Jakarta (Greeners) – Pemborosan penggunaan sumber daya dan sistem produksi di dalam industri yang tidak memperhatikan lingkungan mendorong banyak negara untuk melakukan tindakan. Oleh karena itu, sebagai kelanjutan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Rio+20 pada tahun 2012, para pemimpin dunia dalam United Nations Sustainable Development Summit pada tahun 2015 telah menyepakati Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud nyata penerapan SDGs khususnya poin 12 yaitu tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian dan Pusat Produksi Bersih Nasional (PPBN) menyelenggarakan Indonesia Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Forum & Expo pada 26-29 April 2017.

Dalam rangkaian acara yang berbentuk forum diskusi dan pameran ini, para pelaku industri dilibatkan untuk berkomitmen dalam realisasi SDGs. Komitmen yang dimaksud adalah untuk menjalankan produksi yang lebih bersih dan efisien sumber daya. Untuk menjalankan komitmen tersebut, dibuatlah Pembaharuan Pusat Produksi Bersih Nasional (PPBN) dan Perhimpunan Ahli Sumber Daya dan Produksi Bersih (PAESPBI) yang bertujuan untuk menyokong program-program penerapan poin ke-12 SDGs tersebut.

Acara yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Bumi ini terbuka untuk umum dan dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Ir. Ilyas Asaad, M.P., M.H., Staff Ahli Hubungan antar Lembaga, Pusat dan Daerah. Dalam sambutannya, Ilyas menjelaskan rangkaian forum dan diskusi yang akan diselenggarakan.

“Dari kegiatan ini, yang pertama yang kita diskusikan adalah bagaimana efisiensi sumber daya alam di dalam industri. Yang kedua adalah efisiensi itu bisa kita gunakan untuk mengurangi aspek pencemaran hutan dan lingkungan, dan ketiga adalah adanya output yang dihasilkan. Jadi tiga ini merupakan suatu rangkaian, yang nantinya dikukuhkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-12,” jelas Ilyas.

Ilyas berharap agar hasil dari forum diskusi ini dapat menjadi suatu kebijakan yang dapat diimplementasikan dan juga sebagai titik awal pemahaman bagi pihak bisnis, industri dan pemangku kepentingan lain untuk menerapkan komitmen RECP di dalam pembangunan dalam berbagai disiplin.

“Di dalam pemanfaatan sumber daya alam, semuanya berdasarkan konstitusi di negara kita. Dimandatkan bahwa undang-undang ekonomi itu dilakukan dengan pendekatan berwawasan berkelanjutan dan lingkungan, pada UUD 1945 pasal 33 ayat 4,” tambahnya.

Sebagai informasi, dalam acara pembukaan Indonesia RECP Forum & Expo ini juga diadakan beberapa agenda lain yaitu peluncuran CD dan Buku “Anak Tepian Sungai” karya Oppie Andaresta. Selain itu, juga diadakan peluncuran maskot dari Sustainable Consumption and Production (SCP) yang diberi nama Tejo (Teman Hijau).

Tejo digambarkan sebagai seorang laki-laki berumur 20 tahun. Ia pahlawan bagi lingkungan. Tejo memiliki semangat kolaborasi, komunikasi dan juga aktif melaksanakan SDGs. Di dalam perkenalannya tersebut, Tejo memberi contoh nyata yang sederhana terkait keberlanjutan.

“Mau keren seperti Tejo? Yuk terapkan beberapa hal ini: yang pertama, refill tumbler kerenmu. Yang kedua, menghemat kertas. Yang ketiga, cek sampah. Ayo peduli! Coba lihat di sekitarmu, ada sampahkah? Yuk, pastikan semua sampah tersimpan pada tempat yang tepat. Kalau bawa makanan dari luar, pastikan makanan itu habis, ya. Terima kasih,” kata Tejo.

Penulis: Ayu Ratna Mutia

Kediri (Greeners) – Jambore nasional komunitas pecinta sepeda Federal yang dilaksanakan di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri telah memasuki hari terakhir pelaksanaannya. Kegiatan yang telah dilaksanakan sejak 20 Mei ini ditutup secara resmi pada hari Minggu 22 Mei 2016 di kawasan wisata Besuki Dolo Kabupaten Kediri.

Selain dimanfaatkan sebagai ajang pertemuan (kopdar) serta silaturahmi diantara anggotanya, Jamnas kali ini juga dimanfaatkan sebagai ajang pelatihan dan pembentukan karakter bagi generasi muda. Setidaknya, itu yang dilakukan oleh Fino Benson (57) dan Vita (52), pasangan Federalis dari Bekasi.

Pasangan kakek nenek ini datang ke Kediri dengan mengajak serta Mikhaela, cucu lelakinya yang baru berusia 1,4 tahun. Selama ajang Jamnas, sang cucu juga diajak berkeliling menggunakan sepeda Federal.

Fino memasang kursi pada boncengan sepedanya. Kursi tersebut memang didesain khusus untuk tempat duduk anak di boncengan sepeda. Sisi keamanan, juga menjadi bagian dari perhatiannya, yaitu adanya sabuk pengaman untuk sang cucu.

Mikhaela bersama sang Kakek / Foto : M. Agus Fauzul Hakim

Pasangan ini juga senantiasa memperhatikan kebutuhan bagi sang bayi. Beberapa waktu tertentu, mereka mengganti popok dan memberinya susu yang disiapkan.

Fino mengaku kerap mengajak Mika bersepeda. Kebiasaan itu telah diterapkan sejak Mika masih berusia 6 bulan. Harapannya, sang anak mengenal alam dan mempunyai karakter cinta lingkungan.

“Saya enggak mau nanti cucu saya hidupnya ngemall saja. Itu kebiasaan buruk!. Makanya saya ajak agar tahu alam,” ujar kakek yang bernaung pada Federal Nusantara Bekasi ini.

Mika sendiri nampak ceria dan bersemangat. Tidak ada kesan rewel. Penampilannya yang lucu dan menggemaskan kerap membuat Federalis lainnya menghampiri sekedar mengajaknya bermain dan memancing tawa.

Selain kelucuan dan kebahagiaan bersama Mika, ada hal unik lain yang terlihat di lokasi kegiatan. Yaitu kehadiran seekor kucing bernama Marta.

Kucing jenis Persia ini senantiasa aktif mengikuti beberapa kegiatan yang ada di Jamnas, bahkan saat gowes bareng keliling kota digelar.

Aziz, pemiliknya, memfasilitasi kucing warna kombinasi putih dan hitam itu dengan sebuah kandang portabel. Kandang itu ditempatkan di boncengan sepedanya. Dengan demikian, Aziz dapat leluasa mengajak kucing kesayangannya itu menjelajah.

Gowes, bukanlah hal yang asing bagi kucing yang berusia hampir 5 tahun itu. Aziz memang kerap mengajaknya bersepeda. Bahkan Marta juga acapkali hadir dalam gelaran Jamnas yang berlangsung 2 tahunan itu.

“Jamnas yang lalu juga sudah ikut,” ujar Aziz, Federalis asal Jogja itu.

Aziz dan boncengan kandang kucingnya / Foto : M. Agus Fauzul Hakim

Jamnas Federal memang menjadi magnet bagi Federalis. Ratusan orang datang dari berbagai penjuru wilayah. Bahkan tidak sedikit yang datang dengan mengayuh sepedanya secara langsung, ada yang dari Jakarta bahkan Bali. Mereka menganggapnya sebagai media mencari kepuasan hati dan membangun keakraban sesama Federalis.

Jamnas yang telah berlangsung di Yogyakarta, Bandung, dan Kediri ini tidak terlepas dari ide sekelompok orang pecinta sepeda Federal. Mereka ingin bernostalgia masa kecil ketika sepeda ini sempat populer dan menjadi tumpangan hariannya. Kini sepeda Federal tidak diproduksi lagi karena pabriknya telah ditutup.

Salah satu pencetus ide lahirnya komunitas Federal adalah Bagas Triaji (29). Sebagai salah satu “Komandan Federalis”, Bagas menuturkan, komunitas ini lahir pada tahun 2009 lalu. Kelahirannya diawali dengan diskusi terbatas beberapa orang yang ada di grup sosial media Facebook. Seiring perkembangan, grup tersebut semakin ramai dan banyak anggotanya. Hingga saat ini grup Facebook tersebut sudah beranggotakan 9.000 orang.

Bagas Triaji / Foto : Greeners

Setelah ramai di dunia maya, ada keinginan untuk kopi darat agar bisa bertatap muka langsung antar sesama Federalis. Hingga kemudian digelar Jamnas pertama di Yogyakarta dan Jamnas kedua di kota Bandung.

Namun perhelatan di dua kali Jamnas sebelumnya tidak menyerap peserta sebanyak jumlah anggota grup sosial media yang menunjukkan angka ribuan. Yang hadir hanya 200 hingga 300 an. Meski demikian mereka optimis jumlah peserta akan semakin banyak kedepannya. Setidaknya dari hasil jamnas di Kediri ini, ada peserta hingga 500 orang.

“Kekurangan kami, tidak punya data dan belum ada upaya melakukan pendataan tentang berapa chapter (daerah) dan anggotanya,” ujar Bagas Triaji.

Sebagai informasi, Jamnas di Kediri menggunakan dua lokasi yang cukup berjauhan, yaitu di tengah kota Kediri dan area Kabupaten Kediri tepatnya Wisata Air Terjun Dolo di pegunungan Wilis pada ketinggian 1800 mdpl. Akan tetapi seluruh peserta tampak sangat menikmati alur kegiatan yang telah disusun dengan cermat oleh panitia pelaksananya.

Penulis : M. Agus Fauzul Hakim

Jakarta (Greeners) –  Kebakaran hutan besar yang terjadi pada tahun 2015 adalah harga sangat mahal yang harus dibayar akibat pembiaran atas pengrusakan hutan dan gambut yang terjadi selama beberapa dekade. Untuk itulah segenap komponen masyarakat, tidak hanya pemerintah, perlu mencapai kemajuan dalam kesadaran yang lebih besar mengenai pentingnya perlindungan hutan dan ekosistem gambut.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani kepada Greeners mengatakan dalam tujuh bulan berdirinya Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan, KLHK sudah berupaya dalam mengantisipasi praktek kejahatan lingkungan dan berusaha selalu menghadirkan negara ke tengah masyarakat.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan karena kejahatan lingkungan merupakan kejahatan yang sangat luar biasa dan berdampak pada banyak orang serta merugikan bahkan mengancam keselamatan jiwa masyarakat.

“Penegakan hukum lingkungan ini tentu harus dilakukan berdasarkan komitmen penuh serta konsistensi dalam memberikan perlindungan lingkungan terhadap alam dan masyarakat,” katanya, Jakarta, Senin (28/12).

Saat ini, terusnya, beberapa kejahatan lingkungan yang tercatat oleh Direktorat Penegakan hukum memiliki bentuk dan modus yang bervariasi. Mulai dari kejahatan terkait pembakaran hutan dan lahan, illegal logging, perambahan kawasan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat maupun korporasi bahkan hingga penyelundupan limbah maupun bahan kimia ilegal.

Untuk mengantisipasi praktek kejahatan tersebut, lanjut pria yang akrab disapa Roy ini, KLHK melalui Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan telah melakukan beberapa langkah yang dimulai dari pencegahan dengan pendekatan yang ringan seperti melakukan edukasi kepada masyarakat, mendorong peraturan perangkat kebijakan hingga paling tidak mengurangi potensi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dan melakukan pengawasan yang lebih intensif.

“Kita juga melakukan patroli pengamanan di kawasan-kawasan hutan maupun di kawasan-kawasan yang dilindungi. Di samping itu penindakan sendiri juga dilakukan baik pemberian sangsi administrasi, pidana maupun perdata,” tuturnya lagi. Untuk kedepannya, ia mengaku akan membutuhkan bantuan dari banyak pihak melihat penerapan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan merupakan kejahatan yang cukup kompleks. Oleh karena itu, nantinya Direktorat Penegakan Hukum ini akan bekerjasama dengan beberapa pihak terkait upaya pendekatan pencegahan dan penindakan dalam sisi yang lebih scientific (keilmuan).

“Di sinilah kita butuh peningkatan kapasitas-kapastitas sumber daya manusia yang juga memadai khususnya yang berbasis pendekatan ilmiah untuk memudahkan para hakim dalam memahami persoalan-persoalan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini,” tambah Roy.

Terkait hakim yang tidak bersertifikat lingkungan , ia pun memahami bahwa keberadaan hakim-hakim bersertifikat lingkungan masih sangat minim. Namun pihaknya tentu mendukung dan terus mendorong penguatan-penguatan hakim bersertifikat lingkungan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Disamping itu, pihaknya juga akan memperkuat sistem registrasi kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan di mana nanti akan ada registrasi khusus sehingga memudahkan para hakim dalam memonitor kasus-kasus kejahatan lingkungan tersebut.

“Ini sudah kita lakukan. Kita mendukung Mahkamah Agung untuk memperkuat hakim-hakim bersertifikat lingkungan ini. Saat ini kalau tidak salah itu kan sudah ada 216 hakim ditambah 150 yang sedang dalam penguatan sertifikasi lingkungan ya,” pungkasnya.

Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting mengatakan saat ini masih banyak pihak yang menanti kebijakan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan termasuk perlindungan lahan gambut yang lebih bersifat permanen untuk mencegah kebakaran hutan yang lebih buruk lagi di tahun-tahun mendatang. Kebijakan perlindungan lahan gambut ini, bisa dituangkan dalam bentuk  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) agar cukup kuat untuk meninjau ulang izin-izin Hak Guna Usaha (HGU) yang telah dikeluarkan di atas lahan gambut.

“Kita juga berharap ketegasan pemerintah bagi perusahaan kehutanan yang terus merusak hutan dan gambut dan mendukung inisiatif yang menuju kebijakan Nol deforestasi,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga melihat ancaman serius yang masih terjadi bagi pembela-pembela lingkungan seperti Salim Kancil dan juga komunitas lokal, masyarakat adat dan para pemilik tanah di mana pembangunan berlangsung. Konflik masih sering terjadi dan berpotensi akan terus terjadi apabila pendekatan sosial yang baik tidak dilakukan.

“Penegakan hukum harus dibuat adil, dan bukan hanya tajam ke bawah namum tumpul ke atas. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Dirjen Penegakan hukum perlu dilakukan dengan pelibatan masyarakat yang lebih luas, dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pakar, Universitas dan komunitas lokal yang relevan,” tandasnya.

Penulis : Danny Kosasih

Jamur termasuk ke dalam golongan fungi, tidak memiliki zat hijau daun sehingga bersifat heterotrof yaitu organisme hidup yang tidak memiliki kapasitas untuk memproduksi makanan sendiri. Salah satu ciri khas heterotrof adalah hidup pada hancuran tumbuhan yang sudah berupa humus. Jumlah jenis jamur di dunia sangat banyak. Di Indonesia, beberapa jenis jamur sudah dimanfaatkan, misalnya jamur merang, jamur kuping dan sebagainya. Namun, Salah satu jamur yang unik dan mulai langka adalah jamur tudung pengantin.

Jamur tudung pengantin (Phallus indusiatus) atau The Bridal Veil Mushroom berbeda dengan jamur pada umumnya. Jamur ini memiliki jaring-jaring halus sehingga bentuknya menyerupai tudung pengantin mempelai wanita yang sedang duduk termenung di pelaminan. Sejauh ini jaring-jaring halus yang ditemukan memiliki variasi warna, yaitu warna putih dan oranye.

Tudung pengantin adalah bagian dari tubuh jamur yang tumbuh pada saat jamur sudah berusia matang. Jaring ini tumbuh dari bagian atas kepala jamur dan akan terus bertambah panjang. Semakin ke bawah, lubang pada jaring akan semakin kecil. Panjang tudung atau jaringnya dapat mencapai 12 cm, sedangkan jamurnya sendiri tingginya mencapai 20 cm. Waktu hidup jamur yang mulai langka ini cukup singkat, yaitu hanya sampai 30 hari.

Pada bagian kepala mirip kerucut terdapat lendir berwarna coklat kehijauan yang merupakan sumber pakan bagi lalat. Lendir tersebut memiliki bau yang sangat disukai oleh lalat sehingga lalat sering hinggap di kepala jamur untuk memakan lendir tersebut serta membantu perkembangbiakan pada jamur. Setelah itu, lalat tersebut akan terbang dengan membawa spora jamur tudung pengantin. Jika lalat tersebut membuang kotoran di suatu tempat, maka spora dalam kotoran lalat ikut tersebar dan menjadi jamur tudung pengantin yang baru.

Jamur tudung pengantin tersebar diseluruh pelosok benua. Di daerah padat seperti kota Jakarta jamur cantik ini pun sudah mulai langka dijumpai. Di Jakarta, jamur tudung pengantin dapat dijumpai di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan.

Jamur tudung pengantin dapat hidup pada suhu berkisar 25 Celcius hingga 30 Celcius. Jenis jamur ini juga dapat tumbuh di tempat yang lembab seperti di semak-semak pohon bambu. Di beberapa negara, jamur tudung pengantin sudah dimanfaatkan sebagai obat-obatan, sayang di Indonesia belum ada perhatian khusus dan upaya serius untuk mempelajari jamur sebagai obat-obatan.

Penulis : Ahmad Baihaqi/Indonesia Wildlife Photography

Jakarta (Greeners) – Keberhasilan pembangunan hutan rakyat di Jawa yang mampu mencukupi 60 persen sumber bahan baku industri kehutanan sudah seharusnya menjadi potret baik bagi keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan. Melalui penyuluhan, masyarakat yang hidup di sekitar hutan menjadi tahu, mau, dan mampu menjadi pelaku utama pembangunan kehutanan.

Demikian dinyatakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Sepijanto, dalam Rapat Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam sambutannya, Siti menerangkan bahwa keberhasilan pembangunan hutan rakyat di Jawa tersebut berjalan linear dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dalam sistem negara.

“UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini mengatur pembagian kewenangan penyelenggaraan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sehingga, atas dasar tersebut, BP2SDM perlu melakukan rapat koordinasi ini,” terangnya, Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Kamis (22/10).

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Edhy Prabowo. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Gabungan antara pembangunan berbasis Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas seharusnya dapat mempercepat kualitas lingkungan hidup dan terwujudnya good forest governance atau tata kelola hutan yang baik.

“Melalui penyuluhan di daerah-daerah, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas, meningkatkan kesejahteraan petani, pekebun dan masyarakat di dalam serta di luar kawasan hutan. Tentunya juga untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Edhy Prabowo, menyatakan, pasal 33 UUD 1945 seharusnya bisa menjadi pegangan dalam setiap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk sumber daya hutan. Hutan sendiri, kata Edhy, menjadi isu yang sangat strategis di DPR.

Edhy menyatakan, saat ini hutan sudah banyak yang berubah fungsi menjadi wilayah pertanian dan kelompok tani yang berada di lahan hutan tersebut tidak bisa disertifikasi sebagai petani. Karakteristik hutan Indonesia pun sangat unik, khususnya lahan gambut yang harus dipahami secara bersama. Selain itu, isu perubahan iklim dan pemanasan global juga sangat erat kaitannya dengan hutan.

“Tentang UU nomor 23 ini juga masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Padahal kita semua tahu kalau keberadaan penyuluh di sini menjadi sangat penting agar masyarakat di daerah bisa mengelola hutannya dengan cara bertanggung jawab. Kita ini kekurangan hampir dari 43.000 penyuluh di daerah,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Keriput terlihat jelas di sekitar ke dua matanya, rambutnya pun sudah mulai menipis. Demikian juga dengan badannya yang terlihat sudah tidak tegap lagi. Namun, dalam usianya yang telah mencapai 74 tahun, semangat ala anak muda masih tampak dalam diri Rachmat Witoelar.

Hari itu, Rachmat mengatakan bahwa dirinya baru beberapa hari berada di Jakarta setelah sebelumnya melakukan perjalanan tugas di Eropa, New York, dan Tokyo. Namun, tidak tampak tanda kelelahan pada wajah Rachmat. Ia pun terlihat santai dalam setelan kemeja berwarna krem dengan motif bergaris yang ditutupi rompi berwarna hitam.

“Selasa depan saya masih harus ke Brisbane,” ujar Rachmat membuka percakapan dengan Greeners pada Jumat (9/10) lalu di kantornya di bilangan Menteng, Jakarta Pusat.

Menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, mengharuskan Rachmat Witoelar kerap berkeliling ke mancanegara. Bidang perubahan iklim bukanlah hal baru bagi Rachmat. Ia sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) tahun 2010-2015 sebelum lembaga itu dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari lalu. Rachmat juga pernah menduduki posisi Menteri Negara Lingkungan Hidup era Kabinet Indonesia Bersatu I periode 2004-2009.

Bagi Rachmat, perubahan iklim sudah sepantasnya mendapat porsi tersendiri dalam dunia politik. Pasalnya, perubahan iklim merupakan isu yang menyangkut langsung terhadap keberadaan semua spesies di bumi ini, termasuk manusia. Terlebih, memasuki milenium ke tiga, perubahan iklim menjadi salah satu isu yang seakan tidak ada hentinya dibahas dalam dunia internasional. “Karena untuk mengambil keputusan-keputusan dalam perubahan iklim masuknya ke dalam bidang politik,” ujar Rachmat.

Ketika menjabat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat juga mengemban tugas sebagai presiden dari beberapa lembaga internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Lembaga internasional tersebut adalah United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan United Nation Environmental Program (UNEP). Selain itu, Rachmat juga sempat menjabat sebagai Presiden Konferensi Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim atau Conference of the Parties (COP) ke 13 yang diadakan di Bali pada Desember 2007.

Dalam bukunya, “Catatan Rachmat Witoelar”, Rachmat menyatakan bahwa ia tidak pernah menyangka akan memimpin sebuah lembaga internasional. Kepada Greeners, Rachmat mengatakan masa-masa tersebut adalah puncak dalam puluhan tahun karir yang telah dilaluinya. Ia pun mengenang penyelenggaraan COP 13 di Bali sebagai momen istimewa dalam hidupnya. “Karena posisi saya sejajar dengan Presiden Indonesia dan Sekjen PBB,” katanya sambil tersenyum.

Dalam konferensi tersebut, Rachmat yang menjadi Presiden COP 13 ditempatkan bersama dalam satu meja dengan Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono dan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon.

Jakarta (Greeners) – Diselimutinya sebagian kawasan di Sumatera dan Kalimantan oleh kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat beberapa tokoh dari berbagai elemen mewakili lembaga keagamaan dan lingkungan hidup di Indonesia berkumpul dan melakukan Rembuk Nasional Tokoh Agama. Kegiatan ini guna menanggapi perusakan lingkungan hidup dan menahan laju perubahan iklim dengan tujuan untuk membangun gerakan moral untuk segera menghentikan perusakan lingkungan yang terus terjadi.

Prof. Din Syamsuddin, Ketua Tim Pengarah SIAGA BUMI, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup dan ancaman perubahan iklim adalah cerminan tantangan moral yang kita hadapi saat ini. Din menambahkan, dengan mendasarkan pada nilai-nilai moral dan etika agama, ia yakin setiap manusia pasti mampu melakukan perubahan untuk mengembalikan relasi yang bersahabat antara manusia dan alam untuk kesejahteraan dan kemashalatan seluruh umat.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat saat ini juga bergerak melakukan perubahan untuk menyelamatkan keberlangsungan hidup di muka bumi,” ujar Din, Jakarta, Sabtu (17/10).

Sementara itu, Dr. Efransjah, CEO WWF Indonesia yang juga salah satu anggota Tim Pengarah SIAGA BUMI, menegaskan bahwa tidak ada pilihan selain melakukan perubahan gaya hidup sekarang juga. Gerakan bersama para tokoh agama ini, lanjut Efransjah, akan menyadarkan akan tugas manusia dalam menjaga keberlangsungan bumi untuk menopang kehidupan manusia untuk generasi sekarang dan mendatang.

“Dalam salah satu publikasi WWF ‘Living Planet Report 2014’ menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini dari sumber daya alam dan jasa lingkungan sudah dibutuhkan setara 1,5 planet bumi. Konservasi lingkungan adalah urusan kita dan bagi kepentingan kita dalam menjaga keharmonisan hidup bersama makhluk lain,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan Rembuk Nasional ini merupakan tindak lanjut dari Deklarasi “Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi (SIAGA BUMI)” pada Hari Perdamaian Internasional 21 September 2015 lalu, yang disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar MSc. dan Ketua MPR RI, Dr. Zulkifli Hasan SE MM.

Melalui Rembuk Nasional, para tokoh agama dan lingkungan hidup merapatkan langkah untuk menggugah seluruh lapisan masyarakat agar mulai bergerak melakukan perubahan demi kelestarian lingkungan hidup. Langkah ini menjadi sangat strategis pasca diadopsinya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Sidang Umum PBB akhir September lalu dan menjelang perhelatan tahunan Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) COP 21 di Paris akhir November ini.

Penulis: Danny Kosasih

Kupu-kupu merupakan salah satu keanekaragaman hayati yang dapat dijumpai disekitar kita. Keberadaannya di alam, berperan sebagai bioindikator suatu lingkungan; jika suatu lingkungan masih dapat ditemukan kupu-kupu, maka dapat diindikasikan bahwa lingkungan tersebut masih memiliki kualitas udara yang baik. Selain itu, kupu-kupu juga sebagai agen penyerbuk alami pada bunga sehingga dapat terciptanya keseimbangan ekosistem.

Salah satu kupu-kupu yang cukup dikenal adalah jenis Troides helena yang secara umum tersebar luas di berbagai negara seperti Nepal, India, Bangladesh, Myanmar, semenanjung dan timur Malaysia, Singapura, Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, Cina selatan termasuk Hainan, Hong Kong dan tentunya Indonesia.

Di Indonesia sendiri, Troides helena tersebar di Sumatera, Nias, Enggano, Jawa, Bawean, Kepulauan Kangean Sumenep, Bali, Lombok, Sumbawa, Sulawesi, dan Kalimantan.

Troides helena dapat ditemukan di hutan, perkebunan dan lapangan terbuka. Biasanya jenis ini sangat suka menghisap nektar dari pakan inang, diantaranya bunga kertas (Bougainvillea spectabilis) dan asoka (Ixora paludosa).

Troides helena atau Common Birdwing merupakan salah satu jenis kupu-kupu langka dan eksotik yang termasuk ke dalam keluarga Papilionidae. Jenis ini memiliki perpaduan warna pada sayap yang indah dan cantik. Hal ini menyebabkan keberadaannya di alam terancam dari tangan-tangan jahil kolektor yang ingin mengoleksinya dan dijadikan insectarium (figura yang berisi spesimen serangga) sebagai hiasan dinding. Selain itu, adanya kompetitor dan pemangsa di alam menyebabkan keberadaan Troides helena terancam punah.

Berdasarkan status perlindungan, Troides helena dan juga jenis Troides lainnya masuk ke dalam Peraturan Republik Indonesia PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan berdasarkan status perdagangan yang mengacu kepada CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) masuk ke dalam Appendiks II, yaitu jenis yang statusnya akan terancam punah apabila dieksploitasi secara berlebihan.

Penyadartahuan kepada masyarakat luas terhadap keberadaan kupu-kupu sangat diperlukan agar mendorong kepedulian masyarakat untuk ikut melindungi sebagai upaya penyelamatan bersama agar tidak punah di kemudian hari.

Jangan sampai anak cucu mendatang hanya mengenal kupu-kupu sebatas namanya saja namun tidak pernah melihatnya langsung di alam dikarenakan populasinya sudah punah.

Penulis : Ahmad Baihaqi

Jakarta (Greeners) – Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen penting yang harus tersedia pada sebuah kota. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kota diwajibkan memiliki RTH paling tidak 30% dari jumlah luasan kota tersebut.

Taman kota, sebagai bagian dari RTH, merupakan komponen yang paling dekat bagi masayarakat. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang enggan untuk pergi ke taman dikarenakan berbagai hal.

Pengamat Tata Kota Hijau dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga pada penyelenggaraan kampanye #AyokeTaman mengatakan bahwa taman telah terlanjur mendapatkan pandangan negatif dari masayarakat. Mulai dari taman-taman kecil yang lebih sering dipakai untuk muda-mudi berpacaran hingga kondisi taman yang kotor dan tidak diperhatikan.

Padahal, menurutnya, tanggung jawab masyarakat yang tinggal di sekitar taman menjadi penting apabila mereka (masyarakat) mau menganggap taman sebagai bagian dari kehidupan mereka.

“Image (pandangan) buruk taman itu kan hadir karena masyarakatnya sendiri enggan menjaga keindahan taman. Coba kalau taman itu dijaga dan diperhatikan, mungkin tidak akan ada kegiatan negatif di sana,” jelasnya saat ditemui dikegiatan #AyokeTaman di Taman Ayodia, Jakarta, Minggu (04/10).

Kampanye yang digagas oleh Kemitraan Kota Hijau ini sendiri bermaksud untuk mengajak masyarakat untuk kembali ke taman dengan segala macam kebaikan dan manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat.

Joga berharap dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat, pedagang atau siapapun yang terlibat di dalam pengembangan sebuah taman dapat kembali menghidupkan taman-taman yang hampir “mati” di Jakarta.

Pengamat Tata Kota Hijau dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diah Kurniati, menjelaskan bahwa ada sekitar 20 persen taman yang tidak aktif di Jakarta. Sedangkan, untuk jumlah RTH yang telah ada masih kurang dari 10 persen.

“Tahun 2015 ini target kita itu 10 persennya bisa tercapai. Sedangkan untuk mencapai target 13,95 persen yang dicanangkan DKI itu masih sangat sulit. Makanya kita juga mengajak swasta untuk membangun taman karena cukup sulit kalau harus pemprov sendiri,” tambahnya.

Untuk menarik minat masyarakat, Diah menyatakan akan menambah beberapa fasilitas seperti outdoor fitnes, lapangan olah raga dan jalur jogging di beberapa taman seperti yang telah ada di taman Situ Lembang, Suropati dan Taman Menteng. Ia juga menyatakan akan menghidupkan taman-taman yang ada di daerah pinggiran jakarta seperti taman-taman yang ada di tengah kota.

Toto Sugito, Ketua Umum Bike2Work Indonesia yang ditemui di kesempatan yang sama juga mengakui bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana nikmatnya berkumpul dan berbincang di taman.

“Fasilitas seperti parkir sepeda itu kan belum ada. Saya minta ke dinas (pertamanan) untuk ada penambahan itu. Kalau sudah ada kan enak. Para pesepeda juga seperti diajak untuk pergi ke taman,” katanya.

Sebagai informasi, gerakan #AyokeTaman sendiri adalah gerakan mengajak masyarakat untuk kembali mengunjungi taman-taman kota yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Habitat Sedunia yang ke 29. Jakarta sendiri memiliki 1173 taman kecil dan besar. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Hanya saja, karena budaya bertaman masih sangat minim, akhirnya keberadaan taman-taman di Jakarta seperti hilang dan tidak diketahui oleh masyarakat.

Padahal, akibat buruk dari tidak diperhatikannya keberadaan taman-taman ini, akan menarik para investor untuk mengambil alih lokasi-lokasi taman tersebut. Menurut Nirono Joga, dari 1173 taman di Jakarta, hampir 50 persennya telah mati. Hal tersebut jauh lebih banyak dari perkiraan yang diutarakan oleh Dinas Pertamanan yaitu 20 persen. Pada tahun 1985 Jakarta masih memiliki 25,85 persen RTH. Namun, pada tahun 2000 menyusut menjadi sembilan persen.

Penulis: Danny Kosasih

Bagi umat islam, Hari Raya Idul Adha adalah sebuah ritual berbagi kepada sesama. Memberikan daging hasil pengorbanan kepada kaum yang membutuhkan. Hari raya kurban juga kerap menjadi ajang silahturrahmi keluarga yang diiringi dengan berbagai macam makanan yang mengandung daging sapi ataupun kambing.

Namun kita harus waspada, mengonsumsi daging terlalu banyak bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Oleh karenanya diperlukan asupan penyeimbang agar kadar kolesterol dalam tubuh tidak meningkat pesat.

Setidaknya ada delapan makanan penjaga kolesterol yang sangat mudah kita peroleh:

1.    Kedelai
Makanan dan minuman berbahan dasar kacang kedelai mengandung Isoflavon yang berfungsi sebagai zat yang dapat menekan Low Density Lipoproptein (LDL) atau disebut biasa kolesterol jahat, agar tidak berkembang.

Mengkonsumsi 25 gram protein kedelai (10 ons tahu atau 2 gelas susu kedelai) dapat menurunkan LDL sebesar 5-6 %. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) menyarankan untuk sedikitnya mengkonsumsi 25 gram protein kedelai per hari untuk menurunkan kolesterol. Namun, perlu diingat bahwa pengolahan makanan yang berbahan kedelai sebaiknya menghindari minyak jelantah atau campuran santan.

Jakarta (Greneers) – Di tahun 2000an, penyanyi Tasya pernah menyanyikan lagu “Anak Gembala”, sebuah lagu anak-anak bernada riang. Lirik ini secara tidak langsung mengajak anak-anak untuk aktif dan mengenal alam di sekitarnya. Kini Tasya sudah beranjak dewasa, namun kepeduliannya terhadap alam rupanya belum luntur.

Perempuan bernama lengkap Shafa Tasya Kamila ini sudah sejak tahun 2005 ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Duta Lingkungan Hidup. Saat ditemui Greeners usai bernyanyi di gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, ia mengaku prihatin dengan kebiasaan anak-anak di era sekarang yang lebih peduli dengan gawai ketimbang beraktifitas di alam bebas.

“Itu tanggung jawab orang tua bagaimana caranya bisa bikin mereka (anak-anak) have fun bukan dengan gadget saja,” ujarnya, Rabu (16/09) lalu.

Menurut Tasya, banyak cara yang dapat dilakukan orang tua agar anak-anak mereka peduli akan alam dan lingkungan. Tempat-tempat seperti kebun binatang, pantai atau mungkin taman nasional dapat menjadi lokasi wisata yang dapat merangsang kepedulian anak-anak terhadap alam, ketimbang bermain gawai di rumah.

“Itu aktivitas seru yang bisa membuat mereka kenal sama alam dan mengerti konsep tentang alam,” jelas gadis kelahiran 22 November 1992 ini.

Kesadaran dan perilaku yang peduli lingkungan, ungkap Tasya, sangat penting diajarkan kepada anak-anak karena mereka yang nantinya hidup berdampingan dengan alam. Oleh karenanya, sudah sewajarnya jika anak-anak diajarkan untuk menjaga alam dan lingkungan. “Pastinya kita akan mewariskan lingkungan ke generasi selanjutnya,” imbuhnya.

Tasya yang mengaku sering mendengar cerita Sang Ibu tentang kondisi lingkungan beberapa dekade lalu, menyatakan, perubahan lingkungan yang terjadi dalam rentang waktu tersebut sangat signifikan. Ia menuturkan bahwa jumlah kendaraan yang belum sebanyak seakarang membuat ibunya dapat bersepeda di jalanan tanpa takut tertabrak kendaraan bermotor. Selain itu, Sang Ibu juga masih dapat merasakan nikmatnya bermain di sungai karena airnya masih sangat jernih.

“Kalau anak sekarang bisa sakit kulit kalau mandi di sungai,” ujarnya dengan nada bercanda.

Ketika ditanya mengenai kebakaran hutan yang sedang ramai beberapa waktu belakangan, Tasya mengaku sangat gemas dengan para pelakunya. Ia menilai tindakan pembakaran hutan sangat jauh dari moral dan merugikan banyak pihak.

Tasya pun menilai bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan sama sekali, terlebih para pelaku hanya mengejar keuntungan belaka. “Kayak pembunuhan massal, karena dari mulai mahluk hidup yang tinggal di hutan sampai manusia kena semua,” katanya.

Gadis yang baru saja mendirikan sebuah LSM lingkungan hidup ini pun berharap bahwa semua masyarakat Indonesia dapat menjaga kelestarian lingkungan Indonesia. Karena menurutnya, kelestarian lingkungan akan terjamin jika dilakukan secara bersama-sama. “Kalau dilakukan secara kolektif akan membawa dampak positif untuk kita,” pungkasnya.

Penulis: TW

Judul Buku: 34 Prinsip Etis Jurnalisme Lingkungan
Penulis: Agus Sudibyo
Jumlah Halaman: 219 halaman
Terbit: 2014
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) bekerjasama dengan AQUA Grup

Jakarta (Greeners) – Mempelajari masalah lingkungan hidup, pastinya tidak akan pernah terlepas dari kehidupan politik nasional, ekonomi, sosial, dan bahkan hubungan internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun para profesional swasta untuk melakukan perbaikan kerusakan yang terjadi pada lingkungan.

Tidak ketinggalan, peran media pun dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar timbul pemahaman dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Pemahaman masyarakat sendiri sangat tergantung pada kemampuan media dalam memotret dan memberitakan kompleksitas permasalahan lingkungan, agar informasi yang disampaikan tidak sekadar menjadi bagian dari perdebatan politik namun juga memiliki keberpihakan terhadap lingkungan.

Sayangnya, meskipun dampak perubahan iklim sudah semakin terasa, namun “pola” jurnalisme lingkungan masih belum banyak diterapkan oleh awak media, khususnya para wartawan. Padahal, jurnalisme lingkungan bisa diaplikasikan sebagai usaha untuk menyampaikan seruan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam penyelamatan lingkungan hidup.

Saat berbicara tentang etika dan prinsip, jurnalisme lingkungan selalu terlihat seperti pisau bermata dua. Melalui buku 34 Prinsip Etis Jurnalisme Lingkungan, para awak media dapat melihat dan mempelajari apa saja prinsip-prinsip dalam menyampaikan informasi lingkungan.

Andi Erna Anastasjia Walinono atau yang lebih dikenal dengan nama Erna Witoelar, dalam pengantarnya di buku 34 Prinsip Etis Jurnalisme Lingkungan mengatakan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini berlangsung sangat cepat dan bahkan lebih cepat daripada pemulihannya. Oleh karena itu, kehadiran jurnalisme lingkungan diharapkan dapat mengawal permasalahan lingkungan yang terjadi.

“Jurnalisme lingkungan adalah jurnalisme yang memotret persoalan lingkungan mulai dari hulu hingga hilir. Jurnalisme ini bukanlah jurnalisme populer yang menulis isu lingkungan hanya ketika sedang menjadi perhatian jutaan umat semata,” jelas Erna seperti dikutip dari buku tersebut.

Buku panduan jurnalisme lingkungan yang dipelopori oleh Aqua Group dan bekerja sama dengan Kompas Gramedia Group ini disusun oleh mantan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers Agus Sudibyo. Agus mengangkat buah pikiran tokoh yang dikenal peduli terhadap lingkungan, di antaranya Mantan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Era Presiden Abdurahman Wahid Erna Witoelar, praktisi media sosial Enda Nasution, dan Oscar Matuloh, fotografer senior LKBN ANTARA.

Buku ini ditujukan untuk para wartawan, kalangan akademisi, mahasiswa serta para blogger. Buku ini akan memandu pewarta untuk mengetahui kode etik dan rambu-rambu dalam konteks jurnalistik yang harus diperhatikan agar permasalahan lingkungan yang diangkat dapat dipahami pula oleh korporasi.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa hingga saat ini, KLHK hanya memiliki tiga kelembagaan yang menjadi perangkat kerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Ketiga kelembagaan tersebut adalah 27 Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (KSDA), 50 Balai Taman Nasional, dan 11 brigade Satuan Polisi Reaksi Cepat (SPORC).

Direktur Jendral (Dirjen) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Rasio Ridho Sani kepada Greeners menyatakan bahwa tiga kelembagaan tersebut saat ini hanya diperkuat oleh 8.105 polisi hutan (Polhut), 152 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), 973 Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), 416 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS LH), 1.043 PPNS Kehutanan dan 764 Satuan Polisi Reaksi Cepat SPORC.

“Ada banyak sekali kasus lingkungan yang sedang ditindaklanjuti. Namun, dengan jumlah perangkat kerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang segitu, tentu masih sangat kecil untuk mengamankan 172 juta hektare hutan. Begitu pula untuk pencegahan pencemaran,” ujar pria yang akrab disapa Roy ini, Jakarta, Jumat (03/07).

Terkait pengaduan dan pengawasan yang diterima dan sedang ditangani oleh KLHK, Roy menyatakan bahwa saat ini, KLHK telah menerima ratusan pengaduan melalui Posko Pengaduan dan Pengawasan KLHK. Namun, memang belum semua kasus yang sedang ditindaklanjuti disampaikan ke media massa.

“Memang beberapa ada yang sudah kita publikasi, tapi belum semua karena memang banyak sekali,” tukasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Posko Pengaduan dan Pengawasan, sejak Oktober 2014 lalu telah menerima 314 pengaduan kasus terkait lingkungan hidup, kehutanan, dan nonkehutanan.

Penulis: Danny Kosasih

“Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything.” – Plato.

Banyak yang bilang, manusia tidak bisa hidup tanpa musik. Musik menjadi satu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan rasa cinta dan kepedulian antar sesama manusia dan dunia.

Kepedulian terhadap lingkungan pun menjadi inspirasi dalam penciptaan sebuah lagu. Bukan hanya musisi dalam negeri, tapi secara global, musisi-musisi internasional juga sudah menciptakan lagu-lagu lingkungan yang dipadukan dengan melodi indah agar dapat merasuki semua pendengarnya untuk tidak hanya sekedar mendengar namun bertindak.

Nah, apa saja sih pilihan lagu bertemakan lingkungan yang masuk dalam plasylist Greeners? Yuk, disimak:

Gambar: Ist.

1. Jamaica Café – “Hijaukan Bumiku”
“Mari teman-teman hijaukan bumi kita demi masa depan, anak cucu kita/ Mari teman-teman hijaukan bumi kita demi masa depan, bumi aman hidup pun nyaman..”

Lagu bertemakan lingkungan ini masuk dalam album “Twenty One” yang diciptakan oleh Jamaica Café. Ajakan untuk menyintai bumi jelas tertuang dalam liriknya yang sederhana namun dibawakan dalam akapela yang penuh semangat.

Gambar: Ist.

2. Naif – “Dia Adalah Pusaka Sejuta Umat Manusia Yang Ada Di Seluruh Dunia”
“Manusia berkembang menurut perkembangan jaman yang ada/ Tengoklah kiri dan kanan sudah banyak gedung yang tinggi menjulang/ Pohon-pohon yang dulu hijau kini telah berubah menjadi batu/ Kurasa manusia kini tak pernah peduli lagi dengan alamnya..”

Lagu ini masuk dalam album ketiga Naif yang berjudul “Titik Cerah” yang rilis tahun 2002. Dengan mengusung genre Pop, lagu ini terasa asyik untuk didengar dengan kata-kata yang menggambarkan realita keadaan bumi kita.

Bandung (Greeners) – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2015, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan Raksa Prasada, yaitu penghargaan di bidang lingkungan hidup kepada 167 sekolah kategori sekolah berbudaya lingkungan. Selain itu, lima pemerintah Kabupaten/Kota juga menerima penghargaan yang sama dengan kategori penyusun status lingkungan hidup daerah.

Kegiatan yang diadakan di pelataran Gedung Sate dan dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar ini bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen dan aksi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam sambutannya, Siti mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menegaskan kembali komitmennya untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Hal ini bisa dilihat dari penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) setelah ditetapkannya rencana aksi perbaikan DAS Citarum sepanjang 20 kilometer sebagai solusi mengurangi beban pencemaran air di DAS Citarum.

“Dalam pengendalian pencemaran udara, Pemprov Jawa Barat juga telah memasang alat pemantau kualitas udara atau Continuous Air Quality Monitoring System (CAQM) di beberapa kota. Ini bagus karena dapat dengan mudah dan cepat melakukan pengendalian pencemaran udara sesuai dengan kondisi setempat,” ujarnya di Gedung Sate Bandung, Sabtu (13/06/2015).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menegaskan kembali komitmennya untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup melalui pemberian penghargaan Raksa Prasada. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedy Mizwar juga menyatakan bahwa saat ini Jawa Barat juga tengah mengejar program pengelolaan lingkungan yang salah satunya adalah green province atau provinsi hijau. Targetnya adalah mengembalikan jumlah tutupan hutan minimal 45 persen.

“Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peran masyarakat dalam memenuhi target ini karena ini adalah upaya yang sangat besar yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup kita juga,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPLHD Jawa Barat, Anang Sudarna juga menyampaikan laporan bahwa kondisi lingkungan hidup di Jawa Barat sebenarnya masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan tataguna lahan dan pencemaran lingkungan.

“Banyak yang masih harus dilakukan dan ini tidak bisa kalau hanya bergerak sendiri. Dibutuhkan kerjasama dari semua pihak dan elemen masyarakat,” ujar Anang.

Anang juga berharap Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan komunitas masyarakat dapat meningkatkan edukasi yang berfokus pada efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya alam, pola hidup hemat sumberdaya seperti kegiatan pengurangan timbunan sampah, pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomi dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Serta ya tentu saja pola pengembangan kebijakan alokasi dan eksplorasi serta pemanfaatan sumberdaya lahan, hutan, dan tambang yang tepat dan dalam keseimbangan prinsip-prinsip ekosistem sangat diperlukan,” tukasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Galang Kemajuan (GK) Center akan menyelenggarakan acara bertajuk “Kearifan Lokal: Budaya menjaga Lingkungan” pada tanggal 16 Mei 2015 mendatang. Acara yang akan diselenggarakan di Pelataran Candi Bentar, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta ini akan diisi dengan acara utama pameran taman nasional unggulan dan pameran lingkungan.

Ketua Umum GK Center, Kelik Wirawan menyatakan bahwa negeri ini membutuhkan spirit baru sekaligus tidak melupakan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Untuk itu, lanjutnya, acara ini diselenggarakan. Kelik juga menyatakan bahwa pihak KLHK menyambut gagasan tersebut.

“Kita ingin memperkenalkan kepada mereka bahwa kita mempunyai taman nasional yang sangat bagus dan di masa yang akan datang bisa menjadi aset dalam persaingan global. Taman nasional di Malaysia tidak sebanyak di Indonesia. Singapura pun tidak memiliki taman nasional,” ujar Kelik dalam jumpa pers di Gedung Wiyata Manggala, Jakarta (12/5).

Salah satu acara yang diagendakan yaitu menggelar ruwatan. Ruwatan yang identik dengan adat Jawa, merupakan sebuah ucapan syukur terhadap hasil yang diberikan bumi untuk dinikmati oleh manusia dan tradisi ini dianggap sebagai salah satu bentuk kearifan lokal.

“Bumi sudah memberikan kelebihan-kelebihan yang sudah kita ambil setiap hari. Kalau kita tidak memberi dan menyayangi bumi ini, nanti bumi akan marah sama kita,” jelas Tuti Roesdiono selaku Ketua Panitia.

Sementara itu, Ketua Pelaksana, Ananda Mustadjab Latip, menyatakan bahwa dana penyelenggaraan acara ini bukan dari APBN melainkan dari penggalangan dana. “Acara ini hadir untuk mendukung kegiatan pemerintah yang khususnya terkait dengan lingkungan hidup. Walaupun tanpa APBN tapi banyak sponsor peduli dengan kegiatan ini,” katanya.

Dalam kegiatan ini, GK Center dan pihak pemerintah akan mengundang pelajar, guru serta masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan terkait dengan kekayaan hutan dan lingkungan yang dimiliki oleh Indonesia.

Penulis : Gloria Safira

Jakarta (Greeners) – Srikandi Inspirasi Bagi Negeri kembali mengadakan kegiatan touring bersepeda untuk ke lima kalinya dan tahun ini akan melalui rute Bima (NTB) hingga Denpasar, Bali. Seperti sebelumnya, touring bersepeda tahunan yang digagas oleh komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia ini kembali membawa 21 pesepeda perempuan tangguh yang terpilih melalui proses seleksi yang cukup ketat.

Ketua Pelaksana Srikandi, Tense Manalu kepada Greeners mengungkapkan, kegiatan yang delapan puluh persen dilaksanakan oleh para perempuan ini akan mulai start pada tanggal lima Juni 2015, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia. Oleh karena itu, beberapa pesan yang akan disampaikan dalam kampanye kali ini juga akan banyak membawa pesan-pesan lingkungan.

“Misalnya nanti itu, bersama Yayasan BALIFOKUS, kita akan ada bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis di Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat karena banyak dari warga sana yang terpapar limbah merkuri akibat pertambangan emas masyarakat,” jelasnya di Jakarta, Minggu (10/05).

Selain itu, lanjutnya lagi, Srikandi tahun ini juga tetap akan menggalakkan ketertarikan masyarakat agar menggunakan sepeda sebagai transportasi alternatif yang ramah lingkungan sekaligus meneladani jasa kepahlawanan perempuan Indonesia.

Kegiatan touring bersepeda yang dilakukan oleh para perempuan tangguh ini juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPAA). Heru Kasidi, Deputi Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Sospolkum KPPA, saat dihubungi melalui telepon mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para perempuan ini menunjukkan kalau perempuan juga bisa melakukan sesuatu yang berat seperti laki-laki.

“Ini kampanye yang menarik ya. Selain memang karena kami sudah mendukung selama empat tahun belakangan, ini juga satu bentuk kegiatan yang seperti memperlihatkan pada kita semua kalau perempuan juga bisa,” tukasnya.

Sebagai informasi, touring bersepeda Srikandi kali ini memiliki jarak tempuh sekitar 700 Kilometer dari Bima, NTB hingga Denpasar, Bali. Setelah melalui proses seleksi yang diadakan di 15 Kota di Indonesia dan 108 peserta terdaftar, panitia seleksi pun akhirnya menetapkan, 21 Srikandi terpilih dengan latar profesi mulai dari Ibu Rumah Tangga, Karyawan, dan Profesional muda dengan rata-rata usia dari 20 hingga 50 tahun.

Salah satu peserta terpilih dari Jawa Barat Nisa Fadilatul Rohmah yang akrab dipanggil Caca mengaku sangat senang dan bersyukur bisa terpilih dan lulus dalam seleksi Srikandi tahun ini. Caca berhasil menyisihkan 11 pendaftar lain dari Jawa Barat yang mendaftar tahun ini. “Alhamdulillah seneng, sekarang tinggal persiapan kondisi fisik agar fit sampai hari pelaksanaan nanti” terangnya ketika dihubungi Greeners via telepon.

Ke 21 Srikandi terpilih tersebut berasal dari Aceh satu orang, Batam satu orang, Bangka Belitung satu orang, Lampung satu orang, Jawa Barat dua orang, Jawa Tengah satu orang, Jabodetabek tiga orang, Nusa Tenggara Barat lima orang, Bali dua orang, Sulawesi Barat satu orang dan Sulawesi Selatan satu orang.

Berikut adalah daftar nama nama perempuan tangguh yang terpilih menjadi peserta Srikandi Inspirasi Bagi Negeri 2015 :

Sumber : Panitia Srikandi Inspirasi Bagi Negeri 2015

Penulis : Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengidentifikasi data kawasan permukiman kumuh yang ada di seluruh Indonesia mencapai 38.431 hektar yang tersebar di 2.883 kawasan di 515 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dari 515 kabupaten/ kota tersebut, sebanyak 300-an kabupaten/ kota atau sekitar 80% dari 515 kabupaten/kota itu telah menetapkan kawasan permukiman kumuh di wilayahnya dengan surat keputusan wali kota/ bupati sebagai syarat mendapatkan program pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Imam S. Ernawi, kepada Greeners mengungkapkan bahwa pemerintah telah menargetkan hingga tahun 2019 mendatang kawasan kumuh tersebut harus mencapai nol persen sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

“Menurut data terbaru, kalau dipersentasekan secara nasional kawasan kumuh itu ada 10% ya. Namun ternyata setelah dievaluasi, dari 10% itu tidak semuanya benar-benar masuk dalam kategori kumuh karena ternyata ada kabupaten/kota yang juga memasukkan data pedesaan yang sebenarnya bukan kategori kumuh,” jelas Imam, Jakarta, Kamis (30/01).

Untuk penanganan kawasan kumuh tersebut, Imam menuturkan ada dua cara penanganan.

Foto : Greeners.co/Danny Kosasih

Pertama, untuk kawasan kumuh di atas tanah legal (slum area) akan dilihat apakah termasuk kumuh ringan, sedang atau berat. Penanganan terhadap kawasan kumuh sedang sampai berat, akan dilakukan peremajaan kawasan (urban renewal), yaitu dengan perbaikan atau peningkatan kualitas lingkungannya, dan tidak perlu dibangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

“Nah sedangkan untuk penanganan kawasan kumuh di atas tanah illegal (squatter) seperti di bantaran sungai atau pinggiran rel akan dilakukan dengan cara pemindahan ke rusunawa,” terang Imam.

Lebih jauh, Imam juga menuturkan bahwa ada sembilan kota yang akan menjadi kota percontohan program penanganan pemukiman kumuh, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, Kota Malang, Kota Makasar dan Kota Surabaya, serta Pekalongan.

Diharapkan sembilan kota percontohan diatas dapat menjadi tolak ukur bagi kota lainnya dalam rangka menghilangkan kawasan kumuh di Indonesia.

Penulis : Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) Ke-60 telah usai. Ada banyak harapan yang harus segera direalisasikan sesuai dengan rumusan hasil konferensi tersebut, termasuk dengan harapan akan adanya kontribusi perbaikan kondisi lingkungan hidup di negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika.

Kurniawan Sabar, pengkampanye nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menyatakan bahwa kondisi lingkungan hidup di Indonesia tidak jauh berbeda seperti halnya negara-negara di Asia Afrika saat ini. Semuanya sama-sama berada dalam kondisi kritis dan memprihatinkan.

Hal ini, katanya, disebabkan oleh pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan yang telah dimonopoli oleh industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan skala besar yang mengeruk kekayaan alam. Ironisnya, keadaan ini menyebabkan kekayaan SDA hanya dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang saja. Hal tersebut membuat rakyat di Asia dan Afrika semakin menderita karena kehilangan akses hidupnya, kerusakan alam, dan bencana ekologis.

“Melalui KAA ke-60 ini kami menegaskan semangat untuk menghentikan ekspansi dan monopoli industri ekstraktif yang semakin meluas, baik itu di Indonesia pada khususnya dan di Asia-Afrika secara keseluruhan,” jelasnya kepada Greeners, Sabtu (25/04).

Longgena Ginting, Ketua Umum Greenpeace Indonesia pun menyatakan bahwa ada harapan yang cukup tinggi pada hasil Konferensi Asia Afrika terhadap perbaikan kondisi lingkungan hidup. Hanya saja, terangnya, Greenpeace Indonesia melihat semangat penyelenggaraan KAA ke-60 tahun ini lebih menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi semata.

Menurutnya, tidak ada solidaritas yang kuat sebagai sesama negara selatan dalam menghadapi globalisasi atau perubahan iklim di negara-negara peserta KAA. Apalagi, lanjutnya, ada kekhawatiran masuknya agenda-agenda korporasi yang justru mendapat porsi lebih dibandingkan agenda reformasi, solidaritas, kemiskinan dan lingkungan.

“Ini terlihat menjadi sangat pragmatis. Padahal negara Afrika dan Asia adalah benua dengan masalah perubahan iklim yang cukup berat. Seharusnya agenda ini yang bisa menyatukan KAA,” kata Longgena.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Berbicara tentang wisata alam di Indonesia, maka tidak bisa lepas dari pencapaian target jumlah wisatawan yang datang baik secara nasional maupun internasional. Namun, pendapat lain datang dari Riyanni Djangkaru, seorang perempuan berdarah Sumatera yang telah lama gencar mengampanyekan penyelamatan populasi hiu melalui Savesharks Indonesia.

Pada satu kesempatan, Riyanni yang pernah menjadi presenter di salah satu televisi swasta dalam sebuah program petualangan alam liar ini bertutur pada Greeners.co bahwa potensi wisata alam di Indonesia jangan hanya dilihat dari segi pencapaian kuantitas pengunjung semata. Jika hal tersebut yang menjadi prioritas, lanjutnya, ditakutkan aspek kualitas dari lokasi wisata alam tersebut akan dikesampingkan.

Lebih lanjut ia pun memberi contoh. Seperti penerapan biaya retribusi, menurutnya, akan lebih baik jika di satu lokasi wisata tersebut hanya ada puluhan orang wisatawan yang datang namun membayar dengan jumlah yang cukup mahal dibandingkan mendatangkan ribuan wisatawan yang hanya dikenakan biaya sangat murah.

“Pemerintah sudah seharusnya membekali diri. Kan lebih baik yang datang sepuluh wisatawan tapi bayar seratus dollar daripada ribuan wisatawan tapi cuma bayar sepuluh sen. Ini sebenarnya yang bikin banyak tempat wisata alam jadi rusak,” tuturnya.

Ditemui di sebuah festival bertemakan olahraga luar ruang beberapa waktu lalu, Riyanni yang sengaja mewarnai rambutnya menjadi warna biru laut karena sebuah kampanye “Blue and Green” yang ia lakukan di Singapura ini juga berbagi cerita tentang wisata bawah laut Indonesia.

Ia menyatakan bahwa pada dasarnya, titik-titik penyelaman yang memiliki spot (tempat) yang sangat indah di Indonesia hanya boleh dilakukan oleh mereka yang benar-benar sudah berpengalaman dalam menyelam. Tujuannya adalah untuk menghormati keindahan alam bawah laut tersebut.

“Misalnya untuk titik penyelaman open water (bebas) itu ada di titik a,b,c,d. Nah, untuk yang x,y,z itu untuk yang profesional. Jadi kalau lu (kamu) mau nyelam di sana ya dibenerin dulu deh nyelamnya,” tambahnya lagi.

Sedangkan untuk beberapa titik menyelam terbaik di Indonesia, Riyanni merasa tidak berani menyimpulkan karena semua spot menyelam di Indonesia, ujarnya, sangatlah indah.

Ryanni lantas menyebutkan beberapa lokasi, seperti pulau Alor, di raja ampat, pulau Bali, Tanjung Apollo di Pulau Una-Una, dan kepulauan Togean, Sulawesi Tengah. “Di sana, selain ikan dan terumbu karang, juga ada The B-24 Bomber Wreck, yang menjadi salah satu peninggalan Perang Dunia II. Bangkai pesawat itu bisa ditemukan di kedalaman 15-20 meter di bawah permukaan laut,” tukasnya.

Penulis: Danny Kosasih