Jakarta (Greeners) – Tim Advokasi Bersihkan Indonesia resmi mendaftarkan gugatan terkait Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060 pada Jumat (26/9). Gugatan ini tim layangkan karena menurut mereka RUKN memilih cara yang paling boros untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060. Mereka juga khawatir kebijakan ini akan membebani masyarakat melalui harga listrik yang tinggi atau peningkatan subsidi energi.

RUKN yang sah pada Maret lalu memperpanjang operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara hingga 2060, dengan penerapan co-firing biomassa serta peningkatan ketergantungan pada gas. Selain itu, rencana ini mengandalkan teknologi carbon capture and storage (CCS) dan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Total kebutuhan investasi mencapai US$ 1.092 miliar atau sekitar US$ 30,33 miliar per tahun.

Tim advokasi menyebut pendekatan ini jauh lebih mahal ketimbang mendorong energi terbarukan seperti surya dan angin. Studi Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan bahwa penghematan hingga sepertiga biaya bisa tercapai jika PLTU dihentikan lebih awal, serta pengurangan penggunaan gas, CCS, dan nuklir.

Selain itu, RUKN 2025-2060 merencanakan 54 gigawatt (GW) PLTU batu bara beroperasi hingga 2060. Puncak operasi mencapai 62,4 GW dengan 5-30% co-firing biomassa. Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry menilai rencana ini menunjukkan pengabaian kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Menurut Ashov, Presiden Prabowo Subianto perlu mengecek ulang kebenaran pidatonya kemarin di sidang umum PBB yang menyatakan bahwa ia terpaksa dan tidak punya pilihan dalam menghadapi krisis iklim, selain membangun giant sea wall yang daya rusaknya juga akan sangat hebat.

“Dengan memaksakan PLTU batu bara terus beroperasi yang diperparah dengan kombinasi solusi palsu, pemerintahan Presiden Prabowo sedang menciptakan keterpaksaan dan menyempitkan pilihannya sendiri,” kata Ashov dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/9).

Pemasangan CCS Boros

Pemasangan teknologi CCS demi mereduksi emisi pembangkit listrik batu bara dan gas sesuai RUKN juga tampak tidak realistis dan boros. Di seluruh dunia, CCS baru terpasang di 4-5 PLTU, dengan ketidakpastian biaya yang sangat tinggi. Bahkan, dapat mencapai 12 kali lipat biaya energi terbarukan.

Selain itu, rencana untuk menerapkan co-firing biomassa di PLTU justru akan mendorong deforestasi hingga jutaan hektare. Hal itu demi memenuhi kebutuhan bahan baku biomassa. Tidak hanya itu, RUKN juga memasukkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) hingga 35-44 GW. Proporsi biaya investasi tersebut sangatlah besar.

Menurut Program and Policy Manager Yayasan Indonesia CERAH, Wicaksono Gitawan, biaya listrik PLTN juga lebih mahal dari tarif dasar listrik yang pemerintah tetapkan.

“Kemudian, karena keterbatasan cadangan uranium di dalam negeri, justru berpotensi membuat Indonesia harus mengimpor uranium yang dibutuhkan untuk mengoperasikan PLTN hingga akhir usia pembangkit yang umumnya 30 hingga 40 tahun,” imbuhnya.

Rencana Ketenagalistrikan Bertentangan dengan Kebijakan

Sementara itu, RUKN juga bertentangan dengan beberapa kebijakan lainnya. Di antaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Peraturan Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2022 yang memandatkan adanya peta jalan percepatan pemensiunan PLTU.

Dalam hal ini, RUKN yang menteri ESDM keluarkan malah mencegah adanya pemensiunan PLTU batu bara. Bahkan, membelokkan kebijakan yang sudah ada dalam RPJPN dan Perpres 112 Tahun 2022.

Dengan demikian, Pengacara Publik LBH Jakarta Alif Fauzi Nurwidiastomo mengungkapkan bahwa gugatan yang diajukan ini untuk mendorong RUKN dicabut. Penggugat juga mendesak agar diterbitkan RUKN baru yang lebih realistis dan dapat menurunkan emisi dari PLTU batu bara. Mereka berharap RUKN tersebut dapat memuat peta jalan pemensiunan PLTU serta menambah porsi energi terbarukan.

“Pemerintah harus ingat bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia yang perlu pemerintah penuhi,” kata Alif.

Tim advokasi menegaskan bahwa komitmen dan target Indonesia bisa mencapai 100% energi terbarukan pada 2060 harus tercermin dalam seluruh kebijakan. Hal ini termasuk di dalam rencana dan program Indonesia.

Menurut mereka, pemerintah dengan bantuan yudikatif, memiliki kesempatan untuk memastikan tidak ada pemborosan dalam RUKN 2025-2060. Caranya adalah dengan mengoptimalkan energi terbarukan dengan manfaat iklim, ekonomi, sosial, dan lingkungan tertinggi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Perdagangan karbon (carbon trading) merupakan salah satu upaya negara untuk menurunkan emisi. Namun, solusi tersebut telah dinilai bukan menjadi satu-satunya kebijakan utama dalam upaya penurunan emisi. Sebab, masih ada potensi besar terjadinya pelepasan emisi.

Perdagangan karbon adalah pembelian dan penjualan kredit karbon, di mana pembelinya menghasilkan emisi karbon di atas batas yang ditentukan. Kredit karbon mewakili “hak” perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Mekanisme ini bisa memungkinkan terjadinya negosiasi dan pertukaran hak emisi gas rumah kaca oleh perusahaan.

Menurut Chief Executive Officer Landscape Indonesia, Agus Sari, carbon trading tidak bisa menjadi satu-satunya kebijakan dalam penurunan emisi. Perlu pemahaman yang benar terkait kebijakan ini.

BACA JUGA: Pemerintah Perlu Pahami Mekanisme Perdagangan Karbon

“Banyak yang berpikir carbon trading itu manfaatnya untuk menurunkan emisi, padahal tidak. Itu yang perlu diluruskan dulu. Kalau orang berharap carbon trading dapat menurunkan emisi, itu enggak mungkin terjadi. Namanya juga carbon trading, apa yang turun di satu tempat adalah membuat kenaikan di tempat lain. Itu akar dari carbon trading,” ujar Agus di  Talkshow Berhenti Basa Basi Buat Bumi, Sabtu (8/12).

Agus menambahkan, jika Indonesia ingin menurunkan emisi, perlu ada kebijakan secara tegas. Sebab, karbon market ini hanya untuk sekelompok perusahaan yang fokus menurunkan emisi lebih murah lewat offsett.

“Jadi, yang utama perlu (pemerintah) lakukan adalah siapa dan harus menurunkan berapa? Perusahaan apa saja dan berapa yang perlu diturunkan? Semua itu harus (pemerintah) tentukan terlebih dahulu supaya carbon market bisa bergerak. Kalau tidak ada itu, semuanya akan voluntary (sukarela), ya buat apa? Roadmap itu perlu rinci, harus sampai pada intensitas perusahaan, dengan aturan itu penurunannya bisa makin ketat,” tambah Agus.

Perdagangan karbon bukan satu-satunya upaya negara untuk menurunkan emisi. Foto: Dini Jembar Wardani

Pemerintah Perlu Akselerasi Transisi Energi Terbarukan

Pengkampanye Polusi dan Urban Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abdul Ghofar menyatakan, pencapain Net Zero Emission (NZE) 2060 bisa terjadi apabila pemerintah mengakselerasi transisi energi terbarukan. Hal itu dapat terimplementasi melalui penghentian pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti PLTU Batubara, PLTU Captive, dan lainnya.

“Transisi energi tidak boleh mengakomodasi penggunaan kembali bahan bakar fosil seperti skema gasifikasi Batubara, co-firing PLTU dengan material lain seperti sampah dan biomassa. Pada sektor kehutanan dan lahan, laju deforestasi harus ditekan semaksimal mungkin sembari secara efektif memulihkan ekosistem seperti gambut, mangrove dan hutan,” ujar Ghofar. 

BACA JUGA: Lindungi Ruang Hidup Masyarakat Adat dalam Perdagangan Karbon

Menurutnya, pemerintah harus memastikan tidak ada deforestasi yang terjadi untuk ekspansi perkebunan maupun pertambangan. Kemudian, lanjut Ghofar, pemerintah harus menghentikan skema perdagangan karbon yang sama sekali tidak menyelesaikan persoalan iklim.

“Pemerintah justru harus menggunakan skema pajak karbon untuk menekan industri-industri pencemar agar berkontribusi pada pengurangan emisi seperti yang pemerintah tetapkan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah pun perlu serius untuk mencegah kebakaran hutan yang selama ini menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar. Perlu ada penegakan hukum kepada korporasi yang membakar hutan dan lahan.

Walhi Menilai Perdagangan Karbon sebagai Praktik Greenwashing

Perdagangan karbon bagi Walhi, merupakan jalan sesat untuk mengatasi perubahan iklim. Sebab, perdagangan karbon hanyalah sebuah modus untuk tetap mempertahankan ekstraktivisme, finansialisasi alam, sembari melakukan praktik greenwashing.

Berdasarkan keterangan siaran pers Walhi, negara-negara industri yang paling banyak mengeksploitasi sistem yang berakibat pada krisis iklim. Oleh sebab itu, slogan emisi nol bersih atau net zero emission, deforestasi nol bersih atau FOLU net sink, yang terimplementasikan dengan cara penyeimbangan karbon offset hanyalah legitimasi perusahaan. Akibatnya, negara industri dapat terus melanjutkan proyek yang destruktif dan mengabaikan akar persoalan dari krisis iklim.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – PT PLN dan Hydrogen de France SA (HDF Energy) bekerja sama dalam mencapai tujuan Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission) Indonesia pada tahun 2060. Perjanjian tersebut telah ditandatangani saat COP 28 pada Minggu (3/12) di Pavilion Indonesia, Dubai, Uni Emirat Arab.

Upaya kolaboratif telah mereka lakukan lewat penandatanganan Perjanjian Studi Pengembangan Bersama (PSPB). PSPB merupakan pencapaian untuk mewujudkan kerja sama internasional. Fokus paling utama pada dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari upaya transisi energi di Indonesia.

Sementara itu, PSPB merupakan wadah bagi PLN dan HDF Energy untuk mengkaji bersama. Kemudian, mereka mengevaluasi kelayakan teknis dan finansial dari pembangkit listrik hidrogen Renewstable® yang didorong oleh HDF di wilayah Indonesia Timur. Proyek pertama yang akan mereka laksanakan berlokasi di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

BACA JUGA: Ladang Panel Surya Terapung, Solusi Singapura untuk Kurangi Emisi Karbon

Lewat perjanjian PSPB, ada pula peluang untuk mengeksplorasi berbagai aplikasi hidrogen yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat beserta sumber daya lokal yang tersedia. HDF Energy saat ini tengah mengembangkan total 23 proyek di Indonesia Timur dengan dukungan dari lembaga pengembangan terkemuka, termasuk U.S. International Development Finance Corporation (DFC).

Kolaborasi ini bertujuan penting untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan PLN. Itu terkait teknologi hidrogen dan memperkuat posisinya sebagai pelaku utama, khususnya dalam transisi menuju masa depan energi berkelanjutan.

“Sebagai pemimpin dalam produksi hidrogen di Indonesia, PLN bergerak maju lebih cepat berkat kemitraan ini. Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam produksi hidrogen hijau dengan mengeksplorasi inovasi teknologi futuristik,” ungkap Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo.

PT PLN dan Hydrogen de France SA (HDF Energy), memperkuat kerja sama dalam mencapai tujuan Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission). Foto: PT PLN

PLN akan Mengembangkan Indsutri Hidrogen Hijau

Darmawan menambahkan, selain menghasilkan hidrogen, PLN akan sepenuhnya mengembangkan industri hidrogen hijau bersama HDF Energy. Hidrogen hijau akan mereka produksi terlebih dahulu, kemudian mereka ubah menjadi tenaga listrik, dan selanjutnya menjadi barang turunan. Misalnya, anomia yang kemudian akan dijual.

“Keberadaan EBT dan hidrogen tidak hanya akan mendukung pasokan energi bersih, melainkan juga dapat mewujudkan elektrifikasi nasional dan membuka peluang bisnis masa depan yang terintegrasi,” ujar Darmawan.

BACA JUGA: Indonesia Darurat Sampah, Pembangunan PLTSa di Kota-Kota Lain Terus Didorong

Direktur HDF Energy untuk Asia dan Direktur Utama PT HDF Energy Indonesia, Mathieu Geze mengatakan, pihaknya memiliki dedikasi yang kuat. Terutama untuk berkontribusi terhadap pencapaian Net Zero Emission melalui PSPB ini.

“Melalui kerja sama dengan PLN, kami bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pelopor proyek hidrogen hijau di wilayah Asia Pasifik. HDF Energy tetap teguh dalam komitmennya terkait tanggung jawab perusahaan, pengelolaan lingkungan, dan upaya untuk mendorong masa depan yang berkelanjutan,” ujar Geze.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia