Jakarta (Greeners) – Mohammad Jumhur Hidayat resmi menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) setelah dilantik pada Senin (27/4). Dalam pernyataan perdananya seusai serah terima jabatan (sertijab), ia menyoroti persoalan sampah di Indonesia yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Jumhur menegaskan bahwa permasalahan sampah dapat diatasi apabila seluruh kementerian berorientasi pada hasil (output) dan bekerja secara terintegrasi. Ia menilai persoalan sampah merupakan isu lingkungan yang sangat serius.

“Ada satu teluk di Indonesia, di mana dari 10 ikan yang dikonsumsi, 7 di antaranya mengandung mikroplastik. Banyak teluk mengalami kondisi serupa. Artinya, persoalan lingkungan ini sangat serius. Saya yakin kita memiliki utang besar kepada generasi Z. Mereka berhak marah dan menuntut kita agar masa depan mereka tidak terabaikan,” ujar Jumhur.

Menurutnya, environmental ethics (etika lingkungan) harus menjadi fondasi utama dalam upaya menyelamatkan manusia dan bumi. Ia menekankan pentingnya kesadaran bahwa hanya ada satu bumi yang harus dijaga bersama.

“Only one earth hanya ada satu bumi yang dapat mempersatukan semua gerakan di dunia. Mari kita selamatkan bersama,” tambahnya.

Sebanyak 36 daerah yang menghasilkan sampah lebih dari 1.000 ton per hari juga menjadi perhatian khusus. Jumhur berkomitmen untuk terus melakukan supervisi dan mengevaluasi implementasi teknologi waste to energy yang dikelola oleh Danantara Indonesia.

Selain itu, ia juga mendorong berbagai inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti refuse-derived fuel (RDF), yang terbukti mampu menciptakan lapangan kerja hingga tingkat kelurahan serta menghasilkan produk bernilai guna, seperti bahan bakar alternatif, genteng, dan paving block. Pemerintah, menurutnya, akan hadir untuk mendukung dan memperkuat gerakan tersebut.

Ia menargetkan bahwa permasalahan sampah dapat ditangani secara signifikan pada 2028. Hal itu mengingat pengelolaan sampah telah menjadi program prioritas nasional yang memerlukan dukungan lintas sektor.

Dorong Kesadaran Lingkungan Sejak Dini

Jumhur juga menekankan pentingnya membangun kesadaran lingkungan sejak dini melalui sistem pendidikan. Ia berharap etika lingkungan dapat masuk ke dalam kurikulum, baik di tingkat dasar maupun perguruan tinggi.

“Ketika etika lingkungan sudah tertanam sejak dini, maka apa pun profesinya nanti bahkan hingga menjadi pemimpin perusahaan besar nilai tersebut akan tetap melekat dalam setiap keputusan yang diambil,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa arah pembangunan ke depan harus memastikan investasi tidak merusak lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan harus berjalan seiring.

“Aktivitas industri tetap perlu didorong, tetapi harus disertai kepatuhan terhadap standar lingkungan agar tercipta keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan,” jelasnya.

Menteri LH/Kepala BPLH periode 2024-2026, yang kini menjabat Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, juga menyampaikan bahwa masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang belum terselesaikan selama masa kepemimpinannya. Hanif berharap berbagai agenda tersebut dapat segera dituntaskan di bawah kepemimpinan Menteri Jumhur.

“Dengan pengalaman dan rekam jejak panjang yang dimiliki pak menteri, saya optimististis pengelolaan serta pengendalian lingkungan hidup di Indonesia akan semakin meningkat dan berjalan lebih cepat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KLH/BPLH atas dukungan dan kebersamaan selama ini. Saya memohon maaf apabila dalam masa pengabdian saya masih terdapat kekurangan,” ujar Hanif.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup  Hanif Faisol Nurofiq memimpin langsung aksi bersih sampah laut di Pantai Kelan, Pantai Kedonganan, dan Pantai Jimbaran, Bali pada (6/2). Dari pelaksanaan aksi bersih ini, total sampah yang terkumpul mencapai lebih dari 10 ton.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut langsung arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Gerakan tersetbut bertujuan memperkuat penanganan sampah laut secara terpadu dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

Aksi yang berpusat di wilayah pesisir Kabupaten Badung tersebut melibatkan lebih dari 8.000 peserta. Para peserta meliputi pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, dunia usaha, pelaku pariwisata, komunitas lingkungan, hingga pelajar dan mahasiswa. Pembersihan berlangsung secara serentak sepanjang lebih dari 3,9 kilometer garis pantai. Dalam kegiatan juga terdapat pembagian zona kerja untuk memastikan efektivitas dan keterkendalian pengumpulan sampah.

Hanif menegaskan bahwa persoalan sampah laut merupakan tantangan serius yang kerap meningkat pada periode musim angin barat, ketika kiriman sampah dari perairan sekitar terbawa ke pesisir Bali.

“Sampah yang kita tangani saat ini merupakan sampah spesifik yang tidak berasal dari rumah tangga dan memerlukan penanganan khusus. Sampah ini muncul akibat kondisi tertentu, termasuk dampak banjir, sehingga harus dikelola secara lebih tepat dan terkontrol,” tegas Hanif.

Secara nasional, kata dia, persoalan sampah telah memasuki fase krisis. Data menunjukkan sekitar 143 ribu ton sampah per hari, hanya sekitar 24 persen yang terkelola dengan baik. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kesehatan lingkungan, ekonomi pesisir, serta citra pariwisata Indonesia di tingkat global.

Lebih lanjut, Hanif menekankan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kewenangan pengelolaan sampah berada pada kepala daerah, dengan dukungan pemerintah pusat, dunia usaha, dan partisipasi aktif masyarakat.

Jaga Daya Saing Pariwisata

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyampaikan bahwa kebersihan lingkungan pesisir merupakan faktor kunci dalam menjaga daya saing pariwisata nasional.

“Kami mengapresiasi KLH/BPLH, Pemerintah Kabupaten Badung dan seluruh pihak yang terlibat. Namun, upaya menjaga kebersihan tidak boleh berhenti pada satu hari kegiatan saja. Jika dimulai dari destinasi wisata sebagai kebiasaan harian, maka budaya bersih akan tumbuh dan mengakar,” kata Widiyanti.

Sementara itu, Hanif juga telah memimpin kegiatan aksi pungut sampah di beberapa titik. Salah satunya di Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini telah menggerakkan lebih dari 4.000 personel gabungan.

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu daeah yang menetapkan darurat sampah. Data menunjukkan timbulan sampah di Kota Tangerang Selatan saat ini mencapai 1.029 ton per hari, dengan 428 ton di antaranya atau sekitar 41,54 persen masih belum terkelola dengan baik.

Hanif menekankan bahwa kondisi darurat sampah ini tidak dapat dibiarkan dan menuntut sinergi tanpa sekat antara pemerintah pusat, daerah, hingga sektor swasta demi mencapai target penyelesaian sampah 100 persen pada tahun 2029.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Gunung Bawakaraeng di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan kini mengalami pembenahan besar dengan penambahan fasilitas seperti musola, toilet, dan bank sampah. Penambahan fasilitas ini menjadikannya destinasi pendakian yang lebih nyaman dan ramah lingkungan.

Perubahan ini berawal dari keprihatinan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang menemukan banyaknya sampah dan minimnya fasilitas saat melakukan pendakian. Hal ini mendorong pengembangan kawasan gunung agar lebih bersih, sehat, dan tertib.

Sebelum peresmian fasilitas ini, tim dari Pusdal LH SUMA juga telah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah. Mereka juga membagikan buku tabungan, buku registrasi, dan timbangan gantung. Hal ini bertujuan agar pengelolaan bank sampah dapat berjalan dengan mandiri oleh masyarakat setempat.

Seorang pedagang di sekitar kawasan Basecamp, Nurhayati juga mengungkapkan kesannya. Menurutnya, dengan adanya bank sampah dan aksi bersih gunung, suasana jadi lebih tertib dan bersih.

“Para pendaki semakin sadar untuk tidak sembarangan membuang sampah. Ini juga membuat warung kami lebih nyaman dikunjungi dan lingkungan sekitar tetap terjaga,” katanya.

Sementara itu, bagi seorang pendaki, fasilitas ini sangat membantu mereka untuk mudah mencari tempat ibadah dan fasilitas toilet yang layak. Seorang pendaki asal Makassar, Ahmad juga mengungkapkan bahwa fasilitas baru ini sangat membantu, terutama saat perjalanan panjang menuju puncak.

Jaga Fasilitas Gunung Bawakaraeng

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan, Hasnawir menegaskan bahwa fasilitas baru ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pihak. Hal ini baik bagi pendaki maupun masyarakat sekitar.

Ia berharap dengan adanya musola, toilet, dan bank sampah, pendakian Gunung Bawakaraeng tidak hanya menjadi tantangan fisik untuk menaklukkan puncak. Namun, juga bisa mengajarkan pendaki untuk menjaga alam dan warisan lingkungan untuk generasi mendatang.

“Kini, Gunung Bawakaraeng bukan hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga sebagai contoh sukses bagaimana kolaborasi antara berbagai pihak dapat menciptakan perubahan positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan para pendaki,” ujarnya.

Menurutnya, dengan fasilitas yang semakin lengkap dan kebersihan yang lebih terjaga, pengalaman pendakian pun menjadi lebih menyenangkan dan bermakna.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan perlunya aksi nyata untuk menyelamatkan badak pahu dan pesut mahakam yang terancam punah. Menurutnya, perlindungan keanekaragaman hayati harus didukung aksi yang konkret, bukan sekadar regulasi.

“Di Kalimantan Timur, kita juga melihat badak pahu yang hanya dua ekor. Satu ekor telah kita amankan, satu ekor masih ada di alam, di hutan Kalimantan Timur.  Perlu upaya serius untuk segera menyelamatkan ini, karena secara data spesies hutan, badak pahu ini hanya tinggal dua di muka bumi ini,” kata Hanif dalam pidato peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia di Jakarta, Kamis (22/5).

Hal serupa juga terjadi pada pesut mahakam, spesies endemik yang hanya ada di Sungai Mahakam. Aktivitas industri dan lalu-lalang tongkang pengangkut hasil bumi Kalimantan Timur menjadi ancaman besar.

BACA JUGA: 10 Negara Dengan Wilayah Hutan Lindung Terbanyak

“Harus segera ada langkah-langkah penyelamatan terhadap pesut mahakam. Ini adalah bentuk konkret aksi yang bisa kita mulai hari ini,” tambahnya.

Menurutnya, melalui kerja sama antar lembaga, masyarakat, mitra pembangunan, dan negara, saat ini sudah wajib menyusun strategi bersama demi menjaga 22 tipe ekosistem yang ada di Indonesia. “Semua ini memerlukan perhatian dan keseriusan luar biasa dari kita semua,” ujarnya.

Apalagi, penurunan keanekaragaman hayati juga menjadi bagian dari triple planetary crisis, bersama dengan perubahan iklim dan polusi. Maka dari itu, peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia harus menjadi pengingat bahwa segala rencana dan niat baik perlu tindak lanjut dengan aksi nyata.

Refleksi Diri di Hari Keanekaragaman Hayati

Dari 22 tipe ekosistem yang tersebar dari daratan hingga lautan mengandung spesies dan keragaman genetin yang punya peran penting dalam kehidupan. Mereka menyimpan kekayaan manfaat yang luar biasa, mulai dari sumber pangan, obat-obatan, energi, hingga simpanan air dan karbon.

“Keanekaragaman hayati inilah yang menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan besar, seperti perubahan iklim dan pandemi global,” ujar Hanif.

Baginya, nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati adalah aset bangsa yang tak ternilai. Dalam visi pembangunan nasional, ketahanan pangan sangat bergantung pada kelestarian hayati ini. Bahkan, keanekaragaman hayati dapat menjadi penopang dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang kian tidak menentu.

“Sudah saatnya kita melakukan refleksi. Apakah kebijakan yang telah kita miliki saat ini benar-benar menjawab permasalahan tersebut? Apakah aksi-aksi kita telah benar-benar mampu menyelamatkan keanekaragaman hayati? Di tataran lanskap dan ruang wilayah, tata ruang memegang peran penting,” ucapnya.

BACA JUGA: Hari Lingkungan Hidup: Jadikan Keanekaragaman Hayati Pilar Pembangunan

Menurut Hanif, perlu untuk segera memberlakukan penetapan fungsi lindung dan aturan zonasi, baik di darat maupun laut, di zona inti maupun penyangga, termasuk daerah koridor satwa dan kawasan konservasi lainnya. Selain itu, perlu segera menyiapkan instrumen hukum agar tidak menimbulkan persoalan berlarut-larut dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

“Kita telah memiliki banyak regulasi, salah satunya adalah penetapan kawasan bernilai konservasi tinggi atau High Conservation Value (HCV). Sayangnya, penetapan ini masih belum diikuti dengan upaya nyata dan pengelolaan yang serius.

Hanif menegaskan praktik pengelolaan HCV di lapangan masih sangat lemah. Bahkan, tidak ada manajemen yang menjalankan pengelolaan HCV secara nyata. Dengan demikian, hal ini perlu dipikirkan secara cermat serta langkah-langkah progresif juga penting untuk menyelamatkan megafauna di Indonesia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melaporkan data terbaru yang mencatat adanya 184 titik panas (hotspot) di seluruh Indonesia hingga 9 Mei 2025. Ia mengingatkan perusahaan-perusahaan sawit untuk segera bertindak menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di musim kemarau.

Meskipun jumlahnya menurun sekitar 61 persen dibandingkan dengan tahun 2024, namun karhutla menjadi ancaman besar, terutama di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Riau.

“Angka titik hotspot ini adalah indikator nyata dari meningkatnya kerawanan kebakaran. Meskipun ada penurunan, kita  tidak boleh lengah. Kami harus lebih proaktif, memperkuat sistem peringatan dini, dan merespons lebih cepat setiap tanda-tanda bahaya,” kata Hanif di Pekanbaru, Sabtu (10/5).

BACA JUGA: KLHK: Titik Panas Karhutla 2024 Terdeteksi 2.723

Baru-baru ini, Hanif juga hadir dalam rapat koordinasi bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Provinsi Riau, yang merupakan wilayah dengan potensi tinggi. Dalam rapat tersebut, ia mengungkapkan bahwa masalah kebakaran lahan bukan hanya tantangan bagi lingkungan. Namun, juga ancaman serius bagi ketahanan pangan dan energi yang menjadi prioritas pemerintah.

Hanif mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dini dalam menghadapi musim kemarau yang akan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di lahan gambut dan perkebunan. Ia mengatakan, Gapki dan seluruh perusahaan anggotanya tidak boleh tinggal diam karena berperan penting dalam pengendalian kebakaran lahan.

“Kebakaran hutan dan lahan adalah ancaman yang nyata. Kita tidak bisa menunggu hingga api mulai menyebar, kita harus bertindak sebelum itu terjadi,” tambahnya.

Pemerintah telah mengidentifikasi bahwa perubahan iklim dan pola cuaca yang semakin ekstrem menjadi faktor utama yang meningkatkan kerawanan terhadap kebakaran. Hal ini juga diperparah oleh musim kemarau yang berkepanjangan.

Kebakaran Lahan di Gambut Berisiko Tinggi

Sementara itu, Hanif juga menyoroti lima faktor utama yang menyebabkan kebakaran lahan. Di antaranya penyiapan lahan untuk pertanian, kebakaran di lahan konflik, dan kebakaran yang terjadi di area gambut selama musim kering.

Menurutnya, kebakaran lahan di area gambut sangat berisiko tinggi, terutama di musim kemarau. “Kita tidak bisa lagi membiarkan kebakaran lahan sebagai hal yang wajar. Ini adalah waktu untuk bertindak. Bukan hanya untuk mengatasi masalah kebakaran, tetapi untuk mencegahnya sejak dini,” tambahnya.

“Jika perusahaan bisa mengimplementasikan sistem manajemen kebakaran yang baik, maka kita memiliki harapan besar untuk mencapai target zero kebakaran di wilayah perkebunan,” kata Hanif.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofiq, melakukan kunjungan kerja ke Pasar Bauntung Banjarbaru dan Pasar Pandu Banjarmasin pada Sabtu (15/3). Hanif meninjau sistem pengelolaan sampah di pasar tradisional. Selain itu, ia juga meninjau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basirih.

Di Pasar Bauntung Banjarbaru, Hanif berdiskusi dengan para pedagang mengenai sistem pengelolaan sampah yang telah diterapkan. Salah satu pedagang menjelaskan bahwa setiap sore ada pengumpulan sampah. Pihak pasar mengelola sampah organik untuk mereka jadikan pakan ternak.

BACA JUGA: UGM Bersama Sejumlah Kampus di DIY Kolaborasi Atasi Masalah Sampah

Menariknya, pasar ini memiliki bank sampah yang menampung sampah karton dan plastik. Sampah organik mereka kelola dengan metode komposting dengan budidaya maggot. Selain itu, Hanif juga bertemu dengan pembeli yang membawa tas belanja sendiri. Hal itu sebagai langkah sederhana untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai.

Selanjutnya, Hanif juga mengunjungi rumah pemilahan sampah di Pasar Pandu Banjarmasin. Tempat tersebut menjadi pusat pengelolaan sampah pasar tersebut. Di sana, Hanif mengapresiasi pengelola sampah karena pasar terlihat bersih dan rapi.

Strategi Perbaikan TPA Basirih

Setelah mengunjungi pasar, Hanif menyoroti TPA Basirih sebagai tantangan utama dalam upaya pengelolaan sampah yang ada di Banjarmasin. Berdasarkan data terbaru, konversi timbulan sampah di Banjarmasin dan Barito Kuala mencapat angka 0,85 kilogram per orang setiap harinya. Artinya, ada konsekuensi biaya besar dalam pengelolaannya.

TPA yang berdiri tahun 1997 ini tampak kurang optimal dalam pengelolaannya. Hal itu menjadi alasan mengapa banyak sampah berserakan.

BACA JUGA: KLH Dorong Pesantren Terlibat Aktif Kelola Sampah

“TPA bukan hanya tempat membuang sampah. TPA harus menjadi bagian dari sistem pengelolaan yang lebih efektif. Kita harus memastikan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembuangan akhir, tetapi dimulai dari pengurangan sumbernya,” kata Hanif.

Dalam diskusinya bersama pemerintah daerah dan pengelola TPA, Hanif menyampaikan strategi perbaikan TPA Basirih, termasuk menerbitkan dua kebijakan. Di antaranya surat penghentian open dumping di TPA yang tidak memunuhi standar dan arahan kepada walikota Banjarmasin dan bupati Barito Kuala untuk menerapkan tata kelola sampah yang lebih ketat.

Tidak lupa, Hanif mengajak masyarakat dan industri setempat untuk bersama-sama memperbaiki sistem pengelolaan sampah.

“Masyarakat harus aktif kelola sampah. Industri wajib terlibat sebagai bagian dari solosi dan pemerintah harus memperketat regulasi agar semua pihak menjalankan tanggung jawabnya,” tambahnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, telah menyegel dan menghentikan operasional sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Sebanyak empat perusahaan dihentikan operasionalnya, yaitu PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP), PTPN I Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park), dan Eiger Adventure Land di Megamendung.

Penyegelan berlangsung di empat lokasi utama, di mana Hanif bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan memasang papan peringatan. Mereka juga mewajibkan keempat perusahaan tersebut untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan.

Di PT PPSSBP, perusahaan ini membangun pabrik pengolahan teh kering di dekat kawasan resapan air Telaga Saat. Hal ini berpotensi mengancam ekosistem serta ketersediaan air bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, di Eiger Adventure Land, Hanif meminta pengelola untuk secara sukarela membongkar fasilitas yang tidak sesuai dengan tata lingkungan dan melanggar peraturan yang ada. Kawasan ini berpotensi merusak keseimbangan ekosistem di sekitarnya.

Hanif menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap 18 kerja sama operasional (KSO) di kawasan Puncak yang bermitra dengan PTPN I Regional 2. Selain itu, 33 tenant atau lokasi di kawasan tersebut telah diidentifikasi untuk disegel karena melanggar peraturan lingkungan.

“Kami tidak akan menoleransi pemegang izin yang menyalahi aturan. Penegakan hukum harus kami lakukan secara konsisten demi menjaga keseimbangan ekosistem,” ungkap Hanif di Puncak Bogor, Kamis (6/3).

KLH segel perusahaan di kawasan puncak. Foto: KLH

Aksi Penanaman Pohon

Selain menindak perusahaan yang melanggar aturan, Hanif bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriono, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, juga melakukan aksi penanaman pohon di sekitar Bendungan Ciawi sebagai simbol rehabilitasi ekosistem.

Saat ini, lahan kritis di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung mencapai 3.203,24 hektare. Laju erosi pada area tersebut lebih dari 180 ton per hektare per tahun. Hal ini menyebabkan sedimentasi sungai dan mempercepat pendangkalan bendungan, yang berpotensi memperburuk risiko banjir di wilayah hilir. Oleh karena itu, pemerintah akan mempercepat program restorasi ekosistem guna meningkatkan daya tampung air dan mengurangi risiko bencana.

Pada kesempatan ini, Zulkifli menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, keberlanjutan ekosistem bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

“Kita harus bersama-sama menjaga keseimbangan alam agar bencana ekologis bisa dicegah,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan perlunya koordinasi antarlembaga dan perbaikan tata kelola lingkungan. Ia mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan ini.

Hanif juga memastikan bahwa langkah konkret dalam pemulihan hulu DAS Ciliwung terus berlanjut. Program rehabilitasi lahan kritis akan diperluas di berbagai titik strategis, sementara penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan akan semakin diperketat. Pemerintah berkomitmen untuk mencegah banjir di Jakarta dan Jabotabek dengan memastikan hulu sungai terkelola dengan baik.

“Jika hulu sungai tidak terkelola dengan baik, dampaknya akan sangat merugikan jutaan penduduk di hilir. Oleh karena itu, kami akan mempercepat program restorasi ekosistem dan menguatkan penegakan hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan,” pungkasnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memimpin aksi bersih pasar bersama seluruh unsur masyarakat di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat. Hal itu dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025.

“Aksi ini sebagai bagian dari kepedulian terhadap kebersihan pasar dan penguatan kesadaran bersama. Dengan kerja sama dan kolaborasi, masalah kebersihan pasar ini semestinya dapat kita selesaikan,” kata Hanif di Cimahi, Sabtu (22/2).

Hanif menyampaikan pihaknya akan menginstruksikan seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengawasi pengelolaan sampah di pasar secara berkala.

“Kami akan terus bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan agar pasar di seluruh Indonesia menjadi lebih bersih dan sehat,” katanya.

BACA JUGA: Berhenti Apatis, Saatnya Praktikkan Gaya Hidup Sadar Sampah

Aksi bersih pasar ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perdagangan. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Aksi bersih pasar serentak terlaksana di delapan lokasi selain Cimahi.Di antaranya Pasar Teluk Gong di Jakarta Utara, Pasar Santa di Jakarta Selatan, dan Pasar Kosambi di Bandung. Selain itu, juga terlaksana di Pasar Lau Cih Medan, Pasar Jagasatru Cirebon, Pasar Merdeka Samarinda, Pasar Induk Minasa Maupa Makassar, dan Pasar Keputran Surabaya.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq memimpin aksi bersih Pasar Cimahi. Foto: KLH

Libatkan Masyarakat

Hanif menegaskan bahwa penyelesaian masalah sampah di pasar tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Namun, perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat. Sebab, sumber sampah berada di sekitar kita seperti rumah tangga, pasar, industri, dan dari berbagai aktivitas manusia lainnya.

“Dengan semangat kebersamaan ini, kami harapkan pasar-pasar di seluruh Indonesia bisa menjadi tempat yang lebih bersih dan nyaman sehingga mendukung perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.

BACA JUGA: Menteri LH dan Panglima TNI Tekankan Kolaborasi Tangani Sampah Laut

Tema kegiatan ini adalah “Pasar Bersih melalui Kelola Sampah dengan Bijak, Bersama Kita Dorong Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara”. Hanif berharap, rangkaian acara HPSN Tahun 2025, termasuk aksi bersih pasar, dapat menjadi momentum penting untuk menyelesaikan masalah sampah dari sumbernya.

“Peringatan ini dirancang untuk membangun komitmen dan peran aktif semua pihak dalam pengolahan sampah yang bertanggung jawab. Pengolahan persoalan sampah menjadi isu global dan lokal yang sampai hari ini masih menjadi polemik dalam penyelesaiannya,” tambahnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melaksanakan aksi bersih pantai di Pantai Batukaras, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Minggu, 23 Februari 2025. Hal itu dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025. Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), TNI, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait lainnya di tujuh lokasi, termasuk Batukaras.

Dalam sambutannya, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa persoalan sampah di Indonesia memerlukan kesadaran masyarakat serta kolaborasi berbagai pihak. Aksi bersih pantai ini menjadi bagian dari upaya lebih luas yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan TNI di tujuh lokasi lainnya selain Batukaras.

“Aksi bersih pantai ini merupakan bentuk kerja sama antara KLH, TNI, pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat. Upaya ini menjadi solusi kolaboratif dalam menangani sampah laut,” kata Hanif Faisol Nurofiq.

BACA JUGA: Berhenti Apatis, Saatnya Praktikkan Gaya Hidup Sadar Sampah

Ia menjelaskan bahwa sampah laut umumnya berasal dari sampah yang terbawa arus sungai maupun yang sengaja dibuang ke perairan. Dampaknya tidak hanya mengotori pantai yang menjadi destinasi wisata, tetapi juga menyebabkan pencemaran mikroplastik yang membahayakan ekosistem laut dan manusia.

“Degradasi plastik yang tidak sempurna bisa mencemari air, tanah, serta masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan laut,” ungkapnya.

Sebagai negara kepulauan, lanjutnya, Indonesia harus segera mengambil langkah konkret untuk menekan timbulan sampah plastik agar ancaman mikroplastik bisa terkendali.

Kolaborasi tangani sampah laut dalam aksi bersih Pantai Pangandaran. Foto: KLH

Pentingnya Tingkatkan Kesadaran Masyarakat

Senada dengan Menteri LH, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Ia juga menyampaikan komitmen TNI dalam mendukung berbagai inisiatif pengelolaan sampah, termasuk penggunaan perahu pembersih sungai dan mesin penghancur sampah yang ramah lingkungan.

BACA JUGA: Peringati HPSN 2025, Kampung Siba Klasik Gelar Zero Waste Tour

“Kami siap berkolaborasi untuk aksi bersih pantai. Tidak hanya di sini, tetapi juga di berbagai wilayah lain di Indonesia,” ucapnya.

Kegiatan bersih pantai di Batukaras ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menekan dampak negatif sampah laut. Pemerintah berharap aksi seperti ini dapat terus diperluas dan melibatkan lebih banyak pihak demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, mendorong gerakan “Liburan Minim Sampah.” Hal itu berkaitan dengan momentum liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Imbauan tersebut ia sampaikan saat meninjau para penumpang di Stasiun Senen dan Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Jumat (27/12).

Pengendalian sampah dalam rangkaian liburan Natal dan tahun baru mengacu Surat Edaran Menteri LH Nomor SE.01 Tahun 2024 Tentang Pengendalian Sampah Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Surat tersebut bisa menjadi panduan bagi pemerintah daerah.

Surat edaran (SE) itu berisi imbauan kepada pemerintah daerah dan pengelola moda transportasi untuk mengurangi sampahnya melalui Liburan Minim Sampah.

Menteri Hanif menyarankan agar kepala stasiun dan pengelolanya terus memberikan contoh. Selain itu, juga mengajak penumpang untuk menerapkan gaya hidup minim sampah dan bijak dalam mengelola sampahnya.

BACA JUGA: Lakukan 5 Tips Ini untuk Rayakan Lebaran Minim Sampah

“Sampah tidak boleh dicampur, harus sudah dipilah-pilah dengan jelas. Kemudian, sampah tersebut harus diletakkan di tempat yang telah ditentukan. Hal itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh kepala stasiun. Tidak ada yang boleh melanggar peraturan ini,” kata Hanif.

Ia juga mengapresiasi Stasiun Pasar Senen yang sudah mendorong praktik guna ulang dengan adanya penyediaan air minum isi ulang. Menurutnya, hal ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.

Dalam kunjungannya ke Terminal Pulo Gebang, Hanif juga menyarankan pengelola terminal untuk menyediakan fasilitas pengisian air minum isi ulang. Selain itu, ia mengimbau pengunjung untuk bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan.

Menteri Hanif juga mendorong pengelola terminal untuk memperbaiki pengelolaan sampah dengan menyediakan tempat sampah terpisah. Dengan demikian, pengelolaan sampah lebih efisien. Ia juga mengusulkan pengelolaan sampah makanan dengan memanfaatkan luasnya area terminal dengan menerapkan teknologi komposter. Hal itu dapat mengurangi jumlah sampah yang terkirim ke Bantargebang.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, mendorong gerakan “Liburan Minim Sampah.” Foto: Dini Jembar Wardani

Edukasi Masyarakat

Selanjutnya, Menteri Hanif juga meminta pengelola stasiun dan terminal untuk menugaskan beberapa orang untuk memberikan edukasi kepada pemudik. Petugas harus mengingatkan semua pemudik mengenai upaya membangun kebiasaan pilah sampah dan minim sampah.

Ia menjelaskan bahwa sampah di Jakarta mencapai 8.000 ton per hari, atau sekitar 2.000 truk sampah setiap harinya. Apabila tidak menyelesaikan masalah sampah di rumah tangga masing-masing dan di kawasan, ini akan menjadi beban besar. Lambat laun menjadi bom waktu bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

“Ini adalah masalah yang sangat berat untuk Pak Gubernur selesaikan. Sehingga, kita wajib mendukungnya untuk mengurangi masalah ini,” ujarnya.

Menteri Hanif berharap di kawasan seperti stasiun dan terminal terdapat semacam duta atau ambassador. Mereka dapat mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, imbauan-imbauan juga perlu dipasang di berbagai lokasi di kawasan ini.

BACA JUGA: Benahi Masalah Sampah, Pj Gurbernur DKI Resmikan Dua TPS 3R

Ia juga meminta kepala Stasiun Senen untuk tidak segan-segan menerapkan sanksi hukum kepada pelanggar yang tidak mematuhi peraturan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan.

“Jangan ragu untuk menindak, dan jika diperlukan, denda yang dikenakan dapat disetor ke kas daerah DKI Jakarta untuk keberlanjutan program selanjutnya. Meskipun demikian, penegakan aturan ini akan memberikan efek jera dan mengingatkan kita semua bahwa kepala Stasiun Senen serius dalam mengelola sampah,” tegasnya.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, mendorong gerakan “Liburan Minim Sampah.” Foto: Dini Jembar Wardani

Potensi Sampah 55,3 Juta

Sementara itu, berdasarkan data hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, tahun lalu pergerakan masyarakat pada masa libur Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 mencapai 110,67 juta orang.

Jumlah tersebut berpotensi menimbulkan sampah tambahan sekitar 55,3 juta kilogram dari aktivitas di ruang publik untuk perayaan maupun liburan selama dua minggu masa perayaan tersebut.

Potensi meningkatnya timbulan sampah ini bisa terjadi apabila dalam berbagai aktivitas selalu menggunakan barang dan kemasan sekali pakai dan pengelolaannya tidak mudah.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengunjungi Jakarta Recycle Center (JRC) di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/10). Hanif menyebutkan bahwa fasilitas ini merupakan contoh penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu yang bisa dicontoh daerah lain.

JRC yang berdiri pada tahun 2022 ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Osaki, Jepang, melalui program Japan International Cooperation Agency (JICA).

“Sebagai kota dengan populasi 11,4 juta jiwa dan produksi sampah lebih dari 7.500 ton per hari, Jakarta harus memiliki sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh. Jakarta Recycle Center merupakan contoh konkret yang dapat daerah lain ikuti,” ujar Hanif.

BACA JUGA: Usai Retreat di Akmil Magelang, Menteri LH Tinjau TPST Bantargebang

Ia juga menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama dalam mengelola sampah. Ini termasuk peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

“Penanganan sampah di Jakarta ini merupakan tanggung jawab saya sebagai menteri, yang harus memastikan bahwa sampah terkelola dengan baik. Dengan fasilitas seperti JRC ini, saya optimistis kapasitas pengelolaan sampah di Jakarta bisa terus meningkat dan dapat mengurangi beban pengiriman sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang,” katanya.

Target Pemerintah

Hanif menyampaikan, target utama pemerintah adalah mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang. Menurutnya, dengan memaksimalkan fasilitas di dalam kota seperti JRC, beban TPST Bantargebang dapat berkurang. Bahkan, hal itu bisa memperpanjang umur operasional dan menjaga lingkungan sekitar.

“Dengan upaya ini, kita tidak hanya menjaga lingkungan, melainkan juga meningkatkan efisiensi,” tambahnya.

Selain itu, Hanif berharap fasilitas ini dapat menjadi percontohan bagi kota-kota lain di Indonesia. Menurutnya, Jakarta dengan segala kompleksitasnya bisa menjadi model bagi kota-kota lain. Tujuannya untuk mengembangkan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di tingkat kawasan.

“Pengelolaan sampah secara terpadu merupakan kebutuhan mendesak bagi kota besar di seluruh Indonesia,” ungkap Hanif.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengunjungi Jakarta Recycle Center (JRC) di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Foto: DLH DKI Jakarta

JRC sebagai Upaya Pengelolaan Sampah

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa JRC adalah bentuk implementasi dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga (RW).

“JRC ini kami kembangkan sebagai upaya pengelolaan sampah di tingkat kawasan dengan fokus pada pemilahan dan daur ulang sampah. Dengan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST), yang juga berfungsi memberikan pelayanan pemilahan dan pengangkutan sampah,” ujar Asep.

Ia menambahkan bahwa BLUD UPST di bawah JRC juga melayani kawasan komersial. Hal ini merupakan kewajiban oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola sampahnya secara mandiri.

BACA JUGA: DKI Pastikan Produk dari RDF TPST Bantargebang Berkualitas

“JRC bisa memberikan layanan pemilahan dan pengangkutan sampah dari kawasan komersial melalui BLUD yang dikelola dengan prinsip transparansi dan efisiensi. Fasilitas ini berperan dalam mendorong kawasan komersial untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah mereka,” tambahnya.

Dengan adanya JRC, Pemprov DKI Jakarta berharap pengelolaan sampah di tingkat kawasan dapat lebih optimal. Menurut Asep, JRC tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pengolahan sampah. Tempat ini bisa menjadi pusat edukasi untuk masyarakat mengenai pentingnya pemilahan dan daur ulang sampah.

“Dengan begitu, Jakarta tidak hanya bersih, melainkan juga menjadi model bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan impor sampah di Indonesia harus segera dihentikan. Hal itu untuk mengurangi beban kerusakan lingkungan. Apalagi, negara ini memiliki timbulan sampah yang sangat besar.

“Saat ini, kita masih mengimpor sampah terpilah dari negara-negara yang mengklaim menerapkan sistem zero waste. Namun, kenyataannya, hampir seluruh kiriman tersebut adalah sampah yang tidak terkelola dengan baik di negara asalnya,” ungkap Hanif saat mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Minggu (27/10).

Menurutnya, Indonesia, khususnya DKI Jakarta, tidak boleh “dijajah” oleh masalah sampah dari luar negeri. Di Jakarta, 20 persen timbulan sampah terdiri dari plastik dan 17 persen berasal dari kertas.

Timbulan sampah di Jakarta yang masuk TPST Bantargebang mencapai 7.500 hingga 8.000 ton setiap hari. Menurut Hanif, daur ulang seharusnya menjadi solusi, bukan justru menambah beban sampah dari luar negeri.

“Kita harus berpikir bersama, apakah kita masih terjajah oleh kolonialisme sampah? Potensi sampah di Jakarta sangat tinggi, mencapai hampir 8.000 ton per hari. Namun, yang berhasil terkelola hanya sekitar 1.000 ton. Ini hanya data dari Jakarta. Jika kita melihat kota-kota lain seperti Surabaya dan Medan, potensi sampah kita sebenarnya jauh lebih besar,” katanya.

Hanif juga mengingatkan bahwa Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia, tidak boleh terjebak dalam masalah sampah berlarut-larut. Meskipun ada berbagai program yang berjalan, Jakarta harus tetap menjadi kota metropolitan yang maju dan bersih, sesuai harapan seluruh masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq berbicara mengenai impor sampah. Foto: Dini Jembar Wardani

Food Waste Menjadi Perhatian Serius

Hanif juga juga menyoroti permasalahan sisa makanan (food waste) di Jakarta yang menjadi perhatian serius. Ironisnya, banyak sisa makanan ini masih berakhir di TPST Bantargebang. Padahal, seharusnya sampah tersebut dapat terselesaikan di sumbernya agar tidak berakhir di TPST Bantargebang.

“Saat ini, berbagai metode untuk menangani food waste juga bisa terus pemerintah kembangkan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan maggot,” ungkapnya.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq berbicara mengenai impor sampah. Foto: Dini Jembar Wardani

Hanif lantas mengajak para stakeholders untuk membahas masalah ini bersama-sama. Ia juga akan melaporkan situasi ini kepada Presiden Prabowo Subianto dan memastikan masalah ini menjadi perhatian utama bagi Kementerian Lingkungan Hidup.

“Penyelesaian masalah sampah tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintah provinsi. Tanggung jawab ini harus diemban secara kolektif. Jika masalah sampah tidak kita tangani dengan serius, maka sebagai menteri, saya yang akan bertanggung jawab, tanpa memandang apakah masalahnya terjadi di kabupaten, desa, atau Jakarta,” ujarnya.

Untuk itu, Hanif telah berkoordinasi dengan sekretaris daerah dan mengizinkan untuk mengadakan diskusi lebih mendalam di kantor KLH.

“Kami akan mengatur agar kepala dinas membawa semua data terkait. Sehingga, kami bisa memetakan implementasi dari laporan yang telah mereka sampaikan. Ini langkah penting untuk memastikan bahwa kita memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi saat ini dan langkah-langkah yang perlu kita ambil ke depannya,” kata Hanif.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang pada Minggu, 27 Oktober. Hal itu ia lakukan setelah pulang dari Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Kunjungan tersebut menjadi langkah awal baginya untuk menangani permasalahan sampah yang tak kunjung selesai di Jakarta.

Saat ini, volume sampah DKI Jakarta yang dikirim ke Bantargebang sangat besar, mencapai 7.500 hingga 8.000 ton setiap harinya. Hanif menekankan, penanganan sampah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Butuh kolaborasi semua pihak dalam menangani masalah sampah.

“Pengelolaan sampah memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta, bukan hanya pemerintah,” ujar Hanif.

Dalam kunjungannya di TPST Bantargebang tersebut, ia juga memberikan penghargaan kepada pemulung yang berperan penting dalam memilah sampah. Ia menekankan pentingnya diskusi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Pemerintah pusat juga harus turun tangan dalam mengatasi masalah ini. Sesuai dengan perpres, ada 12 lokasi yang harus kita desain untuk penanganan yang lebih efektif,” ujarnya.

Hanif mengatakan, ia akan melaporkan situasi ini kepada presiden dan meminta dukungan dalam penanganan masalah sampah. Menurutnya, pihak-pihak yang mencari keuntungan di Jakarta juga harus berkontribusi dalam menangani sampah. Ia juga mendorong penggunaan bahan ramah lingkungan, seperti RDF (Refuse-Derived Fuel) dalam pengelolaan sampah.

BACA JUGA: DKI Pastikan Produk dari RDF TPST Bantargebang Berkualitas

“Ya, kita harus semangat. Kalau kita nggak punya semangat, ya sudah nggak usah lagi berpikir. Kalau kita nggak punya harapan, ini tidak akan selesai. Paling tidak, kita punya harapan, serta sedikit keberanian dan kewenangan (untuk menyelesaikan masalah sampah),” ungkapnya.

Pekan depan, Hanif berencana melakukan diskusi mendalam dengan semua pihak terkait, termasuk pemulung, dan akan segera memulai langkah-langkah konkret. Dengan semangat kolaborasi dan keberanian, ia berharap Jakarta dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan bagi wilayah lainnya.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengunjungi TPST Bantargebang. Foto: Dini Jembar Wardani

Soroti Impor Sampah

Selain itu, Hanif juga menyoroti kondisi Indonesia yang masih mengimpor sampah meskipun memiliki timbunan sampah yang besar. Indonesia masih menerima sampah terpilah dari negara-negara maju yang seharusnya menerapkan prinsip zero waste. Namun, kenyataannya, banyak sampah impor yang tidak terkelola dengan baik di negara asalnya.

Dengan komposisi sampah di Jakarta yang didominasi oleh plastik dan kertas, Hanif menyerukan agar impor sampah segera dihentikan dan fokus dialihkan pada pengelolaan sampah domestik yang lebih efektif. Ia menegaskan bahwa Indonesia, khususnya Jakarta, tidak boleh “dijajah” oleh masalah sampah dari luar negeri.

“Kita memiliki potensi sampah yang cukup besar. Daur ulang seharusnya menjadi solusi, bukan justru menambah sampah luar negeri ke negara kita,” ujarnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Dalam rangka Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan (KLHK) membangun Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) Wetland Biocord dan Pencanangan kawasan Ekoriparian Citarum-Karawang, di Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

“Perbaikan kualitas air sungai sudah sangat urgent untuk dilakukan. Perbaikan dilakukan melalui penataan regulasi, pembenahan pemanfaatan ruang, pengamanan daerah hulu sebagai daerah tangkapan air, pembinaan dan fasilitasi masyarakat industri, pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah dan sampah serta pendidikan lingkungan bagi masyarakat,” ujar Menteri Siti dalam sambutannya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat (09/02/2019).

Pembangunan (IPAL) Wetland-Biocord ini merupakan upaya penurunan beban pencemaran dari air limbah yang berasal dari kegiatan mandi dan cuci warga (grey water) yang selama ini dibuang langsung ke sungai tanpa diolah.

Sedangkan Ekoriparian adalah kawasan peralihan antara sungai dengan daratan yang didesain sebagai area wisata alam pinggir sungai dengan konsep edukasi lingkungan.

BACA JUGA : Menteri LHK Resmikan Kawasan Ekoriparian Ciliwung Srengseng Sawah 

Foto : Humas KLHK

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) MR. Karliansyah, menyampaikan fasilitas yang sudah dibangun saat ini adalah saung kompos dan jembatan penghubung antar zona. Juga terdapat sarana pengolahan air limbah rumah tangga yang menggunakan wetland serta biocord.

“Aktivitas lain di Ekoriparian Teluk Jambe diantaranya penanaman tanaman obat keluarga, penanaman pohon endemik, penanaman arboretum bambu, dan budidaya tanaman hidroponik,” kata Karliansyah.

Ia menegaskan bahwa dalam upaya pengendalian pencemaran ini, masyarakat berperan penting dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan mengembangkan Ekoriparian Citarum Karawang ini secara berkelanjutan.

“Peran aktif masyarakat ini, terwujud berkat komunitas sungai sebagai pilar yang bergerak aktif mengajak, mengedukasi dan memberdayakan masyarakat sangat penting perannya dengan dimotori oleh Sahabat Lingkungan Citarum,” ujar Karliansyah.

BACA JUGA : Hari Ciliwung 2018, Kondisi Sungai Ciliwung Semakin Baik 

Karliansyah berharap keberadaan Ekoriparian dan fasilitas IPAL ini, dapat dimanfaatkan bersama para pemangku kepentingan dalam mendukung aksi nyata kerja bersama dalam perbaikan kualitas air.

Selain itu, KLHK juga mengambil peran dalam kegiatan pengelolan sungai ini dengan melakukan rehabilitasi hutan besar-besaran, yakni 10 kali lipat dibanding rata-rata tiap tahun. Di daerah hulu, KLHK akan melakukan rehabilitasi lahan kritis seluas 5900 hektar, dan secara nasional tahun 2019 ini akan dilakukan rehabilitasi lahan kritis seluas 207.000 hektar.

Penulis: Dewi Purningsih

Pekanbaru (Greeners) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melakukan kunjungan ke Provinsi Riau guna melihat lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan komitmennya dalam melindungi lahan gambut.

Ia juga mengatakan kalau dengan menyekat kanal, maka lahan gambut akan basah sehingga tidak akan mudah terbakar atau dibakar. Menurutnya, ide atau gagasan masyarakat ini harus diangkat, dan sekat kanal harus dipermanenkan.

Presiden Jokowi juga menyatakan sudah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pencabutan izin perusahaan di lahan tersebut. Ia mengakui bahwa langkah yang paling baik adalah memberikan lahan tersebut ke masyarakat untuk diolah menjadi lahan sagu.

“Lahan yang dikelola masyarakat biasanya ramah terhadap ekosistem, tetapi jika diberikan kepada perusahaan akan monokulur”, ungkap Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Greeners di Jakarta, Kamis (27/11).

Menanggapi “blusukan” Presiden tersebut, Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi), Yayasan Perspektif Baru (YPB), dan Greenpeace Indonesia menilai blusukan asap yang dilakukan Presiden Jokowi menjadi langkah awal upaya mengatasi kebakaran lahan gambut dan hutan seperti keinginan publik yang disuarakan melalui penandatanganan petisi di www.change.org/blusukanasap beberapa waktu lalu.

Blusukan asap Jokowi di Riau, Kamis (27/11/2014). Foto: Walhi

Direktur Eksekutif Walhi, Abetnego Tarigan, mengatakan, kesediaan Presiden Jokowi dalam melakukan blusukan asap ke Riau untuk melihat lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan tersebut menumbuhkan harapan kepada Indonesia agar bisa bebas tanpa asap pada tahun depan.

Selanjutnya, Abetnego mengharapkan Presiden Jokowi dapat segera melakukan langkah konkrit dengan memerintahkan pencabutan dan peninjauan ulang ijin perusahaan yang terbukti maupun terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.

Ia berpendapat bahwa aparat penegak hukum harus segera memproses lebih lanjut bagi perusahaan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan mengembangkan penyidikan ke perusahaan yang sudah dilaporkan masyarakat sipil.

“Audit kepatuhan yang telah dilakukan oleh UKP4 perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang memberikan efek jera agar bencana ekologis tahunan ini bisa dihentikan untuk seterusnya,” ujarnya.

Senada dengan Abetnego, Pendiri YPB, Wimar Witoelar, mengatakan bahwa blusukan asap yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan kerja konkrit dalam menangani kebakaran hutan dan gambut di berbagai daerah di Indonesia. Dalam pengalamannya mengikuti sekian pemerintahan baru, Wimar menilai ini adalah solusi yang ‘out of the box’.

“Diharapkan inisiatif konkrit ini cepat mengatasi kelambanan pemerintah selama ini,” terangnya.

Sebagai informasi, Presiden dan rombongan mendarat di Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau pada Kamis (27/11), untuk melihat langsung lokasi bencana ekologis. Presiden juga berbicara dengan warga setempat termasuk Abdul Manan yang mengajukan petisi kepada Jokowi beberapa waktu lalu.

Abdul Manan, warga Sungai Tohor yang menginisiasi petisi kepada Presiden Jokowi tersebut menyatakan, bahwa blusukan Presiden Jokowi ke desanya memunculkan harapan akan adanya penyelesaian masalah kebakaran lahan gambut di Sungai Tohor khususnya dan tentunya untuk Riau.

“Kami menginginkan kunjungan presiden membawa dampak untuk menjaga kelestarian lahan gambut”, pungkasnya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Kabar gembira bagi dunia Lingkungan Hidup kita. Setelah melalui beberapa kali proses persidangan hingga harus melakukan Peninjauan Kembali (PK), akhirnya Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan Menteri Negara Lingkungan Hidup (LH) atas perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT Selatnasik Indokwarsa dan PT Simbang Pesak Indokwarsa.

MA menjatuhkan hukuman berupa denda kepada dua perusahaan tersebut karena telah melakukan perusakan lingkungan saat sedang melakukan penambangan pasir di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur. Hasil keputusan ini terdaftar dalam dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/Pdt/2014.

Sumber: putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa Kedua perusahaan tersebut telah melakukan penambangan sejak tahun 2006 lalu tanpa melakukan studi kelayakan dan perencanaan yang matang. Keteledoran tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan di lokasi penambangan hingga areal hutan di wilayah perizinan.

“Ternyata kegiatan usaha pertambangan para tergugat tersebut tidak dilengkapi dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), ungkap Ridwan saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Selasa (05/08).

Ridwan menambahkan bahwa kedua perusahaan itu juga telah merambah wilayah pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hal tersebut juga dikatakan oleh Menteri Lingkungan Hidup di dalam putusan PK Senin, (04/05) lalu, bahwa kedua perusahaan tersebut telah melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf a-m Undang-undang Kehutanan.

Atas ekspolrasi ilegal itu, PT Selatnasik Indokwarsa dan PT Simbang Pesak Indokwarsa dituntut oleh Menteri Lingkungan Hidup untuk membayar denda sebesar 18 Miliar bagi PT Selatnasik Indokwarsa dan 8,4 Miliar untuk PT Simbang Pesak Indokwarsa. Sedangkan denda pemulihan lahan ditanggung oleh keduanya, yaitu sebesar Rp 5,6 miliar.

Sebagai informasi, pada 3 Februari 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengabulkan seluruh gugatan Menteri Lingkungan Hidup tersebut. Putusan itu pun turut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 18 April 2011. Anehnya, putusan itu dianulir oleh MA lewat putusan kasasi pada 16 Agustus 2012. Atas putusan kasasi itu, Menteri LH lalu mengajukan PK dan akhirnya dikabulkan.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan penghargaan kepada individu, kelompok maupun perwakilan pemerintah daerah yang telah berprestasi dan berkontribusi di bidang lingkungan. Pemberian penghargaan tersebut bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati pada tanggal 5 Juni 2014 kemarin. Acara tersebut berlangsung di Istana Wakil Presiden , Jakarta dan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. Boediono.

Tahun ini, “Raise your voice, not the sea level” menjadi tema yang diusung oleh badan lingkungan hidup PBB, United Nations Environment Programmer (UNEP). Sejalan dengan tema tersebut, pemerintah mengangkat tema lokal, yaitu “Satukan langkah, lindungi ekosistem pesisir dari dampak perubahan iklim.” Tema ini disesuaikan dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kerentanan tinggi akibat dampak perubahan iklim.

Mengacu pada tema tersebut, KLH melakukan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Aksi Pengelolaan Lingkungan Pesisir secara Terpadu serta penyusunan State of Coast (SOC). “Upaya in berhasil membangun komitmen antar pihak di pusat dan daerah, sehingga pengelolaan lingkungan pesisir dapat dilakukan secara terpadu dari hulu-hilir. Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca 26% juga dilakukan dengan berbagai kegiatan strategis KLH lainnya yang menunjukkan peningkatan besar,” ujar Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, Menteri Lingkungan Hidup dalam laporannya kepada Boediono.

Balthasar juga menyampaikan bahwa pada tingkat nasional, peran strategis para pemangku kepentingan dan masyarakat luas terhadap kesadaran lingkungan mulai meningkat. Untuk itu, KLH kembali memberikan penghargaan di bidang lingkungan hidup. Penghargaan tersebut berupa penghargaan Adipura, Kalpataru, Adiwiyata Mandiri, serta Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Terbaik.

Tahun ini penerima penghargaan Adipura Kencana sebanyaj 15 kota, Adipura 86 kota, Piagam Adipura 32 kota, dan Plakat Adipura untuk Sarana dan Prasarana Terbaik 32 kota. Penghargaan Kalpataru untuk upaya penyelamatan lingkungan hidup diberikan kepada 13 orang/kelompok. Sementara, penghargaan Adiwiyata Mandiri untuk sekolah berbudaya lingkungan diberikan kepada 44 sekolah dari 10 provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden, Boediono memberikan penghargaan lingkungan secara langsung dan menandatangani Sampul Hari Pertama Perangko Seri Peduli Lingkungan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2014.

(G08)

Kumamoto, Jepang (Greeners) – Dalam Konferensi Diplomatik (Plenipotentiaries Conference) untuk merkuri yang dihadiri oleh Kepala Pemerintahan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Lingkungan Hidup pada Kamis (10/10) kemarin, delegasi dari 121 negara menandatangani konvensi tentang merkuri yang dinamakan Konvensi Minamata.

Penandatanganan Konvensi ini dilakukan setelah empat tahun proses negosisasi Perjanjian Internasional (Konvensi) merkuri yang dimulai dengan persetujuan Menteri-menteri Lingkungan sedunia di Nairobi pada 2009 untuk mengurangi dampak merkuri sebagai pencemar global. Setelah ditandatangani konvensi ini, akan dilakukan berlaku atau entry into force pada tahun 2017.

Konvensi Minamata ini mengatur tentang perdagangan, produk dan prosesnya, pertambangan emas skala kecil, pengelolaan limbah merkuri, pendanaan, dan transfer teknologi.

Merkuri pada saat ini masih digunakan oleh berbagai industri seperti lampu, alat ukur (termometer,sphygnometer), pertambangan emas skala kecil, dan amalgam tambal gigi.

Penamaaan konvensi mencerminkan semangat bersama untuk tidak mengulangi tragedi kemanusian akibat pencemaran merkuri di Teluk Minamata. Merkuri atau yang dikenal dengan air raksa merupakan logam yang berbentuk cair dalam suhu kamar, mudah menguap dan persisten.

Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Bambuaya yang memimpin delegasi Indonesia, dalam pembukaan konferensi menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap para korban yang kehilangan nyawa dan juga menyampaikan simpati kepada para korban yang menderita akibat penyakit Minamata (minamata disease) serta keluarganya.

“Penyakit Minamata dapat terjadi dimana saja termasuk di Indonesia akibat kecerobohan kita,” katanya.

Untuk itu, Indonesia harus segera mengurangi bahkan menghilangkan penggunaan merkuri pada kegiatan industri di Indonesia, termasuk yang digunakan pada pertambangan emas skala kecil”.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rawan terhadap perdagangan merkuri yang ilegal. Setelah mendengar pengalaman langsung dari korban penyakit Minamata, yaitu Masami Ogata dan berbagai film tentang penyakit Minamata, MenLH menyatakan, “penyakit akibat pencemaran merkuri nyata adanya dan apabila tidak dicegah, maka tidak mustahil penyakit Minamata akan terjadi di Indonesia 10-15 tahun ke depan”.

Apalagi sejak beberapa tahun ini pertambangan emas skala kecil yang menggunakan merkuri marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti Solok (Sumatera barat), Pongkor (Jawa Barat), Sekotong (NTB), Katingan (Kalteng).

MenLH juga menambahkan bahwa saat ini mungkin belum terlihat dampaknya merkuri pada kesehatan manusia, namun mengingat seriusnya dampak akibat merkuri kepada kesehatan manusia maka diharapkan tragedi Minamata tidak terulang lagi. “Kita tidak boleh main-main dengan bahaya merkuri”, tegas MenLH.

Kehadiran Indonesia untuk menandatangani Konvensi Minamata untuk merkuri ini adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah untuk melindungi masyarakatnya, tidak hanya untuk generasi sekarang akan tetapi generasi yang akan datang.

Sedangkan Menteri Lingkungan Jepang yang memimpin konferensi, Nobuteru Ishihara menyampaikan bahwa dahulu sebelum tragedi terjadi, Minamata merupakan perairan yang sangat indah, akan tetapi ketika laut dicemarkan oleh merkuri dari pabrik kimia petaka penyakit minamata terjadi.

Tragedi Minamata yang terjadi di Teluk Minamata merupakan pelajaran yang berharga bagi pengelolaan lingkungan dan kesehatan manusia akibat ketidakhati-hatian industri dan pemerintah. Pencemaran metil merkuri akibat air limbah dari pabrik kimia PT Chisso telah merubah kehidupan di Teluk Minamata, Kumamoto Jepang.

Tragedi ini terjadi akibat masyarakat yang mengkonsumsi hasil laut (ikan dan kerang) yang mengandung metil merkuri yang dapat menyebabkan Penyakit Minamata akibat akumulasi metil merkuri di dalam tubuh. Penyakit Minamata menyerang sistem syaraf yang tidak hanya menyebabkan penderitaan dan kematian korban penyakit Minamata, akan tetapi mewariskan dampak kepada anak-anak yang dilahirkan menjadi cacat.

Belajar dari tragedi Pencemaran Merkuri di Minamata, saatnya bangsa Indonesia menaruh perhatian yang sangat serius terhadap penggunaan merkuri di Indonesia. (G02)

Surabaya (Greeners) – Negara-negara anggota ASEAN menyepakati untuk tetap waspada dan memantau pelaksanaan kegiatan pencegahan kabut asap, dimana di kawasan ASEAN utara, musim hujan yang diperkiraan sedang berlangsung sampai musim kemarau Desember 2013.

Untuk kawasan ASEAN selatan , musim kemarau diperkirakan akan terus berlanjut sampai awal Oktober 2013. Peningkatan hotspot dapat menyebabkan terjadinya kabut asap lintas pada kondisi cuaca kering.

Hal tersebut merupakan salah satu hasil keputusan dalam The 9th Meeting of the Conference of The Parties (COP-9) to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Poluttion, yang merupakan bagian dari pertemuan informal menteri lingkungan hidup ASEAN (14th Meeting of the Informal Ministerial Meeting on Environment (IAMME) and Related Meetings) yang dilangsungkan di Surabaya mulai 23 September dan ditutup pagi ini oleh Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, sesuai siaran pers dari KLH yang diterima Greeners.

Pertemuan tersebut juga merekomendasi kepada para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke 23 bulan Oktober 2013 untuk mengadopsi Hotspot Monitoring Systems (HMS) sebagai sistem pemantauan kabut bersama antara negara-negara MSC. Peta penggunaan lahan dan peta digital konsesi daerah rawan kebakaran yang menyebabkan asap lintas batas dapat diakses antar pemerintah.

Juga dibentuk pembentukan Satuan Tugas (task force) yang terdiri dari Panel Ahli Pengkajian dan Koordinasi Kebakaran dan Kabut asap untuk memantau tingkat kewaspadaan dan memformulasikan poin memicunya.

Juga diadopsi pembaharuan ASEAN Peatland Management Strategy (2006-2020) serta apresiasi kemajuan dalam Work Programme of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution termasuk The ASEAN-wide Fire Danger Rating System, implementasi the ASEAN Peatland Management Strategy (2006-2020) dan implementasi The Strategic Review on Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution programmes.

Pertemuan IAMME ke 14 membahas antara lain isu perubahan Iklim dan pemanasan global, konservasi alam dan kehati, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan perkotaan, pesisir dan laut, pendidikan lingkungan serta ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint (ASCC).

Keputusan lainnya yaitu Adopsi The ASEAN Environmental Education Action Plan (AEEAP) 2014-2018 sebagai rencana kelanjutan dari AEEAP 2008-2012 serta penerbitan The ASEAN Guidelines on Eco-schools sebagai acuan untuk mempromosikan pembangunan dan pembentukan eco-schools di negara-negara anggota ASEAN .

Selain itu, juga tercapai kesepakatan bahwa The 3rd ASEAN Environmentally Sustainable City (ESC) Award dan 2nd Certificate of Recognition Presentation Ceremony dilaksanakan bersamaan dengan IAMME ke 15 tahun 2014 di Laos. Pemberian Penghargaan ini bertujuan untuk mempromosikan kota ramah lingkungan yang berkelanjutan di ASEAN dengan mengakui upaya keteladanan dan berbagi praktik terbaik untuk menjaga kota yang bersih, hijau, dan ditinggali.

Pertemuan juga mengadopsi The ASEAN Joint Statement on Sustainable Consumption and Production antara lain sebagai komitmen negara-negara ASEAN maupun dengan Mitra Dialog ASEAN, Badan PBB terkait dan mitra internasional lain tentang The 10-Year Framework of Programme on Sustainable Consumption and Production (10YFP) dengan Indonesia sebagai leader. Para Menteri juga mendorong pemangku kepentingan yang relevan di ASEAN, termasuk sektor swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, menerapkan praktik terbaik, serta promosi kerjasama regional.

Hadir dalam pertemuan ini Menteri Lingkungan Hidup atau yang mewakili dari Brunei, Malaysia, Laos dan Singapura, Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam, serta mitra Menteri Lingkungan Hidup atau yang mewakili Menteri dari China, Korea Selatan dan Jepang. (G02)

Surabaya (Greeners) – Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ratifikasi Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Dari Pemanfaatannya.

Dengan meratifikasi maka Indonesia dapat memperoleh manfaat dari Protokol Nagoya, seperti penegasan penguasaan negara atas sumber daya alam dan menguatkan kedaulatan negara atas pengaturan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, yang sesuai Pasal 33 dan Pasal 18 UUD 1945.

Oleh karena itu, Indonesia mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk ikut meratifikasi Protokol Nagoya. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Laos yang telah meratifikasi protokol tersebut.

“Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Kami menganggap penting untuk melindungi negara dari biopiracy atau pembajakan. Untuk itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk mengikuti Indonesia dan Laos meratifikasi Protokol Nagoya yang menjamin akses dan benefit sharing antara pengguna dan penyedia sumber daya genetik,” kata Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dalam pembukaan pertemuan 14th Meeting of the Informal ASEAN Ministerial Meeting on Environment (IAMME) and Related Meetings di Surabaya, pada Rabu (25/09).

Indonesia juga mengajak negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kepedulian dalam Program Sustainable Consumption and Production (SCP) dengan bekerjasama badan PBB yang relevan dan mitra internasional.

MenLH mengatakan dengan menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pembangunan sosial negara-negara ASEAN. Komunitas ASEAN tidak bisa hanya sahkan atau tetapkan adopsi dan pelaksanaan perjanjian formal, namun harus praktekkan kebersamaan untuk mencapai komitmen Komunitas ASEAN 2015.

Rangkaian pertemuan IAMME yang berlangsung pada 23 – 26 September 2013, dihadiri kurang lebih 120 peserta dari kementerian/lembaga negara anggota ASEAN yang mempunyai mandat untuk menangani isu lingkungan. Dalam pertemuan ini hadir Menteri Lingkungan Hidup Brunei, Malaysia, Laos dan Singapura serta deputi menteri dari Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam. Pertemuan juga mengagendakan pembahasan kemitraan bidang lingkungan dengan negara mitra wicara ASEAN seperti China, Korea Selatan, Jepang serta ASEAN Secretariat, lembaga regional dan internasional.

Sedangkan rangkaian pertemuan yang dilakukan antara lain tersebut The 14th Informal ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (14thIAMME), The 9th Meeting of the Conference of The Parties (COP-9) to the ASEAN Agreement on Trans-boundary Haze Poluttion, Special ASEAN-Japan Ministerial Dialogue dan The 12th ASEAN plus Three Environment Ministers Meeting (12th EMM+3).

Pertemuan informal Menteri-Menteri Lingkungan negara anggota ASEAN merupakan suatu forum tahunan yang diselenggarakan terutama dalam rangka mempersiapkan ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME) yang diselenggarakan tiga tahun sekali.

Forum ini bertujuan untuk memperkuat komitmen negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan. Forum ini diharapkan dapat mendorong ASEAN untuk berpartisipasi aktif dalam upaya global penanggulangan dampak lingkungan, termasuk pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Dalam Pertemuan The 9th Meeting of the Committee (COM-9) under COP-9 to the ASEAN Agreement on Trans-boundary Haze Poluttion kemarin, Singapura dan Malaysia menyampaikan apresiasinya karena Indonesia dianggap mampu menangani kebakaran hutan dan lahan dengan sudah meningkatkan kapasitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Pemimpin negara-negara ASEAN juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di kawasan ASEAN untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam rangka mencapai lingkungan kota yang bersih dan hijau. Pemilihan Kota Surabaya sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan ini karena Kota Surabaya dinilai berhasil mengelola lingkungannya dengan baik dengan didapatkannya penghargaan Asean Environmentally Sustainable City.

Pada akhir acara, semua delegasi akan diajak melihat berbagai objek eco tourism menarik seperti kunjungan ke Kampung Jambangan yang menjadi percontohan pemukiman yang memiliki inisiatif masyarakat sangat baik dengan konsep “Hemat Energi, Kelola Sampah, Hijau Lingkungan”.