Jakarta (Greeners) – Wabah demam berdarah dengue (DBD) hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan di dunia terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Masih mahalnya biaya uji laboratorium untuk mengonfirmasi infeksi DBD menjadi kendala. Untuk mengatasi permasalahan ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerjasama dengan PT Hepatika Mataram mengembangkan Kit Diagnostik Demam Berdarah Dengue.

Kit ini merupakan alat tes yang mampu mendeteksi dini infeksi DBD dalam waktu singkat. Kit ini diklaim mampu mendeteksi potensi DBD dalam waktu 2 hingga 10 menit.

Deputi Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi BPPT Soni S. Wirawan mengatakan bahwa Kit Diagnostik Demam Berdarah Dengue ini merupakan purwarupa inovasi BPPT untuk bidang kesehatan. BPPT masih mengembangkan alat ini dan mencari mitra industri dalam negeri agar kit diagnostik ini dapat diproduksi secara massal.

“Kami menginginkan mitra industri yang akan memproduksi massal kit DBD ini agar dapat segera diproduksi dan digunakan untuk mempercepat deteksi dan tindakan penanganan demam berdarah di Indonesia,” kata Soni pada acara “Gelar Inovasi BPPT, Inovasi Agroindustri dan Bioteknologi” di Auditorium Gedung II BPPT, Jakarta, Rabu (06/02/2019).

BACA JUGA: Dinas Kesehatan DKI Jakarta Minta Warga Waspadai DBD

Ditemui pada acara yang sama, Plt. Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan Medika BPPT, Agung Eru Wibowo menyampaikan bahwa wabah DBD hingga saat ini masih merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia terutama di daerah subtropis dan tropis seperti Indonesia.

Menurut data Kementerian Kesehatan, sejak tahun 2005 DBD ditemukan di seluruh provinsi dengan rata-rata kasus 122.676 per tahun dan kematian 1.031 per tahun. Berdasarkan data yang masuk sampai tanggal 29 Januari 2019, tercatat jumlah penderita DBD mencapai 13.683 penderita dari 34 provinsi dengan 132 kasus diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan pada Januari tahun 2018 dengan jumlah penderita sebanyak 6.167 penderita dan jumlah kasus meninggal sebanyak 43 kasus.

BACA JUGA: BMKG Akan Merilis Informasi Peringatan Dini DBD Berbasis Iklim Awal Tahun 2019 

Awal tahun 2019 ini tercatat beberapa daerah melaporkan Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD di antaranya Kota Manado, Sulawesi Utara dan 7 kabupaten/kota di NTT, yaitu Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai Barat, Ngada, Timor Tengah Selatan, Ende dan Manggarai Timur.

Agung mengatakan bahwa kit DBD BPPT menggunakan anti-NS1 monoklonal antibodi yang dikembangkan berdasarkan strain virus lokal Indonesia. “Komponen utama prototipe kit diagnostik dengue BPPT berupa antibodi monoklonal anti-NS1 telah terbukti dalam skala laboratorium dapat mengenali virus dengue strain lokal Indonesia,” paparnya.

Saat ini BPPT sedang melakukan pembahasan dengan mitra industri dalam rangka hilirisasi dan komersialisasi. Oleh karena itu produk kit diagnostik hasil pengembangan BPPT ini belum diproduksi secara massal dan masih menunggu tahap kerjasama dengan mitra industri.

“Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama, kit deteksi dengue ini segera bisa diproduksi secara massal untuk membantu mengatasi penanganan wabah demam berdarah di Indonesia,” tutupnya.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaku telah menerima laporan sebanyak 1.817 kasus demam berdarah dengue (DBD) dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur hingga akhir Januari 2015. Meski jumlah kasus terbilang besar, Kemenkes menganggap secara umum situasi tersebut masih dapat diatasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes, dr. H.M Subuh, MPPM, kepada Greeners mengatakan hingga saat ini Dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya yang sesuai dengan prosedur standar operasi (standard operation procedure/SOP) penanggulangan DBD.

“Semua sudah sesuai SOP, kami dari Kementerian Kesehatan RI melalui Ditjen Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pun telah memberikan bantuan teknis, terutama dalam penyelidikan epidemiologis,” terangnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jakarta, Selasa (10/02).

Sementara itu, menurut keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr. Harsono, menyatakan bahwa ada peningkatan kasus DBD sebesar 46% bila dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2014, yaitu 980 kasus.

Keseluruhan kasus tersebut, terangnya, terdapat di 15 kabupaten/kota yang menyandang status kejadian luar biasa (KLB) karena jumlah kasus DBD di wilayah tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2014.

Ke 15 kabupaten dan kota yang menyandang status KLB, antara lain Kabupaten Sumenep (286 kasus), Kabupaten Jember (199 kasus), Kabupaten Jombang (110), Kabupaten Bondowoso (100 kasus), Kabupaten Banyuwangi (96 kasus), Kabupaten Probolinggo (90 kasus), Kabupaten Kediri (87 kasus), Kabupaten Tulung Agung (86 kasus), Kabupaten Trenggalek (85 kasus), dan Kabupaten Mojokerto (59 kasus). Lainnya , kasus KLB DBD terjadi pula di Kabupaten Pamekasan, Magetan, Ponorogo, dan Lamongan.

Sebagai informasi, mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengendalian Penyakit DBD Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur telah mengirimkan surat kepada 15 Bupati dan Walikota untuk menanggulangi kejadian luar biasa DBD ini. Penetapan status KLB DBD di tingkat Kabupaten/Kota dikarenakan jumlah kasus DBD meninggkat dua kali lipat pada periode yang sama.

Dalam peraturan tersebut, peningkatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan DBD kepada masyarakat dilakukan melalui penyelidikan epidemiologi, intensifikasi pemberantasan sarang nyamuk (PSN), fogging massal dan larvasidasi, penanganan penderita DBD maupun suspect, serta optimalisasi kelompok kerja operasional (Pokjanal) penyakit DBD di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

“Peningkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan KLB DBD serta melaporkan perkembangan kasus sesuai standar pelaporan KLB juga telah diinstruksikan,” pungkasnya.

(G09)