Jakarta (Greeners) – 187 negara mengambil satu langkah besar untuk mengendalikan krisis perdagangan plastik dengan memasukkan plastik dalam Konvensi Basel, suatu perjanjian yang mengontrol pergerakan sampah dan limbah berbahaya beracun dari satu negara ke negara lain, terutama dari negara maju ke negara berkembang.

Pada 10 Mei 2019 lalu, sidang yang diselenggarakan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang Lingkungan (UNEP) di Jenewa, Swiss ini menyetujui amandemen dalam Konvensi Basel yang meminta eksportir limbah plastik harus memperoleh persetujuan dari negara penerima limbah. Amandemen ini menjadi perangkat penting untuk menghentikan pembuangan sampah plastik yang tidak diinginkan dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang.

“Konvensi Basel tahun ini mendorong negara yang ingin mengekspor limbah plastik harus mengirim surat dulu, jenis plastiknya apa saja sehingga pihak pengimpor akan melihat kuota dan kemampuan untuk mendaur ulang limbah plastik tersebut. Kalau bisa dan oke baru dikirim, kalau tidak berhak untuk menolak. Jadi dasarnya right to know (hak untuk tahu), tidak asal mengirim saja. Kedua, plastik yang dikirim harus dipilah bersih karena selama ini negara maju hanya mengirim saja tidak dipilah lagi. Dua kunci itu yang harus diketahui,” ujar Direktur Eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi saat ditemui Greeners di Hotel Sofyan Cikini, Jakarta, Kamis (16/05/2019).

BACA JUGA: Polemik Impor Limbah Plastik, KLHK Usulkan Revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2016 

Prigi mengatakan bahwa permasalahan pembuangan sampah plastik secara global ini belum diatur secara spesifik termasuk di Indonesia. Dalam layanan kepabeanan, Dirjen Bea Cukai hanya menerapkan peraturan jalur hijau (green line) dan jalur merah (red line) untuk mengecek status produk yang masuk.

“Kalau di Bea Cukai kita, produk dan bahan yang harus di cek hanya di scan lewat dua kategori, yakni green line dan red line. Tapi karena kita membutuhkan produk impor tersebut jadi dimasukkan ke green line padahal kualitasnya tidak baik, ada kontaminasi bermacam-macam seperti bahan berbahaya, senyawa obat, dan lainnya. Makanya kenapa terjadi penyelundupan itu karena izin masuknya hanya berdasarkan dua kategori itu,” ujarnya.

Prigi berharap amandemen Konvensi Basel ini nantinya dapat mengurangi pencemaran di daratan dan lautan Indonesia. “Kami pun akan memantau perdagangan sampah plastik dan mendorong pemerintah untuk mengelola dan mengontrol sampah plastik yang diimpor dengan baik. Kami mengimbau negara-negara pengekspor sampah plastik untuk menaati kewajiban mereka untuk mengelola sampah di negeri sendiri dan tidak membuangnya di negara-negara belahan Selatan dan pemerintah Indonesia memperkuat kontrol masuknya sampah plastik,” katanya.

BACA JUGA: Indonesia Berpotensi Jadi Penampung Sampah Dunia 

Namun demikian, meskipun amandemen ini mendapat dukungan melimpah, ada beberapa negara yang menentang masuknya sampah plastik dalam Annex II Konvensi Basel. Negara-negara ini antara lain adalah Amerika Serikat, negara pengekspor sampah plastik terbesar di dunia; Konsil Kimia Amerika (American Chemistry Council), suatu kelompok pelobi dari industri petrokimia yang berpengaruh; dan Lembaga Industri Daur Ulang Skrap (Institute of Scrap Recycling Industries), sebuah asosiasi pebisnis perantara (broker) limbah.

“Jangan lupa, konvensi ini bukan sanksi, apalagi Amerika menolak Konvensi Basel ini, maka konsekuensinya Amerika Serikat tidak akan diizinkan untuk melakukan perdagangan sampah plastik dengan negara-negara berkembang yang menjadi negara pihak dari Konvensi Basel tetapi bukan anggota OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Jadi pasti masih ada celah makanya negara kita jangan sampai lemah dan berani menolak. Jangan ada penyelundupan (limbah plastik) lagi,” kata Prigi.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Terkait pengelolaan importasi limbah plastik yang buruk, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan revisi atas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun. Langkah ini dilakukan agar impor limbah plastik tidak menjadi beban pengelolaan sampah di Indonesia.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Greeners, ada lima usulan yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kepada Kemendag melalui rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI pada Rabu (15/05/2019) di Gedung DPR, Jakarta.

Pertama, pada pos tarif (kode HS) impor limbah non B3 skrap plastik diusulkan tidak ada kode HS lain-lain sehingga skrap plastik yang diimpor tidak tercampur dengan skrap plastik yang tidak dapat di daur ulang di Indonesia. Kedua, tidak ada penambahan importir baru limbah non B3 skrap plastik.

Ketiga, pembatasan kuota impor bagi yang sudah beroperasi sampai lima tahun ke depan. Keempat, mengimpor minimal berupa pellet/chips. Kelima, produk hasil daur ulang harus produk jadi bukan berupa kantong plastik.

BACA JUGA: Indonesia Berpotensi Jadi Penampung Sampah Dunia 

Lebih lanjut Siti menyatakan bahwa dasar permintaan untuk merevisi Permendag No. 31/2016 adalah Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memasukan sampah ke dalam wilayah NKRI; Pasal 69 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan melarang setiap orang memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI; dan Permendag No. 31/2016 yang menyatakan impor limbah non B3 yang diperbolehkan yaitu sisa, reja dan skrap plastik dan membutuhkan rekomendasi dari KLHK.

“Permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen Limbah Non B3 (IPL-Non B3) dari Kemendag sesuai Permendag No. 31/2016, Pasal 6 ayat 1 huruf (k) harus melampirkan rekomendasi KLHK melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. Diatur dalam Surat Perintah Deputi Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah, KLHK Nomor: 02/Dep.IV/07/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Izin, Rekomendasi dan Persetujuan Pengelolaan Limbah B3,” kata Siti.

Terkait adanya kasus limbah plastik dalam paket impor kertas bekas dari luar negeri yang ditemukan di Surabaya, Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan bahwa pintu perizinan impor plastik ada di Bea Cukai dan Kemendag. Ia menyatakan bahwa dalam aturan rekomendasi KLHK sudah jelas kode HS jenis plastik yang masuk ke Indonesia adalah plastik yang sudah di cacah bersih.

“Untuk rekomendasi ini KLHK memberikan kepada perusahaan yang melakukan impor. Namun jika ditemukan perusahaan yang melakukan ilegal impor, maka akan kita tarik rekomendasi dan izinnya. Saat ini proses kasus penyelundupan impor plastik ini masih ditangani oleh Kemendag, kami belum bisa menarik rekomendasi dari para perusahaan,” ujar Vivien kepada Greeners.

BACA JUGA: Kebijakan Pembatasan Sampah Plastik Digugat, Pemerintah Daerah Tidak Gentar 

Vivien menjelaskan bahwa ketentuan KLHK dalam rekomendasi impor limbah plastik yaitu plastik yang masuk sudah dalam bentuk skrap dan dalam keadaan bersih, skrap plastik tersebut langsung digunakan untuk membuat barang jadi, artinya skrap plastik tidak untuk dijual lagi, dan komposisi bahan plastik lokal harus mencapai 50%. Selain itu adanya penandatanganan fakta integritas dari para perusahaan.

“Jadi kalau ada perusahaan yang melakukan ilegal impor pengawasannya ada di Kemendag. Kami hanya memberikan rekomendasi atas izin Kemendag. Kami mengajukan usulan revisi Permendag No.31/2016 tersebut untuk membatasi masuknya skrap plastik ilegal dan tidak sesuai aturan,” ujar Vivien.

Sebagai informasi, ketentuan impor limbah plastik diatur dalam UU No. 32/2009, UU No. 18/2008, Permendag No. 31/2016. Ketentuan impor limbah plastik ini, antara lain skrap yang diimpor bersih dan tidak terkontaminasi B3 dan limbah B3, harus tersortir dan tidak bercampur dengan sampah dan limbah lainnya, tidak berasal dari kegiatan landfill atau tidak merupakan sampah, harus diolah menjadi produk akhir, dan dokumen impor dilengkapi hasil survei dari KSO (kerja sama operasi).

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Tradisi mudik dalam bulan Ramadhan lekat dengan umat muslim di Indonesia. Untuk mengantisipasi timbulan sampah di sepanjang jalur mudik, pemerintah mengimbau semua masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ketika mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan berdiskusi kepada para pemangku kepentingan untuk menjalankan Mudik Tanpa Sampah dengan menyiapkan tempat sampah terpilah di sekitar tempat-tempat mudik.

“Jadi lintas sektor dari darat, laut dan udara akan diimbau untuk memperhatikan masalah sampah ini, terutama penanganan sampah plastik. Nanti di dermaga dan di kapal-kapal akan kita siapkan tempat sampah supaya tidak ada yang membuang sampah di laut. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan kebersihan ini dan menanggap laut sebagai tempat belakang untuk sampah,” ujar Budi pada acara peluncuran Gerakan Indonesia Bersih di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/04/2019).

BACA JUGA: Gerakan Indonesia Bersih Diluncurkan, Luhut: Saatnya Kampanye Peduli Sampah! 

Budi mengatakan, Mudik Tanpa Sampah merupakan imbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membawa tempat minum atau alat makan yang bisa digunakan berulang kali untuk mengurangi produksi sampah ketika mudik.

“Mudik Tanpa Sampah ini akan dikoordinasikan kepada Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman), mungkin minggu depan tapi pada dasarnya kami sudah berkoordinasi dengan semua pihak. Marilah kita peduli pada sampah plastik ini karena sudah waktunya kita peduli dengan lingkungan kita. Contohnya di kapal nanti harus ada tempat pembuangan, pengumpulan atau pemilahan. Mungkin minggu depan sudah disediakan di pelabuhan-pelabuhan harus ada tempat sampah yang seperti itu,” kata Budi.

BACA JUGA: Menko Maritim Galang Dukungan Publik untuk Aksi Nyata Indonesia Bersih 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Mudik Tanpa Sampah memang baru ada saat ini, namun sebelumnya sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Mudik Tanpa Sampah yang diterapkan oleh KLHK ini sebelumnya sudah disepakati untuk diimplementasikan pada semua elemen dan dilakukan secara nasional,” kata Luhut.

Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Novrizal Tahar mengatakan bahwa Mudik Tanpa Sampah ini merupakan peradaban yang bagus karena membuat mudik menjadi lebih nyaman dan indah.

“Menteri Perhubungan sudah bilang mudik harus tanpa sampah. Kita bangun budaya peradaban yang bagus ini. Mudik sesuatu yang baik dan kita tambahkan peradaban dengan tidak menghasilkan sampah di jalan. Akan kita buat semaksimal mungkin, dari sekarang kita kampanyekan dan kita lakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, dan sektor-sektor lainnya untuk Mudik Tanpa Sampah ini,” ujar Novrizal.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomar) bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Gerakan Indonersia Bersih (GIB). Gerakan ini sebagai bentuk ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar setiap individu bisa bersama-sama untuk lebih peduli mengurangi produksi sampah dan mengelola sampah dengan baik.

“Dalam kegiatan ini, kami mengajak Indonesia untuk peduli bersih, peduli sampah, bukan hanya satu kelompok, satu suku, satu agama, satu ras, apalagi politik, tapi seluruh Indonesia harus peduli bahaya sampah. Untuk itu jangan lagi berbicara yang lalu, kampanye politik sudah selesai, sekarang saatnya kampanye sampah. Jadi ayo sekarang kita bersatu lagi, untuk Indonesia bersih, Indonesia sehat,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada peluncuran Gerakan Indonesia Bersih di Jakarta Car Free Day, Minggu (28/04/2019).

Luhut mengatakan bahwa Presiden telah menyatakan agar gerakan ini dibuat secara masif di seluruh daerah di Indonesia dengan implementasi sesuai peraturan daerah masing-masing dengan mengacu kebijakan peraturan pusat.

BACA JUGA: ADUPI Gugat Kebijakan Pembatasan Sampah Plastik, KLHK: Tidak Perlu Khawatir! 

Pemerintah, kata Luhut, sudah satu tahun ini mempersiapkan GIB dimana salah satunya membuat kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PLTSa).

“Kita sudah setahun lebih memulai Gerakan Indonesia Bersih, tapi secara nasional baru hari ini kita canangkan. Salah satu GIB yang sudah kita buat adalah waste to energy (sampah untuk energi, Red.) pada 12 kota di seluruh Indonesia. Saat ini yang sudah jadi ada di Bantar Gebang. Namun, apakah ini bisa dilakukan oleh pemerintah saja? Tentunya tidak, harus dilakukan oleh semua orang. Harus diingat, sampah kalau tidak ditangani dan tidak ada perubahan dari perilaku kita akan menyebabkan dampak yang berbahaya, seperti mikroplastik,” ujar Luhut.

Dalam sambutannya, Luhut juga menyinggung soal mikroplastik dan dampaknya terhadap kesehatan manusia.

“Kalau mikroplastik ini di badan ibu-ibu atau mas-mas semua, berbahaya sekali. Salah satunya kalau mikroplastik masuk ke janin nanti anaknya bisa kontet (kerdil). Tidak mau, kan, anaknya menjadi kontet dan generasi masa depan Indonesia anak-anaknya kontet? Jadi mari perangi sampah plastik dengan mengurangi penggunaan plastik, kelola sampah dengan benar, buang sampah pada tempatnya jadi tidak ke laut sampahnya,” kata Luhut.

BACA JUGA: Indonesia Darurat Sampah, Pembangunan PLTSa di Kota-Kota Lain Terus Didorong 

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar mengatakan bahwa program-program untuk GIB sudah mulai dijalankan. KLHK sendiri telah mengarahkan semua kementerian dan lembaga untuk menerapkan eco-office.

“Tanggal 26 kami dengan Kemenkomar mengundang seluruh biro umum kementerian dan lembaga, kita berbicara bagaimana melakukan eco-office di kantornya, menjadi arahan nanti semua di kementerian kalau rapat itu harus less waste. Itu sudah di briefing dan menjadi sebuah keharusan. Selain itu, nanti di setiap kantor akan ada bank sampahnya juga, pemilahnya dan sebagainya. Jadi praktik eco-office dan less waste, kalau bisa zero waste, akan menjadi masif di seluruh kementerian dan lembaga,” ujar Novrizal.

Penyanyi dan pencipta lagu Titiek Puspa juga turut memeriahkan peluncuran GIB. Ia membawakan lagu “Sampah Sayang” dimana liriknya mengajak pentingnya Indonesia bersih di masa yang akan datang.

“Apa kita ingin anak cucu kita memakai tanah yang sudah terkontaminasi dengan segala macam kotoran-kotoran? Mulai sekarang buang sampah pada tempatnya supaya kita tenang melihat cucu cicit kita hidup di alam yang sehat dan gemilang,” ajaknya.

Sebagai informasi, pada peluncuran GIB ini diperkenalkan maskot untuk komunikator visual semua kegiatan, aksi dan program terkait GIB. Maskot-maskot tersebut yakni Amboi udang pembersih (Lysmata amboinensis) udang ini suka sekali bersih-bersih, Meta Ikan Kepe-kepe (Butterfly Fishes) sejenis ikan yang biasanya menjadi penanda kesehatan terumbu karang, dan Gurano Hiu Paus yang ramah dan bijaksana dan senang menolong hewan laut lain yang kesusahan.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) menggugat pemerintah daerah Bali atas kebijakan pembatasan sampah plastik. Dari berita yang beredar, gugatan ini dikarenakan kekhawatiran ADUPI terhadap material plastik untuk di daur ulang akan berkurang dan sikap pemda yang tidak konsekuen dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Kepada Greeners, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bali Made Tedja membenarkan hal ini. “Gugatan itu memang ada dan saat ini sedang ditangani tim biro hukum kami. Supaya tidak ada kesalahpahaman, kami belum bisa memberikan tanggapan apapun sampai ada kejelasan hukum dari tim biro hukum kami,” ujar Tedja saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (25/04/2019).

Sayangnya, ketika dihubungi tim Greeners tidak ada dari pihak ADUPI yang mau mengonfirmasikan perihal gugatan ini.

Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Novrizal Tahar mengatakan dalam kasus gugatan ini seharusnya ADUPI tidak perlu khawatir kekurangan bahan daur ulang plastik karena pemerintah memikirkan keseimbangan dalam membuat kebijakan.

Dalam UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah pada prinsipnya diklasifikan ke dalam pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah terdiri dari pembatasan sampah, guna ulang sampah, dan daur ulang sampah.

BACA JUGA: KLHK Evaluasi Plastik dengan SNI Ekolabel 

Beberapa daerah yang menerapkan kebijakan pembatasan sampah kantong plastik sekali pakai diantaranya Provinsi Bali, Kota Banjarmasin, dan Kota Balikpapan. Daerah-daerah ini tidak lagi menyediakan kantong plastik sekali pakai di retail-retail modern, bahkan kota Banjarmasin menerapkannya hingga ke pasar-pasar tradisional.

Menurut Novrizal, secara filosofis dalam UU Pengelolaan Sampah hierarki yang paling tinggi dalam pengelolaan sampah adalah mencegah atau membatasi timbulnya sampah.

“Terlebih lagi secara kebijakan ada pada Pasal 11, Peraturan Pemerintah (PP) 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyatakan “pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah”. Jadi sah-sah saja kalo pemerintah daerah membuat kebijakan pembatasan sampah plastik. Kalau teman-teman ADUPI menggugat berdasarkan kebijakan UU 18/2008, ada (penjelasan) turunannya di PP itu,” ujar Novrizal.

Menurut Novrizal, pihak ADUPI tidak perlu khawatir akan tidak adanya material daur ulang plastik karena pemerintah mempunyai kebijakan circular economy. Novrizal menyatakan kalau pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan tunggal.

“Sekarang kalau hanya mengandalkan recycling juga masih sangat rendah sementara persoalan sampah kita masih sangat besar. Pemerintah juga tidak mengeluarkan kebijakan tunggal, kita juga mendorong circular economy, mendorong dengan teknologi juga. Saya pikir dengan semua yang kita lakukan, nanti akan menemukan titik keseimbangannya. Untuk masalah ini KLHK siap untuk mengawal,” tegasnya.

BACA JUGA: Rencana Pelarangan Kantong Plastik, Peritel Setuju Dikurangi Tapi Jangan Dilarang 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) Tiza Mafira selaku pelopor kebijakan pembatasan sampah plastik menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh ADUPI tidak berdasar. Ia mengatakan bahwa pemda hanya melarang beberapa jenis plastik sekali pakai dan pemda sudah melakukan riset untuk menentukan jenis-jenis plastik yang sulit didaur ulang di daerahnya masing-masing.

“Sebenarnya ADUPI ini atas dasar apa melarang? Soal kekhawatiran akan bahan daur ulang habis, setahu saya ADUPI itu mendaur ulang botol plastik. Tidak pernah ada wacana melarang botol plastik karena botol plastik itu adalah plastik yang paling laku di daur ulang karena rate-nya cukup tinggi sampai 60%. Yang dilarang itu kantong kresek yang diketahui memang sulit di daur ulang karena nilainya terlalu rendah, jadi bank sampah tidak ada yang mau menerima. Lalu kenapa ADUPI merasa dirugikan, kita kurang mengerti juga,” katanya.

Lebih lanjut Tiza menjelaskan bahwa jenis plastik yang dibatasi atau dilarang oleh pemda diantaranya kantong kresek, sedotan plastik, dan styrofoam. Tiza juga menyatakan bahwa GIDKP tidak gentar dalam melakukan pendampingan kepada daerah-daerah yang sedang dan akan menjalankan kebijakan pembatasan sampah plastik ini.

“Niat Pemda ini untuk menyelesaikan masalah sehingga mereka tidak takut, makanya kita juga tidak takut. Solusinya sudah jelas bahwa plastik sekali pakai harus dicegah karena selama ini tidak berhasil di daur ulang. Kita lihat saja selemah atau sekuat apa gugatan tersebut dalam putusan Mahkamah Agung nanti,” tutupnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Meski masih mempunyai pekerjaan rumah terhadap pengelolaan sampah, Indonesia berpotensi besar menjadi penampung sampah dunia setelah China menutup diri untuk menerima sampah dari berbagai negara. Terhadap kemungkinan ini, Aliansi Zero Waste Indonesia memperingatkan pemerintah Indonesia untuk meninjau dan mengetatkan regulasi atas impor limbah plastik dan kertas untuk perusahaan pengimpor.

Penasihat Senior Yayasan BaliFokus, Yuyun Ismawati mengatakan bahwa China menjadi negara penerima sampah terbesar dari berbagai negara dan Indonesia berada pada urutan ke dua. Namun saat ini pemerintah China sudah tidak lagi menerima sampah plastik dengan berlakunya kebijakan “National Sword”. Hal ini membuat perdagangan sampah, khususnya sampah plastik di seluruh dunia terguncang.

Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia sudah menjadi negara pemroses sampah dan reja plastik, baik yang diimpor maupun dari sampah domestik. China mengambil peran yang jauh lebih besar untuk menyerap sampah plastik dunia. Menurut riset Amy L Brooks dan kawan-kawan (2018), “The Chinese Import Ban and Its Impact on Global Plastic Waste Trade” pada jurnal Science Advances, secara kumulatif selama tahun 1988 – 2016, China menyerap 45,1% sampah dunia.

“Jika China menjadi nomor satu dan sudah membatasi impor plastik secara ketat, kira-kira negara yang biasanya mengirim sampah ke China lalu akan mengirim ke mana? Karena saat ini penerima sampah terbesar di sekitar Asia. Tentu saja pemerintah Indonesia harus mawas diri, kalau tidak kita akan kebanjiran sampah plastik,” kata Yuyun di Jakarta, Kamis (21/03/2019).

BACA JUGA: Pemerintah Bentuk Kemitraan Aksi Plastik Global Tangani Sampah Plastik 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, peningkatan impor sampah Indonesia sebesar 141% atau 283.152 ton, namun dengan angka ekspor 48% atau 98.450 ton. Angka ini menandakan ada 184.702 ton sampah masih ada di Indonesia di luar beban pengelolaan sampah domestik di dalam negeri.

Prigi Ariesandi dari Lembaga Kajian dan Konservasi Ekologi Lahan Basah (Ecoton) mengatakan bahwa sampah impor plastik yang didapat sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Sampah tersebut terdiri dari 74% kemasan bungkus makanan, 20% kemasan produk rumah tangga, dan 6% kemasan produk pribadi (popok, bungkus sabun, sampo, dan lain-lain). Sampah-sampah tersebut didaur ulang di Jawa Timur yang lokasinya berdekatan dengan Kali Brantas.

“Sampah impor ini juga dijual ke warga seharga Rp1 juta per truk yang bisa dijual kembali dengan harga Rp2 juta. Sedangkan skrap plastik yang tidak bisa didaur ulang dijual sebagai pengganti bahan bakar kayu ke pabrik tahu setempat. Namun, hal yang sangat disayangkan residu dari impor plastik dan kertas ini dibuang ke bantaran Kali Brantas atau dibakar sehingga menimbulkan permasalah pencemaran air dan udara,” ujar Prigi.

Menurut Prigi, kandungan air di Kali Brantas sudah mengandung 292-2499 partikel mikroplastik per liter dan pada saluran pembuangan limbah 3.896 partikel per liter. Hal ini sangat memperhatinkan dan berbahaya karena Kali Brantas merupakan sumber air baku bagi 6 juta pelanggan PDAM di seluruh Surabaya.

BACA JUGA: HPSN 2019, Pemerintah Fokus pada Pencemaran Sampah Plastik 

Atas permasalahan yang ditimbulkan ini, Peneliti Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Fajri Fadilah mengatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sudah cukup baik, bahkan ada pengawasan dari surveyor setiap bulan. Hanya saja implementasi yang ada di lapangan berbeda. Sesuai dengan Permendag tersebut sampah yang boleh diimpor seharusnya hanya limbah dari industri, bukan sampah domestik dari rumah tangga.

“Kalau dilihat kebanyakan sampah yang diterima Indonesia sudah terkontaminasi B3 dan ada sampah rumah tangga juga, seharusnya tidak boleh. Seharusnya pemerintah lebih ketat dalam pengawasan regulasi Permendag tersebut dan jika jenis limbah tidak sesuai kita berhak untuk mengembalikan limbah tersebut sesuai dengan regulasi, kalau tidak akan bertumpuk terus-menerus dan menjadi permasalahan terbaru,” ujar Fajri.

Sesuai dengan Permedag No. 31/2016, Pasal 2 berbunyi, “Limbah Non B3 yang dapat diimpor hanya berupa sisa, reja, dan skrap. Serta, Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud hanya berasal dari bahan baku dan bahan penolong industri.”

Rekomendasi AZWI untuk Pemerintah Republik Indonesia:
1. Meninjau kembali kebijakan dan regulasi mengenai importasi sampah dan skrap, khususnya plastik dan kertas;
2. Membatasi bahan tercampur/kontaminan pada sampah dan skrap plastik/kertas yang diimpor hingga kurang dari 0.5%;
3. Mengembangkan sistem yang memampukan dan insentif untuk meningkatkan persentase daur ulang dari sampah di dalam negeri;
4. Melarang penggunaan bahan-bahan B3 sebagai aditif plastik dan saat mendaur ulang plastik;
5. Mengevaluasi kembali perusahaan-perusahaan yang memiliki izin impor plastik dan paper scrap, apakah sesuai perizinan yang diberikan dan praktik mereka tidak mencemari lingkungan.

Penulis: Dewi Purningsih

Oleh: Harry Surjadi

Riset Universitas Gajahmada (UGM) tahun 2013 menunjukkan setiap hari warga Kabupaten Cilacap menghasilkan 3.960 meter kubik sampah. Kalau sampah-sampah itu harus diangkut truk colt diesel (volume bak kurang lebih 15 meter kubik), dibutuhkan 264 truk. Sayangnya hanya 11,36% sampah (kurang lebih 450 meter kubik) yang terangkut dan dibuang di empat tempat pembuangan akhir (TPA). Berbeda jauh dengan data Pemda Cilacap tahun 2014. Sebanyak 30-46% dari total sampah bisa diangkut dan dibuang di TPA.

Ke mana perginya sampah yang tidak terangkut? Masih menurut riset UGM, sampah yang tidak terangkut dibakar oleh penghasil sampah atau dikumpulkan pemulung. Apakah tidak ada sampah-sampah berceceran di tepian jalan di sudut-sudut Cilacap?

Kabupaten Cilacap menerima penghargaan Adipura tahun 2017, artinya Kabupaten Cilacap masuk kategori bersih di sudut-sudut kota dan juga pengelolaan TPA masuk kategori baik. Sayangnya persoalan tidak selesai meskipun Cilacap menerima Adipura.

Berarti Kabupaten Cilacap tidak menghadapi persoalan sampah? Tidak juga. Jika sampah Cilacap tidak ditangani dengan baik, akan ada masalah dalam jangka waktu satu atau dua tahun ke depan. Mengapa?

Peraturan Presiden No 97/2017 menargetkan pengurangan sampah sebanyak 30% pada tahun 2025. Artinya warga harus mengurangi sampah mereka atau produksi sampah harus bekurang hingga 30%. Atau Cilacap harus mengurangi timbulan sampah 1.188 meter kubik di tahun 2025.

Selain target pengurangan timbulan sampah, Perpres No 97 menargetkan 70% sampah yang diproduksi Cilacap harus terangkut untuk dibuang ke TPA pada tahun 2025. Data BPS tahun 2013, Cilacap baru berhasil mengumpulkan sampah 10,42% dari timbulan sampah total.

Bagaimana Cilacap berupaya mencapai target itu?

Perpres No 97/2017 mengharuskan pemerintah daerah membuat Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (disingkat Jakstrada) yang akan menjadi arah kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. Pemda Kabupaten Cilacap belum memiliki Jakstrada.

Untuk meningkatkan penanganan sampah atau meningkatkan jumlah sampah yang bisa diangkut ke TPA – tidak serumit mengurangi timbulan sampah – secara sederhana bisa dicapai dengan memperbanyak jumlah truk sampah dan frekuensi pengangkutan. Tetapi meningkatnya jumlah sampah yang terangkut ke TPA memperpendek umur TPA, selain berbiaya tinggi.

Cilacap menyediakan empat TPA mengadopsi sistem controlled landfill (meskipun praktiknya controlled dump atau buang-timbun) yaitu TPA Sidareja, TPA Kroya, TPA Majenang, dan yang paling luas TPA Tritih Lor atau dikenal sebagai TPA Jeruklegi. TPA Jeruklegi dengan luas 6,3 ha setiap hari menampung 722,55 meter kubik dari Kota Cilacap dan sekitarnya (data tahun 2014).

Dari luasan lahan 6,3 ha yang mulai dimanfaatkan tahun 1995 itu sudah terpakai penuh 4,9 ha. Sisanya 1,4 ha, berdasarkan perkiraan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap akan penuh tahun 2016 dan jika dimaksimalkan masih bisa menampung sampah hingga 2018. Data riset UGM menunjukkan rata-rata per hari ada 19 truk yang membawa 72,420 ton sampah.

Pemda Cilacap harus memperluas TPA Jeruklegi atau lahan TPA baru seluas 5 ha (dibutuhkan biaya Rp 40 miliar) atau mencari cara lain agar TPA Jeruklegi umur pemanfaatannya bisa lebih lama.

“Yang penting sampah tidak penuh di TPA,” kata Kun Nasython, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang juga Kepala UPT Fasilitas Produksi RDF menyampaikan tujuan pengelolaan sampah di Cilacap. Agar TPA Jeruklegi tidak penuh, sampahnya harus “dimusnahkan.”

Kabupaten Cilacap beruntung Kementerian Luar Negeri Pemerintah Denmark melalui Environmental Support Program (ESP3) Danida (Danish International Development Agency) menawarkan dana hibah untuk membangun fasilitas dan transfer teknologi refuse-derived fuel (RDF) – memproses sampah rumah tangga menjadi bahan bakar. Proyek percontohan ini diharapkan paling tidak bisa memperpanjang umur TPA Jeruklegi hingga 2025.

Jika pertumbuhan penduduk 1% per tahun dan produksi timbulan sampah 2,225 meter kubik per hari per penduduk, volume sampah Cilacap pada tahun 2020 akan mencapai 1,51 juta meter kubik per tahun. Kalau saja 20% sampah itu bisa dikumpulkan oleh Dinas, maka jumlah sampah yang dibuang ke 4 TPA sebesar 300 ribu meter kubik pada 2020.

(Selanjutnya…)

Jakarta (Greeners) – Beberapa tahun terakhir pemerintah mulai menunjukkan keseriusannya mengatasi persoalan sampah di perkotaan yang tidak kunjung selesai. Tingginya kepadatan penduduk membuat tingkat konsumsi masyarakat ikut meningkat. Namun di sisi lain, lahan untuk menampung sisa konsumsi tersebut terbatas.

Persoalan semakin bertambah ketika sampah sisa konsumsi masyarakat ternyata banyak yang tidak mudah terurai, terutama plastik. Semakin menumpuknya sampah plastik menimbulkan pencemaran serius.

Kementerian Koordinator Kemaritiman (Kemenko Maritim) pun tidak tinggal diam, selama kurun waktu satu tahun terakhir, kementerian yang dipimpin oleh Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan itu mulai menunjukan aksinya. Mulai dari bersih pantai di Bali, bersih sungai di Ciliwung, hingga mengkoordinasikan 11 Kementerian untuk menyusun rencana aksi nasional untuk mengatasi permasalahan sampah di laut.

BACA JUGA: Atasi Masalah Sampah, Pemerintah Daerah Diminta Kreatif dan Inovatif

Hanya saja, aksi yang dilakukan oleh Kemenko Maritim ini dianggap terlalu teknis. Jika melihat dari isi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, kementerian tersebut mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman.

Tugas itu pun mencakup empat kementerian yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata. Sedangkan untuk urusan lainnya, Kemenko Maritim bisa menjadi koordinator untuk instansi lain yang dianggap perlu.

Menurut Margaretha Quina dari Pusat Hukum Lingkungan Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah menyatakan bahwa leading sector atau pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan dan pengelolaan sampah di Indonesia adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Leading sector itu pun termasuk dari pengurangan timbulan sampah hingga pengaturan kemasan produk yang akan menjadi sampah. Walau tingkat teknis pengelolaannya ada di Kementerian Pekerjaan Umum hingga tingkat pemerintah daerah, namun kebijakan terkait hal tersebut harus dipimpin oleh KLHK,” jelas Margaretha kepada Greeners, Jakarta, Kamis (03/08).

Itu pun, lanjutnya, seharusnya berada di bawah koordinasi dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian karena KLHK dan Kementerian Pekerjaan Umum berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

BACA JUGA: 11 Kementerian Susun Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Sampah Plastik di Laut

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Kemenko Maritim saat ini dalam mengatasi permasalahan sampah hanya tindakan reaksional atas hasil penelitan Jenna R. Jambeck yang mengatakan bahwa Indonesia adalah penyumbang sampah ke dua terbesar di dunia. Namun yang menjadi masalah adalah ketika Kemenko Maritim justru terlihat melakukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang terlalu teknis yang seharusnya tidak dilakukan oleh Kementerian Koordinator.

“Dasar hukumnya sesuai Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tidak memberikan tugas teknis pada Kemenko Maritim ataupun kewenangan mengambil alih. Sekarang kelihatan Kemenko Maritim justru melakukan aksi yang merupakan tupoksi teknis dan sifatnya reaktif,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Judul: Zero Waster Adventure
Penulis: Siska Nirmala
Penerbit: Expedisi Nol Sampah
Jumlah Halaman: 111 halaman
Cetakan pertama, edisi Mei 2017

Zero Waste Adventure merupakan buku karangan Siska Nirmala, seorang jurnalis asal Bandung, yang diterbitkan pada bulan Mei 2017 oleh Expedisi Nol Sampah. Buku yang terdiri dari 111 halaman ini mengangkat tema tentang isu lingkungan yang memprihatinkan: gunung yang dipenuhi oleh sampah plastik. Berangkat dari isu tersebut, Siska tergerak untuk mengajak pendaki gunung lainnya supaya tidak membawa perbekalan dengan kemasan plastik dan memegang prinsip zero waste. Kisah untuk menerapkan prinsip zero waste tersebut Siska rangkum dalam buku Zero Waste Adventure.

Prinsip zero waste sendiri memiliki arti berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir produksi sampah hingga sama sekali tidak memproduksi sampah. Melalui buku ini, Siska menyatakan bahwa pendakian dengan prinsip zero waste bisa dilakukan dengan tidak membawa perbekalan yang berpotensi menjadi sampah sejak awal. Sesederhana itu saja.

Dalam buku Zero Waste Adventure, Siska menceritakan pengalamannya ketika mendaki Gunung Gede, Tambora, Argopuro, Lawu, Papandayan, Rinjani, dan Semeru. Selama melakukan pendakian, ia menemukan bahwa sampah kini tak hanya mengotori kawasan perkotaan; gunung pun sudah turut tercemari sampah.

Kegelisahan Siska terkait permasalahan sampah di pegunungan lahir ketika ia mengunjungi Gunung Semeru dan Rinjani yang begitu kotor. Dari situ, ia bertekad untuk mengurangi produksi sampah ketika mendaki gunung dengan membawa benda yang tidak bersifat sekali pakai.

Buku Zero Waste Adventure tak hanya menceritakan pengalaman Siska ketika mendaki gunung dengan prinsip zero waste saja. Dalam buku ini, terdapat beberapa tips dan panduan kepada para pendaki yang ingin mempraktikkan prinsip zero waste saat menjelajahi gunung. Misalnya, saat mendaki gunung kita dapat membawa botol minum (tumbler) dan kotak makanan sendiri, membawa kain lap sebagai pengganti tisu, dan tidak membawa makanan instan. Siska juga mencantumkan contoh barang apa saja yang ia bawa ketika ia mendaki gunung.

Pada bagian akhir buku, Siska berharap bahwa prinsip zero waste dapat diimplementasikan dimanapun dan kapanpun, tak hanya di gunung saja. Dengan membaca buku ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perubahan bisa terjadi dengan aksi-aksi yang sederhana. Misalnya, dengan tidak membawa perbekalan yang berpotensi menjadi sampah saja, kita sudah bisa mengubah lingkungan menjadi lebih asri lagi.

Melalui buku ini juga, diharapkan prinsip zero waste dapat mengembalikan budaya tidak mengonsumsi produk instan yang sudah jarang dipraktikkan dalam keseharian kita.

Zero waste is not a trend, it’s a return to culture – Siska Nirmala

Penulis: Anggi Rizky Firdhani

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Denmark sepakat bekerjasama untuk mengatasi masalah sampah dan air. Melalui Letter of Intent (LoI) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri Denmark yang juga mewakili Kementerian Lingkungan dan Pangan Denmark, diharapkan dapat menjadi tanda dimulainya pola kerjasama baru antara kedua negara dalam bidang pengelolaan sampah dan air.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mengatakan, Denmark nantinya juga akan mengalokasikan dana 1 juta Denmark kroner (DKK) untuk mendukung kegiatan melalui sharing best practice dan inovasi. Pemerintah Indonesia, katanya, terbuka dengan segala investasi untuk keperluan dan kepentingan Indonesia termasuk pengelolaan sampah.

“Presiden telah menegaskan berkali-kali bahwa sampah adalah problem bagi kita. Kalau sampah bisa menjadi resources dan ada investornya yang baik, kita welcome,” kata Siti Nurbaya, Jakarta, Selasa (02/05).

BACA JUGA: Pengelolaan Limbah dan Sampah, Teknologi Ramah Lingkungan Sangat Diperlukan

Bentuk kerjasama ini adalah Government to Government Cooperation, dimana akan ada pakar dari Denmark yang ditugaskan di Indonesia. Rencananya, pakar tersebut akan mulai bekerja di Indonesia bulan Juli 2017 mendatang.

Terkait kunjungannya ke pantai utara Jakarta bersama dengan Menteri Kerjasama Pembangunan Denmark, Ms Ulla Tornaes, Siti mengatakan bahwa tingkat ketercemaran laut di pantai utara DKI tergolong berat. “Hasil pengamatan bersama Ms Ulla, di beberapa titik masih dijumpai sampah yang mengapung di permukaan laut. Warna air laut pun sangat keruh dan kotor. Kita dapat membayangkan betapa besarnya tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pengelolaan sampah dan air,” tambahnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Menteri Kerjasama Pembangunan Denmark, Ms Ulla Tornaes mengatakan kalau tujuan kerjasama ini adalah transfer teknologi dan pengetahuan. Selain itu juga berkontribusi mengembangkan solusi pengelolaan sampah dan air. Berdasarkan pengalaman, lanjut Ulla, Denmark telah mampu mendaur ulang sampahnya hingga 70 persen dan mengubahnya menjadi energi.

“Saya datang ke sini untuk mengetahui lebih banyak tentang berbagai tantangan yang Indonesia hadapi dalam kaitannya dengan penanganan sampah dan air limbah, termasuk juga penanganan plastik di air. Denmark punya pengetahuan dan pengalaman mengenai hal itu yang ingin kami bagikan kepada Indonesia,” ujar Ulla Tornaes.

BACA JUGA: 11 Kementerian Susun Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Sampah Plastik di Laut

Sebagai informasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meninjau empat lokasi sampah pantai di teluk Jakarta yaitu Muara Angke, Kali Pesanggrahan, Pluit Pump Station, dan Sunda Kelapa. Menurut data nasional dan profil dasar limbah padat, produksi sampah di Indonesia saat ini mencapai 64 juta ton per tahun.

Tahun 2025, pemerintah menargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen atau 20,9 juta ton/tahun. Sedangkan target penanganan sampah sebesar 70 persen atau 49, 9 juta ton/tahun.

Komposisi sampah di Indonesia terbagi menjadi organik 60 persen, plastik 15 persen, kertas 10 persen, dan lainnya (metal, kaca, kain, kulit) 15 persen. Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menghasilkan energi dari sektor sampah.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menyambut dua abad peringatan Kebun Raya Bogor, akan diadakan Festival Peduli Sampah 2017 dengan tujuan untuk turut menyukseskan Indonesia Bebas Sampah 2020. Namun saat ini, Pusat Konservasi Tumbuhan (PKT) Kebun Raya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa Kebun Raya Bogor sudah masuk kategori tempat wisata yang sampah plastik dan kalengnya cukup signifikan.

Kepala PKT Kebun Raya LIPI Bogor Didik Widiyatmoko mengatakan, Festival Peduli Sampah masuk dalam agenda acara Kebun Raya Bogor yang digelar secara rutin setiap tahunnya. Kegiatan ini menurutnya, merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia khususnya di kota Bogor.

BACA JUGA: LIPI: Kebun Raya Bisa Menangkal Praktik Biopiracy

“Sementara ini yang kami lakukan masih dalam tahap memilah sampah plastik dan kaleng. Kebun Raya Bogor juga telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor beserta masyarakat atau komunitas perihal pengelolaan sampah ini. Nantinya, komunitas yang memiliki keterampilan khusus dalam mengelola sampah dan memiliki hasil berupa nilai ekonomis akan ditampung dalam garden shop Kebun Raya Bogor maupun di toko-toko koperasi kami,” kata Didik kepada Greeners, Jakarta, Jumat (07/04).

Kondisi Kebun Raya Bogor saat ini, lanjutnya, setiap tahun selalu dipenuhi sampah plastik dan kaleng hingga 10 ton yang terkumpul dari sampah yang dibuang sembarangan oleh pengunjung. Selain tingkat kesadaran masyarakat yang minim, meningkatnya jumlah pengunjung Kebun Raya Bogor juga membuat jumlah sampah di tempat ini bertambah.

Didik mengaku Kebun Raya Bogor masih belum memiliki instalasi yang dapat dipergunakan untuk mencacah sampah plastik. Ia menyatakan akan mengalokasikan anggaran untuk alat pencacah plastik. Alat tersebut akan berasal dari Kebun Raya Bogor dan Pemerintah Kota sebagai pengelolanya.

BACA JUGA: LIPI: Kebun Raya, Benteng Terakhir Konservasi Tumbuhan Terancam Punah

Sebagai informasi, pada 18 Mei 2017 mendatang, Kebun Raya Bogor akan merayakan peringatan dua abad berdirinya kebun raya ini. Sekitar 100 sampai 200 tamu dari berbagai kalangan pemerintah, pebisnis, ilmuwan sampai aktivis tingkat nasional dan internasional akan diundang untuk menghadiri perayaan ini.

Selain itu, Kebun Raya Bogor juga akan melakukan ekspose hasil penelitian yang sudah dilakukan karena tempat ini bukan hanya sebagai tempat wisata melainkan juga memiliki peran sebagai pusat konservasi, edukasi dan penelitian.

Selama dua abad, terang Didik, peneliti di Kebun Raya Bogor terus melakukan penelitian yang berkaitan dengan flora dan mencari solusi bagi Indonesia dalam upaya konservasi tumbuhan. Kebun raya ini juga sudah meluncurkan empat individu baru, termasuk mendomestikan tumbuhan liar menjadi tanaman yang mempunyai nilai jual.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Berada pada pusat segitiga karang dunia (World Coral Triangle) membuat jumlah dan keragaman ekosistem laut Indonesia menjadi salah satu yang terbaik didunia. Hal tersebut jelas menjadi daya tarik bagi para penyelam di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun sayangnya kelebihan yang dimiliki tidak diikuti dengan kualitas pengelolaan dan kebersihan yang terjaga baik.

Trinity, travel writer yang telah mengunjungi 79 negara di dunia ini, juga mengakui hal serupa. “Karena saya hobi diving, di mayoritas negara yang saya kunjungi saya pasti diving. Dan selama ini tidak ada yang (wilayah lautnya) lebih bagus dari Indonesia,” ujarnya kepada Greeners usai menghadiri kampanye program #TemanTamanLaut WWF Indonesia.

Trinity menjelaskan bahwa wilayah laut Indonesia yang masih bagus sebagian besar berada di wilayah Timur Indonesia. “Makin jauh dan semakin susah dijangkau umumnya makin bersih, karena manusia yang datang juga semakin sedikit,” katanya. Ia menyebut Raja Ampat merupakan lokasi terbaik yang pernah diselaminya.

Meski demikian bukan berarti masalah sampah tidak ditemui di Indonesia bagian timur. Penulis buku serial “The Naked Traveler” ini menceritakan pernah menyaksikan kapal Pelni yang begitu besar membuang sampah satu tong langsung ke laut saat dirinya sedang menyeberang di Teluk Ambon.

“Itu contoh bahwa kesadaran orang Indonesia masih sangat kurang dalam hal menjaga kebersihan, bahkan status sosial dan pendidikan pun kadang tidak menjamin,” keluhnya.

Sebagai penulis yang telah mengeluaran 13 buku tentang traveling, Trinity tidak jarang memasukan unsur edukasi dalam setiap tulisannya, baik untuk menjaga kebersihan maupun menjaga ekosistem di lokasi wisata yang dikunjungi. Tidak jarang pula ia menyampaikan dalam tulisan-tulisannya di media sosial hal-hal buruk yang ditemuinya selama melakukan perjalanan sesuai realita.

“Itu sebagai bagian saling menjaga, apa yang bisa kita kerjakan. Termasuk ketika diving, kalau menemukan sampah saya ambil. Mulai dari diri sendiri,” imbuhnya.

Perempuan yang kini bukunya telah diadaptasi menjadi film dengan judul ‘Trinity, The Nekad Traveler’ ini menyarankan agar kita berani untuk menegur orang lain yang kita dapati membuang sampah sembarangan. Menurutnya, butuh keberanian untuk menegur karena terkadang edukasi saja tidak cukup.

“Orang Indonesia biasanya tidak enakan buat menegur. Padahal sudah seharusnya kita tegur, kalau perlu kita lapor, kita foto dan posting di sosial media. Sanksi sosial kadang lebih ampuh buat kasih efek jera,” tutupnya.

Penulis: AT/G39

Surabaya (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam kunjungannya ke Surabaya mengaku tertarik dengan berbagai program kebersihan yang diterapkan di kota Surabaya. Ia menyatakan banyak program-program dari Wali Kota Surabaya yang bisa diaplikasikan di daerah lain untuk mendukung program Indonesia Bebas Sampah 2020.

“Saya ke sini sejak kemarin dan melihat beberapa tempat yang bisa direplikasi nantinya,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya di sela-sela puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2017, di Pantai Kenjeran, Surabaya, Selasa (28/02/2017).

BACA JUGA: Lebih dari 10 Ton Sampah Dibersihkan di Pantai Kenjeran

Ia mengaku terkesan pada beberapa inovasi Surabaya dalam menangani persoalan sampah seperti pemberian insentif kepada para pemulung yang dikaitkan dengan upah minimum kota. “Mereka-mereka ini bisa menjadi warga sesungguhnya selain karena bertugas membersihkan sampah tapi juga bisa memanfaatkan sampah,” ujarnya.

Menurut Siti, beberapa jingle yang ditampilkan oleh para pelajar Surabaya seperti ‘Surabaya Zero Waste’ juga akan diterapkan ke daerah-daerah lainnya karena mudah diingat oleh masyarakat. Ia juga menyatakan tertarik untuk mereplikasi program reward atau insentif kepada pelajar dan pemulung.

BACA JUGA: Wapres Jusuf Kalla Minta Industri Bertanggung Jawab terhadap Sampah

Ditemui di lokasi yang sama, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan, upayanya menekan dan mengelola sampah juga dibarengi dengan pembuatan sabuk hijau untuk mengamankan tempat pembuangan akhir sampah. “Dengan adanya green belt seluas 37 hektare, TPA kami bisa hidup seratus tahun lagi,” kata Risma.

Sebelumnya, dalam puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2017, di Pantai Kenjeran, Surabaya, Selasa (28/02/2017), Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan harapannya agar semua pihak mulai tingkat rumah tangga hingga industri dan perkantoran bersama-sama bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkannya. “Jangan sampai peristiwa di Leuwigajah terulang lagi karena salah kelola,” katanya.

Penulis: HI/G17

Jakarta (Greeners) – Selain sempat dinobatkan sebagai penyumbang sampah plastik nomor dua terbesar di dunia, yaitu sebanyak 1,29 juta ton per tahun, Indonesia juga telah menjadi negara pemburu hiu terbesar di dunia bahkan mencapai 13 persen tangkapan hiu secara global. Belum lagi masalah praktik penangkapan ikan secara berlebih.

Untuk mengeluarkan Indonesia dari predikat tersebut, tentunya dibutuhkan partisipasi dari banyak pihak, termasuk masyarakat dalam upaya menghentikan pencemaran sampah plastik dan mendukung pola perikanan berkelanjutan. Juru Kampanye Laut Greenpeace Arifsyah Nasution mengatakan, untuk teluk Jakarta saja, misalnya, hingga saat ini masih belum terlihat adanya upaya serius dari pemerintah untuk membangun penghalang air agar sampah tidak terbuang ke lautan apabila banjir terjadi.

BACA JUGA: Pencemaran di Teluk Jakarta Didominasi Limbah Domestik

Padahal, katanya, volume sampah di Jakarta setiap tahun terus meningkat dan apa yang sering dilakukan oleh pemerintah, terusnya, tidak pernah menyasar persoalan dasar terkait sampah di Jakarta. Ia memberikan contoh sebuah riset yang pernah dilakukan oleh Greenpeace di beberapa pulau di sekitar Jakarta. Menurutnya, sampah-sampah plastik yang ada di teluk Jakarta dan terdampar di beberapa pulau adalah sampah jenis plastik yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Jakarta.

“Di sini bukan hanya masyarakat yang bisa kita edukasi, tapi para produsen juga sudah seharusnya memastikan kalau sampah mereka tidak terlepas begitu saja di lingkungan. UU No. 18 tahun 2008 telah memandatkan pada produsen untuk bertanggungjawab pada sampahnya. Ini tidak dijalankan dan pemerintah membiarkannya,” jelas Arif saat ditemui di sela acara Festival Laut yang diadakan oleh Greenpeace di Jakarta, Sabtu (08/10).

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Menurut Arifsyah, permasalahan dasar sampah terdapat pada sistem yang dibagi menjadi dua, yaitu kesadaran masyarakat dan ketidaksanggupan mengendalikan jumlah timbulan sampah. Kedua permasalahan ini sudah seharusnya diinisiasi dan dipimpin oleh pemerintah.

BACA JUGA: KIARA: 13.000 Sampah Plastik Mengapung di Permukaan Laut

Menanggapi polemik penerapan kantong plastik berbayar yang tengah hangat diperbincangkan saat ini, ia menilai kalau kebijakan tersebut masih merupakan solusi sementara. Kebijakan tersebut akan menjadi pintu masuk untuk menyadarkan masyarakat tapi tidak menjawab persoalan. “Solusinya, ya, penggunaan kantong plastik memang harus dilarang,” katanya.

Sebagai informasi, dalam penyelenggaraan acara Festival Laut yang diadakan untuk kedua kalinya ini juga akan dideklarasikan sebuah gerakan global “Break Free From Plastic” yang bertujuan untuk membangun solidaritas dengan orang-orang di seluruh dunia dan masyarakat terdampak sehingga tercipta masa depan yang bebas dari polusi sampah plastik.

Pelaksanaan Festival Laut kali ini mengangkat tema “Aku Cinta Laut” yang diselenggarakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat yang selama ini menjadi pasar pengguna kantong plastik dan pengonsumsi ikan laut tentang pentingnya menghentikan pencemaran sampah plastik dan mendukung praktik perikanan berkelanjutan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Ratusan pengunjung memadati dua kawasan wisata besar di Jakarta selama dua hari perayaan Lebaran. Kondisi ini membuat Ancol Taman Impian dan Taman Margasatwa Ragunan menambah jumlah personel kebersihan dan kemananan.

Sayangnya, penambahan jumlah personel tersebut tidak serta-merta membuat lokasi wisata favorit masyarakat Jakarta ini bebas dari sampah. Sekalipun personel kebersihan ditambah cukup banyak, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap bersih dari sampah.

Menurut Humas Ancol Taman Impian, Rika Lestari, untuk Lebaran hari kedua saja, jumlah pengunjung hingga pukul 23.00 WIB mencapai 115.000 orang, meningkat dua kali lipat dibanding hari pertama yang berjumlah 60.000 pengunjung. Peningkatan jumlah penunjung tersebut, lanjut Rika, tidak dibarengi dengan kesadaran pengunjung dalam menjaga kebersihan.

“Perubahan perilaku mungkin ada tapi tidak signifikan. Kita masih banyak menemukan pengunjung yang buang sampah sembarangan. Walaupun di sebelahnya ada tong sampah, dia tetap saja membuang sampah di bawah tong sampah itu. Dan itu saya menyaksikan sendiri dan saya ikut mungutin sampahnya,” kata Rika kepada Greeners, Jakarta, Sabtu (09/07).

BACA JUGA: Puncak Timbunan Sampah DKI Jakarta Akan Terjadi pada H+5 Lebaran

Selama dua hari tersebut, volume sampah yang dihasilkan oleh pengunjung sekitar 130 sampai 150 meter kubik perharinya. Sampah ini didominasi oleh sampah kemasan makanan dan minuman plastik. Lokasi penumpukan sampah juga tersebar di beberapa titik, dengan titik sampah terbanyak di daerah pantai yang menjadi kawasan favorit pengunjung Ancol Taman Impian.

Senada dengan Rika, Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang juga mengamini bahwa perilaku pengunjung dalam menjaga kebersihan masih harus ditingkatkan. Menurut Wahyudi, Taman Ragunan terus berupaya mengingatkan pengunjung untuk memperhatikan sampah yang dihasilkan pengunjung.

“Kami masih tidak henti-hentinya untuk selalu memberikan imbauan dari mulai datang sampai pulang supaya pengunjung merubah perilakunya. Dari hasilnya ada juga yang berubah, ada juga yang masih suka membuang sampah sembarangan. Bagi yang seperti itu langsung kita datangi dan kita berikan teguran,” tambahnya.

Sama seperti Ancol, jenis sampah paling banyak yang dihasikan oleh pengunjung Ragunan adalah sampah kemasan makanan dan kemasan minuman seperti air mineral.

“Kami sudah menambah petugas kebersihan. Tidak ada masalah soal sampah karena mereka setiap saat stand by membersihkan sampah. Penambahan 100 personel untuk bagian kebersihan saja ditambah dengan petugas kebersihan reguler menjadi sekitar 300-an,” tegasnya.

BACA JUGA: 10 Hari Pertama Ramadhan, Sampah Jakarta 6900 Ton per Hari

Ancol sendiri telah memiliki tempat pengolahan sampah terpadu milik Ancol Taman Impian. Rika mengungkapkan, Ancol, memiliki program zero waste yang merupakan program insitiatif perusahaan yang merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kualitas lingkungan.

Tempat pengolahan sampah ini telah beroperasi sejak 2011 dan menyerap 30% sampah Ancol yang berasal dari sampah organik Atlantis dan Dunia fantasi diolah menjadi pupuk kompos. Untuk sampah non organik dipress dan selanjutnya akan diproses daur ulang menjadi bijih plastik.

“Targetnya tahun depan akan menyerap seratus persen sampah Ancol untuk diolah dan didaur ulang,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Program Less Waste More Jazz kembali diadakan dalam Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2016. Kali ini, pelaksanaan program edukasi dan pemilahan sampah tersebut dilengkapi dengan kegiatan penelitian sampah yang dilakukan oleh tim riset gabungan dari mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Pasundan dan komunitas peduli sampah Jalagayatri.

Koordinator tim riset sampah Less Waste More Jazz, Suci Fitriana mengatakan bahwa penelitian sampah ini dilakukan untuk mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan selama pagelaran Java Jazz Festival 2016 berlangsung. Sampah tersebut dikumpulkan tidak hanya dari tong sampah yang disediakan program Less Waste More Jazz saja, melainkan juga dari tong-tong sampah yang disediakan oleh pengelola gedung JIExpo Kemayoran, tempat festival diadakan.

“Intinya kita pengin tahu jumlah sampah yang dihasilkan dalam acara musik ini,” ujar Suci saat ditemui Greeners di booth pemilahan sampah Less Waste More Jazz, Kemayoran, Sabtu (05/03).

Dalam program “Less Waste More Jazz”, sampah yang dikumpulkan selama tiga hari pelaksanaan Java Jazz Festival 2016 dipilah menjadi 13 kategori sampah sebelum diserahkan kepada pengepul. Foto: greeners.co/Teuku Wildan

Dari sampah yang terkumpul, lanjutnya, akan dihasilkan data yang memaparkan perilaku pengunjung dalam memilah sampah dengan membandingkan antara jumlah sampah yang telah terpilah dalam tong sampah Less Waste More Jazz dan tong sampah biasa yang disediakan pengelola gedung.

“Dari penelitian ini nantinya kita bisa tahu seberapa besar kesadaran pengunjung Java Jazz ini terhadap pemilahan sampah,” ujarnya.

Suci menyatakan dari penelitian ini, setidaknya dapat diketahui kecenderungan masyarakat dalam memilah sampah yang nantinya dapat dijadikan dasar untuk sosialisasi mengenai pemilahan sampah. Pasalnya, kesadaran masyarakat mengenai pemilahan sampah masih sangat rendah. Namun, hal ini bukan sesuatu yang harus dibiarkan begitu saja.

“Di Indonesia, 70 persen sampahnya itu sampah organik, lho. Coba bayangkan kalau masyarakat sudah memilah sampah dari awal dan dijadikan pupuk kompos? Kan tinggal sampah non organik yang 30 persen itu,” katanya.

Koordinator tim riset sampah Less Waste More Jazz, Suci Fitriana. Foto: greeners.co/Teuku Wildan

Lebih lanjut Suci menjelaskan, sampah yang dikumpulkan selama festival berlangsung akan dipilah dan dipisahkan menjadi 13 kategori sampah yang berbeda. Ketiga belas jenis sampah tersebut antara lain kaleng, gelas plastik, kaca botol plastik warna, botol plastik bening, majalah, duplex (kardus tipis), sampah organik, kertas, kardus, residu, sterofom dan sampah lainnya.

Sementara itu, Ketua komunitas peduli sampah Jalagayatri Fadhel Achmad mengatakan bahwa awalnya sampah yang terkumpul akan dikelompokkan ke dalam 11 kategori sampah. Namun, ternyata ditemukan jenis sampah di luar kategori yang telah ditentukan sebelumnya.

“Sampah lainnya seperti styrofoam, kayu dan kabel ternyata juga kami temukan. Makanya harus ditambah lagi pengelompokannya,” ucap Fadel.

Menurut Fadel, penelitian ini sangat menitik beratkan data sehingga teknis pengumpulan data dilakukan sedetail mungkin guna menghasilkan data berupa berat sampah yang akurat.

Sebagai informasi, pada hari pertama penyelenggaraan Java Jazz Festival 2016, dihasilkan sampah seberat 2.030 kilogram. Jumlah sampah ini dikumpulkan dari tong sampah milik pengelola JIExpo Kemayoran dan tong sampah terpilah dari program Less Waste More Jazz. Program Less Waste More Jazz sendiri menyediakan 80 tong sampah terpilah yang didesain khusus agar pengunjung Java Jazz Festival 2016 dapat memilah sampah mereka saat membuangnya.

Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2016 dilangsungkan selama tiga hari, yaitu tanggal 4-6 Maret 2016. Hingga hari kedua pelaksanaannya, pengunjung Java Jazz mencapai 34.881 orang, dengan rincian 9.661 orang pengunjung pada hari pertama dan 25.220 orang pengunjung di hari kedua.

Penulis: TW/G37

Jakarta (Greeners) – Dalam satu hari, DKI Jakarta mampu menghasilkan sekitar 2.500 hingga 7.000 ton sampah dan akan terus bertambah setiap harinya. Jumlah sampah sebanyak ini telah menimbulkan banyak keluhan dan masalah, baik antar masyarakat maupun pemerintah.

Setidaknya begitulah yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji saat menyampaikan paparannya pada diskusi “Low Carbon Technology for Solid Waste Management” di Jakarta. Menurutnya, volume sampah tersebut sangat tinggi jika dibandingkan dengan kota-kota besar di Eropa yang hanya menghasilkan sampah 1.500-2.000 ton per hari.

Isnawa menuturkan, untuk menangani permasalahan sampah yang begitu rumit ini, pihaknya telah melakukan berbagai macam inovasi dan kebijakan-kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain mempekerjakan banyak pekerja harian lepas di lapangan, menambah jumlah truk sampah, memperbarui truk sampah dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) agar mudah dipantau hingga terobosan penerapan Intermediate Treatment Facilities (ITF). ITF sendiri rencananya akan dibangun di empat tempat di Jakarta, yaitu Duri Kosambi,Cilincing, Sunter, dan Marunda.

“Ke depannya, kami mengharapkan masyarakat DKI Jakarta harus ada kemandirian dalam penanganan karena tumpukan sampah yang dihasilkan dalam tiga hari butuh waktu seminggu untuk membersikan,” tuturnya, Jakarta, Rabu (06/01).

Diskusi panel bertajuk “Low Carbon Technology for Solid Waste Management” membahas masalah persampahan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan. Diskusi diadakan di Jakarta (06/01). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Mengenai teknologiinovasi dalam mengatasi masalah persampahan, Widyaiswara Muda Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Budiman Richardo Saragih mengatakan, pengolahan sampah yang dilakukan oleh ESDM dari hilir sudah sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri (Permen) nomor 19/2013 yang mewajibkan PT PLN (Persero) mengambil langkah-langkah serta membuat kebijakan guna merangsang sektor energi terbaru dari sampah untuk pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang melibatkan investor.

Pemerintah, katanya, telah melakukan evaluasi Permen sejak diterbitkan dan kemudian ditetapkan Bantar Gebang dan Surabaya untuk dijadikan lokasi PLT Sampah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Masalah sampah memang menjadi kondisi yang mendesak akhir- akhir ini dan menjadi masalah krusial karena ada beberapa kesepakatan yang harus diselesaikan,” tandasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Dinas Kebersihan DKI Jakarta menyatakan bahwa sudah saatnya kota Jakarta merealisasikan penerapan fasilitas Intermediate Treatment Facility (ITF) yang menjadi bagian dari master plan persampahan DKI Jakarta. Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji menyatakan, saat ini terdapat sekitar 30 perusahaan dari beberapa negara yang mengikuti tender untuk penerapan ITF di Cakung dan Cilincing.

Menurut Isnawa, hasil akhir dari rapat pimpinan bersama Gubernur DKI yang dilakukan beberapa waktu lalu juga menginginkan adanya percepatan penyelesaian evaluasi ulang terhadap lelang atau tender penerapan ITF yang berada di Sunter, Jakarta Utara.

Informasi terkahir, katanya, untuk tender di Sunter, hingga bulan ini menyisakan tiga perusahaan gabungan yang terdiri dari beberapa negara. Pihaknya juga sudah melakukan rapat dengan berbagai pihak yang hasilnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk penentuan pemenang lelang.

“Harapan pak Gubernur sih Februari atau paling lambat Maret, DKI akan bisa melakukan ground breaking terhadap ITF di Jakarta,” ujarnya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (06/01).

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Isnawa juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Daerah di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, akan bekerja sama dengan Joint Crediting Mechanism (JCM) untuk melakukan berbagai upaya menekan emisi gas buang, salah satunya dengan menggunakan teknologi pengolahan persampahan yang ramah lingkungan. JCM sendiri merupakan sekretariat bersama untuk melakukan upaya pengurangan emisi gas karbon yang dikelola oleh Kementerian Pusat dan melibatkan Pemerintah Daerah

“Kita, DKI Jakarta, tentunya menyambut baik low carbon management ini. Namun, teknologi yang ditawarkan kepada Pemprov Jakarta maupun Pemprov lainnya tentunya harus teknologi yang sudah terbukti dan dikaji kualitasnya,” jelasnya.

Untuk mengukur emisi karbon yang dihasilkan dari sampah, Isnawa mengatakan akan meminta sertifikasi dari Badan Lingkungan Hidup maupun lembaga sertifikasi swasta agar teknologi persampahan yang nantinya diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan, baik dari aspek lingkungan hidup maupun ekonominya.

Hingga saat ini, Isnawa mengakui belum ada aturan yang jelas antar departemen terkait regulasi implementasi terhadap pengelolaan-pengelolaan teknologi persampahan. Untuk itu, ia menyatakan akan menunggu aturan dari Pemerintah Pusat.

“Ini kan bukan hanya Pemprov DKI Jakarta saja yang menentukan apakah teknologi ini layak dan memenuhi kaidah untuk digunakan. Kita juga menunggu aturan yang jelas dari pusat,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, realisasi ITF ini dilakukan untuk melepas ketergantungan Jakarta pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, pada 2016.

Rencananya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang akan melaksanakan program ITF dengan perkiraan dana investasi senilai Rp 1,5 triliun dengan kapasitas tampung sampah maksimal 1.500 ton per hari.

“Pembangunan ITF secara perdana akan dilakukan di kawasan Cakung Cilincing dan akan terus berlangsung pada tahun berikutnya, masing-masing di kawasan Marunda, Duri Kosambi dan Sunter,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Selain di laut dan wilayah perkotaan, sampah juga menjadi masalah serius di banyak taman nasional dan pegunungan di Indonesia. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tuti Hendrawati Mintarsih mengaku mendapat banyak keluhan dari Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAE) daerah mengenai cara mengatasi masalah sampah tersebut.

“Iya, banyak KSDAE yang mengeluh tidak tahu cara mengatasi masalah sampah di taman nasional maupun di gunung-gunung karena ternyata di gunung itu banyak sekali sampahnya dan ini menjadi masalah,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (06/01).

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tuti Hendrawati Mintarsih. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Dengan luasan taman nasional yang mencapai 10 ribu hektar, katanya, jumlah petugas yang dimiliki oleh KSDAE tidak akan mungkin mampu mengatasi permasalahan sampah tersebut. Ia mengaku telah berdiskusi dengan beberapa pihak untuk mengatasi permasalahan ini.

“Sebetulnya ada cara-cara untuk menyelesaikan masalah itu. Kita pernah bikin contoh pada tahun kemarin untuk Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Komodo juga sudah minta karena mereka kan ada di urutan teratas destinasi pariwisata internasional. Mereka minta tolong, itu sampah plastik bagaimana caranya tolong diatasi. Mungkin tahun ini bisa terlaksana,” tambahnya.

Tuti menyatakan, ia akan melakukan rembuk dan diskusi pada tataran pusat hingga nantinya bisa ditemukan jalan keluar untuk mengatasi masalah sampah di gunung dan taman nasional sampai pada tahap implementasi di lapangan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengaku tengah melakukan audit terhadap seluruh alat penyaring sampah pada pintu air sungai yang tersebar di lima wilayah Ibukota Jakarta pasca diserahterimakan oleh Dinas Tata Air.

Kepala Dinas Kebersihan DKI, Isnawa Adji mengatakan terdapat sekitar 200 alat penyaring sampah yang saat ini sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga alat penyaring sampah tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik.

“Ada sekitar 200 alat penyaring sampah yang diserahterimakan ke kita. Namun kondisinya banyak yang rusak. Baru tahun depan kita perbaiki,” ujar Isnawa saat dihubungi oleh Greeners,” Jakarta, Senin (14/12).

Isnawa menyatakan, alat penyaring sampah yang rusak antara lain berlokasi di Pintu Air Cililitan, Cawang, Hek dan Pasar Induk. Akibat kerusakan itu, sampah tidak bisa terangkut menggunakan mesin sehingga petugas harus mengangkutnya dengan cara manual.

“Petugas di lapangan harus selalu siaga 24 jam untuk mengambil sampah yang tersangkut di saringan secepat mungkin khususnya memasuki musim banjir,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih