Jakarta (Greeners) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta bersama Koperasi Suka Resik (KSR) resmi meluncurkan eMaggot, sebuah platform digital terpusat yang memfasilitasi transaksi jual beli maggot Black Soldier Fly (BSF). Inisiatif ini bertujuan mendukung pengelolaan sampah organik yang lebih efektif, berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat, serta berkelanjutan.

Platform eMaggot tidak hanya menghadirkan solusi teknologi dalam pengelolaan sampah, tetapi juga mendorong terciptanya sistem ekonomi sirkular yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyampaikan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam pengurangan sampah. Khususnya, sampah organik yang dapat maggot uraikan.

BACA JUGA: Maggot, Lihat Lebih Dekat Agar Tahu Khasiatnya

“Koperasi Suka Resik berkembang menjadi penggerak ekonomi sirkular. Lewat jual beli maggot, kita tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga solusi lingkungan yang nyata,” ujar Asep di Jakarta, Minggu (3/8).

Asep menjelaskan bahwa melalui sistem eMaggot, distribusi maggot dari para produsen ke Satuan Pelaksana (Satpel) dan Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) kini dapat dilakukan secara lebih efisien, terpusat, dan terdokumentasi secara digital dan nontunai.

“Dengan sistem yang transparan dan terdigitalisasi, proses distribusi menjadi lebih akuntabel dan terpantau dengan baik,” tambahnya.

Produsen Maggot Rasakan Manfaat

Salah satu produsen sekaligus offtaker maggot dalam ekosistem ini, Royan, turut merasakan langsung manfaat kehadiran sistem ini. Sejak memulai budidaya maggot pada 2020, ia sempat mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil budidayanya.

“Dulu bingung mau jual ke mana. Sekarang dengan adanya koperasi dan sistem digital ini, penyaluran hasil budidaya jadi jauh lebih mudah,” ujarnya.

Royan juga berharap Koperasi Suka Resik dapat berkembang menjadi lebih dari sekadar tempat jual beli. Ia mendorong koperasi untuk menjadi pusat pelatihan, edukasi, dan kolaborasi antar pegiat maggot.

BACA JUGA: Maglor, Inovasi Pakan Ternak dari Maggot BSF dan Daun Kelor

“Kalau koperasi ini terus berkembang, saya yakin bisa menjadi pondasi ekosistem pengelolaan sampah organik yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi lingkungan,” ungkapnya.

Fathimah Himmatina, pencipta sekaligus produsen Magobox—perangkat budidaya maggot BSF portabel untuk skala rumah tangga dan komunitas—juga menyambut baik peluncuran eMaggot.

“Saya sangat senang akhirnya ada dukungan dari DLH Jakarta dalam membangun ekosistem pasar yang mempertemukan para maggoters dengan offtaker. Dulu kami sulit sekali mencari pasar, bahkan harus mencarinya sampai ke Bogor dan Mojokerto. Alhamdulillah, sekarang pasarnya makin luas,” katanya.

Fathimah menambahkan, sejak beberapa tahun terakhir, Magobox telah menjual ribuan perangkat budidaya portabel dan memberikan pendampingan kepada pegiat maggot skala rumahan di Jakarta.

“Para maggoters ini secara mandiri menginisiasi pengurangan sampah organik di rumah dan komunitas mereka melalui proses biokonversi,” ujarnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman tidak lagi melayani pengangkutan sampah organik warga. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta menilai Pemkab Sleman telah melepas dan membiarkan tanggung jawab permasalahan sampah yang ada di wilayahnya. Keputusan itu perlu dibarengi dengan pengelolaan sampah organik di tingkat RT dan RW.

“Masyarakat dibebankan mengelola sampah sendiri tanpa adanya dukungan dari pemerintah kabupaten. Padahal, dalam undang-undang pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab mengelola sampah,” ungkap Kepala Divisi Kampanye Walhi Yogyakarta  Elki lewat keterangan tertulisnya, Senin (13/5).

Elki menambahkan, Pemkab Sleman berdalih bahwa kebijakan tidak diangkutnya sampah tersebut merupakan respons dari anjuran desentralisasi pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pemerintah mengeklaim bahwa Kabupaten Sleman telah membangun tempat pengelolaan sampah terpadu TPST di beberapa titik. Dalam surat tersebut tertulis bahwa sampah organik dapat busuk dan mengurangi kualitas pengelolaan sampah di TPST.

“Sleman merupakan wilayah yang belum mempunyai fasilitas umum penunjang pengelolaan sampah, khususnya sampah organik. Apabila hanya dibebankan ke masyarakat, tentu saja hal tersebut akan membuat masyarakat semakin kesulitan di tengah semakin menyempitnya lahan-lahan di perkotaan,” tambah Elki.

BACA JUGA: Eco Enzyme Jadikan Sampah Bermanfaat

Kebijakan Pemkab Sleman akan semakin menyulitkan posisi warga, di tengah semakin sempitnya lahan-lahan di perkotaan seperti di Sleman. Masyarakat yang tidak mempunyai lahan sendiri akan kesulitan untuk mengelola sampah organiknya.

Walhi Yogyakarta memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah harus menyediakan fasilitas penunjang pengelolaan sampah organik di Kabupaten Sleman. Selanjutnya, menyediakan pendampingan pengelolaan sampah organik di tingkat kecil seperti RT dan RW di wilayah Sleman.

“Menyediakan anggaran juga penting untuk menunjang pengelolaan sampah organik di wilayah Sleman,” imbuh Elky.

Ilustrasi tempat pembuangan sampah. Foto: AZWI

Masyarakat Perlu Pendampingan untuk Mengelola Sampah

Sementara itu, sampah di Kabupaten Sleman yang tidak terkelola akan terus dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan. Tak hanya menampung sampah Sleman, TPA tersebut menjadi tempat penampungan dari beberapa wilayah di Provinsi DIY, di antaranya Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Jumlah sampah hariannya pun tidak sedikit. Tercatat pada tahun 2022 ada 757,2 ton per hari yang terkirim ke TPA Piyungan.

Menurut Elky, perlu pendampingan pengelolaan sampah dari skala RT dan RW. Sebab, dari beberapa riset Walhi Yogyakarta, pengelolaan sampah saat ini masih minim pendampingan. Sehingga, pengelolaan sampah oleh warga kurang maksimal.

BACA JUGA: BSF Hilangkan Sampah Dalam Dua Hari

“Tim Walhi menemukan fakta di lapangan bahwa model pengelolaan sampah seperti bank sampah biopori itu kurang pendampingan dan pengawasan,” kata Elky keapada Greeners.

Apabila sampah organik tidak terkelola, itu akan menimbulkan air lindi di TPA yang menyebabkan pencemaran air dan tanah. Bahkan, air lindi juga bisa mencemari sawah sehingga menyebabkan gagal panen.

“Sampah organik yang menumpuk di TPA juga menimbulkan gas metan dan bisa meningkatkan emisi,” ungkap Elky.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia