Jakarta (Greeners) – Moda transportasi darat selama ini diyakini sebagai sumber utama emisi yang memicu pencemaran udara di Ibu Kota. Namun, studi terbaru menyebut sumber emisi tidak bergerak seperti pembangkit listrik batu bara, pabrik, dan fasilitas industri lain menyumbang polusi yang cukup signifikan di Jakarta.

Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh lembaga penelitian Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), pencemaran udara terjadi secara lintas batas di ruang udara Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Ruang udara yang dimaksud yakni area ketika emisi memengaruhi kualitas udara dan luasnya melampaui batas administratifnya. Daerah Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Puncak, dan Cianjur merupakan wilayah yang berbagi ruang udara dengan Jakarta. Bahkan cakupannya meluas hingga Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa Tengah.

Hasil studi menyebut emisi pencemar udara di Jakarta dan provinsi di sekitarnya meningkat dan memperburuk kualitas udara hingga menghambat upaya perbaikan. Hal itu terlihat dari data sepanjang 2018 yang memantau kadar PM_2.5 bahwa di Jakarta terdapat 101 hari dengan kualitas udara tidak sehat. Sementara tahun lalu diketahui 172 hari.

Baca juga: Uji Klinis Vaksin Covid-19 Dilakukan ke 1.620 Sukarelawan

Sebanyak 136 fasilitas industri terdaftar termasuk pembangkit listrik diketahui merupakan sektor dengan emisi tinggi di Jakarta. Radiusnya mencapai 100 km dari batas administratif Ibu Kota. Emisi yang dikeluarkan di antaranya PM_2.5, SO₂ dan NO_x. “Fasilitas industri sebanyak 16 unit berlokasi di DKI Jakarta, 62 di Jawa Barat, 56 di Banten, satu di Jawa Tengah, dan terakhir di Sumatera Selatan. Melalui pantauan satelit, peneliti melihat wilayah padat industri tersebut berada pada lokasi yang sama dengan titik konsentrasi NO_x dan SO₂ di Jawa,” ujar Isabella, Analis CREA, pada konferensi pers secara daring, Selasa (11/08/2020).

Ia mengatakan angin menjadi salah satu faktor yang membawa pencemaran Pembangkit Listrik Suralaya ke Jakarta. Hal itu menyebabkan konsentrasi PM_2.5 di Jakarta tetap tinggi, kendati terjadi pengurangan besar-besaran di lalu lintas lokal dan aktivitas perkotaan.

Grafik Konsentrasi polutan di Jakarta. Sumber: Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA)

Dalam laporannya, CREA menjelaskan bahwa faktor meteorologi seperti lintasan angin memengaruhi penyebaran pencemar seperti NO, SO_2, dan PM_2.5. Pada bulan-bulan kering seperti Mei hingga Oktober, ketika tingkat pencemaran keseluruhan di kota ini paling tinggi, sumber dari pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara dinilai akan memberikan dampak yang lebih besar pada kualitas udara. Pabrik industri di sebelah timur Jakarta dari Bekasi, Karawang, Purwakarta hingga Bandung juga tak luput di dalamnya. Sedangkan pada bulan-bulan basah antara Desember hingga Maret, sumber di wilayah bagian barat khususnya pembangkit listrik Suralaya di Banten menjadi penyumbang pencemaran yang lebih besar.

Persebaran Polutan Dipengaruhi Angin Laut

Hasil penelitian ini juga dikonfirmasi oleh Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala Sub Bidang Informasi Pencemaran Udara BMKG Suradi menuturkan, dari hasil perhitungan lembaganya terdapat perlambatan angin laut sampai ke daratan Jakarta yang memengaruhi pencemaran.

“Karena anginnya lambat dan telat, maka konsentrasi polutan tidak tersebar secara merata. Jadi terkadang mandek hanya sampai di Jakarta Selatan. Hal ini juga terkonfirmasi dari data PM_2.5 US Embassy bahwa di Jakarta Selatan ternyata konsentrasi polusinya lebih tinggi dibandingkan Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Jadi, pengaruh angin lokal di Jakarta perlu diperhatikan,” ujar Suradi.

Dari data inventarisasi emisi untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, didapati bahwa Banten dan Jawa Barat memiliki emisi PM_2.5, SO_2, dan NO_x yang jauh lebih tinggi dua kali lipat atau bahkan empat kali lipat dibanding Jakarta. Emisi berbahaya itu sebagian besar disebabkan oleh industri dan pembangkit listrik.

Baca juga: Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Fajri Fadhillah mengatakan bahwa permasalahan pencemaran udara ini sudah diketahui oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu cukup lama. Hal itu diketahui dari studi Bank Dunia pada 1997 yang menunjukkan permasalahan pencemaran udara di Jakarta.

Langkah-langkah yang bisa diperbaiki, kata Fajri, yakni menambah stasiun pemantau, memperbaiki metode kualitas udara, dan menambah parameter PM_2,5 sebagai acuan indeks kualitas udara. Ia menyarankan agar dibuat Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara karena belum dirancang oleh Pemeritah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, maupun Banten.

“Jakarta sulit dipulihkan tanpa ada upaya maksimal dari Provinsi Jawa Barat dan Banten. Pengurangan dan pengendalian pencemaran udara ini kita bias fokus ke satu sumber utama pencemar udara tidak bergerak, seperti industri dan pembangkit listrik,”ujar Fajri.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Desa Adat Ciptagelar, Sukabumi yang berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut memiliki sumber energi listrik sendiri berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Malam itu, Yoyo Yogasmana menggunakan senter untuk menerangi jalan menuju rumah warga. Ia memenuhi panggilan tetangganya yang kesulitan mendapatkan siaran televisi lokal, CIGA TV. Bergeser dari satu rumah ke rumah lain, Yoyo, yang juga merupakan warga Ciptagelar dan pengelola televisi lokal tersebut, mendapatkan keluhan serupa dari warga setempat.

Mendapati rumah yang kosong, ia terus melanjutkan tugasnya untuk menemukan siaran lokal. Yoyo langsung masuk dan mencoba menyalakan televisi tersebut. Di rumah yang lain, ia juga sudah ditunggu sebuah keluarga. Warga merasa rindu menyaksikan siaran lokal mengenai kegiatan di kampungnya.

Gemuruh suara sungai menghiasi suasana di Desa Ciptagelar pagi itu. Abah Ugi, pemimpin adat desa, sudah berada di area sawah untuk mengecek keadaan saluran air. Ia dan Yayasan Ibeka membuat turbin yang dilengkapi panel instalasi berupa pipa sepanjang 87 meter di saluran air sepanjang 430 meter. Dibantu warga, Abah Ugi membersihkan saluran air di sekitar hamparan sawah dari daun yang terbawa arus sungai.

Pembangkit mikrohidro memanfaatkan aliran sungai Cibarengkok yang mampu menyediakan 200 liter air per detik karena kawasan hutan yang masih terjaga. Pembangkit ini mampu menerangi 66 rumah warga dengan biaya di bawah Rp 30.000 per rumah tangga per bulan.

Foto: Youtube Watchdoc Documentary

Dokumenter karya Watchdoc Documentary ini juga memuat kegiatan masyarakat Ciptagelar yang bergotong royong membuat infrastruktur listrik di 1997. Iring-iringan ribuan warga yang bekerja sama memanjang hingga 2 kilometer. Setahun kemudian, proyek mikrohidro Ciptagelar memasok total 60.000 watt dari sekitar 10 turbin yang tersebar di beberapa kampung. Kini dari sekitar 6.000 rumah tangga, 25 persen di antaranya telah menikmati listrik mikrohidro.

Desa yang terletak 203 kilometer dari kantor pemerintah kabupaten itu, kata Yoyo, sudah memanfaatkan panel solar dalam kehidupan sehari-hari sejak 1990an. Energi dari solar tersebut digunakan untuk mengoperasikan televisi lokal di sana.

Dokumenter Energi dari Gunung Halimun ini menunjukkan rakyat yang berdaya menyediakan listriknya sendiri. Kegiatan masyarakat adat kasepuhan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat di daerah lain di tengah.

Desa Ciptagelar dikenal kental akan acara adatnya. Sedikitnya terdapat 30 acara adat yang tak pernah putus sepanjang tahun. Hal ini menandakan makmurnya sebuah peradaban yang telah berusia 650 tahun. Sayangnya, keterbatasan waktu membuat dokumenter ini tidak membahas manfaat energi dari pembangkit mikrohidro dalam kehidupan sehari-hari selain listrik.

Penulis: Krisda Tiofani

Jakarta (Greeners) – Institute for Essential Services Reform (IESR) merilis laporan Indonesia Clean Energy Outlook: Reviewing 2018, Outlooking 2019. Laporan ini memperkirakan prospek energi terbarukan tahun 2019 akan lebih suram, setidaknya hingga semester pertama. Kualitas kebijakan dan kerangka peraturan di sektor energi, konsistensi dalam implementasi kebijakan, proses procurement internal PLN, akses pembiayaan bunga rendah, kapasitas jaringan, dan terbatasnya proyek energi terbarukan yang bankable adalah beberapa faktor yang menghambat percepatan pengembangan energi di Indonesia.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyatakan, laporan ini memberikan peringatan keras bahwa pemerintah tidak berada di jalur untuk mencapai 23% target energi terbarukan sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional 2014 dan Rencana Energi Nasional 2017. Menurut Fabby situasi telah memburuk dalam dua tahun terakhir karena kebijakan dan regulasi yang menguntungkan kepentingan PLN tetapi gagal menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk memobilisasi investasi sektor swasta. Akibatnya, investasi terbarukan terus menurun sejak 2015.

“Tidak ada kemajuan yang berarti untuk pengembangan energi terbarukan di tahun 2018. Kajian IESR memperkirakan situasi di tahun 2019 juga tidak mungkin membaik. Pertama, masa pemilihan umum telah tiba dan harga menjadi salah satu isu sentral dalam kampanye. Akan sangat mungkin pemerintah berusaha untuk menjaga harga listrik tetap rendah,” ujar Fabby berdasarkan siaran pers yang diterima oleh Greeners, Rabu (19/12/2018).

BACA JUGA: Potensi Energi Terbarukan Melimpah, Pemanfaatannya Belum Maksimal 

Kedua, laporan ini menyoroti mandeknya kapasitas terpasang baru dari pembangkit listrik energi terbarukan dalam tiga tahun terakhir. Meskipun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan PLN mengklaim tentang PPA/Power Purchase Agreement yang tertinggi – sebanyak 70 PPA ditandatangani pada tahun 2017, tetapi setelah satu tahun sekitar setengah dari proyek pembangkit listrik tersebut masih berjuang untuk mencapai financial close dan menghadapi risiko penghentian oleh PLN pada akhir tahun ini.

Ketiga, baru-baru ini Menteri ESDM Ignatius Jonan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga listrik hingga akhir 2019. Ini berarti bahwa pemerintah akan mempertahankan kebijakan status quo (kondisi yang ada saat ini dan sedang berjalan) untuk melindungi bunga PLN dan tarif energi terbarukan ditetapkan lebih rendah untuk mensubsidi biaya pembangkitan listrik PLN yang lebih tinggi.

“Proyek energi terbarukan seperti panas bumi, angin, matahari dan biomassa akan tetap stagnan hingga tahun depan. Pengembangan panas bumi akan terbatas pada kegiatan survei dan pra-eksplorasi untuk mengumpulkan data dan pengembangan proyek energi terbarukan akan terbatas sektor tertentu. PLTS atap (Solar PV) yang berpotensi untuk dikembangkan hingga 1 GW per tahun akan tumbuh melambat terutama untuk pelanggan kalangan rumah tangga,” ujar Fabby.

BACA JUGA: Brown to Green Report 2018: Indonesia Semakin Jauh dari Target Kesepakatan Paris 

Selain itu, mengingat kondisi politik pada tahun 2019, Fabby menyatakan sangat mungkin investor asing akan terus menunggu dan melihat hasil pemilihan dan arah kebijakan kabinet baru pada bulan Oktober 2019. “Kami mengantisipasi bahwa investasi terbarukan oleh sektor swasta akan mengalir di kuartal keempat tahun depan. Oleh karena itu, sebagian besar investasi tahun depan akan dilakukan oleh PLN dan BUMN lainnya,” katanya.

Untuk menarik minat investor, Kepala Divisi Riset IESR Pamela Simamora menyatakan Kementerian ESDM harus meningkatkan kualitas kebijakan dan kerangka regulasi untuk mendukung investasi energi terbarukan.

“Ini berarti dibutuhkan upaya perbaikan yang menyeluruh terhadap Peraturan Menteri ESDM No. 48/2017, 50/2017, 10/2017 jo 49/2017 serta kejelasan mengenai sistem pararel dalam Peraturan ESDM Nomor 1/2017 untuk menghilangkan hambatan dalam investasi, pengelolaan risiko yang lebih baik, dan meningkatkan kepercayaan investor,” ujar Pamela.

Oleh karena itu, IESR mendesak pemerintah untuk membentuk Dana Energi Bersih Indonesia untuk mendukung pembiayaan energi terbarukan untuk skala kecil, terutama proyek di bawah skala 10 MW. Insentif fiskal perlu disiapakan untuk meningkatkan keekonomian proyek energi terbarukan. Dengan rekomendasi ini, diharapkan pengembangan energi bersih akan mendapatkan daya dorong yang lebih kuat selama berlangsungnya tahun politik dan di masa depan.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Hingga saat ini, laporan hasil pencapaian perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW ternyata masih belum memuaskan. Menurut Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, data hingga 24 Oktober 2016 menyebutkan bahwa realisasi pembangkit yang mulai beroperasi atau Commercial on Date (CoD) program 35 ribu MW baru mencapai 36 persen dari target kumulatif sampai dengan tahun 2016.

Sedangkan, realisasi pembangkit COD pada Fast Track Program 1, FTP 2 dan reguler baru yang merupakan bagian program 7.000 MW, baru mencapai 83 persen dari target kumulatif sampai dengan tahun 2016 atau 53 persen dari target keseluruhan.

“Ini artinya realisasi COD pembangkit listrik secara keseluruhan sampai dengan 24 Oktober 2016 masih sebesar 9,4 persen dari target keseluruhan,” ujar Presiden seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Rabu (02/11).

BACA JUGA: Pemerintah Belum Sepenuhnya Memaksimalkan Potensi Energi Terbarukan

Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar dalam pembangunan proyek ketenagalistrikan tersebut mempertimbangkan penggunaan energi terbarukan dan memberi prioritas pada teknologi geotermal, sampah, hydro, micro hydro dengan tujuan agar proyek ini mampu memanfaatkan seluruh potensi pembangkit listrik yang ada.

BACA JUGA: Walhi: Proyek Pembangkit Listrik 35 Ribu MW Masih Andalkan Batubara

Dari segi investasi di bidang ketenagalistrikan, Presiden menyatakan bahwa jumlah calon investor sudah sangat banyak namun tingkat realisasinya masih tergolong rendah. Data menunjukkan bahwa 71 proyek dari 109 proyek masih dalam tahap perencanaan dan pengadaan. Presiden meminta kepada semua pihak yang terlibat untuk terbuka dan melakukan evaluasi satu per satu untuk mengetahui letak masalah di lapangan dan menyelesaikannya dengan segera.

“Saya juga minta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk memastikan status 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Proyek yang sudah menelan biaya triliunan rupiah ini harus dipastikan statusnya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau memang ini tidak bisa diteruskan, ya sudah, berarti saya akan bawa ke KPK,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dan lingkungan hidup akan mengajukan permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar.

Permohonan uji materi Perpres Percepatan PLTSa ini diajukan ke Mahkamah Agung (MA) oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), BaliFokus, Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Greenpeace Indonesia, KRuHA dan Gita Pertiwi. Pengajuan uji materi ini dilakukan karena koalisi menilai regulasi tersebut telah mengabaikan prinsip kehati-hatian serta kesehatan warga dan lingkungan.

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran ICEL, Margaretha Quina mengatakan bahwa Perpres ini hanya mempromosikan percepatan PLTSa teknologi termal yang justru tidak ramah lingkungan. Padahal UU Pengelolaan Sampah khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf g, melarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

Alasan lain pengajuan uji materi ini dilakukan adalah karena lepasan pencemar berbahaya dan beracun dari PLTSa, termasuk pencemar yang bersifat persisten dan sulit dipulihkan kembali, sehingga bertentangan dengan UU Pengelolaan Sampah, UU Kesehatan dan UU Ratifikasi Konvensi Stockholm.

Percepatan PLTSa ini juga bertentangan dengan asas dan tujuan UU Pengelolaan Sampah, yang secara eksplisit menghendaki perubahan paradigma pengelolaan sampah ke arah pengurangan, komprehensif dan tidak hanya berfokus pada timbunan sampah di hilir.

“Perpres Percepatan PLTSa yang telah memberikan izin konstruksi untuk memulai pembangunan sebelum pengembang mendapatkan Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan bertentangan dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, skema penunjukan langsung terhadap pengembang PLTSa, pembebanan biaya pembangunan proyek dan biaya pembelian listrik, yang sesungguhnya tidak layak secara ekonomi di dalam APBN ini juga berpotensi melanggar UU Jasa Konstruksi dan UU Ketenagalistrikan,” ujar Margaretha Quina di Jakarta, Selasa (07/06).

Senior Advisor BaliFokus, Yuyun Ismawati menyatakan, jenis sampah Indonesia umumnya adalah basah dan tidak mungkin pembakaran dapat dilakukan sesuai persyaratan teknis tanpa menambahkan bahan bakar fosil, dan proses pengeringan memakan biaya yang cukup signifikan dan memboroskan energi. Padahal, kesehatan lingkungan sudah jelas dijamin sebagai hak semua orang dan Indonesia memiliki komitmen internasional terkait pengurangan emisi dan lepasan POPs (persistent organic pollutants).

“Namun pemerintah justru mempromosikan teknologi yang akan mengeluarkan pencemar persisten, logam berat dan abu sisa bakaran yang bersifat B3 (berbahaya dan beracun, Red.),” katanya.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) ini telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 13 Februari 2016. Isi dari Perpres ini adalah mempercepat pembangunan listrik berbasis sampah di beberapa kota besar.

Penulis: Danny Kosasih

Rwanda mungkin lebih dikenal sebagai negara di Afrika yang pernah dikoyak perang saudara. Namun, saat ini Rwanda menjadi perhatian karena keberhasilannya menjadi negara yang mampu membangun pembangkit listrik tenaga surya tercepat di benua tersebut.

Seperti dikutip dari inhabitat.com, pembangkit tersebut terletak di bukit hijau yang terkenal, sekitar 90 kilometer sebelah timur ibukota Rwanda, Kigali. Dengan kapasitas 8,5 Megawatt, pembangkit ini memenuhi kebutuhan listrik untuk 1.400 rumah di Amerika Serikat.

Untuk daerah pedesaan seperti di Rwanda, jumlah energi yang sama bisa menghasilkan dampak yang jauh lebih luas. Namun bukan ukuran proyeknya yang membuat kritikus tercengang, tapi kecepatan konstruksinyalah yang membuat mereka terkesima. Keseluruhan proyek pembangkit listrik senilai US$24 juta dikerjakan mulai dari kontrak sampai penyambungan listrik hanya dalam satu tahun saja.

Proyek pembangkit listrik tenaga surya di Rwanda. Foto: Sameer Halai/SunFunder/Gigawatt Global

Panel surya ini dirancang dengan bentuk benua Afrika, sebuah simbol yang mengindikasikan bahwa gerakan menuju energi bersih ini tidak hanya untuk keuntungan rakyat Rwanda saja tapi juga sebagai masa depan semua orang di Afrika.

Berlawanan dengan pembangkit surya pada umumnya, dimana panel surya diam tidak bergerak, panel surya di Rwanda menggunakan komputer untuk mengontrol pergerakannya dan menempatkan panel surya tersebut pada sudut yang tepat dan dapat mengikuti pergerakan matahari. Model panel surya ini juga menghasilkan 20 persen energi lebih banyak dibanding panel surya biasa.

Rwanda merupakan negara berkembang yang bergantung pada dukungan internasional untuk membuat proyek ini menjadi kenyataan. Pemerintah Rwanda telah bekerjasama dengan Gigawatt Global, Norfund dan Scatec Solar, yang didukung oleh inisiatif Presiden Barrack Obama sebagai bagian dari program Power Africa. Konstruksi dimulai pada bulan Februari 2014 dan hanya membutuhkan waktu 5 bulan untuk penyelesaiannya. Pembangkit ini mulai beroperasi pada bulan Juli 2014.

Penulis: NW/G15

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menganggap proyek pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (MW) yang diusung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan gas emisi karbon sebanyak 29 persen hingga 2030 mendatang.

Menurut Kepala Unit Kajian Walhi, Pius Ginting, dalam draf INDCs (Intended Nationally Determined Contributions) Indonesia yang akan diserahkan ke pertemuan internasional UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change) di Paris, Desember 2015 mendatang, pemerintah Indonesia telah menetapkan penurunan emisi sebesar 29 persen sampai tahun 2030. Namun, dalam draf tersebut tidak dijelaskan langkah-langkah konkret yang spesifik, terukur, relevan, dan berbasis waktu.

Ditambah, banyak proyek pembangunan yang lebih menekankan eksploitasi sumber daya alam yang cenderung meningkatkan emisi. Menurut Pius, dari sekitar 54 persen proyek pembangkit listrik 35 ribu MW atau sebesar 19 ribu MW akan beroperasi dengan mengandalkan pasokan batubara.

“Proyek pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (MW) itu terlalu bergantung pada pasokan batubara. Jadi, bagaimana mungkin menurunkan emisi karbon 29 persen pada 2030, bila karbon yang dihasilkan dari pembakaran batubara justru meningkat dua kali lipat dari 201 juta tCO2 pada 2015 menjadi 383 juta tCO2 pada 2024?” tuturnya kepada Greeners, Jakarta, Jumat (18/09).

Selain itu, Pius juga menilai pemerintah kerap memberikan subsidi dalam proyek PLT batubara. Subsidi yang paling nyata adalah dalam hal pembebasan lahan. Sementara, hutan yang difungsikan untuk menyerap emisi, justru semakin banyak dirusak untuk menggali batubara dalam rangka memenuhi kebutuhan PLTU sekitar 250 juta ton per tahun.

Sejauh ini, lanjut Pius, emisi karbon paling banyak dihasilkan dari aktivitas alih fungsi lahan, yaitu sebanyak 25 persen. Bila penggunaan batubara masih saja diutamakan oleh pemerintah, maka penghasil emisi karbon terbanyak akan berasal dari batubara.

Sebagai informasi, pada Desember mendatang, sebanyak 40 negara yang telah menyetujui menyusun INDCs akan membawa drafnya masing-masing ke pertemuan UNFCCC di Paris.

Lebih dari 50 ribu peserta dalam Konferensi Perubahan Iklim tersebut juga akan menyepakati kesepakatan baru penurunan emisi gas rumah kaca menghadapi perubahan iklim. Kesepakatan baru itu akan menggantikan skema Protokol Kyoto yang berakhir 2012 dan baru berlaku pasca 2020.

INDCs sendiri merupakan komitmen secara nasional dari berbagai negara mengenai seberapa besar kontribusi mereka dalam menangani perubahan iklim.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – PT Pertamina (Persero) mengaku tengah mempersiapkan diri untuk melakukan investasi di sektor hulu energi baru dan terbarukan (EBT) dengan rencana modal yang akan ditanam mencapai 1,5 miliar dollar Amerika atau setara Rp 20,7 triliun (kurs Rp 13.800).

Melalui keterangan resminya, Direktur Gas, Energi Baru dan Terbarukan Pertamina Yenni Andayani menyatakan bahwa rencana investasi tersebut akan digunakan untuk pengembangan bisnis EBT di luar panas bumi hingga 2019 mendatang.

“Pertamina akan terus berkomitmen untuk mencari sumber-sumber energi termasuk EBT yang dapat digunakan untuk menopang kemandirian dan kedaulatan energi nasional,” jelasnya, Jakarta, Kamis (20/08).

Yenni juga menyampaikan bahwa Pertamina selalu menyambut baik berbagai kebijakan pendukung yang telah lama dilakukan agar pengembangan energi baru terbarukan bisa terwujud. Apalagi, saat ini kondisi harga minyak mentah sedang buruk.

Ia juga menyatakan bahwa pengembangan energi “hijau” ini akan menghadapi tantangan yang tidak mudah karena harus berkompetisi dengan energi fosil yang sedang mengalami penurunan harga.

“Terwujudnya pengembangan EBT ini sudah banyak yang mendukung seperti insentif harga untuk pembangkit listrik panas bumi, air, biomassa, dan juga biogas. Kami (PT Pertamina) menyambut baik (pengembangan EBT). Namun di tengah menurunnya harga energi fosil, maka kebijakan harga akan menjadi kunci sukses bagi pengembangan EBT ini,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut berkapasitas 12 MW (MegaWatt) di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Selat Alas dan Selat Lombok serta di Selat Badung, Bali.

Sekretaris Perusahaan PLN, Adi Supriono dalam keterangan resmi yang dirilis Rabu (19/08) lalu menyatakan bahwa penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan Board of Directors SBS perwakilan Indonesia Michael J. Spencer. Penandatanganan tersebut dilakukan di ajang Energi Baru dan Terbarukan Conference Expo (EBT Conex) di Jakarta Convention Centre Jakarta.

“Pembangkit dari arus laut tersebut rencananya akan dikembangkan dan dimulai dengan total kapasitas 12 MW,” jelas Adi, Jakarta, Kamis (20/08).

Penandatanganan MoU ini, lanjutnya lagi, berlangsung bersama pengembang independen untuk energi terbarukan dan kelautan asal Inggris, PT SBS International Limited yang merupakan perusahaan pengembangan pembangkit listrik energi laut skala komersial pertama di Indonesia.

Lebih jauh Adi menyampaikan bahwa inisiatif tersebut akan dikembangkan hingga 140 MW berdasarkan potensi yang ada dengan biaya 350 juta dollar Amerika, atau setara Rp 4,83 triliun (kurs Rp 13.800). PLN yakin teknologi pembangkit listrik tenaga arus laut ini tidak hanya membantu mengurangi biaya bahan bakar fosil, namun juga akan meningkatkan keamanan energi Indonesia.

“Kolaborasi antara PLN dan SBS ini akan mengakselerasi Indonesia ke masa depan dan akan menghemat waktu dan biaya untuk riset dan pengembangan pembangkit listrik arus laut secara komersial,” tutup Adi.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyepakati komitmen pembelian tenaga listrik dari sejumlah Independent Power Producer (IPP) yang dibeli dari pembangkit listrik jenis energi baru dan terbarukan seperti air, angin, dan matahari.

Sekretaris Perusahaan PLN, Adi Supriono melalui keterangan resminya mengatakan bahwa total investasi untuk kelima proyek tersebut akan mencapai 1,71 miliar dollar Amerika (setara Rp 23,6 triliun) dengan kapasitas total mencapai 622 MegaWatt (MW).

“Jadi, ada lima proyek yang telah disepakati di acara Energi Baru dan Terbarukan Conference Expo (EBT Conex) kemarin,” jelas Adi, Jakarta, Kamis (20/08).

Lima proyek tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru kapasitas 510 MW di Sumatera Utara yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy, PLTA Hasang kapasitas 3 X 13 MW di Sumatera Utara yang dikembangkan PT Binsar Natorang Energy, dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap kapasitas 70 MW di Sulawesi Selatan yang dikembangkan PT UPC.

Selanjutnya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Gorontalo kapasitas 2 MWp yang dikembangkan PT Brantas Adya Surya Energi, dan PLTS Sumba Timur kapasitas 1 Mega Watt peak (MWp) di Nusa Tenggara Timur yang dikembangkan PT Buana Energi Surya.

“Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka komitmen tambahan pasokan listrik melalui pembangkit EBT yang sudah tertuang dalam power purchase agreement (PPA) adalah sebesar 5.014 MW. Diharapkan target penambahan pembangkit EBT tahun 2019 sebesar 4.116 MW akan dapat kita lampaui,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Secara keseluruhan, Uni Eropa memiliki target yang paling berani dalam hal energi terbarukan. Komitmen mereka saat ini adalah pada tahun 2030 setidaknya 27 persen dari konsumsi energi mereka berasal dari energi terbarukan. Namun sebuah laporan baru dari komisi di Uni Eropa, yang sudah bocor ke media The Guardian, menunjukkan bahwa target ini sudah berubah, Uni Eropa diharapkan menggunakan 50 persen energi terbarukan.

Saat ini, sekitar seperempat energi listrik Uni Eropa datang dari energi terbarukan. Sebagai tambahan dari target 27 persen energi bersih yang dipakai, mereka juga menetapkan target untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 40 persen dibandingkan tahun 1990. Menurut The Guardian, komisi Uni Eropa itu melaporkan bahwa untuk mencapai target di bidang energi dan iklim di Uni Eropa tahun 2030 berarti meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebanyak 50 persen dari kapasitas listrik terpasang.

Semua ini berarti peningkatan besar-besaran terhadap jaringan listrik di daratan tersebut akan datang lebih cepat sehingga memuluskan transisi penggunaan listriknya ke energi yang terbarukan. Lebih jauh lagi, komisi tersebut melaporkan bahwa diperlukan sebuah sistem pengalihan daya listrik yang lintas batas antar negara sehingga energi terbarukan bisa dipakai secara langsung untuk memenuhi kebutuhan yang ada, tanpa memerlukan tempat penyimpanan.

Namun komisi ini juga menyatakan bahwa negara-negara Uni Eropa telah membuat sendiri target energi terbarukan mereka, dimulai dari 10 persen oleh negara Malta sampai ke 49 persen oleh Swedia. Ditambahkan juga bahwa target 27 persen untuk 2030 dibuat sebagai perjanjian yang tidak mengikat dan bahwa Belanda, Inggris dan Perancis bisa jadi meleset dari target negara mereka masing-masing.

Berbicara kepada Guardian, Oliver Joy – juru bicara untuk Asosiasi Energi Angin untuk Eropa, meminta Uni Eropa untuk menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang mencegah beberapa negara Uni Eropa tertinggal dibanding negara yang lain di bidang energi terbarukan ini.

Penulis: NW/G15

Dalam bidang teknologi listrik bertenaga matahari, efisiensi merupakan hal yang sangat penting. Sebuah proyek pembangkit listrik tenaga surya di padang pasir Kalahari di Afrika Selatan bisa jadi adalah sebuah sistem yang paling efisien di dunia saat ini.

Perusahaan energi asal Swedia, Ripasso, memanfaatkan sinar matahari Afrika Selatan untuk menguji sistem pemusat energi matahari dalam skala kecil yang mengkombinasikan teknologi di bidang militer dan memadukannya dengan sebuah ide yang sudah ada sejak abad ke-19.

Hasilnya adalah sebuah sistem yang mengkonversikan 34 persen dari energi matahari menjadi energi listrik. Itu berarti jumlahnya dua kali lipat dari pembangkit listrik tenaga surya tradisional lainnya. Sistem ini menggunakan piringan sebesar 90 meter persegi yang berputar mengikuti matahari dan mengatur dirinya sendiri secara konstan untuk menangkap energi matahari sebanyak mungkin. Menurut surat kabar harian Guardian, benda tersebut merupakan satu-satunya di dunia.

Foto: www.ripassoenergy.com

Piringan dalam pembangkit listrik tersebut mampu memproduksi antara 75.000-85.000 kWh listrik yang terbarukan per tahun. Dengan kata lain kuota itu cukup untuk memberikan daya listrik bagi 8 rumah di Amerika per tahun. Dalam prosesnya, energi terbarukan ini bisa mengurangi 81 metrik ton karbondioksida yang dilepaskan ke atmosfer bila dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga batu bara.

Proyek ini dibuat berdasarkan mesin Stirling yang dikembangkan oleh insinyur Skotlandia, Pendeta Robert Stirling di tahun 1826 sebagai alternatif terhadap teknologi mesin uap. Mesin Stirling menggunakan pemanasan dan pendinginan gas dalam ruang tertutup untuk menggerakkan piston dan memutar sebuah roda gila. Karena keterbatasan material saat itu, mesin buatan Stirling tidak bisa dibuat secara komersial sampai tahun 1988.

Foto: www.ripassoenergy.com

Butuh 162 tahun sampai akhirnya mesin Stirling dapat dibuat seperti sekarang. Mesin Stirling pertama kali diaplikasikan oleh sebuah kontraktor pertahanan dari Swedia untuk keperluan mesin kapal selam.

CEO Ripasso, Gunnar Larsson, telah bekerja di bidang industri pertahanan di Swedia selama 20 tahun. Dalam kurun waktu tersebut ia tidak menyadari bahwa terdapat ide cemerlang yang berasal dari abad 19 yang dapat diaplikasikan untuk sistem pembangkit energi yang terbarukan. Hingga sekarang ia menerapkannya pada pembangkit listrik tenaga surya di Kalahari.

Penulis: NW/G15

Selama beberapa tahun belakangan, beberapa perusahaan yang bergerak dibidang teknologi berusaha mengembangkan panel surya dalam tampilan yang lebih bening dan bentuk yang ringkas. Pasalnya, perangkat panel surya bukanlah alat yang sederhana. Diperlukan banyak biaya untuk memiliki panel surya sendiri di rumah.

Marjan van Aubel nampaknya berhasil memadukan teknologi panel surya ke dalam bentuk yang lebih indah secara estetika. Van Aubel mengembangkan Current Window yang berfungsi tidak hanya sebagai pengganti tenaga listrik, namun juga sebagai jendela yang terlihat cantik.

Peralatan elektronik seperti telepon genggam dapat diisi dayanya melalui port USB yang terpasang di kusen jendela “Current Window”, perlengkapan Foto: Wai Ming Ng/www.inhabitat.com

Current Window memiliki pigmen di dalam kaca yang jika terkena sinar matahari, pigmen ini akan mengumpulkan tenaga surya dan mengubahnya menjadi tenaga listrik. Nantinya, listrik tersebut akan dikirim ke stop kontak USB di tepi jendela.

Menurut van Aubel, potongan kaca pada jendela tersebut terbuat dari “Dye Sensitised Solar Cells” yang menggunakan sifat warna untuk menciptakan arus listrik. Pada dasarnya proses yang terjadi pada kaca di jendela tersebut serupa dengan proses fotosintesis pada tumbuhan. Energi listrik yang berasal dari kaca jendela tersebut dapat digunakan untuk menyalakan beberapa peralatan kecil saja. Salah satunya adalah mengaliri listrik di port USB yang terpasang di kusen jendela selama sekitar tujuh jam.

Pola dan warna-warni “Current Window” terlihat seperti kaca mozaik. Foto: Wai Ming Ng/www.inhabitat.com

Van Aubel berharap dapat mengaplikasikan teknologi jendela tersebut dalam ruang yang lebih besar. Misalnya saja fasad warna-warni sebuah gereja atau jendela-jendela di sekolah. Jika saat itu tiba, maka Current Window dapat menyediakan energi ramah lingkungan dalam bentuk unik dan indah pada skala yang jauh lebih besar.

Penulis: NW/G15

Ibarat sedang berpuasa dan membersihkan tubuh dari banyak racun, Kosta Rika berhasil menjalani 75 hari ‘puasa’ tanpa listrik dari energi bahan bakar fosil. Alih-alih menggunakan daya listrik dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan, negara dengan jumlah penduduk 4,8 juta jiwa ini memberdayakan potensi alamnya untuk menghidupi dirinya sendiri.

Sebelumnya, Kosta Rika memproduksi energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Air. Sekitar 80 persen tenaga listrik negara ini berasal dari empat pembangkit listrik tenaga air. Namun kerugian dari energi tersebut juga tidak sedikit. Ekosistem Riparian (zona yang menghubungkan ekosistem daratan dengan air) dan ikan yang ada di dalam sungai dan bendungan memperoleh dampak buruk dari pembangkit listrik tersebut.

Kosta Rika. Foto: www.inhabitat.com

Negara yang terkenal akan pantai-pantainya yang cantik dan pegunungan aktif ini mulai melirik energi geotermal sejak tahun 2014. Geotermal saat ini masih menjadi energi alternatif sebagai diversifikasi penghasil energi di Kosta Rika. Pembangkit listik geotermal adalah kunci energi baru di Kosta Rika.

Sebagai langkah awal, geotermal di negara tersebut menghasilkan 10 persen energi pada tahun 2014. Untuk melanjutkan tahap tersebut pemerintah Kosta Rika menggelontorkan dana sebesar 958 juta dollar untuk membiayai proyek geotermal berikutnya. Dana tersebut didapat dari pinjaman bank Eropa dan Jepang. Target proyek ini adalah menghasilkan energi tambahan yang ramah lingkungan sebesar 150 MW. Sebuah upaya luar biasa dari negara kecil di Amerika Selatan.

Negara ini berharap menjadi negara yang bersih dari jejak karbon pada tahun 2021. Langkah yang diambil pemerintah Kosta Rika cukup ambisius, namun jika tidak dimulai sekarang, kapan lagi?

Penulis: NW/G15
Sumber: www.inhabitat.com

Jakarta (Greeners) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan akan mendorong penggunaan teknologi nuklir sebagai sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan merevisi aturan tentang pengembangan energi nuklir.

Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, mengatakan, Komisi VII akan secepatnya merombak Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 dimana tentang penggunaan energi nuklir menjadi pilihan energi terakhir yang akan digunakan di Indonesia (tercantum dalam pasal 11 ayat 3, Red.).

“Itu kan artinya dalam waktu dekat Indonesia tidak akan menggunakan nuklir sebagai sumber energi. Nah, opsi ini yang menyebabkan nuklir tak berkembang,” katanya saat dihubungi oleh Greeners melalui sambungan telepon, Jakarta, Jumat (08/05).

Ia menambahkan, Indonesia sesungguhnya telah memilki rencana pengembangan energi nuklir sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, namun rencana tersebut tidak kunjung terwujud. Karena itu, ia ingin ada pembangunan PLTN dalam 5 tahun kedepan.

Pembangunan PLTN ini, lanjutnya, membutuhkan investasi yang besar namun listrik yang dihasilkan harganya akan sangat murah karena biaya perawatannya tidak mahal. Bahkan lebih murah dari listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Ini harus segera didorong agar Indonesia bisa menikmati nuklir sebagai sumber energi kelistrikan,” tukasnya.

Sebagai informasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) mengaku masih akan terus mendorong pemerintah untuk berani membangun PLTN di Indonesia. Menurut Batan, Indonesia sudah tertinggal jauh dalam pemanfaatan energi nuklir.

DPR pun sempat meragukan kemampuan pemerintahan Jokowi dapat merampungkan target pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt dalam lima tahun. Terlebih lagi, program tersebut tidak melirik nuklir sebagai energi alternatif pembangkit listrik. Selain itu, DPR juga menyayangkan kebijakan energi nasional yang digagas oleh Dewan Energi Nasional (DEN) yang menempatkan nuklir sebagai energi alternatif terakhir dalam pengembangan ketahanan energi nasional.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah menyatakan komitmennya terhadap pengembangan energi baru terbarukan. Hal ini dinyatakan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), Rida Mulyana di Jakarta, pada Minggu (26/4).

Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) mutlak harus dilakukan karena Indonesia tidak dapat terus mengandalkan sumber-sumber energi yang berasal dari fosil. “Kita sadar bahwa energi dari fosil lambat laun akan habis”, kata Rida dalam diskusi “Roadmap Pembangunan Listrik Energi Baru” di Jakarta.

Dalam menjalankan komitmen ini, pemerintah telah menyiapkan roadmap pembangunan energi baru terbarukan sejak tahun 2014 lalu. Komitmen dan roadmap ini juga terkait dengan pemenuhan pembangkit listrik 35.000 MW. Pengembangan EBT ini juga telah sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2007 tentang energi.

Rida juga menyebutkan bahwa telah dilakukan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengembangan EBT ini. Ia menyontohkan dalam pengadaan geothermal yang di kawasan hutan. Dalam pengadaan geothermal tersebut, harus jelas batas-batas domain dari kementerian terkait.

“Jadi memang harus bersinergi. Siapa yang mengurus hutan, biar geothermal beres”, tegas Rida.

Sementera itu, Tri Mumpuni, pegiat listrik ramah lingkungan, mengatakan, pembangunan infrastruktur energi terbarukan mutlak diperlukan karena adanya ancaman krisis energi yang menghantui Indonesia. Selain itu, semua sumber energi terbarukan ada di Indonesia.

Sumber-sumber energi terbarukan potensial yang dimiliki Indonesia antara lain air, geothermal (panas bumi) dan biofuel (bahan bakar ramah lingkungan). Dengan sumber yang melimpah, Indonesia tentunya tidak perlu takut terhadap ancaman krisis energi. “Indonesia bisa menjadi Timur Tengahnya biofuel kalau kita mau serius”, tegas Puni.

Di tempat yang sama, pengamat kebijakan energi, Agus Pambagio menyatakan bahwa negara harus memiliki peran krusial dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan energi. Mengenai pemberdayaan energi, Agus juga menghimbau agar pemerintah memperhatikan generasi mendatang.

Ia menyontohkan Selandia Baru yang mengurangi porsi pemasukan dari sektor tambang dengan menutup tambang emas karena tidak ingin kekayaan alam tersebut tidak dirasakan oleh generasi selanjutnya. “Penguasa harus berpikiran luas, karena bukan hanya dia yang menikmati, tapi anak cucu nanti”, katanya.

Penulis: G09

Jakarta (Greeners) – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menyiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Micro LNG 10 Megawatt (MW) sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di Kepulauan Seribu.

Manajer Senior Komunikasi Korporate PLN, Bambang Dwiyanto mengatakan, sebagai alternatif energi, selain pembangunan PLTG tersebut, PLN nantinya juga akan membangun transmisi 150 kilovolt (kV) serta saluran kabel laut tegangan tinggi (SKLTT), GIS 150/20 kV 20 MVS.

“Saat ini PLN sedang melakukan kajian terhadap energi alternatif tersebut karena sesuai dengan studi awal, suplai listrik ke Kepulauan Seribu hanya diperuntukan melayani rumah tangga dengan panjang kabel untuk JTM sekitar 78,54 kms hingga menyebabkan kualitas tegangan menjadi kurang baik,” terangnya, Jakarta, Jumat (17/04).

Ia menjelaskan, Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PLN dan Pemprov DKI Jakarta nomor 11A/-072.2 dan 035.PJ/140/DISJAYA/2007 tertanggal 10 Januari 2007 lalu, PLN dalam hal ini bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penyaluran tenaga listrik di kabupaten administrasi Kepulauan Seribu.

Sedangkan untuk jaringan tegangan menengah 20 kV, instalasi dan gardu distribusi, serta trafo dan jaringan tegangan rendah (JTR) merupakan tanggung jawab dari Pemprov DKI Jakarta.

“Seiring dengan kebutuhan ekonomi dan sektor pariwisata, maka dibutuhkan pasokan listrik dan jaringan yang mampu memenuhi hal itu semua. Akan sangat diperlukan sinergi yang baik antara PLN dan Pemprov DKI Jakarta,” kata Bambang.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menginginkan agar PLN dapat membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kepulauan Seribu. Hal ini dikarenakan kebutuhan listrik di Ibukota membutuhkan pasokan yang lebih banyak, khususnya untuk kebutuhan transportasi publik mass rapid transit (MRT) yang diperkirakan rampung pada 2018.

Selain itu, Pemprov DKI dan PLN juga telah sepakat agar kapasitas produksi listrik di kedua pembangkit, yakni Muara Karang dan Tanjuk Priok ditambah. Sebab, di kawasan utara Jakarta tersebut akan banyak pembangunan super blok dan resort sehingga perlu ada persiapan awal, khususnya masalah ketersediaan pasokan listrik.

Penulis: Danny Kosasih

Apa mungkin tumbuhan dapat menghasilkan energi listrik? Bisa!

Sebuah perusahaan asal Belanda berhasil mengumpulkan energi listrik dari tumbuhan. Energi tersebut digunakan untuk mengisi tenaga listrik ke ponsel hingga membuat hotspot Wi-Fi. Bahkan listrik yang datangnya dari limbah proses fotosintesis tumbuhan ini sanggup menyalakan 300 lampu LED di sepanjang jalan di dua kota di Belanda.

Plant-e meluncurkan proyek “Starry Sky” pada bulan November 2014 di sebuah situs amunisi tua yang disebut HAMburg di dekat kota Amsterdam. ‘Tumbuhan listrik’ ini juga digunakan dekat markas perusahaan tersebut di Wageningen.

Dalam proyek ini, tumbuhan ditanam di wadah plastik di lahan seluas 1,8 kilometer untuk dimanfaatkan energinya untuk menyalakan lampu jalan. Lalu bagaimana proses mendapatkan listrik dari tumbuhan tersebut?

Pada saat proses fotosintesis, tumbuhan menyerap energi dari matahari dan mengubahnya menjadi gula. Saat mereka tumbuh ada lebih banyak gula yang dihasilkan di tubuhnya. Gula berlebih ini akan dikeluarkan oleh tumbuhan melalui akar ke dalam tanah dan dipecah menjadi elektron dan proton. Elektroda yang telah disiapkan tim dari Plant-e di dalam tanah akan menunggu hingga tumbuhan mengeluarkan ‘sampah listrik’ tersebut dan mengalirkannya ke luar.

Dengan memanfaatkan proses fotosintesis tumbuhan hidup, Plan-e mewujudkan konsep “clean energy”. Foto: inhabitat.com

Menuai energi dari tanaman sudah sering dilakukan dalam berbagai percobaan ilmiah. Dengan menggunakan metode yang hampir sama, Plant-e memperoleh energi namun tanpa merusak tanaman tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan Plant-e di Belanda ini dapat menandakan bangkitnya revolusi clean energy atau energi bersih.

Diperkirakan sekitar 25 persen populasi dunia masih belum dapat menikmati listrik. Perusahaan ini berharap dengan teknologi yang efektif namun tidak mahal, energi yang bersih dapat digunakan untuk menghasilkan listrik di daerah yang mengalami krisis listrik.

Meski begitu, seorang profesor di University of Georgia College of Engineering, Ramaraja Ramasamy menyatakan bahwa memanen listrik dengan teknik tersebut tidak mudah. Seperti dikutip dari yesmagazine.org, Ramasamy mengatakan bahwa teknologi yang digunakan Plant-e disebut juga dengan “sel bahan bakar dengan sedimen mikroba”. Menurut Ramasamy, teknologi ini masih memerlukan beberapa tahun untuk diteliti dan dikembangkan sebelum siap diproduksi secara komersil.

(G15)

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memeriksa Direktur PT Mega Guna Ganda Semesta atas tuduhan dugaan tindak pidana korupsi atas proyek e-KTP tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. Walhi menganggap bahwa catatan buruk tersebut tentunya akan sangat berpengaruh buruk pada proyek-proyek selanjutnya yang akan dikerjakan oleh perusahaan tersebut.

Dalam keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Manajer Kampanye Walhi nasional, Edo Rakhman mengatakan bahwa PT Mega Guna Ganda Semesta merupakan salah satu anggota konsorsium China Railway Group Ltd yang menjadi pemenang tender mega proyek pembangunan rel kereta api di Kalimantan Tengah dengan banderol 50 triliun.

Ia mencurigai jika dalam proses awalnya saja sudah melibatkan perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka, lanjutnya, bisa dibayangkan besaran kerugian negara yang akan timbul dalam proses implementasinya.

“Walhi beranggapan kalau sebaiknya proyek tersebut dibatalkan saja dan dikeluarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” tegas edo, Jakarta, Jumat (28/11).

Selain indikasi permainan dalam proses tender, pembangunan rel kereta api yang panjangnya kira-kira 480 kilo meter itu juga hanya akan memberikan kerugian yang sangat besar, baik bagi masyarakat maupun lingkungan hidup, imbuhnya.

Menurut Edo, rel kereta bisa di indikasikan sebagai sarana pendukung untuk memperlancar distribusi batu bara dan akan membuat aktivitas penambangan batu bara semakin massif, khususnya di daratan Kalimantan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, semakin massif pengambilan batu bara maka daya dukung lingkungan semakin menurun dan tentu akan berdampak buruk pada kehidupan manusia. Penggunaan batu bara sebagai bahan pembangkit listrik juga akan terus berlanjut dan semakin banyak menyumbangkan emisi di udara yang tentu berpengaruh pada kehidupan manusia.

Edo mengharapkan pemerintah seharusnya sudah mulai mencoba untuk perlahan-lahan meninggalkan penggunaan batu bara sebagai sumber energi dan mulai membatasi konsumsinya, kemudian menghentikan pengambilan batu bara untuk kepentingan ekspor.

“Pembangunan mega proyek rel kereta api ini tentu tidak relevan dengan komitmen Indonesia dalam isu perubahan iklim global karena justru bisa memberikan tabungan bencana ekologis untuk generasi yang akan datang,” pungkasnya.

(G09)

Jakarta ( Greeners) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuka keran investasi saat bertemu dengan para pengusaha asal Negeri Tiongkok saat penyelenggaraan KTT APEC di Beijing, hari Minggu (09/11) kemarin.

Dalam pertemuan bertema Indonesia-China, Trade, Investment, and Economic itu, Jokowi mengundang para investor Tiongkok untuk datang ke Indonesia dan menanamkan modalnya di Tanah Air. Presiden menawarkan sejumlah peluang dan kemudahan investasi mulai dari infrastruktur transportasi darat, laut, udara, pembangunan pembangkit listrik (power plant), waduk, hingga kerjasama perdagangan.

Merespon sikap dari presiden tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto, mengatakan, kini dengan bergabungnya Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, maka nantinya untuk pengurusan proses analisis dampak lingkungan (Amdal) bisa berjalan lebih cepat dan efisien guna menyambut baik keran investasi yang sudah dibuka oleh Presiden Jokowi.

“Saya sudah bicara dengan Ibu Menteri bahwa Pak Presiden sudah membuka keran investasi dengan deras dan bagaimana jika proses Amdal-nya dipercepat sebelum para investor nanti malah lari,” terang Hadi kepada wartawan pada acara peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia 2014 di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (12/11).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abetnego Tarigan, mengungkapkan bahwa prosedur untuk proses penyelesaian Amdal pada sektor industri bukanlah perkara yang mudah. Ada beberapa faktor yang mungkin harus diselesaikan sehingga membuat proses Amdal tersebut terkesan lama.

Meski Presiden Joko Widodo telah mengundang para investor untuk berinvestasi di Indonesia, namun lama atau tidaknya proses penyelesaian Amdal bukanlah tolak ukur untuk mempermudah investasi masuk. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Walhi, Abetnego Tarigan, Rabu (12/11). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Abetnego juga menjelaskan, lama atau tidaknya proses penyelesaian Amdal bukanlah tolak ukur untuk mempermudah investasi masuk. Karena, tambahnya, jika proses Amdal yang dijadikan permasalahan, maka dikhawatirkan akan ada konflik kepentingan antara industri kehutanan dan pengeluaran izin Amdal oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

“Harus dilihat konteksnya, Amdal itu lama karena apa. Apa mungkin karena penelitiannya mendalam atau juga harus ada ketelitian sehingga menghindarkan dari pencemaran lingkungan nantinya. Tidak bisa main dipersingkat begitu saja,” ujar Abetnego.

Terkait derasnya arus investasi yang dibawa oleh Presiden Jokowi, Abetnego menyatakan bahwa Walhi akan terus berkomitmen terhadap izin Amdal yang baik kepada investasi apapun yang akan datang ke Indonesia. Karena, menurutnya, seluruh pemimpin dunia manapun pasti akan mengundang banyak investor untuk berinvestasi di negara mereka.

“Itu tidak apa-apa, hanya saja itu tadi, kami mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan yang akan terjadi terkait izin usaha industri kehutanan dengan proses perizinan Amdalnya, terlebih dua Kementerian tersebut telah dilebur jadi satu,” tutupnya.

Sebagai informasi, pameran Hari Menanam Pohon Indonesia 2014 kali ini diadakan mulai tanggal 12 hingga 14 November 2014 di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Pameran ini merupakan salah satu cara kampanye publik untuk menyampaikan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik terkait hasil-hasil pembangunan lingkungan dan kehutanan agar diketahui, dimengerti, dan dipahami secara luas.

(G09)