Jakarta (Greeners) – Semakin meningkatnya jumlah penduduk DKI Jakarta karena melonjaknya jumlah pendatang baru dari daerah, ternyata masih tidak sebanding dengan tata kota yang baik. Hal ini bahkan dikhawatirkan akan menambah jumlah pengangguran dan tingkat kriminalitas di Ibukota.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah seharusnya mengkaji ulang data sensus penduduk Jakarta agar mengetahui jumlah pasti penduduknya karena yang dikatakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih belum bisa dikatakan valid.

“Setidaknya RT/RW, Lurah dan Camat itu terlibat, kalau yang dari dinas itu paling data dari terminal, stasiun atau bandara saja,” ujar Joga kepada Greeners, Jakarta, Kamis (07/08).

Joga menjelaskan, setidaknya ada lima juta warga DKI Jakarta yang menempati tanah ilegal, seperti bantaran kali dan sungai. Bahkan, lanjut Joga, jumlah tersebut masih bisa bertambah. Namun anehnya, menurut Joga, warga yang tinggal di bantaran kali tersebut bisa memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.

“Bagaimana mereka bisa punya KTP dan bahkan tinggal di daerah-daerah yang sebetulnya tidak boleh ditinggali itu kan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov,” tambahnya.

Lulusan terbaik Jurusan Arsitektur Lansekap, Universitas Trisakti ini menjelaskan ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI untuk mengantisipasi tak terbendungnya lonjakan para kaum urban.

Pertama, seharusnya sudah tugas dari pemerintah daerah asal pendatang untuk menyediakan lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan yang memadai.

“Ini cukup berguna untuk meredam sejak awal keinginan masyarakat yang akan ke kota,” jelasnya.

Kedua, lanjut Joga, Pemprov DKI Jakarta harus bekerjasama dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta pemerintah provinsi lain untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Lalu yang ketiga, Pemprov DKI harus dapat mengembangkan kerjasama secara optimal dengan pemerintah di wilayah penopang di Bodetabek untuk menyediakan hunian yang layak, pabrik, serta fasilitas-fasilitas, dan lain-lain.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Sapto Wibowo mengaku bahwa sebenarnya rencana untuk membenahi Jakarta dan menanggulangi jumlah kaum urban yang terus meningkat sudah ada dalam Rencana Tata Kota dan Wilayah DKI Jakarta, hanya saja masih belum bisa terealisasikan dengan baik.

“Daya tampung kota Jakarta itu 12.500.000 penduduk, sedangkan saat ini sudah mendekati angka 10 juta, tentu semua hal yang perlu dilakukan pasti akan kita lakukan,” tegas Sapto.

Sebagai informasi, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pernah mengatakan, ada 1.036.000 kepala keluarga yang tinggal di bantaran 13 sungai besar, 884 saluran, dan 12 waduk besar. Jika satu KK dihitung hanya berisi tiga anggota keluarga, maka sama dengan 3.108.000 jiwa, atau setara hampir 30 persen warga Jakarta.

(G09)

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017, Pemprov DKI menjelaskan pencapaian visi dan misi perlu adanya program-program yang bersifat program unggulan.

Salah satu program unggulan yang dituangkan dalam RPJMD DKI 2013-2017 adalah antisipasi banjir, rob dan genangan air, melalui pengembangan situ, waduk dan embung.

Juga penguatan tanggul dalam konteks pembangunan Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS), pembuatan sumur resapan dan lubang biopori, dan pembangunan terowongan multi fungsi bawah tanah. Lalu pengembangan sistem polder, normalisasi sungai dan saluran serta pengerukan sungai dan saluran.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan daerah-daerah yang merupakan retensi air akan dibeli Pemprov DKI. Daerah tersebut akan dibuat embung sebagai tempat penampungan air dan daerah resapan air.

“Ada daerah-daerah yang merupakan retensi air, sudah kayak rawa-rawa, akan kami beli untuk dibuatkan embung. Ada beberapa titik. Nanti akan didiskusikan secara teknis. Kalau perlu akan kita konsinyasikan untuk dijadikan embung, seperti waduk,” kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (5/3).

Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI merencanakan akan membangun embung atau waduk kecil di pemukiman kumuh dan padat. Pembangunan embung sebagai upaya penataan lingkungan padat akan dibangun pada tahun ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp75 miliar.

Embung yang direncanakan dibangun di lima wilayah, merupakan wadah untuk menampung air hujan. Di pinggiran embung akan dibangun taman dan pohon. Tidak hanya itu embung juga akan menjadi tempat rekreasi bagi warga sekitar. Luas ideal embung yang paling besar 5.000 meter persegi dan paling kecil 1.000 meter persegi. (G06)

Dalam upaya membantu Jakarta dalam mengatasi banjir, dua negara yaitu Korea Selatan dan Denmark mengajak Pemprov DKI Jakarta untuk kerja sama mengantisipasi banjir.

Pemprov DKI dan Korea Selatan menjajaki kerja sama dalam program restorasi kali Ciliwung dan perbaikan rel kereta api (KA) di Jakarta. Rencananya, program tersebut akan dilakukan atas bantuan dari Pemerintah Korea Selatan.

Sedangkan dengan Denmark, Pemprov DKI Jakarta akan menjajaki kerja sama dalam penanganan dan antisipasi banjir. Denmark tertarik membantu karena kondisi kota Jakarta hampir sama dengan ibukota Denmark, Kopenhagen yang juga pernah mengalami banjir seperti yang dialami ibu kota beberapa hari yang lalu.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambut baik kedatangan Duta Besar Korea Selatan Kim Yeong Seon dan Duta Besar Denmark untuk Indonesia Martin Hermann yang membawa teknologi untuk  membantu Jakarta  menyelesaikan masalah banjir.

“Misalnya pengolahan sampah, kemudian teknologi pompa yang terbaru untuk menghadapi banjir. Nggak apa-apa kok.  Kita saling share saja. Kalau kita butuh dan diperlukan untuk Jakarta, ya kenapa tidak. Infrastruktur yang dilirik Denmark yang berkaitan dengan climate change, berkaitan dengan banjir,” kata Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (19/2).

Duta Besar Denmark untuk Indonesia HE Martin Hermann mengatakan kedatangannya untuk mendiskusikan peluang kerja sama antara Kota Kopenhagen dengan Jakarta. Kerja sama yang ditawarkan adalah berbagi pengalaman dan pelajaran berharga mengenai cara mengatasi perubahan iklim.

“Saya mewakili negara saya, datang ke Pemprov DKI untuk menawarkan bantuan dan memfasilitasi kontak antara Jakarta dan Kopenhagen agar dapat menjalin kerja sama dengan baik. Khusunya dalam mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada terjadinya banjir,” kata Martin.

Martin menjelaskan Kopenhagen memiliki pengalaman yang sama dengan Jakarta yang baru-baru ini mengalami banjir selama 10 hari. Curah hujan yang terus meningkat merupakan tantangan terbesar bagi kota-kota besar di dunia, termasuk Jakarta dan Kopenhagen.

Sementara Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengharapkan restorasi Kali Ciliwung dapat menjadi proyek percontohan untuk pengelolaan air bersih. Karena sudah saatnya Kota Jakarta harus mampu mengolah air sungai menjadi air baku untuk air bersih.

“Kami senang jika di dekat masjid Istiqlal ada bangunan yang bisa dijadikan contoh untuk pengelolaan air bersih. Jadi contoh yakni Jakarta punya waste water treatment.  Kami akan mendukung hal yang terkait surat menyurat,” tukasnya.

Ahok berharap kerjasama antara DKI Jakarta dan Pemerintah Korea Selatan bisa berlanjut dan tidak hanya dilakukan dari Masjid Istiqlal sampai Pasar Baru. Karena dia berharap, Jakarta bisa menyerupai Kota Seoul yang sudah maju dan tertata rapi.

Duta Besar Korea Selatan Kim Yeong Seon mengatakan pertemuannya dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membahas tentang proyek restorasi Kali Ciliwung dan perbaikan sirkulasi rel KA Jabodetabek. Khusus proyek restorasi Kali Ciliwung, akan dilaksanakan sepanjang 380 meter. Saat ini sudah memasuki pembuatan desain restorasi yang akan dikerjakan mulai dari depan Masjid Istiqlal hingga kawasan Pasar Baru.

Hanya saja, lanjut Kim, teknologi untuk mengolah air sungai yang akan digunakan dalam proyek ini masih dalam tahap pembahasan. Paling tidak, harus dicari teknologi yang dapat mengolah air sungai sebanyak 1 ton dalam satu hari.

“Kita bahas bersama teknologinya, bagaimana time frame-nya, kapan bisa dioperasikan, pokoknya yang secara rinci akan dibahas bersama. Untuk pembahasan desain, saya menargetkan akan selesai pada akhir Juli 2013. Dan diharapkan pembangunannya sendiri bisa dimulai pada akhir tahun ini,” ujarnya.

Kim mengungkapkan fungsi restorasi Ciliwung dilakukan untuk membangun sebuah bangunan yang dikhususkan untuk pengolahan air sungai atau limbah rumah tangga. Juga dapat membangun gedung pendidikan yang dijadikan pusat untuk mendidik warga mengenai pentingnya lingkungan hidup.

Kemudian disepanjang Kali Ciliwung akan dibangun jalan untuk penghijauan yang dapat digunakan sebagai taman interaktif warga Jakarta. dengan penataan seperti itu akan menambah daya tarik Jakarta bagi wisatawan mancanegara (G06).

Jakarta (Greeners) –  Pemprov DKI menargetkan pembuatan 20 ribu sumur resapan dapat dilakukan tahun ini. Anggaran sebanyak Rp200 miliar telah dialokasikan dalam APBD DKI 2013. Sejumlah sumur resapan itu dibuat di seluruh wilayah DKI untuk mengantisipasi banjir dan mengisi air di lapisan tanah dalam.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan pembuatan sumur resapan di seluruh wilayah DKI Jakarta sudah sangat mendesak. Karena itu, Pemprov DKI telah memasukkan program pembuatan sumur resapan sebanyak 20 ribu unit dengan anggaran Rp200 miliar.

“Alokasi anggaran itu untuk pembuatan sumur resapan di ruang publik, kampung-kampung, trotoar di jalan-jalan yang sering tergenang. Juga untuk kantor-kantor Pemda DKI di wilayah. Untuk (pembuatan sumur resapan di) pemukiman masyarakat juga (anggarannya) dari situ,” kata Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota DKI, Selasa (12/2).

Supaya mudah dilakukan oleh masyarakat, khususnya gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan, Pemprov akan menyusun standar pembuatan sumur resapan. Kedepannya, ada sumur resapan dengan kedalaman 4 meter, 100 meter hingga 120 meter. Standar pembuatan sumur resapan akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Setelah itu diimplementasikan dengan menyusun instruksi gubernur (Ingub).

“Ini baru dibuat untuk Pergubnya. Bulan-bulan ini langsung kita buat. Nanti penyusunan pergub dibarengi dengan Ingub,” ujarnya.

Isi Pergub dan Ingub mengatur kewajiban pengelola atau pemilik gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan harus membuat sumur resapan. Bila tidak dilaksanakan, akan dikenakan sanksi hingga pencabutan izin usaha atau izin mendirikan bangunan (IMB).

Menurutnya, pemeliharaan sumur resapan yang dibuat sangat mudah karena didalamnya sudah terproteksi dengan saringan.  Beda dengan sumur resapan yang lama, menggunakan ijuk dan batu untuk menyaring air.

“Sumur resapan yang sekarang sudah terproteksi dengan saringan. Kalau yang dulu-dulu kan diberi ijuk dan batu kayak septic tank jaman kuno. Kalau yang ini sudah bagus. Ini saya suruh coba, dan sudah benar bagus. Pipanya sudah ada yang bagus. Saya hanya ingin melihat itu. Kalau yang dulu kan harus diberikan dari lumpur dan endapan,” paparnya.

Seperti yang diketahui, Jokowi telah membuat sebanyak 9 sumur resapan di wilayah Balaikota DKI Jakarta. Sumur resapan tersebut dibuat setelah halaman Balaikota DKI tergenang banjir beberapa waktu lalu. (G06)