Jakarta (Greeners) – Aeshnina Azzahra Aqilani (Nina), pelajar dan aktivis cilik Gresik, Jawa Timur, kembali melanjutkan perjuangannya pada tahun 2025 untuk mendorong pemerintah membatasi produksi plastik. Ia menyampaikan hal ini lewat surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Nina mendorong pembatasan produksi plastik untuk mengatasi krisis pencemaran plastik yang semakin berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Dalam suratnya, Nina menyampaikan bahaya mikroplastik terhadap kesehatan manusia. Ia juga mencatat penemuan mikroplastik dalam berbagai organ tubuh, seperti darah, paru-paru, sperma, plasenta, dan ginjal.

“Dari penelitian oleh berbagai literatur, mikroplastik bisa menyebabkan gangguan hormon, peradangan, hingga penyakit serius seperti kanker dan penyakit jantung,” ujar Nina lewat keterangan tertulisnya

Aktivis cilik kelas 12 SMA ini menyampaikan kekhawatirannya karena anak muda dianggap menjadi kelompok yang paling rentan merasakan bahaya ini.

BACA JUGA: Aktivis Cilik Gresik Temui Wamen LH, Minta Pantau Pabrik Daur Ulang Kertas

“Kami, anak muda, adalah generasi penerus bangsa. Kami ingin mewarisi lingkungan yang bersih, bukan beban pencemaran plastik yang terus meningkat,” ujar Nina.

Ada tiga poin utama yang Nina tulis dalam surat yang ia tujukan untuk Prabowo. Masing-masing menyangkut pembatasan produksi plastik, perlindungan lingkungan untuk generasi muda, dan peningkatan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran lingkungan.

“Saya sangat berharap Indonesia dapat memimpin perjuangan global melawan krisis plastik dan tidak hanya menjadi tujuan akhir sampah plastik dunia,” ungkap Nina dalam tulisannya.

Tampilkan Data Mikroplastik

Surat yang ia tulis juga lengkap dengan data hasil penelitian mengenai dampak mikroplastik terhadap tubuh manusia. Penelitian ini menunjukkan perlunya urgensi pemerintah untuk segera bertindak.

Sebelumnya, Nina juga turut menghadiri konferensi Intergovernmental Negotiating Committee kelima (INC-5) di Busan, Korea Selatan. Ia mengungkapkan pengalamannya menyaksikan diskusi global mengenai solusi krisis plastik.

BACA JUGA: Aktivis Cilik Gresik Minta Norwegia Ikut Pulihkan Kali Brantas

“Saya kecewa karena Indonesia tidak bergabung dalam High Ambition Coalition (HAC), kelompok negara yang mendukung pembatasan produksi plastik secara ketat,” tulisnya dalam surat yang ia kirim pada 31 Desember 2024.

Menurut Nina, Indonesia seharusnya bergabung dengan negara-negara ambisius yang berkomitmen untuk menghentikan pencemaran plastik. Hal ini bisa pemerintah lakukan dengan mendorong pembatasan produksi plastik dalam INC-5.

“Saya berharap pemerintah merespons surat ini. Kemudian, nantinya membuat kebijakan dan menunjukkan keseriusan dalam upaya mengurangi produksi plastik di Indonesia,” ujar Nina.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Tanpa upaya pengurangan produksi plastik, upaya global untuk mengatasi polusi plastik tidak akan bisa tercapai. Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mengingatkan bahwa negara-negara harus memiliki ambisi besar untuk mengakhiri polusi plastik secara sistematis sepanjang seluruh siklus hidup plastik.

Pada pekan ini, lebih dari 175 negara kembali berkumpul dalam putaran terakhir perundingan PBB mengenai perjanjian global untuk mengakhiri polusi plastik di Busan, Korea Selatan. Negosiasi ini bertujuan untuk mengakhiri polusi plastik di seluruh siklus hidup plastik sesuai mandat Resolusi UNEA 5/14. Namun, menurut AZWI, negosiasi berlangsung dalam tempo yang lambat. Sebab, ada perbedaan signifikan, terutama pada topik pembatasan produksi plastik.

Negara-negara yang tergabung dalam High Ambition Coalition (HAC) sangat kuat dalam mendorong pengurangan produksi plastik. Kelompok masyarakat sipil seperti organisasi lingkungan, masyarakat adat, organisasi profesional di sektor kesehatan, dan lainnya juga ikut mendorong pengurangan ini.

Namun, di sisi lain, negara-negara produsen bahan bakar fosil berusaha membatasi ruang lingkup perjanjian pada persoalan pengelolaan sampah plastik. AZWI pun menilai posisi Indonesia pada negosiasi kelima yang berjalan sejauh ini sangat tidak ambisius. Indonesia tidak memperlihatkan keseriusan pada upaya mengakhiri polusi plastik secara sistematis pada keseluruhan siklus hidup plastik.

BACA JUGA: AZWI: RDF Solusi Palsu Penanganan Sampah Perkotaan

Juru Kampanye Polusi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abdul Ghofar juga menilai bahwa posisi Indonesia dalam negosiasi kelima Perjanjian Internasional tentang plastik sangat mengecewakan.

“Pada pembahasan pasal 6, misalnya, Indonesia dalam dokumen usulan menyatakan ketidaksetujuan pada upaya pengurangan produksi plastik karena pertimbangan kepentingan ekonomi dari industri plastik,” kata Ghofar lewat keterangan tertulisnya, Kamis (28/11).

Padahal, industri plastik hulu, terutama yang berbasis minyak bumi dan petrokimia, merupakan penyumbang utama polusi dan emisi gas rumah kaca. Hal ini yang menyebabkan krisis iklim.

Ilustrasi polusi plastik. Foto: Freepik

AZWI Telusuri Dokumen Pemerintah Indonesia

Sementara itu, AZWI juga telah menelusuri dokumen-dokumen negosiasi (In-session document) yang Indonesia kirim melalui laman Intergovernmental Negotiating Committee (INC). Mereka mengkritik posisi Indonesia dengan berbagai catatan.

Menurut AZWI, pernyataan Indonesia terkait ruang lingkup perjanjian tidak memiliki komitmen spesifik yang mengikat. Pemerintah lebih berfokus pada prinsip-prinsip yang lebih luas. Selain itu, kurang ada penekanan pada langkah-langkah di hulu, seperti pembatasan atau pengurangan produksi plastik.

AZWI menilai, pemerintah kurang tegas dalam mendukung target global. Kemudian, terkait Extended Producer Responsibility (EPR) dan ekonomi sirkular bergantung pada dukungan internasional dan kesiapan nasional. Solusi hulu seperti menghilangkan polimer dan bahan kimia berbahaya, dinilai kurang serius dan cenderung menggunakan bahasa yang terkesan melindungi industri.

Senior Advisor Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati mengatakan kesehatan masyarakat dan lingkungan Indonesia dipertaruhkan dengan posisi pemerintah yang tidak ambisius dalam negosiasi ini. Intervensi pemerintah tidak memperlihatkan kesehatan sebagai prioritas, melainkan terus mendorong untuk menggenjot produksi plastik di hulu.

BACA JUGA: AZWI Desak Pemerintahan Baru Utamakan Pengurangan Sampah di Hulu

“Banyak studi sudah memperlihatkan dampak dan efek produksi plastik dan bahan-bahan kimia plastik terhadap kesehatan kita. Masyarakat berhak tahu bahan kimia plastik apa saja yang digunakan dan dilepaskan dalam proses produksi plastik dari hulu sampai hilir. Transparansi polutan dan kimia dalam plastik harus dapat diakses publik untuk memenuhi hak hidup di lingkungan yang aman dan sehat,” ujar Yuyun.

AZWI pun mendesak pemerintah untuk berani mengambil posisi yang lebih kuat dan ambisius pada proses negosiasi yang sedang berjalan. Hal itu dengan menunjukkan keberpihakannya pada lingkungan hidup dan kesehatan manusia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia