Jakarta (Greeners) – Setelah sebelumnya tertunda satu hari, negosiasi lanjutan (INC-5.2) untuk Perjanjian Plastik Global di Jenewa berakhir pada 15 Agustus 2025 dan gagal mencapai kesepakatan. Sesi final berlangsung di bawah ketidakpastian, tanpa kejelasan langkah, jadwal, maupun agenda pertemuan berikutnya.

Pengumuman pleno baru ada 40 menit sebelum dimulai pada pukul 5:30 pagi. Kemudian, hanya beberapa jam setelah draf terakhir dibagikan serta ditutup. Para kelompok masyarakat sipil juga tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan intervensi mereka.

Deputy Director Dietplastik Indonesia, Rahyang Nusantara mengungkapkan bahwa penutupan sidang berlangsung secara tiba-tiba tanpa ada kejelasan langkah dan proses selanjutnya. Bahkan, tanpa memberikan kesempatan kepada semua kelompok masyarakat sipil, untuk menyampaikan intervensinya merupakan sinyal mengkhawatirkan.

BACA JUGA: Sedikit Kemajuan di Draf Perjanjian Plastik Global, Apa Saja yang Masih Luput?

“Memotong suara masyarakat sipil, ilmuwan, dan komunitas terdampak tidak hanya merusak transparansi. Namun, juga melemahkan legitimasi proses ini,” kata Rahyang dalam keterangan tertulisnya.

Ia menambahkan bahwa keputusan ketua untuk mengetuk palu dan meninggalkan ruangan membuat para delegasi dan pengamat berada dalam ketidakpastian, pada saat yang justru membutuhkan kejelasan dan kepemimpinan.

“Mengakhiri polusi plastik membutuhkan proses yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Kami mendesak INC untuk segera mengkomunikasikan jadwal, agenda, dan proses untuk pertemuan berikutnya. Selain itu, juga memastikan semua pemangku kepentingan, terutama yang paling terdampak, dapat didengar dan dihormati,” tambahnya.

Sejumlah Negara Tolak Draf Teks Lemah

Sejak awal pekan, sejumlah perwakilan negara yang tergabung dalam High Ambition Coalition, seperti Kolombia, Panama, Fiji, Kenya, Inggris, dan Uni Eropa juga telah menolak draf Chair’s Text yang tampak lemah. Mereka menilai teks tersebut tidak memenuhi tujuan perjanjian untuk mengakhiri polusi plastik.

Selain itu, teks tersebut juga menitikberatkan pada pengelolaan sampah, mengabaikan pengurangan produksi plastik dan pengendalian bahan kimia berbahaya, yang menjadi tuntutan utama masyarakat sipil dan komunitas terdampak. Penolakan ini berakar pada kesadaran bahwa krisis plastik tidak terpisah dari tantangan global lainnya.

BACA JUGA: Saatnya Guna Ulang Jadi Prioritas di Perjanjian Plastik Global

Perjanjian plastik global sejatinya merupakan kelanjutan dari mandat yang lahir dari Perjanjian Paris (Paris Agreement), namun dengan fokus khusus untuk menghentikan dampak buruk plastik di seluruh siklus hidupnya.

“Yang kami saksikan di Jenewa adalah proses negosiasi yang membusuk dari dalam. Perundungan dari negara-negara penghasil minyak dan plastik terhadap INC Chair sangat terlihat jelas sejak INC 1. Hal ini juga terlihat dalam dinamika di Contact Groups sampai di sidang Pleno,” papar Senior Advisor Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati.

Yuyun menegaskan bahwa masalah plastik sebetulnya mudah publik pahami, tetapi pembuat masalah tetap tidak mau berubah. “Plastik adalah garis pertahanan profit terakhir dari industri fosil. Seharusnya mereka tidak ikut sejak awal seperti Perjanjian Tembakau agar proses negosiasi dapat berjalan,” katanya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Keputusan PBB untuk melanjutkan perundingan antarnegara dalam Intergovernmental Negotiating Committee (INC) 5.2 pada 2025 berpeluang untuk memperkuat komitmen global dalam mengatasi polusi plastik. Meskipun proses perundingan INC-5 di Busan, Korea Selatan, bulan November lalu berjalan lambat dan kontroversial, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menilai draf yang dihasilkan menunjukkan progres signifikan, terutama terkait struktur perjanjian.

AZWI berharap INC 5.2 memberi lebih banyak waktu bagi negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan dan mencapai kesepakatan final. Mereka mendesak agar negara-negara mengambil langkah lebih ambisius, terutama dalam pengurangan produksi plastik dan penghapusan senyawa kimia berbahaya.

“Tantangan utama dalam negosiasi adalah kurangnya transparansi informasi dan terbatasnya partisipasi masyarakat sipil,” ujar Co-Coordinator AZWI sekaligus Manager Toxics Program Nexus3 Foundation, Nindhita Proboretno dalam media briefing bertajuk “Kabar dari Busan, INC-5 Plastics Treaty” di Jakarta, Rabu (11/12).

Menurut Nindhita, hal itu mengurangi efektivitas dan inklusivitas proses yang seharusnya dapat menciptakan kebijakan komprehensif untuk mengatasi pencemaran plastik.

BACA JUGA: Dorong Perjanjian Plastik Gobal untuk Kurangi Sampah Plastik dan Tembakau

Selain itu, dominasi pelobi industri fosil juga menjadi hambatan. Misalnya, terjadi penolakan Arab Saudi terhadap pembatasan produksi plastik dan penekanan pada pengelolaan sampah. Negara-negara Asia, kecuali Bangladesh dan Filipina, juga dianggap kurang ambisius dalam mengurangi produksi plastik dan senyawa kimia berbahaya dalam plastik.

“Meskipun ada beberapa kemajuan, namun ada perlawanan nyata dari sejumlah besar negara-negara (oil countries) terkait dorongan untuk membuat semua proses. Termasuk keputusan selama Conference of Parties (COP), bergantung pada konsensus. Jika konsensus terjadi, setiap kesepakatan yang tercapai dalam negosiasi akan menghambat kemajuan dalam mengatasi pencemaran plastik,” ungkap Nindhita.

Diskusi polusi plastik dalam media briefing bertajuk “Kabar dari Busan, INC-5 Plastics Treaty”. Foto: Dini Jembar Wardani

Posisi Indonesia dalam INC-5

Dalam negosiasi INC-5, AZWI menilai posisi Indonesia kurang ambisius. Meskipun demikian, Indonesia mengambil beberapa langkah positif, seperti mendukung negara-negara yang membutuhkan bantuan khusus dan mengusulkan pengaturan siklus hidup plastik.

Namun, Indonesia juga mengusulkan beberapa klausul yang dianggap problematis, seperti perubahan terminologi dari “emissions and releases” menjadi “releases and leakages”. Usulan ini rentan melemahkan fokus pengaturan emisi sepanjang siklus hidup plastik.

“Posisi pemerintah ini mendukung agar tidak mengatur emisi yang dihasilkan dari keseluruhan siklus hidup dari plastik,” ujar Juru Kampanye Polusi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abdul Ghofar.

Tak hanya itu, tidak ada proposal yang mengatur soal pekerja di semua siklus hidup plastik. Proposal Indonesia tidak mengakui kontribusi pekerja informal secara kuat, terutama pemulung dan masyarakat adat. Menurut Ghofar, Indonesia juga masih fokus pada penanganan sampah di hilir.

Pengendalian Plastik Global Harus Efektif

Senior Advisor Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati, menegaskan bahwa perjanjian plastik harus mencakup langkah-langkah pengendalian global yang efektif. Langkah-langkah tersebut penting untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan, bukan hanya mengakomodasi kepentingan industri.

Ia berharap INC 5.2 memberikan peluang bagi negara-negara dengan ambisi tinggi untuk mengontrol plastik. Hal ini mencakup pengelolaan potensi emisi dan pelepasan dari petrokimia, kompleks industri, serta pabrik daur ulang plastik.

“Kita bisa mendorong penguatan transparansi pengendalian pencemaran dan pelaporan serta negara-negara juga harus kaji ulang peraturan baku mutu, termasuk Indonesia,” jelas Yuyun.

Yuyun berharap INC.5.2 dapat meninjau ulang kebijakan nasional seperti RIPIN dan RPJMN. Hal ini guna mengatasi keterbatasan pasokan di industri petrokimia dan produsen plastik. Selain itu, perlu penguatan regulasi lingkungan meningkatkan transparansi, pengendalian polusi, dan pelaporan.

BACA JUGA: Perjanjian Plastik Global Perlu Perkuat Solusi Guna Ulang

Perlu juga perhatian khusus pada sektor-sektor prioritas yang harus bebas dari polusi plastik. Sektor-sektor tersebut meliputi pangan dan minuman, kesehatan, serta produk dan mainan anak. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menghilangkan bahan kimia plastik beracun dari rantai pasokan di sektor-sektor ini.

Selanjutnya terkait integrasi data ke dalam sistem nasional, peningkatan pelabelan produk, dan penguatan hak masyarakat untuk mengetahui informasi terkait plastik menjadi langkah yang sangat penting. Dari sisi kesehatan, biomonitoring dan peningkatan kapasitas juga perlu menjadi perhatian guna melindungi masyarakat dari paparan bahan kimia berbahaya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Negosiasi putaran kelima dalam Intergovernmental Negotiating Committee kelima (INC-5) untuk menyusun perjanjian internasional tentang plastik resmi berakhir pada Senin, 2 Desember 2024. Negosiasi yang awalnya direncanakan sebagai yang terakhir ini berjalan lambat dan penuh dinamika. Dalam pertemuan ini, negara-negara dunia gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri polusi plastik.

INC-5 berakhir dengan tercapainya draft naskah perjanjian plastik yang dinilai kontroversial dan sangat tidak memadai untuk memenuhi mandat dari Resolusi UNEA 5/14. Mandat itu bertujuan mengakhiri pencemaran plastik. Alhasil, forum pleno memutuskan untuk memperpanjang sesi negosiasi dengan menyelenggarakan INC-5.2 pada tahun depan.

BACA JUGA: Negosiator Perlu Berani Akhiri Polusi Plastik Tanpa Kompromi

Juru Kampanye Polusi dan Perkotaan Walhi, Abdul Ghofar menyatakan kekecewaannya terhadap hasil INC-5. Ia menilai kegagalan negara-negara untuk menyepakati perjanjian yang efektif sangat disayangkan. Padahal, lebih dari 100 negara telah sepakat mendorong pengurangan produksi plastik.

Namun, tantangan besar datang dari negara-negara produsen plastik besar yang menghambat upaya untuk menghasilkan perjanjian yang kuat dan mengikat. Menurutnya, negosiasi tambahan (INC 5.2) harus jadi momentum negosiasi terakhir untuk mengakhiri pencemaran plastik.

“Kami berharap negara-negara Asia, termasuk Indonesia bergabung dengan koalisi negara-negara ambisi tinggi yang selama negosiasi kelima menunjukkan keberpihakan pada lingkungan hidup dan kesehatan manusia,” ungkap Ghofar lewat keterangan tertulisnya, Senin (2/12).

Negara-negara di dunia gagal mencapai kesepakatan akhiri polusi plastik. Foto: IISD/ENB – Kiara Worth

Proses Negosiasi yang Dinamis

Sementara itu, dalam sesi pleno pada Minggu, 1 Desember 2024 pukul 21.00 waktu Busan, sebagian besar anggota negosiasi, sebanyak 95 negara, mendukung Meksiko untuk memasukkan pengurangan produksi plastik primer global dalam Pasal 3 draft teks perjanjian. Selain itu, 85 negara juga ikut mendukung Rwanda untuk memperjuangkan perjanjian yang lebih ambisius.

Direktur Jenderal Otoritas Manajemen Lingkungan Rwanda, Juliet Kabera, yang juga memimpin delegasi Rwanda, menyampaikan pernyataan atas nama 85 negara, “Sudah saatnya kita menganggapnya serius dan menegosiasikan perjanjian yang sesuai dengan tujuan dan tidak dibuat untuk gagal.” Pernyataan itu mendapat sambutan tepuk tangan yang meriah oleh hampir seluruh delegasi.

Di samping itu, INC Chair, Luis Vayas, mengusulkan teks yang disirkulasikan pada 1 Desember sebagai draft untuk negosiasi tahun depan. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada pasal yang dapat disetujui sampai semua teks diterima oleh semua negosiator.

Peluang Perubahan di INC-5.2

Para pengamat masyarakat sipil melihat INC-5.2 sebagai harapan dan peluang untuk memperkuat pasal-pasal yang akan negara-negara negosiasikan. Mereka berharap hasil dari perjanjian plastik dapat menjawab mandat Resolusi UNEA 5/14 dan mengatasi krisis pencemaran plastik global, dari hulu hingga hilir.

Senior Advisor Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati, mengatakan bahwa negara-negara produsen bahan baku plastik harus mulai mengakui bahwa strategi mereka perlu berubah. Perubahan ini harus sejalan dengan perkembangan global dan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta masa depan generasi mendatang.

BACA JUGA: AZWI: Polusi Plastik Tak Bisa Teratasi Tanpa Pembatasan Produksi

“Mendorong peningkatan produksi plastik akan meningkatkan polusi, dan mempercepat kepunahan semua makhluk hidup,” tegas Yuyun.

Menurutnya, Indonesia perlu meninjau kembali rencana strategi industri jangka menengah dan panjang. Indonesia juga harus membatasi produksi plastik yang berpotensi bermasalah, serta menghapus dan mengendalikan bahan kimia berbahaya dalam plastik.

Selain itu, Indonesia juga perlu mendorong peningkatan transparansi pelaporan pengendalian emisi dan lepasan polutan dari industri plastik, serta mengurangi pajanan kimia sepanjang siklus hidup plastik.

Kurangnya Komitmen Negara Penghasil Minyak

Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) juga menyampaikan kekecewaannya atas hasil INC-5. Meskipun ada ekspektasi tinggi terhadap langkah konkret untuk mengatasi krisis plastik global, pertemuan ini gagal menghasilkan kesepakatan yang efektif dan ambisius.

Menurut AZWI, pertemuan negosiasi kelima perjanjian plastik di Busan, mirip dengan perundingan perubahan iklim di Baku, Azerbaijan baru-baru ini. Negosiasi berlangsung dengan kurangnya komitmen kolektif negara-negara penghasil minyak dan gas untuk mengatasi akar permasalahan polusi plastik.

Perundingan terpecah karena negara-negara penghasil plastik besar dan industri mendominasi kepentingan dalam diskusi. Di sisi lain, negara-negara yang bukan produsen plastik, yang paling rentan terdampak pencemaran, mendesak solusi yang lebih ambisius.

Negara-negara produsen bahan baku plastik, seperti olefin dan aromatik, menghambat upaya untuk membatasi produksi plastik secara signifikan. Mereka juga menentang upaya untuk menghilangkan bahan kimia berbahaya dalam plastik. Tekanan dari negara-negara migas ini juga terjadi di luar ruang negosiasi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pada hari terakhir negosiasi untuk menyepakati Instrumen Hukum yang Mengikat (ILBI) dalam Intergovernmental Negotiating Committee kelima (INC-5) di Busan, Korea Selatan, posisi negara-negara Asia menuai sorotan. Negara di Asia, kecuali Bangladesh dan Filipina, dinilai kurang ambisius dalam upaya mengurangi produksi plastik dan kandungan senyawa kimia berbahaya di dalamnya.

Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menyatakan kekecewaannya atas kurangnya komitmen negara-negara Asia dalam menangani krisis plastik. Meskipun kawasan ini tercatat sebagai kontributor besar terhadap pencemaran plastik, sikap diam negara-negara Asia menunjukkan kurangnya keseriusan dalam menghadapi masalah tersebut.

“Sebagai bagian dari masyarakat negara Asia yang sering disalahkan sebagai kontributor utama pencemaran plastik, kami kecewa bagaimana posisi negara-negara Asia pada proses negosiasi ini,” ujar Co-Coordinator Nasional AZWI, Nindhita Proboretno dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/12).

BACA JUGA: Perjanjian Plastik Global Perlu Perkuat Solusi Guna Ulang

Menurut Nindhita, banyak negara Asia justru mendukung ekspansi produksi plastik tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang semakin nyata di lingkungan dan kesehatan.

Pada tahun 2024, produksi plastik di Asia Tenggara diproyeksikan mencapai 30,48 juta ton. Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan tersebut lebih dari 4% selama periode 2024-2029. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 38,36 juta ton pada tahun 2029.

Dengan meningkatnya produksi plastik, dampak buruknya terhadap kesehatan manusia semakin besar. Sejak 2020, lebih dari 200 penelitian mikroplastik di ASEAN mengungkapkan tingginya paparan mikroplastik dalam tubuh manusia. Paparan tersebut berkisar antara 80 hingga 490 mg per kapita per hari.

Nindhita juga menegaskan bahwa negara-negara Asia sebenarnya berpeluang besar untuk memimpin dalam menyelesaikan masalah plastik global dengan memberikan solusi berbasis kearifan lokal.

Kritik Posisi Indonesia

AZWI juga mengkritik posisi Indonesia di INC-5. Menurut mereka, Teks Chair Non-Paper yang rilis pada 29 Desember menimbulkan kekhawatiran. Sebab, banyak aspek lingkungan, kesehatan, dan finansial yang tidak kuat mengatasi plastik di seluruh siklus hidupnya.

Usulan Indonesia untuk mengganti judul Pasal 7 dari “Emissions and Releases” menjadi “Releases and Leakages” dalam Conference Room Paper (CRP), memperumit pemahaman tentang jalur pencemaran plastik dari hulu hingga hilir.

Menurut AZWI, dengan mengubah dan menambahkan kata “leakages”, intervensinya menjadi berorientasi pada pengelolaan sampah. Perubahan tersebut bukan lagi fokus pada kontrol pencemaran dari kegiatan produksi plastik di hulu sampai menjadi sampah. Selain itu, ada indikasi keterlibatan industri plastik yang mempengaruhi delegasi untuk mengaburkan tanggung jawab industri dan mengalihkannya menjadi beban publik.

BACA JUGA: Negosiator Perlu Berani Akhiri Polusi Plastik Tanpa Kompromi

“Lagi-lagi kami belum melihat posisi Indonesia yang berpihak kepada masyarakat. Karena perjanjian ini bukan hanya soal kepentingan industri atau pengelolaan sampah semata, tetapi juga tentang keberlangsungan hidup masyarakat,” ujar Juru Kampanye Polusi dan Perkotaan Walhi, Abdul Ghofar.

Padahal, di Indonesia sudah banyak bukti yang menunjukkan bagaimana kelompok rentan dan masyarakat di lapangan terdampak langsung oleh pencemaran plastik.

Pembatasan Masyarakat Sipil

Sementara itu, negosiasi INC-5 juga mendapat kritik karena membatasi partisipasi masyarakat sipil. Penyelenggara membatasi akses pengamat, terutama dari negara-negara Asia, untuk pertemuan penting seperti Regional Meeting dan Contact Groups. Hal ini menimbulkan kekecewaan terkait kurangnya transparansi dan inklusivitas dalam proses negosiasi.

Senior Advisor Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati, mengevaluasi proses negosiasi di INC-5 sebagai agenda yang sangat mengecewakan. Berbeda dengan Perjanjian Lingkungan Multilateral (MEA) lainnya yang secara historis lebih inklusif dan transparan.

“Masyarakat sipil Indonesia sudah menempuh perjalanan jauh dengan keahlian dan pengalamannya masing-masing, tetapi suara kami diabaikan. Pembatasan akses dan peluang partisipasi menjadi hambatan besar untuk perjanjian ini,” ungkap Yuyun.

Namun, ia menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak boleh mundur dan harus terus memperjuangkan kesehatan, lingkungan, serta masa depan. Menurutnya, meskipun waktu terbatas, hari terakhir INC-5 merupakan kesempatan satu-satunya untuk mendorong perjanjian yang ambisius dan bermakna.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia