Jakarta (Greeners) – Lebaran 2023 tak lepas dari tradisi mudik hingga menjalin tali silaturahmi. Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus mengingatkan masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat untuk mencegah paparan virus Covid-19.

Hingga Selasa (18/4), Indonesia telah mencatat sebanyak 1.343 kasus Covid-19 baru. Adapun saat ini jumlah total terakumulasi menjadi 9.776 kasus.

Daerah paling besar berkontribusi terhadap jumlah kasus Covid-19 yakni DKI Jakarta dengan total 543 kasus, selanjutnya Jawa Barat sebanyak 235 kasus dan Jawa Timur sebanyak 183 kasus.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, peningkatan kasus tak lepas dari masuknya Covid-19 subvarian Omicron XBB.1.16 atau varian Arcturus ke Indonesia. Hingga saat ini terdapat tujuh kasus untuk subvarian ini.

Seperti halnya gejala virus lain, penderita subvarian ini akan mengalami gejala umum mulai dari batuk, pilek hingga demam. Beberapa kasus, mata penderita akan berwarna merah.

Ia mengingatkan agar masyarakat tak lengah hanyut merayakan Lebaran 2023 di tengah pandemi. Terutama bagi penderita gejala terpapar virus. “Saya ingatkan agar tetap menjaga prokes. Kita harus waspada terutama untuk lansia dan penderita komorbid,” katanya kepada Greeners, baru-baru ini.

Siti mengungkap saat Lebaran, semua umat Islam akan saling kontak fisik untuk memaafkan. Ia menyebut meski masyarakat Indonesia telah melakukan vaksin dan memiliki tingkat kekebalan tapi harus tetap mematuhi prokes.

Tetap perhatikan protokol kesehatan saat kumpul bersama keluarga tercinta. Foto: Freepik

Potensi Penularan Virus saat Mudik dan Lebaran

Hal senada Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman sampaikan. Menurutnya, mobilitas tinggi di mana sekitar 123,8 juta jiwa mudik Lebaran berpotensi besar terhadap penularan virus, termasuk Covid-19.

Dicky meminta pemerintah berbagai level memitigasinya, termasuk mengingatkan pemudik untuk melakukan vaksin penguat (booster).

“Sediakan fasilitas booster, gencarkan di posko-posko maupun tempat kerja sebelum mudik,” ucapnya.

Dicky menyebut, potensi subvarian Omicron XBB.1.16 memiliki risiko yang tak sebesar varian Delta karena kadar imunitas masyarakat sudah lebih baik. Namun, ia tetap menegaskan risiko terbesar pada ibu hamil, lansia, penderita komorbid dan anak di bawah lima tahun.

“Upaya mitigasi misalnya melalui prokes menjadi penting supaya tidak terjadi peningkatan infeksi pada kelompok itu. Mulai dari pemakaian masker itu kita wajibkan lagi tidak masalah,” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat harus terus menerapkan perilaku hidup bersih dengan selalu mencuci tangan hingga menerapkan pembatasan kontak jika merasa demam.

Ia juga mengingatkan pada para pemudik dari luar kota jika merasa belum yakin dengan kesehatannya harus menghindari kontak erat seperti berpelukan.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Meski pandemi Covid-19 belum berakhir, kewaspadaan terhadap merebaknya ancaman zoonotic virus atau lompatan virus baru dari hewan ke manusia perlu masyarakat tingkatkan.

Pola hidup bersih dan sehat yang mengarah pada keseimbangan kesehatan manusia, hewan dan lingkungan menjadi penting.

Ahli Kesehatan Lingkungan dan Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, merebaknya berbagai ancaman virus dari hewan ke manusia mengindikasikan ketidakseimbangan ekosistem alam.

Ia menyebut sudah saatnya masyarakat mengambil banyak pelajaran dari Covid-19 yakni melalui perilaku pola hidup bersih dan sehat. Hal tersebut mengarah pada keseimbangan kesehatan manusia, hewan dan lingkungan.

“Karena tanpa itu dan semakin buruknya ekosistem maka akan membuat potensi lompatan-lompatan virus dari hewan ke manusia. Atau bisa terjadi zoonotic virus hingga menjadi wabah,” katanya kepada Greeners, Sabtu (21/5).

One Health Pendekatan Keseimbangan Manusia, Alam beserta Isinya

Guna mencegah penyebaran virus ke manusia, ia menyarankan menggunakan pendekatan one health. Pendekatan ini mengarah pada keseimbangan kesehatan, hewan, manusia serta lingkungan. Berbagai zoonotic virus mengancam manusia karena eratnya kontak keduanya. Padahal virus dengan mudah menular, baik melalui cairan maupun suplai makanan dari hewan yang terinfeksi.

Ia mendesak pemerintah harus aktif melakukan langkah koordinasi baik di tingkat global maupun nasional untuk memastikan health security. Khususnya terkait potensi zoonotic virus.

Pemerintah juga harus mulai memastikan terkait dengan pemetaan keberadaan virus, perubahan karakter virus, pemetaan kesehatan dan lokasi hewan. Hal yang tak kalah penting yakni edukasi, utamanya pada peternak hingga masyarakat yang sering kontak erat dengan hewan liar.

“Adanya virus baru, penyakit baru ini umumnya adanya kontak antara hewan yang memang rentan dengan manusia, seperti peternak. Harus ada pemberian literasi yang rutin,” ungkapnya.

Jangan Sampai Pandemi Berulang karena Virus Baru

Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB University Prof. Srihadi Agungpriyono mengatakan, konsep one health menjadi kunci penting dalam mengantisipasi sebaran penyakit menular. Penyakit menular bisa terjadi antarmanusia maupun dari hewan ke manusia.

“Keseimbangan antara manusia, hewan, lingkungan dan semesta menjadi faktor utama dalam menciptakan kesehatan masyarakat sebuah negara bahkan dunia atau global health,” katanya.

Di era globalisasi, lalu lintas manusia, hewan hingga barang dengan mudah keluar masuk ke setiap negara. Kondisi itu, secara tidak langsung membuka lalu lintas penyakit menular. Penyebarannya bisa melalui manusia ataupun hewan seperti SARS, MERS, H1N1 dan Covid-19.

Srihadi meyakini akan ada penyakit menular lain dan bisa menjadi pandemi seperti yang terjadi sekarang. Namun hal itu tentunya bisa diantisipasi dengan kolaborasi dengan berbagai ilmu. Semua negara pun harus mengimplementasikan one health.

“Penyakit seperti ini (penyakit menular, virus dan lain-lain) tidak akan berhenti hanya sampai saat ini. Pasti akan ada lagi dan lagi di kemudian hari. Tidak bisa dokter yang berperang sendiri,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, one health ini bukan hal baru. Sejak zaman dahulu banyak yang ingin pemecahan masalah tidak lagi terpilah. Sejak marak penularan SARS, MERS, flu babi, flu burung dan lain-lain sampai saat ini Covid-19. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa memformalkan istilah itu.

Oleh sebab itu, semua negara harus mengimplementasikan konsep one health jika ingin dunia kembali sehat.

Penulis : Ramadani Wahyu dan Sol

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Ancaman perubahan iklim berisiko meningkatkan kemunculan ribuan virus baru. Berdasarkan penelitian yang Nature terbitkan terungkap ‘tumpahan zoonosis’ diperkirakan akan meningkat. Setidaknya 15.000 kasus virus berpindah antar spesies selama 50 tahun ke depan.

Para peneliti telah lama memperingatkan bahwa bumi yang memanas memicu banyak spesies hewan terpaksa pindah ke daerah baru. Mereka membawa parasit dan patogen dan menyebarkannya ke spesies yang belum pernah berinteraksi sebelumnya.

Ini akan meningkatkan risiko “zoonotic spillover”, di mana virus berpindah dari hewan ke manusia. Kondisi ini akan berpotensi memicu pandemi lain seperti halnya Covid-19.

“Pekerjaan ini memberikan lebih banyak bukti yang tak terbantahkan bahwa dekade mendatang tidak hanya akan lebih panas tapi lebih sakit,” kata Gregory Albery, pakar ekologi penyakit Universitas Georgetown dan rekan penulis lainnya sampaikan di Nature, seperti dikutip The Guardian, akhir April 2022 lalu.

Lebih jauh, Albery mengatakan, perubahan iklim mampu mengguncang ekosistem hingga ke intinya. Hal ini menyebabkan interaksi antar spesies berpotensi saling menyebarkan virus.

Dia menyebut, bahkan tindakan drastis untuk mengatasi pemanasan global sekarang tidak akan cukup untuk menghentikan risiko tersebut.

“Ini terjadi dan tidak dapat dicegah bahkan dalam skenario terbaik perubahan iklim. Dan kita perlu mengambil tindakan untuk membangun infrastruktur kesehatan untuk melindungi populasi hewan dan manusia,” paparnya.

Virus Akan Menginfeksi Hewan dan Manusia Secara Diam-Diam

Makalah penelitian tersebut juga menyatakan, setidaknya 10.000 jenis virus dari populasi hewan liar berpotensi menginfeksi manusia secara diam-diam. Sampai saat ini, infeksi silang seperti itu tidak biasa terjadi.

Seiring banyaknya habitat alam yang hancur untuk pertanian dan ekspansi perkotaan maka akan semakin besar pula potensi penularan. Kondisi ini imbas interaksi kontak manusia dengan hewan.

Studi memperkirakan akan terjadi pergeseran jangkauan geografis dari 3.139 spesies mamalia karena perubahan iklim dan penggunaan lahan hingga tahun 2070. Selain itu, ada temuan tingkat pemanasan global yang relatif rendah akan membuat 15.000 peristiwa penularan lintas spesies dari satu atau lebih virus dalam kurun waktu tersebut.

Kelelawar di Wuhan

Jauh sebelum dugaan kelelawar yang terinfeksi di Wuhan di China menjadi penyebab pandemi Covid-19, penelitian sebelumnya memperkirakan ada sekitar 3.200 jenis virus corona yang sudah berpindah di antara populasi kelelawar.

Kelelawar ini mempunyai kemampuan perjalanan jarak jauh dan sebagian besar dapat berpotensi menyebarkan penyakit ini.

Risiko penyakit yang perubahan iklim sebabkan kini juga telah berlangsung. Penelitian baru memperingatkan, “Anehnya, kami menemukan bahwa transisi ekologis ini mungkin sudah berlangsung dan menahan pemanasan di bawah 2 Celcius dalam abad ini tidak akan mengurangi penyebaran virus di masa depan,” tulis makalah itu.

Rekan penulis lainnya Colin Carlson, seorang ahli biologi perubahan global Georgetown, mengatakan bahwa perubahan iklim menciptakan titik panas yang bisa meningkatkan risiko penyakit zoonosis semakin dekat dengan manusia.

“Kita harus mengakui bahwa perubahan iklim akan menjadi pendorong terbesar munculnya penyakit. Kita harus membangun sistem kesehatan yang siap untuk itu,” kata dia.

Cegah Pandemi di Masa Depan

Para ahli yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut mengatakan, ada hal mendesak untuk mencegah pandemi di masa depan. Termasuk menghapus penggunaan bahan bakar fosil yang menyebabkan krisis iklim.

“Temuan ini menggarisbawahi bahwa kita harus, mutlak mencegah penyebaran patogen,” kata Direktur interim Pusat Iklim, Kesehatan, Lingkungan Global di Universitas Harvard, Aaron Bernstein.

Ia menyebut, pentingnya investasi besar dalam pencegahan pandemi primer. Yakni memastikan konservasi habitat, pengaturan ketat terhadap perdagangan satwa liar dan peningkatan biosekuriti.

Presiden EcoHealth Alliance, Peter Daszak menyatakan, penelitian baru ini langkah maju yang kritis dalam memahami bagaimana perubahan iklim akan memicu penyebaran virus. Ia menyebut, saat ini manusia kemungkinan sudah berada dalam proses ini dan ini panggilan untuk membangun kesehatan masyarakat.

“Faktanya, jika Anda memikirkan dampak perubahan iklim, penyakit karena pandemi adalah salah satunya. Kita pun berbicara tentang potensi dampak yang mencapai triliunan dolar,” katanya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC) dalam laporan terbarunya menyebut, pandemi Covid-19 menambah ancaman besar terhadap perubahan iklim. Sebab dua tahun terakhir perhatian dunia tak lepas dari pandemi Covid-19, yang merenggut banyak nyawa hingga meruntuhkan perekonomian dunia.

Dalam laporannya tersebut, IPCC mengingatkan akan dampak buruk dan ancaman keterlambatan aksi perubahan iklim.

“Laporan itu adalah peringatan mengerikan tentang konsekuensi dari kelambanan tindakan. Ini menunjukkan perubahan iklim adalah ancaman besar dan meningkat terhadap kesejahteraan kita dan planet yang sehat,” kata Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB.

IPCC merupakan badan PBB yang menangani tentang perubahan iklim. Laporan ini merupakan laporan kedua dari tiga laporan penilaian dari IPCC ke-6 (Assessment Report 6/AR6) sejak berdiri tahun 1988. Laporan ketiga akan terbit pada paruh kedua tahun 2022.

Pada 28 Februari lalu, IPCC merilis laporan tentang “Perubahan Iklim 2022: Dampak, Adaptasi dan Kerentanan” memperingatkan dampak buruk perubahan iklim terhadap kesehatan mental. Perubahan iklim yang ekstrem menyebabkan masalah kesehatan mental, di antaranya kecemasan, stres traumatis akut, depresi hingga masalah tidur.

Laporan ini mengungkap, bahwa beberapa tantangan kesehatan mental terkait dengan dampak perubahan iklim, seperti lingkungan yang lebih hangat hingga trauma peristiwa bencana. Pada tingkat pemanasan global yang lebih tinggi, risiko terhadap kesehatan fisik dan mental kemungkinan besar juga akan meningkat.

“Peristiwa iklim serupa dapat mengakibatkan berbagai hasil kesehatan mental potensial. Termasuk kecemasan, depresi, stres traumatis akut, gangguan stres pascatrauma, bunuh diri, penyalahgunaan zat dan masalah tidur. Dengan kondisi berkisar dari yang sifatnya ringan hingga yang memerlukan rawat inap,” ungkap laporan tersebut.

Beragam Dampak Perubahan Iklim di Tengah Pandemi

Mengacu pada sebuah penelitian, laporan itu menyebut di Kanada ada temuan hubungan antara paparan panas rata-rata 28 derajat Celcius (empat hari paparan) dan jumlah pasien di rumah sakit. Sebagian besar mengalami gangguan suasana hati dan perilaku, termasuk skizofrenia dan gangguan neurotik.

Terdapat kaitan antara pandemi, perubahan iklim serta ekosistem keanekaragaman hayati. Tanpa ada langkah-langkah untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, perubahan iklim mengancam dan mengganggu keberlanjutan kehidupan.

Misalnya, situasi pandemi Covid-19 dan adanya kerusakan keanekaragaman hayati berpeluang zoonosis, atau penyakit menular yang berpindah dari hewan non-manusia ke manusia. Lebih parahnya bila menyebar di seluruh dunia. Dengan kata lain, peluang terjadinya situasi lain seperti pandemi Covid-19 tidak boleh diabaikan.

Tanpa Respon Tepat, Dampak Perubahan Iklim Lebih Buruk dari Pandemi Covid-19

Pakar lingkungan Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa membenarkan, bahwa dampak-dampak perubahan iklim dalam laporan IPCC sangat nyata. Terlebih dengan adanya tantangan pandemi Covid-19.

Bahkan, ia menyebut bila tak ada respon dan tindakan aksi perubahan iklim, dampak perubahan iklim bisa lebih buruk dibanding pandemi Covid-19. Tantangan ini masih menjadi persoalan yang tak hanya Indonesia alami, tapi masyarakat negara-negara lainnya di dunia. Perlu aksi cepat untuk menjawab persoalan perubahan iklim.

Permasalahannya, sambung Mahawan keterlambatan tindakan atau aksi cepat karena kita berhadapan pada trade off. “Asumsinya dengan mengurangi emisi maka mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau ada pengurangan emisi seolah ada trade off. Padahal itu saving kita di masa depan,” katanya kepada Greeners, di Jakarta, Senin (14/3).

Misalnya, di masyarakat di Indonesia tak bisa melepas ketergantungan terhadap energi fosil yang PLN gunakan. Bila kemudian dalam jangka waktu setahun langsung berganti dengan energi baru terbarukan maka akan berimbas penuh pada investasi. Transisi ini bertahap dalam jangka waktu menengah dan panjang.

Sebaliknya, dalam konteks negara-negara di dunia, transisi menuju energi baru terbarukan ini juga dengan pertimbangan rasionalitas, tahapan dan proses yang berbeda-beda. Namun, sambung Mahawan karena terbentur trade off maka komitmen dan upaya ini harus mengalami keterlambatan. “Inilah kenapa PBB belum berhasil menangani ini,” ucapnya.

Dorongan Kuat Upaya Mencegah Kenaikan Suhu Tak Lebih dari 1,5 Derajat Celcius

Berdasarkan laporan The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), masih terdapat gap besar dari komitmen dunia pada tahun 2030 untuk menjaga suhu bumi tak lebih dari 1,5 derajat Celcius.

Komitmen tahun 2030 tak boleh menghasilkan emisi lebih dari 25 giga ton, tapi perkiraan laporan UNFCCC seluruh negara masih menghasilkan kurang lebih 40 giga ton. Jika berbasis long term strategi net zero emission tahun 2050 ketika semua negara dikumpulkan maka kurang lebih emisi pada tahun 2030 mencapai 30 giga ton.

Mahawan juga menyebut, kesenjangan dari emisi yang ada terlihat jelas dalam negara-negara maju. Mereka seharusnya berkomitmen penuh untuk mendorong suhu bumi tak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Misalnya, Amerika menghasilkan lebih dari 20 ton CO2 e per kapita karena banyak bergantung pada energi fosil.

Sementara Indonesia, sambung Mahawan dibanding negara-negara berkembang lainnya masih relatif lebih baik karena telah memiliki dokumen dan aksi perubahan iklim yang nyata. Indonesia memiliki peran untuk mendorong negara-negara berkembang lainnya agar menurunkan emisi per kapita penduduk, setidaknya di bawah 3 ton per kapita.

“Negara-negara berkembang lainnya juga harusnya seperti Indonesia. Mempercepat perencanaan aksi-aksi di masing-masing negara. Tentu saja Indonesia bersedia untuk membantu negara berkembang lainnya,” pungkasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Berbagai penyakit menular yang hingga kini terjadi menandakan ada perilaku yang keliru antara manusia dengan hewan dan alam sekitarnya. Keseimbangan hidup antara manusia, hewan, lingkungan dan semesta melalui one health harus menjadi pilihan terbaik.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan IPB University Prof. Srihadi Agungpriyono mengatakan, kolaborasi antar disiplin ilmu dalam konsep one health menjadi kunci penting dalam mengantisipasi sebaran penyakit penular. Penyakit ini bisa menular antarmanusia maupun dari hewan ke manusia.

“Keseimbangan antara manusia, hewan, lingkungan dan semesta menjadi faktor utama dalam menciptakan kesehatan masyarakat sebuah negara bahkan dunia atau global health,” katanya kepada Greeners, di Jakarta, Selasa (29/12).

Menurutnya, secara umum dalam satu kesatuan kehidupan, ada manusia, hewan, tumbuhan dengan lingkungannya termasuk semesta. Dalam kehidupan normal harus saling mendukung satu sama lain. Keseimbangan ekosistem itu menjadi hal yang sangat penting.

“Jika terjadi gangguan terhadap salah satu komponen ini tentu akan berpengaruh pada yang lainnya. Seperti banjir akan berpengaruh pada manusia, pada hewan, sebaliknya juga begitu. Misalnya manusia membuka hutan, tentunya mengurangi populasi pohon, membuang pestisida dan sebagainya tentu dalam tanda kutip akan mengubah kondisi alam,” paparnya.

Pada awalnya, kata Srihadi, ilmuwan berkembang dengan ego keilmuannya masing-masing. Meski sama-sama memiliki tujuan kehidupan yang lebih baik. Namun secara tidak sadar para ahli telah melakukan aksi-aksi tanpa ada saling kontrol dari bidang keilmuan lainnya.

Di era globalisasi, lalu lintas manusia, hewan hingga barang dengan mudah keluar masuk ke setiap negara. Kondisi itu, secara tidak langsung membuka lalu lintas penyakit menular. Penyebarannya bisa melalui manusia ataupun hewan seperti SARS, MERS, H1N1 dan Covid-19.

Tanpa One Health, Penyakit Menular dan Pandemi Akan Berulang

Srihadi meyakini akan ada penyakit menular lain dan bisa menjadi pandemi seperti yang terjadi sekarang. Namun hal itu tentunya bisa diantisipasi dengan kolaborasi dengan berbagai ilmu. Semua negara pun harus mengimplementasikan one health.

“Penyakit seperti ini (penyakit menular, virus dan lain-lain) tidak akan berhenti hanya sampai saat ini. Pasti akan ada lagi dan lagi di kemudian hari. Tidak bisa dokter yang berperang sendiri,” imbuhnya.

Ia mencontohkan, ketika ada upaya untuk menangani penularan penyakit dari hewan ke manusia, ada sebagian kelompok yang menganggap hewan tersebut bagian dari keluarganya. “Maka di sini terus dengungkan konsep one health,” imbuhnya.

Menurutnya, one health ini bukan hal baru. Sejak zaman dahulu banyak yang ingin pemecahan masalah tidak lagi terpilah. Sejak marak penularan SARS, MERS, flu babi, flu burung dan lain-lain sampai saat ini Covid-19, Perserikatan Bangsa-Bangsa memformalkan istilah itu.

Oleh sebab itu, semua negara harus mengimplementasikan konsep one health jika ingin dunia kembali sehat. “Maka global health atau one health menjadi satu kebijakan sebagai gerakan bersama-sama,” ucapnya.

Semua negara harus melakukan konsep one health. Hal ini dapat mencegah terulangnya pandemi. Foto: Shutterstock

One Health Juga Menempatkan Pentingnya Menjaga Lingkungan

Dalam dunia pendidikan, lanjut Srihadi, sudah saatnya one health dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Agar setiap peserta didik kelak berkolaborasi dalam penanganan masalah.

“Jadi bagaimana agar one health ini bisa diaplikasikan, masukan one health ini ke dalam kurikulum,” katanya.

Srihadi juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan planet atau planetary health. Kebocoran ozon karena kerusakan lingkungan memiliki dampak pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.

Oleh sebab itu, konsep planetary health perlu masuk pula pada kurikulum kedokteran. Jika lingkungan berubah bisa terjadi mutasi virus hingga kematian hewan.

Penulis : Sol

Jakarta (Greeners) – Koleksi tanaman hias “naik daun” sepanjang pandemi Covid-19 melanda. Tanaman hias perlu pembudidayaan agar tak sekadar mengambil di alam. Para peneliti juga merekomendasikan pupuk alami (biopestisida) yang aman bagi tanaman dan lingkungan sekitarnya.

Pembatasan aktivitas sosial selama pandemi Covid-19 kerap kali membuat masyarakat jenuh. Banyak yang memilih aktivitas pengusir kejenuhan salah satunya, merawat dan mengoleksi tanaman hias.

Bahkan banyak masyarakat membuka peluang bisnis rumahan dari hobi barunya mengoleksi tanaman hias. Hal ini semakin menjadikan sektor pertanian sebagai penyelamat kondisi ekonomi di tengah pandemi.

Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nur Tri Aries Suestiningtyas mengatakan, tanaman hias memiliki pesona yang tidak pernah redup dengan selalu adanya jenis tanaman hias yang menjadi primadona setiap waktu.

“Ibarat tren adibusana, jenis tanaman baru atau lama selalu mencuri perhatian para florist maupun masyarakat. Tanaman hias merupakan salah satu komoditas pertanian yang akan selalu dibutuhkan manusia baik untuk menyalurkan hobi maupun mendukung perdagangan komoditas pertanian,” kata Nur dalam webinar bertajuk Tanaman Hias dan Peluang Inovasi di Masa Pandemi, di Jakarta, baru-baru ini.

Selama masa pandemi, banyak tanaman hias tropis asli terekspor melalui jalur usaha mikro kecil menengah terutama untuk jenis-jenis herba seperti anggrek liar, Nepenthes, kelompok tumbuhan araceae, Piperaceae, Begoniaceae, Impatiens, Hoya dan Aeschynanthus dan Gesneriaceae.

Budi daya koleksi tanaman hias menjadi pilihan terbaik sehingga tak sekadar ambil di alam. Foto: Shutterstock

Budi Daya Untuk Keragaman Koleksi Tanaman Hias

Peneliti Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, Sri Rahayu menjelaskan bahwa tren tersebut memang menjadi peluang mengangkat ekonomi masyarakat di masa pandemi. Namun di sisi lain juga terdapat ancaman akan penurunan populasi dan larinya keuntungan tertinggi ke luar negeri. Indikasinya masyarakat melakukan perburuan langsung di hutan dan masih jarang yang melakukan budi daya dan perbanyakan.

“Tren tanaman hias ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik, yakni meningkatkan budi daya tanaman hias asli Indonesia,agar pemanfaatan sumber daya tanaman hias Indonesia dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat namun tetap terjaga kelestariannya,” ungkap Sri.

Senada dengan Sri, Perekayasa Madya Balai Bioteknologi BRIN, Irni Furnawanthi menyampaikan pengembangan tanaman hias perlu memerhatikan potensi lokal masing-masing daerah. Peran digitalisasi bisa menjadi sarana bisnis tanaman hias.

“Tren ini perlu riset di hulu, kajian tentang aturan kegiatan pengelolaan tanaman hias, pelestarian plasma nutfah, domestikasi, pemuliaan tanaman, budidaya, hingga kegiatan di hilir terkait dengan pembinaan start up dengan aplikasi hasil riset dari lembaga litbang,” tutur Irni.

Peneliti Aplikasi Isotop dan Radiasi BRIN, Sasanti Widiarsih juga berpandangan, pendorong utama selera pasar tanaman hias adalah kebaruan (novelty). Sementara itu, frekuensi mutasi spontan terjadi di alam sangat rendah. Untuk mempercepat pembaruan jenis tanaman hias, bisa dengan pemuliaan mutasi.

Tujuannya untuk mereplikasi kejadian di alam dengan frekuensi dan laju yang lebih tinggi, untuk menghasilkan variasi genetik yang kadang belum atau sulit publik peroleh di alam.

“Teknik mutasi, terutama dengan radiasi sinar gamma telah dunia gunakan secara luas dan populer pada tanaman hias,” imbuh Sasanti.

Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA) lanjutnya, menyebut bahwa komoditas tanaman hias menyumbang 20 % varietas mutan dunia.

Biopestisida Sebagai Perawatan Alami

Untuk mendukung hobi koleksi tanaman hias ini, perlu memperhatikan sejumlah hal. Peneliti Loka Penelitian Teknologi Bersih BRIN, Desak Gede Sri Andayani menjelaskan, organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dapat menganggu keberlangsungan pertumbuhan tanaman hias, sehingga perlu pemberian pestisida dari tanaman.

Biopestisida merupakan agen pengendali hayati berupa metabolit sekunder yang memiliki mekanisme penghambatan terhadap patogen melalui antibiotik atau senyawa kimia yang dia hasilkan.

“Biopestisida merupakan pestisida ramah lingkungan karena menggunakan bahan baku hayati dan proses pembuatan yang tidak membutuhkan biaya, tekanan dan suhu yang tinggi serta produk sampingnya dapat didaur ulang kembali menjadi produk bernilai,” kata Desak.

Penggunaan biopestisida ini berpotensi memberikan manfaat yang besar bagi pertanian dan kesehatan masyarakat. Titik pentingnya biopestisida ini mengacu pada berbagai keuntungan dari biopestisida itu sendiri yaitu tidak mencemari lingkungan.

Menurutnya, biopestisida sering kali efektif dalam jumlah yang sangat kecil dan sering terurai dengan cepat. Eksposur yang lebih rendah ini tentu menghindari masalah polusi.

“Biopestisida sangat direkomendasikan untuk tanaman hias, tanaman buah dan tanaman sayur. Karena bahannya dari lingkungan serta mikroorganisme alam, seperti limbah dari makanan yang mengandung nutrisi,” imbuhnya.

Penulis : Ihya Afayat

Pandemi Covid-19 turut menimbulkan masalah pada sektor lingkungan. Sampah medis seperti Alat Pelindung Diri (APD) menjadi persoalan baru dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada Maret-April 2020, sebanyak 0,13 ton per hari limbah medis hanyut ke Teluk Jakarta melalui Sungai Marunda dan Cilincing.

Jakarta (Greeners) – Aktivis lingkungan dari Nexus3, Yuyun Ismawati Drwiega, mengatakan jumlah sampah medis serta sampah plastik sekali pakai mengalami peningkatan. Menurutnya, perlu ada pengecualian untuk menangani sampah medis khususnya APD berbahan plastik.

Selama pandemi, plastik banyak menjadi bahan baku APD berupa masker kesehatan, tutup kepala, sarung tangan, dan sebagainya. Yuyun menyarankan agar APD berbahan plastik bisa digunakan ulang sehingga bisa mencegah pencemaran lingkungan.

“Untuk APD sebagian besar plastik ini gampang-gampang susah untuk dikurangi. Kita tidak ada arahan untuk di Indonesia menggunakan ulang. Terutama untuk mensterilisasi APD yang bisa disterilisasi sehingga masih bisa digunakan ulang. Jadi tidak semua langsung dibuang dan sekali pakai,” ujar Yuyun dalam Diskusi Virtual Pengelolaan Sampah, Minggu, (17/1/2021).

Pengelolaan Sampah Medis Minim Metode Daur Ulang

Secara Terpisah, Peneliti Pusat Penelitian Kimia LIPI, Sunit Hendarana, menjelaskan bahwa sampah medis menjadi persoalan sebab minimnya ketersediaan metode daur ulang. Sampah medis, lanjut dia, mengandung lebih dari satu bahan plastik sehingga sulit didaur ulang.

Sunit menyebut metode pengolahan sampah plastik yang ada selama ini meliputi pembakaran daur ulang. Prosesnya dengan melelehkan kembali sampah medis untuk membentuk granula atau pelet.

“Metode ini pun terkendala proses pengumpulan dan pra pemilahan yang tidak mudah, serta kemungkinan persyaratan sterilisasi sebelum dilakukan langkah-langkah pendaurulangan,” ujar Sunit dalam keterangan tertulisnya.

Peneliti Pusat Penelitian Kimia LIPI, Sunit Suhendra, menjelaskan bahwa sampah medis menjadi persoalan sebab minimnya ketersediaan metode daur ulang.. Foto: Shutterstock.

Baca juga: Outlook 2021: ICEL Nilai Perlindungan Lingkungan Hidup Berpotensi Melemah

LIPI Kembangkan Metode Rekristalisasi Sampah Medis Berbahan Plastik

Sebagai informasi, Pusat Penelitian Kimia LIPI telah mengembangkan berbagai metode untuk mendaur ulang sampah medis dengan metode kristalisasi. Metode ini sesuai untuk berbagai jenis plastik bahan baku APD seperti Polyethylene (PE), Polypropylene (PP), Polyvinyl Chloride (PVC), dan Polystyrene (PS). Kualitas produk hasil daur ulang terjamin tetap tinggi, karena tidak terdegradasi oleh pemanasan.

Sunit menjelaskan metode kristalisasi memungkinkan terjadinya degradasi yang sangat rendah karena tidak adanya shear dan stress seperti pada proses daur ulang biasa. Hal ini menghasilkan plastik kristal dengan kualitas sangat baik.

Lebih jauh, Sunit menjelaskan berbagai keunggulan kristalisasi. Keunggulan menggunakan metode kristalisasi ini antara lain:

1. Menghasilkan plastik daur ulang berupa serbuk;
2. Minim kerusakan struktur dan memiliki kemurnian produk daur ulang yang tinggi sehingga dapat digunakan lagi untuk keperluan yang sama;
3. Pengembangan sterilisasinya dapat dilakukan in-situ dalam rangkaian proses daur ulang.

Sunit menyebut metode kristalisasi dapat menghasilkan plastik murni tanpa degradasi. Manfaat atau hasil dari metode ini yaitu penggunaan kembali bahan plastik untuk tujuan medis dengan kualitas serupa.

Dia menuturkan tahapan-tahapan dalam proses daur ulang plastik medis dengan rekristalisasi ini meliputi:

• Pemotongan plastik bila diperlukan.
• Pelarutan plastik.
• Pengendapan pada antipelarut.
• Penyaringan.

“Hasil penelitian ini telah terdaftar dalam paten No. P00202010633. Saya berharap metode ini dapat diterapkan dan berguna dalam menyelesaikan masalah sampah medis akibat pandemi yang tengah terjadi,” pungkasnya.

Penulis Muhamad Ma’rup

Pandemi Covid-19 datang dan mengubah kehidupan masyarakat. Manusia dituntut untuk selalu waspada agar tetap bisa beraktivitas sekaligus menjaga kesehatan dirinya. Lalu, bagaimana cara kita untuk terus menjaga imunitas agar tetap aman dan sehat di tengah pandemi?

Senior Public Health Advisor Yayasan Alam Sehat Lestari Monica Nirmala dalam Webinar berjudul “Indonesia Sehat dan Merdeka dari Emisi dengan Gaya Hidup Ramah Lingkungan,” pada Senin (17/08) lalu, memberikan kiat untuk menjaga kesehatan tubuh di kala wabah virus korona.

Baca juga: Pengaruh Krisis Iklim bagi Kesehatan

Kiat-kiat yang diberikan Monica adalah melakukan 3 M, menghindari 3 R, dan menjalankan 3 B. Maksud dari slogan tersebut serupa dengan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19, yaitu menggunakan masker ketika bepergian, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Adapun untuk menghindari 3 M, ia mengimbau masyarakat untuk menghindari ruangan tertutup, tidak berada dalam kondisi yang ramai, dan tak berkumpul. Hal ini disebabkan karena tiga kondisi tadi merupakan kondisi ideal terjadinya penularan coronavirus.

Menggunakan hand sanitizer. Foto: pexels

Terakhir, untuk melakukan 3 B, tiap indvidu ditekankan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Anjuran B yang pertama adalah belajar, misalnya, setiap orang harus lebih mendalami isu seperti krisis iklim, apa itu krisis iklim, dan dampaknya bagi kesehatan.

Masyarakat juga dapat mempelajari apa saja hal yang perlu diterapkan untuk menjaga lingkungan secata individu maupun berkelompok. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan adalah bersepeda, menggunakan kendaraan umum saat bepergian, mengurangi konsumsi daging, dan lebih banyak memakan sayur dan buah.

Berikutnya, B yang kedua adalah bicara, yakni menceritakan apa yang sedang dipelajari tentang krisis iklim. “Jadi, semakin banyak kita bicara, semakin banyak orang yang akan tersadar, dan semakin besar dampak yang bisa kita lihat,” kata Monica.

Baca juga: Manfaat Berkumur Menggunakan Air Garam

B yang terakhir adalah bantu. Tiap individu bisa membantu orang atau pun organisasi yang sedang memperjuangkan krisis iklim ini dengan berbagai cara, antara lain dengan memberikan tenaga, uang, pemikiran, jejaring, dan lain-lain.

Momentum pandemi ini sudah semestinya menjadi tolok ukur manusia dalam mengubah kebiasaan yang merusak alam dan lingkungan. Manusia bertugas untuk menjaga Bumi yang dipijakinya dan bertanggung jawab atas apa yang telah dimanfaatkannya. Wabah ini juga dapat menjadi kesempatan untuk berterima kasih pada alam dan segala yang telah diberikannya.

Penulis: Ida Ayu Putu Wiena Vedasari

Jakarta (Greeners) – Para sejarawan mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 yang sedang melanda sebagian besar negara di dunia tak jauh berbeda dengan Flu Spanyol pada 1918 silam. Satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari pandemi abad lalu tersebut adalah bahwa pemahaman serta literasi masyarakat mengenai bahaya wabah sangat penting. Sebab hal itu akan memengaruhi perubahan perilaku masyarakat sehingga upaya penanganan dinilai akan lebih mudah dilakukan.

Menurut Sejarawan Universitas Indonesia Dr. Tri Wahyuning M. Irsyam, MSi Pemerintah Hindia Belanda atau Indonesia pada saat itu juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, meliputi memakai masker, tinggal di rumah, dan menjaga kebersihan. Anjuran tersebut, kata dia, layaknya yang disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mencegah penularan virus SARS-CoV2 saat ini.

Baca juga: Belasan Ekor Paus Pilot Ditemukan Terdampar di NTT

Ia menjelaskan Pemerintah Hindia Belanda menyampaikan imbauan itu melalui kampanye dengan mobil kesehatan. Hal tersebut dinilai lebih efektif dilakukan mengingat masih banyak keterbatasan di masa itu.

“Secara rutin berkeliling kota dan mengingatkan bahwa ini (flu spanyol) penyakit yang sifatnya mematikan. Jadi lebih baik kalau tidak perlu, tinggal di rumah, tetap memakai masker. Itu yang disampaikan terus dan terus dan terus,” ucap Tri di Media Center Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Jakarta, Sabtu (01/08/2020).

Beda Pandangan Antara Pemerintah dan Masyarakat

Kendati imbauan kesehatan dan penanganan pandemi Flu Spanyol 1918 sudah dilakukan, hal itu tak menutup perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat. Tri menyampaikan rata-rata masyarakat pada saat itu berkeyakinan bahwa wabah yang melanda berasal dari alam. Sedangkan pemerintah berusaha meyakinkan bahwa penyebabnya berasal dari transmisi pendatang.

“Mereka masyarakat melihat bahwa sumber penyakit ini dari alam, seperti debu, angin, dan sebagainya. Sementara pihak Pemerintah Belanda melihatnya dari luar seperti pendatang yang datang ke Indonesia atau carrier,” ucap Tri.

Sejarawan Universitas Indonesia Dr. Tri Wahyuning M. Irsyam, MSi, di Media Center Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Jakarta, Sabtu (01/08/2020). Foto: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Ia mengatakan perbedaan pendapat membuat penanganan penyakit justru menjadi lambat, tetapi juga memantik kepedulian para tokoh nasional yang akhirnya bergerak untuk perubahan. Salah satunya adalah dr. Cipto Mangunkusumo dengan para siswa STOVIA dan munculnya mantri-mantri kesehatan.

Selain itu tercetuslah beberapa upaya lain seperti pemanfaatan ramuan jamu tradisional untuk menangani penyakit. Kemudian pelabuhan sebagai pintu masuk Hindia Belanda harus ditutup sementara dan dibatasi pergerakannya. Beberapa rumah penyintas diberi tanda bendera kuning dengan tujuan untuk mencegah adanya masyarakat yang datang dan berpotensi tertular.

Jika melihat literasi sejarah Flu Spanyol 1918, Tri mengatakan bahwa masyarakat dan Pemerintah Indonesia pada saat itu memang belum benar-benar siap. Segala informasi mengenai pandemi yang masuk ke Hindia Belanda, kata dia, menjadi sempat tidak terlalu dihiraukan bahkan memicu perbedaan pendapat antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Baca juga: Bali Barat Bangun Fasilitas Pengolah Sampah Berkapasitas 40 Ton

Menurut Tri literasi mengenai masa lalu menjadi penting untuk menangani masalah yang tidak jauh berbeda di masa sekarang maupun di kemudian hari. Ia mengatakan penyamaan persepsi dan pemahaman menjadi kunci agar pandemi dapat lebih mudah ditangani.

“Masalah lalu itu bukan hanya untuk masa lalu, tapi juga untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi marilah kita melangkah dengan kearifan masa lalu,” kata Tri.

Sepaham dengan Tri, Sejarawan Publik Kresno Brahmantyo juga menganggap bahwa catatan atau rekaman kelam mengenai pagebluk hendaknya dapat dijadikan sebagai pembelajaran di masa sekarang maupun yang akan datang. Menurutnya, setiap peristiwa atau bencana dapat berulang dan dibutuhkan solusi penanganan yang sama untuk ke depannya.

“Mulailah kita membuat rekaman (data) walaupun agak telat, tapi itu bisa dilakukan supaya 10 atau 20 tahun yang akan datang kita punya data untuk menghadapi ini semua. Karena ini berulang dan kelihatannya solusinya sama juga,” ujar Kresno.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Judul: Diam & Dengarkan

Durasi: 1 jam 26 menit

Genre : Dokumenter

Sumber: Kanal Youtube Anatman Pictures

Film Diam & Dengarkan merupakan dokumenter yang terbagi menjadi enam babak.  Di dalamnya menceritakan nilai-nilai kesadaran yang menggugah manusia sebagai makhluk hidup. Jika dilihat dari sejarah hidupnya, sebenarnya Bumi sudah mengalami kiamat bagi berbagai macam spesies. Berbagai keajaiban alam diikuti dengan bencana sudah terjadi.

Peradaban manusia bertanggung jawab terhadap terjadinya kiamat yang menimpa banyak spesies. Perilaku manusia juga diceritakan telah mengancam kelangsungan banyak makhluk hidup di dunia. Dalam 40 tahun terakhir jumlah hewan liar secara global berkurang hingga separuhnya. Kultur manusia membuat kepunahan 1.000 kali lebih cepat dari proses alaminya. Padahal tidak ada satu pun spesies yang dapat hidup sendiri tanpa makhluk hidup lainnya.

Biodiversitas merupakan keragaman berbagai jenis kehidupan yang ada di Bumi. Hutan adalah rumah bagi biodiversitas beragam makhluk. Rusaknya keanekaragaman hayati juga berpengaruh pada krisis iklim dan pemanasan global. Tanpa hutan tidak ada biodiversitas, ekosistem, air, oksigen, dan kehidupan.

Ketika manusia mengancam kelangsungan makhluk hidup lain, hal itu akan kembali kepada dirinya itu sendiri. Misalnya dalam hal penggunaan plastik, manusia bisa dikatakan tidak dapat dipisahkan oleh plastik. Selain dianggap praktis, plastik juga digunakan untuk menggantikan kantong kertas yang pada saat itu dianggap membahayakan lingkungan karena banyaknya pohon yang ditebang.

Foto: Anatman Pictures

Seiring waktu, plastik yang awalnya untuk menyelamatkan lingkungan berubah menjadi sampah dan mendominasi di lingkungan. Di Jakarta, misalnya, dalam dua hari sampah yang terkumpul diibaratkan dapat dipakai untuk membangun Candi Borobudur. Sifat plastik yang sulit terurai menjadikannya sebagai penduduk tetap Bumi. Bahkan di Palung Mariana juga telah ditemukan sampah plastik. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan plastik ditemui di tempat yang ramai hingga tempat yang tidak dihuni manusia.

Tanpa sadar, manusia juga menimbun plastik berukuran kecil atau mikroplastik dalam sistem pencernaannya. Total sampah di lautan diketahui mencapai sekitar 250 ribu ton dan kemudian menjadi santapan makhluk hidup di laut. Mikroplastik masuk ke dalam plankton yang selanjutnya dimakan ikan hingga berlanjut dikonsumsi manusia. Jika plastik sudah termakan akan sangat berbahaya, sebab, nanoplastik akan masuk ke dalam saluran darah lalu ke sistem syaraf pusat atau otak.

Di sisi lain manusia juga berjuang dari kiamat yang dibawa oleh organisme kecil antara lain, virus, bakteri, dan jamur. Jika terjadi ledakan atau serangan dari mikroorganisme tersebut akan memusnahkan banyak manusia atau seperti pandemi saat ini. Sejak zaman dahulu pandemi sudah banyak terjadi dan yang paling besar adalah Black Death. Musibah itu terjadi selama lima tahun hingga menewaskan 100 juta orang Eropa.

Momen pandemi tidak hanya membuat jarak antarmanusia, tetapi juga dengan plastik. Penggunaan plastik menurun karena tiap individu hanya berada di rumah saja. Di Jakarta penurunan jumlah sampah hingga 620 ton per hari. Selain itu kualitas udara juga dinilai menjadi lebih bersih.

Foto: Anatman Pictures

Selain plastik, gaya hidup juga dapat merusak lingkungan. Seperti fashion yang memiliki siklus cepat sehingga seringkali baju yang masih layak tidak digunakan karena tuntutan gaya hidup. Padahal untuk membuat jeans dibutuhkan 6.500 liter air dan untuk membuat kaus dibutuhkan 2.700 liter air. Dari gaya hidup berbusana saja sudah mengggunakan banyak air dalam produksinya.

Belum lagi penggunaan sabun dengan busa yang melimpah dan dapat merusak lingkungan. Senyawa pada sabun yang digunakan untuk menghasilkan busa tidak dapat terurai dan memiliki dampak yang besar bagi lingkungan. Selama ini masyarakat beranggapan bahwa semakin banyak busa, pakaian akan semakin bersih padahal hal tersebut tidaklah benar. Busa sangat berbahaya bagi makhluk hidup yang ada di sungai. Sebanyak 70 persen persoalan air juga terdampak oleh adanya limbah domestik di perairan.

Masalah lainnya adalah gaya hidup dalam mengonsumsi makanan yang juga berpengaruh bagi lingkungan. Tingkat kesejahteraan manusia berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan Bumi. Semakin tinggi level kemakmuran suatu negara, maka tingkat konsumsi dan jejak karbonnya juga meningkat. Semakin makmur level hidup suatu negara, semakin makmur juga konsumsi makanan dan protein hewani mereka.

Produksi makanan hewani adalah proses yang sangat mahal dan menghabiskan sumber daya karena ternak dapat menghasilkan karbondioksida maupun gas metan. Sebanyak 18 persen di antaranya dihasilkan oleh peternakan hewan.

Penulis: Mega Anisa

Jakarta (Greeners) – Model pembangunan ekstraktif yang selama ini diterapkan dinilai belum mempertimbangkan aspek kerawanan bencana dan keberlanjutan. Yayasan Madani Berkelanjutan menyebut pembangunan tanpa memerhatikan aspek kerentanan lingkungan akan menyebabkan potensi kerugian ekonomi yang sangat besar. Era kenormalan baru di saat pandemi Covid-19 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengganti model pembangunan hari ini.

Ismid Hadad, Ketua Dewan Pembina Yayasan KEHATI menyampaikan, selama ini pembangunan dikorelasikan sebatas pada pengembangan ekonomi. Menurutnya hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi suatu wilayah terutama negara berkembang yang ingin terbebas dari kemiskinan.

“Pembangunan dianggap sebagai jalan paling cepat untuk lepas dari belenggu kemiskinan,” ujarnya pada Talkshop 1000 Gagasan Ekonomi bertajuk ‘Adaptasi Kebiasaan Baru, Membangun Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan’, Kamis, (09/07/2020).

Baca juga: Pengawasan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Masih Longgar

Ia menuturkan pembangunan ekonomi didukung oleh dana dan modal internasional berskala besar. Program pemerintah, kata dia, juga didesain untuk menguntungkan sektor swasta dan pasar. “Semua pembangunan bersifat jangka pendek, karena itu bisa dilihat lebih cepat hasilnya,” ucapnya.

Dalam teori ekonomi, sumber daya alam termasuk salah satu faktor produksi atau bahan baku saja sehingga keberadaannya ditempatkan di luar cakupan perhitungan. Menurut Ismid, hal tersebut memuat kekeliruan yang menyebabkan kekayaan alam sah untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan tanpa perlu dilindungi. “Hampir di semua kebijakan pemerintah, lingkungan bukan jadi prioritas utama. Lingkungan dianggap faktor produksi saja bukan sumber penghidupan bagi masyarakat,” kata dia.

Menurutnya tantangan untuk membangun tanpa merusak lingkungan yakni dengan menghindari konflik kepentingan. Ia mengatakan jika pembangunan dianggap kontestasi, ekonomi akan selalu menang melawan lingkungan. “Kita tidak harus melawan, tetapi mengaitkan satu sama lain. Jadi tidak hanya satu aspek saja,” ucapnya.

Pembangunan kerap dihadapkan dengan pertimbangan ekonomi dan lingkungan. Keduanya juga dianggap berlawanan satu sama lain. Ilustrasi: shutterstcok

Ia mengatakan kebijakan ekonomi sebaiknya disertai dengan perlindungan lingkungan hidup yang kuat, misalnya, menghentikan kebijakan yang sifatnya ekstraktif seperti pertambangan. Hal tersebut, kata dia, perlu dilakukan melalui gotong royong dengan para stakeholder. “Jadi setop itu (kebijakan ekstraktif) dan beralih ke hal yang lebih renewable,” ujarnya.

Rimawan Pradiptyo Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada mengatakan masalah di Indonesia adalah korupsi yang terjadi secara struktural. Bukan hanya itu, menurutnya, aspek kelembagaan juga menjadi akar dari banyak persoalan di negeri ini. Norma baru dalam pandemi Covid-19 ini, kata dia, membuka sense of crisis dan kelangkaan sumber daya yang melatarbelakangi potensi rasuah. “Norma baru dari pandemi Covid-19 yang dimaksud, yaitu dibutuhkannya kejujuran dan transparansi,” ujarnya.

Menurutnya banyak negara dengan sumber daya alam melimpah memiliki aspek kelembagaan yang lemah sehingga kerap muncul celah korupsi dan akhirnya tertinggal. Rimawan mencontohkan negara seperti Australia, Malaysia, dan Chile berhasil keluar dari jerat persoalan serupa karena memprioritaskan perbaikan aspek kelembagaan dan sumber daya manusia (human capital).

“Aspek kelembagaan kita compang camping yang mengakibatkan asymmetric information. Efeknya kepada moral hazard dan larinya semua ke korupsi,” kata Rimawan.

Bencana Ekologis Tinggi

Pembangunan ekstraktif juga dinilai akan lebih merugikan perekonomian negara dan menimbulkan ketimpangan kesejahteraan. Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan memberikan contoh bahwa industri ekstraktif yang saat ini tengah berjalan tidak menguntungkan masyarakat. Sektor perkebunan sawit, misalnya, merupakan sektor andalan yang dipercaya mampu menopang perekonomian nasional.

Sumbangan devisa dari sektor sawit sepanjang 2018 mencapai USD 20,54 miliar atau setara Rp289 triliun. Sebanyak 16,3 juta hektare lahan produktif termasuk hutan dan gambut berubah menjadi perkebunan sawit.

Dari 10 provinsi dengan rata-rata penambahan luas lahan sawit terbesar, hanya Riau, Kalimantan Timur, dan Jambi yang masyarakat pedesaannya memiliki tingkat kesejahteraan tinggi. Namun, menurut Teguh tingkat kesejahteraan masyarakat di ketiga provinsi tersebut tidak sepenuhnya bersumber dari sawit. “Terdapat komoditas unggulan lain seperti karet, kelapa, dan kayu manis,” ucapnya.

Baca juga: Zat Kimia Klorin Cemari Sungai Kalimas Surabaya

Ia mengatakan, kesejahteraan petani sawit justru masih tertinggal dibanding petani yang mengusahakan tanaman pangan maupun hortikultura. Kabupaten-kabupaten dengan lahan perkebunan sawit yang luas juga memiliki tingkat kerawanan bencana ekologis tinggi.

Kajian Madani di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) petani tanaman pangan dan hortikultura pada periode 2014-2018 justru lebih baik dibandingkan dengan petani sawit. Dalam kurun lima tahun tersebut, hanya pada 2017 kesejahteraan petani sawit dapat mengungguli dua sektor lainnya.

Sedangkan di sektor pertambangan, kata dia, juga tak jauh berbeda. Teguh menuturkan meskipun Indonesia memiliki tambang emas terbesar di dunia, gunung-gunung emas telah rata dengan tanah bahkan berubah menjadi jurang yang sangat dalam. Lubang bekas tambang batu bara telah merenggut ratusan korban jiwa karena tak dilakukan pemulihan dan rehabilitasi lingkungan pasca kegiatan.

“Baik dan buruknya kondisi ekonomi dan lingkungan, kita yang akan merasakannya. Tidak ada pilihan selain berkomitmen untuk Indonesia baru,” ujarnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Judul : R A C U N

Durasi : 49 menit

Genre : Dokumenter

Sumber : Kanal Youtube Ignas Inyas Kunda

Krisis ekonomi dan pangan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 membuat masyarakat harus mencari cara agar kebutuhan tetap terpenuhi di tengah keterbatasan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh warga di kampung Boalabo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Mereka menjadikan ubi sebagai pangan alternatif sehari-hari.

Masyarakat di kampung Boalabo mengonsumsi pangan lokal ubi yang disebut odo untuk bertahan hidup di tengah pandemi. Ubi ini disebut juga dengan gadung yang kerap dikenal sebagai ubi beracun dan berbahaya. Dengan pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun, mereka mampu mengelola dan mengolah ubi beracun sebagai pangan pokok untuk bertahan hidup.

Keluarga Maksisela dan Isabela adalah salah satu contoh yang mengonsumsi odo. Mereka terpaksa menggali ubi lebih awal pada bulan April karena bahan pangan menipis akibat pandemi Covid-19. Ubi ini seharusnya dipanen saat Juni atau Juli, tetapi karena kondisi krisis membuat mereka terpaksa menggali ubi yang masih muda.

Warga menggali ubi odo yang merupakan salah satu sumber pangan alternatif. Foto: Youtube
Ignas Inyas Kunda

Akibat wabah korona, bahan pangan menipis karena pasar tutup. Mereka pun tidak bisa berjualan sehingga menyebabkan tidak adanya pemasukan untuk rumah tangga. Setiap hari mereka keluar masuk hutan melewati tebing curam dengan kemiringan 45 derajat sejauh 8 kilometer untuk mencari ubi beracun yang memiliki batang berduri.

Keluarga Maksisela tidak hanya mengambil, tetapi juga menanam kembali agar bisa dipanen di tahun berikutnya. Di Desa Boalabo memakan ubi odo adalah tradisi. Masyarakat banyak mengonsumsi ubi tersebut untuk menopang hidup karena tidak bisa hanya mengandalkan beras.

Selain itu, keluarga Piter juga turut menggali odo. Untuk mencari ubi dilakukan secara berkelompok dan menyebar hingga 1 sampai 2 kilometer. Piter yang bekerja sebagai kuli bangunan, sudah hampir 3 bulan tidak bekerja akibat pandemi ini. Persediaan pangan yang sudah habis, harga komoditi yang menurun, dan harga sembako yang naik serta pasar yang ditutup membuatnya tidak bisa menjual ternak. Piter pun beralih dengan menggali odo.

Warga menggali ubi odo yang merupakan salah satu sumber pangan alternatif. Foto: Youtube
Ignas Inyas Kunda

Untuk menghilangkan racun, odo harus diiris tipis dan direndam dengan air garam selama satu malam. Keesokan harinya, bahan tadi harus direndam di air mengalir di sungai selama satu malam agar racunnya keluar. Di Sungai Ada’an inilah warga berkumpul untuk mengiris odo dan langsung merendamnya. Walaupun beracun, odo dinilai memiliki manfaat untuk menurunkan kadar gula.

Odo menyelamatkan masyarakat lokal dari ketergantungan beras. Mereka dapat bertahan hidup dengan pangan alternatif ini. Odo dianggap bukan sebagai simbol kemiskinan atau status sosial yang rendah. Jika pengetahuan mengelola odo punah, nasib penduduk saat krisis ekonomi dan pangan seperti ini akan semakin terancam. Ketergantungan pada beras dinilai telah meracuni pikiran masyarakat dari pangan-pangan lokal yang berada dekat dengan lingkungan.

Ubi odo memiliki dua sisi pandangan, pertama dianggap sebagai kegagalan menyediakan akses pangan utama kepada masyarakat yang sudah bergantung dengan beras. Kedua, kisah bahwa pangan semestinya beragam bukan seragam. Pangan sebaiknya diproduksi dekat dan oleh diri sendiri, bukan didatangkan dari tanah-tanah yang jauh di kampung orang. Pandemi Covid-19 telah menyadarkan bahwa mereka yang bertahan adalah mereka yang justru memiliki sumber karbohidrat alternatif dan pengetahuan lokal yang masih terjaga.

Penulis: Mega Anisa

Jakarta (Greeners) – Pemerintah akan mengevaluasi Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di Jakarta, kemarin. Pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat tersebut dinilai memiliki potensi penularan Covid-19 yang cukup besar. Masih terdapat masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti menerapkan pembatasan jarak dan menggunakan masker untuk mencegah penularan wabah.

Juru Bicara Pemerintah untuk Percepatan Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto mengatakan, pelaksanaan CFD di tengah pandemi menjadi evaluasi pemerintah. Menurutnya pelaksanaan protokol kesehatan secara menyeluruh menjadi prasyarat mutlak untuk melaksanakan aktivitas di tengah pandemi.

“Hari ini kami melakukan pemantauan di beberapa tempat seperti pelaksanaan Car Free Day di Jakarta, masih kita lihat beberapa masyarakat lupa, bahwa physical distancing penting. Ini menjadi evaluasi kita bersama,” ujar Yuri di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (21/06/2020).

Baca juga: Emil Salim Kritik Pembangunan Indonesia yang Tidak Berkelanjutan

Selain pelaksanaan CFD di Jakarta, Yuri juga mengatakan bahwa pembatasan jarak fisik juga masih belum tertib dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut terpantau di sejumlah bandara, khususnya di Bandara Hang Nadim, Batam, dan Kepulauan Riau.

“Bandar udara yang akan melaksanakan penerbangan di hari Minggu ini, terutama yang mengarah ke Pulau Jawa kami lakukan pemantauan, di Batam, dan di beberapa tempat yang lain juga demikian. Kita masih melihat banyak masyarakat yang belum tertib untuk menjaga physical distancing,” ucap Yuri.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto saat memberikan keterang pers di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (21/06/2020). Foto: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat diperlukan untuk menghadapi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum. Regulasi tersebut disahkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 19 Juni 2020.

Tempat dan fasilitas umum yang dimaksud antara lain pasar, mall, pertokoan, hotel atau penginapan, asrama, rumah makan, restoran. Berikutnya sarana kegiatan olahraga, moda transportasi, stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara. Sementara di sektor jasa antara lain jasa wisata, jasa perawatan kecantikan, jasa ekonomi kreatif, hingga kegiatan keagamaan di rumah ibadah maupun jasa penyelenggaraan pertemuan (event).

Protokol kesehatan berlaku bagi siapa saja yang terlibat atau berada di tempat dan fasilitas umum. Prinsipnya protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum harus memuat perlindungan kesehatan individu seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik dengan orang lain, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Baca juga: Program Cetak Sawah Berpotensi Meningkatkan Kerawanan Karhutla

Substansi protokol kesehatan pada masyarakat harus memperhatikan titik kritis dalam penularan COVID-19 yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan atau aktivitas, besarnya kegiatan, lokasi kegiatan (outdor/indoor), lamanya kegiatan, jumlah orang yang terlibat, kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita komorbid, atau penyandang disabilitas.

Pemerintah juga melibatkan aparat keamanan untuk menertibkan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di masyarakat. “Kita tidak mungkin secara parsial melakukan pendekatan untuk pengendalian penyakit ini. Dibutuhkan kerja bersama, terus menerus, tidak terhenti. Semangat gotong royong menjadi penting untuk saling melindungi, saling menjaga agar penularan ini bisa kita hentikan,” kata Yuri.

Kasus Positif Covid-19 Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Indonesia kini menjadi negara dengan kasus infeksi virus corona tertinggi di Asia Tenggara, melampaui Singapura dan Filipina. Menurut data statistik Sekolah Kedokteran Universitas Johns Hopkins yang diperbarui pada 21 Juni 2020, Singapura memiliki jumlah kasus positif sebesar 42.095 dengan angka kematian 26 orang. Sementara kasus positif di Filipina mencapai 30.052 dengan angka kematian sebanyak 1.169 orang. Sedangkan di Indonesia angka positif mencapai 45.891 dengan angka kematian 2.465 orang.

“Total jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 56.436 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ada 13.225 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 439 kabupaten/kota di tanah air,” kata Yuri.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Kebijakan kenormalan baru untuk memulihkan ekonomi dinilai sebagai langkah menyerah pada pandemi. Saat ini pemerintah tengah merancang berbagai skenario penyesuaian kegiatan ekonomi dan kesehatan di era kenormalan baru.

“Kita diminta untuk beradaptasi dengan Covid-19. Tentunya selama vaksin belum ditemukan, imunisasi belum dilaksanakan, dan belum terdistribusi secara luas, maka diperkirakan membutuhkan waktu. Oleh karena itu dipersiapkan kenormalan baru (new normal),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas), Rabu, (27/5).

Ia mengatakan penyusunan skenario kenormalan baru bertujuan untuk menekan korban Covid-19, mengurangi korban akibat pemutusan hubungan kerja, dan mereset ulang sosial maupun ekonomi.

Baca juga: Studi LIPI: Dampak PSBB dan WFH Meningkatkan Penggunaan Plastik

Di beberapa wilayah di Indonesia, kata Airlangga, banyak yang telah mengalami tren penurunan penularan Covid-19. Ia menuturkan, misalnya, di Pulau Jawa, wilayah Jawa Tengah, Bali, DKI Jakarta, Yogyakarta, Pulau Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Riau. Selain itu diikuti Pulau Sulawesi seperti di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Menurutnya tren di wilayah tersebut telah berkurang dan relatif terus menurun di bawah RT<1 pada perkembangan penelusuran dalam tiga bulan terakhir.

Namun, sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan episenter kasus positif pertama di Jakarta, hingga hari ke-89 (28/05/2020) jumlah kasus terus bertambah. Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19, telah ada 24.538 kasus terkonfirmasi positif, 6.240 orang sembuh, dan 1.496 orang meninggal dunia.

Hasil olah data yang dilakukan Walhi menunjukkan bahwa pada hari ke-40 (10/04/2020) seluruh provinsi di Indonesia telah terpapar oleh Covid-19. Dengan pendekatan wilayah kabupaten atau kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia diketahui 392 di antaranya dinyatakan terpapar virus korona.

Ilustrasi penerapan kenormalan baru yang mengharuskan masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas. Foto: shutterstock.com

Walhi menilai pemerintah belum membentuk koordinasi startegis dengan pemerintah daerah di kabupaten/kota untuk menyelamatkan 122 wilayah yang belum terpapar. Padahal tren jumlah paparan atau kasus positif Covid-19 terus meningkat bahkan tercatat penambahan tertinggi pada 21 Mei 2020, yaitu sebanyak 973 kasus.

Edo Rakhman, Ketua Panitia Kerja Darurat Ekologis Penanganan Covid-19 WALHI mengatakan pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia masih berfokus pada kegiatan siaga darurat dan tanggap darurat saja. Wacana pelaksanaan kenormalan baru dan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar, kata dia, juga tidak tepat digulirkan. Sementara puncak pandemi Covid-19 belum terlewati dan potensi jumlah korban terpapar terus bertambah.

“Ini tentu sangat menyakiti pengorbanan para dokter, tenaga medis, perawat yang terus berada di garda terdepan untuk menyembuhkan para pasien. Imbauan untuk terus berada di rumah, menjaga jarak, menggunakan masker seakan tidak tepat lagi untuk diterapkan,” ujar Edo.

Baca juga: Presiden Libatkan Aparat Keamanan untuk Pelaksanaan Normal Baru

Roy Komba, Eksekutif Daerah Walhi Sumatera menyoroti wacana “The New Normal“. Menurutnya pemerintah seolah menyerah dengan pandemi. Ia mencontohkan, Sumatera Selatan merupakan wilayah yang rentan mengalami bencana ekologis. Ketika memasuki musim kebakaran hutan dan lahan, kata Roy, tentu kehidupan masyarakat akan semakin terancam apabila memaksakan diri untuk bersahabat dengan wabah.

Di sisi lain, pelibatan masyarakat sipil dalam gugus tugas penanganan Covid-19 di daerah masih minim. Kerja-kerja kemanusiaan juga masih didominasi pemerintah yang menyebabkan penambahan kasus Covid-19 dibarengi dengan peningkatan angka pelanggaran hak asasi manusia di Sumatera Selatan.

Pemicu Penyebaran Covid-19

Dalam situasi penanganan wabah yang karut marut, pemerintah dinilai tidak konsisten dalam mengimplementasikan kebijakannya terutama untuk mencegah penyebaran Covid-19. Keputusan pelonggaran moda transportasi darat, udara, maupun laut, salah satunya, menjadi pemicu penyebaran virus korona di masyarakat. Di berbagai daerah, misalnya, kegiatan pertambangan masih dilakukan ketika peraturan pembatasan sosial berskala besar tengah digencarkan.

“Negara lebih mementingkan kepentingan korporasi ketimbang keselamatan rakyatnya sendiri. Mereka cenderung abai dalam menangani wabah Covid-19 ini terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Maluku Utara,” ujar Fahrizal Perwakilan Eksekutif Daerah Walhi Regional Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua (Banusramapa)

Menurut Fahrizal, pemerintah sebaiknya memprioritaskan sektor produksi pangan lokal di tengah masa pandemi ini. Hal tersebut kata dia, menjadi jawaban atas krisis pangan yang dihadapi. Saat ini, hampir semua wilayah terutama pesisir dan pulau-pulau kecil seperti di Bali, NTB, NTT, Maluku Utara, dan Papua mengalami ketergantungan terhadap pangan impor.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo telah menyiapkan personel TNI dan kepolisian untuk mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan presiden saat meninjau kesiapan kota Jakarta dan Bekasi untuk menuju kondisi normalisasi pandemi Covid-19. Mulai kemarin para aparat diterjunkan ke sejumlah titik keramaian di empat provinsi dan 25 kabupaten maupun kota.

Persiapan ini diimplementasikan pada daerah yang dianggap memiliki Angka Reproduksi Efektif atau Rt kurang dari satu (Rt<1) selama dua Minggu berturut-turut. Menurut Presiden Jokowi, angka reproduksi efektif atau tingkat penularan awal (R0) di Jakarta dan Bekasi telah berada di bawah angka satu yang menandakan angka penularan menurun.

Baca juga: Sampah Warga Jakarta Capai 2.195 Ton di Hari Lebaran

“Kita ingin, bisa masuk ke normal baru, masuk ke tatanan baru, dan kita ingin muncul sebuah kesadaran yang kuat, muncul sebuah kedisiplinan yang kuat, sehingga RO-nya terus bisa kita tekan di bawah satu,” ujar Presiden Jokowi di Sarana Perniagaan Summarecon Mall, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa, (26/05/2020).

Jokowi menuturkan di Bekasi aktivitas masih tetap berjalan sehingga protokol kesehatan akan lebih diperketat dan didisiplinkan agar sepenuhnya dijalankan masyarakat. TNI dan Polri akan mengawasi dan memastikan ketertiban warga dalam memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan atau saling berdesak-desakan.

“Poin-poin penting tersebut yang ingin kita pastikan sehingga pada hari ini telah dimulai di Sumatera Barat, di DKI Jakarta, di Jawa Barat, dan di Gorontalo. Di kota-kota ada 25, di Surabaya, di Malang, dan lain-lainnya. Kemudian ini akan kita lebarkan ke provinsi dan kabupaten/kota yang lain,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan usai meninjau persiapan protokol kesehatan di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Mei 2020. Foto: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab RI).

Selain di Bekasi, Presiden Jokowi juga melakukan peninjauan di DKI Jakarta yang didampingi oleh Gubernur Anies Baswedan. Ia menyampaikan bahwa khusus untuk wilayah Jakarta, dua pekan ini merupakan penentuan siap atau tidaknya Ibu Kota menuju tatanan baru.

“Semua masyarakat harus menaati secara disiplin sehingga pada saat siklus 14 hari terakhir PSBB tidak perlu diperpanjang. Karena PSBB Jakarta ini berakhir tanggal 4 Juni, apakah akan diperpanjang atau tidak sangat tergantung kepada angka-angka epidemiologi yang ada,” kata Anies usai mendampingi Presiden dalam agenda peninjauan kesiapan fasilitas umum di Stasiun MRT, bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Menurut Anies, para ahli saat ini telah mengumpulkan semua data, memantau, dan pada akhir pekan ini akan diperoleh informasi yang dibutuhkan. Jika data sudah didapatkan, kata dia, akan disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, penentuan diperpanjang atau tidak tergantung pada perilaku seluruh masyarakat di wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Baca juga: Perpres Tata Ruang Jabodetabek-Punjur Menggerus Ekosistem Teluk Jakarta

“Bila seluruh masyarakat di wilayah PSBB memilih untuk taat, maka PSBB-nya bisa berakhir. Apabila masyarakatnya tidak taat, PSBB-nya terpaksa harus diperpanjang. Jadi, nanti sesudah itu akan kita sampaikan protokol-protokol khusus untuk DKI Jakarta karena setiap wilayah memiliki karakter yang berbeda-beda,” ujar Anies.

Lebih lanjut, Anies mengingatkan masyarakat untuk menghindari pertemuan untuk memutus rantai penularan Covid-19. Menurutnya penularan dapat ditekan dengan mengurangi bahkan meniadakan pertemuan seperti pertemuan sosial, pertemuan ekonomi, pertemuan budaya, dan pertemuan keagamaan.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Berpuasa di tengah pandemi Covid-19 tentu tubuh memerlukan asupan nutrisi ekstra untuk menjaga stamina dan daya tahan. Menjaga pola makan secara sehat merupakan kunci utama menjaga imunitas agar tidak terinfeksi virus corona.

Dokter spesialis gizi klinik Diana Suganda mengatakan dalam menjaga daya tahan tubuh yang diperlukan bukan hanya mengonsumsi buah, sayuran, dan vitamin saja, tetapi juga asupan protein. “Berpuasa  atau tidak protein harus terpenuhi, ” ucap Diana, saat siaran instagram langsung, Sabtu, 2 Mei 2020.

Baca juga: 5 Tanda Sistem Kekebalan Tubuh Menurun

Menurutnya banyak masyarakat yang berpikir momen puasa sebagai upaya menurunkan berat badan. Namun upaya tersebut dinilai tidak tepat karena yang dibutuhkan bukan hanya mengontrol pola makan, tetapi juga menambah asupan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

“Daya tahan tubuh harus dijaga. Belum tentu yang terlihat sehat dapat dinyatakan sehat atau malah dapat menjadi carrier virus tanpa menimbulkan gejala,” ujarnya.

Sayuran dan buah-buahan menjadi asupan penting dalam menjaga daya tahan tubuh saat berpuasa. Foto: depositphotos.com

Ia menyarankan agar setiap orang mengonsumsi makanan yang mengandung nutrisi dan gizi seimbang pada saat sahur. Dalam sehari bila tubuh tidak diisi dengan nutrisi, tubuh akan terasa lemas. Namun bagi yang tidak terbiasa terbiasa makan nasi dengan lauk pauk lengkap, kata Diana, bisa diganti dengan dua hingga tiga butir telur dan tidak disarankan mengonsumsi mie instan.

“Juga harus dilengkapi dengan mengonsumsi buah dan sayuran. Kemudian air putih minimal dua gelas. Prinsip  kebutuhan nutrisi satu porsi makanan terdiri dari 1/3 nasi, sayuran, protein serta  buah,” ucapnya.

Baca juga: Mengonsumsi Ramuan Empon-Empon Tidak Mencegah Virus Korona

Menurutnya, pada saat berpuasa jumlah kalori tetap sama dengan saat tidak berpuasa. Hal yang membedakan, kata dia, hanya jadwal makan. “Jadi tetap sama tiga kali makan cuma jadwalnya saja yang berbeda.”

Di saat mengurangi asupan makanan, tubuh membuat semacam bolt untuk menyimpan nutrisi sehingga menurunkan metabolismenya. Dalam jangka panjang pun daya tahan tubuh tetap terjaga dan dapat mencegah virus. “Kalau misalnya bosan mengonsumsi nasi bisa diganti dengan oatmeal atau roti gandum. Atau bisa menggunakan ayam suir dibuat seperti abon. Banyak variasi yang bisa kita konsumsi,” ujarnya.

Penulis: Ridho Pambudi

Jakarta (Greeners) – Keberadaan sampah di laut menjadi penyebab serius rusaknya terumbu karang di Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut sampah medis akibat pandemi Covid-19 cenderung meningkatkan sampah yang masuk ke laut. Akibatnya terumbu karang sebagai rumah dari berbagai jenis ikan menjadi terancam.

Menurut data United Nations Development Programme, pada 2016, Indonesia penyumbang 76 persen spesies koral dunia dan 37 persen spesies ikan karang Indonesia dalam Coral Triangle. Indonesia juga memiliki diversitas ikan terumbu karang tertinggi di dunia.

Reza Cordova Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi LIPI mengatakan, dari hasil kajian lembaganya, jumlah sampah yang masuk ke laut menurun di masa pagebluk virus corona. Namun, keberadaan limbah medis seperti masker hingga baju hazmat meningkat di sungai-sungai.

Baca juga: Sedotan Stainless dan Totebag Tak Lebih Baik dari Plastik Sekali Pakai

Menurutnya, jika pengelolaan sampah dan limbah medis yang mengandung virus dan bakteri tidak dikelola dan berakhir di laut, hal itu dapat mengakibatkan pencemaran yang sangat berbahaya. Hasil kajian LIPI mencatat, per 100 meter persegi ekosistem terumbu karang banyak ditemukan sekitar 30 sampah plastik.

“Saat ini keberadaan terumbu karang sudah sangat mengkhawatirkan karena adanya pencemaran sampah plastik di laut. Jika ditambah dengan pencemaran limbah medis keadaan rumah bagi biota laut dipastikan akan rusak” ujar Reza saat Webinar “Dampak Pandemi terhadap Perubahan Perilaku, Lingkungan, dan Sampah Laut” Jumat, (08/05/2020).

Seorang warga sedang menunjukkan sampah masker di piggir pantai. Foto: shutterstock.com

Kajian Indonesia National Plastic Action Partnership 2019 mencatat bahwa Indonesia menghasilkan 6,8 juta ton plastik per tahun, tetapi hanya 64 persen yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal tersebut menjadi masalah karena 36 persen di antaranya mencemari lingkungan.

Reza mengatakan, sebanyak 650 ribu ton sampah per tahun masuk ke perairan seperti sungai, danau, dan laut. Sekitar 260 hingga 600 ribu ton sampah yang masuk ke laut berjenis plastik. Ia meminta agar pemerintah segera menangani masalah sampah laut yang ditargetkan berkurang 70 persen pada 2025.

Sampah plastik akan mengganggu terumbu karang dan biota laut secara langsung, sebab, sampah menjadi medium bahan pencemar lain seperti pestisida, minyak, logam berat, bakteri, dan virus. “Kita harus waspada, jangan sampai adanya Covid-19 ini meningkatkan kemungkinan kerusakan terumbu karang dan manusia,” ucapnya.

Baca juga: Pembukaan Lahan Ilegal di Habitat Satwa Liar Terus Terjadi

Novy Farhani, Kepala Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa monitoring dan evaluasi sampah pesisir juga laut tidak berhenti walaupun dalam keadaan pandemi.

Ia menuturkan untuk menangani sampah laut diutamakan dua strategi, yakni membersihkan pantai (coastal clean up) dan pemasangan jaring apung. Selama 2017 hingga 2019, sebanyak 43 panjang pantai sudah dibersihkan. Hasilnye terkumpul sampah hingga 51 ton dan diikuti 21.759 peserta dari seluruh Indonesia

Terakhir, pemasangan jaring apung untuk sampah, kata Novy, ditempatkan di sungai yang mengalir langsung ke pantai untuk mencegah masuknya sampah ke laut. Setiap hari sampah yang disaring mencapai enam karung besar dengan mayoritas jenis sampah berupa botol air kemasan.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Pemerintah pusat maupun daerah menyiapkan penanganan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau kali ini. Pemerintah pusat melakukan upaya pencegahan karhutla khususnya di provinsi rawan. Sementara di daerah, pengendaliannya dinilai kurang optimal sebab dipengaruhi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Wakil Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Beni Hernedi mengatakan, penanganan karhutla di daerah terhambat di kala wabah lantaran adanya protokol kesehatan yang harus dipenuhi. “Tidak semua stakeholder bekerja maksimal karena adanya kebijakan Work From Home,” ucap Beni saat diskusi daring “Antisipasi Dampak Kebakaran Hutan, Kabut Asap dan Covid-19”, Rabu, (06/05/2020).

Pada 2019, titik panas di Musi Banyuasin mencapai 3.613 buah. Menurut Beni, kebakaran di lahan gambut tidak bisa dikendalikan karena dipengaruhi faktor wilayah. “Kalau kebakarannya di lahan mineral bisa kita pastikan padam dan orangnya akan ketahuan. Tapi tidak di wilayah gambut, karena di Musi Banyuasin wilayah gambut kita bertetangga dengan Jambi, jadi sulit menemukan pelaku dan memadamkan api,” kata dia.

Baca juga: Karhutla Masih Terjadi di Tengah Pandemi

Di bulan September 2019, titik panas di wilayah gambut di Kecamatan Bayung Lencir mencapai 2.319 buah. Ia menyebut daerah ini sudah berulang kali kebakaran karena pasokan air tidak memungkinkan lagi untuk terisi. Menurutnya, kebakaran yang terjadi di Musi Banyuasin juga dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. “Jadi, Covid-19 ini juga dijadikan sebuah momentum untuk memantau pergerakan orang yang keluar masuk di Musi Banyuasin,” ujar Beni.

Pemantauan tersebut dilakukan agar tidak ada masyarakat yang positif Covid-19 maupun menjadi Orang Dalam Pengawasan (ODP). Hal tersebut akan berpengaruh kepada penanganan karhutla. “Pasti penanganan dan pencegahan karhutla kita tidak akan bisa seperti di 2019 dulu karena adanya pandemi covid-19 ini,” ucapnya.

Sementara di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Jarot Winarno, Bupati Kabupaten Sintang menuturkan, antisipasi karhutla masih memerlukan pendampingan dan arahan. Masyarakat diminta agar tidak melakukan slash and burn atau membuka lahan dengan cara membakar. Pada Agustus 2018, terdapat 104 titik panas di Sintang dan hilang pada bulan September. Namun, pada 5 September 2019, hotspot meningkat menjadi 699 titik.

“Tahun ini katanya lebih kering, barangkali tantangannya lebih besar lagi. Situasi Covid-19 ini juga pasti akan menjadi trigger masyarakat untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Dampak corona mendorong slash and burn lebih tinggi,” ujarnya.

Peta Sebaran Hotspot di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019. Sumber: Bappeda Musi Banyuasin

Menurut Jarot, pihaknya sudah berusaha menemukan solusi untuk menangani karhutla dengan cara menerapkan sistem bertani dengan kearifan lokal. Ia kemudian menetapkan peraturan tata cara dan norma baru pembukaan lahan bagi masyarakat. “Kita izinkan secara terbatas dan terkendali bagi masyarakat adat untuk tetap membakar lahannya asal tidak lebih dari 2 hektare,” ujarnya.

Pemerintah daerah Kabupaten Sintang telah memberikan sanksi berat kepada perusahaan yang terbukti menyalahi aturan dan terlibat dalam karhutla. “Saya sudah cabut 7 izin perusahaan, jadi kita harus berkawan dengan kearifan lokal,” ucapnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk tim kerja pendampingan di daerah rawan kebakaran. Tim tersebut diisi oleh jajaran Eselon I dan II, Staf Khusus Menteri, dan Tenaga Ahli Menteri lingkup KLHK yang akan memberikan dukungan serta pendampingan bagi tim satuan tugas di daerah.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah, menyampaikan berbagai upaya pencegahan karhutla dilakukan melalui pemulihan ekosistem gambut maupun capaian ketaatan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT). Ia menuturkan upaya tersebut menjadi kewajiban perusahaan untuk menghindari karhutla terjadi secara berulang.

Menurutnya, dari hasil evaluasi pemegang izin perkebunan Hak Guna Usaha (HGU), pencegahan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan membangun beberapa infrastruktur seperti Titik Penataan-TMAT Manual, TP-TMAT Logger, dan sekat kanal.

Baca juga: Sektor Pertanian Akan Hadapi Kekeringan

Sementara di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), penanganan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan membangun beberapa infrastruktur seperti 376 Titik Penataan-TMAT Manual, TMAT otomatis 106 unit, stasiun curah hujan 7 unit, dan 321 unit sekat kanal.

Pemerintah pusat juga akan menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) pada tiga provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. KLHK juga menyiapkan peta kelembapan tanah (Soil Moisture) untuk menjadi dasar respons kebijakan mitigasi kewaspadaan karhutla.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tak memadamkan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Selain menghadapi potensi penularan virus, masyarakat di sekitar wilayah tersebut juga berisiko ganda menanggung asap kebakaran. Karhutla juga dinilai akan meningkatkan risiko masalah pernapasan, terutama pada orang dengan penyakit pendahulu, seperti asma dan pneumonia.

Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan dampak asap kebakaran hutan dan lahan terbukti dapat meningkatkan penyakit Tuberkulosis (TBC). Menurutnya, asap bakaran yang berasal dari karhutla seperti Nitrogen dioksida (NO₂), lebih berisiko memperparah dan mempengaruhi penyakit paru dibanding peningkatan Sulfur dioksida (SO₂) serta partikulat kecil di udara berukuran 10 meter atau kurang (PM₁₀).

“Penduduk dengan gangguan paru positif Covid-19 akan lebih mudah mengalami kematian karena sistem parunya terganggu. Oleh karenanya, karhutla perlu dicegah agar penduduk di daerah rawan karhutla tidak mengalami gangguan kesehatan paru,” ujarnya pada diskusi daring “Antisipasi Dampak Kebarakan Hutan, Kabut Asap dan Covid-19, Rabu, (06/05/2020).

Baca juga: Sektor Pertanian Akan Hadapi Kekeringan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut wilayah yang berisiko kekurangan air bersih maupun ancaman kebakaran hutan dan lahan diperkirakan cukup luas. Ancaman tersebut akan dialami oleh kabupaten/kota yang diestimasi mengalami sifat hujan normal hingga atas normal, khususnya yang terbiasa membuka lahan dengan membakar.

Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University mengatakan, meskipun luas kebakaran 1,64 juta hektare pada 2019 lebih kecil dibanding 2015 yang mencapai 2,6 juta, emisinya hampir mendekati kesamaan. “Hal ini menunjukkan penanganan karhutla harus betul-betul dilakukan dengan baik dan hati-hati,” ucapnya.

Ia menuturkan, Indonesia menjadi penyumbang emisi terbesar kedua di dunia. Walaupun dari 2016 sampai 2017 kebakaran menurun, tetapi 2018 angkanya kembali meningkat. Kenaikan terbesar, kata Bambang, terjadi pada bulan Agustus hingga pertengahan September 2019. Selain, itu lahan gambut yang berada di tujuh provinsi juga memiliki tingkat kebakaran yang sangat tinggi.

Perbandingan luas kebakaran hutan dan lahan gambut 2018-2019. Sumber: Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan, IPB University.

“Gambut itu harus kita kendalikan karena menyumbang emisi paling tinggi. Khusus untuk gambut di Sumsel (Sumatera Selatan), dari 2,071 hektare di 2019, naik menjadi 136,875 hektare dan tren di provinsi lainnya juga naik. Wajar kalau emisinya juga melengking naik hingga 60 persen,” ujarnya.

Menurut Bambang, tanpa menunggu musim kemarau tiba, kebakaran di tahun ini tetap akan terjadi. Ia mencontohkan, pada 1 Januari dan 26 April lalu, kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di Provinsi Riau. “Jangan berpikir karena COVID-19, orang berhenti bakar, tidak. Ia tetap menjalankan aksinya,” ujar Bambang.

Untuk mencegah karhutla, ia menuturkan pemerintah daerah seharusnya melakukan kepatuhan audit (audit compliance) mengenai pengendalian karhutla dan mengenakan sanksi administratif bagi yang tidak menerapkan. Sistem pencegahan dini, kata dia, juga perlu dilakukan melalui patroli atau pemantaun menggunakan drone.

Baca juga: Pemerintah Diminta Gencarkan Intensifikasi Dibanding Ekstensifikasi Sawah Baru

Sementara itu, Myrna Safitri, Deputi III Badan Restorasi Gambut (BRG) menyampaikan dalam mencegah karhutla di gambut, pihaknya mengajak masyarakat untuk turut andil. BRG melakukan edukasi khusus melalui program desa peduli gambut yang diikuti oleh 394 desa dan kelurahan. Kegiatan yang dilakukan yakni pemberdayaan ekonomi dan pertanian skala lokal tanpa membakar.

Ia mengatakan, upaya tersebut tidak bisa menjawab seluruh persoalan yang ada, sebab, tanggung jawab terbesar BRG berada pada areal konsesi. Myrna juga mengakui dalam empat tahun bekerja belum terlihat dampak yang menyeluruh.

“Tugas fungsi BRG hanya edukasi untuk konsesi. Jadi, kami tidak bisa keluar dari lingkup itu, yang kami lakukan sebatas mendampingi dan asistensi teknis,” ujar Myrna.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani