Jakarta (Greeners) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian (Puslit) Oseanografi ditunjuk oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai Wali Data untuk bidang Ekosistem Terumbu Karang dan Ekosistem Padang Lamun.

Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain mengatakan bahwa penunjukkan ini dilakukan sebagai cara untuk mengumpulkan data akurat tentang kekayaan laut Indonesia. Hingga saat ini, katanya, data dan informasi mengenai sektor maritim di Indonesia masih sedikit, meskipun banyak institusi pemerintah maupun swasta yang bergerak di sektor maritim.

Karena ketidak akuratan data dan informasi ini, diperlukan lembaga yang fokus dan bertanggungjawab di tengah pemerintah yang mengusung poros maritim. Penunjukan LIPI sebagai Wali Data juga merunut pada Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial nomor 54 Tahun 2015 pada 22 Desember 2015 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik.

“Sebagai pemegang otoritas keilmuan (scientific authority), LIPI mempunyai peran besar terhadap penyediaan data dan informasi tentang status kondisi biota serta ekosistem yang ada di daratan dan lautan di Tanah Air. Khusus di kelautan, LIPI mempunyai Pusat penelitian Oseanografi yang sudah ada sejak 1905,” tuturnya, Jakarta, Kamis (11/02).

Berdasarkan hasil penelitian LIPI, diketahui bahwa kondisi terumbu karang di Indonesia bagian timur mengalami penurunan. Menurut Peneliti Senior Oseanografi LIPI, Prof. Suharsono, terumbu karang, khususnya yang berada di wilayah remote area (tak terjangkau) mengalami kerawanan aktivitas pengeboman.

“Status kesehatan terumbu karang yang terpantau sejak tahun 1993 hingga 2015, hanya lima persen yang statusnya sangat baik, 27 persen baik, 37 persen buruk dan 31 persen jelek,” ujarnya.

Indonesia baru memiliki sekitar 25.742 hektare padang lamun yang telah divalidasi oleh Puslit Oseanografi LIPI dari 29 lokasi. Kondisi padang lamun di Indonesia berdasarkan persentase tutupan lamun di 37 lokasi sampling, lima lokasi berada dalam kondisi tidak sehat atau buruk, 27 dalam kondisi kurang sehat, dan lima lokasi dalam kondisi sehat.

“Indonesia tercatat memiliki 15 jenis lamun dari 70 jenis lamun dunia sehingga validasi data luasan dan status padang lamun di Indonesia akan selalui diperbarui dengan penambahan lokasi,” kata Suharsono.

Sebagai informasi, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut jauh lebih besar ketimbang daratan. Setidaknya, Indonesia memiliki luas laut 93.000 kilometer persegi, garis pantai 54.716 kilometer, dan tersusun lebih dari 17.000 pulau. Catatan itu menjadikan Indonesia berpotensi menjadi negara maritim terkuat di bidang kelautan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan mendukung penuh rencana Presiden Joko Widodo yang tidak merestui rencana reklamasi laut yang diajukan oleh banyak pengusaha di Indonesia sebagai bentuk program pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Melalui keterangan tertulis yang diterima oleh Greeners, Ferry mengatakan bahwa banyaknya pengusaha yang meminta izin rekomendasi reklamasi laut di Indonesia adalah pemikiran yang keliru dari masyarakat negara kelautan. Karena, menurutnya, kegiatan reklamasi laut justru akan mempersempit dan merusak tata ruang laut di Indonesia.

“Kita harus mengembalikan kejayaan negara maritim. Kami menentang habis bila ada pengusaha yang mau reklamasi laut,” ujar Ferry, Jakarta, Selasa (28/04) lalu, saat menjadi pembicara dalam Workshop Nasional di Gedung Mina Bahari III KKP.

Lebih lanjut ia juga mengemukakan bahwa tidak perlu melakukan reklamasi jika hanya berujung pada kerugian dan kehancuran biota laut di Indonesia. Selain itu, ia juga mengingatkan agar reklamasi tidak hanya dilihat dari aspek komersil tapi juga dampak sosial yang muncul bagi wilayah dan masyarakat di wilayah yang terkena reklamasi tersebut.

Ferry juga menambahkan, seharusnya biaya reklamasi laut dibuat sangat mahal karena hal tersebut jelas merusak lingkungan. Ia juga sempat menyindir soal murahnya biaya reklamasi laut daripada pembangunan di darat. Oleh karena itu ia pun mengusulkan agar aturan reklamasi laut diperketat.

“Secara geopolitik kita kan negara kepulauan, makanya reklamasi laut itu memang harus dibuat sulit,” tegasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Selain terkenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Jelas terlihat dari sebagian besar wilayah Indonesia yang terdiri dari laut. Kehidupan bahari tersebut yang kemudian menjadi peluang besar bagi ekonomi Indonesia. Bukan hanya mengundang wisatawan lokal, Indonesia berhasil menarik wisatawan mancanegara untuk datang dan menikmati keindahan laut. Hal ini pula yang menjadi tantangan ekologis bagi Indonesia. Apakah Indonesia mampu mengelolah pariwisata dengan menjaga kelestarian sumber daya alam dan meminimalisir dampak lingkungan dari sektor ini?

Melihat masih banyak yang kurang peduli untuk terjun langsung melestarikan kehidupan bahari di Indonesia, Mapala UMN yang tergabung dalam Aktivis Alam mengadakan forum diskusi yang bertemakan “Generasi Muda Wujudkan Keselarasaan Hidup Bahari Indonesia”. Forum ini diadakan bertepatan dengan Hari Bumi, yaitu tanggal 22 April 2015.

Forum ini diharapkan dapat mengedukasi Aktivis Alam mengenai perkembangan bahari di Indonesia. Bukan hanya itu, Aktivis Alam juga diajak untuk bersama-sama membangun kehidupan bahari menjadi lebih baik di masa depan.

Kegiatan yang digelar di Lecture Hall di Universitas Multimedia Nusantara tersebut menghadirkan Hendra Yusran Siry (Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil), Dithi Sofia (Putri Bahari 2012), dan Muhammad Salim (Ketua Forum Masyarakat Peduli Lingkungan) sebagai pembicara.

Dalam forum diskusi dijelaskan pula mengenai tanaman bakau dan cara penanaman yang tepat di Kepulauan Seribu. Hal ini dimaksudkan sebagai gambaran dan pengetahuan dasar bagi Aktivis Alam yang akan melakukan penanaman bakau di Pulau Karya tanggal 26 April 2015 mendatang.

(*)

Jakarta (Greeners) – Indonesia sebagai negara yang secara geografis mayoritas wilayahnya didominasi oleh lautan dan berada di alur laut pelayaran dunia, hingga saat ini dianggap masih belum memaksimalkan posisinya sebagai negara maritim yang strategis.

Atas dasar pemahaman tersebut, Presiden terpilih Joko Widodo pun bermaksud membentuk Kementerian Maritim guna memperkuat poros maritim Indonesia serta menjadikan laut sebagai halaman depan kekuatan negara. Hal ini karena akar budaya negara Indonesia sangat kuat unsur kemaritimannya.

Deputi Tim Transisi Joko Widodo -Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, menjelaskan poros maritim nantinya akan menjadi konsep pembangunan yang akan mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia, karena Jokowi memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap geopolitik.

“Letak geografis Indonesia yang strategis itu akan kita kembalikan sebagaimana dahulu. Kekuatan Indonesia sebagai poros maritim akan menjadikan posisi Indonesia penting di mata dunia,” ujar Hasto saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Jumat (03/10).

Rencananya, lanjut Hasto, dalam tiga bulan pertama, sebanyak seribu perkampungan nelayan akan dibangun. Pembangunan tersebut juga akan melibatkan arsitek-arsitek andal yang akan bekerja untuk memugar rumah kumuh agar kampung nelayan bisa menjadi lebih baik.

“Kita akan kembalikan Indonesia sebagai negeri bahari yang akan menjadi poros maritim dunia,” kata Hasto.

Seperti diketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai garis pantai terpanjang di dunia. Kekayaan sumber daya alam Indonesia inilah yang memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Data terakhir dari Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2012, menyebutkan bahwa Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah Tiongkok dan India.

Sedangkan untuk perikanan budidaya, Indonesia sebenarnya berada pada posisi kedua. Indonesia kalah produksi dengan India dalam perikanan budidaya. Jumlah perikanan tangkap dan perikanan budidaya itulah yang menunjukkan tingkat produksi perikanan suatu negara.

(G09)