Adakah supermarket yang menjual makanan yang sudah kedaluwarsa? Negara maju umumnya memiliki aturan sangat ketat perihal makanan yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa. Namun baru-baru ini, Denmark meluncurkan program yang berbeda. Di Denmark terdapat supermarket yang menjual makanan yang sudah kadaluwarsa namun dengan diskon yang cukup besar. Supermarket ini baru saja beroperasi di Kopenhagen.

Supermarket bernama WeFood tersebut mulai dibuka bulan Maret 2016 ini. Karena bertujuan untuk mengurangi sampah makanan, WeFood menciptakan pasar dimana makanan kedaluwarsa dan makanan yang bungkusnya rusak bisa dijual kepada pembeli yang tertarik.

Supermarket WeFood bisa menjadi menjadi model untuk negara lain dengan menyediakan solusi yang kreatif untuk mengatasi sampah makanan. Sementara sebagian besar penduduk dunia membuang makanan yang kedaluwarsa ke tempat sampah atau disumbangkan untuk amal, Denmark menerapkan cara kreatif yang baru ini sehingga bisa mengurangi sampah makanannya. Tiap tahun, negara ini menghasilkan sampah makanan sebanyak 700.000 metrik ton, sementara secara global, sampah makanan dunia sebanyak 1,3 milyar metrik ton yang dibuang tiap tahunnya.

Makanan yang dijual di WeFood didapat dari hasil donasi supermarket besar. Supermarket WeFood sendiri awalnya merupakan proyek non-profit lokal yang telah dijalankan sejak tahun 2015 lalu. Foto: WeFood/inhabitat.com

Amerika melalui Badan Pengawasan Makanan atau Food and Drug Administration (FDA) pun tidak melarang toko untuk menjual produk makanan yang mendekati waktu kedaluwarsanya sepanjang makanan tersebut masih layak konsumsi.

Harga yang ditawarkan supermarket WeFood lebih murah 50 persen dibandingkan toko retail biasa. Wajar saja jika WeFood sangat menarik untuk mereka yang ingin berhemat sambil berkontribusi terhadap permasalahan sampah makanan.

Toko ini juga bukan untuk mereka yang senang berhemat saja. “WeFood adalah supermarket pertama yang melakukan hal ini di Denmark. Tidak hanya ditujukan untuk mereka yang berekonomi lemah, namun juga untuk semua yang peduli terhadap sampah makanan yang dihasilkan oleh negara ini,” kata Per Pjerre dari organisasi DanChurch Aid yang mendukung pendirian supermarket ini, seperti dilansir dari Inhabitat.com.

“Semakin banyak yang melihat supermarket ini sebagai hal yang positif dan tepat secara politis untuk menangani isu tersebut,” pungkasnya.

Penulis: NW/G15

Jakarta (Greeners) – Berkebun atau saat ini biasa disebut home farming, merupakan salah satu budaya agraris masyarakat Indonesia. Namun, maraknya bangunan beton di wilayah perkotaan membuat lahan untuk berkebun semakin sempit dan masyarakat perkotaan larut dalam kehidupan yang berorientasi industri. Semakin banyaknya makanan atau bahan pangan impor di Indonesia juga menunjukkan bahwa Indonesia masih belum mandiri dalam sektor pangan.

Menurut pegiat Bekasi Berkebun, Annisa Paramita, kegiatan berkebun sangat bermanfaat bagi masyarakat perkotaan. Menurutnya, dengan berkebun, masyarakat dapat mengetahui dan menjamin kesegaran makanan yang mereka konsumsi.

“Manfaat paling minimal, kita dapat bahan makanan yang kita tahu asalnya dari mana dan juga cara perawatan serta perlakuan tanaman,” jelas perempuan yang biasa disapa Nissa ini kepada Greeners saat dijumpai di kantornya yang berada di daerah Bekasi timur, akhir Desember lalu.

Menurut Nissa, bahan baku makanan yang diproduksi massal sering kali bersentuhan dengan zat kimia tertentu yang mungkin tidak baik bagi tubuh. “Sementara kalau kita melakukan home farming, misalnya kita mau mengulek sambel, ternyata kita menanam cabai beberapa pot, ya sudah, petik saja cabainya dan ulek,” imbuhnya.

Nissa sendiri melakukan home farming sejak 2013 lalu. Baginya, berkebun bukan sesuatu yang rumit. Pesatnya perkembangan teknologi dapat memudahkan masyarakat untuk mencari metode yang tepat untuk memulai home farming, dari metode konvensional yang menggunakan tanah hingga hidroponik.

Beberapa jenis syuran yang dapat dihasilkan dari “home farming”. Foto: pixabay.com

Tidak hanya menyediakan bahan pangan, kegiatan berkebun juga dapat menjadi alternatif untuk menjauhkan penat dan kejenuhan yang dirasakan masyarakat perkotaan sebagai dampak dari rutinitas pekerjaan sehari-hari. Berkebun juga dapat mendekatkan masyarakat dengan alam meski tinggal di perkotaan.

“Ketika mengajak keluarga atau anak-anak (untuk berkebun), kita akan menanamkan ke mereka bagaimana mengapresiasi alam,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko, berpendapat bahwa jauhnya masyarakat perkotaan terhadap pertanian telah dimulai sejak peradaban kuno. Ia menyebut bahwa wilayah perkotaan identik dengan pusat pemerintahan, pemasaran dan jasa sejak tumbuhnya kota-kota kuno pada peradaban Babilonia. Hal itu menurutnya menjadi kecenderungan wilayah perkotaan pada era-era selanjutnya. Akibatnya, pertanian dan alam pun semakin melekat dengan wilayah pedesaan.

“Kemakmuran akibat perekonomian membuat berbagai macam bahan makanan mudah didapat sehingga muncul mantra ‘kenapa harus bersusah payah menanam sendiri?’” jelas Tejo melalui surat elektroniknya kepada Greeners.

Kondisi demikian, lanjutnya, membuat masyarakat wilayah perkotaan semakin tidak menghargai alam. Hal ini diperburuk dengan meningkatnya konsumerisme yang diiringi oleh memudarnya nilai-nilai kolektif atau gotong-royong. Masyarakat perkotaan lebih mengedepankan kekuatan membeli produk, termasuk dalam masalah “perut” dan “meja makan”.

Menurut Tejo, permasalahan di atas adalah hal mendasar yang mengakibatkan masyarakat mudah ‘diracuni’ brand image tertentu, termasuk pendapat bahwa produk impor lebih sehat dan berkualitas.

“Dampaknya bisa kita lihat sekarang ini, Indonesia menjadi pasar yang menggiurkan bagi produk impor seperti buah-buahan, sayuran, tepung-tepungan dan sebagainya. Padahal produsen pangan kita mampu menghasilkan,” ungkapnya.

Sama halnya dengan Nissa, Tejo pun sangat menyarankan masyarakat melakukan berkebun. Menurutnya, kehidupan masyarakat yang dinamis akan mengarahkan masyarakat itu sendiri untuk kembali menyelaraskan diri dengan alam. Terlebih, menanam dan berkebun merupakan bagian dari budaya dalam kehidupan agraris Indonesia.

“Kegiatan home farming ini bisa dikemas secara menyenangkan dan massal. Demikian juga pengenalan atau edukasi pangan lokal dan sehat. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling terkait,” tutup Tejo.

Penulis: TW/G37

Jakarta (Greeners) – Keberhasilan Indonesia dalam program swasembada beras pada tahun 1984 yang juga sempat mendapatkan penghargaan dari lembaga pangan internasional Food and Agriculture Organization (FAO) kini sudah tidak berlanjut lagi.

Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, MS Sembiring, menerangkan, ketergantungan masyarakat pada beras yang begitu besar semakin terlihat dari jumlah beras yang tiap tahunnya perlu diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Padahal, jelasnya, menurut data Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, negara ini memiliki 77 jenis karbohidrat yang berpotensi sebagai sumber pangan.

“Namun ,sayangnya, hanya beras yang selalu didorong sebagai sumber pangan,” ujar Sembiring pada diskusi pakar yang diadakan oleh yayasan KEHATI di Jakarta, Rabu (22/10).

Ditemui di tempat yang sama, Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, pun menyampaikan bahwa data dan fakta konsumsi beras masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin tinggi seiring bertambahnya jumlah penduduk. Konsumsi beras yang tinggi ini memicu impor beras, yang artinya membuat devisa negara berkurang. Selain itu, ketergantungan terhadap satu makanan pokok juga akan berdampak pada ketahanan pangan.

Oleh karena itulah Mahmudi menggagas gerakan Sehari Tanpa Beras (One Day No Rice) yang merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif Kota Depok dalam mendukung Gerakan Diversifikasi Pangan serta upaya akselerasi kemandirian pangan.

“Gerakan ini adalah langkah strategis untuk mengubah pola pikir masyarakat sekaligus mampu mengurangi konsumsi beras dan terigu secara signifikan,” tegasnya.

Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Gerakan yang sudah berjalan sejak tahun 2011 lalu ini merupakan tindak lanjut kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Berbasis Pangan Lokal. Dia juga mengakui setelah tiga tahun gerakan sehari tanpa beras ini, konsumsi beras di Kota Depok menurun 3,9 persen menjadi 253 gram per kapita per hari dari sebelumnya 260 gram per kapita per hari. Pada saat bersamaan, konsumsi pangan alternatif seperti jagung dan umbi-umbian justru meningkat.

Saat ini Kota Depok telah bekerjasama dalam pengembangan pangan lokal dengan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Jember. Adapun pemerintah daerah yang telah menjalin nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Depok, antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Kendari, Provinsi Sulsel, dan lain-lain.

Tidak hanya itu, institusi seperti PT PLN (Persero) Depok, Kodim 0508 Depok, PT Medifarma, dan beberapa hotel, restoran dan rumah makan yang ada di Kota Depok seperti Bumi Wiyata, Mang Kabayan, Bebek Tik Tok, Wisma Hijau, Graha Insan Cita, RM H. Thohir, dan lain-lain telah menjadi pionir sekaligus pelaku aktif dalam upaya mendorong ketahanan pangan Kota Depok.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Indonesia memiliki sumber pangan yang luar biasa. Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Republik Indonesia, potensi sumber pangan yang dimiliki Indonesia sebanyak 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis sumber buah-buahan, 228 jenis ayuran, 40 jenis buah minuman dan 110 jenis rempah.

Dr. Vandana Shiva, seorang penggiat pangan dan lingkungan dari India, mengemukakan pendapatnya bahwa kekuatan Indonesia di bidang pangan sudah bisa dikatakan sebagai negara pemberi atau negara produksi karena Indonesia adalah negara dengan mega-biodiversity.

“Indonesia seharusnya sudah mampu mencapai kedaulatan pangan dengan segala potensi pangannya dan sistem hukum yang ada seharusnya mampu melindungi para petani dari kekuatan dominasi kapitalisasi benih agar Indonesia mampu mencapai kedaulatan pangan secara mandiri,” ujar Shiva saat menjadi pembicara utama pada diskusi pakar bertemakan “Pengelolaan Benih Melalui Pemberdayaan Masyarakat Lokal Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan” yang diselenggarakan oleh Yayasan KEHATI di Jakarta, Selasa (19/08).

Kementrian Pertanian mencatat produksi padi, jagung, hingga komoditi kacang tanah, Indonesia sampai menambah lahan produksinya di Cina. Indonesia sudah seharusnya menjadi juara dalam konteks pangan dunia.

“Dengan kekuatan sebegitu besar, bagaimana Indonesia masih juga belum mencapai kedaulatan pangannya?” kata Shiva dengan nada heran.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Perbenihan, Direktorat Jendral Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bambang Budhianto mengatakan bahwa pemerintah sudah berupaya untuk mengatasi ketahanan pangan bangsa.

“Untuk tanaman padi, kita sudah swasembada dan bahkan surplus sejak tahun 2004 hingga saat ini,” terang Bambang.

Terkait kapitalisasi benih yang dirasa merugikan petani, Bambang juga menegaskan bahwa pemerintah memberikan kesempatan pada siapapun untuk memiliki usaha di bidang perbenihan termasuk juga produsen benih asing sejauh itu untuk kemajuan bangsa.

“Jelas kalau sampai mendominasi tidak akan kita kasih izin. Lagi pula maksimum kepemilikan modal asing sudah diatur hanya 49 persen untuk benih tanaman pangan,” katanya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Uji materi Undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura masih terus berlanjut. Sejumlah asosiasi yang bergerak di bidang hortikultura masih melakukan perlawanan dengan menolak uji materi tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa memandang bahwa uji materi yang dilakukan terhadap UU Hortikultura, khususnya yang terkait dengan pembatasan penanaman modal asing paling banyak 30 persen dirasa tidak perlu. Hal ini mengingat area penguasaan pasar benih perusahaan asing di Indonesia cukup besar.

Andreas mengatakan, hingga saat ini penguasaan perusahaan asing terhadap pasar benih tanaman pokok dan holtikultura di Indonesia sudah mencapai 90%. Pasar tersebut dikuasai oleh West-East Seed, Monsanto, DuPont, Syngenta, dan Bayer.

“Pembatasan investasi asing di sektor perbenihan hortikultura yang maksimal hanya 30 persen saja itu sudah merugikan usaha para petani sayuran dari Jawa Barat dan Banten. Mereka merasa kebebasan untuk mendapatkan benih hibrida berkualitas menjadi terancam,” ungkap Andreas usai menghadiri diskusi yang diadakan Yayasan KEHATI di Jakarta, Selasa (19/08).

Berbeda dengan Andreas, pengamat ekonomi politik pangan dan pertanian dari Universitas Lampung, Bustanul Arifin enggan mengomentari Uji materi Undang-undang tersebut. Menurutnya, jumlah minimal pembatasan penanaman modal asing masih harus dikaji oleh berbagai pihak termasuk oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri. Hal ini dikarenakan hingga saat ini masih belum ditemukan adanya kerugian verietas benih dari petani lokal akibat dari kebijakan penanaman modal asing tersebut.

“Kita biarkan saja dulu MK mengkajinya. Saya sih berharap semua pihak termasuk MK juga benar-benar mengerti tentang substansi dari permasalahan ini,” katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya sejumlah asosiasi yang tergabung dalam Koalisi Kedaulatan Petani Pemulia Tanaman Indonesia (KKPPTI) mengajukan permohonan ke MK untuk menjadi pihak terkait dalam sidang uji materi UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang dimohonkan oleh Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura.

KKPPTI sendiri terdiri dari Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AP2TI), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Field Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), organisasi Binadesa, Sadajiwa dan Sawit Watch.

Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura menerangkan bahwa pembatasan kepemilikan saham oleh investor asing melalui pengalihan saham menjadi 30 persen tanpa mekanisme perusahaan yang pasti, akan membuat investor asing berpikir ulang untuk melakukan investasi di Indonesia. Hal ini pada praktiknya berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, karena faktanya, Indonesia masih bergantung pada kemampuan riset serta teknologi yang dimiliki investor asing.

(G09)