Jakarta (Greeners) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memprediksi adanya penambahan pendatang baru pascalebaran sebesar 20-30 persen atau sekitar 36.000-40.000 jiwa.

Jumlah pendatang ke Jakarta ini meningkat dalam tiga tahun terakhir. Mereka mengejar penghidupan dan pekerjaan yang layak. Hal ini perlu diantisipasi karena berpotensi meningkatkan angka kemiskinan, stunting, pengangguran, kriminalitas hingga pencemaran lingkungan.

Pada tahun 2020, tercatat 113.814 orang datang ke Jakarta. Jumlah ini meningkat menjadi 139.740 pendatang di tahun 2021. Kemudian, di tahun 2022 sebanyak 151.752 orang. Sementara itu, beberapa hari pascalebaran atau hingga 3 Mei 2023, jumlah pendatang mencapai 1.624 jiwa. 

Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna menyebut, Jakarta bukanlah satu-satunya kota tujuan bagi para pendatang. Ada beberapa daerah penyangga lainnya seperti Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, dan Cikarang.

“Urbanisasi yang datang ke Jakarta itu tidak semuanya menjadikan Jakarta sebagai kota tujuan utama, jadi mereka akan transit saja, kemungkinan mereka akan menyebar ke kota-kota lain,” kata Yayat, kepada Greeners, Jumat (5/5).

Dampak Urbanisasi terhadap Lingkungan

Melansir Jurnal Society, seiring percepatan urbanisasi, dampak yang akan terjadi yaitu maraknya permukiman kumuh dan kampung di tengah kota yang padat. Permukiman kumuh di Jakarta dapat dilihat di daerah tepi sungai, bawah jembatan, dan sepanjang pinggiran rel kereta api.

Selain itu, sebagian besar pendatang ini tidak mampu untuk membangun atau membeli perumahan yang layak bagi mereka sendiri. Akibatnya timbul perkampungan kumuh dan liar di tanah-tanah pemerintah.

Permasalahan lingkungan juga menjadi sorotan, sebab adanya pengalihan fungsi lahan secara berlebihan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan alam karena pembangunan terjadi tanpa perencanaan yang komperehensif.

Pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan yang tidak tepat juga turut menyumbang terhadap semakin tingginya angka kerusakan alam di Jakarta. Banjir, tanah longsor, polusi udara, tanah, air dan suara merupakan permasalahan lingkungan yang sangat mudah dijumpai di Ibu Kota.

Penampakan permukiman kumuh warga di sepanjang daerah aliran sungai di perkotaan. Foto: shutterstock

Mengejar Peruntungan di Jakarta

Di balik arus urbanisasi yang terus meningkat, ada banyak alasan dari para pendatang mencari sumber kehidupan di Ibu Kota. Apalagi jika masih ada ketimpangan fasilitas antara perkotaan dan pedesaan.

Salah satu pendatang asal Padang, Sumatra Barat, Nurul (25) memilih merantau ke Jakarta, hanya untuk mendapat pekerjaan layak.

“Alasan utama ngerantau tentu saja ingin mengubah nasib ya, enggak muluk-muluk sih. Secara, orang sekitar di kampung kalau sudah lanjut kuliah ya kerja serabutan, pengangguran atau nikah,” ucap Nurul kepada Greeners.

Menurut Nurul, ia masih sulit mendapat pekerjaan di kampung halamannya, upahnya pun relatif rendah. Terlebih lagi, ia kuliah di perguruan tinggi seni dengan peluang pekerjaannya minim.

IKN Baru Masih Proses Pembangunan

Dalam menghadapi urbanisasi yang masif, DKI Jakarta telah bekerja sama dengan tujuh provinsi asal pendatang. Wilayah tersebut antara lain Lampung, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan lainnya.

Menurut Yayat, kerja sama tersebut tidak menjamin mencegah peningkatan urbanisasi secara tuntas. Pasalnya, di daerah pun tidak ada potensi lapangan pekerjaan bagi warganya. Oleh karena itu, mereka memilih mencari kesempatan bekerja ke Jakarta.

“Hidup di Jakarta itu semakin susah karena biaya hidupnya tinggi, sementara keterampilan mereka rendah jadi sulit untuk mencegahnya. Hal ini harus diatasi oleh pemerintah daerah dengan melihat data jumlah pengunjung dan pendatang,” ungkap Yayat.

Sementara itu, Ibu Kota Negara (IKN) baru belum bisa menjadi solusi yang efektif, karena masih dalam proses pembangunan dan belum ada aktivitas. Meskipun, nantinya tidak hanya orang Jawa yang merantau ke IKN, tetapi juga akan ada orang Sulawesi, Kalimantan, dan sekitarnya.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorolog Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan akan memperkuat sistem peringatan dini gempa bumi di Pulau Kalimantan. Langkah mitigasi ini terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Pase Utara.

Kalimantan merupakan pulau yang memiliki faktor kegempaan relatif lebih kecil dibandingkan pulau lainnya di Indonesia. Pasalnya, pulau ini tidak berada di zona megathrust atau zona tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Sehingga, apabila terjadi gempa, maka Pulau Kalimantan tidak terlalu banyak terkena dampak.

Sementara berdasarkan sejarah kegempaan, BMKG mencatat Pulau Kalimantan relatif tidak banyak terjadi gempa bumi yang menimbulkan kerusakan berat hingga korban dalam jumlah banyak.

Meski demikian, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menegaskan, bukan berarti tidak ada gempa di sana. Oleh karenanya sistem peringatan dini gempa dibutuhkan.

“Kami akan memperkuat sistem peringatan dini gempa bumi di Pulau Kalimantan dengan menambah jumlah sensor accelerograph dan intensity meter,” katanya saat kunjungan ke Kalimantan Timur, baru-baru ini.

Accelerograph adalah suatu instrumen untuk mencatat/merekam getaran kuat (percepatan) gempa bumi terhadap waktu. Sementara intensity meter berfungsi untuk mendeteksi guncangan pada suatu peralatan tertentu akibat gempa bumi.

Perkuat Infrastruktur IKN dari Potensi Bencana

Langkah tersebut merupakan dukungan penuh BMKG dalam penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN. Meskipun, kata dia, BMKG termasuk dalam daftar lembaga yang tidak ikut pindah ke IKN di Kalimantan Timur.

“Utamanya dalam hal mempersiapkan data dan informasi dalam pembangunan infrastruktur di IKN, mitigasi potensi bencana alam dan berbagai kegiatan berkenaan dengan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi dan geofisika perlu,” ungkap dia.

Dukungan lainnya, tambah Dwikorita, BMKG juga akan turut mengawal visi Presiden Jokowi untuk menjadikan IKN sebagai kota yang inklusif, kota yang hijau, kota yang cerdas dan kota yang berkelanjutan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan isu perubahan iklim dan komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim tersebut.

Menurut dia, Indonesia di sejumlah forum internasional menunjukkan ketegasan ambisi dan komitmen dalam berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim dengan menahan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga mengusung upaya pengendalian perubahan iklim.

“Ini adalah pekerjaan besar dan InsyaAllah kami siap menyukseskan visi Presiden Jokowi membangun IKN dengan mengadopsi prinsip keberlanjutan untuk lingkungan sekitar Nusantara. Prinsip tersebut akan mengadopsi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim,” pungkasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro, menyatakan bahwa master plan dan urban design (IKN) Ibu Kota Negara baru di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara Kaltim, mengusung konsep forest city dengan prinsip efisiensi energi berkelanjutan.

Namun, akademisi asal Institut Teknologi Kalimantan Farid Nurrahman menyatakan pengusungan konsep forest city ini harus didasari dengan indikator perkotaan yang jelas sehingga tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat.

“Konsep forest city, sustainable, itu kan hanya sebuah penamaan, yang paling penting indikator perkotaan. Karena indikator perkotaan itu merupakan kunci tercapainya atau tidak tujuan sebuah negara dibangun. Kalau indikatornya tidak jelas kan gak tau sesuai perencanaan atau tidak,” ujar Farid dalam diskusi media Ecofriendly Capital of Indonesia di Kantor Yayasan Masyarakat Madani, Jakarta, Senin (09/09/2019).

BACA JUGA : Dampak Sosial Pemindahan Ibu Kota Terhadap Masyarakat Adat

Farid mengatakan apapun konsep yang diusung oleh pemerintah untuk ibu kota negara baru membutuhkan indikator perkotaan artinya rencana jangka pendek, menengah, dan panjang harus jelas. Pembagian kawasan untuk pembangunan dan kawasan terbuka hijau dijelaskan. Keterbukaan ini harus diberikan oleh pemerintah.

“Indikator ini juga berbeda-beda, kemarin Pak Jokowi mengatakan kalau membutuhkan luasan 180 ribu ha untuk membangun IKN. Jadi dari seluruh itu, 70%nya untuk ruang terbuka hijau, dan 30%nya kawasan pembangunan. Karena di Malaysia ada kota berkonsep Forest City tapi full bangunan. Dari situ akhirnya kita lihat konsep forest city-nya blur, tidak sesuai dengan sesuai forest (hutan),” jelasnya.

Farid Nurrahman, Pengamat Tata Kota Institut Teknologi Kalimantan. Foto : www.greeners.co/Dewi Purningsih

Sebelumnya, Menteri Bappenas mengatakan konsep forest city ini memastikan kelestarian hutan, sehingga Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan dibangun minimal lima puluh persen dari total luas area kota.

Selain itu, prinsip Intelligent City dan City in a Garden membuat Ibu Kota Negara Baru akan mengintegrasikan sistem taman, aliran air, wetland, hutan, dan ruang terbuka menjadi satu kesatuan. IKN pun akan menjadi kota yang sarat dengan bangunan dan perumahan berprinsip hijau dengan efisiensi energi, air dan bahan yang tinggi, sirkulasi yang baik untuk menjamin kesehatan masyarakat serta sistem daur ulang yang terintegrasi.

Dengan rancangan zonasi, 2.000 ha untuk kawasan inti pusat pemerintahan berupa istana, kantor lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), taman budaya, dan kebun raya. Kawasan IKN 40.000 ha berupa perumahan ASN, Fasilitas Pendidikan dan kesehatan, Universitas, Sport Centre, dan Museum.

BACA JUGA : Pemda Kalteng Pastikan Pembangunan Ibukota Baru Tidak Berada di Kawasan Gambut

Serta bertahap pembangunan kawasan Perluasan IKN 1 20.000 ha berupa taman nasional, konservasi orang utan/kebun binatang, klaster permukiman Non-Asn, bandara dan pelabuhan. Kawasan Perluasan IKN tahap ke-2 lebih dari 200.000 ha berupa metropolitan dan wilayah pengembangan.

Mikhail Gorbachev, Juru Bicara DPP PSI Bidang Lingkungan Hidup dan Perkotaan mengatakan jika pemindahan IKN ini merupakan misi Presiden Jokowi untuk membuat Indonesia sentris, menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan sumber daya manusia.

“Pemindahan ini juga sebagai ajang DKI Jakarta untuk menata kembali kawasannya untuk memperbanyak atau mempertahankan ruang terbuka hijau,” ujar Mikhail.

Penulis: Dewi Purningsih