Jakarta (Greeners) – Sebagai upaya menerapkan komitmen dalam penurunan emisi karbon, Indonesia membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, yang memiliki kapasitas 510 MW di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

PLTA Batang Toru, dirancang agar bisa menyerap 1,6 juta metrik ton emisi karbondioksida, sehingga nantinya akan menggantikan peran pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar fosil, yang saat ini masih menjadi beban di Sumatera Utara.

Disampaikan oleh Senior Advisor Lingkungan PT NSHE Agus Djoko Ismamto, PLTA Batang Toru diklaim sebagai proyek ramah lingkungan yang tidak menimbulkan pencemaran, bahkan menghasilkan energi bersih yang mampu menghemat 140 juta dollar setiap tahunnya untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Pengurangan emisi sebesar 1,6 juta ton ini setara dengan kemampuan hutan yang ditanami Pohon Saga sebanyak 120 ribu ha. Jadi ini tentu tindakan yang nyata dari pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Paris Agreement,” ujar Agus pada acara Halal Bihalal PLTA Batang Toru di Jakarta, Rabu (03/07/2019).

BACA JUGA : Jerman Tutup 84 Pembangkit Listrik Batu Bara, Indonesia Kapan?

Agus juga mengatakan bahwa proyek ini sangat memperhatikan kondisi lingkungan dan satwa yang berada di sekitar. Tidak benar kalau satwa-satwa mati atau terusik karena pembangunan PLTA Batang Toru.

“Khusus Orang Utan (OU) kita amati. Hasil pengamatan kita, habitat orang utan 140 ribu ha tersebar di wilayah Sumatera dan studi kita juga menyatakan kalau ada 2-8 OU yang terkadang berkunjung ke proyek kami, ritme skemanya pada bulan-bulan banyak buah. Pola ini sudah diketahui. Jadi tetap dijaga dan kita membuat jembatan di atas khusus untuk lalu lintas satwa kok terutama Orang Utan (OU),” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Orang Utan dari Universitas Indonesia, Rodnang Siregar, mengatakan jika selama ini kasus orang utan selalu berkaitan dengan deforestasi di mana hal itu bisa mengancam jumlah populasi OU ke depannya.

Oleh karenanya, Rodnang menyampaikan bahwa pembangunan proyek yang diklaim ramah lingkungan ini juga harus bisa melihat konservasi OU.

BACA JUGA : Potensi Energi Terbarukan Melimpah, Pemanfaatannya Belum Maksimal

“Apapun alasannya deforestasi menghancurkan habitat OU. Akibat dari deforestasi yang fragmentasi ini bisa sebabkan OU keluar hutan dan berkonflik dengan manusia. Jadi, jika ingin menurunkan emisi dengan pembangunan PLTA Batang Toru harus ada komitmen untuk menjaga satwa dan spesies di hutan itu,” ujar Rondang.

Sebagai informasi, PLTA Batang Toru ini ditargetkan akan beroperasi secara komersial atau Commercial Operation Date (COD) di tahun 2022.

Saat ini, progres pembangunannya telah memasuki tahap konstruksi sebesar 11 persen. Adapun nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun proyek PLTA Batang Toru yakni mencapai USD1,68 miliar atau setara Rp237,7 triliun. Pendanaan tersebut berasal dari ekuitas perusahaan dan pinjaman.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Untuk pertama kalinya Kedutaan Besar India bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan Forum Infrastruktur India – Indonesia ke-1 (IIIF). Acara ini diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Duta Besar India untuk Indonesia, H.E. Pradeep K Rawat.

Dari keterangan resmi yang diterima Greeners, Menko Kemaritiman Luhut menyatakan bahwa pemerintah tidak memfokuskan penawaran investasi hanya kepada satu negara saja. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi India dan Indonesia, ia menilai kerjasama kedua negara harusnya dapat lebih diperluas seperti di bidang industri farmasi serta pembangkit listrik.

“Salah satu proyek yang potensial adalah PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air). Tentang pembangkit listrik yang disinggung dalam paparan yang mereka punya ini harganya bisa 20 hingga 30 persen lebih murah. Nah sekarang kita pengin lihat bagaimana itu, kalau memang betul, ya, kenapa tidak,” kata Luhut, Jakarta, Senin (19/03/2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Duta Besar India untuk Indonesia. “Saya menyerukan agar India dan Indonesia melakukan sinergi yang lebih besar di sektor perindustrian terutama pada sektor infrastruktur,” ujar Rawat.

BACA JUGA: Kemenko Maritim Minta Negara-Negara Nordik Bantu Alih Teknologi Sampah

Menanggapi hal ini, staf riset dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) Sigit Karyadi Budiono kepada Greeners.co mengatakan bahwa saat ini memang pemerintah membuka investasi di sektor air secara besar-besaran. Akan tetapi, hal ini tidak memperhatikan keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Sumber Daya Alam Tahun 2004 dan putusan Mahkamah Agung terkait privatisasi air Jakarta.

“Sederhananya investasi harus mengacu pada hak atas air yang bisa ditelusuri dari resolusi PBB Kovenan hak ekosob (komentar umum hak atas air), konstitusi RI, putusan MK, MA, PN, PTUN, terkait persoalan sektor air. Putusan-putusan itu yang membentuk norma hak atas air. Saya berharap kedepannya kalau ada investor harus patuhi norma Putusan MK dan putusan pengadilan terkait air,” tegas Sigit.

BACA JUGA: Polemik Swastanisasi Air di Jakarta, Publik Diminta Pegang Kendali Pengelolaan

Sebagai informasi, Indonesia adalah mitra dagang terbesar India di kawasan ASEAN. IIIF 2018 merupakan acara pertama yang secara eksklusif berfokus pada peningkatan partisipasi investor India dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia.

IIIF pertama ini mencakup presentasi sektoral oleh perusahaan India mengenai kapasitas mereka untuk melaksanakan proyek di pelabuhan, tenaga listrik, bandara, pengelolaan sumber daya air, rumah sakit dan pelayanan kesehatan, industri 4.0 dan teknologi informasi untuk proyek infrastruktur. Acara ini diharapkan bisa menjadi acara tahunan yang bekerjasama dengan instansi Pemerintah Indonesia.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyepakati komitmen pembelian tenaga listrik dari sejumlah Independent Power Producer (IPP) yang dibeli dari pembangkit listrik jenis energi baru dan terbarukan seperti air, angin, dan matahari.

Sekretaris Perusahaan PLN, Adi Supriono melalui keterangan resminya mengatakan bahwa total investasi untuk kelima proyek tersebut akan mencapai 1,71 miliar dollar Amerika (setara Rp 23,6 triliun) dengan kapasitas total mencapai 622 MegaWatt (MW).

“Jadi, ada lima proyek yang telah disepakati di acara Energi Baru dan Terbarukan Conference Expo (EBT Conex) kemarin,” jelas Adi, Jakarta, Kamis (20/08).

Lima proyek tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru kapasitas 510 MW di Sumatera Utara yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy, PLTA Hasang kapasitas 3 X 13 MW di Sumatera Utara yang dikembangkan PT Binsar Natorang Energy, dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap kapasitas 70 MW di Sulawesi Selatan yang dikembangkan PT UPC.

Selanjutnya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Gorontalo kapasitas 2 MWp yang dikembangkan PT Brantas Adya Surya Energi, dan PLTS Sumba Timur kapasitas 1 Mega Watt peak (MWp) di Nusa Tenggara Timur yang dikembangkan PT Buana Energi Surya.

“Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka komitmen tambahan pasokan listrik melalui pembangkit EBT yang sudah tertuang dalam power purchase agreement (PPA) adalah sebesar 5.014 MW. Diharapkan target penambahan pembangkit EBT tahun 2019 sebesar 4.116 MW akan dapat kita lampaui,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Ibarat sedang berpuasa dan membersihkan tubuh dari banyak racun, Kosta Rika berhasil menjalani 75 hari ‘puasa’ tanpa listrik dari energi bahan bakar fosil. Alih-alih menggunakan daya listrik dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan, negara dengan jumlah penduduk 4,8 juta jiwa ini memberdayakan potensi alamnya untuk menghidupi dirinya sendiri.

Sebelumnya, Kosta Rika memproduksi energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Air. Sekitar 80 persen tenaga listrik negara ini berasal dari empat pembangkit listrik tenaga air. Namun kerugian dari energi tersebut juga tidak sedikit. Ekosistem Riparian (zona yang menghubungkan ekosistem daratan dengan air) dan ikan yang ada di dalam sungai dan bendungan memperoleh dampak buruk dari pembangkit listrik tersebut.

Kosta Rika. Foto: www.inhabitat.com

Negara yang terkenal akan pantai-pantainya yang cantik dan pegunungan aktif ini mulai melirik energi geotermal sejak tahun 2014. Geotermal saat ini masih menjadi energi alternatif sebagai diversifikasi penghasil energi di Kosta Rika. Pembangkit listik geotermal adalah kunci energi baru di Kosta Rika.

Sebagai langkah awal, geotermal di negara tersebut menghasilkan 10 persen energi pada tahun 2014. Untuk melanjutkan tahap tersebut pemerintah Kosta Rika menggelontorkan dana sebesar 958 juta dollar untuk membiayai proyek geotermal berikutnya. Dana tersebut didapat dari pinjaman bank Eropa dan Jepang. Target proyek ini adalah menghasilkan energi tambahan yang ramah lingkungan sebesar 150 MW. Sebuah upaya luar biasa dari negara kecil di Amerika Selatan.

Negara ini berharap menjadi negara yang bersih dari jejak karbon pada tahun 2021. Langkah yang diambil pemerintah Kosta Rika cukup ambisius, namun jika tidak dimulai sekarang, kapan lagi?

Penulis: NW/G15
Sumber: www.inhabitat.com