Jakarta (Greeners) – Tahun 2016 akan menjadi tahun penentuan atas realisasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan). Karena Undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan Badan Pangan Nasional selambat-lambatnya 3 tahun setelah diundangkan pada 17 November 2012 lalu.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Gardjita Budi menyebutkan bahwa Badan Pangan Nasional ditargetkan akan dibentuk pada tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan perumusan lembaga ini membutuhkan waktu dan tidak bisa selesai pada akhir 2015. Selain itu, setelah terbentuk, alokasi anggaran untuk lembaga tersebut masih harus diputuskan.

Pembentukan lembaga ini, katanya, telah menjadi agenda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sejak tahun 2014. Kementan dan Kemenpan RB memang telah membentuk tim untuk pembentukan lembaga pangan tersebut. Namun hingga kini, kedua kementerian ternyata melihat sejumlah alternatif pembentukan badan lain yaitu membentuk lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), membentuk badan pangan independen, atau mengoptimalkan badan ketahanan pangan yang ada sekarang ini.

“Menteri Pertanian Amran Sulaiman kan sudah mengatakan kalau ia menginginkan agar rancangan Badan Pangan Nasional ini terdiri atas segala perwakilan lembaga yang mengurusi pangan, yaitu Kementan, Dinas Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk media massa. Tujuannya agar pangan dapat terdata, terkontrol, dan ter-evaluasi sehingga mampu menelurkan kebijakan yang tepat,” ujarnya kepada Greeners, Jakarta, Senin (28/12).

Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum Bulog Djarot Kusumayakti turut menyatakan akan terus mendorong dibentuknya Badan Pangan Nasional yang dikelola negara demi menjalankan fungsi stabilisasi ketersediaan dan harga pangan dan bukan hanya komoditas beras sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012.

“Dengan adanya badan ini, nantinya ia (badan pangan nasional) akan mampu menyerap produksi pangan dari petani yang komoditinya tidak hanya beras. Ketika petani berproduksi apapun itu hasil produksinya, badan ini harus membeli dengan harga yang layak,” pungkasnya.

Penulis : Danny Kosasih

Banyumas (Greeners) -Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) menargetkan seluruh limbah industri tahu di daerah setempat diolah menjadi biogas pada 2014 mendatang. Jika tercapai, maka ada 300 rumah yang bakal teraliri biogas yang digunakan untuk bahan bakar kompor.

Kepala Desa Kalisari H Wibowo mengungkapkan hingga kini desanya telah mampu mencukupi kebutuhan gas untuk 100 rumah lebih. “Biogas tersebut merupakan hasil dari pengolahan limbah tahu. Kebetulan di Desa Kalisari merupakan sentra pembuatan tahu. Karena dari dari seribu keluarga lebih, ada 300 lebih rumah yang menjadi UKM tahu,”jelas Wibowo, Rabu (27/3).

Dikatakan oleh Wibowo, tahun 2013 hingga 2014 mendatang, pihaknya mendapat dana sekitar Rp3,5 miliar untuk pengembangan biogas. “Dana tersebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jateng yang dikucurkan secara bertahap selama dua tahun berturut-turut. Tahun ini baru Rp1,5 miliar, sisanya tahun berikutnya,”kata Wibowo.

Menurutnya, dana tersebut untuk pembuatan reaktor atau digester dan infrastruktur teknologi lainnya. “Nantinya, reaktor tersebut bakal mengolah limbah tahu sebanyak 4,5 ton per hari yang berasal dari 148 perajin tahu. Dari hasil tersebut, setidaknya ada 200-an rumah yang bakal dilayani biogas,”tambahnya.

Sebelumnya, pada 2012 lalu, BLH Jateng telah membantu instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang menghasilkan biogas.

“Kapasitasnya mencapai 1,4 ton dengan limbah cair sebanyak 9.800 liter yang berasal dari 45 UKM tahu. Saat sekarang biogas telah melayani 42 keluarga. Tetapi sebetulnya, kapasitasnya masih bisa melayani sampai 71 keluarga. Itu berdasarkan penelitian dari ahli BPPT dan Kementrian Ristek,”ujar Wibowo.

Menurut dia, teknologi biogas di Desa Kalisari pertama kali digarap oleh BPPT dan Kementerian Ristek. “Sebelum teknologi biogas, diawali dengan pembangunan IPAL yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang kemudian dilanjutkan oleh BPPT dan Kementerian Ristek dengan membuat instalasi biogas percobaan. Ternyata hasilnya sangat bagus,”kata Wibowo.

Dikatakannya, biogas mampu mencukupi kebutuhan gas 27 keluarga yang dihasilkan dari 5 ribu liter limbah tahu 19 UKM. “Itu merupakan tonggak pemanfaatkan biogas berbahan baku limbah tahu di Desa Kalisari. Selain menghasilkan biogas, limbahnya juga aman bagi lingkungan. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan limbah dari UKM tanpa diolah. Misalnya pH yang sebelumnya 4,5 kini menjadi 6,9 atau hampir netral,”ujarnya.

Dengan optimalnya fungsi instalasi yang menghasilkan biogas tersebut, lanjut Wibowo, maka dirinya optimis tujuan Kalisari sebagai desa mandiri akan terwujud. “Yang terpenting adalah menjaga konsistensi dari masyarakat untuk mengelola. Sebab, pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing kelompok di sekitar IPAL,”kata Wibowo.

Pemanfaatan biogas mampu menghemat konsumsi elpiji. “Misalnya dalam satu keluarga, setiap bulan konsumsi elpiji 3 kg antara 3-4 tabung. Pemanfaatan biogas tidak hanya warga yang memiliki UKM tahu, tetapi juga keluarga tidak mampu,”tambahnya.

Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Banyumas Anton Adi Wahyono mengungkapkan bahwa Kalisari menjadi contoh desa mandiri energi. “Di Banyumas, pemanfaatan energi terbarukan paling bagus di Desa Kalisari. Di desa setempat, merupakan sampel industri kecil berwawasan lingkungan dan mampu menghasilkan energi terbarukan.” (G12)

Jakarta (Greeners) –  Pemprov DKI menargetkan pembuatan 20 ribu sumur resapan dapat dilakukan tahun ini. Anggaran sebanyak Rp200 miliar telah dialokasikan dalam APBD DKI 2013. Sejumlah sumur resapan itu dibuat di seluruh wilayah DKI untuk mengantisipasi banjir dan mengisi air di lapisan tanah dalam.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan pembuatan sumur resapan di seluruh wilayah DKI Jakarta sudah sangat mendesak. Karena itu, Pemprov DKI telah memasukkan program pembuatan sumur resapan sebanyak 20 ribu unit dengan anggaran Rp200 miliar.

“Alokasi anggaran itu untuk pembuatan sumur resapan di ruang publik, kampung-kampung, trotoar di jalan-jalan yang sering tergenang. Juga untuk kantor-kantor Pemda DKI di wilayah. Untuk (pembuatan sumur resapan di) pemukiman masyarakat juga (anggarannya) dari situ,” kata Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota DKI, Selasa (12/2).

Supaya mudah dilakukan oleh masyarakat, khususnya gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan, Pemprov akan menyusun standar pembuatan sumur resapan. Kedepannya, ada sumur resapan dengan kedalaman 4 meter, 100 meter hingga 120 meter. Standar pembuatan sumur resapan akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Setelah itu diimplementasikan dengan menyusun instruksi gubernur (Ingub).

“Ini baru dibuat untuk Pergubnya. Bulan-bulan ini langsung kita buat. Nanti penyusunan pergub dibarengi dengan Ingub,” ujarnya.

Isi Pergub dan Ingub mengatur kewajiban pengelola atau pemilik gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan harus membuat sumur resapan. Bila tidak dilaksanakan, akan dikenakan sanksi hingga pencabutan izin usaha atau izin mendirikan bangunan (IMB).

Menurutnya, pemeliharaan sumur resapan yang dibuat sangat mudah karena didalamnya sudah terproteksi dengan saringan.  Beda dengan sumur resapan yang lama, menggunakan ijuk dan batu untuk menyaring air.

“Sumur resapan yang sekarang sudah terproteksi dengan saringan. Kalau yang dulu-dulu kan diberi ijuk dan batu kayak septic tank jaman kuno. Kalau yang ini sudah bagus. Ini saya suruh coba, dan sudah benar bagus. Pipanya sudah ada yang bagus. Saya hanya ingin melihat itu. Kalau yang dulu kan harus diberikan dari lumpur dan endapan,” paparnya.

Seperti yang diketahui, Jokowi telah membuat sebanyak 9 sumur resapan di wilayah Balaikota DKI Jakarta. Sumur resapan tersebut dibuat setelah halaman Balaikota DKI tergenang banjir beberapa waktu lalu. (G06)

Jakarta (Greenersmagz) – Greenpeace dan WWF mengapresiasi kebijakan baru dari perusahaan bubur kertas terbesar ketiga di dunia, Asia Pulp and Paper (APP) yang berkomitmen untuk menghentikan pembukaan hutan alam dan lahan gambut di seluruh rantai pasokannya di Indonesia mulai 1 Februari 2013. Akan tetapi Greenpeace, WWF bersama dengan masyarakat sipil akan terus memantau pelaksanaan komitmen APP tersebut.

“Kami memuji APP atas komitmen baru mereka untuk mengakhiri deforestasi. Namun apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu lebih penting dan kami akan terus memantau perkembangannya. Jika APP sepenuhnya menerapkan kebijakan baru tersebut, maka ini akan menandai perubahan dramatis, setelah bertahun-tahun terlibat dalam deforestasi di Indonesia,” kata  Bustar Maitar, Kepala Kampanye Hutan Indonesia dalam siaran pers yang diterima Greeners pada Selasa (5/2).

Sedangkan Longgena Ginting, Kepala Greenpeace Indonesia mengatakan Greenpeace berkampanye untuk penyelamatan lingkungan Indonesia, serta keadilan lingkungan bagi seluruh masyarakat, memastikan pengelolaan lingkungan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat, serta perekonomian Indonesia tanpa harus menimbulkan kerusakan yang berarti.

“Setelah menelaah secara mendalam, komitmen ini juga membuka ruang penyelesaian konflik-konflik sosial secara damai, di tengah meningkatnya tindakan kekerasan yang dipicu oleh konflik lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan,” kata Longgena.

Komitmen APP tersebut, diklaim Greenpeace sebagai hasil tekanan dari LSM Indonesia maupun internasional yang menentang peran mereka terhadap pembabatan hutan skala besar, termasuk kehidupan liar yang penting serta wilayah yang dihuni oleh komunitas lokal. Hasil investigasi Greenpeace menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh APP dan sejumlah kampanye global yang mengekspos merk-merk global yang pasokan kertas dan kemasannya berasal dari APP.

Sudah banyak merk-merk global yang telah memutus kontraknya dengan APP dan mengumumkan kebijakan untuk menghilangkan keterkaitan deforestasi dalam rantai pasokan mereka, hal ini juga didorong oleh datangnya berbagai tekanan publik yang disuarakan oleh Greenpeace. Lebih dari 100 perusahaan telah beraksi, termasuk Adidas, Kraft, Mattel, Hasbro, Nestlé, Carrefour, Staples dan Unilever.

Greenpeace menyatakan telah menulis surat secara resmi kepada CEO APRIL (Asia Pacific Resources International), produsen terbesar kedua pulp dan kertas di Indonesia yang menanyakan perusahaan tersebut untuk membuat dan menerapkan komitmen seperti APP agar mengakhiri deforestasi.

tunggu bukti
Meski menyambut baik komitmen APP untuk menghentikan aktivitas pembukaan hutan tropis dan lahan gambut, WWF mengajak para pembeli pulp dan kertas untuk menunggu bukti nyata implementasi komitmen ini di lapangan, sebelum berbisnis kembali dengan APP.

Nazir Foead, Direktur Konservasi WWF-Indonesia mengatakan komitmen APP tersebut merupakan akbar baik bagi hutan, keragaman hayati dan masyarakat Indonesia bila benar dilaksanakan.  WWF mengklaim komitmen APP tersebut merangkum seruan mereka selama bertahun-tahun.

“Sayangnya, APP mempunyai sejarah panjang, gagal dalam menjalankan komitmennya. WWF berharap kali ini APP dapat menepati janji. WWF bersama kelompok masyarakat sipil lainnya akan terus memantau secara independen kegiatan kehutanan dan sumber kayu pasokan APP, serta menginformasikan hasilnya kepada public,” kata Nazir dalam pernyataan tertulisnya.

Sedangkan Aditya Bayunanda, Manajer GFTN yang menangani isubpulp & kertas, WWF-Indonesia mengatakan komitmen APP tersebut masih harus dibuktikan di lapangan. “Jadi kami meminta konsumer untuk berhati-hati dan menunggu implementasi komitmen tersebut dilaksanakan,” katanya.

Menurut analisa koalisi LSM di Riau, Eyes on the Forest (EoF), perusahaan tersebut bersama pemasok kayunya bertanggung jawab terhadap hancurnya lebih dari 2 juta hektar lahan hutan alam sejak pertama kali beroperasi tahun 1984. (G03)

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membuat 100.000 sumur resapan selama lima tahun ke depan di lima wilayah kotamadya di Jakarta. Sumur Resapan (infiltration Well) adalah sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan/aliran permukaan agar dapat meresap ke alam tanah.

Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Hermono Sigit yang dihubungi Rabu (6/2) mengatakan sumur resapan baik sumur resapan dangkal maupun sumur resapan dalam, sangat efektif untuk mengurangi potensi banjir karena meresapkan air permukaan (run off) dan berguna untuk mengisi air tanah.

Selain sumur resapan, Hermono menyarankan Pemprov DKI juga menggalakkan pembuatan lubang resapan biopori. “Biopori lebih aman untuk struktur bangunan. Biopori dapat mengurangi sampah organic kecuali plastic,” katanya. Lubang biopori efektif meresapkan air karena adanya rongga-rongga tanah yang dibuat oleh makhluk-makhluk mikrobiologis dalam tanah.

Dia menyarankan sumur resapan dan lubang biopori dibuat terutama di ruang terbuka hijau (RTH) di seluruh Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menargetkan pembuatan 100.000 sumur resapan pasca banjir besar yang melanda hampir secara merata di lima wilayah DKI Jakarta selama 10 hari, mulai dari tanggal 17 hingga 27 Januari 2013. Jokowi mengatakan banjir besar terjadi dikarenakan daerah resapan di Kota Jakarta sudah sangat minim. Oleh karena itu Pemprov DKI akan kembali menggalakkan pembangunan sumur resapan di gedung-gedung perkantoran, pemukiman, dan gedung-gedung pemerintahan.

Lokasi daerah peresapan air yang disasar adalah kawasan budidaya, pemukiman, perkantoran, pertokoan, industri, sarana dan prasarana olah raga, serta fasilitas umum lainnya.

Dengan adanya banyak sumur resapan diharapkan sebagian air dapat meresap ke dalam tanah dan menambah cadangan air tanah. Sehingga air hujan yang mengalir tersebut dapat dialihkan ke sumur resapan. Dan dapat mengurangi banjir di Jakarta.

“Saya menargetkan dalam lima tahun kepemimpinan saya, sudah ada 100.000 sumur resapan di lima wilayah DKI Jakarta,” kata Gubernur yang akrab disapa Jokowi ini di Balaikota, pada Senin (4/2).

Untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, akan ada sebanyak 10.000 sumur resapan yang akan dibangun di gedung-gedung pemerintahan. Seperti kantor dinas, kantor walikota, kantor kecamatan dan kelurahan, serta puskesmas kelurahan dan kecamatan.

Termasuk di Balaikota DKI, tempat dirinya bersama Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bekerja, juga telah dibangun sembilan sumur resapan berdiameter 4 m di bangun di halaman Balaikota. Karena, saat banjir besar, gedung Balaikota turut terendam banjir hingga setinggi 30 sentimeter.

Selebihnya, Pemprov DKI akan mendorong semua gedung perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan pemerintahan untuk membuat sumur resapan. “Saya akan audit semua bangunan yang ada. Nantinya, gedung yang belum memiliki sumur resapan diwajibkan untuk membuatnya. Keberadaan sumur resapan sudah sangat mendesak dimiliki kota Jakarta,” ujarnya.

Jika ada pemilik atau pengelola gedung yang tidak mau menjalankan kewajiban tersebut, maka gedung tersebut terancam ditutup atau dicabut izinnya. “Kita harus meninggalkan hal-hal yang salah. Jika untuk kebaikan kenapa tidak mau?” tanyanya.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan banjir akan terus dialami Jakarta bila tidak ada langkah serius dari pemerintah provinsi untuk memutuskan mata rantai banjir. Salah satu langkah serius yang pertama  harus dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah membenahi tata ruang Kota Jakarta.

Dalam pembenahan tata ruang Kota Jakarta, tindakan yang harus dilakukan yaitu mengembalikan fungsi-fungsi tata ruang kota ke fungsi semula, mempercepat penambahan luasan ruang terbuka hijau (RTH) dari 9,8 persen menjadi 30 persen sehingga dapat dijadikan daerah resapan air.

Minimnya ruang terbuka hijau (RTH) yang dimiliki Kota Jakarta, membuat Pemprov DKI Jakarta berencana menambah luasan RTH di ibu kota. Ditargetkan pada tahun 2017, Kota Jakarta sudah memiliki RTH seluas 11 persen dari total luas wilayah DKI Jakarta yang mencapai 650 kilometer persegi.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017, salah satu misinya adalah menjamin ketersedian hunian dan ruang publik yang layak serta terjangka warga kota.

Dari misi tersebut, didalamnya terdapat langkah untuk meningkatkan luasan dan kualitas RTH publik dan privat di Jakarta. Direncanakan luas RTH akan berada diatas 11 persen di tahun 2017 dari awalnya yang masih mencapai 9,9 persen.

Lalu jumlah taman yang digunakan sebagai taman kreativitas publik juga harus bertambah dari 10 menjadi 50 taman interaktif.

“Ini kita lakukan agar Kota Jakarta menjadi kota yang lebih manusiawi, lebih hijau, lebih sehat dan lebih indah,” kata Joko Widodo usai Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI 2013-2017 di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (5/2).

Untuk merealisasikan target tersebut, ada tiga program yang telah dimasukkan dalam RPJMD DKI 2013-2017. Yaitu program pengembangan RTH oleh masyarakat, program pengembangan hutan kota privat dan program penyediaan lahan RTH pertamanan dan pemakaman.

Untuk program pengembangan RTH oleh masyarakat, paparnya, Pemprov DKI akan menambahan RTH publik dengan penyediaan dan pembelian lahan batu melalui pembebasan lahan. Hal ini dilakukan dengan penggalangan peran swasta dalam penyediaan RTH Publik.

“Sudah saatnya, pihak swasta diajak untuk terlibat dalam pembangunan Jakarta. Mereka telah menikmati menjalankan usahanya di ibu kota, maka mereka harus peduli untuk menghijaukan Jakarta,” ujarnya.

Lalu, dalam program pengembangan hutan kota privat, Jokowi merencanakan akan melakukan pengembangan RTH privat di kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta kawasan industry pergudangan. Melalui penerapan regulasi untuk penambahan RTH privat pada kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa, industri dan perdagangan.

Kemudian dalam program penyediaan lahan RTH pertamanan dan pemakaman, lanjutnya, pihaknya akan membangun taman-taman interaktif, hutan kota, taman pemakaman di seluruh wilayah. “Melalui pembangunan atau pengembangan taman-taman kota sebagai ruang publik yang dapat dijadikan sarana penyaluran  kreatifitas masyarakat,” tuturnya.

Dalam waktu dekat ini, Pemprov DKI merencanakan membangun tiga RTH dengan lahan yang cukup besar. RTH tersebut adalah Waduk Riario seluas 15 hektar, Taman BMW yang akan dijadikan stadion sepakbola bertaraf internasional plus RTH seluas 30 hektar dan Kawasan Pesanggrahan dengan luas delapan hektar.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan keberadaan RTH dapat meminimalisir polusi udara dan tetap menjaga udara di Jakarta menjadi bersih. Dia mendukung program Gubernur DKI mewujudkan Jakarta memiliki 30 persen ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau bisa mencegah polusi sekaligus menjadikan Jakarta hutan kota.

“Lebih bagus bertambah hingga mencapai target 30 persen. Selain itu, kita bisa lakukan penghijauan di RTH dengan mengganti pagar tembok dengan pagar tanaman hias. Jadi tidak hanya hijau, tetapi indah dipandang,” kata Zulkifli. (G06)

Surabaya (Greenersmagz) – Subsidi energi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik masih menjadi polemik tersendiri bagi bangsa Indonesia saat ini. Isu tentang kenaikan BBM dan tarif tenaga listrik (TTL) kerap menuai berbagi persepsi di masyarakat dari berbagai lapisan serta lembaga maupun perusahaan.

Meski pada dasarnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selalu membutuhkan pasokan energi, namun, sampai saat ini, penggunaan energi baru terbarukan masih cenderung sedikit sekali. Sehingga, pemerintah perlu lebih maksimal berupaya membangun infrastruktur gas bumi yang cenderung lebih berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut.

Guru besar Teknik Elektro ITS, Mochamad Ashari, mengatakan, saat ini masih terdapat 27 persen masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses terhadap listrik. Padahal, sejatinya penyesuaian TTL sebesar 15 persen secara bertahap.

Subsidi listrik ini, pungkas Ashari, utamanya tetap diprioritaskan bagi konsumen tidak mampu, sedang tarif konsumen lainnya ditetapkan sesuai Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dan keekonomian secara bertahap.

“Pembangkit listrik yang ada sebagian besar juga masih menggunakan fosil dan pemakaian BBM masih cukup tinggi, belum banyak digunakan sumber energi terbarukan,” ungkapnya, Selasa (29/1/2013).

Beberapa pekan lalu, Ikatan Alumni ITS (IKA ITS) bersama Pusat Studi Energi LPPM ITS menghelat Simposium Energi Nasional 2013 bertajuk Pengendalian Subsidi BBM dan Subsidi Listrik Demi Kemajuan Bangsa. Dalam kegiatan tersebut, hadir beberapa panelis utama dianggap berkompeten mengelola kebijakan soal energi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Staf Ahli Kementerian, Hadi Purnomo, menyebutkan, tahun ini subsidi khusus untuk energi telah diminimalisasi. Disebutkan, tahun 2013, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan dana subsidi energi sebesar Rp 272,4 triliun.

“Pengendalian BBM Bersubsidi dan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) sebesar 15 persen secara bertahap, kecuali untuk golongan pelanggan 450 VA dan 900 VA,” bebernya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha, menyayangkan bahwa kebanyakan akademisi masih tidak paham dengan politik anggaran Indonesia dalam subsidi energy, di antara Undang-Undang (UU) apapun dalam pemerintahan.

Padahal, UU APBN termasuk yang sangat detail membahas persoalan energi dan listrik baik dari kerangka maupun nominalnya. Menurutnya, sebagian besar pendapatan migas habis hanya untuk subsidi energi yang saat ini dinilai tidak tepat sasaran.
Namun, paradigma yang saat ini ada di masyarakat Indonesia adalah subsidi merupakan hak rakyat.

Menurutnya, ketika subsidi dikurangi, warga negara merasa terambil haknya oleh pemerintah. Padahal yang dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana mengurangi subsidi, lalu dialokasikan untuk menggerakkan perekonomian negara.

“Misalnya, apabila melihat pendapatannya, Minyak dan Gas (Migas) disertai pajaknya hanya mencapai Rp 300 triliun. Alokasi dana tersebut yang kemudian diterapkan sebaik-baiknya dan tepat sasaran. Jadi memang ada yang salah dalam postur APBN kita, banyak yang terkunci tak bisa diubah, dan menyebabkan pembangunan terhambat,” sesalnya.

Ia mengungkapkan, belanja APBN untuk subsidi energi mencapai Rp 272,4 triliun hanya untuk energi. Sementara anggaran untuk belanja modal hanya Rp 216,1 triliun. Satya yang juga alumni ITS ini, menyebutkan, normalnya anggaran modal lebih besar daripada anggaran untuk subsidi energi. (G25)

Jakarta (Greenersmagz) – Hujan yang turun sejak dua hari terakhir di Jakarta menyebabkan banjir menggenang di sejumlah ruas utama jalanan ibukota. Beberapa jalan inti di kota Jakarta lumpuh total dan sama sekali tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Bahkan area bundaran Hotel Indonesia dan sepanjang jalur Kuningan mulai dari gedung Setiabudi Building mengalami genangan sampai 50cm lebih.

Menurut pantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tinggi muka air sungai Ciliwing yang terus naik adalah salah satu faktor penyebab banjir. Sampai dengan pukul 09.00 WIB pintu air Menggarai mengalami ketinggian sampai 1.020 cm, jauh diatas batas Siaga 1 yaitu 950 cm. Dengan kondisi demikian maka wilayah Jakarta yang terendam banjir makin meluas. Ini ditambah dengan banyaknya titik-titik genangan air yang merata di sekitaran Jakarta.

Pusat Pengendalian Operasional BNPB mengonfrmasikan bahwa kondisi tinggi muka air di pintu air Pasar Ikan berada pada siaga 3 mengakibatkan tersendatnya aliran sungai ke muara/laut. Kondisi ini diperparah dengan padamnya aliran listrik disejumlah lokasi mengakibatkan tidak dapat beroperasinya beberapa pompa air drainase.

Kondisi Jakarta hari ini mengakibatkan sejumlah karyawan kantor sulit mencapai tempat kerjanya dan banyak yang memutuskan untuk kembali pulang. “Saya tidak berani tembus banjir kalau ketinggiannya sepeti ini, takut motor saya rusak” ujar Pudji seorang warga Jakarta yang terjebak di jalur Rasuna Said ketika akan mencapai tempat kerjanya di daerah Menteng.

Berbeda hal dengan Lisa, seorang pegawai toko di salah satu Mall di Kuningan yang mendapatkan pesan berantai dari atasannya yang memberitahukan bahwa hari ini seluruh aktifitas kerja diliburkan. “Ya lumayan, saya bisa kembali pulang dan mengurus rumah saya yang kebanjiran juga” jelasnya.
Dalam sebuah pesan berantai, Kepala Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menghimbau agar warga Jakarta mengurangi aktifitas keluar rumah / kantor yang dapat menambah kemacetan, amankan surat berharga dan alat-alat listrik agar tidak teredam air. (G08)

MALANG (Greenersmagz) – Dukun Ngatrulin mengucapkan mantra-mantra di depan aneka persembahan di Sanggar Pamujan, Desa Ngadas, Poncokusumo, Malang, Jawa Timur, Minggu (30/12/2012). Itu adalah prosesi puncak upacara adat Unan-unan bagi masyarakat tengger. Ribuan masyarakat Tengger pun diam, terhanyut dengan mantra sang dukun yang memimpin upacara Unan-unan. Sesekali mereka mengucap kata “Nggeh” atau “Iya” dalam bahasa Indonesia saat bacaan mantra Mbah Ngatrulin berhenti sementara.

Kabut putih yang datang menambah suasana magis prosesi upacara adat Unan-unan yang diselenggarakan sewindu sekali atau lima tahun sekali (sewindu menurut kalender tengger adalah lima tahun) ini. Aneka persembahan seperti kepala kerbau yang ditaruh di ancak dengan ubo rampe 100 tumpeng yang dilengkapi beragam hasil bumi dan dibungkus daun tlotok pun dibacakan mantra oleh Mbah Ngatrulin. Satu-persatu persembahan dimantrai. Di sela-sela membaca mantra, persembahan atau simbol-simbol di dalam upacara Unan-unan seperti beras, tali putih dibagikan kepada masyarakat setelah dibacakan mantra sebelumnya. Tali putih tersebut diikatkan di tangan kanan mereka dan tidak boleh dilepas kecuali lepas sendiri.

Sedangkan persembahan kepala kerbau yang dibelakangnya terdapat 100 tumpeng yang dibungkus daun tlotok menjadi rebutan masyarakat selesai prosesi upacara adat. Selesai berebut tumpeng, mereka pun berbondong-bondong menuju rumah Kepala Desa untuk melaksanakan kauman atau makan-makan bersama. Suasana akrab dan guyub sangat terasa di antara mereka. Raut muka lega dan senang terlihat di wajah mereka. Sebab, telah melaksanakan upacara adat lima tahun sekali yang dipersiapkan sejak jauh-jauh hari dengan dana sukarela yang berasal dari iuran masyarakat Desa Ngadas sendiri.

Menurut Dukun Ngatrulin, upacara Unan-unan merupakan salah satu upacara adat masyarakat Tengger sebagai bentuk penghormatan kepada alam semesta untuk menghindari malapetaka. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan sedekah kepada penjaga sumber mata air yang telah memberikan manfaat bagi kehidupan serta menjaganya. “Warga tengger tidak akan berani menebang pohon-pohon besar yang di bawahnya terdapat sumber mata air,” kata Dukun Ngatrulin saat diwawancarai Greenersmagz.

Ngatrulin yang sudah ditunjuk sebagai dukun atau pemimpin upacara adat di Desa Ngadas, Poncokusumo, Malang, sejak tahun 1955 menjelaskan masyarakat suku Tengger sangat menghormati sekali terhadap alam seperti hutan, sumber mata air, tanah pertanian. Sehingga, mereka mempunyai cara-cara tersendiri untuk memperlakukan alam dan merawatnya selama berpuluh-puluh tahun. Termasuk menjaga keseimbangan alam menurut cara mereka sendiri dengan melakukan upacara-upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam.

Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (Walhi), Purnawan D Negara, yang juga sedang melakukan penelitian mengenai hukum adat suku Tengger di Desa Ngadas, menyatakan, masyarakat Ngadas atau Suku Tengger, kalau ditanya lebih takut mana  tidak ada dukun atau kepala desa, maka jawabnya adalah lebih takut tidak ada dukun. “Mereka lebih takut tidak ada dukun atau pemimpin upacara adat, ini membuktikan mereka patuh sekali terhadap hukum adat,” kata Purnawan.

MALANG (Greenersmagz) – Hujan baru saja mengguyur Desa Ranupane, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Air lumpur mengalir perlahan namun pasti turun dari atas bukit yang terlihat coklat. Melalui celah selokan, dan kadang meluber ke jalan sehingga aspal jalan desa terlapisi air lumpur. Air lumpur terus mencari tempat yang lebih rendah hingga akhirnya bermuara ke Danau Ranupane. Danau eksotis yang berada di ketinggian 2.162 mdpl di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Danau yang baru saja menjadi lokasi pengambilan gambar film 5cm ini kini menghadapi tantangan yang cukup serius.

Danau seluas kurang lebih 2,5 hektare ini memiliki kenangan tersendiri bagi para pendaki yang akan menuju Gunung Semeru. Bahkan penyanyi almarhum Gombloh pun menciptakan lirik salah satu lagunya yang terinspirasi dari Danau Ranupane. Danau ini berada di tepi Desa Ranupane yang luasnya sekitar 14 hektare. Namun, kondisi Danau Ranupane kini jauh berbeda dengan kondisi 10 tahun silam. Diperkirakan sudah lebih dari 30 persen danau ini mengalami penyempitan karena mengalami sedimentasi akibat lumpur dari perbukitan yang kian menipis. Tergerus air hujan dan mengalir ke danau.

Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, Purnawan Dwikora Negara, menjelaskan, ancaman Danau Ranupane tinggal cerita hanya soal waktu saja, jika semua pihak terutama pemerintah tidak mengambil sikap yang strategis bersama warga lokal untuk menyelamatkan danau yang eksotis ini. “Bertahun-tahun tertutup tanaman salvinia, tapi bisa dibersihkan secara gotong royong dalam tempo 40 hari,” kata Purnawan D Negara, ditemui Greenersmagz, Rabu (26/12/2012).

Menurutnya, persoalan sedimentasi tidak semata-mata karena masalah kesalahan pengolahan lahan pertanian yang dilakukan warga dengan tidak melakukan system teras iring. Purnawan mengambil contoh bahwa sudah bertahun-tahun warga Tengger melakukan sistem pertanian seperti saat ini dan tidak ada persoalan. Kalau sekarang memunculkan erosi yang tinggi perlu diteliti apakah memang masalah teknis pengolahan lahan atau yang lain.
Ia menjelaskan, warga Suku Tengger mempunyai aturan-aturan tertentu dalam memperlakukan alam seperti mengolah lahan pertanian maupun mengambil batang pohon dan lain sebagainya. Saat ini, tidak semua warga di Desa Ranupane yang menggarap lahan merupakan orang Tengger. Sehingga ada nilai-nilai dan aturan-aturan warga Tengger yang tidak dilakukan sebagian besar warga. “Saya melihat ada erosi kultural yang berujung pada erosi ekologis di sana,” kata Purnawan.

Ditambahkan Purnawan, saat ini yang paling tepat dilakukan adalah melakukan moratorium dengan mengajak warga sekitar berembug untuk tidak menanam tanaman yang panen dalam hitungan bulan di lahan-lahan yang kritis. Ia yakin kalau ini dilakukan dengan pendekatan kultural bisa terlaksana, karena sebenarnya masyarakat sudah mempunyai kearifan lokal menganai masa tanam yang baik dan melarang mengganggu wilayah-wilayah tertentu.

Salah satu petani yang tinggal di Desa Ranupane, Budi Santoso, mengakui jika ketinggian bukit-bukit yang berada di sekitar Danau Ranupane memang mengalami penurunan akibat erosi. Ia mengaku jika lahan di perbukitan Danau Ranupane tidak bisa diolah dengan menggunakan sistem teras iring karena kontur tanahnya yang gembur. “Saya sudah pernah mencobanya namun tetap tidak bisa,” kata Budi yang tinggal di sana sejak tahun 90-an.

Pengendali Eksosistem Hutan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Boiga, mengatakan, pihaknya sudah mengajak masyarakat setempat untuk membuat jebakan-jebakan lumpur untuk mengurangi derasnya lumpur yang masuk ke danau ketika musim hujan. Selain itu, Ia juga mengajak para petani di sana mengolah lahan dengan membuat system teras iring. “Tapi ya warga tetap bandel,” ujarnya.

Untuk upaya pengerukan, kata Boiga, sulit dilakukan karena mendatangkan alat berat ke sana sangat sulit dengan kondisi jalan yang sempit dan menanjak. Karena itu, saat ini yang dilakukan taman nasional adalah memberikan sosialiasi pentingnya menjaga dan menyelamatkan Danau Ranupane dengan melakukan pengolahan lahan yang benar untuk meminimalisir erosi.

Harapan warga sekitar untuk melihat Danau Ranupane bersih dan indah seperti dulu masih ada. Namun, kata Purnawan, mereka takut untuk bertindak karena beranggapan itu wilayah taman nasional sehingga semacam ada keterputusan komunikasi antara pemerintah dengan warga desa. “Yang pasti, Danau Ranupane akan menjadi cerita jika tidak diselamatkan,” Pungkas Purnawan. (G17)

Surabaya (Greenersmagz) – Setelah melangsungkan race selama dua hari, Indonesia Energy Marathon Competition (IEMC) akhirnya melahirkan para juara berdasarkan perhitungan konsumsi bahan bakar masing-masing mobil di kamar hitung.

Bahkan, beberapa diantara kategori tersebut justru melahirkan beberapa nama baru yang sebelumnya tidak diperkirakan untuk menjadi jawara di kancah mobil irit nasional ini.

Dua nama dalam lima kategori mobil berdasarkan bahan bakarnya yang menjadi juara dalam kompetisi ini adalah kelas urban dan prototype dengan kategori mesin diesel, gasoline, dan listrik.

Sementara itu, dari kategori mesin diesel untuk kelas prototype dan urban berhasil dimenangkan oleh tim dari ITS, yakni ITS Team 4 dan ITS Team 2, dengan nilai 343,8692 dan 147,834 kilometer per liter. Pada kategori prototype diesel, posisi kedua ditempati oleh Tim Semar Proto Diesel dengan torehan 130,6817 kilometer per liter. Sedangkan untuk kategori urban diesel, ITS Team 4 menjadi juara satu-satunya karena Tim Albert PNJ dari Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) gagal menuntaskan race.

Hasil unik terjadi pada kategori prototype gasoline. ITS Team 1 dari ITS harus berbagi gelar juara dengan Tim Nakoela Hore dari Universitas Indonesia (UI) karena keduanya memperoleh nilai sama yakni 338,1967 kilometer per liter. Setelah tim juri dan panitia berunding, akhirnya diputuskan bahwa kedua tim menjadi juara pertama dalam kategori tersebut.

“Pada lomba ini, setiap tim diberi kesempatan untuk melakukan race sebanyak lima kali. Itu pun setelah dinyatakan lolos scrutineering atau uji inspeksi teknis yang meliputi bobot kendaraan, jenis bahan bakar, ukuran kendaraan, dan lain-lain. Tapi kalau tim tersebut sudah merasa puas dengan capaian pada race tertentu, ya diperbolehkan untuk tidak melakukan sampai lima kali race,” papar ketua pelaksana, Didit Ardiyanto, Selasa (27/11).

Sementara, untuk kategori prototype listrik, Tim Arjuna Hore dari UI masih mendominasi perolehan nilai dan menjadi juara pertama yakni 165,2474 kilometer per kilowatt jam. Mereka juga sempat mengikuti even Shell Eco Marathon (2012) di Sepang, Malaysia. Sementara itu, pada posisi kedua, pendatang baru dari ITS Tim SAE_ZEV Otomasi ITS Team berhasil menuntaskan lap setelah beberapa kali mengalami gangguan dengan nilai 141,4592 kilometer per kilowatt jam.

Cha-PENS Team dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) harus rela menempati posisi kedua pada kategori urban listrik. Setelah sempat memimpin hingga menjelang akhir sesi race dengan nilai 42,25259 kilometer per kilowatt jam, Tim Nusa Kencana dari Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) memberi kejutan. Tepat pada percobaan terakhirnya, Nusa Kencana unggul dari Cha-PENS dengan perolehan 45,9823 kilometer per kilowatt jam.

Pada kategori urban gasoline, Tim Horas dari Universitas Sumatera Utara justru keluar sebagai pemenang dengan torehan 139,367 kilometer per liter. ITS Team 3 yang dijagokan akan menjadi juara pada kategori ini justru gagal menyelesaikan race karena masalah pada bagian drivetrain (sistem penggerak). Alhasil, pada posisi kedua ditempati oleh Tim Semar Urban dari Universitas Gadjah Mada dengan nilai 83,2401 kilometer per liter.

“Acara ini dapat menyumbang sedikit kontribusi bagi kemandirian teknologi bangsa hingga mewarisi anak cucu kita. Kami berharap ini bukan sekedar lomba tetapi menjadi inspirasi bagi bangsa untuk menciptakannya dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Rektor ITS, Triyogi Yuwono DEA. (G25)

Malang (Greenersmagz) – Bagi pembaca Greenersmagz yang berencana mendaki Gunung Semeru, Gunung Tengger atau Gunung Bromo, harus menunda rencana sampai bulan Desember, karena Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup total jalur pendakian ke Gunung Semeru sejak tanggal 20 November 2012. Penutupan ini dilakukan untuk merevitalisasi ekosistem di jalur pendakian yang selama masa pendakian dibuka banyak yang rusak. Selain itu, penutupan yang diperkirakan hingga akhir Desember ini juga untuk memulihkan vegetasi seperti tanaman perdu dan vegetasi lainnya yang rusak akibat akitivas pendakian.

Menurut Humas BB TNBTS, Bambang Rudi, hari ini Kepala BB TNBTS juga tengah melakukan evaluasi dan koordinasi di Pos I Ranupane. Koordinasi dilakukan untuk mendata rambu-rambu di jalur pendakian yang perlu diperbaiki mulai dari Pos Ranupane hingga vegetasi terakhir yang akan menuju puncak Mahameru. “Pembaruan tanda-tanda ini akan dipasang lagi karena banyak yang rusak dan hilang,” kata Bambang Rudi, saat ditemui Greenersmagz di kantornya, Selasa (20/11/2012).

Menurutnya, selain untuk memulihkan ekosistem, penutupan juga untuk memberikan keleluasaan bagi satwa untuk bergerak lebih bebas dan tidak terganggu para pendaki sehingga bisa berkembang biak tanpa terganggu. Penutupan yang diperkirakan sebulan ini juga untuk mempersiapkan para pendaki yang ingin mendaki di akhir tahun yang biasanya membludak.

Sebelum jalur ditutup, kata Bambang, selama sepekan terakhir juga ada acara bakti sosial yang diselenggarakan para pendaki untuk mengangkut sampah yang ada di atas dan dibawa ke Pos Ranupane. Dari event ini, terkumpul belasan kantong sampah yang berhasil dibawa ke Pos Ranupane sehingga tidak merusak lingkungan dan keasrian taman nasional.

Selama empat hari terakhir pada pekan lalu, ada 2000 pendaki yang mengikuti event bakti sosial ini. Setelah acara tersebut, lanjutnya, rambu-rambu yang sudah disiapkan juga akan dipasang di setiap jalur yang rawan bagi pendaki seperti jalur turun dari puncak menuju vegetasi terakhir hingga Kalimati.

Sedangkan Kepala Balai Besar TNBTS, Ayu Dewi Utari, menambahkan, penutupan jalur ini selain untuk memulihkan ekosistem juga untuk mempersiapkan masa pendakian pada akhir tahun yang biasanya banyak pendaki yang melakukan pendakian ke puncak Semeru. Pihaknya juga akan membatasi pendakian ke puncak pada akhir tahun nanti sebanyak 600 orang saja.

Selain itu, petugas jaga juga akan ditempatkan di pos-pos pendakian mulai Ranupane hingga Kalimati. Masing-masing pos akan ditempatkan tiga sampai empat petugas untuk mengawasi para pendaki. Setiap petugas jaga akan dirolling tiga hari sekali dari posnya. (G17)

Pada 2019 Kementerian Energi memprediksi Indonesia akan kehabisan cadangan energi dan terpaksa mengimpor 100 persen kebutuhan minyak. Apa akal?

Oleh : Veby Mega Indah

Stiker itu ada dua macam. Yang berukuran lebih besar bertuliskan “Mobil ini Tidak Menggunakan BBM* Bersubsidi”  dan yang kecil, “Mobil BBM Non Subsidi”. Warnanya jingga terang untuk ditempel di kaca depan dan belakang mobil. Ada lambang ESDM* di sudut kiri atas. Mustahil rasanya orang alpa melihat jika ia sudah nemplok di kaca mobil. Ia bagai jaminan agar pegawai negeri tidak bandel lagi beli bensin bersubsidi meski bermobil mentereng. Aparat TNI* dan polisi juga kena.

Ini memang ESDM punya gawe.
Sejak Agustus 2012, ESDM ramai-ramai menggelar program hemat energi. Salah satunya, ya, hemat Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mobil-mobil instansi pemerintah. Selain itu malam-malam hingga subuh puluhan mahasiswa hingga unsur masyarakat lainnya juga berkeliaran di aneka pom bensin dan gedung-gedung pemerintah. Cuma untuk mengamat-amati dan mencatat siapa tahu ada tingkah laku nyeleneh buang-buang energi.  Dosa-dosa itu dicatat lalu dilaporkan lewat surat elektronik ke hematenergi@esdm.go.id. Jadi jangan harap bebas meninggalkan lampu atau pendingin ruangan menyala saat pulang kantor.

Harap maklum. Negeri ini lagi tarik ikat pinggang menghemat konsumsi energi. “Ya kalau kita tidak bisa mengurangi subsidi BBM, konsekuensinya pemakaian BBM yang harus dihemat,” kata Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM, Maryam Ayuni.

Cadangan energi Indonesia memang sudah lampu kuning. Setiap tahun konsumsi energi nasional naik 7 persen sementara cadangan energi fosil berupa minyak, batu bara dan gas semakin menurun dan terus dikeruk. Kalau pun beruntung menemukan cadangan energi fosil baru, proses eksplorasi hingga matang tersedia paling tidak butuh 15 tahun.

ESDM memprediksi tahun 2019 Indonesia akan terpaksa membeli 100 persen kebutuhan energinya dari luar negeri. Sekarang saja, nusantara kudu mengekspor minyak bumi. Produksi dalam negeri kini hanya 800 ribu per barel per hari. Sementara kebutuhan minyak bumi untuk industri, rumah tangga mau pun transportasi sudah 1 juta barel per hari. Belum lagi besok-besok saat masyarakat makin canggih dan butuh semakin banyak energi.  Padahal hingga 2012 baru 70 persen daerah Indonesia yang teraliri listrik.

Buntutnya kini ESDM menggadang program mari berhemat untuk semua instansi pemerintah. Dari pusat sampai ke daerah. Direktur Jenderal Energi  Terbarukan, EBTKE*Kementerian ESDM, Kardaya Warnika menyatakan penghematan ini cara awal dan paling cepat berusaha menyelamatkan Indonesia.

“Indonesia termasuk lebih boros penggunaan energi sekitar 50 persen jika dibandingkan negara-negara lainnya di dunia, jadi ada potensi besar untuk berhemat,” kata Kardaya.

Ini hanya tindakan pertolongan pertama krisis energi, kalau mau jujur.

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyusun pedoman bagi sekolah agar aman dari bencana. Hal itu disampaikan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho lewat pesan Blackberry (BBM) hari Minggu (18/3).

“Pedoman ini berisi beberapa langkah praktis dalam pembangunan sekolah aman melalui konstruksi bangunan tahan gempa dan retrofitting,” tukas Sutopo. Pedoman itu dimaksudkan agar sekolah mampu melindungi warganya, terutama murid dari  bahaya bencana.

“Sekitar 75% sekolah di Indonesia berada di daerah risiko tinggi hingga sedang dari bencana,” katanya.
Pedoman itu, kata Sutopo, disusun bersama Kementerian Pendikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Bank Dunia, United Nations Development Program, Institut Teknologi Bandung, dan Yayasan Kerlip.

Sutopo menerangkan pedoman itu sebagai dukungan atas Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Sekolah. Hingga akhir 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melansir ada 150.317 ruang kelas SD dan 44.527 ruang kelas SMP yang rusak berat. Dari jumlah itu yang baru direhabilitasi sebanyak 18 ribu ruang kelas SD dan 3,5 ribu ruang kelas SMP. “Sisanya 132.317 ruang kelas SD dan 41.027 ruang kelas SMP yang rusak berat akan direhabilitasi pada tahun anggaran 2012.”

Selain itu, Kementerian Agama (Kemenag) telah merehabilitasi 425 madrasah pada tahun 2011. Rencananya 7.081 madrasah akan direhabilitasi tahun ini.

“Total anggaran yang dikucurkan untuk penuntasan rehabilitasi sekolah dan madrasah adalah Rp 20,2 triliun,” kata Sutopo. (G11)

Bengkulu (Greeners) – Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari ternyata masih belum membawa dampak menyeluruh bagi pengelolaan sampah di Indonesia.

Salah satu permasalahan dialami oleh Kota Bengkulu, yang tengah mendapatkan desakan dari beberapa kelompok masyarakat terutama penggiat lingkungan untuk segera mengalihkan lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dari kawasan objek cagar alam Danau Dendam Tak Sudah di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Bengkulu.

Sebagaimana terpantau oleh Greeners, danau yang berjarak sekitar 6km dari kota Bengkulu ini tercemar utamanya oleh penumpukan sampah rumah tangga.

“Seharusnya pemerintah segera menghentikan pembuangan sampah ke pinggir danau, karena akan mempengaruhi ekosistem dan fungsi Danau Dendam Tak Sudah” kata Ketua Kelompok Pecinta Alam Buana Rimba Dedy Suryadi di Bengkulu, Rabu.

Ia mengatakan pembuangan sampah yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun terakhir itu pasti akan mencemari danau sumber air tawar Kota Bengkulu tersebut.

Air Danau Dendam Tak Sudah juga difungsikan sebagai sumber irigasi bagi 1.000 hektare areal persawahan yang terdapat di tepi danau. Banyak juga flora dan fauna langka yang tumbuh di ekosistem danau tersebut, seperti ikan Tebakang dan Anggrek Pensil.

“Kami belum tahu apakah ada hubungannya dengan pencemaran terhadap danau, tetapi saat ini sangat sulit menemukan ikan Tebakang dan Anggrek Pensil di danau ini,” tambahnya.

Hingga Rabu (22/2), aktivitas pembuangan sampah di pinggir danau masih berlangsung. Setiap hari sampah “dikirim” dari tiga kelurahan sekitar yakni Padang Nangka, Timur Indah dan Kelurahan Dusun Besar.

“Sampai saat ini belum ada keputusan dari pihak kelurahan untuk memindahkan lokasi TPS, tapi kami sudah meminta penambahan kontainer supaya sampah tidak berserakan ke danau,” kata Parudi, salah seorang petugas sampah Kelurahan Padang Nangka.

Parudi mengatakan setiap harinya terdapat 10 kendaraan sampah roda tiga yang membuang sampah ke lokasi tersebut.

Satu kontainer hanya dapat menampung sampah dari empat kendaraan roda tiga. Artinya sebanyak enam kendaraan roda tiga yang berisi sampah tidak tertampung setiap harinya. “Kalau ada dua kontainer lagi, kami bisa menjamin sampah tidak akan menumpuk di luar kontainer,” tambahnya.

Kepala Bidang Kebersihan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Bengkulu, Abdullah mengatakan akan mencari solusi permasalahan pengelolaan sampah tersebut sehingga tidak mengorbankan Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah.

“Kami akan berusaha mencari lokasi lain untuk menempatkan kontainer sampah sehingga kegiatan ini tidak mencemari danau,” katanya.

Ia mengatakan tiga kelurahan di sekitar danau yakni Kelurahan Padang Nangka, Dusun Besar dan Timur Indah akan segera menggelar pertemuan untuk membahas masalah tersebut pada Kamis (23/2).

Jika tidak ada lokasi lain untuk menempatkan kontainer sampah, maka pengangkut sampah akan diarahkan ke tempat pembuangan akhir (TPA). (G20)