Jakarta (Greneers) – Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Raung dan Umba kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (05/06) kemarin. Raung dan Umba ditemani puluhan aktivis Greenpeace berjalan kaki sambil membawa banner bertuliskan ‘Lindungi Lingkungan dari Korupsi’ dan sebuah papan yang berisi daftar kekayaan alam Indonesia.

Raung dan Umba bukanlah manusia. Mereka merupakan ‘Calon Presiden dan Wakil Presiden Lingkungan.’ Meski demikian, aksi kedua maskot tersebut penting untuk dicatat oleh capres dan cawapres yang sedang berkompetisi dalam Pemilihan Presiden 2014 maupun masyarakat Indonesia. Keduanya menyerukan agar para capres dan cawapres berkomitmen untuk melindungi dan menyelamatkan kekayaan alam Indonesa.

“Praktek korupsi berakibat buruknya pengelolaan sumber daya alam lantaran eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Kami mendesak agar penegakan hukum dengan pendekatan terpadu antara KPK, Kementerian, dan lembaga pemerintahan lainnya benar-benar dilaksanakan,” ujar Hindun Mulaika, Juru Kampanye Greenpeace Indonesia.

Kekayaan alam yang dimaksud mencakup 8.157 spesies fauna atau mencakup 10 persen dari keberagaman spesies di dunia, serta 15,5 persen dari total jumlah tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia. Potensi sumber daya ikan Indonesia mencapai 6,52 juta ton pertahun dengan luas terumbu karang di lautan Indonesia mencapai 50.875km2 atau 18 persen dari total luas terumbu karang dunia, juga memiliki padang lamun hingga 30.000 km2.

Selain itu, Indonesia juga termasuk 10 negara dengan potensi ketersediaan air tertinggi di dunia mencapai 694 miliar m3/tahun dan memiliki ketersediaan air rata-rata per kapita/tahun yang lebih besar dari rata-rata dunia yakni mencapai 16.800m3 per kapita/tahun, yang diantaranya mengaliri lebih dari 5.590 sungai di seluruh Indonesia.

Indonesia yang terletak di khatulistiwa juga dapat memanen sinar matahari sepanjang tahun, sehingga menghasilkan 4,80kWh/m2/tahun, dan potensi energi angin 3-6m/detik. Selain itu dari mikrohidro juga berpotensi menghasilkan 450 Mega Watt.

Kekayaan energi tersebut belum termasuk energi panas bumu sebagai salah satu yang tersbesar di dunia dengan perkiraan 296 titik potensi panas bumi di seluruh Indonesia, dan dapat menghasilkan energi 29.038 Giga Watt.

Sementara dari sektor kehutanan tercatat luas hutan Indonesia yang tadinya mencapai 132,54 juta hektar, tersisa 94,34 juta hektar pada 2012. Dan luas lahan gambut yang tadinya 21,53 juta hektar hanya tersisa 10,82 juta hektar sampai dengan 2011.

“Indonesia bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian tanpa harus merusak kekayaan alam yang tersisa, karena tidak akan ada pertumbukan ekonomi yang berkelanjutan jika lingkungan hancur. Greenpeace menantang calon Presiden Indonesia untuk 100 persen berkomitmen terhadap nol deforestasi, nol pembuangan bahan kimia berbahaya, revolusi energi bersih dan terbarukan serta laut sehat dan terlindungi,” ujar Hindun.

(G30)

Jakarta (Greeners) – Perhimpunan Cendikiawan Lingkungan Indonesia (PERWAKU) usulkan empat mandat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan dapat menyejahterakan rakyat. Empat usulan tersebut disampaikan dalam Diskusi Calon Presiden 2014 yang dilangsungkan di Graha Bimasena, Jakarta, pada Selasa (03/06) kemarin.

“Melalui diskusi ini, kami ingin menggalang komitmen mereka (capres-cawapres) terhadap pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan komitmen menyejahterakan masyarakat Indonesia. Ini dua hal yang harus digaris bawahi,” ujar Ir. Donny Yoesgiantoro MM., MPA, Ketua Umum PERWAKU.

Empat mandat yang disarankan oleh organisasi cendikiawan lingkungan tersebut adalah pertama, adanya kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan antara pembangunan ekonomi-sosial-lingkungan dalam pembangunan. Melalui mandat ini, environmental fund diharapkan lebih dikembangkan.

Kedua, penguatan kemampuan masyarakat dalam mengorganisir dirinya untuk mengelola SDA dan potensinya. Penguatan ini disarankan dilakukan dengan memberikan pengakuan hak atas penguasaan sumber daya alam dan jaminan pengelolaannya. Ketiga, mengimplementasikan pembangunan yang menguatkan daya dukung lingkungan.

Dan yang keempat, adanya kelembagaan yang memiliki kewenangan eksekusi dalam pengelolaan lingkungan. Kelembagaan tersebut akan mengawal proses pembangunan dan menghemat mata rantai birokrasi dalam mengeksekusi pengelolaan lingkungan.

“Kami punya cara berpikir dan metodelogi sendiri yang tidak bisa kami paksakan ke metodeloginya mereka (capres-cawapres),” katanya. Ia juga menambahkan bahwa, “Target kami disini adalah supaya apa yang kami lakukan berkesinambungan dengan apa yang mereka lakukan.”

Donny mengharapkan ke empat jalan yang dirumuskan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya. “Mereka sebagai pemimpin bangsa. Kita perlu komitmen mereka untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan lingkungan nantinya,” tegasnya.

(G08)

Jakarta (Greeners) – Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sama-sama menyatakan kepeduliannya terhadap isu lingkungan. Namun jika diperhatikan, keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam rencana pelaksanaannya seperti dijabarkan dalam visi-misi mereka.

“Prabowo nampaknya akan melanjutkan garis pembangunan dari pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), seperti MP3EI mau dilanjutkan dan sebagainya. Sedangkan Jokowi ingin menempuh garis baru, garis yang lebih menunjukan kehadiran pemerintah pada beberapa isu yang sekarang ini dianggap terlalu dibiarkan,” ujar Prof. Dr. Emil Salim saat dijumpai usai acara Diskusi Calon Presiden 2014, Graha Bimasena, Jakarta, pada Selasa (03/06).

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI telah ditetapkan tahun 2011 lalu dan pelaksanaanya akan berlangsung hingga tahun 2025 mendatang. Namun, menurut Emil, presiden mendatang tidak cukup hanya menjalankan MP3EI saja.

“Saya pribadi merasa itu perlu penyesuaian karena belum dilengkapi masterplan percepatan lingkungan. Jangan hanya masterplan percepatan ekonomi saja, sementara pembangunan menghendaki pertimbangan lingkungan dan sosial. Jadi, MP3EI saja itu terlalu timpang,” katanya.

Isu lingkungan-sosial seperti konflik lahan adat yang terus terjadi karena belum dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 tentang Hutan Adat, masalah asap serta kebakaran hutan, nampaknya menjadi isu lingkungan yang setiap tahun menjadi agenda namun nyaris tidak ada penyelesaian.

“Konflik sosial-lingkungan itu seolah-olah dibiarkan. Jokowi nampaknya ingin hadir dan menunjukan ‘pemerintah ingin menegakkan ini lho, maunya begini.’ Saya melihat ada nuansa kontinuitas pada pihak Prabowo, sedangkan nuansa perubahan pada Jokowi,” ujarnya.

Mantan Menteri Lingkungan yang sekarang aktif dalam Dewan Penasehat Presiden ini mengembalikan pilihan kepada masyarakat Indonesia. “Bangsa Indonesia itu maunya apa? Pemilu nanti akan menjadi tolok ukur, apakah masyarakat Indonesia menghendaki perubahan ataukah status quo? Ini yang penting,” katanya.

“Tiap jaman menunjukan semangat jamannya. Apakah kontinuitas ataukah perubahan, itu akan kentara pada hasil Pemilu nanti,” ujarnya mengakhiri pembicaraan.

(G08)