Jakarta (Greeners) – Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) menargetkan pencapaian 7.200 MW energi dari sektor panas bumi hingga 2025. Ketua API Abadi Purnomo dalam sambutannya pada The 5th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2017, mengakui bahwa pencanangan target tersebut memang terkesan ambisius, karena hingga saat ini total kapasitas panas bumi terpasang masih 1.643,5 MW.

Dari target tersebut, masih ada kekurangan sebesar kurang lebih 5.700 MW yang perlu dikembangkan dalam kurun waktu 10 tahun atau sekitar 550 MW per tahun. Untuk itu, lanjut Abadi, diperlukan pemikiran-pemikiran yang bersifat breakthrough atau maju ke depan untuk bisa mencapainya. Antara lain dengan menekan biaya di semua tahap kegiatan mulai dari survei, eksplorasi, drilling sampai tahap pembangunan power plant agar menghasilkan tarif yang terjangkau oleh pemerintah.

“Memang sulit, namun kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan panas bumi tetap terbuka seluas-luasnya agar target yang dicanangkan pada tahun 2025 dapat tercapai,” kata Abadi seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Senin (22/05).

BACA JUGA: KLHK Pastikan Proyek Panas Bumi Tidak Merusak Lingkungan

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana, mengapresiasi pelaksanaan IIGCE. Ia menyatakan acara IIGCE menandakan kegiatan geotermal masih tetap exist dan akan tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah guna mendukung kebijakan pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik dari energi terbarukan, dengan target 7200 MW di tahun 2025 melalui PP 79/2014.

“Asosiasi Panas Bumi Indonesia merupakan mitra kerja pemerintah dalam memberikan masukan-masukan, kajian ilmiah dalam beberapa hal dengan visi untuk dapat mempercepat pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Oleh karena itu hasil kegiatan IIGCE 2017 akan menjadi suatu bentuk laporan yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan,” kata Rida.

BACA JUGA: ESDM: Eksplorasi Panas Bumi Tidak Akan Ancam Kelestarian Mata Air Pegunungan

Sebagai informasi, pada pelaksanaan IIGCE 2017 kali ini, API mengusung tema “Moving Forward Under Current Challenges, Obstacles and Opportunities toward Achieving Geothermal Development 2025 Target”. Pemilihan tema ini dianggap tepat dengan melihat situasi ekonomi serta kebijakan-kebijakan dan regulasi yang ada saat ini.

Acara yang berlangsung pada tanggal 18 Mei 2017 ini, merupakan agenda resmi API sebagai forum dimana pemangku kepentingan dapat berkumpul bersama pemerintah, perusahaan pengembang kelistrikan, akademisi, lembaga internasional dan perusahaan pendukung industri.

Acara ini menghadirkan jajaran pembicara terkemuka seperti seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Presiden & CEO Supreme Energy Supramu Santosa.

Penulis: Danny Kosasih

Sebuah rumah di Australia menggunakan energi yang tidak biasa untuk ukuran sebuah rumah tinggal. Rumah yang dinamakan the Applecross Residence ini memanfaatkan sumber daya geotermal atau panas bumi untuk memanaskan atau mendinginkan bangunannya.

Studio arsitek Iredale Pedersen Hook adalah otak dibalik desain rumah yang unik ini. Rumah keluarga yang indah ini dibungkus dengan bahan tertua dalam sejarah manusia dan sekaligus paling bersahaja : batu bata.

Foto: Iredale Pedersen Hook via Inhabitat.com

Berlokasi di Perth, the Applecross Residence mempunyai bungkus bangunan yang gelap mengkilat serta lekuk yang halus sehingga sesuai dengan lokasinya yang berada di dekat sungai Swan. Dua buah kaki dari logam di bagian samping bangunan memompa energi geotermal dari dalam bumi untuk kebutuhan rumah tersebut.

Rumah ini terdiri dari lima lantai dengan pengolahan bata yang berbeda-beda antara satu bidang dengan bidang lainnya. Sementara dua cerobong termal memberikan energi gratis untuk memanaskan atau mendinginkan bangunan.

Foto: Iredale Pedersen Hook via Inhabitat.com

The Applecross Residence dilengkapi juga dengan teras di bagian atap sehingga kita bisa menikmati sarapan pagi sambil menikmati indahnya pemandangan sungai dan kota Perth di depannya. Rumah ini juga menyediakan satu lantai yang dirancang sebagai apartemen terpisah sehingga memungkinkan untuk teman atau keluarga untuk tinggal dalam bangunan yang sama.

Penulis: NW/G15

MALANG (Greeners) – Gunung Lemongan yang berada satu komplek dengan Gunung Argopuro dan masuk dalam kawasan Pegunungan Hyang turut ditetapkan sebagai salah satu lokasi rencana eksplorasi panas bumi untuk kebutuhan energi nasional. Seperti halnya yang terjadi di Gunung Lawu, rencana eksplorasi di Gunung Lemongan juga mendapat penolakan dari warga.

Forum Laskar Hijau bersama para aktivis lingkungan yang menolak eksplorasi panas bumi di Gunung Lemongan beralasan, eksplorasi dapat berdampak buruk pada lingkungan, terutama kerusakan sumber mata air dan kelestarian lingkungan.

“Sejak tahun lalu kami sudah menyatakan penolakan ini. Namun, yang kami khawatirkan adalah eksplorasi ini masuk melalui jalur utara atau Kabupaten Probolinggo. Kalau dari Probolinggo ini kami masih kontak teman-teman jaringan untuk mengawal,” kata A’ak Abdullah Al-Kudus, Koordinator Forum Laskar Hijau, Rabu (09/11).

BACA JUGA: Walhi: Proyek Panas Bumi Ancam Sumber Mata Air

Di kawasan Gunung Lemongan dan Argopuro terdapat 13 danau (reservoir) yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar terutama untuk kebutuhan air. Ia khawatir jika eksplorasi dilakukan maka danau-danau tersebut akan tercemar dan merugikan masyarakat.

Di sisi lain, Ketua Pusat Studi Kebencanaan dan Kebumian (PSKK) Universitas Brawijaya, Adi Susilo, menyatakan bahwa eksplorasi panas bumi tidak terlalu merusak lingkungan. Menurut pakar geologi ini pemanfaatan energi panas bumi sangat ideal karena tidak akan habis. “Selama hutan tetap dijaga dan tidak ditebang pasokan air akan aman,” kata Adi.

Selain itu, lanjutnya, penggunaan wilayah di pegunungan juga tidak terlalu luas serta pengeborannya relatif kecil. “Penggunaan airnya juga bisa dilakukan berulang yang juga dihasilkan dari pendinginan uap panas bumi. Tidak mengganggu mata air yang berada di sekitarnya,” kata dia.

Adi juga menyatakan bahwa eksplorasi panas bumi juga tidak berdampak pada amblesan tanah. “Tidak, tidak sampai ambles,” ujarnya.

BACA JUGA: DPR RI Usulkan Pembentukan BUMN Khusus Panas Bumi

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur menginginkan ada kajian ulang yang lebih dalam terkait eksplorasi panas bumi di belasan gunung di Jawa Timur, seperti Gunung Lemongan, Wilis, serta Lawu.

Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Rere Christanto menyatakan, praktik eksplorasi panas bumi dengan metode pengeboran bakal berdampak pada kerusakan lingkungan dan rusaknya sumber mata air di sekitarnya. “Belum lagi pertimbangan gesekan sosial dengan masyarakat sekitar,” ujar Rere.

Penulis: HI/G17

MALANG (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur meminta pemerintah mengkaji ulang terkait rencana eksplorasi panas bumi di beberapa gunung di Indonesia, termasuk belasan gunung di Jawa Timur. Direktur Eksekutif Walhi Jatim Rere Christanto menyatakan, proyek panas bumi harus dikaji lagi secara mendalam sebelum dilaksanakan.

“Panas bumi dalam praktiknya membutuhkan air dengan jumlah besar untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin,” kata Rere saat dihubungi Greeners, Selasa (08/11).

Menurut Rere, di kawasan Jawa Timur ada belasan wilayah usaha pertambangan untuk panas bumi seperti di Gunung Lawu, Arjuno-Welirang, Bromo, Lemongan, Wilis, Ijen, dan beberapa gunung lainnya. Kawasan gunung ini merupakan tempat-tempat yang menjadi pusat sumber-sumber mata air dan dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar gunung tersebut. “Penggunaan air dalam jumlah besar pasti mematikan sumber mata air,” ujarnya.

BACA JUGA: DPR RI Usulkan Pembentukan BUMN Khusus Panas Bumi

Rere menegaskan, meski pemerintah berdalih bahwa panas bumi merupakan salah satu sumber energi yang lebih baik dari batu bara, namun pelaksanaannya perlu dikaji lebih mendalam terkait potensi kerusakan sumber mata air dan potensi gesekan sosial dengan masyarakat sekitar serta dampak amblesan tanah.

Masyarakat yang berada di sekitar gunung yang menjadi lokasi rencana proyek eksplorasi panas bumi, lanjutnya, juga menolak proyek tersebut. Seperti yang dilakukan masyarakat di sekitar Gunung Lemongan, Lumajang, dan warga sekitar Gunung Lawu.

Di Lawu, proyek panas bumi disayangkan oleh sebagian besar masyarakat di lereng Gunung Lawu. Warga menilai, selama ini Gunung Lawu merupakan gunung yang disakralkan oleh masyarakat yang bermukim di lereng Lawu, baik yang masuk wilayah Jawa Timur maupun Jawa Tengah.

BACA JUGA: Pengembangan Panas Bumi, KLHK dan ESDM Harus Bekerjasama

Salah satu tokoh masyarakat Ngargoyoso, Karanganyar, Joko Sunarto menyampaikan, warga sekitar Lawu sangat menjunjung tinggi kearifan lokal yang sudah turun-temurun. Berbagai jenis tanaman obat juga banyak ditemukan di Lawu serta beragam flora dan fauna.

Joko menyarankan rencana eksplorasi Lawu dibatalkan karena saat ini Lawu tengah dalam masa pemulihan pasca kebakaran hebat beberapa waktu lalu. Selain itu, kata Joko, Gunung Lawu memberikan sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya.

“Sumber airnya menghidupi warga di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keberadaan Lawu harus tetap dijaga,” kata Joko.

Menurutnya, air merupakan sumber utama kehidupan dan proyek panas bumi pasti membutuhkan air yang tidak sedikit. “Kekeringan akan mengancam wilayah sekitar Lawu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pertamina Geothermal Energy (PGE) memenangkan lelang pengelolaan wilayah kerja panas bumi (WKP) Gunung Lawu senilai 165 megawatt (MW). Hal ini secara resmi telah diumumkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap Kedua Pelelangan WKP Gunung Lawu yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2015 lalu. Pemerintah menargetkan PLTPB di Gunung Lawu dapat beroperasi pada tahun 2020.

Penulis: HI/G17

Jakarta (Greeners) – Universitas Indonesia (UI) merintis terbentuknya Pusat Riset Terpadu Panas Bumi yang melibatkan para pakar lintas fakultas, praktisi dan sektor swasta untuk mendorong pemanfaatan energi panas bumi di tanah air.

Ketua Program Magister Eksplorasi Geotermal Universitas Indonesia, Dr. Yunus Daud dalam keterangan resminya mengatakan kalau UI sangat serius dalam mendorong target pemerintah mencapai penyediaan daya listrik 35.000 Megawatt yang mayoritas akan bersumber dari energi baru terbarukan panas bumi.

BACA JUGA: Pengembangan Panas Bumi, KLHK dan ESDM Harus Bekerjasama

Untuk itu, UI akan sesegera mungkin memproses pembentukan pusat riset panas bumi. Nantinya Rektor UI akan mulai mengajukan ke Senat Akademik Universitas agar bisa memulai proses pembentukannya.

“Sebenarnya, UI telah melakukan berbagai aktivitas riset eksplorasi dan produksi di lingkungan UI sendiri, namun masih berjalan sesuai rumpun keilmuan masing-masing fakultas,” jelasnya, Jakarta, Selasa (26/10).

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Indonesia, Prof. Dr. Bambang Wibawarta dalam keterangan yang sama menyatakan bahwa UI akan terus berupaya mengoptimalkan semua pakar lintas fakultas yang ada di lembaga pendidikannya untuk memperkuat riset di bidang panas bumi, di antaranya Fakultas MIPA, Teknik, Ekonomi dan Bisnis serta rumpun ilmu sosial lainnya.

“Sebagai langkah awal kerja terpadu lintas bidang ini, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat bersama Program Magister Geothermal UI telah menggelar workshop internasional bertajuk Mengurangi Risiko Bisnis Panas Bumi dengan Mempercanggih Teknologi yang Sudah Ada di gedung Balairung Universitas Indonesia,” tambahnya.

BACA JUGA: Pengembangan Panas Bumi Harus Melibatkan Kearifan Lokal

Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Dr. Agus Hermanto menyampaikan hasil keputusan pertemuan Senior Official Meeting (SOM) tujuh kementerian di gedung DPR pada Senin kemarin agar target Kebijakan Energi Nasional sebesar 7.200 MW dari panas bumi dapat segera tercapai.

Salah satu butir kesepakatan pertemuan itu adalah Indonesia harus segera membangun pusat riset panas bumi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi. Pusat Riset ini akan menggabungkan berbagai aktivitas terkait panas bumi yang telah berlangsung di UI, ITB, UGM, Kementeran ESDM, Pertamina Geothermal, PLN dan tempat-tempat lainnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan bahwa perlu adanya penguatan kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan pemetaan, verifikasi lapangan dan studi zonasi untuk wilayah kerja panas bumi pada zona inti.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, saat ini diperlukan adanya peraturan dari Menteri ESDM mengenai pelarangan alih kontrak kerja operasi panas bumi secara menyeluruh, juga pencabutan wilayah kerja yang tidak melakukan kegiatannya.

“Kementerian Ristek Dikti pun juga sama, mereka perlu membentuk Pusat Riset Panas Bumi dengan melibatkan universitas, badan penelitian dan asosiasi,” jelasnya, Jakarta, Senin (24/10).

BACA JUGA: DPR RI Usulkan Pembentukan BUMN Khusus Panas Bumi

Menteri LHK Siti Nurbaya sendiri menyatakan bahwa untuk pemanfaatan panas bumi, KLHK akan mendukung dan menyiapkan regulasi agar pemanfaatan panas bumi bisa dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi.

Menurut Siti, ada dua pola yang digunakan untuk memanfaatkan potensi panas bumi di areal konservasi, yaitu melalui pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) apabila sumber energi berada di kawasan hutan lindung, dan melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi (IPJLPB) bila sumber energi berada di kawasan konservasi.

“Sementara untuk sumber energi yang berada di kawasan cagar alam, tentu saja sumber-sumber di wilayah ini akan tetap dilindungi,” tambahnya.

BACA JUGA: Nafas Baru Pengembangan Panas Bumi Indonesia

Di ESDM sendiri, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan melalui keterangan resminya mengatakan kalau panas bumi merupakan salah satu agenda prioritas yang pengembangannya harus lebih cepat daripada energi yang berasal dari fosil. Apalagi penggunaan energi baru dan terbarukan ini membawa misi global untuk mencegah kenaikan suhu bumi.

“Hingga kini, 90 persen energi yang digunakan di Indonesia berasal dari energi fosil, bahkan dapat dipastikan hampir 99 persen transportasi di Indonesia masih menggunakan energi ini. Untuk itu ESDM akan melakukan kajian guna mendorong terjadinya investasi pada eksplorasi panas bumi ini,” kata Jonan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Setelah diratifikasinya Persetujuan Paris (Paris Agreement) menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Rapat Paripurna DPR, Indonesia perlu memprioritaskan komitmennya dalam upaya menahan laju kenaikan suhu bumi dengan mengurangi emisi karbon melalui penggunaan energi dari fosil ke energi terbarukan, seperti panas bumi.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan bahwa Indonesia yang berada di kawasan cincin api dunia memiliki potensi panas bumi sebesar 30 Giga Watts yang tersebar di 330 titik potensi, namun baru sekitar 5 persen atau 1.500 megawatt saja yang berhasil dioptimalkan.

BACA JUGA: Nafas Baru Pengembangan Panas Bumi Indonesia

“Kami telah mengadakan senior officials meeting (SOM) untuk membahas potensi, tantangan, dan usulan solusi pengembangan panas bumi di Indonesia. Dari pertemuan ini, kami mengusulkan agar dibentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus yang menangani panas bumi,” katanya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Senin (24/10).

Dengan adanya BUMN yang menangani panas bumi ini, lanjutnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) nantinya tidak perlu lagi mengerjakan pengelolaan panas bumi. Pemerintah, katanya, juga dapat melakukan kegiatan eksplorasi panas bumi dari sarana pembiayaan dan investasi dengan menggunakan fasilitas pendanaan yang ada, seperti dana panas bumi di PT. SMI, dana hibah, serta dana pinjaman dari luar negeri di bawah koordinasi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

BACA JUGA: Pertamina Geothermal Energy Semakin Serius Kembangkan Energi Panas Bumi

Meski demikian, Agus menyatakan perlu adanya penguatan kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian ESDM untuk melakukan pemetaan, verifikasi lapangan dan studi zonasi untuk wilyah kerja panas bumi pada zona inti.

“Jadi memang perlu ada peraturan dari Menteri ESDM mengenai pelarangan alih kontrak kerja operasi panas bumi secara menyeluruh, juga pencabutan wilayah kerja yang tidak melakukan kegiatannya. Selain itu, Kementerian Ristek Dikti pun perlu membentuk Pusat Riset Panas Bumi dengan melibatkan universitas, badan penelitian dan asosiasi,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Indonesia memiliki potensi sumber panas bumi yang sudah tidak terbantahkan di tingkat dunia. Hanya saja pengembangan izin eksplorasi panas bumi masih sering terkendala karena lokasinya yang banyak berada di dalam kawasan hutan konservasi.

Namun kini, hal tersebut tidak lagi menjadi masalah. Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Yunus Saefulhak kepada Greeners mengatakan, terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata memberi peluang untuk memaksimalkan potensi tersebut.

BACA JUGA: Pengembangan Panas Bumi Harus Melibatkan Kearifan Lokal

“Dengan peraturan ini, kawasan konservasi taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam nantinya diperbolehkan. Yang belum boleh di cagar alam dan taman marga-satwa. Tapi kalau saya tidak salah, di dua lokasi yang dilarang itu potensi panas buminya hanya sedikit kok,” ujarnya, Jakarta, Kamis (01/09).

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Kementerian ESDM, lanjutnya, 40 persen sumber panas bumi memang berada di dalam kawasan hutan lindung dan konservasi. Oleh karena itu, di dalam peraturan tersebut, skema yang akan dibuat berbentuk jasa lingkungan agar bisa tetap terpantau.

Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Yunus Saefulhak. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Dengan adanya peraturan tersebut, menurut Yunus, pemerintah yakin dapat memenuhi target penambahan energi listrik sebesar 7.200 megawatt yang hendak dikembangkan dari panas bumi pada 2025. Apalagi, proses pengerjaan panas bumi menurutnya tidak akan menganggu lingkungan.

“Tidak akan menggangu lingkungan karena itu ditembakkan miring 300 meter di bawah tanah, tidak akan kena akar pohon,” tambahnya.

BACA JUGA: Pertamina Geothermal Energy Semakin Serius Kembangkan Energi Panas Bumi

Dihubungi terpisah, Direktur Konservasi Energi Farida Zed menyatakan bahwa Permen LHK tersebut dapat membantu memberikan kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi.

“Panas bumi tadinya masih tanda tanya, tapi kita lihat sekarang ada kemajuan. Ini bisa jadi nilai tambah dalam penurunan emisi,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pengembangan panas bumi harus sejalan dengan peningkatan pemahaman dan perhatian terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam suatu masyarakat yang menjadi lokasi pengembangan kegiatan panas bumi tersebut.

Nyoman Iswarayoga, Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia, menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari kegiatan pengembangan panas bumi. Untuk itu, masyarakat mesti memahami bagaimana pengembangan panas bumi serta dampak dan manfaatnya bagi mereka.

“Di sisi lain, pengembangan panas bumi juga harus meningkatkan pemahaman dan perhatian terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam suatu masyarakat,” katanya, Jakarta, Selasa (26/04).

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pemahaman masyarakat perlu dibangun agar kedepan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil mampu menjalin kemitraan yang lebih strategis baik dengan pengembang panas bumi, Pemerintah Pusat dan Daerah serta para pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong pengembangan panas bumi berkelanjutan di Indonesia.

Abadi Poernomo, Presiden Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) mengatakan bahwa peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan pengembangan panas bumi tentu sangat penting dan diperlukan agar kegiatan yang dijalankan dapat berjalan sukses sesuai rencana. “Tentu dengan kerjasama timbal balik yang saling menguntungkan baik untuk pengembang maupun masyarakat itu sendiri,” katanya.

Timbal balik ini antara lain, lanjutnya, dengan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat setempat baik untuk skill maupun non skill, mulai dari eksplorasi sampai eksploitasi. Sebagai bagian dari CSR, Comdev akan menjadi komitmen bagi pengembang yang biasa dilakukan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dengan Pemda.

“Hal lain tentu terjadi perputaran ekonomi untuk masyarakat dan daerah setempat bila pengembangan panas bumi dapat didukung dan dilaksanakan,” jelasnya menambahkan.

Pentingnya peran masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan panas bumi pun diakui Yunus Saefulhak, Direktur Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Hal ini dicerminkan melalui pencantuman peran serta masyarakat dalam pengembangan panas bumi.

Undang-undang nomor 21 tahun 2014 menjamin peran serta dan hak-hak masyarakat, dan pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketentuan tersebut diterapkan dan dilaksanakan baik oleh pengembang maupun masyarakat di sekitar proyek panas bumi. Di samping itu, UU No. 21 tahun 2014 juga menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan manfaat atas kegiatan panas bumi dan memperoleh ganti-rugi yang layak akibat kesalahan diluar prosedur yang dilakukan oleh pengembang.

“Undang-undang ini juga memberikan peran besar kepada masyarakat untuk memantau pengembangan panas bumi di daerahnya masing-masing. Masyarakat diharapkan berperan aktif untuk menyampaikan laporan apabila terjadi kondisi bahaya, pencemaran, dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pengembangan panas bumi,” tegasnya.

Lebih jauh lagi, terusnya, pemerintah menerjemahkan pentingnya peran masyarakat di dalam dengan mengalokasikan bonus produksi untuk pemerintah daerah setempat. Alokasi khusus ini, salah satunya didasarkan atas semangat untuk meningkatkan peran serta masyarakat disetiap proyek panas bumi. Dana tersebut dapat digunakan pemerintah daerah untuk pengembangan masyarakat di sekitar proyek panas bumi seperti pembangunan fasilitas umum, peningkatan perekonomian, maupun untuk mendanai program-program yang dibutuhkan masyarakat sekitar.

Penulis: Danny Kosasih