Malang (Greeners) – Petani di 11 desa yang ada di Kecamatan Tumpang dan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menolak rencana pemerintah setempat yang akan mengambil air baku di sumber mata air Sumber Pitu yang berada di Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang. Rencananya, air yang berada di sumber mata air Sumber Pitu akan dikelola PDAM Malang untuk disalurkan kepada para pelanggannya.

Puluhan perwakilan petani ini mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malang untuk mengikuti dengar pendapat bersama anggota dewan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Mereka mengaku tidak ada sosialisasi meski tendon PDAM sudah didirikan di dekat sumber mata air yang menjadi irigasi utama sawah seluas 1.100 hektare milik warga.

Menurut Yatmo, salah satu warga Desa Sukoanyar yang kesehariannya bertugas membagi air ke sawah warga, mengaku, saat ini saja untuk mengairi sawah harus bergiliran seminggu sekali. Dalam waktu semalam, air yang mengalir belum cukup untuk mengairi sawah seluas dua hektare.

“Sebelum diambil PDAM saja sudah kekurangan, bagaimana kalau nanti sudah diambil,” kata Yatmo sebelum masuk ke gedung DPRD Malang, Rabu (4/3/2015).

Penolakan serupa juga disampaikan Antok, salah satu pengurus HIPA di Kecamatan Tumpang. Menurutnya, pada tahun 1984-1986, Kecamatan Tumpang terkenal dengan produksi beras Tumpang dan menjadi salah satu daerah penghasil padi. Ia khawatir jika irigasi utama untuk pengairan sawah warga berkurang, bukan tidak mungkin sawah warga akan kekurangan air dan mengancam kondisi sawah berubah menjadi ladang.

Koordinator Advokasi Forum Penyelamat Sumber Pitu (FPSP), Zulham Ahmad Mubarrok menyatakan, proyek pembangunan eksploitasi sumber mata air Sumber Pitu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebab, dalam pembangunan ini tidak ada dokumen lingkungan berupa AMDAL. Selain itu, masyarakat sekitar sumber mata air dan masyarakat terdampak juga tidak mendapat sosialisasi sebelum pembanguan dilaksanakan.

“Eksploitasi sumber mata air Sumber Pitu menjadi irigasi utama sawah sekitar empat sampai lima ribu petani di dua kecamatan di 11 desa,” kata Zulham.

Petani di Malang mengaku mereka sudah mulai kekurangan air untuk mengairi sawah. Mereka khawatir, jika PDAM jadi mengambil air di Sumber Pitu, maka sawah mereka akan kekeringan. Foto: greeners.co

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PDAM Malang, Samsul Hadi, menjelaskan, proyek ini dilakukan berdasarkan permohonan warga di Kecamatan Tumpang, Pakis, Jabung, dan Tajinan yang ingin menjadi pelanggan PDAM. Selanjutnya, PDAM mengusulkan ke pemerintah pusat dan disetujui untuk menggunakan dana dari APBN. Dari rencana awal pengambilan sebesar 450 liter per detik, diubah pada redesign DED menjadi 300 liter per detik, dan terakhir menjadi 240 liter per detik setelah dilakukan konstruksi jaringan.

Ia juga menyatakan Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) dan UKL/UPL sudah ada dan Badan Pelayanan Terpadu juga telah mengeluarkan ijin lingkungan. Pemerintah juga akan membuat embung baru serta mengoptimalkan embung yang sudah ada untuk mengatasi persoalan warga apabila kekurangan air untuk sawah mereka.

“Pemerintah juga akan membuat 20 unit sumur resapan dan penanaman 2.000 pohon untuk mengatasi dampak penurunan debit air,” kata Samsul Hadi.

Samsul Hadi juga membantah jika sebelum pelaksanaan proyek ini tidak melakukan sosialisasi. Ia lalu menunjukkan bukti persetujuan 25 desa dan rapat pertemuan dengan berbagai pihak termasuk petani pada akhir tahun 2011 lalu.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Malang, Tri Dyah Mahestuti menambahkan, proyek ini tidak menggunakan AMDAL karena pengambilan air tidak melebihi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL.

“Rencana eksploitasi di sumber pitu tidak melebihi 240 liter per detik sehingga tidak wajib AMDAL,” kata Tri Dyah.

(G17)

Malang (Greeners) – Seni tari topeng malangan memang sudah melegenda sejak era Kerajaan Hindu dan Budha di Malang, Jawa Timur. Salah satu keunggulan dalam seni tari topeng malangan adalah berbagai karakter manusia yang tergambar pada topeng itu sendiri, seperti tertawa, sedih, marah, dan sebagainya.

Untuk membuat satu topeng, biasanya membutuhkan kayu yang rata-rata panjangnya 22 sentimeter dengan diameter 18 sentimeter lalu dibelah menjadi dua bagian. Jika salah dalam mengukirnya, maka proses memotong kayu kembali diulang. Namun, ada cara yang lebih ramah lingkungan untuk membuat sebuah topeng malangan. Yakni dengan memanfaatkan kertas bekas atau bubur kertas bekas. Jika salah, maka bisa dilebur lagi kertas itu menjadi bubur lagi.

Salah satu seniman dari Kedai Seni Dewan Kesenian Malang (DKM), Joko Rendy, menyempatkan diri mendemonstrasikan di depan pelajar dan pengunjung DKM, Rabu (12/11/2014) sore. Beberapa bubur kertas sudah disiapkan di ember. Cetakan topeng dari silikon dan fiber juga sudah siap dengan beberapa karakter.

Bubur kertas di dalam sebuah ember itu dengan cekatan diaduk lagi hingga benar-benar halus. Lem kalsium dan semen putih dicampurkan sedikit sebagai perekat. Secara perlahan bubur kertas itu ditempelkan di cetakan yang sudah ada. “Bagian tersulit dulu seperti hidung, mata dan cekungan-cekungan di wajah didahulukan,” kata Joko.

Setelah itu, Joko melanjutkan ke bagian pinggir dan tengah cetakan hingga mencapai ketebalan sekitar 0,5 centimeter. Untuk meresapkan air, Joko menempelkan kertas kering yang sudah disobek selebar tiga jari lalu ditata hingga menutup bagian dalam.

Proses pembuatan topeng malangan dari bubur kertas. Foto: greeners.co

“Proses pengeringan bisa dijemur atau menggunakan hairdryer,” ujar Joko sambil mengawasi Angelika, salah satu siswi SMAK Santo Albertus yang juga turut mempraktekkan membuat topeng malangan dari limbah kertas.

Topeng baru bisa diangkat dari cetakannya bila sudah benar-benar kering. Setelah itu, langkah finishing dan mewarnai topeng sesuai karakter yang ada. Sangat cepat dan efisien memang.

Membuat topeng dari kayu biasanya membutuhkan waktu hingga satu minggu, bahkan satu bulan. Sebab, proses mengukir kayu membutuhkan keahlian tersendiri dan harus dipelajari dengan tekun. Namun dengan limbah kertas, topeng malangan bisa diciptakan dalam waktu sehari atau beberapa jam saja.

Salah satu guru mata pelajaran Pra Karya Kerajinan, Joko Priyono, mengaku tertarik dengan demo yang ditampilkan. Di dalam pelajarannya, para siswa diajarkan mengolah bubur kertas sesuai imajinasi masing-masing siswa. Ada yang membuat celengan, ada juga hiasan dinding, dan lain-lain. “Nanti siswa yang belajar langsung di sini bisa mengajarkan ke teman-temannya,” kata Joko Priyono, yang mengantarkan Angelika ke DKM.

Angelika sendiri mengaku baru belajar membuat topeng malangan dari limbah kertas. Ia tampak ragu sebelumnya dan hasilnya belum sempurna karena kurang menekan ketika membuat topeng di bagian hidung sehingga ketika diangkat hidungnya putus. “Tidak apa-apa, bikin lagi nanti hasilnya boleh dibawa pulang,” kata Joko.

(G17)

Batu (Greeners) – Hampir semua sumber mata air di Indonesia mengalami krisis, mulai pulau terkecil hingga terbesar. Air yang menjadi infrastruktur ekologis agar kehidupan tetap berlangsung saat ini menjadi barang jualan.

Demikian dikatakan Hendro Sangkoyo dari Sekolah Ekonomika Demokratik Jakarta, dalam Sarasehan Pelestarian Lingkungan yang digelar Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) di Pendopo Dusun Cangar, Desa Bulukerto, sebagai salah satu rangkaian acara Festival Mata Air 2014, Jumat (7/11/2014).

Parahnya lagi, kata Hendro, kompetisi perebutan sumber mata air kian sengit untuk saling memperebutkan siapa yang paling berhak atasnya. Hingga kini, katanya, belum ada proteksi secara makro atau mencakup antar pulau. Ia meminta pemerintah harus mampu menekan krisis air yang semakin parah di beberapa wilayah di Indonesia.

“Kalau pemerintah cerdas, tidak perlu ada konflik sumber mata air seperti di Batu,” kata Yoyok, sapaan akrab Hendro Sangkoyo.

Yoyok juga mengingatkan Pemerintah Kota Batu yang saat ini tengah gencar mempromosikan sebagai Kota Wisata. Menjadikan Kota Batu sebagai Kota Wisata tentu bisa menjadi ancaman bagi kelestarian sumber mata air yang berada di kota ini. Sebab, tumbuhnya perhotelan, tempat-tempat wisata, serta bangunan-bangunan villa tentu membutuhkan air yang tidak sedikit.

Menurut Yoyok, pemerintah harus cerdas dan mampu memberikan keadilan kepada masyarakat terhadap penggunaan sumber mata air. “Meningkatnya industri pariwisata pasti diiringi menurunnya sumber mata air,” kata Yoyok.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, Budi Santoso, dalam kesempatan tersebut menambahkan, pihaknya saat ini tengah menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda) yang menurutnya akan dikoreksi sendiri nanti setelah draftnya selesai. Ia ingin ada konsep optimal dalam pengembangan pariwisata di Kota Batu. “Harus ada target berapa maksimal per tahun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu,” ujarnya.

Dari sini, bisa diketahui, kebutuhan hotel, villa, infrastruktur jalan dan fasilaitas lain untuk menunjang jumlah wisatawan yang berkunjung. Kalau sudah ketemu jumlahnya berapa, katanya, penambahan hotel, villa, dan bangunan lainnya terkait pariwisata harus di hentikan kalau sudah optimal.

Budi juga meminta warga mengusulkan peraturan daerah yang melindungi perubahan lahan pertanian terutama yang berada di dekat sumber mata air menjadi perumahan atau hotel dan villa. “Ini juga untuk melindungi sumber mata air yang tersisa saat ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Nurhidayati, menyampaikan, selama ini tidak ada pembicaraan secara serius antara pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan di wilayah DAS Brantas, misalnya.

Sebab, jika data 10 tahun terakhir jumlah sumber mata air menurun 50 persen, maka kalau tidak ada upaya penyelamatan maka 10 tahun kedepan akan habis.“Harus ada kerjasama dari semua pihak di lingkup aliran DAS Brantas mulai dari hulu hingga hilir,” katanya.

(G17)

Batu (Greeners) – Warga Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, menggelar Festival Mata Air pada tanggal 7 hingga 8 November 2014. Kegiatan ini merupakan inisiatif warga terhadap kondisi mata air di wilayahnya yang terus berkurang. Yang tersisa pun mengalami penyusutan debit air sehingga mengancam pertanian dan kebutuhan akan air bersih.

Ari Prayitno, Panitia Festival Mata Air 2014 mengatakan, festival ini terdiri dari berbagai kegiatan. Di antaranya, selamatan di Sumber Gemulo yang mata airnya digunakan warga di Bulukerto dan desa lainnya untuk berbagai kebutuhan sehari-hari dan pertanian. Selain itu, ada juga Sarasehan Pelestarian Lingkungan yang mengangkat tema “Mari Kita Jaga Kelestarian Sumber Mata Air dari Ancaman Krisis”.

Menurut Ari, krisis mata air sudah sedemikian rumit. Sudah saling kait-mengait antara satu sebab dengan penyebab lainnya. Meski sudah ada yang berhasil melakukan penyelamatan mata air, namun sangat tidak sebanding dengan penurunan debit dan berkurangnya mata air.

Kegiatan semacam ini, menurutnya, adalah salah satu bentuk kampanye kepada masyarakat luas untuk saling mengingatkan, menjaga dan melestarikan mata air yang tersisa. “Salah satunya dengan mewujudkan dalam bentuk aksi-aksi budaya berupa Ruwat Mata Air atau bentuk-bentuk acara yang mendorong masyarakat memosisikan mata air dalam dimensi sakralitas,” katanya, Jumat (7/11/2014) malam usai acara sarasehan.

Dengan memosisikan mata air dalam dimensi sakralitas, kata Ari, keberadaan mata air bukan hanya perlu dirawat secara fisik, namun juga perlu di“ruwat” sebagai bentuk perawatan nonfisik.

“Kearifan budaya mengajarkan, bahwa alam semesta ini, termasuk mata air harus dihormati, tidak boleh diperlakukan semena-mena, karena alam semesta telah banyak memberikan jasa kepada umat manusia,” tutur Aris lebih lanjut.

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur, Ony Mahardika yang juga hadir dalam acara ini, mengapresiasi kegiatan warga semacam ini. “Kepedulian penyelamatan lingkungan seperti ini harus terus dikembangkan,” katanya.

Ony meminta pemerintah tegas terhadap keselamatan ekologis wilayah dan tidak membiarkan ketidaktaatan terhadap tata ruang, pengalihfungsian wilayah-wilayah serapan, serta penghancuran sumber mata air dan kerusakan keseluruhan ekosistem terus berlarut-larut.

Menurutnya, keberadaan mata air di Jawa timur semakin tahun terus berkurang. Ia menyontohkan, data Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur menyebutkan, tahun 2010, Jawa Timur mempunyai mata air sebanyak 4.389 yang tersebar di 30 kabupaten. Sedangkan data Perum Jasatirta I, menyebutkan jumlah mata air di wilayah DAS Brantas sebanyak 1.597 buah yang tersebar 10 kabupaten.

“Di Kabupaten/Kota Malang terdapat 358 sumber mata air dan di kota Batu sebanyak 109 sumber mata air,” ujarnya.

Namun saat ini, lanjut Ony, sumber mata air yang berada di Batu telah mengalami kekeringan di 52 mata air dan 30 % berada di Kecamatan Bumiaji. Sumber mata air yang mengalami kekeringan tersebut 20 titik berada di lahan milik Perhutani dan 32 sumber mata air di lahan rakyat.

Dari data di atas, ujar Ony, di Kota Batu saat ini hanya tersisa 6 mata air yang tergolong baik dengan debit air yang cukup besar, lima diantaranya berada di Kecamatan Bumiaji dan satu di Kecamatan Batu. Salah satunya, yaitu Sumber Umbul Gemulo yang berada di Dusun Cangar, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, yang memiliki debit 179 liter/detik.

Sumber Umbul Gemulo menjadi tumpuan hidup tidak hanya bagi enam ribu warga Desa Bulukerto, tapi juga bagi ribuan warga di enam desa lainnya dan PDAM Kota Batu yang menyuplai kebutuhan air bersih bagi warga Kota Batu. Enam desa tersebut diantaranya, adalah Desa Sidomulyo, Bumiaji, Pandanrejo, Sisir, Mojorejo, dan Pendem.

(G17)

Malang (Greeners) – Empat ekor lutung Jawa Linseed, Diamond, Rus dan Bobby dilepas ke alam bebas pada Senin 27 Oktober setelah 1,5 tahun menjalani proses karantina dan rehabilitasi di Javan Langur Center (JLC) atau pusat rehabilitasi lutung jawa, Coban Talun, Kota Batu, Jawa Timur.

Linseed dan Diamond adalah lutung Jawa kelahiran kebun binatang Howletts, Inggris. Sedangkan Rus dan Bobby adalah dua dari tiga lutung sitaan yang masih survive, satu di antaranya mati karena tidak bisa diselamatkan.

Empat ekor lutung jawa yang dikepalai Booby sebagai pejantan ini akhirnya dilepas Balai Besar KSDA Jawa Timur dan JLC di kawasan hutan Gunung Biru, Coban Talun. Kawasan Gunung Biru berada di batas wilayah pengelolaan Tahura R. Soerjo dan Hutan Lindung Perhutani KPH Malang. Tipe habitat di kawasan tersebut merupakan hutan hujan pegunungan dengan vegetasi yang beragam.

Project Manager JLC, Iwan Kurniawan mengatakan, ada 65 jenis tumbuhan tingkat pohon dan 58 jenis di antaranya merupakan jenis tumbuhan pakan lutung jawa, seperti Quercus sondaicus (pasang), Slonea sigun (rambutan hutan), Engelhardia spicata (sapen), dan lain-lain.

Keluarga Bobby yang beranggotakan tiga lutung betina ini dilepas di kandang habituasi dulu yang berada di dalam hutan. Kandang hanya dibatasi jarring dengan luas sekira 5×5 meter persegi dengan tinggi juga sekitar 5 meter. Satu per satu keluarga Bobby mulai dilepas dari boks yang dipanggul empat relawan JLC yang sebelumnya harus berjalan sekira 1 jam dari tempat rehabilitasi.

Mereka ditempatkan di kandang habituasi antara 3 sampai 4 hari sebelum kandang itu dibuka dan benar-benar bebas di alam liar. Tiga petugas monitoring juga akan melakukan monitoring selama tiga bulan penuh dan memantau pergerakan keluarga ini. Mereka setiap hari mencatat dan mendokumentasikan apa saja yang dimakan dan bergerak ke wilayah mana untuk pemantauan dan pendataan.

Kepala Resort KSDA Malang dan Batu, K. Gunawan, yang turut mengawal pelepasan lutung jawa ini mengaku peredaran perdagangan satwa dilindungi termasuk lutung jawa di wilayah malang Raya sudah menurun. Hampir seminggu tiga kali dirinya memantau pusat-pusat penjualan satwa seeprti di Pasar Splendid Kota Malang yang disinyalir sebagai tempat jual beli satwa liar dilindungi. “Sudah menurundi banding tahun sebelumnya,” kata Gunawan.

Selain itu, kesadaran masyarakat sekitar Coban Talun dan sekitarnya selama tiga tahun terakhir juga sudah tidak lagi seneaknya memanggul senjata untuk berburu satwa liar di hutan. Ini karena JLC juga kerap memberikan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan agar tidak melakukan perburuan lutung jawa. (G17)

Malang (Greeners) – Tingkat kemacetan di beberapa titik di Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang kian parah. Titik-titik kemacetan memang terjadi di titik tertentu terutama di akhir pekan atau libur panjang. Hal ini bisa dilihat di pertigaan Karanglo, Singosari, maupun di jalur provinsi, mulai pintu masuk Malang di Kecamatan Lawang hingga memasuki Kota Malang.

Beberapa ruas jalan menuju Kota Wisata Batu juga demikian, baik dari arah Kota Malang maupun dari arah Karanglo, Singosari. Hampir setiap akhir pekan selalui dipadati kendaraan dari dalam maupun luar kota. Di pusat Kota Malang juga demikian, terutama di jalan yang melintasi pusat-pusat perbelanjaan dan di kawasan sekitar kampus.

Kondisi ini membuat tiga pemerintah daerah berkumpul membahas solusinya guna mengurai kemacetan. Di antara solusi yang dihasilkan dalam pertemuan tiga pemerintah daerah adalah pengadaan transportasi massal terpadu dan pelebaran infrastruktur jalan atau penambahan jalan. Selain itu, solusi lain yang ditawarkan, antara lain penyediaan bus sekolah, bus untuk pegawai, transportasi bus trans di Malang Raya.

Pakar planologi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Ibnu Sasongko, mengatakan, perlu ada tindakan guna mengurai kemacetan yang dipicu pesatnya pembangunan seperti kampus, pusat perbelanjaan, serta kawasan industri di kota ini.

Menurutnya, perlu ada angkutan massal cepat guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. “Transportasi massal harus terintegrasi antara tiga wilayah, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu,” katanya, Rabu (1/10/2014).

Bentuk transportasi massal ini, kata Ibnu, bisa berupa bus metro atau komuter yang menghubungkan tiga wilayah. Selain itu, perlu ada penyetaraan pusat kegiatan sehingga tidak terpusat di tengah kota.

Ia menyontohkan, kegiatan pendidikan misalnya, untuk pelajar SD dan SMP bisa jalan kaki, siswa SMA naik motor atau angkutan umum, dan mahasiswa dibangun asrama yang dekat dengan kampus sehingga bisa mudah ditempuh dengan jalan kaki. “Bus sekolah serta bus pegawai juga bisa dilakukan,” katanya.

Walikota Malang, M Anton, menawarkan sistem transportasi umum terpadu kereta gantung untuk mengatasi kemacetan di Malang Raya. Selain lebih murah, transportasi ini, kata Anton, tidak membutuhkan lahan banyak dan bisa disinergikan di tiga daerah.

Ia berharap, Kota Malang bisa menjadi pilot project pembangunan transportasi umum kereta gantung di Indonesia. Menurut Anton, tranportasi ini bisa dikembangkan hingga wilayah Malang Kabupaten serta Kota Batu.

Pakar transportasi Universitas Brawijaya, Achmad Wicaksono mengaku tidak mempermasalahkan usulan Walikota Malang membangun transportasi massal terpadu kereta gantung. Namun, ia berharap kebijakan ini harus pro rakyat miskin.

Menurutnya, kapasitas kereta gantung bisa mencapai 3 ribu penumpang per jam dengan kecepatan 4-6 meter per detik. Jenis kabin kereta gantung yang sering digunakan adalah gondola dengan kapasitas 4 sampai 12 orang. “Ada juga kabin yang lebih besar dengan kapasitas 25 penumpang,” ujarnya.

Kendati demikian, rencana ini harus dipersiapkan dengan matang terutama di titik naik dan turunnya penumpang yang harus diintegrasikan dengan tiga daerah. Selain itu, apapun keputusan transportasi massal yang akan digunakan harus memerhatikan aspek kenyamanan dan dengan tarif murah.

(G17)

Malang (Greeners ) – Kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Arjuno, Ringgit, Welirang, sejak awal November 2014, setidaknya telah menghanguskan 250 hektare lebih area hutan di kawasan itu. Beberapa pohon seperti cemara gunung, kesemek, akasia, dan satwa juga terancam kehilangan tempat mencari makan. Bahkan, di daerah Pacet, Kabupaten Mojokerto, satwa sudah turun ke rumah penduduk untuk mencari makan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Ony Mahardika, mengatakan kebakaran yang terus terjadi setiap tahun di kawasan hutan Arjuno-Welirang mengancam keberadaan sumber mata air. Menurutnya, para pemangku wilayah tersebut, baik Perhutani maupun Taman Hutan Rakyat atau Tahura R Soerjo, harus serius memulihkan kawasan itu demi menyelamatkan sumber mata air yang ada di sana. “Kawasan itu harus dipulihkan,” kata Ony, Senin (29/9/2014).

Data yang dihimpun Greeners, kebakaran yang terjadi di kawasan hutan Arjuno Welirang terjadi di daerah yang dikelola Perhutani dan Tahura R Soerjo, dimana kawasan tersebut merupakan hutan produksi dan hutan lindung. Kebakaran terakhir berada di sisi lereng di wilayah Mojokerto, Jawa Timur.

Ony meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan mencari penyebab siapa yang sengaja membakar karena kebakaran diduga akibat ulah pemburu liar. Ony menyebutkan, kawasan Arjuno-Welirang merupakan daerah yang terdapat ratusan sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat di Malang, Batu, Mojokerto, Pasuruan, dan daerah sekitarnya.

Terlebih lagi kawasan ini, kata Ony, akan dijadikan lokasi eksplorasi energi panas bumi yang jelas mengancam keberadaan sumber mata air di kawasan hulu karena airnya akan dibutuhkan banyak untuk operasi ini.

Data Walhi Jawa Timur, di kawasan ini terdapat 164 mata air yang dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti aliran irigasi, bahan baku air minum, industri air minum kemasan, dan pasokan untuk hotel dan industri. Warga juga memanfaatkan aliran air dari hulu untuk berbagai keperluan, seperti irigasi, ternak, dan air minum. Namun, sejak sepuluh tahun terakhir, tersisa 11 mata air dan 5 di antaranya memiliki debit air yang besar.

Kepala seksi Tahura R Soerjo wilayah Malang-Pasuruan, Murbandarto, mengatakan, penyebab kebakaran diduga karena ulah pemburu liar yang menggunakan api untuk menggiring buruannya. Karena musim kemarau, api sulit dikendalikan sehingga meluas.

“Api juga sulit dipadamkan karena medan sulit,” katanya.

Ia menyatakan upaya petugas, relawan, dan masyarakat sudah dilakukan untuk memadamkan api sejak awal bulan lalu, meski api kadang menyala lagi setelah dipadamkan. Menurutnya, kebakaran hutan di kawasan itu telah menghanguskan ilalang serta pohon cemara gunung. Petugas dan relawan terus berupaya memadamkan api dengan alat seadanya dan mencegah agar api tidak meluas. Petugas, katanya, masih terus disiagakan untuk berjaga-jaga apabila api kembali menyala setelah dipadamkan.

(G17)

Malang (Greeners) – Wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, merupakan salah satu daerah yang rawan bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, longsor, kebakaran hutan, serta tsunami. Sayangnya, penanganan bencana di wilayah yang dikelilingi gunung api ini masih terkesan sendiri-sendiri.

Setidaknya ini yang terungkap dalam evaluasi penanganan bencana yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Malang, PMI Malang, dan beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas), Selasa, 23 September 2014.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang, Joni Samsul Hadi mengatakan, penanganan bencana di Malang masih banyak yang harus diperbaiki terutama penangan pengungsi, sumbangan untuk pengungsi, dan lain-lain.

Berkaca dari bencana Gunung kelud yang meletus Februari 2014 lalu, masih banyak tempat penampungan yang tidak terdeteksi tim penanganan bencana. Bahkan, jumlah pengungsi dan korban berubah setiap hari. “Idealnya, satu instansi memegang kewajiban per item,” kata Joni.

Ia menyontohkan, penanganan konsumsi atau sumbangan bagi korban lebih baik ditangani Dinas Sosial. Sebab, banyak sumbangan dari berbagai pihak langsung diserahkan kepada korban sehingga penyalurannya menjadi tumpang tindih.

Foto: greeners.co

Sekretaris PMI Malang, Aprilijanto menambahkan, di Malang sudah terbentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang merupakan gabungan beberapa instansi. TRC juga sudah memiliki bidang-bidang tertentu untuk penanganan bencana. Sayangnya, bidang-bidang ini tidak berjalan efektif karena personil yang terlibat jarang mengikuti pelatihan. “Mereka yang mengikuti pelatihan biasanya bukan orang yang menangani bencana,” katanya.

Menurut Aprillijanto, para personil di TRC ini harus sering ikut pelatihan sehingga ketika ada bencana setiap personil sudah paham dan mudah berkoordinasi karena sudah mengetahui kewajiban masing-masing.

Selain itu, menurut Sekretaris Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU Kabupaten Malang, Khusnul Yakin, belum ada rencana penanganan bencana bersama di Kabupaten Malang sehingga penanganan bencana di daerah ini terkesan sendiri-sendiri antar instansi.

Menurutnya, jika rencana ini belum ada, ia khawatir, kesalahan-kesalahan penanganan bencana seperti saat Gunung Kelud meletus terulang lagi. Dengan adanya rencana bersama, paling tidak ada satu instansi yang bertanggung jawab penuh dalam pengendalian penanganan bencana. “Semua lembaga lainnya yang terkait bisa berpartisipasi dengan diketahui penanggungjawab,” katanya.

Rencana konsolidasi ini menjadi penting karena setiap instansi bisa mengetahui kewajiban masing-masing dalam penanganan bencana yang berbeda. Ketika ada banjir, mereka sudah tahu kewajibannya, begitu juga ketika bencana gunung meletus maupun tanah longsor.

(G17)

Malang (Greeners) – Belasan desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengalami kekeringan sejak Juli hingga akhir September 2014. Desa-desa yang mengalami kekeringan berada di tujuh kecamatan, seperti di Dusun Blandit, Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari; Desa Putukrejo, Kalipare; Kecamatan Pagak; Bantur, Donomulyo, Jabung dan Lawang.

Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Malang, Aprillijanto mengatakan, PMI sudah melakukan droping air bersih secara rutin kepada daerah-daerah yang mengajukan. Di antaranya di Wonorejo, Kalipare, dan juga Pagak. “Untuk di Kecamatan Lawang, baru mengajukan kemarin, kemungkinan Selasa di drop air bersih,“ kata Aprillijanto, Sabtu (20/9/2014).

Menurutnya, daerah yang paling parah mengalami kekeringan berada di Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare. Di sana ada empat desa yang dihuni sekitar 793 kepala keluarga. Penduduk di wilayah tersebut kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur bor yang biasa digunakan warga mengering.

Pasokan PMI ke beberapa desa sudah dijadwal. Setiap daerah menerima pasokan air bersih dua kali sehari dan disesuaikan dengan jumlah warga. Setiap hari, mobil tangki ukuran 5 ribu liter memasok air dua hingga tiga kali di tempat yang dijadwalkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Malang mulai pekan ini sudah membuka posko kekeringan yang ditempatkan di Kantor BPBD Malang. BPBD juga menggandeng instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pengairan, Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan. “Dengan adanya posko ini diharapkan laporan dari masyarakat bisa segera ditindaklanjuti,” kata Kepala BPBD Malang, Hafi Luthfi.

Dengan adanya kerjasama antar instansi tersebut, diharapkan pemantauan kekeringan dan dampak lainnya seperti dampak ke pertanian, kesehatan, dan juga dampak lainnya bisa segera tertangani.

“Saat ini masih fokus pada penyediaan air untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, MCK, dan air minum,” ujar Hafi.

Selain di Putukrejo, Kalipare, daerah yang mengalami kekeringan dengan jumlah warga hingga 800 kepala keluarga lebih berada di Dusun Blandit, Desa Wonorejo. Hampir setiap musim kemarau warga Balndit mengalami kekeringan. Warga hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah seperti BPBD, PMI, PDAM, dan instansi lainnya.

Perangkat Desa Wonorejo, Kusnan, mengaku sudah mengajukan permohonan sambungan air ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang. Namun, pengajuan sejak setahun lalu masih sebatas lisan. Menurut Kusnan, PDAM mengaku tidak bisa memenuhi harapan warga dengan alasan yang tidak pasti.

(G17)

Malang (Greeners) – Seekor macan kumbang yang menyerang permukiman di Dusun Sumber, Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu (2/10/2013) kemarin terpaksa ditembak mati setelah berbagai upaya untuk menangkapnya gagal dan melukai empat petugas.

Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Wilayah III Jawa Timur, Sunandar Trigunajasa, mengungkapkan, keputusan penembakan mati macan kumbang ini adalah keputusan bersama dan berdasarkan evaluasi di lapangan terkait upaya penyelamatan satwa ini. “Kita sudah mencoba berbagai upaya menyelamatkannya dan tidak menembak mati,” kata Sunanda, Kamis (3/10/2013).

Menurutnya, sebelum ditembak mati, ada beberapa tahapan untuk menangkapnya dengan menembak bius, memasang jaring dan kandang perangkap dengan umpan makanan serta menembaknya dengan peluru karet. Namun, semua upaya ini gagal, dan satwa ini masih lincah. Sementara masyarakat yang mendekat ke lokasi bertambah banyak dan hari semakin petang. “Kalau malam bisa lebih bahaya karena satwa ini bisa lebih lincah di malam hari dan sulit ditangkap,” ujarnya.

Ia juga mengakui jika upaya penangkapan yang dilakukan tim dari Polisi, TNI, Taman Safari, serta petugas Taman Nasional, sudah melalui tahapan-tahapan yang semestinya. Apalagi, lokasi macan kumbang yang bersembunyi di rumah warga cukup menyulitkan petugas. Ditambah kondisi dinding rumah warga yang dari bambu dan banyak lubang untuk keluar dan melukai banyak orang, sangat terbuka peluangnya membahayakan penduduk.

Sedangkan upaya menangkap macan ini telah melukai empat orang petugas. Karena tidak ingin membahayakan warga lainnya apalagi ada korban jiwa, dan setelah berkonsultasi dengan pimpinan, maka diputuskan untuk melumpuhkan macan muda itu.

Sementara itu, Kepala balai Besar Taman Nasional Bromo tengger Semeru, Ayu Dewi Utari mengatakan, penembakan mati macan kumbang yang diduga dari kawasan taman nasional ini sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang ada. Petugas, katanya, sudah mencoba menangkapnya denganberbagai cara termasuk dengan menggiring dengan menggunakan jaring ke perangkap, namun macan kumbang tetap tidak mau. Bahkan, coba dilumpuhkan dengan gas dan peluru karet, tapi macan itu masih tetap lincah.

Selain itu, situasi di lapangan yang penuh dengan masyarakat yang semakin sore semakin banyak yang ingin melihat juga sangat membahayakan, karena jika sempai malam hari tidak tertangkap bisa membahayakan warga lainnya karena macan kumbang hidupnya di malam hari serta bisa semakin sulit menangkapnya. “Kita tidak ingin ada korban lagi setelah empat orang petugas mengalami luka yang serius,” ujarnya.

Menurutnya, macan kumbang ditembak sekitar pukul 16.30 WIB, di mana situasi di lapangan untuk menangkapnya sangat sulit di tengah kerumunan masyarakat yang mendekat. Ia belum bisa memastikan jika macan kumbang ini berasal dari kawasan taman nasional atau hutan lindung lainnya. Sebab, lokasi desa dengan wilayah taman nasional sekitar 15 kilometer, sementara jarak eksplorasi satwa ini sekitar 25 kilometer persegi atau 5 kilometer di dalam hutan. “Kemungkinan juga terpisah dari induknya,” kata Ayu.

Ia juga belum berani menyimpulkan apakah satwa ini lepas dari upaya perburuan liar sehingga terlepas dari induknya. Saat ini, satwa sudah dibawa ke Taman Safari II di Prigen, Pasuruan untuk diotopsi.

Ketua organisasi perlindungan satwa ProFauna Indonesia, Rosek Nur Sahid, menilai, penembakan mati menilai penembakan mati macan kumbang merupakan tindakan yang tergesa-gesa dan terlalu dini. Seharusnya, kata Rosek, dilakukan upaya persuasif dulu hingga benar-benar bisa ditangkap sebelum memutuskan tembak mati. (G17)

Malang (Greenersmagz) – Ratusan warga Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Malang, Jawa Timur, berunjukrasa di lokasi tambang pasir besi yang berada di kawasan pantai Wonogoro, yang berada di Dusun Wonogoro. Mereka menduga tambang pasir besi yang sudah beroperasi sekitar dua bulan lalu ini belum memiliki ijin lengkap untuk beroperasi.

Koordinator aksi, Untung mengungkapkan, warga desa Tumpakrejo yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Tumpakrejo, menuntut pengelola tambang menunjukkan ijin lengkap karena selama ini masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pendirian tambang pasir besi di tepi pantai Wonogoro yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. “Kami ingin menuntut hak-hak kami,” kata Untung di sela-sela unjuk rasa, Rabu (18/09/2013).

Menurutnya,warga juga merasa dirugikan dengan operasinya tambang pasir besi ini. Mereka yang sebelumnya bisa bebas melintasi lokasi ini untuk memancing di sekitar batu karang, sekarang dilarang melintas. Warga merasa terganggu dengan adanya alat-alat berat yang didatangkan untuk mengeruk pasir besi. Mereka menuntut ditutupnya tambang tersebut karena diduga belum memiliki ijin yang lengkap.

Direktur teknik Koperasi Tambang Indonesia, yang mengelola tambang pasir besi di wilayah itu, Markos Wonowijoyo, mengatakan akan mengakomodir tuntutan warga dan akan ada pertemuan lanjutan di DPRD Malang pada 25 September nanti. Ia menyangkal jika penambangan di wilayah itu tidak memiliki ijin. “Kami sudah kantongi ijin pertambangan rakyat,” katanya.

Menurutnya, wilayah penambangan seluas 10 hektare ini juga tidak masuk di kawasan hutan lindung dan masuk dalam areal penggunaan lain (APL). Selain itu, lanjut Markos, ijin pertambangan rakyat ini juga terdaftar di rekonsiliasi ESDM dan juga masuk dalam peta tambang Pemkab Malang. Menurutnya, tambang ini menggunakan dua mesin dengan kapasitas 500 ton pasir per hari dan diangkut dengan truk kapasitas 8 ton ke Surabaya. “Sudah ada 15 truk yang dibawa ke stockpile untuk dianalisis lebih detail,” ujarnya.

Sementara itu, Dewan Daerah Walhi Jawa Timur, Purnawan D Negara, menyatakan, aktivitas tambang di Pantai Wonogoro diduga menyalahi aturan atau kalau ada ijinnya, ijin tersebut menyalahi Perda Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang. Sebab, dalam perda itu disebutkan jka kawasan pantai Wonogoro bersama beberapa pantai di pesisir selatan Malang merupakan kawasan perlindungan terumbu karang. “Aktifitas pertambangan pasir besi di dekat pantai Wonogoro berpotensi merusak terumbu karang di wilayah itu,” kata Purnawan.

Menurutnya, Pantai Wonogoro merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana disebut dalam pasal 36 ayat 2 (b) Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Malang, sehingga aktifitas pertambangan di kawasan itu berpotensi merusak kawasan perlindungan setempat. Selain itu, penutupan akses warga untuk mencari ikan juga merupakan tindakan penjarahan ekologi. Sebab, warga pesisir Tumpakrejo secara turun temurun mayoritas menggantungkan hidupnya dari aktivitas nelayan, sementara aktivitas pertambangan merupakan aktivitas industri yang bukan bidang yang ditekuni masyarakat. “Pertambangan juga mengancam ekosistem terumbu karang sebagai habitat ikan yang dipancing warga,” katanya. (G17)

Malang (Greenersmagz) – Pagi menginjak siang, beberapa warga Dusun Blandit Timur, Desa Wonorejo, Malang, Jawa Timur, baru saja pulang dari ladang mencari rumput, sebagian warga lain bersenda gurau dengan tetangga di depan rumah. Membawa beban rumput di atas kepala menjadi kebiasaan warga di tepi bukit bagian utara Malang ini. Aktivitas mereka sontak bubar, kala sebuah mobil tangki air milik Palang Merah Indonesia (PMI) Malang memasuki dusun itu.

“Tangki air, tangki air, cepat bu,” ujar Sunarni, salah satu warga setempat memberitahu tetangga lain kalau ada bantuan air bersih ke dusun ini, Selasa (17/09/2013).

Pagi itu, sebuah mobil tangki berisi air 5 ribu liter sengaja didatangkan PMI Malang dari PDAM Singosari yang berjarak sekitar 12 kilometer dari Dusun Blandit Timur. Warga yang sejenak menikmati istirahat langsung mengambil jerigen air yang mampu terisi air 15 liter. Ada yang membawa 4 jerigen, ada yang 2 jerigen dan ember untuk mengisi air. Sambil tergopoh-gopoh  menggendong anaknya, Sunarni langsung menaruh jerigen miliknya di baris antrian.

Di musim kemarau, wilayah ini memang langganan kekurangan air. Warga harus rela menempuh jarak 3 kilometer untuk menuju sumber air terdekat di Dusun Banyol. Di sana, warga juga harus rela antri lagi demi mendapatkan beberapa jerigen air untuk kebutuhan masak, mandi, dan lain-lain. Kadang, mereka berangkat pukul 03.00 WIB untuk ikut antrian di Sumber Tretes. “Jam lima pagi baru bisa dapat air,” ujar Kusnan, salah satu warga setempat.

Ia mengaku kekurangan air bersih sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Biasanya debit air di Sumber Tretes cukup untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga tiga dusun di Desa Wonorejo. Namun, ketika musim kemarau debit air menyusut sehingga tak bisa memasok kebutuhan air warga. Padahal, katanya, dulu sebelum ada penebangan liar hutan di bukit sebelah timur desa, debit sumber air selalu mencukupi meski musim kemarau. Namun, sejak banyak hutan di bukit habis, debit air kian menyusut setiap tahun.

Kepala Desa Wonorejo, Poniman, mengatakan, pihaknya sudah mengajukan ke Pemerintah Daerah untuk dibuat sumur bor di dusun ini setiap tahun. Namun, hingga kini belum kunjung dibangun meski sudah beberapa kali disurvei. Jumlah penduduk Desa Wonorejo sekitar 6 ribu jiwa dan sebanyak 3 ribu jiwa yang berada di dusun Blandit Timur yang mengalami kekurangan air bersih.

“Lima bulan lalu sudah disurvei, katanya awal 2014 dibangun, tapi ya tidak tahu lagi kepastiannya,” ujar Poniman, yang turut mengatur warga antri air bersih di belakang mobil tangki air PMI Malang.

Sementara itu, Kepala Subseksi Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Malang, Muji Utomo,mengatakan akan memasok dua kali sehari air bersih ke dusun ini setiap pagi dan sore hari dengan pengiriman dua hari sekali. Pengiriman kebutuhan air bersih ini dilakukan berdasarkan permintaan warga kepada pemerintah desa setelah sebulan ini merasakan kekurangan air bersih. (G17)

Malang (Greeners) – Merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata tidak hanya dengan upacara bendera dan mengikuti perlombaan.

Seperti yang dilakukan oleh berbagai komunitas seniman dan pegiat lingkungan dengan melepas 20.000 benih ikan endemik, seperti Ikan Kotes dan Wader di hulu Sungai Brantas yang berada di Dusun Klerek, Desa Torongrejo, Kec/Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (17/8/2013).

Pelepasan ribuan benih ikan ini dilakukan setelah mereka menggelar upacara bendera di tepi sungai yang menjadi penopang kebutuhan hidup masyarakat Jawa Timur ini.

Juru bicara kegiatan Frenky Welia mengatakan, selain ikan Wader dan kotes, sebenarnya masih ada ikan endemik Sungai Brantas seperti Sengkaring dan Cengor. Namun karena sulit mencari bibitnya, ikan yang dilepas Wader, Kotes dan Nila sebagai pengganti Sengkaring dan Cengor.

“Sengkaring dan Cengor sekarang sulit ditemui di sepanjang Sungai Brantas,” kata Frenky, yang juga aktif di organisasi Orang Indonesia (Oi) Malang.

Ia menyebutkan, berdasarkan suvei dua bulan terakhir di beberapa titik sepanjang Sungai Brantas yang berada di Kota Batu dan Kota Malang saja sudah sulit ditemui ikan-ikan tersebut.

Padahal, kata Frenky, sebelum tahun 2005, banyak ditemui jenis ikan endemik itu. Ia juga mengajak masyarakat sekitar agar tidak mencari ikan dengan menggunakan potas atau setrum listrik agar ikan-ikan endemik Sungai Brantas tidak punah.

Ia yakin harapan hidup ikan-ikan yang dilepas ini antara 50-70 persen karena dilepas di arus yang tidak terlalu deras. Selain itu, kualitas air yang berada di hulu juga lebih baik dari pada yang berada di hilir.

Frenky menambahkan, selain mengajak masyarakat sekitar sungai, mereka juga bekerjasama dengan Perum Jasa Tirta I untuk mendapatkan benih ikannya.

Salah satu warga sektiar, Sofyan, mengaku tertarik dengan aksi semacam ini, selain turut menghormati perjuangan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, juga dapat membantu melestarikan lingkungan dengan penebaran ribuan benih ikan endemik Sungai Brantas.

Salah satu penggagas acara, Ugik Arbanat, menjelaskan, keterlibatannya dengan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian beragam komunitas untuk turut melestarikan ekosistem di Sungai Brantas. “Sebagai musisi, sebisa mungkin saya bisa berbuat untuk Indonesia, salah satunya terlibat penebaran benih ikan ini,” katanya.

Sebelum melepas benih ikan, berbagai komunitas yang terlibat seperti Oi Malang, Arbanat String Ensemble, Indonesia Dragonly Society (IDS), serta komunitas lainya menggelar upacara kemerdekaan ke-68 RI. Setelah itu, mereka menampilkan berbagai aksi teatrikal dan lagu-lagu tentang alam dan lagu-lagu kebangsaan yang diiringi kolaborasi Arbanat String Ensemble dan Oi dengan alat musik sederhana. (G17)

Malang  (Greeners) – Bencana alam berupa banjir bandang menerjang Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (9/7/2013) malam. Banjir terjadi mulai pukul 20.00 WIB hingga Rabu (10/7) dini hari air baru mulai surut. Ketinggian air mencapai 1-2 meter dan menenggelamkan ratusan rumah serta menghanyutkan ratusan hewan ternak.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Malang Menyebutkan, total ada 847 keluarga dari 2.928 keluarga di Desa Sitiarjo yang menjadi korban banjir bandang. Saat air mulai menggenangi rumah mereka, warga mencari perlindungan di atap rumah, perbukitan, dan mengungsi di tempat yang lebih tinggi.

Kepala Bidang Tanggap Darurat BPBD Malang, Bagyo Setyono, mengatakan, seorang warga bernama Ngatinah (80) meninggal dunia karena terseret arus air. Ngatinah memang sedang sakit dan saat itu berbaring di atas kasurnya. Ia terseret sejauh 25 meter dan tersangkut di atas pohon saat banjir menerjang rumahnya.

Hingga Rabu siang, hujan masih mengguyur kawasan Sitiarjo dan sekitarnya. PMI Malang juga telah membuka dapur umum di belakang gedung GKJW. Petugas TNI, Polri, Tim SAR gabungan dari SAR Mahameru dan Tagana Basarnas (Taruna Siaga Bencana Badan SAR Nasional), serta relawan lainnya bersama warga sejak pagi tadi bahu-membahu membersihakn sampah dan batang pohon pisang yang berserakan di jalanan dan halaman rumah warga.

Menurut cerita Sriani (42) warga yang rumahnya berjarak beberapa meter dari sungai mengatakan, air meluap dan menerjang apa saja yang didepannya. Ia kemudian menyelematkan diri bersama keluarganya di atas atap rumahnya. Namun, hewan-hewan ternaknya tak bisa terselamatkan dan turut hanyut bersama derasnya arus air. “Tiga ekor kambing sisa banjir tahun 2003 dan  2010 sudah habis sekarang,” katanya saat akan menuju rumahnya dengan membawa ember air bersih, Rabu (10/9/2013).

Bersamaan dengan Sriani, tiga orang tetangganya juga hampir pingsan saat banjir terjadi, Sutris, Bili, Yadi, yang naik kandang hewan ternak hanyut beberapa saat sebelum akhirnya naik pohon kelapa. Karena kecapekan, ketiga tetangganya tadi hampir pingsan. Mereka kemudian ditolong warga lainnya dan ditarik ke tempat aman.

Selain merusak, bangunan, irigasi, jalan, serta pasar, banjir bandang juga meluluhlantakkan sawah seluas 166 hektare dan perkebunan pisang seluas 145 hektare. Selain itu, ratusan hewan ternak juga hanyut dan hanya beberapa saja yang bisa selamat.

Banjir bandang di Desa Sitiarjo datangnya memang seperti musiman. Greeners mencatat, sudah beberapa kali banjir bandang terjadi di wilayah ini. Setiap kali terjadi banjir bandang, hampir bisa dipastikan dampak dan volume air selalu paling besar kejadian yang terakhir. Seperti yang terjadi Selasa kemarin, pengakuan Pak Sikam, mantan ketua RW 15, banjir kali ini merupakan banjir terbesar dari sebelumnya tahun April 2010, November 2003, dan tahun 1997, dan 1985. “Banjir kali ini yang terparah kerusakannya,” katanya.

Kawasan Desa Sitiarjo memang dilalui sungai besar yang muaranya ke arah laut selatan. Desa ini juga berada di lembah dan dikelilingi perbukitan yang sudah tidak banyak lagi pepohonannya. Banyak hutan beralih fungsi menjadi sawah dan kebun-kebun. Jika hujan turun dengan lebat, sementara air sungai tidak bisa mengalir karena air laut pasang, maka luapan air sungai dipastikan menerjang desa, ditambah air yang turun dari perbukitan. (G17)

Malang (Greenersmagz) – Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang terdapat kawasan karst cukup luas. Ada ratusan gua yang tersebar di beberapa kecamatan, seperti Pagak dan Donomulyo. Di dalamnya, masih banyak yang terjaga keasliannya, baik ornamen gua seperti stalaktit dan stalakmit serta makhluk hidup di dalamnya.

Namun, ada beberapa gua yang sudah ditambang oleh masyarakat sekitar dan perusahaan kecil dengan mengambil bebatuan di dalamnya seperti Gua Karsono yang sudah di eksploitasi kekayaan di dalamnya. Ada pula gua yang dijadikan tempat pembuangan sampah seperti Gua Pardi. Ancaman lainnya adalah rencana pembangunan pabrik semen di Malang Selatan.

Dewan Daerah Walhi Jawa Timur, Purnawan D Negara, mengatakan, rencana pembangunan pabrik semen di Malang Selatan serta adanya Jalur Lintas Selatan merupakan bentuk ancaman nyata kerusakan kawasan karst di Malang Selatan. “Kawasan karst merupakan kawasan lindung yang harus tetap dijaga,” kata Purnawan saat membawa mahasiswanya kuliah terbuka di Gua Bangi, Malang, pekan lalu.

Menurutnya, kawasan Karst merupakan indikator biologis baik tidaknya ekosistem di atasnya. Hal itu bisa dilihat dari stalaktit dan stalakmitnya serta ornamen lainnya dan satwa di dalam gua. Selain ancaman dari rencana pembangunan pabrik semen, penambangan batu gamping dan pengambilan posfat yang tidak terkendali juga sangat mengancam kawasan karst yang menjadi rumah bagi air.

Purnawan menegaskan, kawasan karst terbentuk selama ribuan tahun, bahkan pembentukan stalaktit dan stalakmitnya berkisar antara 1-2 milimeter setiap 10 tahunnya. Karena itu, jika jalur lintas selatan nanti sudah jadi, maka akses perekonomian bagi pertambangan semakin terbuka, pun demikian bagi para wisatawan yang jika tidak dikendalikan bisa merusak gua-gua di kawasan karst.

Walhi meminta pihak Pemerintah Kabupaten Malang lebih bijak dan konsisten dengan tata ruangnya. Sebab, kata Purnawan, penambangan pasir besi di kawasan lindung Bajulmati menyalahi tata ruang yang telah ditetapkan.

Pabrik Semen

Kepala Kantor Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Malang, Kukuh Banendro, mengatakan, PT Senopati Dirgantara Perkasa dengan menggandeng investor asing dan domestik siap menggelontorkan investasi Rp 3-4 triliun untuk membangun pabrik semen di Malang.

Menurutnya, investor berminat membangun pabrik semen karena terdapat ribuan hektare bahan baku semen di Malang Selatan yang merupakan kawasan karst. Selain PT Senopati, kata Kukuh, Grup Bosowa juga berminat membangun pabrik semen yang pada tahun 2007 lalu hendak berinvestasi Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun.

Sementara itu, hasil studi kelayakan yang dilakukan Dinas ESDM dan Lingkungan Hidup Malang pada April-Desember 2005 lalu. Diperkirakan potensi bahan baku semen yang terdapat di Kabupaten Malang sebanyak 60 miliar meter kubik.  Semua potensi bahan semen di Malang bisa ditambang selama 600 tahun, dengan asumsi eksplorasi dua juta meter kubik per tahun. “Sementara yang bakal ditambang hanya 25 miliar meter kubik,” katanya.

Ikatan Pecinta Alam (Impala) Universitas Brawijaya (UB), pernah melakukan pendataan jumlah goa di kawasan Kecamatan Donomulyo dan sekitarnya. Di sana terdapat lebih dari 180 gua yang berada di kawasan karst dan masuk di wilayah Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo.

Menurut Imron Fauzi, dari Impala UB,  Karst di selatan Jawa Timur membentang dari Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, hingga ke Wonogiri dan Gunung Kidul. Sementara di wilayah timur, Karst ada di Banyuwangi. Sedangkan di utara berada di Tuban, Bojonegoro hingga ke Gresik. “Sayangnya, banyak kawasan Karst yang rusak dan gersang,” ucapnya. (G17)

Malang (Greeners) – Komunitas Sahabat Sungai Indonesia (SSI) yang dikoordinir Walhi Jawa Timur, mengobservasi ekologi kritis DAS Brantas mulai Sabtu 13 April hingga Kamis 18 April 2013.  SSI bakal menyusuri Sungai Brantas sepanjang 320 kilometer yang melintasi 12 kota/kabupaten di Jawa Timur. Mereka hendak memotret perubahan pengelolaan kawasan yang sedang berlangsung di sepanjang aliran sungai Brantas yang menghidupi sekitar 14 juta penduduk di Jawa Timur dan digunakan untuk keperluan domestik, irigasi, industri, rekreasi, pembangkit listrik, dan perikanan.

Menurut juru bicara Susur Sungai Brantas I, Bambang Catur Nusantara, observasi ini dibagi menjadi dua tim, tim pertama akan menyusuri Sungai Brantas mulai dari Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya. Sedangkan tim kedua melalui jalur darat yang akan menuju titik-titik tertentu untuk mendokumentasikan keterkaitan situs-situs peninggalan masa lalu serta pengelolaan kawasan sekitar DAS Brantas.

Tim yang menyusuri sungai, kata Catur, akan melewati lima etape dengan tugas yang telah ditentukan. Etape pertama mulai dari Kota Malang hingga Bendungan Karangkates. Di sepanjang aliran ini, tim mengamati pengelolaan kawasan sekitar sungai dan kualitas fisik.

Menurut data awal yang dimiliki SSI, karakteristik pencemaran yang ada dimulai dari Kali Bango dan Kali Amprong serta di kawasan padat penduduk di kawasan Muharto hingga masuk aliran kali Brantas di Mergosono.

“Hampir 98 persen limbah didominasi limbah domestik yang berasal dari hunian rumah tangga maupun industri rumahan,” kata Bambang catur Nusantara, Sabtu (13/4/2013) di sela-sela melepas tim Susur Sungai Brantas.

Sementara itu, kata catur melanjutkan, selepas aliran kali Brantas ke arah selatan ditemui adanya limbah industri pabrik kulit, rumah potong hewan, limbah penggergajian kayu, limbah penggilingan padi, limbah ampas tahu, maupun limbah dari aliran buangan rumah sakit. Menurutnya, perburukan atas Brantas terjadi di kawasan hulu, tengah, hingga hilir.

“Hulu bagian barat di Kota Batu kehilangan lebih dari separuh jumlah mata air, wilayah tengah hingga hilir dihajar cemaran pabrik meski di hampir seluruhnya menjadi bahan baku minum bagi PDAM,” kata Catur menambahkan.

Melintasi etape kedua antara Blitar hingga Kediri, tim akan mengamati pemanfaatan sungai untuk kebutuhan energi dan pangan. Etape ketiga di Jombang–Mojokerto, obyek amatan meliputi pengelolaan sungai sebagai sumber produksi warga dan juga korelasi dengan industri-industri di sepanjang sungai. Demikian juga dengan etape ke empat, Mojokerto–Gresik/Krian & Mojokerto–Porong, dan Etape V, Krian–Surabaya & Porong–Surabaya.

Sementara itu, Dewan Daerah Walhi Jawa Timur, Purnawan D. Negara, menambahkan, tim darat akan menuju ke sepuluh titik yang telah ditentukan. Titik pertama yang akan dituju adalah kawasan Bumiaji, Kota Batu, tim akan mendokumentasikan kawasan mata air yang terancam aktivitas industri wisata.

Kemudian di Singosari, Malang, mereka akan mendokumentasikan kesinambungan Sungai Brantas yang memiliki nilai strategtis dalam menopang peradaban masa lalu di Jawa Timur. Di Singosari ada situs Sumberawan dan Situs Watugede yang menunjukkan kelekatan kawasan dengan sistem keairan, sementara di hulu di Kota Batu ada candi di pemandian Songgoriti. Lebih ke arah timur, lanjut Purnawan, ada Candi Jago dan Candi Kidal.

“jika dicermati, terdapat pusat-pusat peradaban di masa silam dari peninggalan candi yang mengikuti alur Sungai Brantas,” ujar Purnawan.

Selain itu, tim juga akan menuju ke Ngadas, yang akan mendokumentasikan model kelola pertanian dan potensi sumber hayati kawasan pegunungan Tengger. Sebab, wilayah ini dilintasi Sungai Bango yang bermuara ke Sungai Brantas dengan titik temu di Kota Malang. Selepas dari Ngadas, tim menuju Blitar dan Tulungagung, pendokumentasian arca penanda hubungan dengan air di Karangkates, Penataran di Blitar, dan dam pemisah di Ngrowo, Tulungagung.

Sedangkan di Pare, Kediri, mengobservasi kawasan lahan pertanian dan problematika industri pangan, dan situs kanal peninggalan masa feodal (Surowono) dan kolonial (pabrik gula Mrican). Sedangkan di Jombang, bakal mendokumentasikan potensi pangan, situs keairan masa silam, dan rencana pertambangan. Di Mojokerto, mendokumentasikan situs keairan masa feodal di kompleks Trowulan dan industri-industri sepanjang Brantas (Gempolkrep).

Sementara di Krian, melihat inisiatif komunitas di kampung dan potret industri sepanjang Brantas, sedangkan di Porong, akan didokumentasikan pembuangan lumpur ke Sungai Porong dan kerusakan ekosistem, serta kehancuran sumber ekonomi lokal, dan di Surabaya akan memotret konsumen air dan industri kelola air.
Susur Sungai Brantas ini akan berakhir pada 18 April 2013, dan salah satu keguiatan menymabut Hari Bumi 22 April 2013. Di akhir Susur Sungai Brantas I ini, akan dpresentasikan semua hasil temuan sepanjang observasi di area Monumen Kapal Selam serta Taman Bungkul Surabaya, serta pameran foto. (G17)

Malang (Greeners) – Organisasi perlindungan satwa liar ProFauna Indonesia menggelar kampanye pentingnya pelestarian orangutan bertema “Ride for Orangutan” di enam propinsi yang ada di Pulau Sumatera, yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.  Kampanye ini akan dilakukan empat orang aktivis ProFauna dengan menempuh jarak sekitar 7000 kilometer dengan menggunakan motor.

Kami luncurkan di Kota Malang, dan kampanye sesungguhnya dilakukan pada 20 April nanti berangkat dari Jakarta,” kata Ketua ProFauna Indonesia, Rosek Nursahid, saat peluncuran kampanye Ride for Orangutan dengan aksi turun jalan, Minggu (7/4/2013) di Jalan Veteran, Kota Malang.

Menurut Rosek, kampanye ini akan berakhir pada akhir Mei 2013 nanti. Selama kampanye, katanya, ProFauna akan mengunjungi sekolah dan kampus untuk memberikan edukasi tentang perlindungan orangutan dan habitatnya. Selain itu,sasaran kampanye juga para komunitas motor lokal di Sumatera. “kami juga akan berkunjung ke habitat orangutan di alam dan tempat rehabilitasi orangutan di Sumatera Utara dan Aceh,” kata Rosek menambahkan.

Juru bicara tim Ride for Orangutan, made Astuti, menambahkan, kampanye kali ini berbeda dengan kampanye lainnya. Sebab, ProFauna melibatkan partisipasi komunitas lokal, sehingga dalam perjalanan nanti banyak peserta di masing-masing kota yang akan bergabung untuk kampanye bersama. “Ini menadi penting bahwa pelestarian orangutan dan habitatnya harus melibatkan semua pihak,” kata Made.

Pada saat pemberangkatan tanggal 20 April di Jakarta nanti, kata Made, juga akan melibatkan musisi papan atas Slank yang sejak lama mendukung kampanye ProFauna. Kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelsetarian orangutan. ProFauna juga berharap bisa mendorong pemerintah lebih serius memperhatikan pelsetarian orangutan, termasuk habitat orangutan yang kian tergusur.

Menurut Made, tingkat penurunan populasi orangutan selama 10 tahun terakhir cukup tajam. Pada tahun 1990-an saja populasi orangutan di Indonesia mencapai 200 ribuan ekor. Namun saat ini hanya tersisa 6 ribuan ekor saja di kawasan Rawa Singkil, Leuser Barat, dan Leuser Timur. “Selama sepuluh tahun tingkat penurunan populasi mencapai 80 persen,” ujar Made Astuti, yang juga menjadi salah satu pengendara motor kampanye ini.

Orangutan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia. Kurang dari 20 ribu tahun lalu orangutan dapat diujumpai di sleuruh Asia Tenggara, dari Pulau Jawa di ujung selatan hingga ujung utara pegunungan Himalaya dan Cina bagian selatan. Kini, orangutan hanya ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Rusaknya habitat dan perdagangan orangutan menjadi factor utama menunrunnya populasi orangutan di alam. Meski sudah dilindungi oleh undang-undang, perdagangan orangutan masih terjadi. Rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab masih maraknya perdagangan orangutan. (G17)

Malang (Greeners) – Indahnya landscape di pesisir selatan Malang, Jawa Timur, ternyata tidak diimbangi dengan keindahan bawah lautnya. Sebab, hampir 90 persen terumbu karang di pantai Kondang Merak, Bantur rusak. Ini belum data di beberapa pantai lainnya seperti Pantai Sendang Biru, Tamban, Clungup, Balekambang, dan pantai lainnya.

Di Pantai Sendang Biru misalnya, yang menjadi pusat nelayan mencari ikan, sangat dirasakan nelayan bagaimana dampak rusaknya terumbu karang di kawasan itu, Tangkapan para nelayan merosot ketika musim ombak besar, sementara nelayan tidak berani melaut ke jarak yang jauh dari bibir pantai.

Nelayan Sendang Biru, Achmadi, mengaku terumbu karang dan ekosistem di sekitar Pantai Sendang Biru rusak parah akibat adanya praktik illegal fishing, penangkapan ikan dengan menggunakan potassium atau linggis untuk mencongkel ketika menangkap gurita. “Kami para nelayan sudah berusaha merawat tapi masih banyak yang rusak,” katanya, pada minggu kemarin.

Sementara itu, komunitas Sahabat Alam dari Universitas Brawijaya Malang, pekan kemarin juga melakukan kegiatan penanaman terumbu karang buatan di kawasan Pantai Kondang Merak. Menurut Andik Syaifudin, terumbu karang di kawasan Pantai Kondang Merak 90 persen telah rusak. Sehingga pihaknya melakukan inisiatif bersama komunitasnya dengan menanam terumbu karang buatan.

Menurutnya, dari 100 jenis ikan yang ada di kawasan Pantai Kondang Merak, 70 persen di antaranya berlindung di terumbu karang. Karena itu, jika terumbu karang rusak, hasil tangkap ikan nelayan dipastikan turut menurun seiring minimnya jumlah ikan yang ada. “Biasanya ikan mahal seperti ikan Kerapu yang senang berada di sela-sela terumbu karang,” ujarnya.

Ia bersama komunitasnya akan memantau terumbu karang buatannya yang ditanam setiap tiga bulan sekali guna mengetahui apakah masih dalam kondisi bagus atau tidak. Ia berharap pemerintah juga turun tangan membenahi terumbu karang di kawasan pesisir selatan Malang yang rusak.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malang ternyata belum memiliki data pasti jumlah kerusakan terumbu karang di pesisir selatan Malang. Kepala Dinas Dinas kelautan dan perikanan Malang, Endang Retnowati, mengatakan, informasi kerusakan terumbu karang di Pantai Kondang Merak, Bantur, dari Sahabat Alam (Salam) terkait kerusakan terumbu karang bakal dijadikan bahan untuk membuat langkah pembenahan terumbu karang di kawasan pesisir selatan Malang. “Kita akan membenahi dengan menggunakan anggaran APBD maupun anggaran dari propinsi dan pusat,” ujar Endang. (G17)

Malang (Greeners) – Sebanyak 15 komunitas di Malang, Jawa Timur, berkampanye hemat energi atau Earth Hour dengan menampilkan berbagai keunikan masing-masing. Pusat peringatan kampanye hemat energi ini dilakukan di halaman Mall Olympic Garden (MOG) Kota Malang, Sabtu (23/03/2013) malam.

Sebelum puncak peringatan dengan pemadaman lampu selama satu jam, berbagai acara digelar mulai dari pemilihan finalis putri hemat energi, hingga atraksi masing-masing komunitas yang turut berkampanye hemat energi.

Selain itu, pengunjung dan peserta juga tak mau ketinggalan foto-foto dengan latar tulisan logo Earth Hour 60+ selebar 4×3 meter. Sebagian dari mereka juga tak ingin melewatkan kesempatan berpose di foto boks yang disediakan panitia.

Pukul 20.30 WIB hingga 21.30 WIB kawasan MOG dipadamkan, para peserta kampanye mulai melakukan aksi flash mob dengan berbagai variasi. Selain di kawasan MOG, lampu di sepanjang Jalan Ijen juga padam, kawasan Jalan Veteran dan Malang Town Square (Matos) juga mendukung aksi ini meski hanya 30 menit.

Koordinator Earth Hour Malang, Arfian Eka Wijaya, mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung kampanye hemat energi ini. Ia berharap masyarakat mulai menjalani hidup sehari-hari dengan menghemat energi seperti mematikan lampu yang tidak digunakan dan lain-lain. “Hemat energi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja,” ujarnya ditemui di sela-sela peringatan Earth Hour, Sabtu (23/03/2013).

Menurutnya, kampanye Earth Hour tahun ini tidak hanya berhenti selama 60 menit saja atau pada saat peringatan tanggal 23 Maret. Earth Hour Kota Malang, kata Arfian, masih mempunyai rangkaian kegiatan hingga bulan April ke depan. Di antaranya sosialisasi green life ke sekolah-sekolah SMA di Kota Malang. Selain itu, pihaknya juga menyediakan box testimony di pintu masuk MOG. Warga Kota Malang bisa memberikan masukan ide, gagasan maupun kritik untuk pelaksanaan Earth Hour 2014.

Sementara itu, Fund Raiser Earth Hour Malang, Pandu Pramudya, mengatakan, momentum Earth Hour diharapkan menjadi awal bagi masyarakat untuk perubahan perilaku hemat energi. Menurutnya, selain dilakukan di dua mal besar di Malang, aksi pemadaman lampu selama satu jam juga dilakukan di Alun-alun Kota Batu, Jawa Timur.

Untuk di Kota Batu, peringatan Earth Hour baru tahun ini dilakukan, dan di Kota Malang sudah dua tahun berturut-turut dilakukan. Tahun lalu, puncak peringatan Earth Hour di Kota Malang di laksanakan di halaman Balikota Malang dan Universitas Brawijaya. Sedangkan tahun ini di pusatkan di MOG, serta Matos dan beberapa jalan utama di Kota Malang. (G17)

Malang (Greeners) – Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, tetap mempertahankan lahan pertanian seluas 45 ribu hektare yang tersebar di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Luas lahan pertanian 45 hektare tersebut terbagi menjadi 33 ribu hektare sawah teknis dan 12 ribu hektare lahan yang layak ditingkatkan menjadi sawah teknis.

Menurut Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Malang, Jawa Timur, Dwi Siswahyudi, pihaknya bertekad mempertahankan luasan lahan pertanian karena Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah penyangga ketahanan pangan di Jawa Timur. Meski demikian, tak bisa dipungkiri dalam perkembangan kawasan akan ada peralihan peruntukan lahan pertanian.

Namun, hal itu bisa disiasati dengan pencetakan sawah baru sehingga lahan pertanian seluas 45 ribu hektare tetap terjaga. Dengan mempertahankan luas lahan pertanian 45 ribu hektare juga bisa menjaga ketahanan pangan di wilayah Malang . “Tahun lalu  masih bisa mempertahankan surplus produksi beras 66 ribu ton,” kata Dwi Siswahyudi, Kamis (21/03/2013).

Menurutnya, sawah teknik yang sudah dilengkapi irigasi dan panen tiga kali dalam setahun masih dimungkinkan beralih peruntukannya. Karena itu, katanya, jika ada ada yang menginginkan lahan pertanian itu untuk peruntukan lain bisa dialihkan ke kawasan lain. Sebab, di Malang masih ada 98 ribu hektare lahan yang bisa digunakan.

Pihaknya mengaku tidak bisa mencegah terjadinya peralihan terutama lahan tersebut dimiliki warga. Namun, dalam perencanaan Kabupaten Malang, kawasan perindustrian akan dialihkan di kawasan Jabung karena di sana akan dilewati jalan tol Pandaan-Malang. Selain di Jabung, daerah industri juga diarahkan ke Sumbermanjing Wetan karena akan dilalui Jalan Lintas Selatan (JLS) dan pelabuhan umum di Pantai Sendang Biru.

Sementara itu Dewan Daerah Walhi Jawa Timur, Purnawan D Negara, mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Malang, tidak serta merta melakukan pencetakan sawah baru ketika sawah teknis yang sudah tertata persoalan irigasinya itu beralih peruntukan. Sebab, dengan pencetakan sawah baru belum tentu budaya masyarakat di kawasan itu sama dengan yang lama, apalagi harus dengan membuat sistem irigasi yang baru.

Menurut Purnawan, ketika ada alih fungsi lahan, pangan seringkali dikorbankan dengan penyediaan lahan untuk industri dan bukan untuk lahan. Selain itu, ketika ada pembangunan kawasan industri yang menggusur lahan-lahan pertanian, pemerintah maupun pengambil kebijakan tidak pernah mempertimbangkan dan membandingkan keuntungan yang diperoleh dari industri dengan rusaknya kawasan pertanian maupun  rusaknya alam. “Ini yang tidak pernah dilakukan pemerintah di Indonesia,” kata Purnawan, yang juga dosen di Universitas Widyagama, Malang.

Ia menambahkan, ketersediaan lahan untuk pangan harus dari non kawasan hutan. Di mana hutan diperlukan dalam rangka ketersediaan air, daerah resapan, aturan tata iklim, dan juga penangkal hama yang bisa turun ke areal persawahan jika hutan rusak. (G17)