Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan memberlakukan Retribusi Pelayanan Kebersihan mulai 1 Januari 2025. Namun, bagi rumah tinggal yang aktif memilah sampah dari sumbernya atau tergabung dalam bank sampah akan terbebas dari retribusi tersebut. Pembebasan ini bertujuan mendorong warga Jakarta agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.

Retribusi Pelayanan Kebersihan merupakan salah satu langkah Pemprov DKI untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini berdasarkan prinsip Polluter Pays Principle atau “siapa yang menghasilkan sampah, harus membayar pengelolaannya.”

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar lebih sadar dalam memilah sampah.

BACA JUGA: Mahasiswa UGM Terapkan Inisiatif Pemilahan Sampah di Gelanggang Expo

“Kami ingin mendorong warga Jakarta untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Baik melalui pemilahan sampah di rumah maupun dengan menjadi anggota bank sampah. Partisipasi ini akan memberikan manfaat besar bagi pengurangan volume sampah yang dihasilkan,” ujar Asep lewat keterangan tertulisnya, Kamis (24/10).

Asep menambahkan, DLH akan membebaskan kewajiban membayar retribusi bagi masyarakat yang memilah sampah dari rumah setelah melewati tahap verifikasi.

Berlaku pada Rumah Tinggal dan Kegiatan Usaha

Sementara itu, retribusi kebersihan juga akan berlaku untuk rumah tinggal dan kegiatan usaha. Pembagian tarif akan DLH lakukan secara adil berdasarkan daya listrik yang terpasang di masing-masing tempat.

Selanjutnya, pada kelas menengah dengan daya listrik 3.500 hingga 5.500 VA akan membayar tarif retribusi Rp30.000 per unit/bulan. Kelas atas dengan daya listrik 6.600 VA ke atas akan membayar tarif Rp77.000 per unit/bulan. Selain itu, kegiatan usaha juga akan membayar retribusi berdasarkan skala fasilitas, yaitu kecil, sedang, atau besar, serta besaran daya listrik yang mereka gunakan.

BACA JUGA: 5 Cara Mudah Memilah Sampah di Rumah, Coba, yuk!

“Dengan Retribusi Pelayanan Kebersihan, kami berharap warga Jakarta dapat lebih memahami bahwa pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang sangat besar. Dengan memilah sampah, kita dapat membantu mengurangi volume sampah sekaligus berkontribusi dalam menjaga kebersihan kota Jakarta,” jelas Asep.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kampanye pembiasaan berjalan kaki untuk kesehatan masyarakat dan mewujudkan kualitas udara yang lebih baik. Kampanye tersebut merupakan puncak selebrasi Jakarta Berjaga (Bergerak, Bekerja, Berolahraga, dan Bahagia) dari rangkaian HUT ke-497 Kota Jakarta.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati mendorong masyarakat untuk menjalani gaya hidup sehat melalui kampanye Jakarta Berjaga. Kegiatan tersebut juga dalam rangka menuju sumber daya manusia berkualitas sebagai kota global.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjalani gaya hidup sehat melalui kampanye Jakarta Berjaga. Ini bukan hanya tentang berolahraga, melainkan juga tentang menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik dan kebahagiaan,” ungkap Ani di Jakarta, Sabtu (8/6).

BACA JUGA: Lebih Sehat dengan Berjalan Kaki di Pagi Hari

Kampanye ini secara khusus menargetkan usia produktif untuk melakukan jalan kaki sebanyak 7.500 langkah per hari. Selain itu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI diwajibkan menjadi pelopor yang disebut sebagai “Agent of Change” bagi warga Jakarta.

“Dengan mendorong ASN sebagai ‘Agent of Change’, kami berharap mereka dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas dalam menerapkan gaya hidup sehat dan peduli lingkungan,” ujar Ani.

Pemprov DKI Jakarta melakukan kampanye pembiasaan berjalan kaki untuk kesehatan masyarakat. Foto: DLH DKI Jakarta

Perbaiki Kualitas Udara

Gerakan Jakarta Berjaga bertujuan membentuk kebiasaan berjalan kaki 7.500 langkah per hari selama 14 hari. Hal itu selain membuat hidup lebih sehat, juga dapat berkontribusi terhadap perbaikan kualitas udara.

“Ini merupakan terobosan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menyongsong statusnya sebagai kota global. DLH berkomitmen menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas agar warganya bisa hidup dengan sehat,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto.

Ia menegaskan lingkungan hidup yang berkualitas dapat terwujud dengan memperbaiki kualitas udara. Hal itu supaya warga bisa melaksanakan aktivitas dengan sehat.

BACA JUGA: 7 Manfaat Baik Berjalan Kaki bagi Kesehatan

“Langkah-langkahnya sudah ada. Pempov DKI Jakarta mengimplementasikan Strategi Pengendalian Kualitas Udara (SPPU) hingga 2030, termasuk strategi untuk mencapai kesehatan warganya,” ujar Asep.

Asep berharap, integrasi kampanye di kedua bidang ini bisa mencapai hasil yang lebih maksimal untuk kebaikan warga Jakarta.

“Tujuan kampanye ini bisa membuat warga Jakarta bergaya hidup sehat dan lebih peduli dengan lingkungan,” ungkap Asep.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah empat Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) tahun ini. Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, di tahun 2023 pihaknya sudah menambah 9 SPKU.

“Terakhir Pemprov DKI membeli 5 SPKU tahun di tahun 2011. Baru di tahun 2023 kami ada penambahan dalam jumlah yang banyak. Kami ingin serius tangani polusi udara di Jakarta,” ujar Heru melalui keterangan pers, Jumat (26/1).

Menurut Heru, saat ini kondisi udara di Jakarta cukup baik. Hal itu tampak dari data pengukuran yang ada di website DLH DKI Jakarta.

“Kondisi udara di Jakarta sekarang menunjukkan data polutan PM10 di angka 41 dari ambang batas maksimal yang mencapai angka 55,” ucap Heru.

DKI Jakarta akan menambah empat Stasiun Pemantau Kualitas Udara. Foto: DLH DKI

Pengelola Gedung Perlu Memasang Watermist 

Heru juga mendorong semua pengelola gedung untuk terus memasang watermist. Menurutnya, watermist masih cukup efektif dalam menurunkan polusi udara.

“Musim kemarau akan selalu ada setiap tahun. Kita akan selalu antisipasi hal itu agar penanganan polusi udara lebih maksimal,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa kehadiran 9 SPKU baru ini bisa memberikan data kualitas udara yang lebih maksimal. Selain itu, alat tersebut juga bisa menjadi rujukan utama semua pihak.

BACA JUGA: DLH DKI Jakarta Hentikan 2 Pabrik Batu Bara Imbas Pencemaran

“Penambahan ini bisa meningkatkan aksesibilitas data kualitas udara di Jakarta. Data tersebut bisa warga akses melalui aplikasi Jaki dan website Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta,” imbuhnya.

Jumlah ini menggenapkan jaringan alat pemantau kualitas utara yang berteknologi tinggi yang sudah berfungsi di seluruh wilayah DKI Jakarta. Alat tersebut bisa memaksimalkan pemantauan kualitas udara yang representatif sesuai dengan standar dan regulasi.

“Penempatan lokasi SPKU harus dilakukan dengan kajian untuk merepresentasikan variasi aktivitas manusia, termasuk pusat olahraga, kawasan hutan kota, dan hunian padat penduduk,” ujar Asep.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan syarat lulus uji emisi bagi kendaraan berusia tiga tahun ke atas. Aturan ini akan berlaku saat mengurus pajak kendaraan bermotor Desember 2022 mendatang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, kebijakan tersebut berlaku bagi kendaraan yang berusia lebih dari tiga tahun. Aturan ini akan mereka wajibkan saat pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan.

“Jika tidak lulus uji emisi atau belum melakukan uji emisi dikenakan denda pajak,” katanya dalam keterangannya, baru-baru ini.

Saat ini, sambung Asep besaran denda masih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan bahas.

Asep memastikan, kebijakan ini bakal terimplementasi akhir tahun ini. “Kita sedang memformulasikannya bersama oleh Dinas Lingkungan Hidup, Polda Metro Jaya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan,” imbuhnya.

Godok Aturan Denda Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Sebagai informasi dasar hukum kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturannya ada di Pasal 206 Ayat 2 (a).

Di dalamnya mengatur, transportasi darat berbasis jalan yang memasuki masa pakai lebih dari tiga tahun harus uji emisi. 

Sementara Pasal 531 poin f menyatakan, pemenuhan baku mutu hasil uji emisi sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk unsur pencemar lingkungan akan berlaku dua tahun setelah peraturan pemerintah ini diundangkan.

Kebijakan ini mengacu pada salah satu poin dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Adapun sumber polusi terbesar di DKI Jakarta bersumber dari sektor bergerak, yaitu kendaraan bermotor atau transportasi darat.

Walhi Jakarta Pertanyakan Kesediaan Bengkel Uji Emisi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Suci Fitria Tanjung menilai, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara.

Hal ini mengacu pada putusan gugatan udara yang mewajibkan Pemprov DKI melakukan hal tersebut. Salah satunya melakukan uji emisi berkala.

Suci mendukung langkah Pemprov DKI untuk menjadikan uji emisi sebagai syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hanya saja, ia menyebut pentingnya ekosistem untuk menunjang kebijakan tersebut. Misalnya, apakah sebanyak 207 bengkel uji emisi di Jakarta dapat melayani sebanyak 20 juta kendaraan di Jakarta.

“Artinya setiap 1 bengkel melayani kira-kira 96.000 kendaraan. Rasio ini perlu juga jadi pertimbangan,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah memastikan ketaatan masyarakat, utamanya dalam memperpanjang STNK-nya selama ini.

“Pemerintah dapat mendorong masyarakat agar tak luput memperpanjang STNK-nya. Uji emisi tidak menjadi faktor yang membuat masyarakat jadi enggan melakukan ketentuan apapun yang pemerintah terapkan,” ungkapnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen penting yang harus tersedia pada sebuah kota. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kota diwajibkan memiliki RTH paling tidak 30% dari jumlah luasan kota tersebut.

Taman kota, sebagai bagian dari RTH, merupakan komponen yang paling dekat bagi masayarakat. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang enggan untuk pergi ke taman dikarenakan berbagai hal.

Pengamat Tata Kota Hijau dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga pada penyelenggaraan kampanye #AyokeTaman mengatakan bahwa taman telah terlanjur mendapatkan pandangan negatif dari masayarakat. Mulai dari taman-taman kecil yang lebih sering dipakai untuk muda-mudi berpacaran hingga kondisi taman yang kotor dan tidak diperhatikan.

Padahal, menurutnya, tanggung jawab masyarakat yang tinggal di sekitar taman menjadi penting apabila mereka (masyarakat) mau menganggap taman sebagai bagian dari kehidupan mereka.

“Image (pandangan) buruk taman itu kan hadir karena masyarakatnya sendiri enggan menjaga keindahan taman. Coba kalau taman itu dijaga dan diperhatikan, mungkin tidak akan ada kegiatan negatif di sana,” jelasnya saat ditemui dikegiatan #AyokeTaman di Taman Ayodia, Jakarta, Minggu (04/10).

Kampanye yang digagas oleh Kemitraan Kota Hijau ini sendiri bermaksud untuk mengajak masyarakat untuk kembali ke taman dengan segala macam kebaikan dan manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat.

Joga berharap dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat, pedagang atau siapapun yang terlibat di dalam pengembangan sebuah taman dapat kembali menghidupkan taman-taman yang hampir “mati” di Jakarta.

Pengamat Tata Kota Hijau dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diah Kurniati, menjelaskan bahwa ada sekitar 20 persen taman yang tidak aktif di Jakarta. Sedangkan, untuk jumlah RTH yang telah ada masih kurang dari 10 persen.

“Tahun 2015 ini target kita itu 10 persennya bisa tercapai. Sedangkan untuk mencapai target 13,95 persen yang dicanangkan DKI itu masih sangat sulit. Makanya kita juga mengajak swasta untuk membangun taman karena cukup sulit kalau harus pemprov sendiri,” tambahnya.

Untuk menarik minat masyarakat, Diah menyatakan akan menambah beberapa fasilitas seperti outdoor fitnes, lapangan olah raga dan jalur jogging di beberapa taman seperti yang telah ada di taman Situ Lembang, Suropati dan Taman Menteng. Ia juga menyatakan akan menghidupkan taman-taman yang ada di daerah pinggiran jakarta seperti taman-taman yang ada di tengah kota.

Toto Sugito, Ketua Umum Bike2Work Indonesia yang ditemui di kesempatan yang sama juga mengakui bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana nikmatnya berkumpul dan berbincang di taman.

“Fasilitas seperti parkir sepeda itu kan belum ada. Saya minta ke dinas (pertamanan) untuk ada penambahan itu. Kalau sudah ada kan enak. Para pesepeda juga seperti diajak untuk pergi ke taman,” katanya.

Sebagai informasi, gerakan #AyokeTaman sendiri adalah gerakan mengajak masyarakat untuk kembali mengunjungi taman-taman kota yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Habitat Sedunia yang ke 29. Jakarta sendiri memiliki 1173 taman kecil dan besar. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Hanya saja, karena budaya bertaman masih sangat minim, akhirnya keberadaan taman-taman di Jakarta seperti hilang dan tidak diketahui oleh masyarakat.

Padahal, akibat buruk dari tidak diperhatikannya keberadaan taman-taman ini, akan menarik para investor untuk mengambil alih lokasi-lokasi taman tersebut. Menurut Nirono Joga, dari 1173 taman di Jakarta, hampir 50 persennya telah mati. Hal tersebut jauh lebih banyak dari perkiraan yang diutarakan oleh Dinas Pertamanan yaitu 20 persen. Pada tahun 1985 Jakarta masih memiliki 25,85 persen RTH. Namun, pada tahun 2000 menyusut menjadi sembilan persen.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali akan melaksanakan kampanye Earth Hour dengan memadamkan listrik selama satu jam pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015 mendatang yang akan dimulai sejak pukul 20.30-21.30 WIB.

Hal ini disampaikan Direktur Komunikasi dan Advokasi World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, Nyoman Iswarayoga usai konferensi pers “Earth Hour Indonesia 2015: Hijaukan Hutan, Birukan Laut” yang berlangsung di hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (26/03) kemarin. Sehari sebelumnya, Nyoman mengaku bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa Pemprov DKI akan kembali melaksanakan kampanye penghematan energi tersebut.

Menurut Nyoman, Pemprov DKI harus bisa memberi contoh dan imbauan bagi pemerintah kota dan masyarakatnya untuk merubah perilaku agar sadar akan penghematan energi.

“Kampanye ini kan kalau dilakukan secara bersama-sama dan ada banyak pihak yang terlibat tentu akan berdampak besar. Nah, sekarang pertanyaannya masyarakat mau enggak mengikuti kampanye atau aksi penghematan energi ini?” katanya.

Direktur Komunikasi dan Advokasi World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, Nyoman Iswarayoga. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Nyoman juga menjelaskan,sebanyak delapan titik telah dipastikan akan memadamkan lampu pada waktu pelaksanaan Earth Hour, antara lain Gedung Balai Kota, Monumen Nasional (Monas) dan air mancurnya, Bundaran Hotel Indonesia dan air mancurnya, air mancur Arjuna Wiwaha, patung Pemuda, lampu di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin, lampu di sepanjang Jalan Gatot Subroto-Jalan HR Rasuna Said, serta lampu papan reklame milik Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI juga telah mengeluarkan surat imbauan kepada para pemilik atau pengelola gedung-gedung di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan HR Rasuna Said untuk berpartisipasi dan menjadikan Earth Hour sebagai kebijakan yang berpihak pada efisiensi energi.

Pada pelaksanaan Earth Hour 2015 yang ketujuh kalinya ini, WWF Indonesia juga melakukan kampanye #IniAksiku dengan melakukan kegiatan konservasi lokal melalui aksi-aksi di sektor laut dan pesisir, deforestasi, keanekaragaman hayati, sampah, sungai dan air, transportasi publik dan energi.

Tahun ini WWF Indonesia juga mendukung kolaborasi antara komunitas Earth Hour di 11 kota dengan melibatkan komunitas Indorunners dengan mengusung tema “7 K, 7 Regions, 7 Causes.” Acara yang akan berlangsung pada 28 Maret pukul 20.30 -21.30 waktu setempat akan diisi dengan lari maraton malam di setidaknya 7 kawasan di Indonesia. Para pelari akan menempuh rute 7 kilometer selama satu jam untuk mendukung 7 program konservasi yang fokus pada upaya konservasi mangrove, terumbu karang, dan penyu.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan melakukan perluasan wilayah terhadap kebijakan larangan melintas bagi sepeda motor hingga ke Ratu Plaza di jalan Sudirman setelah sebelumnya diberlakukan di sepanjang jalan MH. Thamrin-Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit memberikan beberapa catatan sebagai bentuk evaluasi dari kebijakan larangan melintas bagi sepeda motor di jalur protokol yang telah berlangsung hingga saat ini. Menurutnya, penggunaan bus tingkat gratis yang disediakan oleh Pemprov DKI tidak efektif karena hanya sedikit pengguna sepeda motor yang menggunakan jasa bus tersebut.

“Berapa persen dari pengguna sepeda motor itu yang menggunakan bus tingkat gratis? Hanya sedikit, karena dirasa tidak mengakomodir jarak tempuh mereka,” terang Danang saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Jumat (09/01).

Danang pun menyarankan agar dana yang diperuntukkan untuk bus-bus gratis tersebut sebaiknya dialokasikan untuk membayar operator angkutan umum, sehingga pengendara sepeda motor yang berpindah ke angkutan umum merasa aman dan nyaman.

Biaya yang digunakan Pemprov DKI untuk membeli bus tingkat gratis namun bus tersebut tidak terpakai, disarankan Danang agar dialihkan untuk membuat sistem park and ride di Jakarta.

Park and ride yang dimaksud oleh Danang adalah membuat tempat parkir yang lokasinya cukup jauh dari tempat larangan sepeda motor sebelum pengendara sepeda motor melanjutkan perjalanannya dengan angkutan umum.

Menurut Danang, nantinya karcis parkir yang didapat pengendara saat memarkirkan sepeda motornya dalam sistem park and ride seharusnya bisa juga dipakai untuk menaiki angkutan umum yang dipilih. Lokasi park and ride yang disebut cukup jauh dari tempat larangan sepeda motor bertujuan agar ketika Pemprov DKI melakukan perluasan larangan sepeda motor, tidak terkendala masalah pemindahan lokasi parkir.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ada kerjasama yang baik, jelas, dan transparan dengan pihak di luar pemerintah daerah yang menyediakan lahan parkir. Hal ini terkait dengan pembagian hasil dan tarif yang akan dikenakan agar tidak melampaui tarif parkir sebelumnya.

“Ini menghindari adanya parkir liar yang dikhawatirkan melibatkan oknum petugas dan tukang parkir,” jelasnya.

Fasilitas pejalan kaki yang terbilang belum manusiawi di Kota Jakarta juga menjadi sorotan. Danang menilai upaya pengalihan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum juga harus disertai pengadaan fasilitas pejalan kaki yang baik dan nyaman. Sampai saat ini jalur pedestrian seringkali di ekspansi oleh pengguna sepeda motor.

“Fasilitas pejalan kaki ini juga harus diperhatikan oleh Pemprov,” tegasnya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar meninjau kembali rencana reklamasi pulau dan pantai akibat pembangunan mega proyek Giant Sea Wall di Teluk Jakarta.

Manager Kampanye Eksekutif Nasional Walhi, Kurniawan Sabar, mengatakan, pembangunan Giant Sea Wall di kawasan Teluk Jakarta akan mengancam ekosistem laut dan kehidupan sosial masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Kurniawan menjelaskan bahwa besar kecilnya dampak pembangunan Giant Sea Wall tersebut harus dijawab dalam satu kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHS) yang sekarang masih berada di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Sedangkan, lanjutnya, untuk setiap kegiatan usaha yang menimbulkan dampak lingkungan wajib mengantongi izin analisis dampak lingkungan atau Amdal terlebih dahulu. Ia juga menyatakan bahwa proyek Giant Sea Wall memang bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saja. Namun juga merupakan proyek estafet dari Gubernur DKI sebelumnya, yaitu Fauzi Bowo.

“Oleh karena itu, kami meminta pemerintah, khususnya yang terkait proyek ini untuk tidak terburu-buru dalam melakukan pembangunan mega proyek yang memakan dana cukup besar,” ujar Kurniawan saat di temui Greeners pada Selasa (14/10).

Sebagai informasi, Pemerintah provinsi DKI Jakarta merencanakan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang 32 kilometer di Teluk Jakarta pada pertengahan tahun 2014.

Pembangunan tanggul yang digagas oleh mantan gubernur Fauzi Bowo itu bertujuan untuk menanggulangi banjir di utara Jakarta, mencegah terjadinya banjir rob yang lebih besar dan sebagai sumber air bersih.

Pembangunan Giant Sea Wall di Tepi Teluk Jakarta sendiri sudah dimulai dengan peletakan batu pertama pada Kamis (9/10) lalu. Tanggul ini digarap oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Pusat, dan swasta.

Untuk pembangunan tahap pertama fase A, akan dibangun tanggul sepanjang 32 kilometer. Pembangunan tanggul ini dijadwalkan rampung dalam tiga tahun, yaitu mulai 2015 hingga 2017. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI akan mengerjakan bersama 8 kilometer tanggul tersebut, sementara 24 kilometer selanjutnya dikerjakan oleh perusahaan pengembang.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyatakan akan mendukung langkah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk untuk melakukan proses reklamasi untuk pembangunan taman hiburan berkelas internasional.

Menanggapi hal tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan kembali bahwa pihaknya menolak segala macam bentuk reklamasi di manapun di wilayah pantai Indonesia.

Kepala Departemen Kajian dan Sumber Daya Walhi, Khalisah Khalid menyatakan bahwa sudah sejak lama Walhi fokus pada masalah reklamasi pantai, terlebih jika reklamasi tersebut merugikan warga yang terkena dampak.

“Sekarang kita lihat, itu (Pemprov DKI) mau mereklamasi yang mana? Memangnya, dimana di Jakarta ini yang tidak ada penduduknya?,” tegas Khalisah kepada Greeners usai menjadi pembicara pada Konferensi Pers “Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk 8 Program Prioritas Kabinet Jokowi-JK” di Kantor Walhi, Jakarta, Selasa (02/09).

Menanggapi masalah reklamasi Ancol, Khalisah menyatakan bahwa Walhi dengan tegas menolak rencana reklamasi tersebut. Menurut Khalisah, selama ini pemerintah selalu membangga-banggakan keberhasilan reklamasi Singapura, namun masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa setiap kali ada proyek reklamasi, maka ada satu atau dua pulau yang tenggelam.

“Termasuk Teluk Benoa, sampai sekarang masih terus kita tolak. Dan, untuk Ancol, nanti masih harus kita kaji lagi seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Intinya, kami sudah memperjuangkan hak masyarakat, mulai dari pantai utara hingga pantai selatan,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama telah menyatakan akan memudahkan perizinan bagi PT Pembangunan Jaya Ancol untuk mereklamasi pulau-pulau di sekitar Ancol, pada Kamis (25/08) lalu. Luas areal reklamasi diperkirakan akan mencapai 16 hektar dan akan digunakan sebagai lahan pembangunan taman hiburan berkelas internasional.

Menurut rencana, Ancol akan menambah bank tanah (land bank) seluas 700 hektar dengan cara reklamasi di Ancol barat dan timur. Reklamasi tersebut dilakukan dalam beberapa tahap dan selama beberapa tahun. Sedangkan untuk dua tahun pertama, Ancol akan memulainya dengan mereklamasi 160 hektar.

Adapun alokasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan taman hiburan kelas internasional ini mencapai Rp 1,6 triliun pada tahap pertamanya. Anggaran ini merupakan bagian dari penyertaan modal pemerintah (PMP) DKI Jakarta kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Reklamasi pulau tersebut rencananya akan dimulai tahun ini dan rampung pada tahun 2015.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Semakin meningkatnya jumlah penduduk DKI Jakarta karena melonjaknya jumlah pendatang baru dari daerah, ternyata masih tidak sebanding dengan tata kota yang baik. Hal ini bahkan dikhawatirkan akan menambah jumlah pengangguran dan tingkat kriminalitas di Ibukota.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah seharusnya mengkaji ulang data sensus penduduk Jakarta agar mengetahui jumlah pasti penduduknya karena yang dikatakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih belum bisa dikatakan valid.

“Setidaknya RT/RW, Lurah dan Camat itu terlibat, kalau yang dari dinas itu paling data dari terminal, stasiun atau bandara saja,” ujar Joga kepada Greeners, Jakarta, Kamis (07/08).

Joga menjelaskan, setidaknya ada lima juta warga DKI Jakarta yang menempati tanah ilegal, seperti bantaran kali dan sungai. Bahkan, lanjut Joga, jumlah tersebut masih bisa bertambah. Namun anehnya, menurut Joga, warga yang tinggal di bantaran kali tersebut bisa memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.

“Bagaimana mereka bisa punya KTP dan bahkan tinggal di daerah-daerah yang sebetulnya tidak boleh ditinggali itu kan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov,” tambahnya.

Lulusan terbaik Jurusan Arsitektur Lansekap, Universitas Trisakti ini menjelaskan ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI untuk mengantisipasi tak terbendungnya lonjakan para kaum urban.

Pertama, seharusnya sudah tugas dari pemerintah daerah asal pendatang untuk menyediakan lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan yang memadai.

“Ini cukup berguna untuk meredam sejak awal keinginan masyarakat yang akan ke kota,” jelasnya.

Kedua, lanjut Joga, Pemprov DKI Jakarta harus bekerjasama dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta pemerintah provinsi lain untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Lalu yang ketiga, Pemprov DKI harus dapat mengembangkan kerjasama secara optimal dengan pemerintah di wilayah penopang di Bodetabek untuk menyediakan hunian yang layak, pabrik, serta fasilitas-fasilitas, dan lain-lain.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Sapto Wibowo mengaku bahwa sebenarnya rencana untuk membenahi Jakarta dan menanggulangi jumlah kaum urban yang terus meningkat sudah ada dalam Rencana Tata Kota dan Wilayah DKI Jakarta, hanya saja masih belum bisa terealisasikan dengan baik.

“Daya tampung kota Jakarta itu 12.500.000 penduduk, sedangkan saat ini sudah mendekati angka 10 juta, tentu semua hal yang perlu dilakukan pasti akan kita lakukan,” tegas Sapto.

Sebagai informasi, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pernah mengatakan, ada 1.036.000 kepala keluarga yang tinggal di bantaran 13 sungai besar, 884 saluran, dan 12 waduk besar. Jika satu KK dihitung hanya berisi tiga anggota keluarga, maka sama dengan 3.108.000 jiwa, atau setara hampir 30 persen warga Jakarta.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin serius dalam mengantisipasi banjir dan mengurangi genangan air saat musim penghujan dengan menargetkan pembangunan 2.000 sumur resapan di seluruh wilayah Jakarta pada Oktober hingga Desember 2013.

Untuk itu, pemprov telah menganggarkan sebesar Rp 150 miliar. Sedangkan tahun depan, direncanakan akan dibangun 4 ribu sumur resapan di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembuatan sumur resapan di ibu kota hingga September 2013 telah mencapai 30 persen dari target yang telah ditetapkan. Artinya, baru ada 600 sumur resapan yang dibangun di lima wilayah DKI Jakarta.

“Sekarang, pembuatan sumur resapan memang baru mencapai 30 persen dari target. Tetapi kami akan kejar terus hingga target 2.000 sumur resapan tercapai. Mudah-mudahan hingga akhir tahun ini target tersebut tercapai,” kata Jokowi saat meninjau pembuatan sumur resapan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

Secara khusus, Jokowi meninjau langsung pembuatan sumur resapan di Tugu Proklamasi. Di lokasi tersebut, akan dibangun 10 titik sumur resapan untuk menampung air hujan. Setelah itu, Jokowi akan meninjau lokasi pembuatan sumur resapan lainnya. Yaitu sepanjang Jalan Rasuna Said, kawasan Monas, Jalan Gunung Sahari, Taman Mini, dan Jalan Kebon Sirih.

Pembuatan sumur resapan di masing-masing lokasi tersebut memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Ada yang kedalaman sampai mencapai 60 meter hingga kedalaman 200 meter. Kedalaman sumur resapan disesuaikan dengan struktur tanah di lokasi tersebut.

“Pembuatan sumur resapan di Jakarta dilakukan untuk mengurangi genangan air pada saat musim hujan. Dengan adanya sumur resapan, air hujan dapat ditampung di dalam sumur resapan. Dan paling tidak, kita juga punya cadangan air tanah saat musim kemarau nanti,” terangnya.

Beberapa lokasi pembuatan sumur resapan di antaranya, di kawasan Monas, Jalan Kebon Sirih, Jalan dan Rasuna Said. Bahkan sumur resapan juga dibuat di Istana Presiden. Namun pembuatannya hanya dibagian sisi Selatan saja, karena untuk sisi Utara tidak diperbolehkan, karena daerah steril.

Dalam menentukan lokasi pembuatan sumur resapan, pihaknya juga berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum DKI.

“Karena Dinas PU tahu betul titik lokasi genangan air di ibu kota. Soalnya kami menargetkan pada akhir Desember pembuatan sumur resapan rampung. Tetapi jika ada masalah teknis maka bisa diperpankang hingga 50 hari,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Andi Baso.

Pembuatan sumur resapan ini dikerjakan oleh pihak ketiga. Agar cepat selesai, pekerjaan dibagi menjadi lebih dari 20 paket. Pembuatannya sendiri sudah dimulai sejak awal tahun ini, yakni diawali di depan Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan. (G28)

Jakarta (Greeners) – Pemerintah provinsi DKI Jakarta merencanakan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang 30 kilometer di Teluk Jakarta pada pertengahan tahun 2014. Pembangunan tanggul yang digagas oleh mantan gubernur Fauzi Bowo ini bertujuan untuk menanggulangi banjir di utara Jakarta, mencegah terjadinya banjir rob yang lebih besar dan sebagai sumber air bersih.

Dari penelitian Armi Susandi (2007) dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang berjudul “Pengaruh Perubahan iklim di Jakarta dengan Menghitung Laju Kenaikan Temperatur di Jakarta dan Kenaikan Muka Air Laut”, bahwa diprediksi kenaikan permukaan air laut Teluk Jakarta mencapai rata-rata 0.57 cm per tahun. Ini berpotensi merendam kawasan pantai antara 0,28 – 4,17 meter pada tahun 2050.

Berdasarkan penelitian itu, beberapa daerah disepanjang pesisir Jakarta seperti Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja, Cilincing dan Bandar Udara Soekarno Hatta, bakal terendam air. Dari aspek sosial dan ekonomi, salah urus pengelolaan pesisir akan menggusur setidaknya 14.316 jiwa masyarakat yang tersebar di enam kampung nelayan.

Sementara Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF-CJI) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyatakan pembangunan bendungan laut raksasa itu dapat memperburuk kondisi lingkungan pesisir Jakarta, karena memperlambat arus debit air tiga belas sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan memacu pendangkalan sungai.

“Bila hal ini berlangsung, pemerintah harus mengeruk sungai secara teratur, supaya tidak mengakibatkan banjir. Tanggul raksasa juga akan melahirkan sejumlah masalah baru yang merugikan masyarakat dan pemerintah,” kata Mida Saragih, Koordinator Nasional CSF-CJI dalam siaran pers yang diterima Greeners.

“Pemerintah semestinya serius menyiapkan perluasan Ruang Terbuka Hijau sampai dengan 30 persen guna memberikan perlindungan terhadap kualitas udara dan iklim mikro,” tambah Mida.

Sedangkan Selamet Daroyni, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA mengatakan pembangunan bendungan itu tidak memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Menurut kajian Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), pemburukan kualitas ekosistem pesisir Jakarta berlangsung dengan sangat cepat dan tidak memperhatikan implikasinya terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Di antaranya hutan mangrove seluas 1.134 hektare pada tahun 1960, kini tersisa tidak lebih dari 15 % saja.

Salah satu penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan dengan cara pengurugan tanah untuk perluasan lahan (reklamasi). Dengan izin pemerintah, sejumlah perusahaan properti dan pergudangan melaksanakan reklamasi tersebut.

Oleh karena itu KIARA dan CSF-CJI mendesak Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan Pemerintah DKI Jakarta agar mulai meletakkan prediksi DNPI terkait Jakarta 2030 sebagai referensi strategis guna merevisi Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Jakarta.

Pemerintah agar lebih berkonsentrasi untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya air yang mengintegrasikan hulu-hilir. Tujuan utamanya agar inisiatif-inisiatif penyelamatan lingkungan yang sudah berlangsung dapat memberikan hasil maksimal dan membebaskan Jakarta dari bencana.

Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjelaskan ada tiga kendala pembangunan tanggul raksasa yaitu belum selesainya rancangan besar tanggul, belum dimulainya pembebasan lahan, dan belum diaturnya pelaksana proyek.

“Penginnya semua cepat toh, tapi mau gimana. Kita kejar-kejaran loh, level air laut makin tinggi kan. Air tanah juga semakin turun,” ujarnya seusai bertemu Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Mineral Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Hasan di Balaikota Jakarta, Jumat (6/9/2013). (G02)

Jakarta (Greeners) – Jangan sekali-kali berani membuang sampah ke sungai di Jakarta, karena bakal ditangkap dan diadili. Ya, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menegakkan Perda No. 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

“Warga yang kedapetan membuang sampah di sungai, awal-awalnya akan kita kasih sosialisasi, lalu peringatan dulu. Tetapi kalau masih juga membuang sampah di kali, ya kita harus tegakkan perda,” kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang lebih akrab dipanggil Jokowi, usai acara Apel Kesiapan Karya Bhakti TNI AD Pembersihan Ciliwung di bawah jembatan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

Penegakan aturan tersebut diseriusi oleh Pemprov DKI dengan membentuk Patroli Sampah Sungai bekerjasama dengan TNI AD yang bekerja memantau kondisi sungai setiap hari mulai Rabu kemarin.

Jokowi mengatakan, Patroli Sampah Sungai baru memantau dan dan menyusuri Sungai Ciliwung yang kondisinya paling parah dibandingkan sungai lain yang melintas di Jakarta. “Nanti dimulai dari Sungai Ciliwung dulu lah, yang parah kondisinya kan disana. Setelah itu baru patroli menyusuri setiap sungai,” kata orang nomor satu di DKI Jakarta itu.

Penegakan hukum dilakukan demi merubah perilaku warga Jakarta sehingga kondisi sungai bakal bersih dari sampah. “Memang awalnya diberi peringatan dulu, tetapi penegakan perda harus ditegakkan mulai sekarang,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin menjelaskan Perda No. 3/2013 mengatur sanksi bagi perusahaan dan warga yang membuang sampah sembarangan atau tidak mengelola sampahnya dengan baik.

Bila warga dan perusahaan tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi. Dari sanksi administratif hingga sanksi denda minimal Rp 500.000 hingga Rp 50 juta.

Pada Pasal 126, diatur setiap orang dilarang membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar jam 06.00 sampai 21.00. Dilarang membuang sampah ke sungai/kali/kanal, waduk, situ dan saluran air limbah, jalan, taman, dan tempat umum.

“Dilarang membuang sampah ke TPST atau TPA tanpa izin, membakar sampah yang mencemari lingkungan, membuang sampah dari kendaraan, menggunakan badan jalan sebagai TPS, mengelola sampah yang menyebabkan pencematan atau perusakan lingkungan,” jelasnya. (G06)

Jakarta (Greeners) – Tumpukan sampah yang berada di badan sungai menjadi salah satu penyebab banjir yang sering melanda Kota Jakarta. Oleh karena itu, untuk menjaga kebersihan sungai dari berbagai sampah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan TNI Angkatan Darat dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sepakat untuk membuat tim “Patroli Sampah Sungai”.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi Widodo alias Jokowi mengatakan  tim “Patroli Sampah Sungai” merupakan hasil kesepakatan dari diskusi bersama dirinya dengan KASAD Jenderal Moeldoko dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak disela-sela acara usai Apel Kesiapan Karya Bhakti TNI AD Pembersihan Ciliwung di bawah jembatan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

“Tadi kami sudah diskusi dengan Pak KASAD dan Pak Wamen PU, kami sudah sepakat kalau setiap hari akan ada patrol di sungai yang khusus untuk mengurusi sampah sungai. Kita sudah sepakat akan lakukan patrol sampah di sungai,” kata Jokowi yang ditemui di lokasi.

Dia menjelaskan Patroli Sampah Sungai terdiri dari personil yang berasal ini dari staf instansi Pemprov DKI Jakarta dengan prajurit TNI AD. Tim tersebut akan Patroli bekerja memantau menyusuri sungai dan membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai.

Patroli Sampah Sungai bekerja setiap hari akan menyusuri sungai-sungai yang ada di Jakarta dan dimulai pada Rabu (14/8) kemarin. Mereka akan mengawasi dan memantau warga sekitar bantaran sungai yang membuang sampah sembarangan di sungai.

“Warga yang buang sampah langsung diberikan peringatan dan sosialisasi, tapi kalau tetap bandel akan ditangkap,” kata Jokowi.

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Moeldoko mendukung pembentukan Patroli Sampah Sungai yang personelnya terdiri dari TNI AD dan Pemprov DKI Jakarta.

“Ya tadi sudah sepakat dengan Gubernur, Patroli Sampah Sungai ini akan kita jalankan setiap harinya. Intinya, kita mau berikan pembelajaran kepada masyarakat jangan seperti itu lagi. Jangan membuang sampah di kali. Karena akibatnya membawa dampak pada seluruh warga di Kota Jakarta,” kata Moeldoko. (G06)

Jakarta (Greeners) – Dinilai telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan dengan baik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memberikan penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 kepada 12 Perusahaan.

Kedua belas perusahaan tersebut meraih Penghargaan Ketaatan dan Kinerja Pengelolaan Lingkungan bagi Kegiatan Usaha dengan Kriteria Sangat Baik selama tahun 2012. Yaitu PT Indoofood CBP Sukses Makmur (Tbk-Divisi Noodle), PT Toyota Motor Manufaturing Indonesia (Sunter II Plant), Hotel Borobudur Jakarta, RS Meditra, PT Toyotoa Manufaturing Indonesia (Sunter I Plant), PT Bintang Toejoe Pulogadung, PT Antam Tbk (Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia), PT Astra Daihatsu Motor (Assy Plant), PT Pfizer Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur Divisi Bogasari, PT Kimia Farma dan PT Soho Industri Pharmasi.

Selain itu, juga diberikan Penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi DKI Jakarta Kategori Pengabdi Lingkungan kepada Sri Kusmila dan Kategori Pembina Lingkungan diberikan kepada Prakoso dan Nanang Suwardi.

Penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi DKI Jakarta kepada 19 sekolah. Yaitu SDN 03 Cijantung, SD Santa Ursula, SDN 02 Wijaya Kusuma, SDN 01 RBU, SDN 01 Bangka, SDN 02 Menteng, SDN 22 Klender, SMPN 173 RBU, SMPN 259,  SMPN 228, SMPN 285, SMAN 23, SMAN 80, SMAN 78, SMAN 26, MAN 3, SMKN 27, SMKN 60 dan SMAN 104.

Lalu Penghargaan Sarana dan Prasarana Tempat Pengolahan Akhir (TPA) terbaik diraih oleh PT Godang Tua jaya, pengelola TPST Bantargebang. Juga diberikan apresiasi kepada Rukun Warga (RW) yang terdapat di enam kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Barat, Kalisari, Lenteng Agung, Srengseng Sawah, Gedong dan Tengah. Keenam kelurahan ini dilintasi Sungai Ciliwung antara Jembatan Akses Universitas Indonesia dengan Jembatan TB Simatupang dan telah mengikuti program Stop Nyampah di Kali 2013.

Penghargaan tersebut langsung diberikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada para peraih penghargaan.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki meminta para peraih penghargaan, baik perusahaan, sekolah, pengelola TPST Bantargebang serta kelurahan mampu terus mempertahankan komitmennya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga dapat memacu perusahaan, sekolah, dan komunitas masyarakat lainnya untuk turut melakukan pengolahan limbah mereka.

“Sebenarnya kita masih jauh sekali soal lingkungan. Kita malu soal Adipura. Tetapi kalau kita memulai hari ini dengan dasar yang benar, mau, dengan tekad mewujudkan Jakarta Baru yang benar-benar memiliki standar dunia tentang lingkungan, maka kita yakin 10-20 ke depan Jakarta yang ramah lingkunan akan terwujud,” kata Basuki dalam acara Apresiasi Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (26/6).

Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Muhammad Tauchid mengatakan penghargaan ini diberikan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup 2013 yang jatuh pada tanggal 5 juni dan HUT Kota Jakarta ke 486.

“Penghargaan ini diberikan dengan tujuan mengajak dan memotivasi pengelolaan lingkungan hdiup melalui pemberian penghargaan dan apresiasi pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi DKI Jakarta. Ini kita lakukan setiap tahunnya,” kata Tauchid.

Komponen penilaian yang dilakukan oleh BPLHD adalah meliputi kepemilikan dokumen lingkungan, pengelolaan limbah domestik, pengelolaan limbah proses, pengelolaan limbah padat, tempat penyimpanan sementara limbah B3.

Selain itu BPLHD juga menilai pengolahan limbah B3, pengelolaan limbah udara dari sumber tidak bergerak (cerobong), dan bergerak (kendaraan bermotor), termasuk penerapan sumur resapan dan penghijauan. (G06)

Jakarta (Greeners) – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai terasa pada sektor transportasi. Di berbagai daerah, sopir transportasi umum meminta kenaikan tarif untuk menutup kenaikan harga BBM. Tidak terkecuali di ibukota Jakarta. Kenaikan BBM, ternyata ikut mempengaruhi tarif tiket Bus Transjakarta.

Jika semula tarif yang dibebankan kepada penumpang hanya sebesar Rp 3.500 naik menjadi Rp 5.000. Pemprov DKI Jakarta pun tidak khawatir dengan adanya kenaikan ini akan mengurangi jumlah penumpang.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo telah mengumumkan hasil kesepakatan kenaikan tarif untuk angkutan ekonomi. Salah satunya yakni tarif bus Transjakarta yang sejak awal diluncurkan belum pernah naik tarifnya. “Untuk tarif bus Transjakarta menjadi Rp 5.000,” kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (25/6).

Meski tidak menggunakan bahan bakar gas (BBG), menurut Jokowi bus Transjakarta juga terdampak akibat adanya kenaikan BBM. Sebab beberapa komponen juga mempengaruhi, seperti suku cadang, gaji pegawai, serta perawatan bus. “Ya memang Transjakarta itu pakai gas, tapi kan komponen-komponennya itu banyak sekali, bergerak semua, ban, servis besar, servis kecil, cuci bus, pemeliharaan bodi, suku cadang, biaya pegawai, semuanya kan naik,” ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa subsidi yang diberikan kepada Transjakarta sudah cukup besar sehingga Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberikan tambahan subsidi untuk menurunkan harga tarif. “Subsidi Transjakarta sudah besar,” katanya.

Jokowi mengatakan, keputusan kenaikan tarif  merupakan hasil kesepakatan antara Dinas Perhubungan, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Organda DKI Jakarta dalam rapat yang dilakukan pada Selasa sore . ” Itu adalah hasil dari pertemuan bersama. Organda berikan angka usulannya berapa, kemudian DTKJ, Dishub, setelah ketemu, kemudian hasil rapatnya seperti yang tadi saya utarakan,” kata dia.

Setelah ini, Jokowi mengatakan, pihaknya akan langsung menyerahkan hasil kesepakatan kenaikan tarif tersebut ke DPRD untuk disetujui.”Ini besok pagi kita serahkan ke DPRD, bila telah disetujui, langsung akan kita akan putuskan tarif tersebut,” katanya.

Naik 25 Persen

Kenaikan tarif juga terjadi pada angkutan kecil, angkutan bus sedang dan angkutan bus besar reguler yang semula Rp2500 dan Rp2000 naik menjadi Rp3000. Pemberlakuan tarif baru tersebut masih menunggu persetujuan dari DPRD DKI Jakarta lewat Surat Keputusan Gubernur.

Angka yang disepakati yakni untuk bus kecil dari Rp 2.500 menjadi Rp 3.000 kenaikannya 20 persen. Kemudian untuk bus sedang dari semula Rp 2.000 menjadi Rp 2.500 atau naik 25 persen. Sementara untuk bus besar reguler dari semula Rp 2.000 menjadi Rp 3.000 naik sebesar 25 persen. Selain itu, untuk bus Transjakarta dari semula Rp 3.500 menjadi Rp 5.000 atau naik 42 persen.

Selanjutnya, hasil kesepakatan ini akan diserahkan ke pada DPRD DKI Jakarta untuk meminta persetujuan. Selain pengajuan kenaikan tarif, Pemprov DKI Jakarta juga mengajukan penghapusan insentif terhadap tiga retribusi yakni uji kir atau uji kelayakan, retribusi masuk terminal, dan retribusi ijin trayek.

“Kita juga ingin ada insensif retribusi yang nanti akan dihapuskan, pertama mengenai uji kir, retribusi terminal, dan ijin trayek. Mau kita minta ke dewan agar ini dihapuskan agar tidak memberatkan masyarakat pengusaha bus transportasi,” kata Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, Selasa (25/6).

Sementara itu, lanjut Jokowi untuk tarif angkutan non ekonomi kenaikannya akan diserahkan kepada mekanisme pasar. Bahkan Pemprov DKI Jakarta tidak akan menentukan batas atas kenaikannya. “Yang bukan ekonomi, diserahkan kepada mekanisme pasar. Kalau memang terlalu tinggi masyarakat tidak akan ada yant naik,” ujarnya.

Terkait dengan imbauan pemerintah pusat agar tidak menaikan diatas 20 persen, Jokowi mengaku bahwa rasio penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di Jakarta dan daerah berbeda. “Hitungan di daerah dan Jakarta berbeda. Disini rasio penggunaan bensin jauh lebih besar dari di daerah, lebih boros karena macet,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono mengatakan, selama masih dalam proses pembahasan di DPRD pihaknya akan terus melakukan operasi terhadap angkutan yang telah menaikan tarif sepihak. “Kita akan terus lakukan operasi, hingga Surat Keputusan Gubernur mengenai kenaikan tarif keluar,” kata Pristono.

Sekretaris Unit Bus Kota Organda DKI Jakarta, Jembar Waluyo mengatakan, angka tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Namun pihaknya tetap mendesak adanya insentif untuk mengurangi biaya operasional. “Itu dibawah perhitungan kita tapi jika ada subsidi hampir menutupi biaya operasional,” katanya.

Sementara itu, pihaknya juga mengimbau kepada para supir agar tidak menaikan tarif sepihak terlebih dahulu. Diharapkan para supir untuk menunggu hasil keputusan dari Gubernur DKI Jakarta. “Kami juga tidak mengijinkan untuk menaikan tarif sepihak. Apa bila ada pelanggaran, silahkan lakukan law inforcement dari Dishub,” tandasnya.(G06)

Jakarta (Greeners) –  Air baku yang dialirkan ke Jakarta setiap tahunnya semakin tercemar. Sekitar  82 persen pasokan air baku untuk ibukota masih sangat tergantung dari Waduk Jatiluhur, Jawa Barat.

Namun, kualitas air yang dialirkan dari Waduk Jatiluhur tersebut semakin berkurang karena tingkat amunia dalam air baku sudah melebihi ambang batas.

Jika pada tahun 2010 tingkat amunia hanya sebatas 2,9 miligram perliter, maka pada satu tahun berikutnya kandungannya meningkat hingga 4,8 miligram perliter. Padahal ambang batas yang ditetapkan yakni hanya 1 miligram per liter.

Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga Perusahaan Daerah (PD) PAM Jaya Wibisono Harisantoso mengungkapkan tingkat amunia pada air baku di Waduk Jatiluhur ke Jakarta setiap tahunnya semakin meningkat.

“Kualitas air baku yang kita terima semakin lama semakin buruk. Terlebih dalam perjalanannya, banyak mengalami pencemaran. Karena banyak limbah yang dibuang di aliran Kanal Tarum Barat. Baik dari limbah rumah tangga maupun limbah pabrik,” kata Wibisono, Jakarta, Senin (1/4).

Kendati demikian, Wibisono menegaskan para pelanggan air bersih Palyja maupun Aetra tidak perlu khawatir terhadap kondisi air yang mengalir ke rumah mereka. Sebab, dalam pengolahan air baku menjadi air bersih untuk minum tetap mengacu pada baku mutu yang diatur dalam Keputusan Menteri No. 492 tahun 2010 tentang Air Minum.

Karena pencemaran meningkat, pengolahan air baku untuk air bersih menggunakan bahan kimia yang semakin banyak, yang menyebabkan ongkos produksi pengolahan air bersih pun semakin meningkat.

“Air bersih yang sampai ke masyarakat sudah sesuai dengan aturan baku mutunya. Jadi sudah aman untuk dikonsumsi masyarakat. Meskipun akhirnya, Palyja dan Aetra harus mengeluarkan biaya produksi pengolahan air yang lebih tinggi karena menggunakan bahan kimia pembersih lebih banyak,” ujarnya.

Langkah yang dilakukan PD PAM Jaya untuk menurunkan kandungan amunia yang tinggi dalam air baku, pihaknya harus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kedua institusi pemerintahan ini harus bisa menertibkan pihak-pihak yang mencemari sungai.

Langkah lainnya, Wibisono mendukung rencana Pemprov DKI membangun pipanisasi air baku dari Waduk Jatiluhur ke Jakarta. Dengan begitu, dapat mengurangi pencemaran air baku dalam perjalanannya ke Jakarta.

Selain itu, langkah yang bisa diambil agar air baku di Jakarta tercukupi yakni dengan memanfaatkan 13 sungai yang mengalir di Jakarta. Sayangnya, kualitas air di ke-13 sungai tersebut tidak lebih baik dari yang ada di Waduk Jatiluhur.  Karena itu, pihaknya menyarankan untuk membangun pengolahan air dengan sistem ultrafilterasi, yang mampu memproduksi air dengan harga kompetitif. (G06)

Jakarta (Greeners) – Untuk menambah luasan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta yang baru mencapai 9,8 persen dari total luas Kota Jakarta, Kementerian Kehutanan mengusulkan sungai dan rumah susun (rusun) dijadikan sebagai hutan kota.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan dalam upaya mengembangkan luas RTH di ibu kota, Pemprov DKI harus mengembangkan hutan kota sebanyak mungkin di seluruh wilayahnya. Salah satu cara yang diusulkan adalah membuat pinggiran sungai dan rumah susun sebagai alternatif pembangunan hutan kota.

“Saya sarankan tadi pada Pak Wakil Gubernur, supaya sungai dan rusun dijadikan alternatif hutan kota.  Paling tidak kiri kanan sungai disediakan 500 meter untuk dijadikan ruang hijau atau hutan kota,” kata Zulkifli Hasan usai bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/3).

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memiliki latar belakang pendidikan yang sama yaitu lulusan kehutanan. Sewaktu pelantikan, Menteri Kehutanan menyatakan keinginannnya untuk menanam pohon di sepanjang trotoar.

“Jadi beliau mau nanam pohon yang tingginya sekitar 5 meter. Namun keinginan itu belum dapat terwujud. Karena kita sama-sama sibuk menangani banjir. Nah sekarang sudah bisa aksi, jadi kita tanya kelanjutan aksinya pada beliau,” ujar  Ahok.

Menurutnya, Jakarta masih mempunyai sisa lahan untuk dijadikan hutan yang menjadi milik Kementerian Kehutanan. Karena itu, pihaknya tidak bisa memberikan izin kepada siapa pun untuk membangun apa pun diatas lahan tersebut.

“Hutan-hutan kota yang ada di Jakarta itu milik Kementerian Kehutanan. Dulu lahan milik pemerintah dikasih-kasih saja untuk dibangun gedung, kalau sekarang tidak boleh lagi. Kita, Pemprov DKI sudah sepakat, lahan itu akan kita hutankan. Kita tanam pohon-pohon besar. Kita lagi jalan, lagi kita lakukan,” tegasnya.

Sampah Pulau Buatan

Rencana Pemprov DKI akan membangun 17 pulau buatan dari hasil reklamasi pantai diharapkan tidak mengganggu pulau-pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyambut baik pembangunan pulau buatan dari hasil reklamasi pantai. Hanya saja, dia meminta Pemprov DKI melakukan kajian terhadap limbah sampah, baik padat maupun cair yang dihasilkan dari belasan pulau buatan tersebut.

“Rencana reklamasi pantai yang akan membuat pulau itu, saya minta dikaji betul agar tidak sampahnya tidak berdampak bagi pulau-pulau disekitar teluk Jakarta,” kata Zulkifli di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/3).

Dijelaskannya di sepanjang teluk Jakarta ada beberapa pulau yang masuk dalam Kabupaten Kepulauan Seribu. Bila pengolahan sampah dari pulau-pulau buatan tidak diatur sama sekali, dikhawatirkan sampah tersebut akan mencemari pulau-pulau yang ada di Pulau Seribu.

“Ada beberapa pulau di Kepulauan Seribu. Kalau tidak diatur dengan baik, nanti sampah dari Jakarta atau pulau-pulau buatan, akan melanda pulau-pulau yang ada di Pulau Seribu,” ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan usulan dari Menteri Kehutanan untuk melakukan kajian dampak sampah terhadap pembangunan pulau-pulau buatan tersebut. Terlebih lagi, di Kepulauan Seribu memiliki satu pulau yang menjadi habitat hewan unggas atau burung.

“Iya disana kan ada Pulau Rambut, tempat habitat para burung. Nanti kalau sampahnya malah mengalir kesana, bisa berbahaya bagi satwa burung disana. Soal pulau, jangan sampai nanti tidak diatur dengan baik. Malah nanti ketutup pulaunya,” ujarnya. (G06)

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membuat jalur sepeda di kawasan Kota Tua sebagai bagian dari revitalisasi Kota Tua menjadi kawasan rekreasi dan wisata. Jalur tersebut telah digagas mulai dari periode kepemimpinan Fauzi Bowo – Prijanto, dan direncanakan mulai digarap pada  Oktober 2012. Sedangkan Sudin Perhubungan Jakarta Barat juga telah mendesain rute jalur sepeda tersebut yaitu Jalan Hayam Wuruk-Tomang-Grogol melalui Tambora dan jalur dari arah Tambora ke kawasan Kota Tua.

Rute jalur sepeda lainnya yaitu dari depan halaman kantor Walikota-Puri Indah-Jalan Pesanggrahan-Jalan Meruya Ilir dan kawasan Cengkareng di ruas Jalan Daan Mogot dan Jalan Outer Ring Road dari arah Cengkareng menuju kantor Walikota. Jalur tersebut akan dibuat selebar satu meter dengan diberi cat warna kuning dan gambar sepeda.

Jalur sepeda di Kawasan Kota Tua tersebut merupakan bagian dari penataan kawasan kota tua yang ingin dilakukan oleh Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (AHok). Beberapa hal yang harus diperbaiki di Kota Tua, yakni dari sisi kebersihan, keamanan, ketertiban, serta para pedagang kaki lima (PKL). Bahkan Jokowi menginginkan Kota Tua dijadikan sebagai salah satu kawasan yang akan dibuat creative public zone.

Ahok melihat kondisi Kota Tua yang kumuh membuat investor selama ini tidak tertarik ikut mengelola tempat wisata tersebut. “Kota Tua itu terlalu bernilai, kalau disia-siakan tidak ada komunitas yang mengurus. Pengusaha juga tidak mau berinvestasi karena terlalu kumuh,” kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (25/2).

Kecilnya anggaran penataan kawasan Kota Tua pada 2013 yang hanya sebesar Rp 12 miliar, membuat Pemprov DKI berencana menambah anggaran kawasan wisata sejarah tersebut hingga Rp 150 miliar pada 2014 mendatang. Dengan anggaran yang cukup besar itu, diharapkan Kota Tua lebih bagus dari kondisi sekarang sehingga mampu menyedot kunjungan wisatawan.

“Kita siap keluarkan anggaran Rp 150 miliar untuk membenahi kawasan ini agar lebih bagus. Kalau kurang saya akan tambahkan anggaran itu,” ujar Ahok.

Pemprov DKI akan duduk bersama dengan para pemangku kepentingan untuk perencanaan penataan Kota Tua terlebih dahulu dan barulah pada 2014 penataan mulai berjalan. Nantinya kawasan Kota Tua, akan dibangun sebagai kawasan yang ekslusif. Seperti halnya, kota bersejarah di negara lain. Sehingga, kawasan tersebut akan menjadi tujuan pariwisata yang memikat daya tarik turis, tentunya dengan berbagai upaya menertibkan preman, pengemis serta gelandangan yang selama ini kerap memanfaatkan kawasan Kota Tua sebagai tempat mangkal.

Namun, untuk rencana jangka pendek ia sudah memerintahkan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menertibkan para pedagang kaki lima (PKL) yang membuat kumuh kawasan tersebut. Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya juga akan menjernihkan Kali Besar, karena memiliki potensi wisata air yang menarik.

Pemprov DKI terus melakukan penataan Kota Tua. Seperti pada saat Fauzi Bowo menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, telah diresmikan lighting (pencahayaan) kawasan kota tua. Peresmian dilakukan di halaman Museum Sejarah Fatahillah Jakarta pada tahun 2008.

Waktu itu, Fauzi Bowo mengatakan, pencahayaan kawasan kota tua dilakukan dalam upaya merevitalisasi kota tua dengan harapan kawasan kota tua menjadi kawasan kebanggaan di Jakarta. Revitalisasi kota tua ini, selain untuk menjadikan bagian kota yang bersejarah itu sebagai kawasan yang nyaman dan aman, yang bisa menarik banyak wisatawan.

“Dulu, di kawasan kota tua ini banyak kabel-kabel listrik yang membentang hampir di sepanjang jalan dan di depan gedung-gedung bersejarah, tapi dengan revitalisasi fisik yang dilakukan semua kabel tersebut sudah tertanam di bawah tanah, sehingga pemandangan kawasan ini semakin indah dan sangat menarik pada malam hari,” tutur Fauzi Bowo waktu itu.

Di kawasan Kota Tua terdapat sebanyak 2.041 titik pencahayaan yang dipasang di kawasan kota tua, diantaranya di Museum Fatahillah, Museum Wayang, Museum Keramik dan halaman stasiun Beos, kawasan pedestrian Fatahillah, jalan utama, bantaran kali dan pedestrian Kali Besar, serta di jembatan Kota Intan.

Tidak hanya membuat pencahayaan, mantan gubernur yang akrab disapa Foke ini juga telah membuat Terowongan Penyeberangan Orang (TPO) yang menghubungkan Stasiun Beos, Shelter Busway, dan Museum Bank Mandiri. TPO yang sudah menghabiskan dana sekitar Rp 39,7 miliar melalui tiga tahapan itu dilengkapi dengan pendingin ruangan, toilet, serta taman berbentuk lingkaran di dalamnya.

Untuk lebih meningkatkan minat kunjung masyarakat serta memberdayakan potensi ekonomi warga sekitar, (masih di era Bang Foke), Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) bersama Paguyuban Kota Tua Sektor Fatahillah melakukan peletakan batu bersama berdirinya kawasan wisata malam dan kuliner, di kawasan Kota Tua, Tamansari, Jakarta Barat, pada Februari 2010. Wisata malam dan kuliner Kota Tua bertujuan melestarikan peninggalan sejarah serta memberdayakan potensi ekonomi warga sekitar.

Juga telah dilakukan pembenahan pendestrian dan penghijauan seperti di Jalan Pintu Kecil dan Jalan Pancoran untuk menambah kenayaman para pengunjung yang mengunjungi kota tua. (G06)

Jakarta (Greeners) – Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan untuk normalisasi empat sungai sebesar Rp582,8 miliar. Keempat kali yang akan dinormalisasikan adalah Kali Pesanggrahan, Kali Angke, Kali Sunter dan Kali Ciliwung.

“Normalisasi keempat sungai ini merupakan salah satu langkah untuk penanggulangan banjir yang akan kami lakukan. Sebenarnya banyak yang harus dilakukan mulai dari perbaikan saluran, penataan pemukiman, pengerukan sungai, normalisasi dan program lainnya,” kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang lebih akrab dipanggil Jokowi,di Balaikota DKI, pada Senin (18/2).

Jokowi mengatakan Pemprov DKI bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan, sedangkan pengerjaan fisik normalisasi yang merupakan pengerukan dan pelebaran badan sungai menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum.

Dinas PU DKI Jakarta memprogramkan pembebasan lahan di empat kali yang dilakukan dengan sistem  multiyears dalam dua atau tiga tahun anggaran.

Untuk tahun ini, anggaran pembebasan lahan yang disiapkan mencapai Rp582,8 miliar, dengan rincian untuk pembebasan lahan di Kali Pesanggrahan sebesar Rp208,2 miliar, Kali Angke Rp58,2 miliar, Kali Sunter Rp108,2 miliar dan Kali Ciliwung Rp208,2 miliar.

Hingga saat ini, Pemprov DKI masih melakukan pendataan jumlah luas lahan yang akan dibebaskan untuk normalisasi ini di empat kali. Pembelian lahan tetap akan berdasarkan nilai objek pajak (NJOP) atau berdasarkan taksiran dari appraisal.

“Jika nilai anggaran ini tidak mencukupi untuk membebaskan semua lahan yang akan dibebaskan, maka pembebasan lahan akan dilanjutkan lagi di tahun mendatang,” jelas Jokowi.

Dalam APBD DKI 2013, Dinas PU DKI mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2,59 triliun. Dari total tersebut, sebanyak Rp1,12 triliun dianggarkan untuk pembangunan di bidang sumber daya air (SDA). Bidang ini menanggulangi ancaman banjir di kawasan DKI Jakarta, baik untuk pembebasan lahan maupun untuk pekerjaan fisik.

Untuk pekerjaan fisik dianggarkan sebanyak Rp541 miliar. Bentuk pekerjaan fisik itu salah satunya untuk pengerjaan sheet pile (dinding tanggul) di beberapa saluran air, pembangunan gorong-gorong dan lain sebagainya.

Sebelumnya Jokowi menekankan kepada jajarannya untuk memprioritaskan program pembebasan lahan sehingga anggarannya dapat terserap dengan baik. Sebab, pada APBD DKI 2012 anggaran pembebasan lahan tidak terserap seluruhnya, sehingga mengakibatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp8,4 triliun (G06).