peralatan selama proses produksi.

Suasana permukiman di tepi Sungai Kapuas. Foto: Tim ESN

Temuan Jenis Mikroplastik di Sungai Kapuas

Terdapat dua jenis mikroplastik yang ada di sungai, yaitu jenis mikroplastik primer yang diproduksi untuk bahan kosmetik seperti pemutih, lulur dan produk personal care lainnya. Jenis kedua yaitu mikroplastik sekunder yang pembentukannya berasal dari proses fisik atau pelapukan oleh sinar matahari.

Direktur Eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi menjelaskan, jenis mikroplastik sekunder berawal dari plastik ukuran besar seperti tas kresek, styrofoam, tali rafia, botol dan produk plastik lainnya.

“Kemudian karena panas matahari dan tempaan air, plastik ini akan lapuk kemudian terfragmentasi atau terpecah menjadi serpihan plastik kecil yang disebut mikroplastik,” ungkapnya.

Pada awal 2022 tim ESN telah melakukan penelitian kandungan mikroplastik di 9 lokasi yaitu di muara pertemuan sungai Landak dan sungai Kapuas (Kapuas 1), Sungai Malaya (Kapuas 2). Kemudian di Parit Lengkong (Kapuas 3), Mega Timur (Kapuas 4), Sungai Tempayan Laut (Kapuas 5), Ambawang Jl. Kemuning (Kapuas 6), Batu Ampar dan Pandan Tikar.

Prigi mengungkap, semua lokasi penelitian menunjukkan adanya kandungan mikroplastik. “Jenis mikroplastik yang mendominasi adalah jenis fiber. Jenis ini umumnya berasal dari benang penyusun tekstil yang terlepas dalam proses pencucian atau laundry,” tuturnya.

Mikroplastik lainnya adalah fragmen atau cuilan yang berasal dari peralatan rumah tangga terbuat dari plastik, botol, sachet dan personal care.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Meski sudah hampir dua pekan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengaku masih perlu waktu menelusuri penyebab pasti kematian banyak ikan sapu-sapu di Kalibaru, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kuat dugaan banyak ikan sapu-sapu mati karena limbah domestik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta Asep Kuswanto menyatakan, akan menelusuri lebih lanjut sumber penyebab kematian massal ikan sapu-sapu pada 11 Juli lalu. Dugaan kuat berasal dari kejadian tak biasa pembuangan limbah domestik.

“Terdapat kemungkinan adanya kejadian tidak biasa. Yakni berupa pembuangan limbah dengan debit sangat besar atau konsentrasi limbah sangat tinggi,” katanya dalam keterangannya, Jumat (29/7).

Menurutnya, limbah tersebut hanya terjadi pada skala lokal di salah satu ruas Sungai Kalibaru Timur. Lalu tersebar langsung ke dalam ruas sungai dan menyebabkan perubahan drastis kualitas air sehingga menjadi penyebab kematian massal ikan.

Berdasarkan kajian DLH DKI Jakarta bersama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor (PPLH IPB), terjadi peningkatan nilai cukup tajam pada hari kejadian untuk beberapa parameter kualitas air. Peningkatan nilai parameter lebih tinggi dibanding data kisaran hasil pemantauan rutin maupun baku mutu.

“Di antaranya BOD yang pada saat kejadian bernilai 68 mg/L (baku mutu 3 mg/L), COD 309 mg/L (baku mutu 25 mg/L) dan Fecal Coliform 1.400.000 MPN/100ml (baku mutu 1.000 MPN/100ml),” paparnya.

DLH Rutin Pantau Kualitas Air Sungai

DLH, kata Asep setiap tahun secara rutin melakukan pemantauan kualitas air sungai pada empat periode. Tepatnya saat musim hujan, kemarau dan peralihan antarmusim di 120 titik pemantauan di seluruh Jakarta.

Pernyataan Asep tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa penyebab matinya banyak ikan sapu-sapu di Kalibaru tersebut bukan karena sampah jeroan pasca Iduladha.

“Apabila penyebab kematian diduga akibat pembuangan limbah kurban, maka hal ini dapat saja terjadi pada banyak ruas sungai yang ada di DKI Jakarta,” tandasnya.

Ia menegaskan, DLH Jakarta akan melakukan penelusuran lebih lanjut dengan melakukan inventarisasi sumber pencemaran domestik. Seperti berasal dari pemukiman, perkantoran, industri skala kecil-menengah, industri skala besar dan aktivitas lainnya di ruas sungai tersebut.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat sekitar bantaran sungai agar bijak dalam pengelolaan limbah domestik. “Apabila teridentifikasi penyebab lebih dominan dari aktivitas rumah tangga, maka lokasi tersebut dapat menjadi prioritas pembuatan IPAL Komunal atau ekoriparian. Berkolaborasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (DPHK),” ungkapnya.

Kondisi sampah plastik di Sungai Krueng Aceh. Foto: Tim ESN

Pencemaran Sungai Berat, Ikan dan Biota Lainnya Mati

Sebelumnya, pada peringatan hari sungai 27 Juli lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut, hampir 51 % sumber pencemar sungai-sungai besar di Indonesia berasal dari limbah dan sampah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (KLHK) Sigit Reliantoro menyebut, sungai tercemar berat tahun 2021 mengalami penurunan signifikan. Sementara itu pencemaran sungai berat di tahun 2019 sebesar 53,28 %. Lalu pada tahun 2020 sungai tercemar berat 59,05 %.

Ia menyebut, kondisi sungai tercemar berat tahun 2021 sebesar 2,78 %, sungai tercemar sedang yaitu 17,59 %, kondisi sungai tercemar ringan sebesar 59,81 % dan memenuhi sebesar 20,12%.

“Kondisi ini karena masih minimnya fasilitas pengelolaan air limbah domestik dan cakupan layanan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) belum merata dapat masyarakat akses,” katanya.

Sigit menyatakan, air limbah dan sampah dapat menyebabkan biota-biota aliran sungai tak dapat hidup karena kekurangan oksigen.

“Kalau sungainya tercemar bahkan hingga tercemar berat maka kandungan oksigen di dalamnya turut menurun. Ini akan mempengaruhi kehidupan biota di dalamnya,” ujarnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Ecoton prihatin dengan pembiaran sampah yang terus mengotori Sungai Ciliwung. Organisasi pemerhati lingkungan ini akan mengajukan somasi jika pembiaran timbulan sampah liar di Ciliwung terus terjadi. Somasi mereka tujukan ke Presiden Republik Indonesia, Gubernur DKI Jakarta serta Jawa Barat.

Sebelumnya Tim Ekspedisi Sungai Nusantara (ESN) yang terdiri dari Ecoton dan sejumlah komunitas melakukan kegiatan susur sungai. Saat itu mereka menemukan 1.332 pohon di sepanjang Ciliwung terlilit sampah plastik.

Direktur Ecoton Prigi Arisandi mengatakan, semua pihak harus bertanggung jawab untuk memastikan badan air sungai bersih. Tanggung jawab ini juga melekat pada pemerintah. Selain itu juga pada produsen penghasil sampah. 

“Mereka punya kewajiban EPR atau extended producer responsibility yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 15,” kata Prigi baru-baru ini.

Ia menilai, tindakan tidak bertanggung jawab pemerintah tersebut merupakan melawan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Air Sungai menyebutkan bahwa sungai di Indonesia harus nihil sampah.

Ia menambahkan, jika tidak ada tindakan dari Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI untuk membersihkan sampah-sampah yang melilit pohon di bantaran Ciliwung ini bentuk perbuatan melawan hukum. Ia menilai pemerintah membiarkan sumber-sumber pencemaran terus terjadi.

“Temuan 1.332 pohon terlilit sampah plastik adalah bukti tidak seriusnya pemerintah dalam menjaga kelestarian dan kualitas air Ciliwung,” ungkapnya.

Rutin Memantau Kualitas Air Sungai Ciliwung

Kasi Humas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Yogi Ikhwan menyatakan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH)) selama ini tidak hanya melakukan imbauan edukasi dan penegakkan hukum pada warga yang kedapatan membuang sampah ke DAS Ciliwung. Akan tetapi juga menggerakkan secara aktif Unit Pengelola Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

“Mengingat DKI Jakarta secara geografi dilalui oleh 13 sungai besar, penanganan sampah dilakukan di 1.742 titik rutin dan 10 titik khusus musim penghujan berupa sungai, kali, waduk, situ dan saluran penghubung yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Termasuk Sungai Ciliwung sendiri yang menjadi salah sungai besar di Jakarta,” tuturnya.

Ia menjelaskan, berbagai metode penanganan mulai dari penyisiran, menggunakan sekatan, saringan sampah, kapal dan alat berat sudah DLH DKI Jakarta lakukan.

Strategi penanganan sampah bergantung kondisi dari lokasi yang juga didukung dengan sarana berupa sekatan kubus apung, kapal penangkap sampah (berky), alat berat, serta saringan sampah otomatis.

Selain itu, DLH DKI Jakarta rutin melakukan pemantauan kualitas lingkungan termasuk kualitas air Sungai Ciliwung. “Minimal dua kali per tahun sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021 kami pantau. Namun memang mikroplastik merupakan emerging polutan yang belum diatur baku mutunya,” jelasnya.

Sampah plastik melilit 1.332 pohon di Sungai Ciliwung menjadi fakta yang memprihatinkan. Foto: Ecoton

Cemaran Limbah Rumah Tangga dan Sampah Plastik Bahayakan Kesehatan

Kondisi Ciliwung yang memprihatinkan ini sangat kontradiktif dengan rencana PAM Jaya yang akan menggunakan Ciliwung sebagai bahan baku PDAM tahun 2023.

Pengamat tata kota Yayat Supriatna berpendapat, sungai harus memenuhi kriteria kelayakan sebagai bahan baku PDAM. Selain potensi kandungan kontaminasi sampah dan mikroplastik, Yayat menyoroti tentang kandungan kontaminasi limbah B3 dan bakteri e.coli,sp, salmonella,sp yang dapat menyebabkan penyakit.

“Ini yang perlu diperhatikan karena kita ketahui Sungai Ciliwung juga menjadi WC terbesar bagi masyarakat yang tak memiliki sanitasi yang baik,” katanya kepada Greeners, Rabu (18/5).

Kualitas air sungai yang buruk akan mempengaruhi kesehatan dan berpotensi meningkatkan kasus stunting.

Selain itu, pasokan air Sungai Ciliwung sangat fluktuatif, bergantung kondisi musim. Saat musim penghujan, sungainya meluap sedangkan pada musim kemarau pasokan airnya surut. Ia menyebut, saat kemaraulah potensi limbah dari berbagai sumber itu terjadi.

Ia menyebut jika memang harus menggunakan Sungai Ciliwung sebagai bahan baku PDAM maka pemerintah harus belajar dari PDAM Bekasi. Menurutnya, PDAM Bekasi membangun tanggul untuk menjaga muka air bisa terkontrol agar pasokan airnya stabil.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Penyakit bisa datang kapan saja tanpa kita duga-duga sebelumnya. Tidak mengherankan bila banyak di antara kita yang selalu menyediakan obat-obatan di rumah supaya bisa menangani gejala penyakit dengan cepat. Namun tak jarang obat-obatan tersebut lama tidak terpakai hingga akhirnya kedaluwarsa dan dibuang di tempat sampah.

Meski terdengar sepele, membuang obat yang telah kedaluwarsa tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Sebuah studi yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Griffith Australia pada tahun 2016 menunjukkan bahwa obat kedaluwarsa yang dibuang begitu saja dapat membahayakan hidup manusia, hewan, dan juga lingkungan sekitar.

Ada banyak alasan mengapa obat yang sudah tidak layak pakai harus segera dimusnahkan. Misalnya, obat kedaluwarsa yang dibuang secara sembarangan bisa saja dikonsumsi secara tidak sengaja oleh hewan ataupun anak kecil dan dapat membahayakan nyawa mereka. Membuang obat-obatan tersebut ke gorong-gorong atau membuangnya bersama sampah rumah tangga juga bukanlah ide yang baik karena dapat mencemari air dan tanah. Tak hanya itu, oknum yang tidak bertanggung jawab bisa saja menyalahgunakan obat-obatan kedaluwarsa untuk kepentingan pribadi.

Hancurkan obat sebelum dibuang

Lantas, bagaimana cara membuang obat kedaluwarsa dengan baik dan benar? Informasi yang tercantum dalam Modul Pelatihan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Memilih Obat Bagi Tenaga Kesehatan yang resmi dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2008 menyebutkan bahwa pembuangan obat kedaluwarsa dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, obat dibuang dengan cara dikubur di dalam tanah. Kedua, obat yang berbentuk cairan (non-antibiotik) bisa dibuang ke dalam kloset.

Metode pembuangan obat kedaluwarsa cair dengan cara membuangnya ke dalam kloset sebenarnya masih menimbulkan perdebatan. Membuang obat kedaluwarsa cair ke dalam saluran kloset memang dapat menghindari praktik penyalahgunaan obat, namun dampaknya bagi lingkungan dinilai tidak begitu baik. Guna menyiasati permasalahan tersebut, ada baiknya bagi kita untuk menyerahkan obat kedaluwarsa pada instansi resmi seperti apotik, rumah sakit, ataupun pabrik obat.

Selain dengan kedua cara tersebut, kita juga bisa membuang obat kedaluwarsa dengan cara mencampurkan obat-obatan tersebut dengan kotoran hewan, debu, ataupun ampas kopi. Setelah itu, masukkan campuran sampah tersebut ke dalam wadah khusus seperti plastik zip lock guna menghindari kebocoran, lalu buanglah ke dalam tempat sampah.

Sebelum membuang obat kedaluwarsa, pastikan untuk memisahkan isi obat dari kemasan dan melepas label kemasan terlebih dahulu. Hancurkan kemasan obat sebelum dibuang, seperti dengan cara menggunting atau merobek dus/strip obat, menggunting tube salep, atau memecahkan botol obat terlebih dahulu. Menghancurkan kemasan obat dapat mencegah kita dari praktik perdagangan obat secara ilegal.

Penulis: ARF/G42

(Greeners) – Air bersih dibutuhkan hampir dalam setiap aspek kehidupan manusia. Seperti yang diketahui, penggunaan air bersih akan selalu menghasilkan limbah meskipun pada skala terkecil, yaitu rumah tangga. Limbah rumah tangga dapat berupa air bekas mencuci pakaian, air dari bilasan mandi, hingga air dari membersihkan kotoran manusia.

Air limbah yang sangat dekat dengan aktivitas konsumen sehari-hari ini disebut sebagai air limbah domestik. Peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Natalya Kurniawati S,KM, menyebutkan bahwa ada dua jenis limbah domestik, yaitu black water dan grey water.

“Black water merupakan limbah yang dihasilkan dari septic tank. Sementara grey water merupakan limbah buangan dari dapur dan kamar mandi,” ujar Natalya saat ditemui Greeners di kantor YLKI, Jakarta Selatan.

Natalya menjelaskan, air limbah domestik akan berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Namun regulasi yang mengatur air limbah domestik, yaitu Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, baru diusahakan di tingkat pelaku usaha menengah ke atas. Hal ini berkaitan dengan izin operasi dari usaha tersebut. Padahal terdapat banyak usaha kecil menengah di tingkat rumah tangga yang justru memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

“Saat ini, kita dihadapkan dengan usaha-usaha kecil yang pasti menghasilkan limbah, contohnya saja laundry kiloan. Jasa cuci dan setrika baju seperti ini biasanya merupakan usaha rumahan yang berada di sekitar daerah indekos atau kontrakan. Karena pengelolaan limbah domestik masih minim disosialisasikan oleh pemerintah, akan ada potensi pencemaran terhadap air bersih. Biasanya, air limbah domestik dibuang langsung ke saluran air kemudian akan bermuara ke sungai yang pada akhirnya kita konsumsi lagi,” kata Natalya.

Potensi pencemaran ini bisa berasal dari kontaminasi baik black water maupun grey water. Pencemaran dari air limbah domestik jenis black water umumnya berupa rembesan septic tank ke dalam tanah.

“Contohnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang kondisi geografisnya terdiri dari banyak rawa, tetapi penduduknya membangun septic tank dengan bahan kayu ulin. Seperti yang kita ketahui, kayu memiliki pori-pori yang banyak sehingga peluang terjadinya rembesan limbah domestik tersebut tinggi. Kondisi seperti ini memerlukan perbaikan, namun akan memakan biaya yang banyak. Untuk mengatasinya, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) setempat membuat program pengurasan septic tank secara berkala,” katanya.

Selain black water, kontaminasi dari jenis grey water juga berbahaya. Air konsumsi yang tercemar bahan-bahan kimia penyusun deterjen, sabun mandi atau minyak dapat menyebabkan penyakit (waterborne disease). Penyakit yang ditimbulkan jika mengonsumsi air yang tercemar limbah domestik beragam, mulai dari infeksi bakteri di saluran perncernaan oleh E. coli hingga penyakit menular seperti Hepatitis A. Selain terhadap manusia, ekosistem air juga akan terganggu.

“Sebagai konsumen, warga Indonesia berhak atas ketersediaan air bersih yang berkelanjutan dengan kualitas yang baik. Namun, sebagai penghasil limbah domestik, kita juga perlu memperhatikan dampak aktivitas kita terhadap lingkungan. Hal ini bisa dimulai dari pembuatan septic tank dan penyaluran limbah domestik sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Natalya.

Sebagai informasi, tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Hari ini diperingati dengan tujuan untuk memecahkan masalah krisis air dunia. Hal ini dilakukan dengan mensosialisasikan pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

Tahun 2017 ini, Hari Air Sedunia mengangkat tema “Wastewater” atau air limbah. Hal ini karena secara global, sebagian besar air limbah berasal dari daerah permukiman, daerah perkotaan dan lahan pertanian yang dialirkan kembali ke alam tanpa diolah terlebih dahulu. Untuk itu, perlu dibangun kesadaran masyarakat global akan keadaan lingkungan saat ini.

Penulis: Ayu Ratna Mutia

Jakarta (Greeners) – Kualitas air di kawasan teluk Jakarta masih relatif sama tanpa ada perubahan yang drastis. Hal ini dikatakan oleh Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Heru Waluyo saat dihubungi oleh Greeners melalui sambungan telepon.

Menurut Heru, pencemaran berat di wilayah teluk Jakarta mayoritas masih bersumber dari limbah domestik rumah tangga. Hal ini disebabkan kawasan teluk Jakarta menjadi lokasi akhir dari berbagai macam distribusi limbah yang datang dari hulu 13 sungai di Jakarta. Oleh sebab itu, tingkat pencemaran yang paling tinggi pun terakumulasi di bagian hilir yang menyambung langsung ke laut.

BACA JUGA: Pencemaran di Teluk Jakarta Didominasi Limbah Domestik

Sumber pencemaran tersebut, lanjutnya, dibagi menjadi dua. Pertama, Point Sources (limbah industri) yang sumbernya tetap; dan kedua, Non Point Sources (limbah domestik rumah tangga) yang sumbernya bisa datang dari mana saja. Heru mengakui sangat sulit untuk mendeteksi Non Point Sources karena titik-titik sumber pencemarannya tersebar di banyak pemukiman maupun rumah tangga lainnya.

“Jadi kondisinya masih sama saja, hanya berbeda saat hujan sedang deras. Kalau hujan deras kan hujan itu seperti membersihkan limbah-limbah di teluk secara alami,” katanya, Jakarta, Rabu (14/12).

Untuk pencemaran yang bersumber dari Point Sources terbagi dua, pencemaran dari limbah organik sebanyak 52.862,75 ton dan limbah anorganik sebanyak 24.446,06 ton. Sedangkan limbah non point sources, untuk organik sebesar 10.875.651,69 ton dan anorganik 9.766.670,00 ton. Tumpukan limbah ini dihitung di Jakarta Utara pada November 2015 lalu.

“Jika mau dikomparasi dengan penelitian yang sama di waktu yang sama namun lokasi yang berbeda, dibandingkan teluk Semarang dan teluk Benoa, teluk Jakarta jauh lebih parah pencemarannya,” imbuhnya.

BACA JUGA: KKP Tidak Dilibatkan Dalam Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Juru Kampanye Laut Greenpeace Arifsyah Nasution pun menyatakan hal serupa. Menurutnya, untuk teluk Jakarta, hingga saat ini masih belum terlihat adanya upaya serius dari pemerintah untuk membangun penghalang air agar sampah tidak terbuang ke lautan apabila banjir terjadi. Padahal, katanya, volume sampah di Jakarta setiap tahun terus meningkat dan yang sering dilakukan oleh pemerintah, terusnya, tidak pernah menyasar persoalan dasar terkait sampah di Jakarta.

Ia memberikan contoh sebuah riset yang pernah dilakukan oleh Greenpeace di beberapa pulau di sekitar Jakarta. Menurutnya, sampah-sampah plastik yang ada di teluk Jakarta dan terdampar di beberapa pulau adalah sampah jenis plastik yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Jakarta.

“Di sini bukan hanya masyarakat yang bisa kita edukasi, tapi para produsen juga sudah seharusnya memastikan kalau sampah mereka tidak terlepas begitu saja di lingkungan. UU nomor 18 tahun 2008 telah memandatkan pada produsen untuk bertanggungjawab pada sampahnya. Ini tidak dijalankan dan pemerintah membiarkannya,” kata Arifsyah.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Tingginya tingkat pencemaran limbah domestik ke sungai membuat ketersediaan sumber air baku menurun. Apalagi, tingginya tingkat pencemaran tersebut membuat peralatan pemurnian air konvensional sulit bekerja dan akhirnya malah membutuhkan lebih banyak bahan kimia dalam prosesnya.

Menjawab permasalahan ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merekomendasikan penggunaan teknologi biofiltrasi dan ultrafiltrasi untuk meningkatkan kualitas air baku yang tercemar limbah domestik agar mampu menjadi air siap minum.

Direktur Pusat Teknologi Lingkungan BPPT Rudi Nugroho menyatakan bahwa hingga akhir tahun 2015, akses air minum di perkotaan baru bisa diakses sebesar 72 persen dan 65 persen untuk wilayah pedesaan. Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, seluruh masyarakat perkotaan dan pedesaan harus sudah memiliki akses 100 persen sumber air minum aman dan fasilitas sanitasi layak.

Melihat kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang kekurangan air baku yang aman, masyarakat pesisir yang sulit mendapatkan air bersih pun, menurut Rudi, memerlukan terobosan untuk menciptakan ketersediaan air baku yang layak tersebut.

“Teknologi biofiltrasi ini sangat ampuh digunakan untuk menghilangkan polutan, dengan mengandalkan kerja mikroorganisme yang akan menguraikan polutan dari limbah-limbah rumah tangga. Tahap selanjutnya air diproses dengan filter konvensional sebelum dilanjutkan dengan teknologi ultrafiltrasi,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Jumat (18/03).

Teknologi tersebut, lanjutnya, menggunakan membran yang lubangnya sebesar satu per seratus mikron sehingga, secara teori, bakteri 0,5 mikron dapat ditahan. Sebelumnya, teknologi ultrafiltrasi sudah pernah diterapkan untuk banjir di kawasan Pluit pada tahun 2013.

“Hasil uji coba teknologi ini pada PDAM Taman Kota sangat baik, terbukti dengan bisa beroperasinya kembali dan menambah pasokan air baku DKI Jakarta dengan kapasitas 100 liter per detik,” katanya.

Sebagai informasi, hingga saat ini pengadaan air bersih di Indonesia, khususnya untuk skala besar, masih terpusat di daerah perkotaan dan dikelola oleh Perusahaan Air Minum (PAM) kota yang bersangkutan. Namun hingga saat ini, secara nasional, jumlahnya masih belum mencukupi dan dapat dikatakan relatif kecil yakni 19 persen.

Untuk daerah yang belum mendapatkan pelayanan air bersih dari PAM umumnya menggunakan air tanah (sumur), air sungai, air hujan, air sumber (mata air). Dari hasil survei penduduk antar sensus 1995, persentase banyaknya rumah tangga dan sumber air minum yang digunakan di berbagai daerah di Indonesia sangat bervariasi, tergantung dari kondisi geografisnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pencemaran berat di wilayah teluk Jakarta mayoritas bersumber dari limbah domestik rumah tangga. Bahkan, dari beberapa sebaran wilayah yang menjadi lokasi pengambilan sampling penelitian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hanya sedikit wilayah dengan tingkat Biological Oxygen Demand (BOD) di bawah baku mutu.

Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Heru Waluyo saat ditemui oleh Greeners di ruang kerjanya mengatakan, kawasan teluk Jakarta menjadi lokasi akhir dari berbagai macam distribusi limbah yang datang dari hulu 13 sungai di Jakarta. Oleh sebab itu, tingkat pencemaran yang paling tinggi pun terakumulasi di bagian hilir yang menyambung langsung ke laut.

Heru menjelaskan bahwa sumber pencemaran dibagi menjadi dua. Pertama, Point Sources (limbah industri) yang sumbernya tetap dan kedua, Non Point Sources (limbah domestik rumah tangga) yang sumbernya bisa datang dari mana saja. Untuk non point sources ini, Heru mengakui sangat sulit untuk mendeteksinya karena titik-titik non point sources tersebar di banyak pemukiman maupun rumah tangga lainnya.

“Jadi point sources itu limbah dari sumber tetap atau satu titik seperti industri. Kalau non point sources itu tersebar seperti pemukiman, peternakan, dan lainnya, ini yang sulit kita tentukan. Nah ini juga terakumulasi dari hulu sungai yang terus terbawa ke hilir hingga akhirnya mencemari laut. Itu yang menyebabkan beban pencemaran laut di Jakarta jadi tinggi,” kata Heru, Jakarta, Selasa (15/03).

Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Heru Waluyo. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Pencemaran yang bersumber dari point sources sendiri terbagi dua, pencemaran dari limbah organik sebanyak 52.862,75 ton dan limbah anorganik sebanyak 24.446,06 ton. Sedangkan limbah non point sources, untuk organik sebesar 10.875.651,69 ton dan anorganik 9.766.670,00 ton. Tumpukan limbah ini dihitung di Jakarta Utara pada November 2015 lalu.

“Jika mau dikomparasi dengan penelitian yang sama di waktu yang sama namun lokasi yang berbeda, dibandingkan teluk Semarang dan teluk Benoa, teluk Jakarta jauh lebih parah pencemarannya,” imbuhnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Puput TD Putra menyarankan kepada Pemerintah Provinsi DKI agar membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di beberapa titik pemukiman di Jakarta.

Pembangunan IPAL komunal ini dimaksudkan untuk memecahkan persoalan pembuangan limbah rumah tangga, dari limbah kotoran manusia, air bekas cucian, dan air bekas mandi. Dengan adanya IPAL komunal, setidaknya bisa mengurangi beban pencemaran yang bersumber dari limbah domestik.

“Kita sudah pernah tekankan ke Pemprov dan ternyata mereka sudah melakukan pemetaan untuk membangunan IPAL komunal ini. Hanya saja, ini pekerjaan jangka panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama,” jelas Puput.

Terkait pencemaran di teluk Jakarta sendiri, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Junaedi mengakui bahwa wilayah teluk Jakarta memang sudah tercemar cukup berat. Apalagi, sampah padat dan cair yang bersumber dari 13 sungai di Jakarta bermuara di teluk Jakarta.

“Kemarin kita memang hanya melakukan penelitian terkait ikan mati saja. Tapi kalau kita bilang teluk Jakarta tidak tercemari, ya, tidak mungkin, kan? Karena sampah padat maupun cair ketika musim hujan pasti terbawa ke laut,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memasukkan tiga sungai besar di Jawa Barat ke dalam tiga sungai prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan target menjadikan ketiga sungai tersebut untuk masuk ke dalam kategori kelas dua.

Direktur Pengendalian Pencemaran Air KLHK, SPM Budi Susanti, mengatakan bahwa ketiga sungai tersebut, yaitu sungai Ciliwung, Citarum dan Cisadane, dipilih karena pencemaran yang dialami telah melewati batas dari empat kategori pencemaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air.

“Jadi, ketiga sungai besar yang tidak berkelas tadi statusnya sudah tercemar berat. Dalam RPJMN kita targetkan harus jadi kelas dua. Ini pekerjaan rumah yang tidak mudah,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Minggu (27/12).

Budi Susanti menyatakan, pencemaran ketiga sungai ini didominasi oleh limbah domestik yang dihasilkan dari pola perilaku masyarakat yang tidak disiplin dalam menggunakan dan mengelola air limbah serta sanitasi yang benar.

Sungai Ciliwung, lanjutnya, 90 persen limbahnya berasal dari limbah domestik masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dimana tempat Mandi Cuci Kakus (MCK) langsung dilakukan di sungai.

“Kalau Citarum dan Cisadane pencemarannya sudah sampai sekitar 75 hingga 80 persen dari penyumbang limbah domestik. Apalagi ada 11 sungai juga dari lintas provinsi lain yang masuk ke DKI Jakarta seperti Pesanggrahan, Cipinang, Sunter yang menyebabkan pencemaran terus bertambah,” ujarnya.

Direktur Pengendalian Pencemaran Air KLHK, SPM Budi Susanti. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain ketiga sungai tersebut, Budi Susanti mengungkapkan bahwa ada sungai lainnya yang juga masuk dalam RPJMN untuk dilakukan perbaikan. Diantaranya sungai Brantas, Bengawan Solo, Serayu, Kapuas, Siak, Asahan, Musi, Wai Seputih, Wai Sekampung, Jeniberang, Moyo, Sadang, dan juga Danau Limboto.

“Dari keseluruhan sungai itu, ternyata ada yang masih memenuhi baku mutu kelas dua yaitu Sungai Musi. Itu harus dilakukan pencegahan biar tidak mengikuti yang lainnya. Selebihnya banyak yang sudah tercemar,” lanjutnya.

Menurut Budi Susanti, tahun 2017 alokasi beban 15 sungai tersebut harus sudah ada. “Silahkan tiap kabupaten kota menetapkan kebijakan internalnya sehingga bisa memenuhi beban itu. Kalau alokasi beban itu tidak dipenuhi maka akan berat untuk mengejar kelas dua,” ujarnya.

Untuk membenahi hal tersebut, tahun 2015 ini KLHK telah menetapkan daya tampung beban pencemaran di tiga sungai tersebut dan akan menetapkan alokasi beban limbah yang boleh masuk ke tiga sungai itu setiap tahunnya untuk mengejar target kategori kelas dua pada tahun 2019.

“Dalam kita mengejar kelas itu, kita harus menurunkan beban pencemaran. Apabila dalam kondisi yang harus dilakukan pemulihan, maka dilakukan. Menetapkan alokasi beban pencemaran sehingga tahu berapa beban yang harus diturunkan setiap kabupaten kotanya dan alokasi beban yang sudah ditetapkan. Itu menjadi tanggungjawab Pemda, Kabupaten kota, pada setiap sekmen sungainya yang dilewati dari hulu sampai hilir,” pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air, klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi empat kelas, yaitu:

Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melantik 13 pejabat eselon satu yang akan melaksanakan mandatnya hingga lima tahun ke depan pada Jumat (29/05/2015) lalu. Direktur Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Karliansyah kepada Greeners mengatakan bahwa dengan terpilihnya 13 pejabat eselon satu ini, maka KLHK secara kerja harus mulai membuktikan kepada masyarakat bahwa target-target prioritas kerja KLHK harus tercapai.

Terkait target dari Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sendiri, Karli menyatakan akan sangat fokus pada mengurangi laju pencemaran yang sedang masif dilakukan bukan hanya oleh limbah industri, melainkan juga limbah domestik rumah tangga yang ternyata sangat besar mencemari air sungai.

“Kalau jangka panjang itu kita sudah jelas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bahwa indeks kualitas lingkungan hidup itu harus berada pada posisi 66 setengah sampai dengan 68 setengah. Nah itu ada di dalamnya indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan lainnya. Jadi, artinya 2019 nanti kami harus bisa membuktikan itu,” ujar Karli yang sebelumnya juga menjabat sebagai Deputi bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH, Jakarta, Senin (01/06).

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Karliansyah dan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hadi Daryanto (kiri-kanan). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain Karli, mantan Sekretaris Jenderal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Sekjen KLHK), Hadi Daryanto yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK juga menyampaikan target yang akan dikerjakan hingga 2019 nanti.

Menurut Hadi, sudah satu minggu kebelakang saat dirinya masih menjadi Sekjen, pihaknya telah melakukan proses revisi terhadap PP 6/2007 jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Salah satu yang dilakukan, lanjutnya, adalah mengganti sub bab dari bab sebelas tentang pemberdayaan masyarakat.

“Selain itu target kita juga termasuk dalam pengaplikasian putusan MK 35, yaitu mengembalikan hutan adat ini kepada masyarakat adat. Kita kan sudah ada petanya, sudah ada juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendampingi,” tukasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, dalam pelantikan yang langsung dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tersebut juga melantik direktorat jenderal baru yang menggantikan tugas BP REDD Plus serta Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dalam menangani isu perubahan iklim, yaitu Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.

Berikut ini adalah daftar pejabat eselon I KLHK periode 2015-2019:
1. Sekretaris Jenderal : Bambang Hendroyono
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan : San Afri Awang
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem : Tachrir Fathoni
4. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung : Hilman Nugroho
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari : Ida Bagus Putera Parthama
6. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : Karliansyah
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya : Tuti Hendrawati Mintarsih
8. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim : Nur Masripatin
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan : Hadi Daryanto
10. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Rasio Ridho Sani
11. Inspektur Jenderal : Imam Hendargo
12. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Bambang Soepijanto
13. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi : Henry Bastaman

Penulis: Danny Kosasih

Malang (Greeners) – Sebutan kota pendidikan bagi Kota Malang tampaknya belum tercermin dengan perilaku sebagian masyarakatnya. Slogan itu seolah hanya menunjukkan di kota ini banyak lembaga pendidikan perguruan tinggi saja, namun belum menyentuh perilaku masyarakat yang berpendidikan. Hal ini didasarkan pada penelusuran mahasiswa pecinta alam Universitas Widya Gama Malang (Wigapala) ketika menyusuri Sungai Bango, anak Sungai Brantas, akhir November 2014.

Pengurus Wigapala, Umbu Johan, mengatakan, warga Malang masih banyak yang membuang sampah ke sungai. Mereka membuang sampah dari atas jembatan ketika melintas, maupun ke sungai kecil di sekitar rumah mereka yang akhirnya bermuara ke Sungai Brantas. Tak heran jika tumpukan sampah di pinggir sungai terlihat jelas seperti saat musim kemarau karena tidak bisa terbawa arus.

Sebanyak 12 mahasiswa Wigapala menyusuri Sungai Bango sepanjang 12 kilometer yang melintasi permukiman padat penduduk di Kota Malang. Dengan menggunakan perahu karet, mereka mempelajari titik-titik yang menjadi lokasi penumpukan sampah. “Banyak masyarakat membuang sampah domestik seperti sampah makanan, sampah plastik dan pempers, dan lain-lain,” katanya, Senin (6/10/2014) lalu.

Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Purnawan D Negara, menginformasikan, sekitar 80 persen pencemaran yang terjadi di sepanjang aliran Sungai Brantas di bagian hulu disebabkan limbah domestik rumah tangga, selebihnya limbah industri, rumah sakit, hotel dan restoran.

Namun, setelah memasuki daerah hilir yang masuk wilayahMojokerto-Surabaya, pencemaran yang disebabkan limbah industri mencapai 50 persen. “Selebihnya limbah domestik,” kata Purnawan, yang juga pakar hukum lingkungan Universitas Widya Gama Malang.

Ia berharap, pemerintah di Malang Raya gencar mengampanyekan agar masyarakatnya tidak membuang sampah ke sungai. Sebab, meski sudah ada banyak pengolahan sampah terpadu dan bank sampah, kenyataannya sampah yang dibuang ke sungai juga sangat banyak.

Purnawan menyontohkan, pemerintah bisa juga membangun pengolahan limbah domestik di dekat permukiman, sehingga pengolahan sampah bisa dilakukan secara terpadu mulai di lingkungan terdekat.

Sementara itu, akibat dari pembuangan sampah ke sungai yang bermuara ke Sungai Brantas menyebabkan penumpukan di waduk Sengguruh, Kepanjen. Sampah-sampah ini akan terbawa arus ketika memasuki hujan dan menumpuk di waduk Sengguruh.

Data Perusahaan Umum Jasa Tirta 1 menunjukkan, setiap tahun total sampah dan sedimen mencapai lima juta meter kubik. Kendati dilakukan pengerukan, kemampuan mengeruk sampah dan sedimen hanya sekitar 300 ribu meter kubik per tahun. Selebihnya, sampah mengendap dan mengganggu bendungan.

Bendungan Sengguruh difungsikan untuk memproduksi listrik dan pengendalian serta menahan sedimen yang bisa mengancam waduk Sutami di sebelah baratnya. Waduk Sutami sendiri merupakan waduk utama untuk menampung air guna kepentingan pembangkit listrik, keperluan industri, bahan baku air minum serta irigasi pertanian.

(G17)

Malang (Greeners) – Sekitar 260 siswa dari 12 sekolah di Kota Malang, dan Kota Batu, memantau kualitas air Sungai Brantas dengan makro invertebrata. Titik pemantauan di lakukan di Sungai Brantas yang berada di belakang Balaikota Malang, JawaTimur, sepanjang sekitar 500 meter. Pemantauan ini dilakukan oleh Jaring-jaring Komunikasi Pemantauan Kualitas Air (JKPKA) Malang yang merupakan binaan Perum Jasa Tirta I.

Menurut Kepala Bagian Lingkungan Perum Jasa Tirta I, Inni Dian Rohani, pemantauan oleh JKPKA pada Jumat (03/10) lalu, serentak dilaksanakan seluruh anggota JKPKA di DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo yang berada di tiga kota, yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Jombang, dan Madiun.

“Kegiatan ini juga untuk mengenalkan kepada siswa secara langsung kondisi kualitas air di sekitar mereka dengan cara bioassesment,” kata Dian Rohani, di sela-sela kegiatan.

Ia menyebutkan, di Kota Malang banyak sekolah yang dibelakangnya merupakan sungai, sehingga dengan pengenalan ini bisa memberikan pengetahuan kepada mereka bagaimana kondisi air sungai di sekitar mereka. Dan, ketika diketahui bahwa kondisi air sungainya tercemar atau kotor, mereka bisa diajak peduli untuk turut melindungi dan menjaga agar kualitas air tetap bersih dan tidak tercemar.

“Secara umum kondisi hulu DAS Brantas kualitasnya baik, karena oksigen terlarutnya di atas baku mutu,” kata Dian.

Murid-murid SMA 7, Malang, turun langsung ke sungai untuk memantau pencemaran air melalui hewan-hewan yang hidup di sungai tersebut. Foto: greeners.co

Pihak Jasa Tirta sendiri secara rutin memantau kualitas air sungai di DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo. Pemantauan berkala dilakukan mulai hulu, tengah, dan hilir, baik air sungai, air limbah industri, maupun air limbah domestik. Pemantauan air sungai, kata Dian, ada yang dilakukan satu bulan sekali, tiga bulan sekali, dan dua minggu sekali. “Pemantauan dilakukan di tempat-tempat yang sering terjadi pencemaran,” katanya.

Sedangkan pemantauan air limbah industri dan air limbah domestik, seperti rumah sakit, sanitasi dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Pemantauan yang sering dilaksanakan dilakukan di bagian hilir dan tengah karena banyak sekali berdiri industri di kawasan tersebut, terutama di Kali Surabaya.

Salah satu Pembina dari SMA 7, Tipuk Ujianti, menyatakan murid-muridnya diterjunkan ke sungai untuk memantau jenis hewan apa saja yang ditemukan sehingga nanti bisa dikelompokkan lalu diberi skor, kira-kira hewan-hewan tersebut masuk kategori yang sangat sensitif dengan pencemaran atau tidak.

“Siswa juga diminta mewawancarai warga yang tinggal di pinggir sungai mengenai perilaku mereka terhadap air sungai,” katanya.

Salah satu guru MAN 3 Malang, Mimik Sudarwati, menambahkan, selain pemantauan menggunakan makro zoo bentos, pemantauan dengan mengamati daerah bantaran sungai juga bisa dilakukan.

“Jika terlalu dekat dengan sungai dan dibuang ke sungai, jelas pasti tercemar air sungainya,” ujarnya.

Untuk itu, pengenalan pemantauan kualitas air sungai ini memang untuk mengajak para siswa lebih peduli terhadap air karena merupakan sumber daya yang sangat penting bagi manusia. Sejauh ini, kondisi DAS Brantas memang sudah tercemar mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Untuk itu, perlu kepedulian semua pihak untuk ikut memperbaiki kualitas air sungai untuk tidak ikut mencemarinya.

(G17)