Jakarta (Greeners) – Hiruk pikuk ramainya pesta demokrasi empat tahunan yang akan digelar pada 9 Juli 2014 mendatang membuat sejumlah lembaga pelestari lingkungan hidup menggelar diskusi bertemakan ‘Pasca Pilpres 2014 : Masa Depan Lingkungan Hidup Indonesia’.

Diskusi yang dihadiri oleh Greenpeace Indonesia, Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ), dan perwakilan tim sukses dari kedua pasang calon presiden dan wakil presiden ini, membahas tentang posisi kelestarian lingkungan hidup Indonesia dari pandangan kedua capres sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan.

“Saya senang bisa hadir di sini karena kami dari kubu pak Jokowi-JK sangat peduli terhadap isu lingkungan dan telah lama melakukan penelitian bersama para praktisi lingkungan hidup,” ujar Wahyu Widodo, perwakilan tim sukses Joko Widodo -Jusuf Kalla saat membuka acara diskusi yang diselenggarakan di Gallery Cafe Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (03/07).

Wahyu mengatakan bahwa kelestarian lingkungan hidup di Indonesia banyak juga dipengaruhi oleh tindakan-tindakan tidak terpuji oleh penghuninya. Seperti korupsi yang dilakukan oleh lapisan pemerintahnya dan mental buruk yang harus direvolusi demi kelestarian lingkungan hidup Indonesia.

Di lain sisi, Syamsul Bahri selaku tim sukses dari Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengatakan permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia lebih dikarenakan terjadinya degradasi lahan, punahnya plasma nutfah serta kepedulian masyarakat yang semakin menurun terhadap lingkungan.

Syamsul juga menyatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhaan ekonomi saja cenderung bersifat eksploitatif dan konsekuensi yang dihasilkan pada alam akan berdampak negatif terhadap kualitas sumber daya alam itu sendiri.

“Solusi dari kami, yaitu akan melakukan perbaikan pada 77 hektar hutan Indonesia dan melakukan negosiasi di dalam dan luar negri untuk kepentingan hutan Indonesia,” jelas Syamsul.

Menanggapi pemaparan dari kedua tim sukses tersebut, Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting malah mengaku khawatir karena perlindungan lingkungan nampaknya masih belum menjadi prioritas penting dalam kebijakan pemerintah yang akan datang.

“Kita bisa melihat dengan jelas program dari visi-misi kedua pasangan capres masih akan mengandalkan pengembangan industri ekstraktif dan sumber daya alam untuk menopang pertumbuhan ekonomi kita. Namun, sayang sekali keduanya tidak menyebut-nyebut masalah krisis ekologi yang kita hadapi saat ini,” terang Longgena.

Longgena menjelaskan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan yang vital dalam strategi pemanfaatan sumber daya alam juga tidak tergambar dengan jelas, baik dari pemaparan kedua tim sukses tersebut maupun dari visi misi kedua capres dan cawapres.

“Dengan kondisi dan kecepatan kerusakan lingkungan hidup kita saat ini, melanjutkan praktek eksploitasi sumberdaya seperti biasa akan membawa kita pada krisis lingkungan yang lebih berat lagi pada masa-masa yang akan datang, dan kita perlu khawatir soal ini,” tutupnya.

(Danny Kosasih)

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), telah melakukan penelitian tentang status lingkungan hidup yang dilakukan di lima kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Walhi untuk mendorong isu lingkungan menjadi isu publik dan juga pembanding terhadap status lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup.

Riset diselenggarakan pada bulan Januari tahun 2014 di Jakarta, Bandung, Kendari, Pekanbaru dan Banjarmasin. Penelitian ini melibatkan 1920 responden, dimana setiap kota terdapat 384 responden, dengan sampling error 2,2 % dan tingkat kepercayaan 95 %. Metode penarikan sampel mempergunakan multistage random sampling. Sampel diambil dari daftar pemilih yang dibuat oleh KPU masing-masing kota.

Dalam pemaparan yang diadakan di kantor Walhi pada hari Senin (23/06), hasil temuan secara umum menyatakan persoalan lingkungan berhubungan erat dengan kebijakan pembangunan nasional. Negara mampu menjadi pengawal kebijakan yang pro terhadap lingkungan dalam mendorong kebijakan sektor industri ekstraktif.

“Persoalan lingkungan hidup hari ini sudah pada tahap keadaan status bahaya (air, tanah, udara, sungai dan iklim), namun penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih dilakukan dengan mempergunakan pendekatan “business as usual”. Perlu ada terobosan baru yang dilahirkan untuk mempebaiki situasi ini sehingga kedepan tidak menghadapi persoalan lingkungan yang semakin besar,” ujar Abdul Wahib Situmorang dari Walhi Institute.

Peneliti Irhash Ahmady menyampaikan bahwa lima kota yang menjadi sampling tersebut mewakili gambaran umum kondisi lingkungan hidup di Indonesia yang mengarah pada satu titik lemah yakni institusi/pengurus negara. Publik melihat bahwa kapasitas kelembagaan negara dan penegakan hukum masih rendah.

Pemerintah nasional maupun daerah melakukan pendekatan pembangunan melalui eksploitasi sumberdaya alam secara masif tanpa memperlihatkan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia baik di sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan pertanian.

Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan menyatakan bahwa temuan riset tersebut semakin menyakinkan Walhi bahwa perlu adanya perbaikan pengelolaan Lingkungan Hidup secara sistematis.

“Konflik pengelolaan sumber daya alam dan agraria yang semakin meluas akibat kebijakan yang keliru memperparah krisis rakyat hari ini, ditengah sumberdaya alam yang terkuras tapi bukan untuk kesejahteraan rakyat. Riset ini menjadi bagian dari pendidikan politik lingkungan untuk publik,” jelas Abernego.

Ia juga menambahkan bahwa, “Hasil riset ini juga menjadi tantangan bagi Walhi sebagai organisasi lingkungan dalam momentum pemilu Presiden untuk memaparkan agenda politik lingkungan hidup.”

(G30)

Jakarta (Greeners) – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 menjadi momen yang sangat penting bagi masyarakat untuk memilih Presiden yang pro lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal ini kembali diingatkan dalam Seminar Nasional yang di selenggarakan oleh Yayasan Perspektif Baru (YPB), Kemitraan (Partnership) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi ) di Plaza Bapindo, Jakarta, pada Rabu (18/06) kemarin.

Direktur Kemitraan, Wicaksono Sarosa, dalam sambutannya menyatakan, “Empat tahun terakhir bangsa Indonesia telah memulai menjadi harapan dunia untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan melangkah ke arah pro kelestarian hutan. Komitmen beresiko besar lenyap jika presiden terpilih tidak pro kelestarian hutan dan tidak menjalankan program pembangunan yang green economy,” katanya.

Kerusakan hutan di Indonesia dikategorikan sangat parah dan Indonesia masuk dalam lima besar negara penghasil emisi karbon terbanyak di dunia. Emisi karbon memiliki efek rumah kaca yang memicu perubahan iklim ekstrim. “Karena itu Presiden Indonesia mendatang harus yang pro lingkungan hidup agar kerusakan hutan dapat dihentikan,” ujar Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi.

Penelitian yang dilakukan oleh Matthew C Hansen dari University of Maryland menemukan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 15,8 juta hektar hutan antara tahun 2000 dan 2012. Masyarakat di dalam dan sekitar hutan diperkirakan mencapai sekitar 50 – 70 juta jiwa masih terus mengalami kehilangan hak hidup atas lahan dan wilayah adat.

Menurut Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga, kelestarian hutan dan isu pelanggaran HAM juga harus menjadi perhatian utama dalam memilih presiden periode mendatang. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat adat serta masyarakat lokal didalam dan disekitar kawasan hutan serta kebijakan era Orde Baru telah mengakibatkan masyarakat adat kehilangan hak atas wilayah adatnya, termasuk hutan adat yang ditetapkan secara sepihak sebagai kawasan hutan yang sampai sekarang belum diselesaikan pemerintah. Komnas HAM mengharapkan presiden terpilih mendatang berkomitmen menindaklanjuti hasil Inkuri Nasional.

Upaya menjaga kelestarian lingkungan seperti hutan dan penyelesaian pelanggaran HAM merupakan kegiatan masif yang memerlukan political will bersama untuk mengubah kerangka kebijakan pemerintahan.

“Karena itu kesadaran masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak suara di Pilpres 2014 sangat penting untuk memilih calon presiden yang berkomitmen menjaga kelestarian hutan dan menjaga HAM,” ujar Wimar Witoelar.

(G30)

Visi misi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menunjukan strategi dan target yang cukup kuat dalam hal perlindungan hutan, laut dan iklim, serta perlindungan dari polusi bahan kimia berbahaya.

Pandangan ini mengemuka dalam diskusi yang berlangsung di Jakarta, pada Kamis (12/06) lalu. Kepala Grenpeace Indonesia Longgena Ginting mengungkapkan komitment dan program dalam visi-misi keduanya masih sangat mengandalkan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk menopang pertumbuhan ekonomi, tanpa mendorong prinsip-prinsip keberlanjutan keadilan lingkungan dalam strategi pembangunan nasional. Sementara, kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup sudah dalam tahap kritis yang membutuhkan pemulihan segera.

Dalam dokumen visi misinya, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla masih menunjukkan batubara sebagai solusi energi di Indonesia. Sementara Prabowo-Hatta juga mendorong peningkatan industri ekstratif termasuk batu bara.

“Kami menantang pemerintah baru nanti untuk menetapkan target setidaknya 40 persen energi terbarukan pada tahun 2030. Pada era krisis iklim ini sudah saatnya pemerintah beralih kepada energi aman, bersih dan terbarukan. Ekspolitasi SDA berlebihan dan merusak merupakan salah satu persoalan utama yang menghambat kemajuan ekonomi,” ujar Longgena.

Longgena menambahkan di sektor kelautan, pasangan Prabowo-Hatta belum menjawab desakan kebutuhan pembenahan tata kelola perikanan, termasuk lemahnya evaluasi dan pengawasan perizinan yang akhirnya bermuara pada praktek perikanan illegal dan penangkapan ikan berlebihan. Sementara pasangan Jokowi-Jusuf Kalla juga tidak menyatakan akan memprioritaskan pembenahan terkait tata kelola perikanan.

Pembangunan di sektor Kehutanan mendapatkan tempat penting dalam visi dan misi kedua pasangan tersebut, namun tak satupun yang mengarah pada komitmen nyata deforestasi. Jokowi-Jusuf Kalla dalam visi – misinya lebih menitikberatkan pada pemberantasan penebangan liar yang selama ini identik dengan praktek penebangan hutan tanpa ijin yang dilakukan oleh masyarakat adat atau lokal yang bergantung hidup pada hutan. Di sisi lain praktek konvensi hutan skala besar oleh koorperasi bukan menjadi perhatian.

Sampai saat ini, sudah puluhan ribu masyarakat Indonesia bergabung dalam 100 persen Indonesia.org untuk menyatakan bahwa suara mereka 100 persen untuk lingkungan. Greenpeace menantang kedua pasangan capres dan cawapres untuk 100 persen berkomitmen terhadap nol deforestasi, nol pembuangan bahan kimia berbahaya, revolusi energi bersih, dan laut sehat dan terlindungi.

(G30)

Jakarta (Greeners) – Puluhan musisi pendukung pasangan calon presiden, Joko Widodo dan calon wakil presiden, Jusuf Kalla yang tergabung dalam Komunitas Revolusi Harmoni mendeklarasikan Revolusi Harmoni untuk Revolusi Mental Mental di Parkir Timur Senayan, Jakarta.

“Melalui musik, para musisi dan komunitas mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama melakukan revolusi mental. Inilah titik perubahan kita untuk maju dan melakukan loncatan untuk menjadi bangsa yang besar,” kata Abdee, gitaris band Slank pada jumpa pers di tempat yang sama, Rabu (11/06).

“Sebetulnya, kami berkumpul untuk menyatakan sikap kami, namun akhirnya berkembang menjadi gerakan kemanusiaan karena ada harapan Indonesia jadi lebih baik ke depannya. Kami berkumpul mengajak komunitas yang sepaham dan sevisi dengan nama Revolusi Harmoni. Gerakan ini juga mendukung gerakan Revolusi Mental Jokowi,” ujarnya.

Revolusi Harmoni untuk Jokowi-Jusuf Kalla, di hadiri sejumlah musisi diantaranya, Slank, Ian Antono, Oppie Andaresta, Krisdayanti, Joe Saint Loco, Kla Project, /rif, Otong Koil, Yuni Shara, Trio Lestari, J-Flow, Yukie Pas Band, Jhody Bejo, Kikan, Once, Andre Hehanusa, Bams, Ello, Giring Ganesha, Nia Dinata, Vino G Bastian, Wanda Hamidah, Indra Birowo, Marsha Timothy, Dochi Pee Wee Gaskins, Cokelat, dan lainnya.

Abdee menyatakan bahwa kegiatan Revolusi Mental dilakukan secara sukarela oleh semua artis yang terlibat, tanpa pungutan biaya dan kepentingan.

Mereka sepakat berikrar karena sama-sama berangkat dari keinginan menciptakan revolusi mental dengan tujuh butir revolusi harmoni. “Perubahan harus dimulai. Hari ini adalah kick off, mulai dari diri kita dan keluarga,” ucap Abdee.

Ikrar Komunitas Revolusi Harmoni:
1. Bersumpah tidak menggunakan kekerasan.
2. Selalu bekerja keras dengan cara yang benar dan menjauhi segala bentuk kecurangan.
3. Bertekad membangun kesetaraan.
4. Berbicara hanya untuk kebenaran.
5. Selalu mengedepankan dialog yang jujur, terbuka, dan bersahabat.
6. Menjaga dan merawat alam dan lingkungan.
7. Meningkatkan potensi manusia untuk kepentingan Indonesia sejahtera.

(G30)

Jakarta (Greneers) – Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Raung dan Umba kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (05/06) kemarin. Raung dan Umba ditemani puluhan aktivis Greenpeace berjalan kaki sambil membawa banner bertuliskan ‘Lindungi Lingkungan dari Korupsi’ dan sebuah papan yang berisi daftar kekayaan alam Indonesia.

Raung dan Umba bukanlah manusia. Mereka merupakan ‘Calon Presiden dan Wakil Presiden Lingkungan.’ Meski demikian, aksi kedua maskot tersebut penting untuk dicatat oleh capres dan cawapres yang sedang berkompetisi dalam Pemilihan Presiden 2014 maupun masyarakat Indonesia. Keduanya menyerukan agar para capres dan cawapres berkomitmen untuk melindungi dan menyelamatkan kekayaan alam Indonesa.

“Praktek korupsi berakibat buruknya pengelolaan sumber daya alam lantaran eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Kami mendesak agar penegakan hukum dengan pendekatan terpadu antara KPK, Kementerian, dan lembaga pemerintahan lainnya benar-benar dilaksanakan,” ujar Hindun Mulaika, Juru Kampanye Greenpeace Indonesia.

Kekayaan alam yang dimaksud mencakup 8.157 spesies fauna atau mencakup 10 persen dari keberagaman spesies di dunia, serta 15,5 persen dari total jumlah tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia. Potensi sumber daya ikan Indonesia mencapai 6,52 juta ton pertahun dengan luas terumbu karang di lautan Indonesia mencapai 50.875km2 atau 18 persen dari total luas terumbu karang dunia, juga memiliki padang lamun hingga 30.000 km2.

Selain itu, Indonesia juga termasuk 10 negara dengan potensi ketersediaan air tertinggi di dunia mencapai 694 miliar m3/tahun dan memiliki ketersediaan air rata-rata per kapita/tahun yang lebih besar dari rata-rata dunia yakni mencapai 16.800m3 per kapita/tahun, yang diantaranya mengaliri lebih dari 5.590 sungai di seluruh Indonesia.

Indonesia yang terletak di khatulistiwa juga dapat memanen sinar matahari sepanjang tahun, sehingga menghasilkan 4,80kWh/m2/tahun, dan potensi energi angin 3-6m/detik. Selain itu dari mikrohidro juga berpotensi menghasilkan 450 Mega Watt.

Kekayaan energi tersebut belum termasuk energi panas bumu sebagai salah satu yang tersbesar di dunia dengan perkiraan 296 titik potensi panas bumi di seluruh Indonesia, dan dapat menghasilkan energi 29.038 Giga Watt.

Sementara dari sektor kehutanan tercatat luas hutan Indonesia yang tadinya mencapai 132,54 juta hektar, tersisa 94,34 juta hektar pada 2012. Dan luas lahan gambut yang tadinya 21,53 juta hektar hanya tersisa 10,82 juta hektar sampai dengan 2011.

“Indonesia bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian tanpa harus merusak kekayaan alam yang tersisa, karena tidak akan ada pertumbukan ekonomi yang berkelanjutan jika lingkungan hancur. Greenpeace menantang calon Presiden Indonesia untuk 100 persen berkomitmen terhadap nol deforestasi, nol pembuangan bahan kimia berbahaya, revolusi energi bersih dan terbarukan serta laut sehat dan terlindungi,” ujar Hindun.

(G30)

Jakarta (Greeners) – Perhimpunan Cendikiawan Lingkungan Indonesia (PERWAKU) usulkan empat mandat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan dapat menyejahterakan rakyat. Empat usulan tersebut disampaikan dalam Diskusi Calon Presiden 2014 yang dilangsungkan di Graha Bimasena, Jakarta, pada Selasa (03/06) kemarin.

“Melalui diskusi ini, kami ingin menggalang komitmen mereka (capres-cawapres) terhadap pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan komitmen menyejahterakan masyarakat Indonesia. Ini dua hal yang harus digaris bawahi,” ujar Ir. Donny Yoesgiantoro MM., MPA, Ketua Umum PERWAKU.

Empat mandat yang disarankan oleh organisasi cendikiawan lingkungan tersebut adalah pertama, adanya kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan antara pembangunan ekonomi-sosial-lingkungan dalam pembangunan. Melalui mandat ini, environmental fund diharapkan lebih dikembangkan.

Kedua, penguatan kemampuan masyarakat dalam mengorganisir dirinya untuk mengelola SDA dan potensinya. Penguatan ini disarankan dilakukan dengan memberikan pengakuan hak atas penguasaan sumber daya alam dan jaminan pengelolaannya. Ketiga, mengimplementasikan pembangunan yang menguatkan daya dukung lingkungan.

Dan yang keempat, adanya kelembagaan yang memiliki kewenangan eksekusi dalam pengelolaan lingkungan. Kelembagaan tersebut akan mengawal proses pembangunan dan menghemat mata rantai birokrasi dalam mengeksekusi pengelolaan lingkungan.

“Kami punya cara berpikir dan metodelogi sendiri yang tidak bisa kami paksakan ke metodeloginya mereka (capres-cawapres),” katanya. Ia juga menambahkan bahwa, “Target kami disini adalah supaya apa yang kami lakukan berkesinambungan dengan apa yang mereka lakukan.”

Donny mengharapkan ke empat jalan yang dirumuskan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya. “Mereka sebagai pemimpin bangsa. Kita perlu komitmen mereka untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan lingkungan nantinya,” tegasnya.

(G08)

Jakarta (Greeners) – Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sama-sama menyatakan kepeduliannya terhadap isu lingkungan. Namun jika diperhatikan, keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam rencana pelaksanaannya seperti dijabarkan dalam visi-misi mereka.

“Prabowo nampaknya akan melanjutkan garis pembangunan dari pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), seperti MP3EI mau dilanjutkan dan sebagainya. Sedangkan Jokowi ingin menempuh garis baru, garis yang lebih menunjukan kehadiran pemerintah pada beberapa isu yang sekarang ini dianggap terlalu dibiarkan,” ujar Prof. Dr. Emil Salim saat dijumpai usai acara Diskusi Calon Presiden 2014, Graha Bimasena, Jakarta, pada Selasa (03/06).

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI telah ditetapkan tahun 2011 lalu dan pelaksanaanya akan berlangsung hingga tahun 2025 mendatang. Namun, menurut Emil, presiden mendatang tidak cukup hanya menjalankan MP3EI saja.

“Saya pribadi merasa itu perlu penyesuaian karena belum dilengkapi masterplan percepatan lingkungan. Jangan hanya masterplan percepatan ekonomi saja, sementara pembangunan menghendaki pertimbangan lingkungan dan sosial. Jadi, MP3EI saja itu terlalu timpang,” katanya.

Isu lingkungan-sosial seperti konflik lahan adat yang terus terjadi karena belum dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 tentang Hutan Adat, masalah asap serta kebakaran hutan, nampaknya menjadi isu lingkungan yang setiap tahun menjadi agenda namun nyaris tidak ada penyelesaian.

“Konflik sosial-lingkungan itu seolah-olah dibiarkan. Jokowi nampaknya ingin hadir dan menunjukan ‘pemerintah ingin menegakkan ini lho, maunya begini.’ Saya melihat ada nuansa kontinuitas pada pihak Prabowo, sedangkan nuansa perubahan pada Jokowi,” ujarnya.

Mantan Menteri Lingkungan yang sekarang aktif dalam Dewan Penasehat Presiden ini mengembalikan pilihan kepada masyarakat Indonesia. “Bangsa Indonesia itu maunya apa? Pemilu nanti akan menjadi tolok ukur, apakah masyarakat Indonesia menghendaki perubahan ataukah status quo? Ini yang penting,” katanya.

“Tiap jaman menunjukan semangat jamannya. Apakah kontinuitas ataukah perubahan, itu akan kentara pada hasil Pemilu nanti,” ujarnya mengakhiri pembicaraan.

(G08)

Jakarta (Greeners) – Bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, telah menyampaikan visi dan misi mereka ke Komisi Pemilihan Umum beberapa waktu lalu. Kini, siapa pun dapat mengkritisi visi dan misi kedua pasangan tersebut untuk nantinya menetapkan pilihan pada Pemilihan Umum Presiden yang akan berlangsung tanggal 9 Juli mendatang.

Demikian halnya dengan Aliansi Desa Sejahtera (ADS). ADS mencoba menakar visi misi terkait Kedaulatan Pangan kedua capres-cawapres dengan 4 Pilar Kedaulatan Pangan di Jakarta (30/05). Aliansi tersebut menyimpulkan bahwa visi misi kedua pasangan tersebut memiliki banyak kekurangan dan menimbulkan pertanyaan mengenai pencapaiannya dalam lima tahun ke depan.

“Visi dan Misi kedua pasangan masih belum utuh dan cenderung bombastis. Keduanya mengartikan Kedaulatan Pangan sebatas pada wilayah produksi semata. Keduanya banyak mengungkapkan janji tanpa berpijak pada realitas yang ada,” jelas Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional ADS.

Tejo mencontohkan, tim Jokowi-Kalla berjanji menyediakan 2 hektar per Kepala Keluarga petani gurem, pencetakan sawah baru dan lahan kering seluas 1 juta hektar. “Itu menggunakan lahan siapa?” tanyanya.

Sementara, tim Prabowo-Hatta menargetkan 2 juta hektar lahan baru untuk produksi pangan dan memperkerjakan 12 juta orang. Menurut Tejo, hal ini menempatkan petani sebagai pekerja dan bukan pengelola pangan.

“Bagaimana dapat mewujudkan Kedaulatan Pangan, jika tidak ada yang bicara tentang subsidi, asuransi, dan juga daulat benih? Sementara, impor pangan dan perjanjian internasional yang terkait dengan lemahnya sistem pangan kita masih dianggap keharusan,” ujar Said Abdullah dari pokja beras. Said yang juga Manajer Advokasi dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), turut menyoroti program Prabowo-Hatta yang dinilai tidak cukup mendukung produsen pangan skala kecil.

ADS menilai visi dan misi kedua capres dan cawapres masih jauh dari harapan. “Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki visa dan misi yang memuat Kedaulatan Pangan, tetapi strategi yang tepat, keberanian untuk memimpin langsung dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan,” tegas Tejo Jatmiko.

Jakarta (Greeners) – Bakal calon presiden (Capres) Joko Widodo alias Jokowi mendatangi grup musik Slank di markas mereka yang berada di Gang Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada Selasa (27/05) sore. Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan, termasuk komitmen memerangi korupsi dan reformasi birokrasi serta pengusutan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam pertemuan tersebut, selain membicarakan isu korupsi dan pelanggaran HAM, Slank mengajukan daftar yang berisi 46 nama yang mereka nilai layak menjadi menteri di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla jika pasangan itu berhasil memenangi Pemilihan Presiden 2014.

“Pak Jokowi datang ke Potlot. Kami kasih ide, ada beberapa nama orang yang kami anggap negarawan yang kami rekomendasikan buak Pak Jokowi jika jadi presiden nanti,” kata Bimbim.

Jokowi sendiri mengakui telah menerima daftar 46 nama yang direkomendasikan tersebut, namun ia menolak untuk membeberkannya dengan alasan tidak mau terjebak dengan politik transaksional.

“Namanya tidak usah saya sebutkan karena sampai detik ini kami belum membahas urusan nama dan menteri. Kerjasama kita tidak ada bagi-bagi menteri. Jangan belum kenal tapi sudah minta jatah cawapres, sudah minta menteri, akhirnya minta menteri utama,” kata Jokowi di tempat yang sama.

Jokowi yang datang dengan mengenakan kemeja kotak-kotak seperti saat berkampanye untuk posisi Gubernur DKI Jakarta, menilai usulan Slank adalah bagian dari isi Revolusi Mental yang akan dijalaninya.

Kedatangan Capres yang diusung oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI ini bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya, saat Jokowi masih menjabat sebagai Walikota Solo, ia beberapa kali menyambangi grup band dengan penggemar fanatik yang tersebar luas di seluruh Indonesia itu. Saat ini, band Slank sendiri didaulat Jokowi sebagai Duta Kebersihan di Jakarta.

(G30)

Jakarta (Greeners) – Hari ini, Jumat (16/05), aktivis Greenpeace mengantarkan Raung dan Umba ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, untuk mendaftar menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Keduanya mendaftar karena belum satu pun Bakal Calon Presiden yang menyatakan 100% berkomitmen terhadap perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup Indonesia.

Raung sang Calon Presiden (Capres) adalah Harimau Sumatera yang telah kehilangan keluarganya akibat kebakaran hutan dan juga kehilangan lebih dari separuh habitatnya karena deforestasi. Adapun Calon Wakil Presiden (Cawapres) adalah Umba, Lumba-lumba yang terancam kehilangan nyawa akibat penangkapan ikan berlebih dan kehilangan laut bersih akibat tailing dan buangan minyak kotor.

Selain itu, Raung dan Umba juga menemukan kesalahan tata kelola pembangunan ekonomi nasional. Indonesia mengalami pertumbuhan luar biasa pesat di sektor pertambangan batu bara, ditandai dengan peningkatan ekspor hingga 5 kali lipat pada 2000—2012, menjadikan Indonesia eksportir terbesar sejak 2011. Lebih dari 85% produksi batubara Indonesia diekspor, hanya kurang dari 15% nya yang digunakan untuk kepentingan domestik.

Ironisnya, Indonesia hanya memiliki 0,6% cadangan batubara dunia, jauh dibawah cadangan yang dimiliki Amerika Serika, China, Australia dan India. Meskipun menjadi negara pengekspor terbesar batubara di dunia, ekspor batubara hanya menyumbang 3% dari total PDB, tidak sebanding dengan dampak negatif dan kerusakan yang diakibatkan oleh sektor batubara terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Persoalan lain yang menjadi fokus adalah kualitas air yang terus memburuk. Hampir seluruh sungai utama di Indonesia mengalami penurunan kualitas air, yang paling berbahaya adalah karena pencemaran bahan kimia beracun industri. Padahal lebih dari 119 juta masyarakat belum mempunyai akses terhadap air bersih. Salah satunya adalah Sungai Citarum yang menyuplai air ke Jakarta. Berbagai bahan kimia berbahaya dibuang oleh industri ke badan-badan sungai dan banyak diantaranya belum diatur oleh pemerintah Indonesia.

Secara keseluruhan Raung dan Umba melihat lingkungan hidup sebagai penyangga dasar kehidupan hayati termasuk manusia di dalamnya berada dalam keadaan krisis. Oleh karena itu, dengan mendaftar sebagai Capres dan Cawapres, keduanya berjanji akan 100% berkomitmen terhadap lingkungan hidup Indonesia, guna menjaga yang masih ada dan memulihkan yang terlanjur rusak. Keduanya juga menantang Capres dan Cawapres lain untuk 100% berkomitmen terhadap lingkungan hidup Indonesia.