Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/KEPMEN-KP/2018 telah menetapkan ikan capungan Banggai (Banggai cardinalfish/BCF) sebagai jenis dilindungi secara terbatas. Perlindungan BCF sebagaimana termuat dalam Kepmen KP tersebut adalah perlindungan terbatas berdasarkan tempat dan waktu tertentu, yakni hanya di wilayah Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah, dan hanya pada bulan Februari-Maret dan Oktober-November.

“Hal tersebut sesuai dengan hasil rekomendasi LIPI dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) yang menyebutkan bahwa pada bulan tersebut BCF mengalami puncak musim pemijahan,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, dalam siaran pers yang diterima oleh Greeners, Jumat (13/4/2018).

BCF merupakan jenis ikan hias air laut endemik Indonesia. Ikan tersebut pertama kali ditemukan di perairan laut pulau Banggai pada tahun 1920. Selanjutnya, diketahui bahwa penyebaran endemik sangat terbatas dan sebagian besar berada di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.

Meskipun endemik, akibat pelepasan pada jalur pedagangan sebagai ikan hias populasi introduksi BCF dapat ditemukan di lokasi lainnya, antara lain di perairan Luwuk, Bitung, Ambon, Kendari, Teluk Palu, dan Gilimanuk. Namun, berdasarkan hasil penelitian, BCF di kepulauan Banggai memiliki struktur genetika tertinggi dan memiliki corak warna yang khas dibanding jenis di luar kepulauan Banggai.

BACA JUGA: KKP Dorong Produksi Ikan Patin Indonesia Kuasai Pasar Global

Perdagangan BCF sebagai ikan hias dan kerusakan mikrohabitat telah mengakibatkan penurunan kepadatan populasi BCF di habitat alaminya. Lembaga konservasi dunia (IUCN) telah memasukan BCF ke dalam daftar merah dengan kategori spesies yang terancam punah (Endangered).

Selanjutnya hasil COP CITES ke-17 telah membuat sebuah keputusan yang pada intinya mewajibkan Indonesia untuk mengimplementasikan upaya konservasi dan pengelolaan untuk memastikan perdagangan internasional dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip yang berkelanjutan, serta melaporkan kemajuan dari upaya yang telah dilakukan pada pertemuan ke-30 Animal Committee CITES pada tahun 2018.

Brahmantya menegaskan, keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/KEPMEN-KP/2018 sebagai bentuk komitmen KKP untuk mengelola ikan endemik Indonesia melalui kaidah-kaidah pengelolaan secara berkelanjutan.

“Selain untuk menjaga kepentingan keberlanjutan kegiatan perikanan nasional, juga sebagai bukti bahwa Indonesia berkomitmen dalam menjaga sumber daya hayati dan lingkungannya agar BCF ini dapat dimanfaatkan secara lestari sampai ke generasi berikutnya,” kata Brahmantya.

BACA JUGA: KKP Dorong Perluasan Wilayah Konservasi Terumbu Karang

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP Andi Rusandi menambahkan bahwa BCF hidup berasosiasi dengan bulu babi dan anemon sehingga upaya pengelolaannya perlu dilakukan secara terintegrasi. Beliau juga menyampaikan pentingnya perlindungan mikrohabitat BCF melalui pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah.

Menurut Andi, dukungan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan BCF sangat besar pengaruhnya. Belum lama ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Daerah Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut (KKP3K Daerah Banggai Dalaka) dengan luas kawasan mencapai 869.059,94 ha.

Dalam waktu dekat, KKP bersama Pemprov Sulteng berkomitmen menyelesaikan penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP3K Daerah Banggai Dalaka sebagai acuan bagi pengelola dakam melaksanakan kegiatan perlindungan, peestarian, pemulihan, pemanfaatan (berkelanjutan) sumber daya kelautan dan perikanan, dalam konteks siklus pengelolaan adaptif, agar target-target pengelolaan kawasan konservasi dapat tercapai,” pungkasnya.

Penulis: (*)

Jakarta (Greeners) – Indonesia rupanya masih mendapat sorotan tajam dari mata dunia. Selain dikenal sebagai negara penghasil sampah laut terbanyak kedua di dunia, konon Indonesia juga dikenal sebagai satu-satunya negara yang masih mengizinkan atraksi sirkus keliling lumba-lumba. Hal ini memicu artis yang juga mantan Puteri Indonesia tahun 2005, Nadine Chandrawinata, untuk memperjuangkan hak hidup lumba-lumba. Menurutnya, sirkus lumba-lumba sudah sepatutnya dihentikan.

“Sirkus lumba-lumba itu jahat! Harus segera dihentikan di Indonesia. Di tempat sirkus lumba-lumba, hidup mereka (lumba-lumba) sangat tersiksa. Lumba-lumba harus berenang dalam air yang mengandung kaporit sebanyak 80 persen dan itu dapat membutakan mata mereka,” tutur Nadine ketika ditemui di acara pemutaran film Negeri Dongeng di Jakarta, Rabu (25/10).

Nadine kini aktif mengampanyekan anti sirkus lumba-lumba keliling. Bersama dengan Sea Soldier, sebuah gerakan peduli laut yang ia gagas, ia berjuang untuk mengedukasi masyarakat supaya lebih peduli terhadap lumba-lumba. Menurutnya, sirkus lumba-lumba masih sulit untuk dihilangkan di Indonesia karena tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lumba-lumba itu sendiri masih rendah.

“Lumba-lumba yang hidup di lingkungan sirkus keliling itu punya umur yang pendek, rata-rata hanya berusia sampai tujuh tahun saja. Padahal bila lumba-lumba tinggal di habitat aslinya, mereka bisa hidup sampai 40 hingga 50 tahun. Masyarakat seharusnya lebih aware terhadap masalah ini,” ujar wanita yang juga kakak dari Marcel Chandrawinata dan Mischa Chandrawinata ini.

“Selain itu, lumba-lumba yang ada di sirkus keliling itu kan biasanya ditangkap secara ilegal dari laut. Lumba-lumba tersebut harus berpisah dengan kawanan dan keluarganya, tersiksa sendirian di tempat sirkus keliling. Mereka yang biasanya bergerak bebas di laut lepas, tiba-tiba mereka terkekang karena harus berenang di kolam sempit yang penuh kaporit. Bayangkan jika hal itu menimpa kepada kalian. Sedih kan?” tambahnya.

Untuk melihat lumba-lumba secara langsung, Nadine menyarankan untuk pergi langsung ke habitat asli lumba-lumba. Menurutnya hal tersebut merupakan satu-satunya cara terbaik untuk melihat lumba-lumba.

“Kalau memang kita ingin pergi melihat lumba-lumba secara langsung, lebih baik kita pergi ke habitnya langsung, ke laut. Selain lebih ramah terhadap hidup lumba-lumba, pergi berekreasi ke laut juga dapat meningkatkan quality time kita dengan keluarga atau dengan orang terdekat. Saat kita trip ke laut, tentunya kita juga akan mendapat banyak pembelajaran,” katanya.

Adanya regulasi yang lebih jelas mengenai kelayakan hidup lumba-lumba dari pemerintah merupakan hal yang tengah dinanti-nantikan oleh Nadine saat ini. Ia juga berharap supaya pemerintah dan masyarakat Indonesia lebih sadar serta peduli terhadap kehidupan lumba-lumba di Indonesia.

Penulis: Anggi Rizky Firdhani

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk pelestarian 20 spesies laut prioritas terancam punah sebagai indikator kinerja lima tahun ke depan. Dari 20 spesies laut ini, KKP telah menyiapkan RAN untuk masing-masing spesies tersebut.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Agus Darmawan, kepada Greeners mengatakan, di dalam RAN tersebut sudah dijelaskan dan digambarkan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan dalam penyelamatan dan pelestarian spesies laut terancam punah.

Namun, meskipun RAN ini dikeluarkan oleh KKP melalui Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang laut, dasar penyusunannya disusun secara terintegrasi bersama kementerian terkait seperti Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Koordinator Kemaritiman serta mitra-mitra lembaga lainnya.

“Dalam beberapa diskusi dan kajiannya, RAN ini disusun dalam bentuk tim. Ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga penelitian lainnya. Harapan ke depannya, rencana aksi ini akan menjadi rencana aksi bersama sekalipun yang membuat rencana aksi ini difasilitasi oleh KKP,” katanya, Jakarta, Kamis (23/06).

BACA JUGA: Dugong dan Habitatnya Butuh Upaya Konservasi Terpadu

Sebelas spesies yang telah dipetakan dalam RAN tersebut, kata Agus, antara lain paus, penyu, lumba-lumba dan dugong. Sampai saat ini, KKP mengaku masih belum tahu berapa jumlah dugong di Indonesia. Agus menyatakan, selama 10 tahun belakangan, Indonesia diperkirakan masih memiliki 1.000 ekor dugong.

Agus menegaskan, sebagai biota laut yang dilindungi, pemanfaatan secara langsung, daging atau pun air matanya, dilindungi oleh undang-undang. Biota yang dikenal masyarakat sebagai ikan duyung ini dikhawatirkan terus mengalami eksploitasi yang tidak berimbang dengan proses reproduksinya. Wilayah yang dipetakan dan diindikasikan terdapat dugong antara lain Bintan, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Morowali, Alor, Sulawesi Utara dan Kotawaringin Barat.

Peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Wawan Kiswara mengungkapkan, di Eropa populasi dugong punah tahun 1917. Tiga belas tahun kemudian datang penyakit lamun dan lamun pun punah, dan tidak pernah tumbuh lagi hingga saat ini.

“Seandainya duyung ini punah dari negeri kita, maka habitat lamun pun habis dan ekosistem juga akan habis. Jika padang lamun hancur, tripang, ranjungan juga hancur,” ujarnya.

BACA JUGA: Indonesia Akan Miliki Dua Management Authority CITES

Menurutnya, laju kerusakan lamun di Indonesia berkontribusi terhadap meningkatnya ancaman kepunahan dugong. Luas padang lamun di Indonesia diperkirakan mencapai 31.000 km persegi. Namun data Pusat Penelitian Oseanografi LIPI menyatakan, sejauh ini baru 25.752 hektare padang lamun yang tervalidasi dari 29 lokasi di Indonesia. Data terkini besaran, sebaran dan populasi dugong belum ada.

Agus menyatakan perlu ada tindak lanjut yang jelas dan tidak berhenti sampai menyusun rencana aksi saja. Road map pelaksanaan rencana aksi ini juga perlu menjadi fokus konsentrasi.

“Road map ini sebagai dasar kerja kita sebagai kementrian lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini sebagai kertas kerja kita. Ini juga yang saya pikir perlu kesepakatan semua pihak terkait agar rencana aksi ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Laut merupakan ruang dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa dan menyimpan potensi yang besar. Keindahan laut tak jarang memukau sebagian orang untuk mengeksplorasinya lebih jauh, termasuk bagi dunia pariwisata.

Putri Indonesia 2005, Nadine Chandrawinata pun sepakat bahwa keindahan laut dapat menjadi magnet bagi para wisatawan untuk datang dan menikmati pariwisata laut. Namun, ia tidak setuju bila pariwisata laut malah mengganggu ekosistem laut. Hal ini tercermin dari perilaku wisatawan dan agen wisata yang justru mengabaikan keberlangsungan satwa yang hidup di laut.

“Jangan sampai mengubah rantai makanan. Jangan sampai itu terjadi. Semuanya harus bijak,” ujar Nadine ketika ditemui pada acara peluncuran panduan wisata laut yang diadakan oleh WWF Indonesia di Jakarta pada Kamis (5/11) sore.

Nadine mengatakan bahwa terumbu karang sebagai salah satu potensi laut dapat terancam oleh masifnya pariwisata laut yang tidak ramah lingkungan. Ia menyontohkan, kegiatan diving dan snorkling untuk menikmati panorama bahwa laut seringkali justru menggunakan terumbu karang sebagai pijakan.

Menggunakan terumbu karang sebagai pijakan ini, lanjut Nadine, dapat mengakibatkan terumbu karang patah atau rusak. Sementara, untuk tumbuh mencapai satu sentimeter saja, terumbu karang membutuhkan waktu sekitar satu tahun.

“Kita harus sadar di bawah itu ada terumbu karang. Kita harus tahu bagaimana caranya dekat sama karang tapi enggak merusak,” ujar perempuan yang aktif menyelam ini.

Selain itu, ia juga menyoroti penangkaran hiu dan lumba-lumba yang dilakukan beberapa pihak untuk menarik wisatawan. Hal itu, menurutnya, tidak dapat dibenarkan karena menjauhkan hewan-hewan tersebut dari habitat aslinya.

Ia juga berharap adanya sinergi antara pemerintah dan agen wisata untuk memelihara keberlangsungan alam dan kelestarian ekosistem laut. Menurutnya, pihak agen wisata seringkali acuh terhadap perilaku wisatawan yang merusak lingkungan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya kontrol dari pemerintah daerah setempat. Baginya, kelestarian ekosistem laut harus tetap dijaga agar dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.

“Sosialisasi (tentang pelestarian ekosistem laut) itu penting sekali dan wisatawannya pun balik dari situ jadi tambah pintar juga,” pungkasnya.

Penulis: TW/G37

Jakarta (Greeners) – Dalam rangka merayakan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) 2015 yang diperingati setiap tanggal 5 November, WWF Indonesia menghadirkan “Panduan Wisata Bahari Ramah Lingkungan Seri Mengamati dan Berinteraksi dengan Satwa Laut” sebagai panduan yang bijak bagi seluruh pelaku wisata. Peluncuran panduan ini sekaligus menjadi bagian dari Kampanye #BeliYangBaik yang digagas oleh WWF Indonesia.

Indarwati Aminuddin, Koordinator Pariwisata Bahari WWF Indonesia, menyampaikan bahwa panduan ini menghadirkan praktik-praktik terbaik berbasis lingkungan dalam aktivitas bahari yang melibatkan pengamatan dan interaksi dengan satwa laut di habitat alami. Bila tidak bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya laut, termasuk satwa di dalamnya, dapat berakibat pada menurunnya populasi satwa dan rusaknya ekosistem.

“Berlandaskan pada konsep konservasi, panduan yang disusun untuk mendukung tercapainya pariwisata bahari yang bertanggung jawab ini merangkum praktik-praktik yang disarankan juga dipilih melalui proses sistematik, mulai dari kajian pustaka, pengumpulan data lapangan, serta diskusi dengan kelompok praktisi wisata bahari, akademisi, dan pemerintah,” jelas Indar di Jakarta, Kamis (05/11).

Dengan peluang yang disajikan alam bagi kemajuan pariwisata bahari, lanjutnya, penting untuk memastikan interaksi dengan satwa laut secara bertanggung jawab. Hal ini agar pemanfaatan yang bijak dapat berlangsung dalam jangka panjang, meningkatkan daya tarik bagi wisatawan, dan bernilai lebih tinggi serta menghindari menurunnya populasi satwa laut sebagai obyek pariwisata bahari unggulan di Indonesia.

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Turut hadir dalam acara tersebut Putri Indonesia 2005 yang juga pemilik resort di Raja Ampat, Nadine Chandrawinata. Nadine menyatakan bahwa kampanye dan panduan pariwisata yang bertanggung jawab masih sangat diperlukan, baik untuk para wisatawan maupun bagi para operator (pengusaha).

“Terkadang ada saja wisatawan nakal yang mau seenaknya, buang sampah juga sesukanya. Ada juga operator yang sengaja menawarkan wisata yang berisiko bagi mahkluk hidup bawah laut seperti terumbu karang maupun ikan-ikan. Makanya panduan ini sudah sangat bagus sekali,” katanya.

Panduan ini, lanjut Nadine, layak dibaca sebagai referensi wajib bagi operator wisata dan wisatawan. Wisatawan akan mendapatkan tips praktis bagaimana perilaku yang bijak, bersahabat dan bertanggungjawab sebagai wisatawan bagi masyarakat, laut dan ekosistemnya. Dengan memahami panduan ini, wisatawan akan memiliki informasi bagaimana memilih operator dan paket wisata yang tidak mengancam turunnya populasi satwa maupun rusaknya ekosistem laut.

“Dalam panduan tersebut, operator wisata diingatkan akan aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar wisata bahari yang diselenggarakan tidak berdampak negatif, misalnya teknik pengoperasian kapal dari sisi kecepatan dan jarak untuk pengamatan dan interaksi satwa laut,” pungkas Nadine.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Wisata bahari selalu menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi mereka yang menyukai indahnya panorama alam bawah laut. Namun sayangnya, tidak sedikit dari para wisatawan maupun operator wisata bahari yang belum menyadari akan dampak perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap sumber daya laut, khususnya satwa laut.

Indarwati Aminuddin, Koordinator Pariwisata Bahari WWF Indonesia, menyatakan, bila wisatawan tak mampu memilih paket wisata bahari yang dioperasikan dengan bijak dan ramah lingkungan, bisa jadi kesenangan wisatawan justru berujung pada nasib buruk bagi satwa laut.

Wisata bahari, lanjut Indarwati, mampu menjadi tumpuan pengembangan pariwisata di Indonesia. Bahkan, Kementerian Pariwisata sendiri telah menargetkan target devisa sebesar 4 miliar dollar Amerika di tahun 2019. Sebanyak 60 persen dari wisata bahari adalah wisata pantai, 25 persen merupakan wisata bentang laut seperti kapal pesiar, yacht dan 15 persen wisata bawah laut yaitu snorkeling dan menyelam.

“Namun yang terjadi, kebanyakan wisatawan kerap kali sangat senang mengamati dan berinteraksi dari jarak dekat dengan satwa laut seperti burung laut, penyu, dan lumba-lumba. Pengamatan dan interaksi yang dilakukan tanpa memperhatikan sensitifitas mereka (satwa) terhadap gangguan bisa menyebabkan perubahan perilaku, cedera bahkan kematian,” jelas Indarwati kepada Greeners, Jakarta, Kamis (05/11).

Sunda Banda Seascapes (SBS) dan Fisheries Leader WWF-Indonesia, Imam Musthofa. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain itu, lanjutnya lagi, sering ditemui kasus dimana satwa laut terluka dan mati akibat terkena baling-baling kapal. Pengamatan satwa yang berlebihan juga dapat menyebabkan stress pada induk satwa yang berakibat terpisahnya induk dari anak-anaknya. Hal ini akan menurunkan daya tahan hidup anak-anak satwa tersebut.

Untuk itu, Imam Musthofa, Sunda Banda Seascapes (SBS) dan Fisheries Leader WWF-Indonesia menyatakan bahwa ekosistem laut merupakan objek vital dalam bisnis pariwisata bahari. Oleh karena itu, upaya peningkatan usaha pariwisata di Indonesia merupakan peluang untuk memperkuat konservasi ekosistem laut bila dibarengi dengan edukasi pelaku wisata agar lebih peduli terhadap gaya hidup yang lebih ekologis saat menikmati keindahan laut dan berinteraksi dengan satwa laut di alamnya.

“Panduan dalam mengamati dan berinteraksi yang diluncurkan oleh WWF Indonesia seharusnya bisa membantu para wisatawan untuk lebih bertanggung jawab dalam melakukan setiap aktivitas wisata bahari di manapun mereka berada,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih