Jakarta (Greeners) – Pada Desember 2015 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah resmi meluncurkan aplikasi berbasis digital yang memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan kejahatan lingkungan secara langsung dan aplikasi ini bisa diunduh pada perangkat telepon pintar. Aplikasi bernama “Gakkum Lingkungan dan Kehutanan” ini memang sengaja dibuat agar masyarakat bisa mudah menginformasikan hal-hal yang terkait dengan upaya pencegahan kerusakan lingkungan.

Shafiq Pontoh, praktisi dan pengamat media sosial, menyatakan, peluncuran aplikasi ini adalah langkah maju yang dilakukan oleh pemerintah dalam melibatkan masyarakat pada setiap peristiwa yang berdekatan dengan kehidupan masyarakat tersebut. Tidak hanya KLHK, beberapa institusi pemerintah lainnya juga telah menggunakan aplikasi digital tersebut, seperti QLUE milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Shafiq, penggunaan aplikasi digital semacam ini memerlukan manajemen yang baik dan sesuai kebutuhannya. Misalnya, apabila aplikasi Gakkum ini diperuntukkan menerima informasi, maka tim aplikasi Gakkum harus memiliki keterampilan dan kecepatan dalam menampung informasi tersebut.

“Masalahnya, kita enggak tahu informasi yang sudah terkumpul itu akan diapakan. Itu pentingnya manajemen yang baik. Karena bukan hanya pemerintahan, tapi Indonesia masih dalam tahap belajar pada pemanfaatan aplikasi ini,” tuturnya, Jakarta, Jumat (15/01).

Selain itu, tambah pria yang juga menjabat sebagai Chief Strategy Officer Provetic ini, jumlah 500 unduhan dalam waktu kurang dari satu bulan adalah jumlah yang cukup baik dan luar biasa. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan, manajemen dan evaluasi yang baik terus-menerus agar masyarakat yang sudah mengunduh aplikasi tersebut merasakan manfaatnya.

Di sisi lain, Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting juga mengakui kalau apa yang dilakukan oleh KLHK merupakan sebuah terobosan baru yang patut didukung. Apalagi, partisipasi masyarakat memang jelas sangat dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum lingkungan, khususnya pada area-area yang tidak terdeteksi oleh pemerintah.

“Yang dilakukan oleh KLHK sudah bagus. Sekarang tinggal kita lihat bagaimana mereka akan memanfaatkannya,” pungkas Longgena.

Seperti diketahui, pada tanggal 20 Desember 2015 lalu, KLHK telah resmi meluncurkan aplikasi yang memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan kejahatan lingkungan secara langsung berbasis aplikasi yang bisa terpasang pada perangkat telepon pintar. Aplikasi ini bernama “Gakkum Lingkungan dan Kehutanan”.

Aplikasi yang berukuran 4,68 MB ini bisa diunduh di Google Play Store bagi pengguna Android dan di Appstore bagi pengguna iOS. Dalam aplikasi tersebut selain melaporkan kejahatan lingkungan, warga juga akan mendapatkan informasi hukum dan tip pelestarian lingkungan.

Saat ini, aplikasi tersebut telah diunduh sebanyak 500 kali unduhan dengan berbagai pesan positif dan dukungan yang disampaikan oleh masyarakat di dalam lama ulasan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – A few days ago, an ex-executive director of Greenpeace Southeast Asia, Emmy Hafild renounced her support for Greenpeace Indonesia as she was disappointed with the NGO’s attitude and strategy for advocating major companies, such as Sinar Mas, APRIL, APP, and WILMAR, which were involved in recent peat fires.

In her Open Letter, Emmy, who is also former executive director of Indonesian Forum for the Environment (WALHI), had emailed the protest message slash resignation letter as supporter to Greenpeace Southeast Asia executive director. However, she said that based on her communication with Senior Management Team (SMT), Greenpeace was lacking of sensitivity towards Indonesians’ miseries.

“I have tried to talk to SMT GPSEA representative in Indonesia, Longgena Ginting; GPI forest campaigner Bustar Maitar and chief of GPSEA Board Suzy Hutomo. They couldn’t not make any decision because to abandon the constructive engagement as it requires decision from SMT International,” she said in Jakarta, on Friday (30/10).

Furthermore, Emmy said that Greenpeace’s position has been used by the companies for greenwashing their image and weakened civil society organization (CSO) in Indonesia in tackling capital power behind the tragedy.

Commenting on the letter, Chief of Greenpeace Indonesia Longgena Ginting said that Indonesia is facing critical situation resulted to massive forest fires throughout the country. President Joko Widodo’s statement that dealing with forest fires by protecting forests and peatlands along with law enforcement is the long term solution to handle root of problems of these fires.

Palm oil and pulp companies, he said, have been destroying forests and peatlands causing fires for more than a decade. Hence, they need to become the solution to solve these fires.

“Companies need to also work to stop fires, built burn canals, and block all canals that are used to dried peats,” said Longgena.

Greenpeace encourages for transparency on forest data and information for sustainable forest management and reduce environmental disasters, including forest fires.

Greenpeace, Longgena added, also pushes for open and transparent law enforcement process.

Greenpeace welcomes all protests and inputs with open arms. The organization had been staging acts and campaigns on forest protection and urging for long term solution and permanent.

“To be able to be independent, Greenpeace does not receive funding from companies, political party and government even around the world. Greenpeace only relies on individual and foundation for its funding,” he said.

Next : Emmy Hafild’s open letter

Jakarta (Greeners) – Beberapa hari lalu, Mantan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara, Emmy Hafild menyatakan berhenti memberi dukungan untuk Greenpeace Indonesia karena merasa kecewa dengan sikap dan strategi Greenpeace dalam mengadvokasi perusahaan besar seperti Sinar Mas, APRIL, APP dan WILMAR yang terlibat dalam kebakaran lahan gambut.

Dalam surat terbukanya, Emmy yang juga mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ini mengaku telah mengirim pesan protes sekaligus pengunduran diri kepada Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara melalui surat elektronik. Namun, ia menilai komunikasinya dengan Senior Management Team (SMT) Greenpeace tersebut tidak menunjukkan sensitivitas Greenpeace terhadap penderitaan rakyat Indonesia.

“Saya sudah berusaha dialog dengan representative SMT GPSEA di Indonesia, Longgena Ginting; Campaigner hutan GPI, Bustar Maitar; dan Ketua GPSEA Board, ibu Suzy Hutomo. Mereka tidak bisa mengambil keputusan karena memutuskan untuk lepas dari constructive engagement ini memerlukan keputusan SMT International,” jelasnya, Jakarta, Jumat (30/10).

Menurut Emmy, posisi Greenpeace ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk “greenwashing image” mereka dan melemahkan posisi civil society organisation (CSO) Indonesia dalam menghadapi kekuatan kapital yang sangat besar di balik tragedi asap ini.

Menanggapi protes terbuka Emmy, kepada Greeners, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting menjawab bahwa saat ini, Indonesia sedang berada dalam status genting karena kebakaran yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kebakaran dengan melindungi hutan dan lahan gambut serta menegakkan hukum adalah solusi jangka panjang yang tepat dalam mengatasi akar masalah kebakaran hutan dan bencana asap.

Perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit dan bubur kertas, kata dia, telah lebih dari satu dekade melakukan penghancuran hutan dan lahan gambut hingga menyebabkan kebakaran hari ini, oleh karena itu harus juga menjadi pelaku yang mengatasi masalah tersebut.

“Perusahaan harus bekerja mengatasi kebakaran secepatnya, membangun sekat bakar, menutupi kanal-kanal yang selama ini digunakan untuk mengeringkan lahan gambut,” kata Longgena.

Greenpeace dalam hal ini dalam posisi mendorong transparansi data dan informasi kehutanan untuk perbaikan tata kelola hutan dan mengurangi resiko bencana lingkungan termasuk kebakaran hutan. Greenpeace, menurut Longgena, juga mendorong proses penegakan hukum sacara terbuka dan transparan. Atas segala protes dan masukan, Greenpeace menerima dengan tangan terbuka. Sejak sepuluh tahun organisasi tersebut mengaku telah melakukan aksi dan kampanye perlindungan hutan dan mendorong solusi jangka panjang dan permanen bagi hutan Indonesia.

“Untuk dapat bekerja secara independen Greenpeace tidak menerima dana dari perusahaan, partai politik maupun pemerintah manapun di seluruh dunia. Dana Greenpeace diperoleh hanya mengandalkan donasi individual dan yayasan,” pungkasnya.

Selanjutnya: surat terbuka Emmy Hafild

Yogyakarta (Greeners) – Sabtu pagi, tanggal 26 September 2015, tampak riuh di Pantai Baru, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tampak deretan tenda berdiri diantara pepohonan cemara udang sepanjang pinggir pantai. Sementara di sisi lain pantai, panitia dengan sabar menunggu peserta yang akan melakukan registrasi acara Buru Baru Festival yang diselenggarakan oleh Greenpeace Indonesia. Tercatat 500 peserta mendaftar dalam rangkaian acara ini. Acara yang berlangsung selama dua hari ini menggabungkan pentas seni, berkemah (camping), bersih pantai, pelepasan tukik dan workshop.

“Rangkaian acara yang kami adakan kali ini, selain untuk menunjukkan contoh-contoh praktik ramah lingkungan, sekaligus menjadi edukasi alternatif mengenai energi terbarukan. Jadi harapannya, peserta tidak hanya melihat, tetapi juga mengenal dan merasakan dampak langsung kepedulian lingkungan,” kata Jeri, Koordinator Utama Buru Baru Festival.

“Selain menjadi lokasi berdirinya Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida, kombinasi pembangkit listrik tenaga surya dan bayu, Pantai Baru menjadi pilihan dalam pelaksanaan acara karena di sini masyarakat bisa menunjukkan bahwa energi terbarukan berdampak positif baik secara lingkungan maupun ekonomi,” tambahnya.

Sementara itu Debi, Koordinator Media Buru Baru Festival menyampaikan bahwa selama ini memang energi terbarukan belum terlalu dikenal masyarakat.

“Kami melihat sebenarnya sudah banyak teman-teman muda yang peduli pada isu lingkungan. Masalahnya, kadang bahasa-bahasa yang disampaikan mengenai lingkungan dan energi terbarukan ini masih sulit dipahami. Jadi, acara ini menawarkan pengalaman langsung untuk teman-teman muda. Tidak hanya di spot acara kami, tetapi juga bersinggungan langsung dengan masyarakat sekitar,” ujar Debi.

Buru Baru Festival. Foto: greeners.co

Dalam pembukaan acara, Ketua Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting menyampaikan bahwa di hari tersebut, cabang Greenpeace di 30 negara juga melakukan aksi secara serentak yang ditandai dengan tagar #ActionForClimate. Aksi serentak ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan kepada kepala negara yang hadir dalam konferensi perubahan iklim di Paris pada Desember mendatang.

Penelitian terbaru Greenpeace dan Universitas Harvard mengungkapkan sebanyak 15.600 jiwa/tahun akan mengalami kematian dini akibat terpapar polusi yang dikeluarkan oleh PLTU Batubara. Laporan penelitian tersebut menunjukkan bahwa ekspansi batubara yang direncanakan secara signifikan dapat meningkatkan tingkat polusi di seluruh Indonesia. Ditambah lagi, Pemerintah Indonesia meluncurkan proyek 35 GW dimana 60 persen diantaranya adalah PLTU Batubara.

“Kami mengajak seluruh unsur masyarakat untuk mendesak Pemerintah Indonesia agar mengakhiri era bahan bakar fosil dan menghentikan deforestasi. Peralihan menuju energi terbarukan dan perlindungan hutan harus segera dipercepat, dengan itu Indonesia dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penyelamatan iklim global,” kata Dian Elviana, Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, seperti dilansir dalam keterangan resmi yang diterima Greeners, Sabtu (26/09).

Sebagai informasi, Buru Baru Festival dimeriahkan dengan berbagai kegiatan pelatihan (workshop), seperti membatik dengan pewarna alami, cukil kayu, instalasi listrik energi terbarukan, artrashtic, hingga layang-layang. Empat peserta workshop terpilih mendapatkan kesempatan memilih berkunjung ke Sei Utik, Kalimantan Barat, atau Derawan Kalimantan Timur. Keduanya adalah daerah dampingan Greenpeace Indonesia.

Pratiwi Dwi, salah satu peserta workshop cukil kayu cukup senang dengan berbagai kegiatan dalam Buru Baru Festival. “Tidak cuma bersenang-senang saja, tapi juga juga bisa belajar dari hal-hal kecil di sekitar,” katanya.

Dalam acara yang dilangsungkan selama dua hari tersebut, pertunjukan musik di Buru Baru Festival menggunakan listrik yang berasal dari PLTH. Selain itu para pengisi acara cukup dikenal karena kritik sosial dan kepedulian lingkungan. Melanie Subono, Gangstarasta, Iksan Skuter, Dendang Kampungan, Sisir Tanah, Merah Bercerita, Deugalih and Folks, Ucup and The Tebel Project, Dear and Friends, Sound Rebel. Di hari terakhir penyelenggaraan, peserta dan pengunjung pantai melakukan bersih pantai.

Penulis: Junaedi Ghazali

Jakarta (Greeners) – Pada tanggal 8 Agustus 2015 lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar membuka acara rangkaian peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2015 di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Peringatan HKAN yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus ini dikemas melalui Jambore Konservasi Alam Nasional yang berlangsung pada 8-10 Agustus 2015 dan mengusung tema “Keberlanjutan Konservasi Alam”. Sayangnya, prinsip konservasi yang ditunjukkan dalam agenda pembangunan pemerintah saat ini dinilai masih belum memiliki prinsip-prinsip pembangunan yang berpihak pada konservasi.

Pakar konservasi yang juga Ketua Pusat Riset untuk Perubahan Iklim Universitas Indonesia, Jatna Supriatna saat dihubungi oleh Greeners mengatakan, bahwa saat ini banyak diantara para pembuat kebijakan masih menganggap bahwa konservasi sebagai penghambat pembangunan. Menurutnya, seharusnya para pembuat kebijakan dapat mengembalikan dasar tujuan pembangunan, yaitu untuk menyejahterakan rakyat.

“Jadi, ya upaya konservasi juga harus berujung pada kesejahteraan masyarakat,” jelas Jatna, Jakarta, Selasa (11/08).

Saat ini, kata Jatna, permasalahan klasik terkait konservasi Sumber Daya Alam membutuhkan implementasi yang lebih meluas dibandingkan hanya bicara tentang harimau atau gajah saja. Karena, katanya lagi, ada begitu banyak keanekaragaman sumber daya alam yang juga harus dilindungi.

“Mereka (biodiversitas) itu aset yang sangat banyak dan penting bagi Indonesia. Sekarang, apa yang akan mereka (pemerintah) lakukan untuk menyelamatkan biodiversity ini jika pembangunan yang dilakukan tidak berpihak pada konservasi sumber daya alam? Karena, sering kali pembangunan di suatu lokasi yang tujuannya menyejahterakan masyarakat justru malah menyengsarakan masyarakat di lokasi lainnya,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting berpendapat bahwa jika dilihat secara visi dari nawacita Presiden Joko Widodo, terlihat ada beberapa arah pembangunan yang berpihak pada konservasi lingkungan. Namun untuk tahun ini, menurut Longgena, seharusnya masyarakat sudah bisa melihat beberapa implementasi yang cukup nyata terkait visi dari nawacita presiden tersebut.

“Saat ini yang masih jauh dari harapan bisa kita lihat di sektor energi, berkaca dari rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 watt yang 60 persennya itu masih menggunakan energi kotor atau batubara. Di sini kita melihat di sektor energi masih harus dibenahi lagi,” tambahnya.

Menurut Longgena, pembangunan energi sekarang banyak yang mengorbankan sektor pangan. Ia menyontohkan kasus Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Batang yang mengorbankan banyak lahan pangan untuk pembangunan energi.

“Ini tidak bisa seperti itu karena seharusnya kebijakan kedaulatan energi berjalan seiringan dengan kebijakan kedaulatan pangan. Apalagi kepentingan energi ini lebih banyak untuk kepentingan industri dan malah merugikan masyarakat,” tutupnya.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengaku akan mengevaluasi dan memeriksa semua izin yang terkait dengan hutan dengan membentuk Tim Evaluasi Perizinan Kehutanan pada Mei lalu. Hutan yang dibebani konsesi tetapi tidak produktif akan menerima konsekuensi berupa sanksi.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Petisi dengan tuntutan untuk menghentikan pertunjukan atau atraksi lumba-lumba kembali terjadi. Kali ini, petisi yang digalakan melalui situs Change.org dilakukan oleh peselancar asal Australia bernama Craig Brokensha. Ia mempetisi objek wisata sekaligus resort di Gianyar, Bali, bernama Wake Bali Dolphin.

Petisi ini ia buat karena di resort tersebut terdapat empat ekor lumba-lumba yang disangkakan hidup di kolam kecil berukuran 10 x 20 meter dan berkaporit tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jendral (Dirjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Tachrir Fathoni mengatakan akan mengirimkan tim untuk mengunjungi lokasi resort di Pulau Dewata tersebut.

“Nanti kita kirim tim ke sana ya, kita lihat apakah ada penyimpangan teknik terkait animal welfare,” ujarnya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Selasa (14/07).

Lebih lanjut Tachrir menyatakan bahwa secara aturan memang dibolehkan sebuah lembaga untuk mendapatkan izin seperti yang dimiliki oleh Wake Bali Dolphins. Tapi, katanya lagi, semua itu tetap harus berada pada koridor UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

“Memang Undang-Undang itu tidak membahas standar teknik untuk kesejahteraan hewan. Tapi tetap kalau ternyata ada penyimpangan terkait animal walfare, itu akan kita tindak,” katanya.

Dihubungi terpisah, Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting mengakui kalau praktek eksploitasi hewan untuk sebuah pertunjukkan seperti lumba-lumba memang masih marak terjadi dan bahkan bukan hanya di Indonesia.

“Memang babak belur satwa-satwa ini. Di Irlandia sana juga paus dan lumba-lumba masih marak di ekploitasi dan dibantai,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Longgena, saat ini masih sangat dibutuhkan berbagai bentuk pengawasan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, yang dalam hal ini adalah pada tingkat Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan juga Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di setiap wilayah.

Sebagai informasi, seorang turis yang juga peselancar asal Australia, Craig Brokensha membuat sebuah petisi online untuk memprotes sebuah objek wisata di Gianyar, Bali, bernama Wake Bali Dolphin yang memberikan wahana atraksi empat ekor lumba-lumba.

Hingga Kamis (16/07/2015) pukul 20.07, petisi yang berisi ajakan untuk menutup objek wisata tersebut telah mengumpulkan 227.336 pendukung. Petisi ini juga menarik perhatian beberapa media internasional seperti Telegraph dan Dailymail dari Inggris, juga Australian Times dari Australia. Petisi tersebut bisa dilihat pada tautan https://www.change.org/p/wake-bali-dolphins-free-four-wild-dolphins-contained-in-a-tiny-resort-pool. Dibutuhkan 72.664 tandatangan lagi untuk mencapai 300.000 tandatangan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kepala plontos, tubuh tegap dan berjambang, menjadi ciri khas tokoh lingkungan kita yang satu ini. Namanya Longgena Ginting, lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 26 Juli, 47 tahun lalu. Tumbuh di tengah keluarga besar sebagai anak pertama dari lima bersaudara, membentuk pribadinya yang gemar melakukan apapun secara bersama-sama dan menjunjung tinggi kerjasama. Ia juga senang hidup dalam sebuah komunitas.

Longgena menempuh pendidikan menengah atas di SMA PSKD Jakarta Timur. Mengikuti pendidikan dasar di SD RK Cinta Rakyat Pematang Siantar dan pendidikan menengah di SMP RK Bintang Timur Pematang Siantar. Ia hidup ditengah keluarga besar dimana keluarga dari ayah dan ibunya memiliki banyak saudara. Ia mengaku senang setiap kali akhir pekan atau saat liburan, karena saat itulah keluarga besarnya berkumpul, bermain dan bersosialisasi bersama-sama.

Longgena memulai karir di dunia lingkungan saat duduk di bangku kuliah. Ia menjadi sukarelawan di sebuah organisasi non-pemerintah bernama Yayasan PLASMA (Plasma Foundation) di Samarinda pada tahun 1989. Saat itu, sembari melakukan aktifitasnya sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Longgena sudah memulai aksinya dalam upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Kalimantan atas teritori adat mereka.

“Itu tahun 1989, saya sudah kenal sama aktivis-aktivis di Plasma. Pada saat saya baru duduk di semester awal di bangku kuliah. Di situ saya mulai belajar tentang gerakan lingkungan,” tuturnya saat dijumpai oleh Greeners di kantor Greenpeace beberapa waktu lalu.

Longgena tertarik pada isu lingkungan karena ia merasa alam telah memberikan banyak pelajaran dan inspirasi baginya. Selain juga karena kuliah dan belajar di bidang lingkungan, bapak dari seorang putri ini juga mulai mengetahui dan menyadari bahwa sebenarnya ada banyak permasalahan dan konflik yang terjadi di alam yang tidak ia ketahui sebelumnya.

Nah, karena Yayasan Plasma adalah anggota dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), maka pada tahun 1998, Longgena pun dipindah untuk menjadi pengkampanye hutan dan hingga akhirnya pada bulan Juni tahun 2002 ia terpilih untuk menjabat sebagai Direktur Eksekutif Walhi.

Jakarta (Greeners) – Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) Ke-60 telah usai. Ada banyak harapan yang harus segera direalisasikan sesuai dengan rumusan hasil konferensi tersebut, termasuk dengan harapan akan adanya kontribusi perbaikan kondisi lingkungan hidup di negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika.

Kurniawan Sabar, pengkampanye nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menyatakan bahwa kondisi lingkungan hidup di Indonesia tidak jauh berbeda seperti halnya negara-negara di Asia Afrika saat ini. Semuanya sama-sama berada dalam kondisi kritis dan memprihatinkan.

Hal ini, katanya, disebabkan oleh pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan yang telah dimonopoli oleh industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan skala besar yang mengeruk kekayaan alam. Ironisnya, keadaan ini menyebabkan kekayaan SDA hanya dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang saja. Hal tersebut membuat rakyat di Asia dan Afrika semakin menderita karena kehilangan akses hidupnya, kerusakan alam, dan bencana ekologis.

“Melalui KAA ke-60 ini kami menegaskan semangat untuk menghentikan ekspansi dan monopoli industri ekstraktif yang semakin meluas, baik itu di Indonesia pada khususnya dan di Asia-Afrika secara keseluruhan,” jelasnya kepada Greeners, Sabtu (25/04).

Longgena Ginting, Ketua Umum Greenpeace Indonesia pun menyatakan bahwa ada harapan yang cukup tinggi pada hasil Konferensi Asia Afrika terhadap perbaikan kondisi lingkungan hidup. Hanya saja, terangnya, Greenpeace Indonesia melihat semangat penyelenggaraan KAA ke-60 tahun ini lebih menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi semata.

Menurutnya, tidak ada solidaritas yang kuat sebagai sesama negara selatan dalam menghadapi globalisasi atau perubahan iklim di negara-negara peserta KAA. Apalagi, lanjutnya, ada kekhawatiran masuknya agenda-agenda korporasi yang justru mendapat porsi lebih dibandingkan agenda reformasi, solidaritas, kemiskinan dan lingkungan.

“Ini terlihat menjadi sangat pragmatis. Padahal negara Afrika dan Asia adalah benua dengan masalah perubahan iklim yang cukup berat. Seharusnya agenda ini yang bisa menyatukan KAA,” kata Longgena.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mengaku bahwa wacana penerbitan peraturan tentang larangan atau pembatasan penggunaan kantong plastik di Jakarta masih dalam proses pembahasan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala BPLHD DKI Jakarta, Gamal Sinurat kepada Greeners mengatakan, meskipun keberadaan kantong plastik telah meresahkan dan membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat geram. Namun, tetap saja untuk menerbitkan peraturan tersebut harus melalui beberapa kajian dan studi kasus yang membutuhkan proses.

“Iya saat ini sedang kita bahas, kita kaji dan kita rembukkan bersama-sama. Nantinya, kebijakan tersebut akan diatur melalui instruksi gubernur,” ujarnya, Jakarta, Selasa (17/02).

Gamal juga menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa serta-merta memberlakukan peraturan tersebut karena akan ditentang oleh beberapa pihak, khususnya pengusaha plastik. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah akan mengkaji dan melakukan upaya persuasif terhadap pihak yang berpotensi menentang terbitnya peraturan ini, dan mengarahkan mereka untuk membuat industri plastik daur ulang yang ramah lingkungan.

Senada dengan Gamal, Ketua umum Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting pun menyatakan mendukung dan mengapresiasi kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik tersebut apabila benar-benar diterapkan.

Kepada Greeners ia mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu takut jika memang ada tentangan dari industri plastik terkait kebijakan yang akan dibuat tersebut. Karena, menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak akan terganggu hanya karena masyarakat tidak menggunakan kantong plastik.

“Indonesia itu penghasil sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah china, lho. Jadi, jika peraturan itu memang serius maka akan bagus sekali,” tandasnya.

Sebagai informasi, menurut data yang dicatat oleh BPLHD Jakarta, tumpukan sampah di wilayah DKI Jakarta saja mencapai lebih dari 6.000 ton per hari dan sekitar 13 persen di antaranya berupa sampah plastik. Dari seluruh sampah yang ada, 57 persen ditemukan di pantai berupa sampah plastik. Sebanyak 46.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi samudera. Bahkan, kedalaman sampah plastik di Samudera Pasifik sudah mencapai hampir 100 meter.

Data statistik secara keseluruhan juga menunjukkan dari semua persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua terbanyak, yaitu sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14 persen dari total produksi sampah.

Saat ini rata-rata orang Indonesia menghasilkan sampah 0,5 kilogram per hari, dan 13 persen di antaranya adalah plastik. Sampah plastik juga menduduki peringkat ketiga dengan jumlah sebanyak 3,6 juta ton per tahun atau 9 persen dari jumlah total produksi sampah.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Greenpeace Indonesia menegaskan kepada pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla nanti agar segera melakukan moratorium izin yang sudah telanjur diberikan kepada pemilik Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit skala besar.

Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting, mengatakan pemerintah harus mengkaji ulang izin-izin yang telah keluar tersebut untuk mencegah kebakaran hutan dan kabut asap selama musim kemarau.

Ia menjelaskan, selama musim kemarau ini, pemilik HTI dan perkebunan sawit membuka lahan perkebunan baru dengan membakar lahan-lahan gambut tersebut, sehingga pemerintah harus mengucurkan anggaran hingga ratusan miliar untuk mematikan api di lahan yang terbakar.

Selain itu, menurut Longgena, tindakan hukum yang dilakukan oleh negara masih selalu berkutat dengan pola hukum klasik, yaitu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ia mengatakan, selama ini penindakan hanya dilakukan kepada petani dan buruh di perusahaan tersebut, sementara pemilik perkebunan belum tersentuh hukum.

“Setiap tahun kebakaran di kawasan HTI dan perkebunan sawit skala besar di lahan gambut selalu terjadi karena tidak ada tindakan tegas negara untuk mencabut izin usaha perkebunan yang melakukan pelanggaran,” ujar Longgena kepada Greeners, Jakarta, Senin (06/10).

Longgena juga menambahkan, seluruh lahan gambut di Indonesia menyimpan karbon yang sangat tinggi hingga mencapai 60 miliar ton atau setara karbon yang dikeluarkan oleh transportasi dunia selama empat tahun. Sehingga pemadaman api di lahan gambut akan sangat sulit dilakukan karena lahan ini bisa terbakar sampai ke dalam.

“Kalau dipadamkan, apinya memang tidak kelihatan tetapi tetap terus mengeluarkan asap putih,” katanya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Musim kemarau yang tengah berlangsung memunculkan titik api di beberapa wilayah di Indonesia. Akibatnya, kebakaran di kawasan hutan dan lahan gambut kembali terjadi. Namun, jika ditelusuri, kasus kebakaran hutan dan lahan gambut ini bukan karena kekeringan semata.

Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting menyatakan, banyaknya kebakaran hutan yang menyebabkan lahan gambut menjadi kering dan rusak, lebih dikarenakan adanya aktivitas pembukaan lahan dengan menggunakan kanal-kanal dengan tujuan mengubah lahan gambut tersebut menjadi wilayah perkebunan.

“Saya melihat ada aktivitas-aktivitas pembukaan lahan seperti ini pada beberapa kasus kebakaran hutan kita, jadi bukan murni hanya karena kekeringan,” ujar Longgena saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Rabu (17/09).

Menurut Longgena, seharusnya lahan gambut tidak boleh dikeringkan karena akan melepaskan energi karbon yang cukup besar melalui simpanan karbon yang telah lama tersimpan di dalam lahan gambut selama ribuan tahun.

Foto: greenpeace indonesia

Terhadap masalah ini, Longgena meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyelamatkan “warisan hijaunya” dengan memastikan perlindungan nyata terhadap lahan gambut. Ia menyatakan, jika lahan gambut tidak dilindungi, maka seluruh kebijakan SBY mengenai lingkungan yang telah dirintis selama ini akan sia-sia.

“SBY harus memperkuat perlindungan terhadap lahan gambut, karena jika tidak, seluruh warisan hijaunya akan dipertaruhkan,” katanya.

Sebagai informasi, aktivis lingkungan Greenpeace telah menggelar aksi keprihatinan dengan menempatkan karangan bunga di lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, pada Senin (15/9) lalu.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Rusmadya Maharuddin, mengatakan, aksi damai itu merupakan bentuk belasungkawa aktivis lingkungan untuk menyoroti krisis kerusakan lingkungan yang sedang terjadi. Ia mengatakan Greenpeace mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengamankan “warisan hijaunya” dengan memastikan perlindungan nyata terhadap gambut.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Bulan September 2014 ini, beberapa pemimpin negara dunia akan menghadiri sebuah konferensi mengenai perubahan iklim di New York. Atas dasar itulah, komunitas 350 Indonesia, yang merupakan bagian dari gerakan global 350 (350.org), berusaha memobilisasi gerakan Pawai dan Aksi Iklim Massal dengan tuntutan kolektif, yaitu aksi, bukan hanya kata-kata.

Dalam hal ini, Greenpeace Indonesia meminta kepada para pemimpin dunia yang ada dalam konferensi tersebut, termasuk Presiden Republik Indonesia, untuk segera melakukan realisasi dan bertindak tegas dalam menangani masalah perubahan iklim.

Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting mengatakan, bahwa harus segera ada langkah untuk melakukan perumusan dalam menanggapi perubahan iklim.

Karena, lanjutnya, sesungguhnya para pemimpin dunia yang ikut serta dalam konferensi perubahan iklim sudah mengetahui permasalahan tentang perubahan iklim, bahkan sudah paham secara analisis dan ilmiah. Namun, sampai sekarang, masih belum juga ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah perubahan iklim.

“Kadang juga politisi itu suka memberi solusi yang tidak nyata hingga akhirnya realisasinya tidak terlaksana,” ujar Longgena saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Selasa (16/09).

Menanggapi tentang pawai dan aksi massal 350 pada tanggal 21 September nanti, Longgena menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat pada pawai dan aksi ini sangat diperlukan untuk mengumpulkan suara dan menuntut para pemimpin dunia untuk lebih cepat menentukan hasil dan solusi dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim ini.

“Aksi massal dari organisasi akar rumput ini sangat diperlukan untuk mendorong aksi nyata dan tidak hanya konferensi saja,” katanya.

Sebagai informasi, pada pertengahan bulan ini, beberapa pemimpin negara dunia akan menghadiri sebuah konferensi mengenai perubahan iklim di New York. Beberapa pawai dan aksi dikoordinasikan secara massif oleh 350.org untuk mengawal konferensi ini.

Pawai dan aksi massal juga akan melibatkan dan memobilisasi komunitas lokal di negara-negara, seperti Filipina, China, Vietnam, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura untuk mengingatkan pada pemimpin dunia bahwa perubahan iklim bukan hanya kata-kata.

Di Indonesia, pawai dan aksi massal untuk perubahan iklim akan diadakan di Bunderan Hotel Indonesia, Sudirman, Jakarta, pada tanggal 21 Sepetember 2014, pukul 06.00 WIB. Untuk bergabung dalam aksi massal ini, dapat mendaftarkan diri dalam laman http://act.350.org/event/peoples_climate/7690.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Hiruk pikuk ramainya pesta demokrasi empat tahunan yang akan digelar pada 9 Juli 2014 mendatang membuat sejumlah lembaga pelestari lingkungan hidup menggelar diskusi bertemakan ‘Pasca Pilpres 2014 : Masa Depan Lingkungan Hidup Indonesia’.

Diskusi yang dihadiri oleh Greenpeace Indonesia, Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ), dan perwakilan tim sukses dari kedua pasang calon presiden dan wakil presiden ini, membahas tentang posisi kelestarian lingkungan hidup Indonesia dari pandangan kedua capres sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan.

“Saya senang bisa hadir di sini karena kami dari kubu pak Jokowi-JK sangat peduli terhadap isu lingkungan dan telah lama melakukan penelitian bersama para praktisi lingkungan hidup,” ujar Wahyu Widodo, perwakilan tim sukses Joko Widodo -Jusuf Kalla saat membuka acara diskusi yang diselenggarakan di Gallery Cafe Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (03/07).

Wahyu mengatakan bahwa kelestarian lingkungan hidup di Indonesia banyak juga dipengaruhi oleh tindakan-tindakan tidak terpuji oleh penghuninya. Seperti korupsi yang dilakukan oleh lapisan pemerintahnya dan mental buruk yang harus direvolusi demi kelestarian lingkungan hidup Indonesia.

Di lain sisi, Syamsul Bahri selaku tim sukses dari Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengatakan permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia lebih dikarenakan terjadinya degradasi lahan, punahnya plasma nutfah serta kepedulian masyarakat yang semakin menurun terhadap lingkungan.

Syamsul juga menyatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhaan ekonomi saja cenderung bersifat eksploitatif dan konsekuensi yang dihasilkan pada alam akan berdampak negatif terhadap kualitas sumber daya alam itu sendiri.

“Solusi dari kami, yaitu akan melakukan perbaikan pada 77 hektar hutan Indonesia dan melakukan negosiasi di dalam dan luar negri untuk kepentingan hutan Indonesia,” jelas Syamsul.

Menanggapi pemaparan dari kedua tim sukses tersebut, Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting malah mengaku khawatir karena perlindungan lingkungan nampaknya masih belum menjadi prioritas penting dalam kebijakan pemerintah yang akan datang.

“Kita bisa melihat dengan jelas program dari visi-misi kedua pasangan capres masih akan mengandalkan pengembangan industri ekstraktif dan sumber daya alam untuk menopang pertumbuhan ekonomi kita. Namun, sayang sekali keduanya tidak menyebut-nyebut masalah krisis ekologi yang kita hadapi saat ini,” terang Longgena.

Longgena menjelaskan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan yang vital dalam strategi pemanfaatan sumber daya alam juga tidak tergambar dengan jelas, baik dari pemaparan kedua tim sukses tersebut maupun dari visi misi kedua capres dan cawapres.

“Dengan kondisi dan kecepatan kerusakan lingkungan hidup kita saat ini, melanjutkan praktek eksploitasi sumberdaya seperti biasa akan membawa kita pada krisis lingkungan yang lebih berat lagi pada masa-masa yang akan datang, dan kita perlu khawatir soal ini,” tutupnya.

(Danny Kosasih)

Visi misi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menunjukan strategi dan target yang cukup kuat dalam hal perlindungan hutan, laut dan iklim, serta perlindungan dari polusi bahan kimia berbahaya.

Pandangan ini mengemuka dalam diskusi yang berlangsung di Jakarta, pada Kamis (12/06) lalu. Kepala Grenpeace Indonesia Longgena Ginting mengungkapkan komitment dan program dalam visi-misi keduanya masih sangat mengandalkan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk menopang pertumbuhan ekonomi, tanpa mendorong prinsip-prinsip keberlanjutan keadilan lingkungan dalam strategi pembangunan nasional. Sementara, kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup sudah dalam tahap kritis yang membutuhkan pemulihan segera.

Dalam dokumen visi misinya, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla masih menunjukkan batubara sebagai solusi energi di Indonesia. Sementara Prabowo-Hatta juga mendorong peningkatan industri ekstratif termasuk batu bara.

“Kami menantang pemerintah baru nanti untuk menetapkan target setidaknya 40 persen energi terbarukan pada tahun 2030. Pada era krisis iklim ini sudah saatnya pemerintah beralih kepada energi aman, bersih dan terbarukan. Ekspolitasi SDA berlebihan dan merusak merupakan salah satu persoalan utama yang menghambat kemajuan ekonomi,” ujar Longgena.

Longgena menambahkan di sektor kelautan, pasangan Prabowo-Hatta belum menjawab desakan kebutuhan pembenahan tata kelola perikanan, termasuk lemahnya evaluasi dan pengawasan perizinan yang akhirnya bermuara pada praktek perikanan illegal dan penangkapan ikan berlebihan. Sementara pasangan Jokowi-Jusuf Kalla juga tidak menyatakan akan memprioritaskan pembenahan terkait tata kelola perikanan.

Pembangunan di sektor Kehutanan mendapatkan tempat penting dalam visi dan misi kedua pasangan tersebut, namun tak satupun yang mengarah pada komitmen nyata deforestasi. Jokowi-Jusuf Kalla dalam visi – misinya lebih menitikberatkan pada pemberantasan penebangan liar yang selama ini identik dengan praktek penebangan hutan tanpa ijin yang dilakukan oleh masyarakat adat atau lokal yang bergantung hidup pada hutan. Di sisi lain praktek konvensi hutan skala besar oleh koorperasi bukan menjadi perhatian.

Sampai saat ini, sudah puluhan ribu masyarakat Indonesia bergabung dalam 100 persen Indonesia.org untuk menyatakan bahwa suara mereka 100 persen untuk lingkungan. Greenpeace menantang kedua pasangan capres dan cawapres untuk 100 persen berkomitmen terhadap nol deforestasi, nol pembuangan bahan kimia berbahaya, revolusi energi bersih, dan laut sehat dan terlindungi.

(G30)