Jakarta (Greeners) – Pulau Kalimantan merupakan salah satu penyumbang produksi batu bara terbesar di Indonesia. Namun, di tengah melimpahnya sumber daya energi tersebut, sejumlah wilayah di Kalimantan justru mengalami pemadaman listrik bergilir yang diperkirakan berlangsung hingga akhir September.

Pemadaman listrik bergilir ini telah terjadi sejak akhir Juni 2026 di empat wilayah, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Padahal, keempat wilayah tersebut berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyumbang 82% produksi batu bara nasional atau setara 659 juta ton.

Sementara itu, Kalimantan Timur menjadi penyumbang terbesar sebanyak 368 juta ton. Lalu, Kalimantan Selatan (237 juta ton), Kalimantan Tengah (39 juta ton), dan Kalimantan Barat (15 juta ton) di sepanjang 2024.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai menyatakan berlimpahnya sumber energi di Kalimantan Tengah tidak menjamin pasokan listrik bagi masyarakatnya. Menurut dia, pemadaman listrik di wilayahnya tidak bisa dilihat hanya sekadar terhentinya pasokan listrik bagi masyarakat.

“Kami mendesak adanya pengungkapan secara terbuka oleh instansi berwenang untuk mengetahui penyebab krisis kelistrikan di Kalimantan. Ini bisa melalui audit independen terhadap sistem pembangkitan, transmisi, distribusi, dan tata kelola kelistrikan. Kemudian, memastikan publik dapat mengakses hasil audit sebagai bentuk akuntabilitas negara,” ujar Janang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/7).

Janang menambahkan, PLN sudah menyatakan penyebab pemadaman adalah gangguan teknis pembangkit hingga kerusakan jaringan. Namun, hal tersebut tidak serta-merta menghapus tanggung jawab penyediaan pelayanan listrik dan perlindungan hak dasar masyarakat di wilayah penghasil batu bara.

Untuk itu, Koalisi Bersihkan Indonesia Kalimantan mendesak pemerintah untuk menjamin keandalan pasokan listrik. Hal itu perlu terwujud melalui reformasi tata kelola energi serta percepatan transisi menuju energi terbarukan.

Reformasi Tata Kelola Energi

Sementara itu, pemerintah juga perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional. Selama ini, posisi Kalimantan lebih banyak sebagai wilayah ekstraksi bahan baku. Namun, pemenuhan hak masyarakat dan ketahanan energi di daerah penghasil kerap terabaikan.

Sebagai contoh, di Kalimantan Timur sekitar 5,4 juta hektare dari total luas daratan 12,7 juta hektare telah dialokasikan untuk aktivitas pertambangan batu bara. Namun, besarnya eksploitasi sumber daya tersebut tidak berbanding lurus dengan jaminan akses energi bagi masyarakat.

Koordinator JATAM Kalimantan Timur, Martinus Sihombing, menilai pemadaman listrik bergilir yang terjadi menjadi bukti bahwa eksploitasi batu bara selama puluhan tahun tidak pernah diarahkan untuk menjamin kedaulatan energi masyarakat Kalimantan.

“Energi itu justru lebih diprioritaskan kepada kepentingan industri dan pasar, bukan keselamatan serta kebutuhan warga,” ujar Martinus.

Menurutnya, berbagai upaya untuk mempertahankan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bukan solusi jangka panjang. Ini juga termasuk melalui skema co-firing biomassa di Kalimantan Barat.

Solusi tersebut tak hanya berpotensi memunculkan persoalan lingkungan baru. Namun, ketersediaan biomassa di berbagai daerah belum mampu menggantikan kebutuhan batu bara. Pemerintah menargetkan biomassa dapat memenuhi 30 persen dari konsumsi bahan bakar pembangkit.

Dari persoalan ini, Koalisi Bersihkan Indonesia Kalimantan mendesak pemerintah untuk menghentikan orientasi kebijakan energi yang masih bergantung pada batu bara. Pemerintah juga diminta mempercepat transisi energi yang adil dan memprioritaskan hak masyarakat serta pekerja di daerah penghasil.

Selain itu, pemerintah seyogianya dapat segera memensiunkan PLTU yang telah berusia tua. Pemerintah perlu mendorong sumber energi yang lebih berpihak pada keselamatan warga. Contohnya, mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik mikrohidro berbasis komunitas.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia